20 November 2026

Prabowo

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, bukan sekadar agenda diplomatik rutin antarnegara sahabat. Di balik bahasa resmi mengenai kerja sama pertahanan, transfer teknologi, dan modernisasi alutsista, tersimpan pesan geopolitik yang jauh lebih besar: Indonesia sedang memperkuat posisi strategisnya di tengah pertarungan pengaruh global di kawasan Indo-Pasifik.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pertemuan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo tengah menjalankan strategi diplomasi pertahanan multi-poros yang lebih aktif, realistis, dan berorientasi jangka panjang.

Menurut Amir Hamzah, hubungan Jakarta-Paris kini telah melampaui sekadar hubungan pembeli dan penjual senjata. Relasi itu berkembang menuju kemitraan strategis yang menyentuh aspek teknologi, industri pertahanan, hingga kalkulasi geopolitik kawasan.

“Ini bukan lagi sekadar transaksi alutsista. Ini adalah pembangunan arsitektur strategis baru Indonesia dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).

Dalam perspektif intelijen geopolitik, kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi pusat gravitasi politik global. Persaingan Amerika Serikat dan China semakin tajam, sementara negara-negara Eropa mulai meningkatkan keterlibatan mereka di kawasan tersebut.

Prancis, kata Amir Hamzah, memiliki kepentingan langsung di Indo-Pasifik karena masih mempunyai wilayah teritorial dan kekuatan militer permanen di kawasan itu, termasuk di Samudra Hindia dan Pasifik Selatan. Karena itu, Paris membutuhkan mitra strategis regional yang stabil, berpengaruh, dan memiliki posisi geografis penting seperti Indonesia.

Sementara bagi Indonesia, memperkuat hubungan dengan Prancis memberikan beberapa keuntungan strategis sekaligus.

Pertama, diversifikasi sumber persenjataan dan teknologi militer. Indonesia tidak ingin terlalu bergantung pada satu kekuatan besar tertentu. Dengan memperluas kerja sama bersama Prancis, Indonesia memiliki ruang manuver diplomatik yang lebih fleksibel.

Kedua, peningkatan kualitas modernisasi pertahanan nasional. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai memasuki fase modernisasi militer besar-besaran, mulai dari pengadaan jet tempur, kapal selam, radar, hingga sistem pertahanan udara.

Ketiga, kerja sama dengan Prancis membuka peluang transfer teknologi dan penguatan industri pertahanan domestik yang selama ini menjadi kelemahan utama Indonesia.

“Prabowo tampaknya memahami bahwa kekuatan pertahanan modern bukan hanya membeli senjata, tetapi membangun kemandirian industri pertahanan nasional,” kata Amir Hamzah.

Amir Hamzah menilai langkah Prabowo mempererat kerja sama pertahanan dengan Prancis juga menunjukkan perubahan paradigma strategis Indonesia.

Jika sebelumnya diplomasi pertahanan Indonesia cenderung bersifat pasif dan administratif, kini arah kebijakan mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih antisipatif terhadap ancaman global.

Menurutnya, ancaman masa depan tidak lagi hanya berbentuk perang konvensional, tetapi juga perang siber, perebutan sumber daya, konflik teknologi, hingga ketegangan jalur perdagangan internasional.

Dalam konteks itu, Indonesia membutuhkan mitra yang mampu membantu percepatan transformasi teknologi pertahanan nasional.

“Prabowo sedang membangun fondasi pertahanan jangka panjang. Ia membaca bahwa ancaman abad ke-21 jauh lebih kompleks dibanding masa lalu,” ujarnya.

Amir Hamzah melihat kerja sama dengan Prancis juga memiliki dimensi simbolik yang penting. Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta bukan sekadar objek perebutan pengaruh global, melainkan aktor independen yang mampu menentukan arah strategisnya sendiri.

Pertemuan Prabowo-Macron juga dinilai mengirim pesan penting kepada kawasan Asia Tenggara dan komunitas internasional.

Indonesia ingin tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang tetap menjaga prinsip bebas aktif, tetapi pada saat bersamaan aktif membangun kapasitas pertahanan modern.

Dalam analisa intelijen geopolitik, langkah Indonesia mendekati Prancis juga bisa dibaca sebagai upaya memperluas jaringan kekuatan di luar poros tradisional Amerika Serikat-China.

Prancis dipandang memiliki posisi unik karena meski bagian dari NATO dan Barat, Paris sering memainkan diplomasi yang lebih independen dibanding Washington.

Karena itu, hubungan Indonesia-Prancis memiliki ruang strategis yang lebih fleksibel dan tidak terlalu dibebani rivalitas ideologis global.

“Prancis melihat Indonesia sebagai jangkar stabilitas Asia Tenggara, sedangkan Indonesia melihat Prancis sebagai pintu masuk teknologi dan dukungan strategis Eropa,” jelas Amir Hamzah.

Selain pertahanan, pembahasan mengenai IEU-CEPA juga dianggap penting dalam konteks geopolitik ekonomi global.

Amir Hamzah menilai perang modern saat ini tidak hanya soal kekuatan militer, tetapi juga perebutan pengaruh ekonomi, energi, dan rantai pasok teknologi.

Karena itu, penguatan hubungan ekonomi dengan negara-negara Eropa menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional.

Menurutnya, Prabowo tampak memahami bahwa ketahanan nasional masa depan harus dibangun melalui kombinasi kekuatan militer, ekonomi, teknologi, dan diplomasi internasional.

“Ini bukan diplomasi jangka pendek. Ini desain geopolitik jangka panjang Indonesia,” katanya.

Amir Hamzah melihat era pemerintahan Prabowo berpotensi membawa perubahan besar dalam orientasi geopolitik Indonesia.

Jika selama ini Indonesia lebih banyak memainkan peran normatif sebagai mediator regional, kini Indonesia mulai memperkuat dirinya sebagai kekuatan strategis yang aktif membangun pengaruh.

Langkah mempererat hubungan pertahanan dengan Prancis menjadi salah satu indikasi bahwa Jakarta ingin tampil lebih percaya diri dalam percaturan global.

Dalam dunia yang semakin multipolar dan penuh ketidakpastian, Indonesia dinilai tidak lagi cukup hanya mengandalkan posisi geografis dan populasi besar. Indonesia harus memiliki daya gentar strategis, kemampuan teknologi pertahanan, serta jejaring internasional yang kuat.

“Pertemuan Prabowo dan Macron di Paris bukan hanya soal diplomasi bilateral. Itu adalah bagian dari proses reposisi geopolitik Indonesia menuju kekuatan regional yang lebih diperhitungkan,” pungkas Amir Hamzah.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang, memaparkan sejumlah kelemahan dan tantangan yang dinilai masih membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai kritik yang muncul dari lawan politik maupun kelompok oposisi perlu dicermati secara serius sebagai bagian dari proses demokrasi dan evaluasi kebijakan publik.

Dalam catatannya bertanggal 30 Mei 2026, Hatta mengidentifikasi sedikitnya 12 isu utama yang menjadi sorotan terhadap pemerintahan Prabowo, mulai dari persepsi kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya hingga efektivitas program-program unggulan yang menyerap anggaran besar.

Menurut Hatta, salah satu kritik yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Persepsi ini muncul karena masih banyak tokoh era Jokowi yang menduduki posisi strategis di kabinet serta tetap berjalannya konfigurasi politik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Sebagian pendukung perubahan menilai Prabowo belum sepenuhnya mandiri dalam menentukan arah pemerintahannya,” ujar Hatta.

Selain itu, ukuran kabinet yang besar juga menjadi sasaran kritik. Kabinet yang gemuk dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pemborosan anggaran, konflik kepentingan, serta memperlambat proses pengambilan keputusan.

Di bidang hukum dan penegakan aturan, Hatta mencatat masih adanya keraguan publik terhadap konsistensi pemberantasan korupsi dan reformasi institusi penegak hukum. Sebagian kelompok reformis menilai pengaruh oligarki lama masih cukup kuat sehingga mengurangi optimisme terhadap agenda perubahan.

Sorotan berikutnya tertuju pada program-program populis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, subsidi pangan, dan koperasi desa. Program-program tersebut dinilai membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang.

“Jika pertumbuhan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan, maka program-program populis berisiko menjadi beban bagi APBN,” katanya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu fokus utama kritik. Hatta menyebut sejumlah kalangan mempertanyakan keberlanjutan program yang membutuhkan anggaran ratusan triliun rupiah. Selain persoalan pembiayaan, terdapat pula risiko kebocoran anggaran, korupsi pengadaan, permainan vendor, hingga masalah kualitas makanan yang berpotensi merusak citra program.

Di sisi lain, sebagian ekonom menilai MBG lebih bersifat populis dibandingkan reformasi struktural yang menyasar peningkatan produktivitas, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Kritik lain yang muncul adalah potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan negara jika program bantuan sosial tidak dibarengi dengan penguatan kemandirian ekonomi,” jelasnya.

Terkait program koperasi desa, Hatta menilai skeptisisme publik tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masa lalu. Banyak koperasi yang gagal berkembang karena lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta praktik korupsi di tingkat pengurus.

Karena itu, menurutnya, keberhasilan koperasi desa sangat bergantung pada reformasi manajemen dan sistem pengawasan yang kuat.

Dalam bidang politik dan demokrasi, Hatta juga mencatat munculnya persepsi mengenai kecenderungan militeristik yang dilekatkan kepada Prabowo. Latar belakang militer Presiden serta kedekatan dengan aparat keamanan memunculkan kekhawatiran dari sebagian kalangan aktivis bahwa ruang demokrasi dapat menyempit.

“Walaupun belum tentu benar secara faktual, persepsi tersebut tetap hidup dalam sebagian kelompok oposisi dan masyarakat sipil,” katanya.

Kritik lain yang cukup sering muncul adalah terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Sebagian masyarakat mempertanyakan manfaat langsung dari aktivitas diplomasi internasional di tengah berbagai persoalan ekonomi domestik seperti harga kebutuhan pokok dan ancaman pemutusan hubungan kerja.

Menurut Hatta, tantangan utama pemerintah adalah menjelaskan kepada publik bahwa hasil diplomasi internasional umumnya bersifat jangka panjang dan tidak selalu langsung dirasakan masyarakat.

Sementara itu, isu Board of Peace (BOP) dan hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat juga menjadi bahan perdebatan. Sebagian kelompok oposisi dan kelompok Islam-politik mengaitkan aktivitas diplomasi internasional Prabowo dengan dugaan kedekatan terhadap agenda geopolitik Barat.

Namun Hatta menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat bukti resmi yang menunjukkan perubahan sikap Indonesia terhadap Palestina maupun normalisasi hubungan dengan Israel.

“Posisi resmi Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak mengakui Israel,” tegasnya.

Meski demikian, isu Palestina tetap menjadi persoalan yang sangat sensitif dalam politik Indonesia. Karena itu, setiap langkah diplomasi yang melibatkan negara-negara Barat sering kali memunculkan beragam interpretasi politik.

Pada akhirnya, Hatta menilai tidak semua kritik terhadap pemerintahan Prabowo dapat dianggap sepenuhnya benar. Sebagian merupakan kritik yang rasional dan layak diperdebatkan, sementara sebagian lainnya masih berada pada level persepsi, kekhawatiran, atau pertarungan narasi politik.

Menurutnya, isu yang paling penting untuk mendapat perhatian pemerintah adalah keberlanjutan fiskal program MBG, efektivitas koperasi desa, reformasi aparat penegak hukum, pengawasan terhadap potensi korupsi proyek besar, serta efektivitas diplomasi luar negeri.

“Secara objektif, kelemahan terbesar Prabowo bukan terletak pada slogan nasionalismenya, melainkan pada kemampuan eksekusi birokrasi, pembiayaan program besar, pengawasan korupsi, konsistensi reformasi, dan komunikasi publik,” ujar Hatta.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo pada akhirnya akan ditentukan oleh implementasi kebijakan, transparansi, dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Apakah Prabowo akan dikenang sebagai pemimpin transformasi nasional atau sekadar pemimpin populis dengan proyek-proyek besar, semuanya akan ditentukan oleh hasil yang mampu diwujudkan pemerintahannya,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program pembagian sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut mencapai nilai Rp100 miliar.

Dalam pernyataannya di Bandung, Jumat (29/5/2026), Rizal menilai penggunaan dana negara untuk pengadaan hewan kurban harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan terbuka kepada publik.

“KPK mestinya tidak peduli besaran nilai, yang penting hasil korupsi. Meski hanya Rp100 miliar, itu tetap uang rakyat yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan,” ujar Rizal.

Ia meminta KPK menelusuri proses pengadaan sapi kurban, mulai dari pihak penjual, harga pembelian, hingga distribusi ke daerah-daerah maupun komunitas penerima.

“Usut beli sapi ke siapa, dengan harga berapa, lalu dikirim ke daerah atau komunitas mana saja,” katanya.

Rizal juga menyinggung dugaan adanya kepentingan politik dalam program pembagian sapi kurban tersebut. Ia menilai program yang menggunakan dana negara berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral menuju Pemilu Presiden 2029.

Menurutnya, Presiden seharusnya dapat berkurban menggunakan dana pribadi mengingat latar belakang kekayaan yang dimilikinya.

“Prabowo itu orang kaya. Jika ingin menunjukkan kecintaan kepada rakyat, bisa saja berkurban dengan harta pribadi, bukan menggunakan APBN,” ucapnya.

Selain itu, Rizal mengkritik pernyataan Menteri Agama yang menyebut penggunaan APBN untuk kurban tidak menjadi masalah karena uang negara kembali kepada rakyat. Ia menilai pandangan tersebut terlalu sederhana dan mengabaikan prinsip tata kelola keuangan negara.

Dalam pernyataannya, Rizal turut meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kegiatan keagamaan tetap harus dilaksanakan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan aturan hukum yang berlaku.

“KPK jangan kembali gagal mengusut dugaan penyimpangan penggunaan uang negara. Jika memang ada masalah, harus dibuka secara terang kepada publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, publik ramai memperbincangkan program distribusi sapi kurban Presiden yang disebut mencapai lebih dari seribu ekor di berbagai daerah Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Kurban itu ibadah, seperti ibadah haji. Hanya saja, Haji hukumnya wajib bagi yang mampu, sementara Kurban Sunnah Mua’kadah (sangat dianjurkan).

Kurban, itu taklif (pembebanan hukum) atas pribadi. Bukan atas negara (Daulah).

Jika kewajiban menegakkan hudud, Qisos, Diyat, ta’jier, dan mukholafah adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh Negara, namun kurban adalah ibadah individu yang tak membutuhkan Negara.

Bagi individu yang berkemampuan, disunnahkan untuk berkurban seekor domba/kambing, sapi, atau unta. Untuk seekor sapi, boleh atas nama 7 (tujuh) orang.

Adapun kurban atas nama Prabowo Subianto, yang menggunakan dana APBN, tidak memenuhi kriteria sebagai ibadah, melainkan hanya politik pencitraan sosial, alasannya:

Pertama,uang untuk kurban bukan diambil dari kantong pribadi Prabowo yang memiliki harta triliunan. Melainkan, harta seluruh rakyat yang ditarik dari pajak, dan dikumpulkan dalam APBN.

Sehingga, kalaupun itu mau disebut kurban, itu adalah kurban seluruh rakyat Indonesia. Adalah kebohongan yang nyata, jika itu diklaim dan diatasnamakan Prabowo Subianto.

Kedua,batasan kurban per satu ekor sapi adalah untuk 7 orang. Sementara ini 1.000 ekor untuk 285 juta rakyat Indonesia. Tak memenuhi syarat, sehingga tak layak disebut sebagai kurban.

Ketiga,kalau disebut Bantuan Presiden itu juga keliru. Karena anggaran dari APBN, sehingga lebih tepat disebut Bantuan Negara atau bantuan rakyat kepada rakyat karena asal duitnya juga dari rakyat.

Keempat, kalaupun itu bantuan Presiden tak sah disebut hewan kurban. Karena tak memenuhi syarat hewan kurban, baik dari sisi sumber duit juga jumlah patungan yang bersyirkah. Yang lebih tepat itu hewan tumbal untuk pencitraan sosial Presiden.

Ingat! Kurban adalah ibadah mahdah. Terikat syarat dan rukunnya, tata caranya taukifi. Tak boleh mengada-ada.

Kalau Presiden tak paham hukum kurban, atau terlalu pelit untuk berkurban dari kantung sendiri, lebih baik tak usah berkurban. Dengan konsekuensi, tak usah mendatangi mushola (tempat kurban/sholat).

Allah SWT tak menyukai orang yang kikir. Apalagi, berharta triliunan tapi berkurban pake duit APBN (rakyat).

Penulis : Ahmad Khozinudin

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR menjadi sinyal penting arah politik nasional menjelang memasuki tahun ketiga pemerintahan. Menurutnya, terdapat pesan strategis mengenai agenda besar negara yang membutuhkan konsolidasi kekuasaan lebih kuat, termasuk kemungkinan reshuffle kabinet secara besar-besaran.

Amir Hamzah mengatakan, sejumlah program strategis yang disampaikan Prabowo membutuhkan perangkat pemerintahan yang solid, loyal, dan bebas dari kepentingan lama yang dinilai masih membayangi pemerintahan saat ini.

“Saya menyimak narasi Prabowo dalam sidang paripurna DPR. Ada beberapa progres strategis dan agenda besar yang ingin dijalankan pada tahun ketiga pemerintahannya. Tetapi untuk menjalankan agenda besar itu tentu ada tantangan yang tidak kecil,” ujar Amir Hamzah, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, peluang terjadinya konsolidasi politik dan kabinet sangat terbuka pada September mendatang. Momentum tersebut dinilai penting bagi Prabowo untuk memperkuat arah pemerintahannya sendiri sekaligus mengurangi pengaruh politik yang dianggap berasal dari rezim sebelumnya.

“Peluang konsolidasi Kabinet Merah Putih pada bulan September sangat besar. Untuk melaksanakan agenda besar negara, reshuffle kabinet bisa berlangsung drastis dan dramatis. Tahun ketiga pemerintahan adalah momentum membersihkan sisa-sisa rezim lama,” katanya.

Amir menilai, Presiden Prabowo kemungkinan akan menempatkan loyalitas, efektivitas kerja, dan agenda pemberantasan korupsi sebagai parameter utama dalam evaluasi kabinet. Ia menyebut publik mulai menunggu langkah nyata pemerintah dalam melakukan pembenahan internal birokrasi dan penegakan hukum.

“Prabowo membutuhkan kabinet yang benar-benar bekerja untuk agenda nasional, bukan kabinet yang masih berada dalam pengaruh kekuatan lama. Kabinet Merah Putih harus bebas dari kepentingan rezim lama agar arah pemerintahannya jelas,” tegasnya.

Dalam pandangannya, isu pemberantasan korupsi juga akan menjadi bagian penting dalam konsolidasi kekuasaan tersebut. Amir bahkan menyebut kemungkinan penggunaan instrumen pengawasan negara untuk memonitor praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai sektor.

“Presiden bisa memanfaatkan seluruh radar negara untuk memonitor bunker-bunker koruptor. Ini menyangkut pembersihan birokrasi, penguatan institusi, dan keberanian menghadapi mafia kekuasaan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung adanya oknum-oknum tertentu yang menurutnya perlu ditangani secara serius melalui instrumen penegakan disiplin dan hukum, baik di lingkungan sipil maupun aparat.

“Ada oknum hijau dan oknum coklat yang perlu diawasi. Jaksa militer, Polisi Militer, sampai Propam Polri perlu diaktifkan secara maksimal. Semua tergantung keberanian reformasi di tubuh Polri dan penegakan hukum yang konsisten,” katanya.

Menurut Amir, tantangan terbesar pemerintahan Prabowo ke depan bukan hanya soal ekonomi dan geopolitik global, melainkan juga stabilitas politik domestik. Salah satu isu yang diprediksi terus menjadi tekanan politik adalah tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan desakan proses hukum terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai, isu tersebut tidak bisa diabaikan karena terus berkembang di ruang publik dan menjadi bagian dari dinamika politik nasional menjelang konsolidasi kekuasaan baru.

“Tuntutan pemakzulan Gibran dan tuntutan hukum terhadap Jokowi menjadi tantangan serius. Prabowo harus merespons secara hati-hati berbagai spekulasi terkait perjanjian politik ataupun perjanjian rahasia dengan Jokowi,” ujarnya.

Meski demikian, Amir menegaskan bahwa langkah terkait pemakzulan wakil presiden tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena membutuhkan konsensus politik besar di parlemen dan koalisi pemerintahan.

“Pemakzulan Gibran perlu konsensus koalisi agar tidak memunculkan goncangan politik nasional. Stabilitas tetap harus dijaga. Setelah Gibran jatuh harus ada konsensus koalisi untuk pengganti Gibran,” katanya.

Ia menilai Prabowo berada dalam posisi yang sangat menentukan karena harus menjaga keseimbangan antara agenda perubahan dengan stabilitas pemerintahan. Jika terlalu lambat melakukan konsolidasi, menurutnya, pemerintah bisa terus dibayangi konflik kepentingan.

“Prabowo menghadapi tantangan besar antara kebutuhan membersihkan birokrasi dan menjaga stabilitas nasional. Tetapi publik melihat ada harapan untuk membangun pemerintahan yang bebas manipulasi, bebas korupsi, dan memiliki birokrasi, polisi, serta militer yang kuat,” pungkas Amir Hamzah.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal penggunaan teknologi radar untuk melacak bunker penyimpanan harta koruptor memunculkan gelombang spekulasi politik nasional. Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI, Prabowo menegaskan negara kini memiliki kemampuan teknologi untuk mendeteksi bunker bawah tanah yang selama ini diyakini dipakai menyembunyikan aset hasil korupsi.

Pernyataan itu menjadi perhatian publik karena disampaikan langsung di forum resmi negara dan bernada sangat keras. Prabowo menyebut teknologi pertahanan modern yang biasa dipakai mencari gudang senjata dan ranjau kini dapat digunakan untuk melacak bunker-bunker mencurigakan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pidato tersebut bukan sekadar retorika politik biasa, melainkan sinyal serius bahwa pemerintah mulai mengubah pola pemberantasan korupsi dengan pendekatan teknologi dan operasi intelijen.

“Dalam bahasa intelijen, pidato seperti itu adalah psychological operation. Pesannya jelas: negara sedang menunjukkan bahwa ruang persembunyian para elite makin sempit. Prabowo memberikan sinyal memburu kekayaan “Geng Solo”. Politikus PDIP Beathor pernah menyebut Geng Solo menyimpan harta hasil koruptor di bunker,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).

Menurut Amir, pernyataan Prabowo memiliki dua sasaran sekaligus. Pertama, menciptakan efek takut terhadap para koruptor. Kedua, membangun citra bahwa pemerintah memiliki teknologi pengawasan yang jauh lebih canggih dibanding era sebelumnya.

“Ini bukan hanya soal bunker fisik. Yang dimaksud Prabowo bisa lebih luas, termasuk hidden asset, aset nominee, jaringan pencucian uang, hingga penyimpanan kekayaan ilegal yang selama ini sulit disentuh aparat,” katanya.

Amir menjelaskan, teknologi seperti Ground Penetrating Radar (GPR), thermal imaging, hingga pemetaan satelit resolusi tinggi memang digunakan dalam operasi militer modern untuk mendeteksi objek bawah tanah.

“Teknologi itu lazim dipakai mencari terowongan senjata, bunker perang, hingga jalur penyelundupan. Kalau dipakai untuk investigasi korupsi, maka negara sedang menaikkan level pengawasan,” jelasnya.

Pidato Prabowo sendiri disampaikan dengan nada tegas di hadapan anggota DPR dan pejabat negara. Ia memperingatkan kepala daerah dan pejabat agar tidak bermain-main dengan uang rakyat karena pemerintah memiliki kemampuan mendeteksi penyimpangan hingga bunker bawah tanah.

Menurut Amir Hamzah, pernyataan itu juga harus dibaca sebagai pesan politik terhadap oligarki dan jaringan kekuasaan lama.

“Korupsi besar selalu dilindungi jaringan kuat. Tidak mungkin berdiri sendiri. Ketika Prabowo bicara soal radar dan bunker, maka elite yang merasa punya masalah masa lalu otomatis membaca itu sebagai ancaman langsung,” katanya.

Amir menilai suasana politik nasional pasca transisi kekuasaan memang sedang memasuki fase konsolidasi keras. Karena itu, isu pemberantasan korupsi kini bukan hanya soal hukum, tetapi juga pertarungan pengaruh antar-elite.

Ia menyoroti munculnya tudingan politisi senior PDIP Beathor Suryadi yang mengaitkan isu bunker dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Amir, tuduhan semacam itu harus dibedakan antara opini politik dan fakta hukum.

“Dalam analisa intelijen, semua informasi boleh muncul, tetapi harus diverifikasi. Jangan sampai publik terjebak trial by opinion. Kalau ada dugaan, maka institusi hukum harus bekerja dengan data dan pembuktian,” ujarnya.

Meski demikian, Amir melihat berkembangnya isu bunker menunjukkan adanya kegelisahan politik di kalangan elite nasional.

“Ketika Presiden bicara teknologi pemburu bunker, lalu publik langsung mengaitkan dengan tokoh tertentu, itu menunjukkan masyarakat membaca pidato itu sebagai kode politik, bukan sekadar pidato teknis,” katanya.

Amir juga menilai gaya komunikasi Prabowo saat ini mulai berubah menjadi lebih ofensif dibanding awal pemerintahannya. Ia melihat Presiden sedang membangun citra sebagai pemimpin yang siap menghadapi jaringan korupsi besar.

“Prabowo paham bahwa publik muak dengan korupsi. Maka beliau memakai simbol teknologi, radar, satelit, dan operasi militer untuk menunjukkan negara hadir dengan kekuatan penuh,” ujarnya.

Menurut Amir, pendekatan seperti itu lazim digunakan dalam operasi kontra-korupsi di berbagai negara. Negara terlebih dahulu menciptakan rasa takut psikologis sebelum operasi penegakan hukum dilakukan secara besar-besaran.

“Ketika elite mulai panik, biasanya muncul kebocoran informasi, konflik internal, bahkan saling bongkar. Itu pola klasik dalam perang intelijen,” katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga sempat menyinggung adanya aparat yang menjadi backing pengusaha nakal dengan “seragam hijau atau cokelat”. Pernyataan itu dinilai Amir sebagai sinyal bahwa Presiden memahami persoalan korupsi tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan jaringan kekuasaan lintas sektor.

Amir memperkirakan isu penggunaan teknologi radar dan satelit dalam memburu aset koruptor akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika pemerintah benar-benar mulai melakukan operasi investigasi besar.

“Kalau ini benar-benar dijalankan, maka kita akan melihat perubahan besar dalam pola pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak lagi sekadar OTT, tetapi juga asset hunting berbasis teknologi dan intelijen,” ujarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto memahami adanya praktik manipulasi dalam tata kelola ekonomi nasional, termasuk persoalan di sektor Bea Cukai yang selama ini disebut rawan permainan mafia impor, penyelundupan hingga beking aparat.

Menurut Amir, pidato keras Prabowo belakangan ini menunjukkan Presiden tidak sedang berbicara normatif, melainkan sudah membaca persoalan yang terjadi di lapangan.

“Presiden Prabowo tahu ada manipulasi, termasuk di Bea Cukai. Ada oknum tentara dan polisi juga yang harus dievaluasi,” kata Amir Hamzah, Jumat (22/5/2026).

Ia menegaskan aparat internal negara harus segera merespons sinyal keras Presiden tersebut. Polisi Militer diminta melakukan pengawasan terhadap oknum aparat TNI, sementara Divisi Propam Polri harus bergerak membersihkan anggota yang diduga terlibat dalam praktik beking perusahaan maupun mafia ekonomi.

“Kalau Presiden sudah bicara soal beking aparat terhadap perusahaan, itu berarti persoalannya serius. Polisi Militer harus merespons, Propam juga harus merespons,” ujarnya.

Amir juga mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan agar tidak bermain “patgulipat” dalam menangani kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kebocoran ekonomi nasional.

Menurutnya, reformasi ekonomi yang digaungkan Prabowo akan sulit berhasil bila aparat penegak hukum tidak berani membongkar jejaring mafia impor, tambang maupun permainan ekspor komoditas strategis.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memang menyinggung budaya aparat yang dipakai untuk membekingi kepentingan perusahaan tertentu. Pernyataan itu dianggap sebagai kritik terbuka terhadap praktik rente yang selama ini membebani negara.

Dalam kesempatan itu, Amir juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo terkait keinginan Indonesia menentukan harga komoditas strategis sendiri, mulai dari sawit, nikel hingga emas.

Ia mendukung semangat kedaulatan ekonomi nasional tersebut, namun mengingatkan agar kebijakan penentuan harga tidak terlalu tersentralisasi di Jakarta.

“Jangan sampai semua diputuskan pusat. Daerah penghasil harus diberi kewenangan besar menentukan arah kebijakan harga,” tegas Amir.

Secara satir Amir menyindir pusat kekuasaan nasional yang dinilainya tidak merasakan langsung dampak eksploitasi sumber daya alam.

“Di Istana, Hambalang hingga Kertanegara tidak ada sumber sawit ataupun nikel,” sindirnya.

Menurut Amir, daerah penghasil selama ini justru menanggung dampak lingkungan, kerusakan jalan, konflik sosial hingga beban infrastruktur akibat eksploitasi tambang dan perkebunan besar. Namun keuntungan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di pusat.

Karena itu ia meminta pemerintah daerah lebih terbuka kepada publik mengenai berapa sebenarnya pendapatan daerah dari setiap ton nikel, sawit maupun hasil tambang lainnya.

“Daerah harus mengungkapkan. Setiap harga nikel daerah dapat berapa. Rakyat harus tahu,” katanya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pidato Presiden Prabowo yang meminta kabinet merumuskan mekanisme penentuan harga komoditas strategis di dalam negeri agar tidak lagi dikendalikan negara lain.

Prabowo menegaskan Indonesia sebagai produsen besar sawit dan nikel tidak boleh terus bergantung pada mekanisme harga internasional yang dianggap merugikan kepentingan nasional.

Amir Hamzah juga mengingatkan agar agenda hilirisasi nasional tidak sekadar mengejar industrialisasi besar tanpa menyelesaikan masalah di tingkat hulu.

Ia mencontohkan persoalan sampah plastik yang hingga kini masih menjadi problem serius di daerah perkotaan seperti Jakarta.

Menurutnya, kebijakan pengurangan plastik sering hanya berhenti pada pencitraan administratif, sementara praktik sebenarnya di lapangan belum berubah signifikan.

“Minimarket memang tidak lagi menyediakan kantong plastik, tetapi roti dan barang lain yang dijual tetap dibungkus plastik. Artinya hulunya belum selesai,” ujarnya.

Ia menilai persoalan lingkungan dalam industri sawit dan tambang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat.

Jangan sampai hilirisasi hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi di atas kertas tetapi meninggalkan persoalan ekologis yang semakin berat di daerah penghasil.

Amir menilai pidato Prabowo seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membreakdown kebijakan nasional menjadi langkah nyata di lapangan.

“Pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan Prabowo, khususnya menyangkut nikel, sawit dan tambang lainnya,” katanya.

Menurut Amir, keberhasilan agenda kedaulatan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga kemampuan daerah menjaga keseimbangan antara investasi, lingkungan dan kesejahteraan rakyat lokal.

Ia menegaskan daerah penghasil tidak boleh lagi hanya menjadi objek eksploitasi sumber daya alam tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional.

“Kalau daerah tidak diberi ruang besar, maka narasi kedaulatan ekonomi hanya jadi slogan politik,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengganti pimpinan Bea Cukai yang bermasalah merupakan sinyal kuat adanya evaluasi serius terhadap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Muslim Arbi, pesan yang disampaikan Prabowo bukan sekadar teguran umum, melainkan peringatan politik yang memiliki arah jelas kepada pejabat strategis di lingkungan Bea Cukai. Ia menilai Presiden mulai menunjukkan ketidaksabaran terhadap berbagai polemik yang terus menyeret institusi tersebut ke ruang publik.

“Pernyataan Prabowo itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa posisi Dirjen Bea Cukai saat ini mulai digoyang. Presiden tentu sudah mendapatkan banyak laporan dan informasi di lapangan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Muslim menyoroti nama Djaka Budi Utama yang belakangan menjadi perhatian publik menyusul berbagai isu yang berkembang terkait dugaan praktik penyimpangan di tubuh Bea Cukai. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah dugaan keterkaitan dalam kasus yang dikenal publik sebagai “blueray cargo”.

Ia mengatakan, jika benar Presiden sampai meminta Menkeu mengganti pimpinan Bea Cukai yang bermasalah, maka hal itu menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi sudah masuk kategori serius dan dianggap mengganggu kredibilitas pemerintah.

“Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap aparat yang diduga bermain-main dengan praktik suap maupun mafia impor. Ini penting karena Bea Cukai merupakan pintu strategis keluar masuk barang dan berkaitan langsung dengan penerimaan negara,” ujarnya.

Menurut Muslim, selama ini publik menaruh sorotan besar terhadap kinerja Bea Cukai karena banyaknya keluhan dunia usaha mengenai dugaan praktik permainan di pelabuhan, pungutan tidak resmi, hingga persoalan barang impor yang diduga lolos tanpa prosedur yang semestinya.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membangun citra pemerintahan yang tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di sektor strategis. Karena itu, jika ditemukan pejabat yang dianggap menjadi beban politik pemerintahan, maka pergantian jabatan dinilai sangat mungkin dilakukan.

“Prabowo paham bahwa sektor kepabeanan sangat sensitif. Jika masyarakat melihat ada dugaan permainan di Bea Cukai dan pemerintah diam saja, maka kepercayaan publik bisa turun,” katanya.

Muslim juga menilai langkah Prabowo memberikan peringatan terbuka kepada jajaran Bea Cukai merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan sekaligus pesan keras kepada birokrasi agar tidak bermain-main dengan praktik rente.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo memang menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan pemberantasan mafia ekonomi. Ia bahkan meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak pihak-pihak yang merugikan negara melalui praktik korupsi maupun penyelundupan.

Menurut Muslim Arbi, langkah evaluasi di lingkungan Bea Cukai akan mendapat dukungan publik apabila dilakukan secara transparan dan berbasis penegakan hukum.

“Kalau memang ada dugaan keterlibatan pejabat dalam praktik suap atau permainan impor, harus dibuka secara terang. Jangan hanya berhenti di isu atau rumor. Pemerintah harus menunjukkan keberanian,” tegasnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan KPK,menelusuri berbagai dugaan penyimpangan yang berkembang di sektor kepabeanan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait tudingan maupun analisis politik yang disampaikan Muslim Arbi. Pemerintah juga belum mengumumkan adanya rencana pergantian pejabat di lingkungan Bea Cukai.

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo dan mikrofon kini semakin menjadi kombinasi yang berbahaya, mengundang tawa, atau, setidaknya, memilukan. Sepilu rasa hatinya ketika menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR, 20 Mei 2026, kemarin. Berikut curhat ungkapan suasana pilu hatinya (kutipan verbatim):

“Kadang-kadang saya malem-malem sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP, kritiknya kadang-kadang keras banget. Tetapi saya sadar sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tetapi sebenarnya dia menyelamatkan kita. Jadi, saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian.”

Ucapan spontan (off-the-cuff) ini keluar ketika Prabowo bermaksud memberikan apresiasi kepada PDIP sebagai satu-satunya parpol yang memilih berada di luar pemerintahan. Alih-alih fokus membacakan secara sistematik teks pidato “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027″ (KEM-PPKF)”, ia menyelipkan retorika omon-omon personal. Curahan hati situasi psikologisnya, harus menghadapi oposisi.

Lazimnya, tradisi pidato KEM-PPKF memaparkan rancangan anggaran pemerintah di DPR disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tapi kali ini presiden Prabowo mengambil alih. Mungkin karena ia suka berpidato, atau dalam istilah yang ia populerkan: omon-omon.

Godaan Mikrofon Yang Terkutuk.

Dalam khazanah agama orang beriman sering diingatkan agar hati-hati menjalani hidup, selalu berbuat baik, dan menjauhi “godaan syaiton yang terkutuk”. Bagi politikus, level presiden, godaan syaiton itu bertransformasi sebagai mikrofon. Politikus cenderung selalu ingin menjadi pusat perhatian, didengarkan, membanggakan diri, dan berceloteh agar dipahami. Mikrofon, bagi politikus yang gemar bicara, bukan lagi sekadar alat pengeras suara, melainkan menjadi kepanjangan ego. Mikrofon adalah metafor “godaan syaiton yang terkutuk”.

Presiden Prabowo perlu dijauhkan dari mikrofon demi kemaslahatan bangsa. Setidaknya sampai nilai dollar turun, IHSG naik, MBG dan KDMP dianulir, plesiran ke luar negeri dikurangi, serta kabinet dirampingkan. Mikrofon boleh didekatkan hanya ketika perlu menyampaikan pidato acara formal kenegaraan yang ditulis tim komunikasinya. Kurangi memberi sambutan acara-acara peresmian yang bukan level presidensial. Seperti meresmikan museum Marsinah, gedung Koperasi Merah Putih atau dapur SPPG-MBG, apalagi cuma panen jagung kepolisian.

Makin sering seorang pemimpin ngomong di depan mikrofon (tanpa teks), makin banyak memunculkan spekulasi dan pergunjingan. Selain kecanduan untuk ngomong apa saja, agar mendapat tepuk tangan dan sanjungan orang disekelilingnya. Mikrofon memberikan asupan atas kecanduan psikologis, kepuasan instan, untuk selalu mendapat perhatian. Omon-omon di depan mikrofon memberi efek nikmat sesaat, bisa mengalihkan problem bernegara dan mendistorsi realitas. Cuma entertainer stand-up comedy yang perlu banyak omon untuk memancing tawa dan tepuk tangan.

*Diet mikrofon untuk mengurangi jumawa.* Keranjingan berpidato dan mendapat tepuk tangan, kemungkinan, juga indikasi adanya problem kejiwaan Narcissistic Personality Disorder (NPD). Dalam kajian psikologi, salah satu ciri NPD adalah sikap grandiosity, merasa paling penting, menjadi solusi dan tumpuan harapan untuk setiap persoalan. Secara perilaku (behavioral) politik, gejala haus perhatian, klaim kemegahan, gagal memahami realitas. Menganggap MBG beneran bergizi, KDMP beneran koperasi, orang desa tidak peduli dollar naik, dan kapolri perlu bintang mahaputera karena berprestasi adalah contoh narsisco-delusinal. Ketidaksinkronan memahami realitas faktual.

Mengelola negara berpenduduk 280 juta jiwa memerlukan kinerja tanpa banyak bicara. Kebijakan berbasis data, fakta, dan empati, bukan dengan orasi. Presiden Prabowo perlu langkah taktis untuk melakukan “diet mikrofon”. Menjauhkan atau setidaknya membatasi akses spontan pada mikrofon. Bukan untuk “tapa bisu”, melainkan untuk menyelamatkan reputasi diri sekaligus untuk menjaga ketenangan batin rakyat yang tertekan ekonomi. Tahu kapan tombol “mute” dipencet. Agar bisik-bisik urusan personal dengan Donald Trump tidak terdengar. Atau tidak muncul teriakan “hidup Jokowi”, seperti diingatkan Dasco (yang juga lupa memencet tombol mute) diakhir Rapat Paripurna DPR kemarin.

“Vanity is my favorite sin”,kalimat ini diucapkan syaiton, dimainkan oleh Al Pacino, dalam film The Devil’s Advocate (1997). Dalam monolog ikonik ini syaiton mengingatkan: kejumawaan (vanity) dan egosentrik adalah godaan syaiton yang mudah menjerumuskan manusia dalam lembah dosa. Demi kebaikan bersama, duhai Presiden Prabowo, sebaiknya hindari “godaan mikrofon yang terkutuk”.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Suhu politik nasional mulai memanas meski Pilpres 2029 masih sekitar tiga tahun lagi. Wacana tentang kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi lawan politik Presiden Prabowo Subianto pada kontestasi 2029 kini mulai ramai diperbincangkan. Suhu politik nasional mulai memanas meski Pilpres 2029 masih sekitar tiga tahun lagi. Wacana tentang kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi lawan politik Presiden Prabowo Subianto pada kontestasi 2029 kini mulai ramai diperbincangkan.

Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, termasuk yang menilai peluang itu sangat terbuka. Menurut dia, Prabowo kemungkinan besar akan memilih figur calon wakil presiden lain yang dianggap lebih sesuai dengan kriteria kepemimpinannya.

“Gibran lebih berpotensi menjadi lawan Prabowo ketimbang pasangan,” kata Erizal seperti dikutip sejumlah media, Rabu (20/5/2026).

Pandangan itu memicu kembali perdebatan publik soal relasi politik antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait narasi “Prabowo-Gibran dua periode” yang beberapa kali disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan.

Wartawan senior Edy Mulyadi menilai narasi tersebut tidak sesederhana dukungan politik biasa. Menurutnya, ada strategi penguncian kekuasaan jangka panjang yang sedang dibangun.

“Ucapan Jokowi tentang dua periode bukan sekadar dukungan. Itu upaya penguncian politik agar posisi Gibran tetap aman di lingkar inti kekuasaan sampai 2034,” tulis Edy Mulyadi dalam rilisnya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Edy, narasi dua periode mengandung pesan tersirat agar Prabowo tidak mengganti Gibran pada Pilpres mendatang. Jika itu terjadi, ia menilai potensi tekanan politik akan sangat besar.

Ia menyebut kemungkinan munculnya framing pengkhianatan terhadap kesinambungan kekuasaan, termasuk pergerakan kelompok relawan, jaringan loyalis, hingga mesin opini digital.

“Sejak sekarang pagar politiknya sedang dipasang,” ujarnya.

Edy juga menyoroti proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden. Ia menilai langkah itu merupakan bagian dari desain keberlanjutan kekuasaan dinasti politik.

Menurut dia, jika duet Prabowo-Gibran tetap bertahan hingga 2029, maka Gibran akan memperoleh pengalaman kekuasaan selama 10 tahun penuh yang menjadi modal besar menuju Pilpres 2034.

“Gibran bisa membangun jaringan birokrasi, militer, bisnis, internasional, dan partai politik. Itu modal luar biasa untuk menjadi capres utama pada 2034,” katanya.

Namun jika pada akhirnya terjadi pecah kongsi politik, Edy menilai keluarga Jokowi tetap berada pada posisi menguntungkan karena Gibran sudah memiliki panggung nasional dan basis politik sendiri.

Karena itu, ia mengingatkan Prabowo agar berhati-hati membaca arah dinamika politik ke depan.

“Prabowo adalah presiden. Mandat rakyat ada di tangannya. Jangan sampai pusat gravitasi kekuasaan perlahan bergeser ke kelompok lain yang punya agenda jangka panjang berbeda,” tegasnya.

Edy juga menilai sejarah politik Indonesia menunjukkan banyak pemimpin akhirnya terjebak dalam lingkar kekuasaan yang awalnya dianggap sekutu politik.

“Hari ini hubungan Prabowo dan Jokowi terlihat mesra. Tapi politik bukan soal perasaan. Ini soal kepentingan dan keberlanjutan pengaruh,” tulisnya.

Ia menegaskan rakyat memilih Prabowo untuk memimpin Indonesia, bukan menjadi jembatan bagi konsolidasi dinasti politik baru.

“Jika tidak hati-hati, demokrasi perlahan bisa berubah jadi kerajaan modern. Pemilu tetap ada, rakyat tetap datang ke TPS, tetapi kekuasaan hanya berputar di lingkar darah yang sama,” pungkasnya.