MoneyTalk.id,Jakarta – Keprihatinan mendalam atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara korupsi Blueray Cargo memicu aksi protes dari Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI). Hari ini, Rabu (16/7/2026), para seniman menggelar pertunjukan teater bertajuk “KPK Sakit Jiwa” di dua lokasi yakni Gedung KPK lama dan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Aksi tersebut merupakan bentuk gugatan moral atas apa yang mereka nilai sebagai degradasi integritas KPK dalam menegakkan keadilan. Koordinator ASNI, Pamit Andrianto, dalam orasinya secara tegas menyebut KPK saat ini sedang kehilangan arah atau “sakit jiwa”.
“Kami hadir lewat panggung teater karena KPK hari ini benar-benar sedang ‘sakit jiwa’. Penanganan kasus Blueray Cargo terindikasi sangat tebang pilih, sengaja menutupi perkara baru, serta terkesan melindungi pejabat yang menikmati aliran uang korupsi tersebut,” ujar Pamit di sela aksi.
ASNI membeberkan sejumlah poin krusial yang mendasari aksi mereka. Salah satunya adalah munculnya nama anggota BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam fakta persidangan. Namun, hingga saat ini, nama tersebut seolah luput dari tindakan penyidik KPK.
“Nama Nyoman Adhi Suryadnyana muncul di persidangan, tapi KPK hanya berani memunculkannya tanpa pernah memanggil atau memeriksanya sebagai saksi. Ini menunjukkan adanya ketidakberanian penyidik,” tegas Pamit.
Selain itu, ASNI menuding KPK melakukan pembiaran terhadap 20 perusahaan forwarder serta sejumlah perusahaan ekspor-impor yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi Blueray Cargo. Hingga detik ini, perusahaan-perusahaan tersebut belum tersentuh proses hukum oleh lembaga antirasuah tersebut.
Desak Dewas Panggil Ketua KPK
Melalui aksi teater ini, ASNI mengajukan tuntutan keras kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka mendesak Dewas untuk segera memanggil Ketua KPK, Setyo Budiyanto, guna memberikan pertanggungjawaban atas buruknya penanganan kasus ini.
“Agar Dewan Pengawas KPK tidak ikut ‘sakit jiwa’, kami menuntut mereka segera memanggil Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Dia harus mempertanggungjawabkan kinerjanya yang tebang pilih dan tidak transparan,” tutup Pamit.
Aksi ini menjadi pengingat bagi publik bahwa pengawasan terhadap lembaga penegak hukum harus terus dilakukan, terutama saat muncul indikasi adanya perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu dalam sebuah skandal korupsi besar.
