20 November 2026

Prabowo

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, mengingatkan adanya potensi perlawanan dari masyarakat lapisan bawah jika kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpijak kepada rakyat kecil terus diganggu oleh oligarki.

Menurut Joao, kekuatan masyarakat kecil tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia bahkan menilai kebangkitan masyarakat dari bawah dapat menjadi kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan penggunaan kekuatan militer.

“Justru yang saya takut bukan menggunakan kekuatan militer, tetapi masyarakat dari bawah yang akan bangkit melawan orang-orang oligarki ini. Kita jangan main-main dan itu bisa terjadi,” kata Joao di Channel YouTube Sinkos Indonesia, Minggu (13/9/2026).

Joao menyampaikan pandangan tersebut ketika menjelaskan keterlibatannya sebagai operator dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dari pengalamannya melihat pelaksanaan program di lapangan, ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini diarahkan untuk memperkuat masyarakat desa dan kelompok ekonomi bawah.

“Kalau saya, kebetulan saya sekarang menjadi operator daripada Koperasi Merah Putih. Saya justru melihat begini, semua kebijakan beliau itu berpihak kepada rakyat kecil,” ujarnya.

Ia mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diarahkan untuk membangun masyarakat desa, masyarakat kecil, serta kelompok masyarakat miskin.

“Semua APBN difokuskan untuk bagaimana membangun masyarakat desa dan masyarakat kecil, masyarakat orang miskin,” kata Joao.

Karena itu, menurut dia, pembangunan ekonomi dari tingkat desa menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat posisi masyarakat bawah. Program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dinilai dapat menciptakan perubahan sosial dan ekonomi dari lapisan paling bawah.

Joao kembali mengingatkan agar kelompok-kelompok yang selama ini menikmati kekuatan ekonomi dan politik tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.

“Ini harus juga kita lihat, justru kekuatan (masyarakat bawah) lebih besar dan itu bisa terjadi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pernyataannya bukan semata-mata didasarkan pada asumsi, melainkan pada apa yang menurutnya ditemukan dalam pelaksanaan program dan kondisi masyarakat di lapangan.

“Kita berdasarkan semangat dan fakta lapangan,” pungkas Joao.

MoneyTalk.id, Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029 mulai memunculkan pertanyaan mengenai siapa sosok yang akan mendampinginya jika berhasil memenangkan periode kedua. Salah satu isu yang mengemuka adalah kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjadi pasangan Prabowo.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai, secara politik, tidak ada sejarah di Indonesia yang menunjukkan pasangan presiden dan wakil presiden pada periode pertama kembali maju sebagai pasangan yang sama pada periode kedua.

Menurut Hendri, kondisi tersebut berkaitan dengan kepentingan presiden petahana untuk memastikan proses politik menuju periode kedua hingga akhir masa kekuasaan berlangsung aman dan terkendali.

“Belum ada sejarahnya ya. Pasangan presiden, wakil presiden periode pertama itu ada di periode kedua belum ada juga,” kata Hendri di channel YouTube kompas.com, Minggu (13/9/2026).

Menurut dia, presiden yang hendak melanjutkan kekuasaan untuk periode kedua tentu akan memperhitungkan berbagai konsekuensi politik dari sosok yang dipilih sebagai calon wakil presiden.

Hendri mencontohkan apabila Prabowo memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres pada 2029.

“Misalnya nih, Prabowo ambil AHY jadi wapresnya. Artinya apa? Dia membesarkan Demokrat yang bisa jadi membahayakan Gerindra di 2034,” ujarnya.

Hal serupa, menurut Hendri, juga berlaku jika Prabowo kembali menggandeng Gibran. Pilihan tersebut berpotensi memperkuat kekuatan politik di luar Gerindra.

“Sama kalau dia mengambil Gibran bisa jadi membahayakan Gerindra juga dan membesarkan PSI atau yang dalam bayang-bayang Golkar,” kata Hendri.

Karena itu, Hendri melihat pilihan Prabowo pada Pilpres 2029 tidak semata-mata berkaitan dengan elektabilitas calon wakil presiden. Ada kalkulasi politik jangka panjang, terutama bagaimana menjaga posisi Gerindra menghadapi kontestasi politik setelah 2029.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Hendri juga menyebut Prabowo berpeluang memilih kader Gerindra sendiri atau tokoh nonpartai yang tidak memiliki ambisi politik besar. Menurutnya, pilihan tersebut relatif lebih aman bagi Prabowo dan Gerindra untuk menghadapi pertarungan politik 2034.

Di sisi lain, Hendri menilai munculnya pembacaan mengenai dua kekuatan politik, yakni kubu Solo yang dikaitkan dengan Gibran dan kubu Cikeas yang dikaitkan dengan AHY, belum perlu diterjemahkan sebagai pertarungan terbuka.

Menurutnya, kedua kubu saat ini masih berada dalam tahap membaca situasi, membangun kekuatan dan mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik mendatang.

“Kalau kemudian ada dua kubu Solo dan Cikeas ini sih menurut gua ya kubu biasa aja. Saling mengintip, bersiap-siap, memanaskan mesin, sama-sama cari duit, ngumpulin duit kan,” ujar Hendri.

Ia menilai belum ada alasan kuat bagi kedua kelompok tersebut untuk mulai saling berhadapan atau memunculkan friksi politik secara terbuka.

“Tapi apakah sekarang mereka harus bermusuhan, minimal memunculkan friksi, menurut gua belum saatnya. Momentumnya masih terlalu jauh,” katanya.

Hendri mengatakan dinamika politik menuju Pilpres 2029 masih sangat cair. Karena itu, berbagai kemungkinan masih dapat berubah, termasuk konfigurasi pasangan calon maupun arah koalisi partai politik.

Sebelumnya, Hendri juga menilai jika suatu saat kekuatan Cikeas dan Solo bergabung, Gibran lebih realistis ditempatkan sebagai calon presiden karena memiliki modal kekuasaan yang lebih besar, sedangkan AHY dinilai lebih kuat dari sisi citra, kualitas dan kapasitas intelektual.

Menurut Hendri, salah satu alasan mengapa pasangan presiden dan wakil presiden pada periode pertama belum pernah berlanjut menjadi pasangan yang sama pada periode kedua adalah kepentingan politik presiden untuk mengakhiri masa pemerintahan dengan aman.

“Kenapa? Karena di periode kedua si presiden ini juga pengen landing-nya smooth, aman, enggak digangguin,” ujar Hendri.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, yang menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian negara dinilai memiliki pesan geopolitik yang jauh lebih luas daripada sekadar ajakan memperkuat kerja sama ekonomi.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan Prabowo mengenai pentingnya negara memenuhi kebutuhan pangan, energi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat merupakan fondasi utama bagi sebuah negara untuk memiliki daya tawar dalam percaturan global.

Menurut Amir, ketika Prabowo menyatakan Indonesia tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu, pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran strategis bahwa ketergantungan ekonomi dapat berkembang menjadi ketergantungan politik dan bahkan memengaruhi kebijakan keamanan suatu negara.

“Kalau kita lihat dari perspektif intelijen dan geopolitik, pernyataan Prabowo itu sangat jelas. Kemandirian nasional bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kemampuan sebuah negara mengambil keputusan tanpa tekanan dari kekuatan eksternal,” kata Amir kepada wartawan, Minggu (13/9/2026).

Ia mengatakan, ketahanan pangan dan energi merupakan dua instrumen penting dalam menjaga kedaulatan. Negara yang masih sangat bergantung pada pasokan dari luar akan lebih mudah mengalami tekanan ketika terjadi konflik geopolitik, perang dagang, gangguan jalur distribusi, maupun krisis energi global.

“Pangan dan energi itu bukan lagi sekadar komoditas ekonomi. Dalam geopolitik modern, keduanya adalah instrumen kekuatan. Siapa yang menguasai pasokan, distribusi dan teknologi strategis, memiliki pengaruh terhadap negara lain,” ujarnya.

Amir menilai kehadiran Indonesia di BRICS juga harus dibaca sebagai bagian dari strategi memperluas ruang gerak diplomasi. Indonesia tidak harus memilih berada di bawah pengaruh satu blok kekuatan tertentu, tetapi membangun hubungan dengan berbagai pusat kekuatan dunia berdasarkan kepentingan nasional.

Menurutnya, BRICS memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam menghadapi perubahan konfigurasi kekuatan global.

“BRICS itu jangan dilihat hanya sebagai forum ekonomi. Di balik kerja sama ekonomi terdapat perubahan arsitektur kekuatan dunia. Indonesia harus cerdas memainkan posisi, jangan sampai menjadi objek permainan negara-negara besar,” katanya.

Amir menambahkan, dunia saat ini memasuki fase persaingan kekuatan yang semakin kompleks. Amerika Serikat, China, Rusia, India dan berbagai kekuatan regional memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dalam kondisi seperti itu, negara dengan fondasi domestik yang kuat akan mempunyai pilihan kebijakan yang lebih luas.

Karena itu, menurut Amir, pesan Prabowo mengenai “kekuatan yang bermula dari dalam negeri bersama rakyat” memiliki arti strategis.

“Kalau kebutuhan dasar rakyat kuat, industri nasional kuat, pangan aman, energi tersedia dan sumber daya manusia berkualitas, maka negara memiliki ketahanan menghadapi tekanan dari luar. Ini yang disebut strategic resilience,” tuturnya.

Ia juga melihat penekanan Prabowo terhadap konektivitas sistem energi antarnegara BRICS sebagai langkah yang memiliki dimensi strategis. Integrasi energi dapat menciptakan jaringan kerja sama yang membuat negara anggota tidak mudah terguncang ketika terjadi krisis pasokan global.

Namun Amir mengingatkan, Indonesia harus berhati-hati agar kerja sama tersebut tidak berubah menjadi bentuk ketergantungan baru.

“Jangan sampai kita keluar dari satu ketergantungan kemudian masuk ke ketergantungan yang lain. Prinsipnya harus kepentingan nasional. Kerja sama boleh dengan siapa saja, tetapi kendali strategis harus tetap berada di tangan Indonesia,” tegasnya.

Lebih jauh, Amir menilai posisi Indonesia di BRICS dapat menjadi instrumen untuk menjalankan politik luar negeri yang lebih fleksibel. Indonesia dapat membangun kerja sama dengan berbagai negara tanpa kehilangan independensi dalam menentukan kebijakan nasional.

“Indonesia mempunyai modal geopolitik yang besar. Letaknya strategis, penduduknya besar, sumber daya alamnya besar dan berada di jalur perdagangan dunia. Modal ini harus diterjemahkan menjadi kekuatan politik dan ekonomi,” katanya.

Menurut Amir, tantangan terbesar Indonesia justru berada di dalam negeri. Ketahanan nasional tidak akan terbentuk apabila negara masih menghadapi persoalan serius dalam pangan, energi, industri, pendidikan, teknologi dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia menilai pesan Prabowo di KTT BRICS seharusnya diterjemahkan menjadi agenda pembangunan nasional yang konkret.

“BRICS akan memberikan manfaat apabila Indonesia datang dengan fondasi yang kuat. Jangan hanya menjadi pasar bagi negara lain. Indonesia harus menjadi produsen, memiliki teknologi, memiliki industri, menguasai rantai pasok dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri,” ungkapnya.

Amir menyimpulkan, pernyataan Prabowo di New Delhi menunjukkan bahwa Indonesia sedang berusaha membangun posisi sebagai negara yang memiliki strategic autonomy, yakni kemampuan menentukan kepentingan dan arah kebijakan sendiri di tengah kompetisi kekuatan besar.

“Pesan paling penting dari Prabowo adalah Indonesia ingin bersahabat dengan semua kekuatan, tetapi tidak ingin didikte oleh siapa pun. Itu pesan geopolitik yang sangat penting,” pungkas Amir.

MoneyTalk.id, Jakarta – Indonesia disebut sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan masa depan republik. Guru Besar IPDN Ryaas Rasyid melontarkan pandangan keras mengenai kondisi bangsa dan memperingatkan bahwa berbagai persyaratan yang menopang kekuatan sebuah negara dinilainya telah mengalami pelemahan.

Menurut Ryaas Rasyid, persoalan yang dihadapi Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai gejala atau tanda awal semata. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah kepastian yang dapat membawa Indonesia menuju situasi paling buruk, yakni bubarnya negara.

“Ujung dari negara ini adalah bubar. Indonesia tidak punya masa depan. Sesuatu yang kita lihat secara nyata itu bukan tanda-tanda. Itu adalah kepastian,” kata Ryaas Rasyid di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Kamis (3/9/2026).

Ia menilai fondasi yang menjadi persyaratan bagi berdirinya sebuah negara kuat telah mengalami pelemahan. Namun, menurutnya, masih terdapat satu faktor yang hingga kini menjadi penghambat terjadinya perpecahan yang lebih jauh.

Faktor tersebut adalah soliditas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

“Cuma satu saja yang membuat ini agak terhambat, pembubaran Republik Indonesia ini, karena tentara dan polisi belum berontak. Andalan kita pada tahap terakhir adalah tentara ini. Jangan sampai pecah,” ujarnya.

Ryaas kemudian memberikan peringatan yang lebih tajam. Menurut dia, perpecahan di tubuh tentara dapat membawa konsekuensi besar bagi keberlangsungan Republik Indonesia.

“Kalau tentara pecah, selamat tinggal Republik Indonesia,” tegasnya.

Dalam pandangannya, perubahan ekstrem dalam arah pemerintahan Indonesia di masa depan juga dapat membuka kemungkinan terjadinya perubahan besar terhadap institusi negara, termasuk kepolisian.

Ryaas menyebut, apabila suatu saat terjadi pergantian pemerintahan secara ekstrem dan muncul pemimpin yang berani mengambil langkah drastis demi menyelamatkan Indonesia, pembubaran institusi kepolisian bukan sesuatu yang mustahil.

“Suatu saat jika memang terjadi pergantian pemerintahan yang ekstrem di Indonesia dan pemimpin baru itu benar-benar nekat mau mengambil jalan pintas penyelamatan Indonesia, kepolisian bisa dibubarkan,” katanya.

Ia bahkan menyampaikan pandangan bahwa masa depan institusi tersebut pada akhirnya juga akan ditentukan oleh kondisi di dalam tubuh kepolisian sendiri.

“Ada masanya nanti. Nanti polisi itu sendiri yang menentukan kapan dirinya bubar,” ujarnya.

Selain membicarakan masa depan negara dan institusi keamanan, Ryaas Rasyid juga menyinggung dinamika kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ryaas, hingga saat ini ia belum melihat adanya tanda bahwa Prabowo akan mengambil langkah politik untuk mengganggu posisi Gibran ataupun menghancurkan jaringan politik yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi.

“Emang bisa Gibran diganggu oleh Prabowo? Tidak ada tanda-tanda Prabowo akan mengganggu Gibran atau merusak infrastruktur dengan Jokowi,” ujarnya.

Dalam pandangan Ryaas, terdapat perbedaan bentuk kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo disebut memegang kekuasaan formal sebagai presiden, sementara Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh melalui jaringan politik dan relasi kekuasaan yang dibangunnya selama bertahun-tahun.

“Prabowo yang memiliki kekuasaan formal. Sementara Jokowi masih menguasai kekuasaan-kekuasaan jaringan,” kata Ryaas.

Ia juga menilai hubungan antara Prabowo dan Jokowi masih terjaga dengan baik. Karena itu, Ryaas mengaku belum melihat adanya gerakan nyata dari Prabowo untuk menyingkirkan pengaruh politik Jokowi.

“Jokowi itu masih punya hubungan baik dengan Prabowo. Dan Prabowo tidak ada gerakan yang sama sekali untuk menyingkirkan Jokowi,” ujarnya.

Ryaas Rasyid kemudian menyoroti kelompok-kelompok yang selama ini secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap Jokowi, Gibran, serta kelompok politik yang mereka identifikasi sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan lama.

Menurut dia, penolakan tersebut tidak berasal dari Prabowo.

“Yang menolak Jokowi dan menolak Gibran dan menolak seluruh yang mereka sebut termul itu bukan Prabowo,” katanya.

Bagi Ryaas, persoalan Indonesia bukan hanya soal siapa yang memegang jabatan formal. Pertarungan pengaruh, kekuatan jaringan, soliditas institusi, hingga masa depan aparat keamanan menjadi bagian dari persoalan besar yang menurutnya akan menentukan apakah Republik Indonesia mampu bertahan menghadapi tekanan politik dan sosial yang terus berkembang.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat Gerakan dan Perubahan Muslim Arbi menyoroti penanganan dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Ia mempertanyakan sikap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM yang dinilai belum menunjukkan ketegasan terhadap persoalan tersebut.

Muslim Arbi menyampaikan hal itu setelah dirinya berkunjung ke Bandung pada 31 Agustus 2026 dan bertemu sejumlah advokat serta aktivis. Menurut dia, para pihak yang ditemuinya mengeluhkan penanganan kasus yang berkaitan dengan Dadang Supriyatna.

“Mereka mengeluh tentang kasus di Kabupaten Bandung. Kasus Bupati Kabupaten Bandung – Dadang Supriyatna sudah begitu telanjang di mata publik. Tetapi aparat hukum belum juga menetapkannya tersangka, menahan dan mengadilinya,” kata Muslim Arbi, Selasa (1/9/2026).

Muslim menyebut sejumlah vendor mengaku mengalami kerugian dalam perkara yang berkaitan dengan BUMD Kabupaten Bandung. Ia merujuk pada keterangan dua vendor, Deded dan Dr Faisal, yang disebut menyetorkan dana ke BUMD Kabupaten Bandung hingga puluhan miliar rupiah.

“Dari keterangan Deded dan DR Faisal – dua vendor yang dananya disetor ke BUMD Kabupaten Bandung mencapai puluhan miliar. Total keseluruhan kerugian mencapai ratusan miliar,” ujarnya.

Menurut Muslim, dana tersebut diduga digunakan Dadang untuk kepentingan memenangkan dirinya sebagai Bupati Bandung. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

“Dana tersebut dicurigai digunakan Dadang untuk memenangkan dirinya sebagai Bupati,” kata Muslim.

Ia menyebut kasus tersebut kini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

Soroti Pertemuan Dr Faisal dengan Dedi Mulyadi

Muslim juga menyinggung pertemuan Dr Faisal dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Indramayu beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, menurut Muslim, Dr Faisal telah menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan Dadang Supriyatna.

“Beberapa waktu lalu, Dr Faisal pernah menemui Gubernur Jawa Barat – Dedi Mulyadi di Indramayu. Dia sudah menyampaikan kasus DS ini secara jelas dan gamblang. Dedy Mulyadi – KDM – berjanji untuk membantu menyelesaikan,” ujarnya.

Muslim kemudian menyoroti pernyataan Dr Faisal di media sosial yang disebut mengancam akan mengembok Kantor Kabupaten Bandung apabila persoalan tersebut tidak kunjung diselesaikan.

“Bahkan belakangan di media sosial Dr Faisal itu mengancam akan mengembok Kantor Kabupaten Bandung – bila Bupati DS yang jelas dianggap korup dalam kasus BDS – Bandung Daya Sentosa itu tidak kunjung tuntas,” kata Muslim.

Meski demikian, Muslim menilai hingga kini belum terlihat langkah tegas dari KDM terkait persoalan tersebut.

“Meski demikian, hingga kini KDM seolah cuek dan acuh terhadap kasus KDM yang sangat meresahkan di Kabupaten Bandung itu,” ujarnya.

Muslim Arbi Pertanyakan Relasi KDM-Dadang Supriyatna

Muslim juga mengungkap adanya rumor mengenai hubungan politik antara Dedi Mulyadi dan Dadang Supriyatna. Ia menyebut keduanya pernah berada di Partai Golkar sebelum kemudian berpindah ke partai politik berbeda.

“Rumor berkembang antara DS dan KDM ini pernah sama-sama di Golkar. Dedy Mulyadi pernah jadi Ketua Golkar DPD 1 Jawa Barat. Sekarang pindah ke Gerindra. Demikian juga DS sebelum ke PKB dahulunya adalah kader Golkar,” katanya.

Menurut Muslim, dari hubungan politik tersebut berkembang rumor bahwa keduanya masih memiliki hubungan pertemanan. Bahkan, ia menyebut muncul rumor mengenai kemungkinan Dadang Supriyatna menjadi calon wakil Dedi Mulyadi jika Dedi kembali menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Akibat itu antara KDM-DS masih terjalin pertemanan. Rumor lain – adalah jika Dedy Mulyadi menjabat dua periode Gubernur Jawa Barat. Maka DS dapat menjadi wakilnya,” ujar Muslim.

Selain itu, Muslim menyebut adanya dugaan lain yang berkembang di masyarakat Kabupaten Bandung mengenai kemungkinan pemberian “hibah” kepada KDM oleh Dadang.

“Dugaan lain. Publik Kabupaten Bandung menduga KDM diberi ‘hibah’ oleh DS? Karena DS ini doyan berikan hibah baik ke KPUD maupun ke Polda Jabar senilai 19 miliar?” kata Muslim.

Muslim kemudian mempertanyakan apakah berbagai rumor dan dugaan tersebut menjadi faktor yang membuat Dedi Mulyadi tidak bersikap tegas terhadap Dadang Supriyatna.

“Apakah tiga hal yang diurai terakhir itu menyandera KDM sehingga seolah melindungi DS?” ujarnya.

Pertanyakan Rating Survei Dedi Mulyadi

Muslim juga mengaitkan persoalan tersebut dengan citra dan tingkat popularitas Dedi Mulyadi yang disebut dalam sejumlah survei memiliki elektabilitas tinggi.

“Kalau begitu apa yang dibanggakan oleh publik atas perilaku KDM semacam itu yang belakangan rating surveinya malah disebut melampaui Prabowo?” katanya.

Ia menilai ketegasan kepala daerah dalam menyikapi dugaan korupsi semestinya tidak bergantung pada kepentingan politik maupun tingkat popularitas.

“Dari kasus DS ini saja KDM tidak berani bersikap tegas soal kasus korupsi di Jawa Barat. Lalu KDM mengejar rating survei itu untuk apa?” kata Muslim.

Pernyataan Muslim Arbi tersebut merupakan pandangan dan dugaan yang disampaikannya berdasarkan informasi serta pertemuannya dengan sejumlah advokat dan aktivis di Bandung.

Redaksi memberi ruang klarifikasi dan penjelasan dari dari yang dituduhkan dan pihak-pihak yang disebutkan narasumber dan Redaksi akan memperbaharui keterangan serta dipublikasikan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto diyakini memahami berbagai dinamika politik yang berkembang di sekeliling pemerintahannya, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berupaya melemahkan atau bahkan menjatuhkan kekuasaannya.

Namun, Amir menyebut, sikap Prabowo yang hingga kini belum mengambil langkah politik secara terbuka terhadap pihak-pihak yang diduga berseberangan dengannya justru menunjukkan adanya kompleksitas persoalan yang sedang dihadapi pemerintah.

“Prabowo tahu persis siapa yang ingin menjatuhkan. Persoalannya, mengapa sampai sekarang belum bersikap secara terbuka?” ujar Amir dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

Salah satu perkembangan yang disoroti adalah pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie yang dikaitkan dengan isu keberlangsungan kekuasaan hingga 2029. Dalam sejumlah pembahasan politik, pernyataan tersebut menjadi perhatian karena dikaitkan dengan konsolidasi kelompok-kelompok politik dan relawan.

Dalam konteks itu, Amir juga menyoroti adanya berbagai pertemuan dan konsolidasi kekuatan politik yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Ia menduga terdapat dinamika politik yang melibatkan sejumlah kelompok, termasuk partai politik dan jaringan relawan.

Amir bahkan menggunakan istilah “sindikasi Solo, Singapura, dan Bandung” atau SSB untuk menggambarkan dugaan jaringan kekuatan yang menurut analisisnya perlu dicermati.

Lebih jauh, Amir menilai hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo saat ini tidak dapat lagi dilihat secara sederhana.

Menurutnya, berbagai perkembangan politik memunculkan pertanyaan mengenai apakah hubungan kedua tokoh tersebut masih berada dalam satu garis kepentingan politik atau justru mulai mengalami perenggangan.

“Jangan melihat semuanya secara hitam putih. Ada dinamika, ada kepentingan, dan ada perubahan konstelasi kekuatan,” kata Amir.

Amir menilai Prabowo diyakini memahami peta kekuatan politik tersebut. Karena itu, sikapnya yang belum melakukan tindakan politik secara drastis dinilai bukan berarti tidak mengetahui persoalan yang sedang berkembang.

Sebaliknya, Prabowo disebut sedang menghadapi berbagai faktor yang membuatnya harus berhitung secara cermat sebelum mengambil keputusan besar.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Amir mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada satu isu.

Menurutnya, dinamika politik nasional saat ini jauh lebih kompleks dan melibatkan pertarungan kepentingan yang lebih luas.

RUU Perampasan Aset memang menjadi salah satu isu penting dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Namun, menurut Amir, perkembangan politik yang terjadi di balik isu tersebut juga perlu dicermati secara kritis.

Ia menilai publik perlu melihat secara lebih luas berbagai kepentingan yang sedang bergerak, baik di dalam negeri maupun yang berkaitan dengan tekanan ekonomi dan geopolitik internasional.

Menurut Amir, salah satu alasan mengapa Prabowo tidak gegabah mengambil tindakan adalah karena pemerintahannya menghadapi tekanan global yang cukup kompleks.

Kebijakan ekonomi yang lebih terpusat dan agenda hilirisasi disebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan sejumlah kekuatan ekonomi, baik kelompok oligarki di dalam negeri maupun kepentingan investor tertentu.

“Setiap perubahan kebijakan ekonomi besar tentu akan menciptakan pihak yang diuntungkan dan pihak yang merasa kepentingannya terganggu,” tegasnya.

Dalam perspektif geopolitik, arah hubungan Indonesia dengan berbagai kekuatan dunia juga dinilai menjadi bagian penting dari kalkulasi Prabowo.

Hubungan Indonesia dengan berbagai negara besar, termasuk Rusia, menurut Amir memberikan pengalaman baru bagi Prabowo dalam membaca perubahan peta geopolitik internasional.

Amir juga menilai Prabowo tengah mengkaji secara lebih mendalam posisi Indonesia dalam sistem keuangan internasional, termasuk hubungan dengan lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia.

Menurutnya, keterlibatan tokoh-tokoh Indonesia dalam berbagai institusi internasional menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam membaca arah kebijakan ekonomi dan geopolitik nasional.

Selain menghadapi tekanan politik dan ekonomi, Amir menilai Prabowo juga sedang membangun konsolidasi kekuatan negara.

Ia menyinggung pentingnya soliditas unsur-unsur strategis yang selama ini identik dengan kekuatan “baju cokelat dan baju hijau”, sebagai bagian dari upaya memastikan stabilitas pemerintahan dan negara.

Namun demikian, Amir menilai hingga saat ini masih terdapat tanda tanya mengenai langkah politik besar apa yang akan diambil Prabowo.

Menurutnya, dukungan rakyat akan menjadi faktor penting apabila pemerintah memutuskan mengambil tindakan hukum atau langkah tegas terhadap pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Kalau memang ada pelanggaran hukum, tentu masyarakat berharap proses hukum dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Amir juga menyinggung fenomena perang kognitif atau cognitive warfare yang menurutnya semakin berkembang dalam pertarungan politik modern.

Perang kognitif, menurut analisisnya, tidak selalu dilakukan melalui konflik terbuka, melainkan melalui pembentukan opini, persepsi, narasi, dan pengaruh terhadap cara masyarakat memandang suatu persoalan.

Ia turut mengaitkan fenomena tersebut dengan dugaan keberadaan jaringan kekuatan global, termasuk menyebut nama George Soros dalam konteks perdebatan mengenai pengaruh jaringan internasional.

Di tengah kompleksitas persoalan tersebut, Amir menilai Prabowo perlu melakukan evaluasi serius terhadap jajaran kabinetnya.

Jumlah anggota kabinet yang besar dinilai dapat menjadi beban tersendiri apabila tidak diimbangi dengan efektivitas kerja, kesamaan visi, dan loyalitas terhadap agenda pemerintahan.

Menurut Amir, kabinet yang terlalu besar berpotensi memunculkan persoalan koordinasi dan perbedaan kepentingan.

Karena itu, muncul pandangan bahwa Presiden perlu melakukan penyegaran atau perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan.

“Oktober 2026 bisa menjadi salah satu momentum bagi Prabowo untuk melakukan perubahan yang signifikan,” tegasnya

Perubahan tersebut, menurutnya, dapat berupa evaluasi kabinet, penguatan konsolidasi politik, hingga penataan ulang strategi pemerintahan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan geopolitik.

Pada akhirnya, Amir menilai masyarakat perlu memahami bahwa posisi Prabowo saat ini berada dalam situasi yang tidak sederhana.

Di satu sisi, terdapat dinamika politik domestik dan dugaan konsolidasi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda terhadap pemerintahan. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi perubahan geopolitik global, persaingan kekuatan besar, kepentingan ekonomi internasional, serta tantangan dalam menjalankan agenda hilirisasi dan kemandirian nasional.

Kondisi tersebut, menurut Amir, membuat Prabowo tidak bisa mengambil kebijakan secara gegabah.

Langkah yang terlalu cepat tanpa perhitungan berpotensi memperbesar konflik. Sebaliknya, langkah yang terlalu lambat juga dapat menimbulkan spekulasi mengenai kekuatan dan arah pemerintahan.

Karena itu, publik kini menunggu apakah dalam beberapa bulan mendatang Prabowo akan mengambil langkah politik dan hukum yang lebih tegas, melakukan perombakan kabinet, atau memilih strategi konsolidasi secara bertahap.

“Yang jelas, kompleksitas persoalan yang dihadapi Prabowo membuat setiap langkah harus diperhitungkan secara matang. Pertanyaannya sekarang, kapan momentum itu akan tiba dan langkah besar apa yang akan dipilih Prabowo?”

Perkembangan tersebut diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, terutama menjelang Oktober 2026 yang oleh Amir disebut berpotensi menjadi salah satu periode penting bagi arah konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, melontarkan analisis tajam terkait kemunculan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi bersama sejumlah tokoh dan elite relawan, termasuk Budi Arie Setiadi.

Menurut Syahganda, kemunculan sejumlah tokoh tersebut di ruang publik tidak bisa dilihat semata-mata sebagai pertemuan biasa. Ia menilai terdapat dinamika dan kepentingan politik yang patut dicermati, terutama setelah munculnya berbagai narasi mengenai masa depan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Syahganda menyoroti sebuah forum yang memperlihatkan Jokowi berada bersama sejumlah elite pendukungnya. Menurutnya, ketika pembicaraan dalam forum tersebut kemudian menjadi perhatian publik, pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan pun menjadi relevan.

“Jokowi dan Budi Arie ketika muncul di publik, itu rapat lengkap elite-elite Jokowi dan kemudian bocor di media. Mereka ini berpikir kalau lewat Oktober maka Prabowo akan selamat sampai 2029,” kata Syahganda di channel yang Forum Keadilan Madilog, Senin (31/8/2026).

Ia kemudian menyoroti pernyataan Budi Arie dalam forum tersebut. Menurut Syahganda, ketika seorang tokoh politik melontarkan pertanyaan kepada massa relawan dan mendapatkan jawaban serempak berupa kesiapan, publik wajar mempertanyakan konteks politik di balik pernyataan tersebut.

“Ketika Budi Arie bertanya siap, kemudian massa relawan mengatakan siap. Nah, apa sebetulnya yang dipersiapkan?” ujarnya.

Bagi Syahganda, Budi Arie bukanlah sosok yang dapat dilepaskan dari konteks politik. Karena itu, ia memandang setiap pernyataan yang disampaikan tokoh politik perlu dibaca dalam konteks kepentingan dan agenda yang mungkin sedang dibangun.

“Dia kan politisi. Jadi motifnya pasti motif politik. Kepentingannya pasti ada sebagai insan politik,” tegasnya.

Lebih jauh, Syahganda menyampaikan analisisnya mengenai kelompok politik yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi. Ia menilai inti kekuatan politik tersebut akan terus memikirkan bagaimana menjaga dan memperkuat masa depan politik Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, munculnya berbagai wacana politik belakangan ini perlu dibaca sebagai bagian dari pertarungan narasi menjelang periode-periode politik penting ke depan.

“Intinya Jokowi, inti daripada intinya geng Jokowi, pasti akan mengagendakan bagaimana Gibran bisa jadi,” kata Syahganda.

Ia juga menilai Jokowi memiliki posisi sentral dalam jaringan politik tersebut. Karena itu, menurut Syahganda, berbagai pernyataan yang muncul dari tokoh-tokoh di sekitarnya tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kepemimpinan politik Jokowi.

“Sengaja Jokowi menginginkan agar urusan percepatan, agar urusan patahan sejarah itu menjadi wacana publik. Di forum itu pemimpinnya adalah Jokowi,” ujarnya.

Syahganda bahkan menyebut dinamika tersebut sebagai bentuk pembangunan agitasi dan propaganda politik melalui berbagai narasi yang secara bertahap dilemparkan ke ruang publik.

Ia mencontohkan sejumlah pernyataan dari tokoh-tokoh politik yang, menurutnya, turut membentuk atmosfer politik menjelang berbagai agenda aksi massa.

“Ada narasi yang dibangun. Pramono Anung membangun narasi silakan, tidak ada masalah asal aksi damai. Eggi Sudjana membangun narasi bahwa silakan menginap di kantor saya. Ditambah lagi narasi politik yang dilakukan oleh Budi Arie,” katanya.

Syahganda juga memberikan pandangannya mengenai aksi massa yang sebelumnya berlangsung. Ia menilai aksi tersebut tidak mencapai eskalasi seperti yang sebelumnya diperkirakan.

Menurut dia, salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian adalah langkah aparat terhadap sejumlah pihak yang diduga memiliki hubungan dengan pendanaan aksi.

“Melempemnya aksi kemarin itu, menurut saya, karena kerja aparat. Pemeriksaan rekening,” ujar Syahganda.

Ia secara khusus menyinggung isu pemblokiran rekening seseorang yang disebutnya sebagai “Mas Botok”. Menurut Syahganda, langkah tersebut menimbulkan efek psikologis bagi pihak-pihak yang sebelumnya memberikan dukungan finansial.

“Pemblokiran rekening Botok ini memang mengagetkan buat para donatur. Takut dong donatur, karena sudah ketahuan siapa-siapa donaturnya,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan analisis Syahganda mengenai dinamika politik dan dampak psikologis dari penindakan atau pemeriksaan yang dilakukan aparat. Klaim mengenai motif, keterkaitan politik, maupun dampak terhadap pendanaan aksi tersebut memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Dalam bagian lain pernyataannya, Syahganda menilai tanggung jawab atas narasi politik yang muncul dalam forum para relawan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada Budi Arie.

Menurut dia, Jokowi sebagai tokoh yang dinilainya memiliki posisi kepemimpinan dalam forum tersebut seharusnya memberikan penjelasan langsung kepada publik.

“Presiden ketujuh Jokowi harus membuat statement resmi. Dia memohon maaf atas statement yang muncul di situ bahwa itu tidak akan terulang lagi,” ujar Syahganda.

Ia menegaskan, menurut pandangannya, permintaan maaf tersebut tidak cukup jika hanya disampaikan oleh Budi Arie.

“Jadi bukan Budi Arie-nya yang minta maaf. Jokowinya. Jokowi dong. Dia kan pemimpinnya di situ,” tegasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Media asal Inggris yang berfokus pada isu Timur Tengah, Middle East Monitor (MEMO), menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait program nuklir Iran. Dalam sebuah artikel opini berjudul “Prabowo’s false claim about Iran’s nuclear weapons will cost him in the Middle East”, penulis Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat mengkritik keras ucapan Prabowo yang menyebut Iran telah memiliki senjata nuklir.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah forum bisnis di Jakarta pada 1 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa Iran disebut telah memiliki senjata nuklir, sehingga berpotensi memicu negara-negara lain di kawasan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Mesir untuk mengikuti langkah serupa.

Namun, menurut artikel opini tersebut, klaim itu tidak didukung bukti dan bertentangan dengan penilaian resmi International Atomic Energy Agency (IAEA) yang hingga kini menyatakan belum menemukan bukti bahwa Iran membangun senjata nuklir. Penulis juga menegaskan bahwa Iran masih menjadi anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang hanya mengizinkan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat menilai pernyataan Prabowo berpotensi menimbulkan dampak diplomatik bagi Indonesia di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, UEA, dan Qatar saat ini tengah membangun kembali hubungan diplomatik dengan Iran, sehingga narasi mengenai perlombaan senjata nuklir dinilai tidak sejalan dengan dinamika kawasan.

Artikel itu juga menyebut Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang vokal membela Palestina dan berupaya menjadi jembatan diplomasi di dunia Islam. Karena itu, menurut penulis, pernyataan yang dianggap keliru mengenai Iran dapat memengaruhi persepsi negara-negara Timur Tengah terhadap kredibilitas kebijakan luar negeri Indonesia.

Lebih lanjut, artikel tersebut mengungkap bahwa Kedutaan Besar Iran di Jakarta merespons secara terbuka pidato Prabowo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tetap berkomitmen pada penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

MoneyTalk.id, Jakarta – Media asal Australia, The Australian, menerbitkan laporan khusus yang mengkritisi kondisi perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam artikel berjudul “How Prabowonomics’ Spell Was Broken”, koresponden Asia-Pasifik Amanda Hodge menilai kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics mulai mengalami kemunduran.

Laporan tersebut mengawali pembahasannya dengan pernyataan Prabowo yang menyebut ekonomi bukanlah ilmu yang rumit dan bahkan mengibaratkan pengelolaan ekonomi negara sesederhana mengelola warung kopi. Menurut artikel itu, pernyataan tersebut muncul ketika kondisi ekonomi Indonesia tengah menghadapi berbagai tekanan.

The Australian menyoroti sejumlah indikator ekonomi, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga pangan, hingga hilangnya puluhan ribu lapangan kerja pada semester pertama 2026. Artikel tersebut juga mengaitkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dengan meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap independensi bank sentral.

Selain itu, media tersebut mengutip hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Menurut laporan itu, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Meski demikian, The Australian juga menegaskan bahwa Indonesia belum berada dalam situasi krisis seperti krisis Asia 1997–1998. Artikel tersebut menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat, antara lain karena tingkat utang yang dinilai terkendali, sektor perbankan yang lebih kuat, serta cadangan devisa yang lebih baik dibanding masa lalu.

Dalam analisisnya, Amanda Hodge menyebut tantangan utama bukan semata kondisi fundamental ekonomi, melainkan menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah. Artikel juga mengangkat keluhan sejumlah pelaku usaha asing mengenai kepastian regulasi dan iklim investasi di Indonesia.

Di sisi lain, laporan tersebut mengakui bahwa visi Prabowo untuk meningkatkan peran negara dalam pengelolaan sumber daya demi mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045 merupakan tujuan yang dapat dipahami. Namun, The Australian berpendapat kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan kepastian hukum, transparansi, serta independensi lembaga ekonomi agar kepercayaan investor tetap terjaga.

MoneyTalk.id, Jakarta – Hasil survei terbaru yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memunculkan dinamika baru dalam peta politik nasional. Dalam simulasi head-to-head, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memperoleh dukungan 59 persen, jauh meninggalkan Presiden Prabowo Subianto yang berada di angka 28,3 persen. Hasil tersebut menjadi sorotan berbagai kalangan dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai capaian Dedi Mulyadi tidak bisa lagi dianggap sebagai fenomena sesaat. Menurutnya, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa KDM telah menjelma menjadi salah satu figur politik dengan daya tarik publik yang sangat kuat.

“Survei terbaru SMRC, nama Dedi Mulyadi melambung tinggi mengungguli Prabowo. Tercatat 59 persen memilih KDM sedangkan Prabowo hanya 28,3 persen. Andai semua yang belum menentukan pilihan memilih Prabowo, tetap saja akan kalah dengan KDM,” ujar Jhon Sitorus melalui akun media sosialnya, Kamis (30/7/2026).

Ia menilai salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan elektabilitas Dedi Mulyadi adalah konsistensinya membangun komunikasi melalui media sosial. Hampir setiap hari, KDM tampil dengan berbagai konten yang menampilkan aktivitasnya sebagai kepala daerah.

Menurut Jhon, pendekatan tersebut membuat sosok Dedi Mulyadi terasa dekat dengan masyarakat. Berbagai kegiatan, mulai dari penertiban bangunan liar, pembangunan infrastruktur, hingga dialog langsung dengan warga, dinilai mampu membangun citra pemimpin yang aktif bekerja sekaligus mudah diakses publik.

“Harus diakui, popularitas KDM cukup signifikan dengan tiap hari membuat konten. Apa pun dikontenin, siapa pun yang sedang mengalami musibah juga dijadikan konten. Namun di sisi lain, konten itu membantu KDM melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, gaya komunikasi Dedi Mulyadi yang sederhana menjadi salah satu keunggulan dibandingkan tokoh politik lainnya.

“Komunikasi dengan warga yang efektif menggunakan bahasa dan gestur yang dimengerti rakyat membuat elektabilitasnya tak terbendung,” ujarnya.

Jhon bahkan menyebut Dedi Mulyadi bukan lagi lawan politik biasa menjelang kontestasi nasional mendatang.

“KDM bukan lawan sembarangan, terlebih masyarakat Indonesia cenderung menyukai figur yang tiba-tiba sangat populer,” tegasnya.

Survei SMRC sendiri menunjukkan adanya perubahan preferensi publik terhadap sejumlah tokoh nasional. Dalam simulasi yang dipublikasikan, Dedi Mulyadi tampil sebagai figur dengan tingkat keterpilihan yang sangat kompetitif, bahkan mengungguli Prabowo dalam simulasi dua nama.

Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan agar hasil survei tidak dimaknai sebagai gambaran pasti mengenai Pilpres 2029. Mereka menilai kontestasi masih panjang, konfigurasi koalisi belum terbentuk, dan dinamika politik masih sangat mungkin berubah dalam beberapa tahun ke depan.