5 November 2026

Gerakan Perubahan

Muslim Arbi Desak Kejagung, KPK, dan Tipidkor Polri Periksa Menteri PU Dody Hanggodo Pengamat Politik Dan Hukum Muslim Arbi

Muslim Arbi Desak Kejagung, KPK, dan Tipidkor Polri Periksa Menteri PU Dody Hanggodo

Hedi Batubara 15 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Desakan tersebut disampaikan menyusul munculnya polemik terkait mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang dinilai menimbulkan pertanyaan publik. Mutasi ini ditengarai setelah visa kunjungan Dody Hanggodo bersama keluarganya ke Amerika Serikat (AS) terbongkar di media sosial.

Menurut Muslim Arbi, langkah mutasi terhadap sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan maupun upaya membungkam pihak-pihak yang kritis di internal kementerian.

“Jika benar pejabat yang dipindahkan adalah mereka yang selama ini menyampaikan kritik atau mengungkap dugaan penyimpangan, maka hal itu harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai birokrasi justru menjadi ruang yang tidak memberikan perlindungan kepada aparatur yang berintegritas,” kata Muslim Arbi dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Muslim menilai setiap kebijakan mutasi memang merupakan hak prerogatif pimpinan kementerian. Namun, menurutnya, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip profesionalisme, merit system, dan kepentingan organisasi, bukan karena faktor subjektif maupun kepentingan tertentu.

Ia menyebut transparansi menjadi hal yang sangat penting agar publik memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan dilakukannya mutasi tersebut.

“Kalau mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja tentu harus dijelaskan secara objektif. Tetapi jika ada indikasi mutasi dilakukan sebagai bentuk pembalasan terhadap pegawai yang menyampaikan kritik atau dugaan penyimpangan, maka itu merupakan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Atas dasar itu, Muslim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bareskrim Polri melakukan penelusuran terhadap berbagai dugaan yang berkembang di lingkungan Kementerian PU.

Menurutnya, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan wewenang maupun dugaan pelanggaran hukum lainnya.

“Semua dugaan harus diuji melalui mekanisme hukum. Karena itu KPK, Kejaksaan Agung, maupun Tipidkor Polri perlu melakukan pendalaman agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Muslim menambahkan, pemeriksaan terhadap seorang menteri tidak boleh dipandang sebagai bentuk kriminalisasi, melainkan bagian dari prinsip persamaan di hadapan hukum.

“Semua pejabat negara harus memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena jabatan atau latar belakang politiknya,” katanya.

Dalam pernyataannya, Muslim juga mengkritik gaya kepemimpinan Menteri PU Dody Hanggodo yang dinilainya semakin menimbulkan keresahan di kalangan birokrasi.

Ia bahkan menyebut kepemimpinan yang dinilai anti kritik berpotensi menciptakan budaya kerja yang tidak sehat karena aparatur sipil negara menjadi takut menyampaikan masukan maupun laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

Menurut Muslim, birokrasi yang profesional justru membutuhkan ruang bagi pegawai untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun laporan dugaan penyimpangan tanpa rasa takut mendapat sanksi atau dimutasi.

“Budaya birokrasi yang sehat harus memberi perlindungan kepada pegawai yang bekerja secara profesional. Jangan sampai muncul kesan bahwa siapa pun yang bersuara kritis justru menjadi korban,” ujarnya.

Muslim juga meminta Menteri PU memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai alasan mutasi sejumlah pejabat tersebut.

Menurutnya, keterbukaan informasi akan mengurangi berbagai spekulasi yang berkembang sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian PU.

Ia menilai semakin lama polemik tersebut dibiarkan tanpa penjelasan resmi, semakin besar pula ruang munculnya berbagai dugaan yang dapat memengaruhi citra kementerian.

“Kalau memang tidak ada persoalan, jelaskan kepada publik dasar mutasinya. Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas pejabat publik,” katanya.

Selain menyoroti Menteri PU, Muslim Arbi juga menyinggung posisi Dody Hanggodo sebagai kader sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kader yang menduduki jabatan publik menjalankan pemerintahan sesuai prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia berharap pimpinan Partai Demokrat memberikan perhatian terhadap polemik yang berkembang agar tidak memengaruhi citra partai di mata masyarakat.

Meski menyampaikan kritik keras, Muslim menegaskan bahwa seluruh dugaan yang berkembang harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan profesional. Ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara independen berdasarkan alat bukti yang sah serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo terkait pernyataan Muslim Arbi maupun tudingan yang disampaikannya. Demikian pula belum ada keterangan resmi dari Kementerian PU mengenai dasar mutasi sejumlah pejabat yang menjadi sorotan tersebut.

Muslim Arbi Ingatkan Presiden Prabowo Jangan Sampai Dianggap “Ternak Mulyono” Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Muslim Arbi Ingatkan Presiden Prabowo Jangan Sampai Dianggap “Ternak Mulyono”

Hedi Batubara 22 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, menyampaikan kritik keras terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu sering membela mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah tokoh yang dekat dengannya. Dalam catatan politik yang ditulis pada Sabtu (22/11/2025), Muslim Arbi mengingatkan agar Prabowo tidak sampai dianggap “termul” atau ternak Mulyonobistilah yang ia gunakan untuk menggambarkan sosok yang terlalu tunduk pada pengaruh tertentu.

Muslim Arbi menyinggung kembali momen perayaan HUT ke-15 Partai Gerindra beberapa waktu lalu, ketika seruan “Hidup Jokowi” terdengar lantang dan mengejutkan banyak pihak. Menurutnya, situasi itu memunculkan tanda tanya besar di tengah publik mengenai posisi politik Prabowo.

“Sejumlah kalangan heran dan bingung. Apalagi di tengah derasnya desakan pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dianggap sebagai ketua partai Cokelat, tapi tetap dipertahankan dan bahkan dimasukkan dalam Tim Reformasi Polri,” ujarnya.

Ia menilai keputusan Presiden Prabowo memasukkan Jenderal (Purn) Tito Karnavian dan Jenderal (Purn) Idham Azis ke dalam Tim Reformasi Polri juga janggal. Menurutnya, selama satu dekade kepemimpinan Jokowi, Polri justru mendapatkan kritik keras terkait kinerja dan integritas di era Tito maupun Idham.

Muslim Arbi menyebut Tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden justru tidak mampu menyentuh rangkaian dugaan penyimpangan hukum yang terjadi selama era Jokowi.

“Tim Reformasi yang ada saat ini dianggap kagok menghadapi kejahatan hukum dan politik yang dilakukan selama Jokowi berkuasa,” katanya.

Ia menyoroti bahwa sebelum masuk ke tim tersebut, dua tokoh nasional Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie dikenal sangat kritis terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun, menurutnya, hingga kini kepolisian justru menetapkan Roy Suryo dan beberapa pihak lain sebagai tersangka, sementara substansi kasus belum dijawab tuntas.

“Padahal apa yang diungkap oleh Roy cs tak terbantahkan di publik, dan sidang di Komisi Informasi Pusat makin menelanjangi UGM dan KPU Solo,” ujarnya.

Muslim Arbi juga menyoroti isu terbaru yang ramai dibicarakan publik, yakni dugaan penyimpangan dalam proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) yang disebut melibatkan Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Ia menyebut banyak kalangan mendorong KPK untuk segera menetapkan keduanya sebagai tersangka, namun Prabowo justru terlihat “pasang badan”.

“Prabowo tampil ambil alih membela Jokowi dan Luhut. Publik melihat ini sebagai tindakan membabi buta,” kata Muslim.

Ia juga mengingatkan bahwa nama Jokowi masuk dalam daftar OCCRP sebagai salah satu sosok yang dikategori sebagai terduga pelanggar HAM dan kasus korupsi. Menurutnya, hal itu seharusnya membuat Prabowo lebih waspada dalam bersikap.

Muslim Arbi memperingatkan bahwa keputusan Prabowo untuk terus membela Jokowi menghadapi berbagai tekanan publik dapat menimbulkan kesan bahwa Presiden “mengkangkangi hukum”.

“Jika Prabowo terus-menerus pasang badan dan membela Jokowi mati-matian, rakyat akan bertanya: apakah Prabowo ini termasuk Termul juga?” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa opini internasional juga dapat berubah negatif bila Prabowo dianggap melindungi seseorang yang telah disebut dalam laporan OCCRP.

Muslim Arbi menutup catatannya dengan menegaskan bahwa Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Menurutnya, membela seorang figur yang tengah menjadi sorotan publik justru bisa membuat Presiden terseret dalam persepsi buruk baik di dalam maupun luar negeri.

Muslim Arbi: Prabowo Akan Kandas Berantas Korupsi Jika Tak Segera Ganti Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu 1

Muslim Arbi: Prabowo Akan Kandas Berantas Korupsi Jika Tak Segera Ganti Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung

Hedi Batubara 30 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan dan Advisory Board of MSI, Muslim Arbi, menilai Presiden Prabowo Subianto akan mengalami hambatan besar dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum bila tidak segera melakukan perombakan besar-besaran terhadap pimpinan lembaga penegak hukum yakni Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Menurut Muslim, hingga kini penanganan kasus besar seperti proyek Kereta Cepat Whoosh menunjukkan lemahnya komitmen lembaga penegak hukum terhadap agenda bersih-bersih korupsi. “Presiden Prabowo akan kandas dalam memberantas korupsi jika tiga pucuk pimpinan lembaga hukum ini tidak diganti. Mereka bukan bagian dari solusi, tapi justru menjadi penghambat,” ujar Muslim dalam pernyataan tertulis di Surabaya, Kamis (30/10).

Muslim menilai proyek Whoosh merupakan simbol besar dari kegagalan rezim sebelumnya dalam menjaga keuangan negara. Ia mengingatkan bahwa proyek ini sejak awal sudah ditolak oleh sejumlah menteri kabinet Era Presiden Joko Widodo, termasuk Menteri Bappenas Andrinof Chaniago dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang akhirnya dicopot dari jabatan mereka.

“Luhut Binsar Pandjaitan sendiri waktu itu menyebut proyek ini busuk, tapi belakangan justru cuci tangan. Ini proyek bermasalah yang sejak awal penuh mark up,” kata Muslim.

Ia mengutip pernyataan ekonom senior Anthony Budiawan yang menyebut kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp73,5 triliun, karena perubahan skema dari business to business menjadi government to government dengan China.

Menurut Muslim, skema itu adalah bentuk “pengkhianatan terhadap negara” karena menjebak Indonesia dalam beban finansial dan ketergantungan luar negeri.

Muslim juga mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto, yang menurutnya tidak menunjukkan keseriusan dalam mengusut kasus besar seperti proyek Whoosh maupun dugaan gratifikasi yang melibatkan keluarga mantan Presiden Jokowi.

“Setyo Budiyanto diangkat oleh Jokowi dengan melanggar aturan seleksi pimpinan KPK. Bagaimana mungkin KPK mau serius mengusut kejahatan yang melibatkan Jokowi, kalau pimpinannya berhutang budi?” tegas Muslim.

Ia menyinggung laporan Ubedillah Badrun terkait dugaan gratifikasi dan pembelian saham oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, yang hingga kini tidak ada kejelasan. “Kasus ini terang di mata publik, tapi mandek di KPK. Ini bukti bahwa lembaga antirasuah itu lumpuh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Muslim menyoroti kinerja Kejaksaan Agung yang dianggap lamban mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Silvester Matutina, meski kasusnya sudah inkrah.

“Jaksa Agung belum melaksanakan eksekusi, padahal publik dan massa sudah berkali-kali mendesak. Ini mencederai penegakan hukum di era Prabowo,” ujarnya. Ia juga menyinggung sejumlah kasus lain seperti dugaan korupsi BBM oplosan dan keterlibatan Erick Thohir, yang hingga kini tidak ada perkembangan berarti.

Menurut Muslim, pencopotan Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN bisa saja berkaitan dengan persoalan dugaan korupsi di sektor yang ia pimpin, termasuk penjualan saham GoTo milik Telkom.

Selain itu, Muslim menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga perlu diganti karena gagal melakukan reformasi Polri. Ia menyoroti turunnya langsung Presiden Prabowo dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba.

“Kenapa soal pembakaran barang bukti saja Presiden harus turun tangan? Itu tanda ada ketidakpercayaan terhadap Kapolri,” ungkap Muslim.

Ia juga mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo membiarkan Kapolri yang dianggap tidak sejalan dengan visi reformasi kepolisian. “Kalau dibiarkan, itu bisa menggerus wibawa Presiden. Reformasi Polri tak akan jalan jika pimpinannya tidak loyal terhadap arah kebijakan kepala negara,” katanya.

Muslim mengingatkan kembali janji Prabowo yang pernah mengatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Namun, menurutnya, tanpa pergantian pimpinan lembaga hukum, janji itu hanya akan menjadi slogan kosong.

“Kalau tidak segera diganti Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung, pernyataan Prabowo itu hanyalah omong kosong belaka. Publik akan menganggapnya retorika tanpa bukti,” ujarnya.

Muslim menutup pernyataannya dengan menyerukan agar Presiden Prabowo segera melakukan langkah tegas demi menjaga wibawa dan kepercayaan publik.

“Rakyat ingin Presiden yang berwibawa, bukan yang jadi olok-olok bawahannya. Jangan biarkan lembaga penegak hukum menjadi bumper kepentingan Jokowi dan kroninya. Saatnya reformasi hukum dimulai dari pucuk pimpinan,” pungkasnya.

Muslim Arbi: Kasus Whoosh Bisa Jadi Pintu Masuk Bongkar Ambisi Tiga Periode Jokowi 1761725430614

Muslim Arbi: Kasus Whoosh Bisa Jadi Pintu Masuk Bongkar Ambisi Tiga Periode Jokowi

Hedi Batubara 29 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan sekaligus anggota Advisory Board MSI, Muslim Arbi, menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menyimpan banyak misteri dan potensi penyimpangan yang bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap ambisi politik masa lalu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk upaya memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode.

Menurut Muslim Arbi, kerja sama proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) yang digagas sejak masa pemerintahan Jokowi merupakan salah satu indikasi kuat adanya kepentingan politik yang lebih dalam. “Whoosh adalah simbol gunung es dari kebijakan yang diselimuti kepentingan kekuasaan. Proyek ini tidak berdiri sendiri,” ujarnya di Surabaya, Rabu (29/10/2025).

Ia mengungkapkan, pada masa sebelum Pilpres 2019–2024, sempat muncul tiga skenario politik untuk memperpanjang masa kekuasaan Jokowi. Pertama, memperbolehkan Jokowi menjabat tiga periode. Kedua, menunda pelaksanaan pemilu. Dan ketiga, memperpanjang masa jabatan dua tahun dengan alasan pandemi COVID-19.

“Alhamdulillah, tekanan publik yang sadar konstitusi dan berpikir sehat menggagalkan skenario itu. Namun, dengan dimunculkannya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, terlihat upaya pelanggengan kekuasaan melalui dinasti politik,” tegas Muslim.

Muslim juga menilai bahwa setelah kekuasaan berpindah kepada Presiden Prabowo Subianto, mulai terbongkar berbagai kelemahan dan kebobrokan dari pemerintahan Jokowi selama satu dekade terakhir. Salah satunya, kata dia, adalah proyek ambisius infrastruktur seperti Whoosh yang kini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan kerugian negara dan masalah transparansi pembiayaan.

“Jokowi dan Luhut kini seperti mau cuci tangan dan mencari alibi atas proyek itu. Padahal, Whoosh bisa menjadi pintu pembuka untuk mengungkap seluruh kebijakan bermasalah yang merugikan bangsa,” tambahnya.

Muslim Arbi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani mengusut tuntas kasus tersebut. “Publik yang waras harus mengawal KPK agar tidak takut menelusuri keterlibatan siapa pun, termasuk Jokowi dan Luhut, demi kebenaran dan keadilan negara,” tutupnya.

Muslim Arbi: Proyek KCIC Bukti Jokowi Jadi Agen Ekspansi Xi Jinping di Indonesia Menko Luhut- Peresmian Kereta Cepat dan LRT Agustus 2023

Muslim Arbi: Proyek KCIC Bukti Jokowi Jadi Agen Ekspansi Xi Jinping di Indonesia

Hedi Batubara 15 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) merupakan bukti nyata ekspansi ekonomi dan politik China di bawah kepemimpinan Xi Jinping dengan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pelaksana kepentingannya di Indonesia.

Dalam opini yang dirilis di Surabaya bertajuk “WHOOSE bukti Jokowi Agen Xi Jinping?”, Muslim Arbi menegaskan bahwa proyek KCIC sejak awal sarat masalah dan menjadi alat kolonisasi ekonomi terselubung.

“Proyek itu adalah salah satu bukti ekspansi China–Xi Jinping–RRT dengan kedok investasi. Tetapi nyata, investasi hanya kedok,” ujar Muslim Arbi, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, banyak tokoh sudah menentang proyek ini, termasuk Ignasius Jonan, mantan Menteri Perhubungan era Jokowi, yang akhirnya terpental dari kabinet setelah menyatakan penolakannya. “Jonan sudah menghitung, proyek ini rugi. WHOOSE harus setor Rp2 triliun ke China tiap tahun, sementara pendapatannya hanya Rp1,5 triliun,” tegas Muslim.

Ia menilai proyek KCIC menyandera keuangan dan kedaulatan negara dengan total nilai hingga Rp120 triliun, serta membuka peluang bagi intervensi China terhadap kedaulatan Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara.

“China bisa saja meminta pangkalan militer di Natuna jika Indonesia gagal bayar utang KCIC. Ini bukan isapan jempol. Mahfud MD sendiri pernah mengingatkan hal ini,” lanjutnya.

Muslim Arbi juga menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Jokowi harus bertanggung jawab penuh atas dampak keuangan dan politik dari proyek tersebut. Ia pun mendukung langkah Menko Perekonomian Purbaya yang disebutnya menolak tekanan untuk melanjutkan pola pembiayaan KCIC yang merugikan negara.

“Kebijakan salah ini harus dihentikan. Jangan lagi rakyat dan negara dijadikan korban proyek ugal-ugalan yang mengancam kedaulatan,” tegas Muslim.

Lebih jauh, ia menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas untuk menyelamatkan keuangan negara dan menjaga kedaulatan nasional dari skema investasi China yang dinilainya penuh jebakan.

“Kami rakyat mendukung Prabowo untuk menyelamatkan bangsa ini dan memberikan pelajaran pada Jokowi serta Luhut. Kereta Cepat KCIC adalah simbol kolonisasi terselubung. Kami tolak investasi yang berujung intervensi,” pungkas Muslim Arbi.

Bagian Skenario Geng Solo, Muslim Arbi: DPR dan Polisi Provokasi Rakyat Berbuat Anarkis untuk Jatuhkan Prabowo  1756470517950

Bagian Skenario Geng Solo, Muslim Arbi: DPR dan Polisi Provokasi Rakyat Berbuat Anarkis untuk Jatuhkan Prabowo 

Hedi Batubara 29 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis politik dan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, melontarkan tudingan keras bahwa gelombang unjuk rasa yang berujung ricuh di sekitar Kompleks DPR RI bukanlah murni ekspresi spontan rakyat. Menurutnya, situasi tersebut merupakan bagian dari skenario besar yang ia sebut digerakkan oleh “Geng Solo”, dengan target utama menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dan mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka naik menggantikannya.

“Ketika Prabowo jatuh, Gibran yang naik. Walaupun Prabowo didukung mayoritas koalisi di DPR, sebagian partai masih loyal ke Jokowi. Di lapangan, rakyat diprovokasi untuk anarkis,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (29/8/2025).

Aksi unjuk rasa besar-besaran beberapa hari terakhir berawal dari penolakan publik terhadap privilese dan tunjangan DPR. Gelombang mahasiswa dan masyarakat memenuhi jalanan di sekitar Senayan, menuntut agar kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat itu segera dibatalkan.

Namun, aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh. Puncaknya terjadi ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025. Insiden ini memicu gelombang kemarahan baru. Polisi langsung menyampaikan permintaan maaf, menahan awak kendaraan untuk diproses hukum, sementara Presiden Prabowo menyatakan belasungkawa dan memerintahkan investigasi terbuka.

Bagi Muslim Arbi, peristiwa tragis tersebut bukan sekadar insiden lapangan, melainkan bagian dari koreografi politik yang dirancang untuk meruntuhkan citra Prabowo.

Muslim Arbi sejak lama dikenal sebagai salah satu pengkritik tajam kelompok yang ia sebut “Geng Solo”—jaringan elite politik yang ia kaitkan dengan loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menilai, meski Jokowi sudah tidak menjabat, pengaruh jaringan ini masih bekerja aktif di pemerintahan era Prabowo.

Menurut Muslim, skenarionya sederhana namun berbahaya: DPR memainkan isu sensitif melalui kebijakan tunjangan, aparat tampil represif hingga menimbulkan korban, lalu kemarahan publik diarahkan kepada Presiden Prabowo. Narasi yang lahir dari situasi itu bisa melemahkan legitimasi pemerintah, membuka ruang bagi suksesi kekuasaan lebih cepat dari yang seharusnya.

Muslim menjelaskan bahwa isu DPR menjadi pemicu utama. Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, pemberitaan soal tunjangan DPR mudah membakar emosi publik. Pada saat bersamaan, kesalahan aparat dalam menangani massa justru memperkuat kesan bahwa pemerintah gagal menjaga rakyatnya.

Kondisi ini semakin berbahaya, kata Muslim, karena meskipun secara formal Prabowo didukung mayoritas koalisi di parlemen, loyalitas politik tidak sepenuhnya utuh. “Sebagian partai masih setia pada Jokowi. Di sinilah celah dimainkan. Prabowo dikesankan tidak mampu mengendalikan negara, sementara Gibran diproyeksikan sebagai alternatif penerus,” ungkapnya.

Dalam kalkulasi Muslim Arbi, bila opini publik terus tergerus, tekanan politik bisa diarahkan pada opsi konstitusional: presiden mundur dan digantikan wakil presiden.

Meski tudingan Muslim Arbi bersifat politis dan belum terbukti secara independen, faktanya keresahan rakyat benar-benar dipicu oleh kebijakan DPR dan adanya korban jiwa akibat salah prosedur aparat. Situasi ini membuat narasi “skenario” mendapat ruang di tengah masyarakat.

Untuk meredam gejolak, sejumlah langkah dianggap penting: DPR perlu mengkaji ulang privilese yang memicu kemarahan publik, kepolisian wajib menjalankan investigasi transparan atas tragedi Senayan, dan pemerintah harus membuka ruang dialog luas dengan mahasiswa serta masyarakat. Tanpa itu, potensi krisis kepercayaan akan terus membesar dan bisa dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu.

Manipulasi Konstitusi dan Cacat Etika, Muslim Arbi: Makzulkan Gibran  1755060538436

Manipulasi Konstitusi dan Cacat Etika, Muslim Arbi: Makzulkan Gibran 

Hedi Batubara 13 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Ketua TPUA, Muslim Arbi, menilai bahwa pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hal yang tidak terelakkan. Ia menegaskan, naiknya Gibran ke kursi Wapres melanggar konstitusi dan dibayang-bayangi masalah moral maupun etika.

“Segera saja Gibran dimakzulkan. Pemakzulan itu suatu keniscayaan. Naiknya Gibran sebagai Wapres melanggar konstitusi. Ia cacat moral dalam kasus Fufufafa dan terbaru menunjukkan cacat adab, etika, dan sikap angkuh,” kata Muslim Arbi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/8/2025).

Muslim juga menyinggung laporan kasus dugaan korupsi yang pernah dilayangkan aktivis Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyeret nama Gibran dan Kaesang Pangarep. Ia meyakini jika KPK bekerja sesuai undang-undang, keduanya dapat dijerat hukum.

“Kasus itu terang benderang di mata publik. Mereka selamat karena saat itu bapaknya masih Presiden. Kalau KPK jujur, niscaya Gibran dan Kaesang bisa terjerat dalam kasus KKN,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muslim menyoroti penampilan Gibran dalam sebuah acara di Batujajar, Bandung, beberapa hari lalu. Menurutnya, sikap Gibran yang tidak bersalaman dengan sejumlah Menteri Koordinator sekaligus Ketua Umum partai politik seperti AHY (Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Bahlil Lahadalia merupakan tindakan tidak pantas dalam etika kekuasaan.

“Tidak salaman itu menunjukkan keangkuhan, kesombongan, dan cacat adab. Itu perilaku kekanak-kanakan yang tidak patut dilakukan seorang Wapres,” kata Muslim.

Ia menilai tindakan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan politik terhadap para ketua umum partai, yang justru memiliki posisi strategis di kabinet.

Muslim mengingatkan bahwa surat pemakzulan Gibran yang dilayangkan sejumlah purnawirawan TNI ke DPR RI sudah ada dan tinggal menunggu proses politik.

Menurutnya, partai-partai besar di parlemen bisa menggalang kekuatan untuk mempercepat langkah tersebut, terutama jika merasa marwah partainya dilecehkan.

“Jika PDIP dan Gerindra didukung Golkar, PKB, PAN, dan Demokrat kompak, nasib Wapres Gibran tinggal menghitung hari. Ke enam partai di DPR bersama DPD bisa mengajukan usulan pemakzulan ke MPR RI,” tegasnya.

Muslim menilai, jatuhnya Gibran dari kursi Wapres akan sekaligus mengakhiri dinasti politik Joko Widodo yang menurutnya membelenggu Indonesia selama satu dekade terakhir.

“Publik tahu, naiknya Gibran ini karena kekuatan oligarki politik dan ekonomi yang bermain selama 10 tahun kekuasaan bapaknya. Itu mencederai Indonesia tercinta,” pungkasnya.

Dengan Surat Setneg. Jokowi Kumpulkan Kapolda Hingga Kapolres Jelang Apel Akbar Pasukan Berani Mati Bela Jokowi 1000238652

Dengan Surat Setneg. Jokowi Kumpulkan Kapolda Hingga Kapolres Jelang Apel Akbar Pasukan Berani Mati Bela Jokowi

Hedi Batubara 13 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh Kapolda dan Kapolres dari seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Langkah ini memicu spekulasi di kalangan publik terkait dengan agenda di balik pertemuan tersebut, terutama dengan adanya rencana mobilisasi massa yang disebut “Pasukan Berani Mati” yang siap membela Jokowi.

(lebih…)

Baca Juga Berita Ini

Puspom TNI Dikabarkan Periksa Seskab Teddy

Puspom TNI Dikabarkan Periksa Seskab Teddy Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Hedi Batubara 5 November 2026
Pendiri Partai Gerindra, Rahmat Sorialam Harahap

Soal Penyadapan Prabowo, Gerindra Desak Mabes Polri Periksa Semua Pihak Termasuk Seskab Teddy

Hedi Batubara 5 November 2026
saling gebuk Geng Solo versus Geng Hambalang

Pengamat Kebijakan: Geng Solo dan Hambalang Sama-Sama Berebut Kekuasaan, Rakyat Jadi Korban!

Hedi Batubara 5 November 2026
Pengamat Politik Dan Hukum Muslim Arbi

Muslim Arbi: Forum Peduli Nelayan Nusantara yang Demo di KKP Diduga Lakukan Pemerasan 

Hedi Batubara 5 November 2026