Dengan Surat Setneg. Jokowi Kumpulkan Kapolda Hingga Kapolres Jelang Apel Akbar Pasukan Berani Mati Bela Jokowi
MoneyTalk,Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh Kapolda dan Kapolres dari seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Langkah ini memicu spekulasi di kalangan publik terkait dengan agenda di balik pertemuan tersebut, terutama dengan adanya rencana mobilisasi massa yang disebut “Pasukan Berani Mati” yang siap membela Jokowi.
Pengumpulan para Kapolda dan Kapolres di IKN memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan adanya agenda tersembunyi. Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, jika pertemuan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas negara, maka hal itu memang bagian dari tugas konstitusional Jokowi sebagai Presiden.
Namun, jika ada maksud lain seperti melindungi atau memfasilitasi mobilisasi massa pendukung Jokowi, publik berhak untuk merasa curiga dan khawatir.
Rencana mobilisasi massa yang dinamai “Pasukan Berani Mati” ini dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan, terutama jika terjadi menjelang pelantikan presiden baru, Prabowo Subianto.
Jika benar terjadi mobilisasi massa besar-besaran yang didukung aparat, hal ini bisa memicu benturan antara kelompok pendukung Jokowi dan masyarakat luas.
Muslim Arbi mengingatkan bahwa jika Polri benar-benar terlibat dalam mengamankan mobilisasi massa tersebut, ini akan merusak citra institusi Polri di mata publik.
Polri akan terlihat berpihak dan tidak netral, serta mengabaikan tugas utamanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Lebih lanjut, tindakan ini akan merusak kredibilitas Jokowi di sisa masa jabatannya, yang tinggal beberapa bulan lagi.
“Kalau itu benar terjadi, Jokowi tambah merusak diri dan kepemimpinannya di ujung sisa masa jabatannya, dan merusak kepolisian sekaligus. Dan itu adalah pelanggaran sumpah jabatan yang nyata,” ujar Muslim.
Muslim juga menyebutkan bahwa potensi benturan keras antara mobilisasi massa pendukung Jokowi dan masyarakat lainnya sangat mungkin terjadi. Jika kondisi ini berlanjut, publik akan marah dan bisa menganggap Jokowi sebagai penyebab utama masalah tersebut.
Hal ini dapat memicu desakan publik kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar Sidang Istimewa guna memecat Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Muslim menyarankan agar Jokowi berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat memicu konflik.
Selain itu, Muslim mengindikasikan bahwa mobilisasi massa ini bisa ditafsirkan sebagai upaya Jokowi untuk menggagalkan pelantikan Prabowo sebagai presiden baru, atau bahkan usaha untuk memperpanjang kekuasaannya melalui penerbitan dekrit darurat sipil dengan dalih kondisi negara yang kacau.
Muslim menekankan bahwa di sisa masa jabatannya, Jokowi sebaiknya bersikap legowo dan tidak terjebak dalam ambisi memperpanjang kekuasaannya yang dapat memicu konflik dan mengganggu stabilitas nasional.
Jika hal tersebut terjadi, Jokowi bisa dianggap sebagai “musuh negara” dan “pengkhianat bangsa.”
“Jadi, sebaiknya di sisa masa jabatannya, Joko Widodo legowo saja. Jangan sampai nafsu kekuasaan mengalahkan akal sehatnya. Jika hal itu benar terjadi, Jokowi adalah musuh negara dan pengkhianat bangsa,” pungkas Muslim.
Di tengah ketidakpastian dan berbagai spekulasi ini, publik menuntut kejelasan atas agenda pertemuan yang melibatkan para Kapolda dan Kapolres di IKN.
Apakah pengumpulan ini murni untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, atau ada agenda lain yang terselubung di baliknya? Tindakan Jokowi ke depan akan sangat menentukan bagaimana ia dikenang dalam sejarah politik Indonesia: sebagai pemimpin yang menjaga konstitusi hingga akhir, atau sebagai pemimpin yang mencoba mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara kontroversial.
Dengan adanya surat dari Sekretariat Negara (Setneg) yang mendasari pengumpulan ini, semakin menimbulkan pertanyaan di kalangan publik. Apakah surat tersebut benar ada dan apa isinya? Apakah ada indikasi dari surat tersebut yang menjelaskan secara rinci tujuan pengumpulan para aparat di IKN ini? Semua ini masih menjadi misteri yang belum terjawab, dan publik berharap segera ada klarifikasi dari pihak pemerintah terkait tujuan dan maksud dari tindakan ini.(c@kra)
