MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai memanasnya hubungan antara institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menjadi persoalan serius yang dapat mengganggu agenda penegakan hukum sekaligus mencoreng citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Muslim Arbi, perseteruan yang berkembang di ruang publik antara “Trunojoyo”—sebutan yang merujuk pada Markas Besar Polri—dengan “Adhyaksa” sebagai simbol Korps Kejaksaan tidak boleh terus berlanjut. Presiden, kata dia, harus segera mengambil langkah tegas agar rivalitas antarlembaga tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan negara.
“Kalau benar terjadi saling serang antarpenegak hukum, ini sangat memprihatinkan. Yang dirugikan bukan hanya institusinya, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Muslim Arbi dalam pernyataan kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).
Ia menilai, publik menginginkan seluruh aparat penegak hukum bekerja secara profesional dalam memberantas korupsi, bukan justru mempertontonkan rivalitas yang memunculkan berbagai spekulasi.
Muslim mengatakan, apabila konflik tersebut tidak segera diselesaikan, maka Presiden perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan kedua institusi.
“Presiden harus berani mengevaluasi bahkan mencopot Jaksa Agung maupun Kapolri apabila keduanya tidak mampu menjaga soliditas penegakan hukum. Jangan sampai ego kelembagaan mengalahkan kepentingan bangsa,” ujarnya.
Muslim Arbi juga menyoroti dinamika yang muncul setelah aparat kepolisian menangani perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Menurutnya, Kejaksaan Agung semestinya tidak bersikap reaktif apabila terdapat proses hukum yang dilakukan kepolisian.
“Kalau memang ada dugaan tindak pidana, biarkan proses hukum berjalan. Jangan ada kesan institusi bereaksi berlebihan hanya karena yang diperiksa adalah pejabat kejaksaan,” katanya.
Sebaliknya, Muslim juga mengingatkan Polri agar tidak menghambat langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penyelidikan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
“Begitu juga Polri jangan melarang atau menghalangi ketika kejaksaan mengusut dugaan korupsi MBG dan SPPG. Semua harus tunduk pada hukum,” tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya isu ketegangan antara kedua institusi setelah adanya sejumlah penyidikan yang saling bersinggungan. Di ruang publik juga beredar berbagai informasi mengenai langkah-langkah internal kedua lembaga, meskipun sebagian di antaranya telah dibantah atau diklarifikasi oleh pihak terkait.
Muslim menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi agenda bersama seluruh aparat penegak hukum.
Menurutnya, tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi hanya karena berasal dari institusi tertentu.
“Korupsi adalah musuh bersama. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena pelakunya berasal dari kejaksaan, kepolisian, kementerian ataupun lembaga negara lainnya.”
Ia menilai, apabila aparat penegak hukum justru sibuk mempertahankan citra institusi masing-masing, maka semangat pemberantasan korupsi akan kehilangan legitimasi di mata publik.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah sinergi, bukan persaingan. Jangan sampai publik melihat seolah-olah penegakan hukum berubah menjadi arena saling membalas,” ujarnya.
Muslim Arbi menilai Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk mengakhiri polemik tersebut.
Menurutnya, Kepala Negara perlu segera memanggil Jaksa Agung dan Kapolri guna memastikan koordinasi antarlembaga berjalan baik dan seluruh proses penegakan hukum tetap berada dalam koridor profesional.
Ia mengingatkan bahwa program prioritas pemerintah, termasuk pemberantasan korupsi, akan sulit memperoleh kepercayaan publik apabila muncul kesan adanya konflik di antara aparat penegak hukum sendiri.
“Presiden harus memastikan tidak ada dualisme, tidak ada ego sektoral, dan tidak ada kompromi terhadap korupsi. Polri dan Kejaksaan harus berdiri di barisan yang sama untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi,” kata Muslim.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat tidak menginginkan perseteruan antarlembaga, melainkan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berkeadilan.
“Rakyat tidak peduli siapa yang menang antara Trunojoyo atau Adhyaksa. Yang diinginkan rakyat adalah koruptor ditindak tanpa pandang bulu dan seluruh aparat penegak hukum bersatu melawan korupsi,” pungkasnya.
