MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Desakan tersebut disampaikan menyusul munculnya polemik terkait mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang dinilai menimbulkan pertanyaan publik. Mutasi ini ditengarai setelah visa kunjungan Dody Hanggodo bersama keluarganya ke Amerika Serikat (AS) terbongkar di media sosial.
Menurut Muslim Arbi, langkah mutasi terhadap sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan maupun upaya membungkam pihak-pihak yang kritis di internal kementerian.
“Jika benar pejabat yang dipindahkan adalah mereka yang selama ini menyampaikan kritik atau mengungkap dugaan penyimpangan, maka hal itu harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai birokrasi justru menjadi ruang yang tidak memberikan perlindungan kepada aparatur yang berintegritas,” kata Muslim Arbi dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Muslim menilai setiap kebijakan mutasi memang merupakan hak prerogatif pimpinan kementerian. Namun, menurutnya, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip profesionalisme, merit system, dan kepentingan organisasi, bukan karena faktor subjektif maupun kepentingan tertentu.
Ia menyebut transparansi menjadi hal yang sangat penting agar publik memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan dilakukannya mutasi tersebut.
“Kalau mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja tentu harus dijelaskan secara objektif. Tetapi jika ada indikasi mutasi dilakukan sebagai bentuk pembalasan terhadap pegawai yang menyampaikan kritik atau dugaan penyimpangan, maka itu merupakan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Atas dasar itu, Muslim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bareskrim Polri melakukan penelusuran terhadap berbagai dugaan yang berkembang di lingkungan Kementerian PU.
Menurutnya, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan wewenang maupun dugaan pelanggaran hukum lainnya.
“Semua dugaan harus diuji melalui mekanisme hukum. Karena itu KPK, Kejaksaan Agung, maupun Tipidkor Polri perlu melakukan pendalaman agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Muslim menambahkan, pemeriksaan terhadap seorang menteri tidak boleh dipandang sebagai bentuk kriminalisasi, melainkan bagian dari prinsip persamaan di hadapan hukum.
“Semua pejabat negara harus memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena jabatan atau latar belakang politiknya,” katanya.
Dalam pernyataannya, Muslim juga mengkritik gaya kepemimpinan Menteri PU Dody Hanggodo yang dinilainya semakin menimbulkan keresahan di kalangan birokrasi.
Ia bahkan menyebut kepemimpinan yang dinilai anti kritik berpotensi menciptakan budaya kerja yang tidak sehat karena aparatur sipil negara menjadi takut menyampaikan masukan maupun laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran.
Menurut Muslim, birokrasi yang profesional justru membutuhkan ruang bagi pegawai untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun laporan dugaan penyimpangan tanpa rasa takut mendapat sanksi atau dimutasi.
“Budaya birokrasi yang sehat harus memberi perlindungan kepada pegawai yang bekerja secara profesional. Jangan sampai muncul kesan bahwa siapa pun yang bersuara kritis justru menjadi korban,” ujarnya.
Muslim juga meminta Menteri PU memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai alasan mutasi sejumlah pejabat tersebut.
Menurutnya, keterbukaan informasi akan mengurangi berbagai spekulasi yang berkembang sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian PU.
Ia menilai semakin lama polemik tersebut dibiarkan tanpa penjelasan resmi, semakin besar pula ruang munculnya berbagai dugaan yang dapat memengaruhi citra kementerian.
“Kalau memang tidak ada persoalan, jelaskan kepada publik dasar mutasinya. Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas pejabat publik,” katanya.
Selain menyoroti Menteri PU, Muslim Arbi juga menyinggung posisi Dody Hanggodo sebagai kader sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.
Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kader yang menduduki jabatan publik menjalankan pemerintahan sesuai prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia berharap pimpinan Partai Demokrat memberikan perhatian terhadap polemik yang berkembang agar tidak memengaruhi citra partai di mata masyarakat.
Meski menyampaikan kritik keras, Muslim menegaskan bahwa seluruh dugaan yang berkembang harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan profesional. Ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara independen berdasarkan alat bukti yang sah serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo terkait pernyataan Muslim Arbi maupun tudingan yang disampaikannya. Demikian pula belum ada keterangan resmi dari Kementerian PU mengenai dasar mutasi sejumlah pejabat yang menjadi sorotan tersebut.
