MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menilai mundurnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekaligus Ketua Pelaksana Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Ferry Ardiansyah, seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap lembaga penegak hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu dalam podcast Kompas TV yang tayang pada Jumat (10/7/2026). Menurutnya, Presiden perlu segera membenahi institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kasus mundurnya Jampidsus dan Ketua Pelaksana Tim PKH Ferry Ardiansyah hendaknya dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo membenahi lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK,” kata Said Didu.
Ia berpandangan, apabila langkah pembenahan tidak segera dilakukan, tekanan terhadap pemerintahan Prabowo melalui instrumen penegakan hukum akan semakin kuat.
“Jika tidak atau terlambat maka serangan Geng SOP lewat penegak hukum ke Presiden Prabowo akan makin keras,” ujarnya.
Said Didu menegaskan masyarakat menunggu keberanian Presiden untuk mengambil langkah pembenahan yang menurutnya belum dilakukan selama dua tahun terakhir.
“Masyarakat di luar menunggu Presiden Prabowo masuk melakukan pembenahan di lembaga hukum. Ini kan yang tidak dilakukan selama dua tahun,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Said Didu menggunakan istilah “to kill or to be killed” untuk menggambarkan situasi yang menurutnya sedang dihadapi Presiden dalam upaya penertiban sektor hukum.
“Momentum ini lewat maka saya katakan ke Pak Prabowo, Pak Prabowo itu ada di titik to kill or to be killed penertiban hukum. Kalau Bapak terlambat maka Bapak yang di-kill,” ucapnya.
Ia juga berpendapat, apabila momentum tersebut tidak dimanfaatkan dan kondisi yang ada dibiarkan berlanjut, maka kelompok oligarki yang selama ini dinilainya memanfaatkan instrumen hukum akan semakin menguat.
“Kalau momentum ini lewat dan Pak Prabowo masih membiarkan ini berlangsung maka mohon maaf saja, oligarki yang selama ini menunggangi hukum selama ini kita tahu. Kalau hukum alatnya oligarki, bukan alatnya Presiden, maka Presiden yang di-kill,” tutur Said Didu.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Muhammad Said Didu yang disampaikan dalam podcast Kompas TV mengenai kondisi penegakan hukum dan dinamika politik nasional.
