15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

CBA Akan Lapor Ke Kejagung Dugaan Korupsi dan Manipulasi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Uchok Sky Khadafi

CBA Akan Lapor Ke Kejagung Dugaan Korupsi dan Manipulasi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta

Hedi Batubara 17 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Direktur Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendukung Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng agar Kejati DKI Jakarta untuk segera menetapkan tersangka atas dugaan tindakan Korupsi dan Manipulasi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa, (17/12/2024).

“Kejati DKI Jakarta sudah masuk angin dimana pengaduan Masyarakat mengenai dugaan Korupsi yang sudah diterima oleh Kejati DKI Jakarta hampir Dua bulan, tapi belum ada tersangkanya,” papar Uchok Sky.

“Kalau Kejati DKI Jakarta sudah masuk angin, CBA akan melaporkan kasus ini agar ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) agar segera mengambil alih penanganan kasus dugaan Korupsi dan Manipulasi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta,” tegas Uchok Sky.

“Dan termasuk yang akan CBA laporkan adalah terkait kegiatan Pagelaran seni budaya berbasis Komunitas di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 dengan Anggaran Sebesar Rp 3.205.015.065,” ungkap Uchok Sky Khadafi.

Dimana Anggaran kegiatan tersebut ditemukan Double Anggaran atau tumpang tindih dengan belanja makanan dan minuman rapat untuk kegiatan Pagelaran Seni Budaya Berbasis Komunitas di Provinsi DKI Jakarta dengan Anggaran Sebesar Rp 1.622.606.880,” lanjut Uchok Sky.

“Ngeri ini Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, masa untuk Satu kegiatan saja, untuk belanja Air mineral kemasan, Snack Rapat Bimbingan Teknis dan atau kegiatan sejenisnya menghabiskan Anggaran Sebesar Rp 1,6 Milyar,” terang Uchok Sky.

Menurut informasi yang Kami peroleh dari sumber terpercaya, Bahwa adanya Tindakan Korupsi dan Manipulasi tersebut sudah berlangsung lama dan sangat terorganisir.

Seperti banyaknya Sanggar-sanggar Fiktif yang digunakan untuk menarik atau menagih Pembayaran Jasa penampilan seni budaya di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dalam berbagai event. Sementara Pelaku Seni dari sanggar yang sesungguhnya tidak dilibatkan dalam proses pengurusan tagihan atas penampilan atau pementasan yang telah mereka lakukan.

Rupanya Hal tersebut membuat Tokoh Muda Betawi sekaligus Aktivis yang kritis ini marah karena merasa Anggaran pelestarian dan pengembangan budaya di Korupsi.

“Jadi mereka Saudara-saudara Kita hanya digunakan Nama, KTP dan NPWP mereka saja. Sedangkan Anggarannya mereka tidak terima,” Pungkas Jalih Pitoeng.

PJ Gubernur DKI Jakarta Diminta Copot Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin IMG-20241208-WA0139

PJ Gubernur DKI Jakarta Diminta Copot Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin

Hedi Batubara 13 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi sudah mengirim surat kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi agar memperhatikan tata kelola PAM Jaya, dan mencopot Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin

Alasan pencopotan Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin lantaran tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, kata Uchok Sky

Malahan sekarang saja, PAM JAYA masih melakukan kerjasama dengan pihak PT Moya Indonesia Atau MOYA mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Selain itu, ada kerjasama No. 09/JUP/PKS/V/2016, tanggal 25 Mei 2016 antara PT.PAM Jaya dengan PT PAM Lyonnaise JAYA tentang Pembelian dan Penyaluran Air Minum Curah Hasil Produksi IPA Hutan Kota belum dihapus, tapi tetap berlaku.

Padahal Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih Antara PAM JAYA dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta (AETRA) telah berakhir pada 1 Februari 2023, lanjut Uchok Sky.

Dengan diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XI/2013 ini berarti memperlihatkan indikasi kejahatan yang berulang ulang dalam pengelolaan air bersih di PAM Jaya terus terjadi, pungkas Uchok Sky.

Barak Nusantara Dukung FORMASI dan CBA Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Dirut Perumda PAM Jaya IMG-20241208-WA0139

Barak Nusantara Dukung FORMASI dan CBA Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Dirut Perumda PAM Jaya

Hedi Batubara 12 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Ketua umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng mendapat dukungan dari rekan-rekan Barisan Aktivis Nusantara (BARAK NUSANTARA). Hal ini dibuktikan dengan Barak Nusantara yang berencana akan menggelar Aksi unjuk rasa terkait adanya dugaan Korupsi Dirut Perumda PAM JAYA.

“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi rencana rekan-rekan aktivis yang menamakan dirinya Barisan Aktivis Nusantara (Barak Nusantara) yang berencana akan melakukan Aksi unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta, KPK RI dan Kantor Perumda PAM Jaya pada Jum’at 13 Desember esok” ungkap Jalih Pitoeng, pada Selasa (10/12/2024).

“Karena kami memang sedang fokus untuk menyoroti adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Arief Nasrudin selaku Direktur utama Perumda PAM JAYA sebagaimana yang telah kami sampaikan dibeberapa media beberapa hari lalu,” Jalih Pitoeng menegaskan.

Selanjutnya Jalih Pitoeng juga menyampaikan terima kasihnya jika ada masyarakat yang peduli terhadap upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kami FORMASI dan CBA sangat berterima kasih jika ada masyarakat yang peduli terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi” lanjut Jalih Pitoeng.

Senada dengan Jalih Pitoeng, Direktur CBA, Ucok Sky Khadafi juga menyambut baik terkait rencana Aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Kawan- kawan Barak Nusantara.

“Sebaiknya PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi untuk segera mencopot Dirut Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin,” kata Uchok Sky Khadafi.

Ketua umum FORMASI yang menggaungkan jargon “No Kompromi pada Korupsi” inipun berharap agar seluruh rakyat ikut mengawal upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ditanah air.

“Kami juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berperan aktif mengawal upaya-upaya yang sedang kami lakukan,” pinta Jalih Pitong.

“Terutama masyarakat Jakarta, dimana kami saat ini sedang mendesak Kejati DKI Jakarta untuk segera bersih-bersih di DKI Jakarta,” pungkas Jalih Pitoeng.

Diduga Rugikan APBD, FORMASI Desak Kejagung Segera Periksa Dirut Perumda PAM JAYA Arief Nasrudin IMG-20241208-WA0139

Diduga Rugikan APBD, FORMASI Desak Kejagung Segera Periksa Dirut Perumda PAM JAYA Arief Nasrudin

Hedi Batubara 8 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Ketua umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng soroti Perumda PAM Jaya yang melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Layanan Payment Online, dimana Perumda Pam Jaya menyediakan data tagihan, PT Mitracomm Ekasarana melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan Collecting Agent. Sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran atas tagihan rekening air minum secara Online melalui Collecting Agent yang menyelenggarakan Layanan Payment Online.

Kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerjasama penyelenggaraan layanan payment online dimana Perumda PAM Jaya telah mengijinkan PT Mitracomm Ekasarana untuk menerima pembayaran tagihan rekening air minum oleh Pelanggan berdasarkan Data Tagihan yang diterbitkan oleh Perumda PAM Jaya melalui Collecting Agen.

Surat Perjanjian Kerjasama antara Perumda PAM Jaya dengan PT. Mitracomm Ekasarana Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum Secara Online Melalui Collecting Agent (Aggregator) sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. 004/PAM/K/I/2023 dan 045/I/PKS/ME-2023.

Data tagihan yang diterbitkan oleh Perumda PAM Jaya adalah data tagihan bulan berjalan dari Pelanggan berstatus aktif, data tagihan tunggakan dari Pelanggan dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh Perumda PAM Jaya, Golongan Pelanggan yang dizinkan untuk diakses meliputi seluruh golongan Pelanggan, dan apabila terdapat tagihan lebih dari 1 (satu) bulan, maka pembayaran dilaksanakan secara bersamaan dan tidak dapat diangsur.

Sebelumnya juga diketahui bahwa Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng mendesak Kejati DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk menyelidiki dan memeriksa Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin terkait adanya dugaan kongkalikong dalam penetapan kontrak kerja sama pembelian Air dengan PT Moya Indonesia yang rugikan Anggaran APBD DKI Jakarta.

Menurut Jalih Pitoeng Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling.

Jalih menyatakan perjanjian kerja sama yang dilakukan Perumda PAM Jaya dalam Tata Kelola Perusahaan di anggap tidak transparan dan akuntabel dalam pemilihan mitra kerja sama, Adapun pemilihan ini dilakukan melalui penyelenggaraan Market Sounding pada 25 Agustus 2022.

Pengelolaan air minum yang dikelola Perusahaan Air Minum daerah (PAM) Jaya kini menemui babak baru setelah adanya perjanjian kerja sama antara Perumda PAM Jaya dengan PT. Moya Indonesia. Kini, Perumda PAM Jaya harus membeli air dari PT Moya Indonesia dalam setiap meter kubiknya sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Padahal, Dengan berakhirnya kontrak dengan PT Aetra dan Palyja per Januari 2023, Seluruh aset menjadi milik Perumda PAM Jaya, Namun akibat Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Direktur utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin dengan PT Moya Indonesia, Perusahaan umum daerah milik Pemprov DKI Jakarta itu harus membeli air bersih dari PT Moya Indonesia.

“Kebijakan Dirut Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin ini merugikan PAM Jaya miliaran rupiah atas Pembelian air dari PT Moya Indonesia,” tegas Jalih Pitoeng.

Menurut Jalih Pitoeng, Perjanjian Kerjasama Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Optimalisasi Aset Eksisting & Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling antara Perumda PAM JAYA dengan PT Moya Indonesia alias MOYA. sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) No.049/PAM/K/X/2022 dan No. MI-PAMJAYA/Lagi/PJ/22.10/059

Dalam perjanjian tersebut diduga kuat adanya kongkalikong dan sarat kepentingan, tidak transparan dan tidak akuntabel. Karena PT Moya selama ini adalah perusahaan kontraktor Pengadaan Barang Jasa di Perumda PAM Jaya. Diungkapkan, diduga Perjanjian Kerjasama tanpa melalui adanya study kelayakan dan proses lelang. Pihak Perumda PAM Jaya langsung membuat kerjasama dengan PT Moya Indonesia jadi pengelola air minum Perumda PAM Jaya.

“Maka, ada apa dibalik Perjanjian Kerjasama antara Perumda PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia ini,” tanya Jalih Pitoeng.

Sementara itu Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi agar segera memberhentikan Dirut Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin karena tidak profesional mengelola Perumda PAM jaya.

Karena menurutnya, malahan diduga membeli Air ke PT. Moya Indonesia dan ada pihak ketiga ‘Debcolector’ yang dibayar untuk menagih ke pelanggan.

“Kalau semua Kerja-kerja perusahaan Perumda PAM Jaya diambil alih pihak swasta ini namanya merugikan keuangan negara alias mengurangi dividen APBD DKI Jakarta, Terus kerjanya Perumda PAM Jaya apa? Jadi Mandor?” tanya Ucok.

“Sedangkan mereka dapat gaji tinggi dan mobil mewah” Uchok Sky menandaskan.

“Kami FORMASI memperoleh informasi bahwa perusahaan PT Moya Indonesia ini milik salah satu konglomerat di negeri ini,” ungkap Jalih Pitoeng.

“Oleh karena itu Kami mendesak agar Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memeriksa Dirut Perumda PAM Jaya adanya dugaan kongkalikong dalam kerjasama dengan PT Moya Indonesia yang menimbulkan kerugian Anggaran APBD di Perumda PAM Jaya,” pungkas Jalih Pitoeng.

CBA Desak Keluarkan Sprindik Baru Kasus Zarof dan Pengadaan Intelijen Kejaksaan Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 3

CBA Desak Keluarkan Sprindik Baru Kasus Zarof dan Pengadaan Intelijen Kejaksaan

Hedi Batubara 6 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Kasus mafia peradilan yang didalangi bekas pegawai Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dan dugaan korupsi pengadaan peralatan intelijen di Kejaksaan Agung (Kejagung) harus diusut tuntas secara hukum.

Penuntasan kasus keduanya menjadi bukti reformasi sistem peradilan dan penegakan hukum tidak lagi menjadi pekerjaan rumah.

“Kami akan terus kawal penanganan dua kasus ini. Harus diusut tuntas,” kata Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Kamis malam, 5 Desember 2024.

Terkait kasus Zarof, Uchok meminta agar Kejagung membuka penyidikan baru terkait kasus-kasus lainnya yang juga diurus Zarof. Apalagi Kejagung sudah menyatakan Zarof yang kedapatan menyimpan uang cash hampir Rp1 triliun dan emas 51 kg di rumahnya menjadi makelar kasus dari 2012 sampai 2022.

“Jangan hanya terkait vonis bebas Ronald Tanunur, karena ada banyak putusan bebas di tingkat kasasi. Misalnya kasasi bebas Sofyan Basyir atau kasasi bebas Samin Tan, jaksa perlu juga mendalami apakah terkait dengan Zarof?”singgung Uchok.

“Zarof tidak mungkin bekerja sendirian. Patut diduga dia bekerja sama dengan oknum jenderal polisi, oknum hakim MA dan pengusaha yang sudah pasti menjadi teman ngopinya. Semua harus diproses hukum,” tambahnya.

Sebaliknya, Uchok mendesak Polda Metro Jaya mengusut dugaan korupsi pengadaan peralatan intelijen di Kejagung senilai Rp5,78 triliun yang dikemas dalam berbagai paket pengadaan.

Di antaranya pengadaan peralatan untuk pengamanan dan investigasi digital senilai Rp 199,8 miliar dan pengadaan sistem transformasi digital manajemen terpadu sebesar Rp 299,8 miliar yang dilakukan melalui tender.

Kemudian beberapa pengadaan lainnya seperti penguatan sistem profiler dan pengadaan perangkat intelijen lainnya dilakukan melalui penunjukan langsung.

“Dengan mengusut tuntas dua kasus ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menyiapkan anggaran dan mengirim pasukan khusus mengejar koruptor ke Antartika. Sebab makelar peradilan dan pelaku korupsi kakap ada di tanah air,” tukasnya.

Pembuatan Saluran Air (CAP) Dinilai Warga Gak Beres, Kejari Jakut Bisa  gandeng BPK Untuk Sidik Proyek CAP Padhi: Reda Manthovani Layak Menjadi Jaksa Agung

Pembuatan Saluran Air (CAP) Dinilai Warga Gak Beres, Kejari Jakut Bisa  gandeng BPK Untuk Sidik Proyek CAP

Hedi Batubara 6 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Pengerjaan saluran air di lingkungan RT09 RW 11 Kel. Penjaringan melalui Progaram CAP yang dilakukan Sudin Perumahan Rakyat melalui PT Menteng Jaya Kontruksi Jakarta.

Dimana warga yang awalnya menyambut baik hingga berakhir kecewa lantaran pengerjaan terkesan asal jadi dan tidak dibuat crossing.

Dan Program CAP rupanya mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Karena CAP berasal dari dana APBD, atau pajak rakyat sendiri.

Sorotan itu datang dari Center For Budget Analysis (CBA). Menurut CBA pengawasan dan pemeriksaan perlu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dengan menggandeng BPK.

Sehingga dalam pengerjaannya sesuai kerangka acuan kerja dalam program CAP.

“Apabila pengerjaanya gak beres, bisa diperiksa Kejaksaan dan BPK. Apalagi sampai menuai keluhan masyarakat. Tentu harua diaudit dan diperiksa,”pungkas Direktur CBA Uchok Sky khadafi, Kamis (4/12/2024).

Uchok menduga, jika ada satu RT di permukiman terdapat keluhan mengenai program CAP yang tak sesuai harapan.

Maka, hal tersebut pun diragukan dalam pengerjaan ditempat lainnya yang masih satu wilayah.

“Ya patut diduga, karena kenapa bisa terjadi keluhan. Harusnya pengerjaan kan sesuai harapan. Terutama dalam program penataan kampung Kumuh,”pungkasnya.

Sebelumnya, Sudin Perumahan Rakyat Jakarta Utara melakukan program CAP di wilayah RW 11 dengan membuat saluran air memakai uditch.

Memang awalnya warga menyambut baik adanya pembuatan saluran air. Namun, pengerjaan itu tidak sesuai harapan.

Dimana, saluran air dengan menggunakan uditch tidak dibuatkan tembusan dan hanya di pentokan ke tembok rumah warga. Sehingga, air tidak dapat mengalir ke saluran penghubung.

Sementara itu, terkait hal tersebut, Kasudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Prita Yanti berjanji akan mengecek.

“Nanti kami cek,”ucapnya singkat

Ada Apa ? CBA Dan IAW Laporkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ke Polri 1732161581487

Ada Apa ? CBA Dan IAW Laporkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ke Polri

Hedi Batubara 4 Desember 2024

MoneyTalk, Jakarta – Center of Budget Analysis (CBA) dan Indonesian Audit Watch (IAW) berencana kembali melaporkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ke Polri. Kali ini dengan sangkaan pemalsuan data pribadi.

“Segera kita laporkan ke Bareskrim Polri. Dokumen-dokumen pendukung sudah kita siapkan,” kata Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, Rabu, 4 Desember 2024.

CBA dan IAW, sebut Uchok, sudah melakukan kajian terkait pasal sangkaan untuk digunakan dalam pelaporan termasuk terkait sangkaan pembuatan dokumen ganda.

Salah satunya Pasal 272 KUHP, bahwa menggunakan atau memalsukan gelar akademik tanpa izin bisa dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Kategori VI Rp 2 miliar.

“Ada Pasal 263, 264, 266, 272, dan 378 KUHP, Pasal 35 UU ITE, juga Pasal 94 UU Nomor 24 Tahun 2013. Kajian sudah selesai,” tambah Uchok.

Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus menambahkan Burhanuddin patut diduga memalsukan dan atau membuat dokumen ganda terkait data kependudukan, akademik dan dokumen administratif lainnya.

Terkait identitas kependudukan, terdapat beda pencatatan tahun lahir Burhanuddin. Berdasarkan sistem informasi Kejaksaan RI, Burhanuddin lahir 17 Juli 1954, lalu berdasarkan e-KTP di Bandung lahir 17 Juli 1960. Kemudian berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga di Pejaten, Pasar Minggu, sebut Iskandar, Burhanuddin tercatat lahir 17 Juli 1960.

Terkait data perkawinan, kata Iskandar lagi, berdasarkan kartu keluarga Bandung Barat, Burhanuddin menikah dengan Sruningwati dan memiliki tiga anak. Sedangkan berdasarkan kartu keluarga Pejaten, Pasar Minggu, Burhanuddin dengan pekerjaan wiraswasta menikahi Mia Amiatia yang kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan memiliki satu anak.

“Tentang beda data kependudukan dan perkawainan hanya sebagiannya saja. Ada juga yang terkait ijazah atau riwayat pendidikan, dan tandatangan,” tukas Iskandar Sitorus.

Langkah melaporkan Burhanuddin dengan tuduhan memalsukan data pribadi merupakan upaya kedua yang dilakukan CBA dan IAW.

Sebelumnya, dua LSM yang kerap menyoroti isu korupsi terkait penggunaan APBN dan APBD ini mengadukan Burhanuddin dengan tuduhan menyebarkan informasi bohong alias hoaks terkait pengepungan Kejagung oleh Brimob dan penguntitan pejabat Kejagung oleh Densus 88.

Pengaduan dibuat CBA dan IAW ke Bareskrim Polri pada Kamis, 21 November 2024.

Sidik Pembangunan Waduk Pondok Ranggon sebesar Rp.126 miliar  USK: Hai, Kejagung, Panggil Lagi, dong, PT. Bara Jaya Utama

Sidik Pembangunan Waduk Pondok Ranggon sebesar Rp.126 miliar 

Hedi Batubara 2 Desember 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada tanggal 26 Mei 2021 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan lelang Pembangunan Waduk Pondok Ranggon dan Waduk Wirajasa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.136.318.000.000

Lelang kontruksi Waduk Pondok Ranggon dikuti sebanyak 168 perusahaan, dan hanya tiga perusahaan yang masuk final, serta ikut mengajukan penawaran harga. Dari tiga perusahaan yang berkompetisi, akhirnya panitia lelang memilih PT Nindya Karya sebagai pemenang lelang.

Selanjutnya dalam pembangunan tanggul Waduk Pondok Ranggon ternyata ada yang tidak beras. Makanya sekarang Pemda DKI seperti harus mengeluarkan anggaran agar Waduk ditambal lagi dengan cara membuat beronjong.

Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Tahun 2024, nilai Pekerjaan Perkuatan Tanggul di Sekitar Lahan Waduk Pondok Ranggon sebesar Rp.20.969.335.346.

Menurut Direktur CBA (Center For Budget Analisis) Uchok Sky Khadafi, dari proses lelang sudahi aneh dan janggal. Seharusnya yang pemenang lelang itu adalah PT. Amarta Karya, bukan PT Nindya Karya.

Dimana PT.Amarta Karya dalam mengajukan penawaran harga lebih murah daripada PT Nindya Karya. PT.Amarta Karya mengajukan penawaran harga hanya sebesar Rp.122.650.000.000, dan nilai kontrak PT Nindya Karya sebesar Rp. 126.381.646.977, kata Uchok Sky.

Maka untuk CBA meminta kepada KPK untuk segera membuka penyelidikan pada kasus dugaan korupsi pembangunan tanggul Waduk Pondok Ranggon. Dan panggil dong Plt Kadis SDA Pemprov DKI Jakarta.

Dan Wahyudin Jali Kordinator Kaki Publik meminta kepada aparat hukum, apakah Kejaksaan Agung atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan tanggul Waduk Pondok Ranggon.

Panggil saja direktur Utama PT Nindya Karya dan Ika Agustin Ningrum yang kini menjabat Plt Kadis SDA Pemprov DKI Jakarta. Ke kantor KPK untuk menyelidiki dugaan Waduk Pondok Ranggon, tutup Wahyudin

Uchok Sky Khadafi Minta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Juga Berantas Judi Darat, Jangan hanya Judol Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba dengan Pasal TPPU

Uchok Sky Khadafi Minta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Juga Berantas Judi Darat, Jangan hanya Judol

Hedi Batubara 30 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Selain memberantas judi online ilegal, perhatian juga perlu diarahkan pada judi darat (Judar) yang beroperasi secara legal atau memiliki izin. Hal ini menjadi sorotan publik karena hingga saat ini, aktivitas mereka masih berlangsung bebas tanpa tersentuh hukum.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti keberadaan lima perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik judi online dan darat, yang menurutnya harus segera disidik oleh pihak Kepolisian. Berikut daftar perusahaan tersebut:

PT Gateway Guna Selaras (NIB: 8120117292273, diterbitkan 12 Desember 2018), PT Patron Aptika Utama (NIB: 8120217200077, diterbitkan 17 Desember 2018), PT Value Cipta Gemilang (NIB: 9120406191971, diterbitkan 28 Desember 2018), PT Proteksi Dunia Emas (NIB: 9120302240066, diterbitkan 28 Desember 2018), PT Protokol Sasana Janawi (NIB: 9120101101889, diterbitkan 28 Desember 2018)

Dari kelima perusahaan ini, PT. Proteksi Dunia Emas menjadi perhatian khusus karena merambah bisnis judi darat dengan izin mendirikan kasino. Adapun legalitas hukum atas aktivitas empat perusahaan lainnya diperoleh melalui keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut):

PT. Value Cipta Gemilang (Mei 2019), PT. Proteksi Dunia Emas (Agustus 2019), PT. Protokol Sasana Janawi (September 2019), PT. Gateway Guna Selaras (Oktober 2019).

Uchok Sky Khadafi juga menyoroti aturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 92000 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pintu masuk legalisasi praktik perjudian darat ini.

Ia meminta Kapolri untuk segera memanggil para komisaris dan direktur perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum pejabat legislatif maupun eksekutif yang mendukung operasional judi darat.

“Perjudian, baik yang legal maupun ilegal, melanggar Pasal 303 KUHP yang secara tegas melarang segala bentuk perjudian atau pertaruhan. Jika ini dibiarkan, keberadaan judi legal hanya akan menampar wajah Kapolri,Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri,” tegas Uchok Sky.

Surat terbuka ini menjadi seruan agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap segala bentuk perjudian yang merugikan masyarakat. Diharapkan, langkah tegas dari Kapolri dapat menjadi solusi nyata untuk memberantas praktik perjudian di Indonesia.

Cawe-Cawe Ahmad Sahroni di Kasus Lelang Rp250 Miliar Kejagung, CBA Desak Bareskrim Selidiki Alat Intelijen Cawe-Cawe Ahmad Sahroni di Kasus Lelang Rp250 Miliar Kejagung, CBA Desak Bareskrim Selidiki Alat Intelijen

Cawe-Cawe Ahmad Sahroni di Kasus Lelang Rp250 Miliar Kejagung, CBA Desak Bareskrim Selidiki Alat Intelijen

Hedi Batubara 27 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan kejanggalan dalam lelang pengadaan Peralatan Pengamanan Kantor di Ruang Publik Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 senilai Rp250 miliar kembali mencuat, kali ini dengan sorotan pada kunjungan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melihat alat intelijen.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan motif kunjungan Sahroni yang dilakukan tanpa didampingi anggota Komisi III lainnya. “Biasanya Sahroni aktif di media sosial, selalu selfie dalam kunjungan, tapi kali ini tidak. Ini di luar kebiasaan. Ada apa dengan alat intelijen tersebut?” ujar Uchok kepada awak media, Rabu (27/11/2024).

Uchok menduga alat intelijen yang dimaksud dalam proyek tersebut berpotensi fiktif atau tidak sesuai spesifikasi dengan nilai pengadaan sebesar Rp249,9 miliar. Ia meminta Bareskrim Polri segera menggeledah Kejaksaan Agung untuk memastikan keberadaan alat tersebut.

“Kami dari CBA meminta Bareskrim untuk memeriksa apakah pengadaan alat intelijen itu benar-benar ada atau hanya formalitas di atas kertas. Jangan sampai ini menjadi kasus korupsi besar yang merusak kepercayaan publik,” tegas Uchok.

Selain itu, Uchok juga menyoroti kelayakan perusahaan pemenang tender, PT Anja Bangun Selaras (ABS), yang dianggap tidak memiliki kapasitas untuk mengelola proyek bernilai ratusan miliar.

Uchok menilai sikap Kejaksaan Agung yang tidak memberikan penjelasan terkait dugaan ini semakin memperburuk citra lembaga. Padahal, Kejagung saat ini tengah giat memberantas korupsi, namun dalam kasus ini justru terkesan menutupi persoalan.

“Kami meminta Bareskrim untuk juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan keterangan terkait kasus ini. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi Kejagung,” imbuhnya.

Publik kini menanti langkah tegas dari pihak kepolisian dan lembaga terkait untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pengadaan ini. Kejaksaan Agung sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait kunjungan Ahmad Sahroni maupun desakan penyelidikan atas alat intelijen tersebut.

Kasus ini kembali menyorot pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek besar di institusi negara untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat.

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026