MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR menjadi sinyal penting arah politik nasional menjelang memasuki tahun ketiga pemerintahan. Menurutnya, terdapat pesan strategis mengenai agenda besar negara yang membutuhkan konsolidasi kekuasaan lebih kuat, termasuk kemungkinan reshuffle kabinet secara besar-besaran.
Amir Hamzah mengatakan, sejumlah program strategis yang disampaikan Prabowo membutuhkan perangkat pemerintahan yang solid, loyal, dan bebas dari kepentingan lama yang dinilai masih membayangi pemerintahan saat ini.
“Saya menyimak narasi Prabowo dalam sidang paripurna DPR. Ada beberapa progres strategis dan agenda besar yang ingin dijalankan pada tahun ketiga pemerintahannya. Tetapi untuk menjalankan agenda besar itu tentu ada tantangan yang tidak kecil,” ujar Amir Hamzah, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, peluang terjadinya konsolidasi politik dan kabinet sangat terbuka pada September mendatang. Momentum tersebut dinilai penting bagi Prabowo untuk memperkuat arah pemerintahannya sendiri sekaligus mengurangi pengaruh politik yang dianggap berasal dari rezim sebelumnya.
“Peluang konsolidasi Kabinet Merah Putih pada bulan September sangat besar. Untuk melaksanakan agenda besar negara, reshuffle kabinet bisa berlangsung drastis dan dramatis. Tahun ketiga pemerintahan adalah momentum membersihkan sisa-sisa rezim lama,” katanya.
Amir menilai, Presiden Prabowo kemungkinan akan menempatkan loyalitas, efektivitas kerja, dan agenda pemberantasan korupsi sebagai parameter utama dalam evaluasi kabinet. Ia menyebut publik mulai menunggu langkah nyata pemerintah dalam melakukan pembenahan internal birokrasi dan penegakan hukum.
“Prabowo membutuhkan kabinet yang benar-benar bekerja untuk agenda nasional, bukan kabinet yang masih berada dalam pengaruh kekuatan lama. Kabinet Merah Putih harus bebas dari kepentingan rezim lama agar arah pemerintahannya jelas,” tegasnya.
Dalam pandangannya, isu pemberantasan korupsi juga akan menjadi bagian penting dalam konsolidasi kekuasaan tersebut. Amir bahkan menyebut kemungkinan penggunaan instrumen pengawasan negara untuk memonitor praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai sektor.
“Presiden bisa memanfaatkan seluruh radar negara untuk memonitor bunker-bunker koruptor. Ini menyangkut pembersihan birokrasi, penguatan institusi, dan keberanian menghadapi mafia kekuasaan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya oknum-oknum tertentu yang menurutnya perlu ditangani secara serius melalui instrumen penegakan disiplin dan hukum, baik di lingkungan sipil maupun aparat.
“Ada oknum hijau dan oknum coklat yang perlu diawasi. Jaksa militer, Polisi Militer, sampai Propam Polri perlu diaktifkan secara maksimal. Semua tergantung keberanian reformasi di tubuh Polri dan penegakan hukum yang konsisten,” katanya.
Menurut Amir, tantangan terbesar pemerintahan Prabowo ke depan bukan hanya soal ekonomi dan geopolitik global, melainkan juga stabilitas politik domestik. Salah satu isu yang diprediksi terus menjadi tekanan politik adalah tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan desakan proses hukum terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Ia menilai, isu tersebut tidak bisa diabaikan karena terus berkembang di ruang publik dan menjadi bagian dari dinamika politik nasional menjelang konsolidasi kekuasaan baru.
“Tuntutan pemakzulan Gibran dan tuntutan hukum terhadap Jokowi menjadi tantangan serius. Prabowo harus merespons secara hati-hati berbagai spekulasi terkait perjanjian politik ataupun perjanjian rahasia dengan Jokowi,” ujarnya.
Meski demikian, Amir menegaskan bahwa langkah terkait pemakzulan wakil presiden tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena membutuhkan konsensus politik besar di parlemen dan koalisi pemerintahan.
“Pemakzulan Gibran perlu konsensus koalisi agar tidak memunculkan goncangan politik nasional. Stabilitas tetap harus dijaga. Setelah Gibran jatuh harus ada konsensus koalisi untuk pengganti Gibran,” katanya.
Ia menilai Prabowo berada dalam posisi yang sangat menentukan karena harus menjaga keseimbangan antara agenda perubahan dengan stabilitas pemerintahan. Jika terlalu lambat melakukan konsolidasi, menurutnya, pemerintah bisa terus dibayangi konflik kepentingan.
“Prabowo menghadapi tantangan besar antara kebutuhan membersihkan birokrasi dan menjaga stabilitas nasional. Tetapi publik melihat ada harapan untuk membangun pemerintahan yang bebas manipulasi, bebas korupsi, dan memiliki birokrasi, polisi, serta militer yang kuat,” pungkas Amir Hamzah.
