IKN Archives -

Furnitur Kantor Wapres di IKN Rp33,3 Miliar, Uchok Sky: Masjid Negara Hanya Rp1,8 Miliar Uchok Sky Khadafi

Furnitur Kantor Wapres di IKN Rp33,3 Miliar, Uchok Sky: Masjid Negara Hanya Rp1,8 Miliar

Hedi Batubara 23 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti besarnya anggaran furnitur untuk Kantor Istana Wakil Presiden di proyek Ibu Kota Nusantara.

Sorotan itu muncul setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang IKN, sehingga status ibu kota negara saat ini dinilai masih melekat pada Jakarta. Meski demikian, pembangunan IKN tetap dilanjutkan pemerintah.

Menurut Uchok Sky, anggaran furnitur untuk Kantor Istana Wakil Presiden pada tahun 2026 mencapai Rp33,3 miliar. Nilai tersebut dinilainya sangat jauh berbeda dibandingkan anggaran furnitur dan perlengkapan ibadah untuk Masjid Negara IKN yang disebut hanya sebesar Rp1,8 miliar.

“Anggaran buat Furniture Kantor Istana Wakil Presiden mencapai Rp33,3 miliar. Sedangkan furniture ditambah perlengkapan ibadah pada Masjid Negara IKN hanya sebesar Rp1,8 miliar. Ya, Anda tidak salah baca, perabot kantor bernilai belasan kali lipat lebih mahal dibandingkan perlengkapan rumah Allah,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai perbedaan anggaran tersebut menunjukkan adanya ketimpangan prioritas dalam pembangunan fasilitas di kawasan IKN.

“Perbedaan furniture antara Wakil Presiden dengan Masjid Negara IKN seperti langit dan bumi, jaraknya jauh sekali. Satu sisi dihiasi kemewahan yang melimpah, sisi lainnya cukup seadanya untuk kebutuhan beribadah ribuan orang,” jelasnya.

Uchok juga menyinggung posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila nantinya mulai berkantor di Istana Wakil Presiden IKN.

“Seandai hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berkantor di Istana Wakil Presiden, suasana hati beliau pasti benar-benar seperti menempati istana sultan yang siap mengganti Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggaran furnitur yang besar tersebut menimbulkan kesan bahwa kemewahan fasilitas pejabat lebih diprioritaskan dibandingkan fasilitas publik dan kepentingan keagamaan.

“Dengan anggaran semewah itu, rasanya ruang kantor tersebut bukan sekadar tempat bekerja, melainkan tempat bersemayamnya kemegahan yang seolah-olah lebih diprioritaskan dibandingkan fasilitas untuk kepentingan umum dan nilai keagamaan,” tutup Uchok Sky.

Darurat Ibu Kota Negara Kunjungan Bersejarah, Rombongan Parlemen dari Negeri Jiran ke IKN

Darurat Ibu Kota Negara

Hedi Batubara 18 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Perubahan nama dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, melalui disahkannya UU No.151 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Undang-Undang ini mengatur perubahan nomenklatur jabatan di DKI Jakarta, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, DPR dan DPD. Namun untuk pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dengan disahkannya UU No.151 Tahun 2024 tersebut, maka suka tidak suka akan membawa implikasi hukum tersendiri bagi keberlangsungan hidup bernegara.

Implikasi hukum dari disahkannya UU No.151 Tahun 2024 tersebut, disaat KEPPRES untuk IKN belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo, adalah Negara Indonesia saat ini tidak mempunyai lagi Ibu Kota Negara. Ini baru terjadi sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia, bahwa negara ini tidak memiliki Ibu Kota.

Oleh karena hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto sebaiknya meninjau kembali keputusannya dalam mensahkan UU No.151 Tahun 2024 tersebut, dan sebisa mungkin mengembalikan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebelum IKN benar-benar siap untuk dijadikan sebagai Ibu Kota baru dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah di mata hukum, Presiden Prabowo harus berani menolak semua dikte dari mantan Presiden Jokowi, sebab tanpa itu maka bukan hanya wibawa Presiden Prabowo yang akan mengalami kejatuhan, melainkan pula wibawa bangsa dan negara Indonesia…(SHE).

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

Salah Satu 9 Naga Mulai Ungkap Kepalsuan Setelah Mulyono Tidak Punya Jabatan IMG-20241213-WA0070

Salah Satu 9 Naga Mulai Ungkap Kepalsuan Setelah Mulyono Tidak Punya Jabatan

Hedi Batubara 13 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Fairuz Rahman mengatakan akhir-akhir ini ada berita yang sangat-sangat mengejutkan yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah berfikir bahwa cerita semacam ini akan muncul ke media. Tapi faktanya hari ini menurut banyak orang salah seorang anggota 9 naga yaitu Aguan atau boss Agung Sedayu menceritakan sisi-sisi asli terkait pembangunan “Aguan Ungkap Berinvestasi di IKN untuk Selamatkan Wajah Jokowi, Warganet: Satu Persatu Kebohongan Mulyono Terungkap”, karena Aguan ini ingin memimpin proyek pembangunan IKN dengan 12 orang pengusaha lainnya dan kemudian membuat konsorsium nusantara dengan anggaran sekitar 20 triliun untuk ikut membaginya proyek IKN. Hal itu disampaikan di media sosial Snack Video dengan tema “Salah satu 9 Naga Mulai Melawan Mulyono”

Lanjutnya, Aguan juga menceritakan terkait hotel Nusantara yang sangat kilat sangat cepat sekali yang ternyata proyek pembangunan ini dibiayai oleh mekanisme patungan.

Jadi mereka dengan 12 orang lainnya yakni salah satunya proyek Aguan ini patungan sekitar 50 miliar rupiah. Muruar Sirait juga ikut makanya kemudian di beberapa kesempatan ketika mereka ke IKN ada Maruar Sirait di sekeliling mereka, karena ikut patungan 50 miliar bersama para naga ini.

Itulah yang kemudian membuat hotel Nusantara cepat selesai karena mereka melaksanakan sistem patungan. Jadi kalau orang lain seperti kita patungan paling juga cuma 50 ribu rupiah.

Patungan para pengusaha top itu patungan 50 miliar per orang sampai terkumpul setengah triliun. Itu yang membuat sangat cepat pembangunan hotel Nusantara, cepat luar biasa seolah-olah IKN bergerak cepat sekali karena dibalik kecepatan pembangunan tersebut ada cerita-cerita yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. ternyata anggota para ngusaha ini

Ternyata para pengusaha top dan termasuk 9 naga itu, mereka berinvestasi di IKN itu diperintah Jokowi. Jadi mereka berinvestasi untuk menyelamatkan muka Jokowi “Aguan Akui Perannya Dalam Ground Breaking Untuk Selamatkan Wajah Jokowi” yang pada waktu itu Presiden Jokowi sebagai Presiden RI.

Katanya mereka berinvestasi bukan karena tertarik, ada peluang usaha yang hasilnya bagus, bukan karena adanya potensi tetapi karena diperintah Jokowi. Jadi tidak seperti yang diklaim Jokowi pada waktu itu proyek yang sangat menarik para investor di dalam dan luar negeri. Sebelumnya Jokowi mengklaim investor dari luar negeri sudah antri 472 mau berinvestasi di IKN. Dan ternyata sekarang dibongkar Aguan bohong semua.

Menurut Aguan salah satu investor yang menurut sebagian besar masyarakat anggota 9 Naga, kemudian mengatakan bahwa berinvestasi di IKN itu perintah Jokowi supaya Jokowi ga malu, untuk menyelamatkan muka Jokowi

Kalau memang mereka mau berinvestasi kan harus ada SOP dengan hitung-hitungannya tetapi ini berinvestasi karena diperintah Jokowi.

Kata Fairuz Rahman ini sesuai dengan cerita kawan saya pengusaha lumayan besar tapi bukan bagian dari 9 naga, dia mengatakan bahwa para pengusaha top dan 9 naga itu diperintah Jokowi untuk berinvestasi di IKN. Dan menurut saya berinvestasi di sana tidak nampak bakal ada keuntungan. Saya ga bisa diperintah untuk ikut berinvestasi, saya ngga punya dosa, tidak punya terlibat proyek-proyek pembangunan dengan pemerintah. Usaha saya jalankan biasa saja tidak terlibat dengan pemerintah sehingga tidak terikat dengan keharusan nurut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi tidak termasuk yang direkan, yang ditelan itu pengusaha-pengusaha yang terlibat dengan proyek-proyek pembangunan pemerintah.

Fariz Rahma mengemukakan Aguan mengeluarkan pernyataan seperti pengusaha tadi ketika wawancara dengan Tempo tentu ada bagian-bagian yang tidak boleh diceritakan semua, ada off the recordnya. Mungkin nanti ke depan akan muncul cerita-cerita seperti yang sekarang sedang diangkat yaitu atas perintah Jokowi.

“Karena hari ini cerita yang diungkap penguasa top dan 9 naga yang diperintah, disuruh Jokowi untuk berinvestasi di IKN sebelumnya tidak pernah diduga akan muncul meskipun ada info selentingan soal diperintah, disuruh bahkan ada ancaman,” terang Fairuz Rahman.

“Mereka diperintah Jokowi untuk berinvestasi itu untuk memancing investor dari negara-negara luar. Jadi mereka diperintah berinvesi itu dijadikan kelinci percobaan untuk pancingan supaya investor asing masuk ke IKN. Dan sampai hari ini belum ada negara asing yang terpancing , belum ada investor asing secara konkret untuk berinvesti di IKN untuk pembangunan rumah sakit misalnya,” tambahnya

Kalau baca apa yang diklaim Jokowi kata Fairuz Rahman, Jokowi klaim ada ratusan investor asing yang sudah mengantri ternyata hanya omong kosong belaka. Dan itu sengaja disetting untuk terlihat seolah-olah diminati investor padahal itu disuruh Jokowi.

“Dan menurut Aguan ketika dia harus memimpin investor mengerjakan beberapa proyek diminta Jokowi untuk 9 bulan selesai,” ucapnya

“Maka wajar IKN terlihat dipaksakan sekali seolah-olah meraka bekerja untuk IKN ini 25 jam sehari, bukan 24 jam lagi,” imbuhnya.

Aguan mengakui telah bekerja babak belur. Jadi para naga ini dibikin babak belur oleh tukang kayu. Naga kalah oleh tukang kayu itu bagaimana?

Mungkin apa yang dibuka oleh Aguan sebenarnya tidak mau membuka keburukan IKN, ini hanya cerita bagi dia. Tetapi bagi kami rakyat merupakan wajah asli IKN baru diketahui hari ini.

Fairuz Rahman mengatakan Aguan baru bicara sekarang mungkin karena Jokowi sudah melemah, sudah tidak jadi Presiden dan posisi politiknya sudah tidak kuat, partai dimana-mana sudah tidak diterima. Dan belum ada yang kongkret menggaet atau menyerahkan posisi ketua Partai ke Jokowi.

Lanjutnya, sebagaimana juga dengan investor tidak kongkret. Mungkin mwnurit Aguan dan 9 naga ini Jokowi bukan Presiden lagi. Mungkin mereka sudah punya jaminan dari Presiden yang baru. Sehingga sudah tidak takut lagi kepada Jokowi, tidak perlu lagi ditekan-tekan Jokowi. Jadi bebas mengungkap cerita-cerita lama mereka atau cerita-cerita lain berikutnya.

Mungkin sekarang hanya baru Aguan saja yang bicara ungkap cerita kepalsuan Jokowi ketika memimpin negara Indonesia. Mungkin nanti berikutnya yang lain akan ungkap kepalsuan-keplasuan Jokowi.

Dan nampak Jokowi sudah sangat sulit untuk mendapatkan kembali seperti apa yang selama ini dia bisa lakukan semaunya. Jokowi sulit mendapatkan back up politik sehingga dia sedikit-sedikit menemui Pak Presiden Prabowo sehingga harus jugan menemui Muzani. Jokowi sibuk usaha mencari perlindungan dari kekuasaan.

Situasi Jokowi sudah tidak kondusif, bagaimana seorang Aguan bisa berani bicara seperti yang diungkap di publik, ini menunjukkan Jokowi sudah lemah sehingga pengusaha tidak perlu nunduk-nunduk lagi, tidak takut lagi dengan Jolowi.

Kalau pengusaha-pengusaha top, 9 Naga sudah bicara kepalsuan Jokowi diperkirakan nanti para politisi yang dekat dengan Jokowi akan bicara juga seperti Aguan.

Fariz Rahma menilai 9 Naga diyakini masyarakat seperti yang nampak sulit dibuktikan kebenarannya dari 9 Naga itu seperti yang nampak namun sebenarnya menang ada 9 Naga itu.

Nah kalau 9 Naga saja atau pengusaha-pengusaha top bisa diperintah, disuruh atau ditekan untuk berinvestasi di IKN dengan jumlah triliunan yang seharusnya tidak bisa diperintah, ditekan karena mereka ini pengusaha besar. Apalagi aparat-aparat di Istana yang memang dilantik oleh Jokowi mudah ditekan.

Jadi kalau kemudian muncul Parcok sesungguhnya tidak berlebihan karena pengusaha-pengusaha dan Parcok bisa diperintah Jokowi.

Meskipun saya tidak memilih Pranowonpada Pilpres namun Presiden Prabowo melakukan 300 mutasi pati ini merupakan sejarah. Ini dalam rangka Indonesia menjadi lebih baik. Beberapa TNI orang dekat Jokowi dimutasi Presiden Prabowo dan mutasinya ga tangung-tanggung.

Hal itu kata Fairuz Rahman mungkin ini juga bisa merupakan pesan kepada Aguan Cs dan pihak-pihak lain bahwa pengaruh Jokowi sudah selesai. Jadi kalau Aguan sekarang ini bicara ke publik maka tidak dikhawatirkan lagi. Kalau bisa Aguan bicara melalui video, tidak hanya wawancara yang tentunya ada bagian-bagian off the recordnya. (NZ)

Penjajah Datang Lebih Sadis, Ganas, Kejam, dan Bengis

Hedi Batubara 22 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada 1 Mei 1949 Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan: Bahwa penderitaan pahit semenjak tanggal 19 Desember 1948 itu, disebabkan karena sebagian pemimpin kita, baik sipil maupun militer semua terpikat oleh perundingan, sehingga mereka lupa bahwa lawan (Belanda) telah bersiap lengkap di depan pintu kita (Yogyakarta, 1 Mei 1949, Amanat sebagai tanggapan terhadap kebijaksanaan pemerintah yang kurang memperhatikan peranSan kekuatan militer).

Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Salah satu peristiwa bersejarah dalam penegakan kedaulatan negara Indonesia.

Jenderal Besar Sudirman menolak permintaan Sukarno tetap tinggal di istana, dalam kondisi sakit parah harus meninggalkan Yogjakarta masuk hutan pimpin perang gerilya untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatan negara.

Pada 11Agustus 1951 hanya 6 tahun setelah kemerdekaan RI, M. Natsir menulis sebuah artikel berjudul “Jangan Berhenti Tangan Mendayung Nanti Arus Membawa Hanyut”. Beliau menggambarkan betapa jauhnya kondisi Indonesia paska Kemerdekaan.

Peringatan M. Natsir saat melihat para elit bangsa 6 tahun Kemerdekaan berlalu sudah kehilangan orientasi, egois, serba pamrih dan tidak tahu lagi apa yang harus di perbuat.

Mereka berpikir perjuangan sudah selesai dan seolah olah tujuan bangsa sudah tercapai. Kata M. Natsir “Saudara baru berada di tengah arus, tetapi sudah merasa sampai di tepi pantai……..

Mundur di era penjajahan … Belanda merasa ada bahaya kerja sama dagang dengan etnis Cina maka Belanda memberlakukan aturan larangan penyewaan dan penjualan tanah pertanian di Jawa kepada orang orang Cina. Untuk membatasi gerakan dagang Cina yang bisa membahayakan Belanda.

Kilas balik di era reformasi penguasa negara hilang kesadarannya untuk menjaga, menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan NKRI.

Kekuasaan rezim saat ini lumpuh total dipengaruhi dan dikuasai oleh kapitalis yang merupakan persekongkolan para Taipan, korporatokrasi, sembilan barongsai, oligarki, dan neo kolonialisme. Mereka bersekongkol untuk berkuasa di Indonesia secara absolut.

Bonekanya Oligarki Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). UU ini disahkan Presiden Jokowi pada Kamis, 25 April 2024

“Ibu kota Jakarta” akan di buang ke Kalimantan Timur, Jakarta akan disulap menjadi kawasan aglomerasi bersama wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur) akan menjadi urusan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Pasal 55 ayat 3 UU DKJ berbunyi, “Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden. Sama saja akan di serahkan penjajah gaya baru.

Khubilai Khan (nenek moyang etnis Cina) telah sampai pada cita citanya, dengan munculnya PNS PIK 1 dan 2 etnis Cina akan membentuk negara dalam negara.

Sadar atau tidak proyek IKN hanyalah tipuan dan akal akalan para Taipan sebagai penjajah gaya baru akan menguasai Jakarta, Indonesia (Nusantara).

Inilah era paling gelap yang dikhawatirkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan M.Natsir dan para pejuang patriot kemerdekaan, penjajah akan datang kembali lebih sadis, ganas, kejam dan bengis. (*)

Penulis: Sutoyo Abadi, 21.11.2024

Sisyphus

Mengurai Deklarasi GSN No 3, Setia pada Pancasila dan UUD 1945

Sisyphus

Hedi Batubara 14 November 2024

MoneyTalk,Jakarta – Situasi yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto mengingatkan saya pada Sisyphus. Dalam mitologi Yunani, Sisyphus adalah raja yang harus menderita dalam hukuman abadi dengan mendorong batu besar ke atas bukit yang curam tanpa henti, hanya untukbmenggelindingkannya ke bawah setiap kali dia mendekati puncak. Sisyphus punya makna metafora untuk menggambarkan tugas yang tidak ada akhirnya, atau tugas sia-sia tanpa hasil.

Sisyphus harus menderita karena dia memerintah dengan zalim. Saya hakulyakin Prabowo orang jujur dan punya niat tulus memajukan bangsanya dan memakmurkan rakyatnya. Tapi saya tidak percaya ia akan berhasil. Penyebabnya, ia menerima dan menjalankan kerangka berpikir koruptif Mulyono. Juga harus menerima orang-orang bermasalah dan tidak kompeten yang didesakkan Mulyono untuk diberi kursi di kabinet.

Mereka itu membawa agenda oligarki yang bersekongkol dengan Mulyono untuk menyelamatkan kepentingan sendiri. Bagaimana mungkin Prabowo bisa memberantas korupsi bila ia menerima begitu saja calon pemimpin dan calon anggota dewan pengawas KPK yang dipilih Mulyono menjelang habis masa tugasnya? Terlebih, para capim dan calon dewas itu diragukan integritasnya. Menurut keputusan MK dan UU KPK, yang berhak mengajukan nama-nama capim dan dewas KPK ke DPR untuk disetujui haruslah presiden baru.

Prabowo tak mau memanfaatkan kesempatannya untuk memilih sendiri panitia seleksi yang bebas dari unsur Mulyono yang, pada gilirannya, memilih capim dan dewas KPK yang kredibel untuk memberantas korupsi. Situasi ini meyakinkan publik bahwa mustahil Prabowo bisa memberantas korupsi. Juga memperlihatkan Prabowo masih di bawah pengaruh Mulyono. KPK dan Dewasnya memang harus di bawah kendali Mulyono agar KKN yang dilakukan putera-puteri, menantu, dan kroninya aman terkendali.

Prabowo pernah menegaskan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Tapi bagaimana kita bisa yakin kalau menteri-menterinya yang terlibat isu tindak pidana korupsi tidak tersentuh? Yang dijadikan pesakitan justru Tom Lembong, tokoh yang dikenal jujur. Ini bukan atas perintah Prabowo. Tapi dengan membiarkannya menyadarkan kita bahwa ada negara di dalam negara. Tom Lembong adalah langkah awal Mulyono menggerogoti wibawa Prabowo. Ada wacana di publik bahwa pada saatnya Prabowo akan menyingkirkan loyalis Mulyono saat posisinya sudah kuat.

Sebagian orang percaya pada diskursus ini. Saya tidak. Bukan lantaran Prabowo tidak tulus memberantas korupsi, tapi karena ia tidak mampu melakukannya. Pertama, ia terobsesi merangkul semua kekuatan politik ke dalam pemerintahannya untuk menciptakan stabilitas. Dalam pandangannya, stabilitas yang tanpa oposisi akan membuat pemerintahannya lebih efektif. Pemikiran ini keliru karena mengandaikan oposisi sebagai pengganggu.

Padahal, kehadiran oposisi penting untuk menjaga pemerintah tetap berjalan dalam koridor hukum, inklusif, dan meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkannya. Kedua, lembaga-lembaga penegak hukum dipimpin oleh loyalis Mulyono, yang menjadi alat penjaga status quo. Bahkan menghadirkan ancaman terhadap Prabowo. Kasus Lembong adalah contohnya. Contoh lain, pemerintah seperti tak berdaya menghadapi kasus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, loyalis Mulyono, yang diduga kuat terlibat kasus judi online.

Besarnya pengaruh Mulyono terhadap Prabowo dapat dilihat pada contoh dua kasus berikut. Pertama, soal susunan kabinet. Beredar luas di kalangan kaum terpelajar bahwa seminggu sebelum Prabowo dilantik, Mulyono mengadakan pertemuan dengannya di Solo. Di sana, Mulyono menyodorkan nama-nama loyalisnya untuk diakomodasi Prabowo dalam kabinetnya. Kendati kecewa, Prabowo patuh pada desakan Mulyono. Desakan lain, kasus Fufufafa menghina Prabowo dan keluarganya tidak dijadikan masalah. Desakan ini disertai ancaman serius bila Prabowo mengabaikannya.

Apakah Prabowo punya masalah besar yang dapat meruntuhkan pemerintahannya kalau dibongkar? Entahlah. Yang saya dengar, Mulyono mengemukakan konsekuensi-konsekuensi ekonomi, hukum, dan politik bila Prabowo tak patuh pada kehendaknya. Hal lain yang diminta Mulyono adalah Prabowo tidak boleh memasukkan PDI-P dalam koalisi pemerintahannya. Sangat mungkin Mulyono juga menekan Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN. Itu terlihat dari perubahan sikap Prabowo terkait proyek mercusuar yang berbiaya besar ini.

Awalnya, Prabowo mengatakan, perlu waktu lama, sekitar 25-30 tahun, untuk menyelesaikannya. Hal ini masuk akal karena membangun ibu kota yang serba canggih butuh dana jumbo dan perancanaan matang. Tapi sekonyong-konyong Prabowo berubah dengan mengatakan ia akan menyelesaikan IKN hanya dalam waktu empat tahun. Tiongkok dan pengusaha domestik sanggup melakukannya. Mengapa tiba-tiba oligarki berubah pikiran dari sebelumnya ogah berpartisipasi menjadi bersemangat untuk mewujudkannya?

Masuk akal dugaan sementara bahwa oligarki dan Tiongkok bersedia mengerjakannya karena ada keuntungan lain yang mereka peroleh. Mulyono menjadikan proyek Pondok Indah Kapuk sebagai Proyek Strategis Nasional. Dengan begitu, negara berhak menggusur pemukiman dari lahan tempat proyek itu dibangun dengan membeli lahan penduduk dengan harga sangat murah sebagai kompensasi kesediaan oligarki membangun IKN. Tiongkok juga bersedia sebagai tukar guling “pengakuan” Indonesia bahwa Laut Natuna Utara sebagai wilayah sengketa dengan Tiongkok.

Isu terakhir ini bukan hanya menggemparkan publik tanah air, tapi juga menghebohkan negara-negara ASEAN yang punya klaim tumpang tindih dengan Tiongkok atas pulau-pulau di Laut China Selatan. Sebenarnya Indonesia tak punya klaim tumpang tindih dengan Tiongkok, tapi dengan menandatangani kesepakatan mengelola bersama Laut Natuna Utara secara tidak langsung RI mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu sebagai wilayah sengketa. Ini akan mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan posisi Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina vis a vis Tiongkok.

Sebagai seorang jenderal, mestinya Prabowo mengerti betul masalah ini karena terkait dengan teritori, kedaulatan, dan keamanan negara. Setelah menandatangani kesepakatan itu saat Prabowo berkunjung ke sana (8-10 November), Tiongkok menyatakan senang Prabowo akan melanjutkan program pembangunan Mulyono. Secara implisit, pernyataan Tiongkok ini bersentuhan dengan isu IKN. Dus, Prabowo menyatakan akan membangun IKN dalam waktu empat tahun sangat mungkin terkait dengan kesediaan oligarki dan Tiongkok menggelontorkan dana untuk IKN sebagai hasil kesepakatan dengan Mulyono.

Tiongkok juga akan membantu program makan bergizin gratis Prabowo. Bagaimanapun, dana yang dikeluarkan oligarki dan Tiongkok tidak seberapa dibandingkan keuntungan yang mereka peroleh dari proyek PIK dan Laut Natuna Utara. Sangat mungkin, AS juga akan menekan pemerintahan Prabowo untuk membatalkan kesepakatan pengelolaan Laut Natuna Utara dengan Tiongkok sebagaimana dilakukan Filipina. Memang berdasarkan hukum maritim internasional (UNCLOS), klaim Tiongkok atas pulau-pulau di Laut China Selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus (nine dash line) tidak berdasar.

Yang saya tulis ini baru sebagian dari legacy Mulyono yang pasti menghambat program pembangunan Prabowo. Prabowo adalah Sisyphus dan batu besar adalah legacy Mulyono. Melihat kuat dan luasnya jejaring Mulyono di pemerintahan Prabowo dan kecenderungan Prabowo untuk menerima semua yang didesakkan Mulyono, saya tidak percaya Prabowo mampu mengantarkan negara ini ke gerbang Indonesia Emas. Seperti Sisyphus, pekerjaan pemerintahan Prabowo akan berakhir sia-sia. Ibarat ironi situasional, terjadi perbedaan mencolok antara apa yang diharapkan terjadi dan apa yang sesungguhnya terjadi.

Penulis : Smith Alhadar,Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)

Kunjungan Bersejarah, Rombongan Parlemen dari Negeri Jiran ke IKN

Hedi Batubara 9 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah kunjungan bersejarah, rombongan parlemen dari Malaysia mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan proyek kota hijau pertama di Indonesia.

Presiden Jokowi dalam pidato yang disiarkan pada kanal YouTube Titik Nol Nusantara (07/11) menyoroti visi ambisius pemerintah untuk menjadikan IKN Nusantara sebagai kota dengan emisi terendah, dengan lingkungan yang berkelanjutan serta memancarkan nilai-nilai budaya dan identitas nasional yang kuat.

Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan membawa Indonesia menjadi pelopor dalam tata kota hijau berteknologi tinggi.

“Kota ini ke depan akan menjadi kota hijau dengan emisi paling rendah. Indeks kualitas udaranya hanya mencapai angka 6, padahal standar maksimalnya adalah 50,” tutur Jokowi.

Dengan kondisi udara yang jauh lebih baik dibandingkan Jakarta dan kawasan Jabodetabek, yang rata-rata indeksnya di atas 100, IKN Nusantara diharapkan menjadi contoh bagi negara lain dalam pengembangan kota berkelanjutan.

Gagasan pemindahan ibu kota ini sudah muncul sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Saat itu, pemindahan ibukota ke Palangkaraya sempat dikaji, namun rencana tersebut tertunda hingga era kepemimpinan Jokowi. Berdasarkan kajian dari berbagai aspek, termasuk risiko lingkungan dan aksesibilitas, akhirnya ditetapkan bahwa Kalimantan Timur adalah lokasi ideal untuk IKN Nusantara. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mendistribusikan pembangunan secara merata di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan kota modern yang ramah lingkungan.

Dalam pidatonya, Jokowi juga mengungkapkan kebanggaannya. Pembangunan ini sebagian besar dikerjakan oleh putra-putri bangsa.

“Istana dan berbagai gedung pemerintahan di IKN hampir sepenuhnya dibangun oleh putra-putri terbaik Indonesia dengan bahan baku lokal,” ujar Jokowi.

Salah satu contohnya adalah lampu di istana yang dibuat di Boyolali, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa proyek ini turut memberdayakan industri dalam negeri dan masyarakat setempat.

IKN Nusantara dirancang bukan hanya sebagai ibu kota administratif, melainkan juga sebagai kota yang memancarkan nilai kebersamaan dan keberagaman Indonesia. Dengan konsep kota inklusif, IKN akan menyediakan ruang interaksi sosial yang luas dan terbuka, membangun pola pikir dan semangat kerja baru, serta memupuk nilai-nilai kerukunan dan toleransi. Presiden Jokowi berharap agar IKN Nusantara bisa menjadi simbol perdamaian dan persatuan bangsa di tengah banyaknya konflik yang masih melanda dunia saat ini.

IKN Nusantara tidak hanya mengusung konsep berkelanjutan dari sisi lingkungan, tetapi juga bertujuan untuk menjadi kota global yang berdaya saing tinggi. Dalam menghadapi era globalisasi, Indonesia berharap IKN Nusantara dapat menarik minat dari berbagai negara, baik sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, maupun sebagai model pembangunan kota hijau yang ramah lingkungan. Kunjungan delegasi Malaysia ke IKN ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan saling berbagi pengalaman dalam bidang pengembangan kota pintar.

Jokowi juga menyinggung betapa berharganya nilai-nilai toleransi dan persatuan di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, dengan konflik yang berkepanjangan di berbagai belahan dunia, termasuk perang yang masih berlangsung di Ukraina dan Palestina. Indonesia, dengan kekayaan budaya dan keberagamannya, diharapkan bisa menjadi contoh dalam menjaga nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kebinekaan.

Pembangunan IKN Nusantara bukan hanya tentang memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga meletakkan dasar peradaban baru Indonesia. Jokowi mengingatkan bahwa proyek ini adalah bagian dari visi besar untuk Indonesia Emas 2045, di mana bangsa Indonesia diharapkan menjadi negara maju dengan kota yang menjadi simbol modernitas dan ketahanan lingkungan. “Pembangunan ini mungkin memakan waktu 10 hingga 20 tahun, tapi kami berharap ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang,” tambah Jokowi.

Dengan IKN Nusantara, Indonesia bukan hanya membangun kota, tetapi juga mengukir identitasnya di peta dunia sebagai bangsa yang kuat, maju, dan berwawasan lingkungan.(c@kra)

Twin City IKN-Jakarta, Solusi Cerdas atau Tantangan bagi Pemerintahan Baru?

Hedi Batubara 27 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Episode terbaru Top Coach Indonesia yang dipandu oleh Coach Tom MC Ifle di kanal YouTube-nya kembali mengangkat topik hangat seputar proyek besar pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Meskipun proyek ini tampak mulus di permukaan, kenyataannya penuh dengan tantangan finansial, politis, dan struktural yang harus dihadapi.

Di tengah berbagai perdebatan, muncul usulan konsep “Twin City” yang mengundang banyak reaksi, termasuk dari pihak pemerintah, pengamat, hingga masyarakat. Konsep ini menjanjikan dua ibu kota dalam satu negara—Jakarta dan IKN—yang diproyeksikan untuk bekerja berdampingan. Namun, apakah ini benar-benar solusi atau justru memperparah masalah?

Proyek IKN

Visi Besar dengan Tantangan Berat Proyek IKN yang diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp466 triliun ini dimulai sejak era Presiden Jokowi. Namun, hanya 20% dari dana tersebut yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti sekitar Rp93,2 triliun, sementara sisanya masih bergantung pada pihak ketiga atau investasi yang hingga saat ini belum solid. Sebagai proyek jangka panjang yang direncanakan selesai hingga tahun 2045, masalah pendanaan dan realisasi di lapangan membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai kelangsungan proyek ini di masa depan, apalagi dengan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

Konsep “Twin City”

Sebuah Solusi atau Beban Baru? Istilah “Twin City” secara umum menggambarkan dua kota besar yang berkembang berdampingan, berbagi infrastruktur, ekonomi, dan kadang fungsi administrasi. Konsep ini sudah diterapkan di beberapa negara, seperti Bangkok-Nonthaburi di Thailand dan Minneapolis-Saint Paul di Amerika Serikat. Namun, kebanyakan dari kota-kota ini memiliki jarak yang relatif dekat, sehingga mudah terhubung secara fisik dan logistik. Sementara itu, jarak antara Jakarta dan IKN mencapai sekitar 1.775 km, yang menghadirkan tantangan besar dalam infrastruktur dan transportasi.

Konsep Twin City yang disarankan ini bertujuan agar Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan de jure yang diakui internasional, sementara IKN akan menjalankan beberapa fungsi administratif secara de facto. Sayangnya, konsep ini mengundang pertanyaan: jika dua kota dipimpin oleh satu administrasi, bagaimana dengan sinkronisasi sistem ekonomi, hukum, dan sosial?

Dampak Lingkungan dan Sosial: Potensi Masalah yang Mengintai Belajar dari pengalaman Twin City di negara lain, dampak lingkungan menjadi salah satu risiko utama yang perlu diperhitungkan. Menurut laporan dari CNBC, di Twin Cities Amerika Serikat saja, tercatat sekitar 3,3 juta ton sampah dihasilkan setiap tahun, yang mana 2/3 dari sampah tersebut berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Dengan potensi pertumbuhan penduduk di IKN mencapai 1,7 juta jiwa pada tahun 2045, pertanyaan besar muncul: bagaimana pemerintah akan mengelola limbah yang dihasilkan? Jika kebijakan pengelolaan sampah tidak terstruktur dengan baik, dampak negatif terhadap lingkungan akan terasa dalam waktu singkat.

Tantangan Inflasi dan Ekonomi di Sistem Twin City Di negara-negara dengan sistem Twin City, inflasi juga menjadi perhatian utama. Sebagai contoh, Minneapolis-Saint Paul di Amerika Serikat baru-baru ini mengalami kenaikan indeks harga konsumen sebesar 3,5% dalam satu tahun, yang berdampak besar pada sektor bisnis lokal, terutama di sektor F&B (food and beverage). Jika IKN tidak siap secara infrastruktur industri dan ekonomi, maka inflasi akan berdampak langsung pada biaya hidup, UMKM, serta daya beli masyarakat.

Selain itu, adaptasi sistem perpajakan yang adil dan merata di dua kota juga menjadi tantangan tersendiri. Jika Jakarta dan IKN memiliki sistem pajak yang berbeda, akan muncul disparitas ekonomi yang mempengaruhi keadilan dan stabilitas sosial di antara kedua kota tersebut. Sistem Twin City yang tidak disusun dengan matang dapat menjadi beban yang justru meningkatkan beban ekonomi bagi rakyat di kedua kota.

Pilar Keberlanjutan Tantangan dan Risiko

Salah satu perhatian besar terkait keberlanjutan IKN adalah ketergantungan pada material konstruksi yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Menurut para ahli, proyek seperti IKN seharusnya mempertimbangkan industri bahan bangunan yang sustainable sejak awal. Namun, sejauh ini, perkembangan infrastruktur yang berfokus pada bahan ramah lingkungan masih minim.

Jika pemerintah serius dalam menjalankan proyek IKN, perhatian terhadap industri pendukung ini harus diutamakan untuk menekan biaya dan meningkatkan kelayakan lingkungan. Hal ini akan menjadi fondasi penting agar proyek IKN tidak hanya menarik dari segi ekonomi tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pemerintahan Baru dan Tantangan di Depan Mata Di masa transisi pemerintahan ini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada pelantikan kabinet dan kebijakan ekonomi, tetapi juga pada komitmen pemerintahan baru terhadap keberlanjutan proyek IKN. Tanpa perencanaan yang matang, “Twin City” bisa jadi hanya akan menjadi proyek mercusuar yang membutuhkan biaya tinggi tanpa manfaat jelas bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo perlu meninjau ulang setiap tahapan proyek, memastikan bahwa konsep Twin City ini benar-benar realistis dan membawa manfaat jangka panjang, bukan hanya sekadar janji.

Konsep Twin City antara Jakarta dan IKN tampak menarik dan inovatif, tetapi tanpa perencanaan yang cermat, ia berisiko menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Tantangan pendanaan, tata ruang, infrastruktur, dan lingkungan adalah PR besar yang perlu diatasi. Proyek IKN yang semula dimaksudkan sebagai langkah besar menuju modernisasi negara, berpotensi menjadi masalah kompleks yang perlu dipikirkan lebih dalam. Jika tidak, proyek ini berpotensi menambah beban bagi pemerintah dan rakyat, bukannya menjadi kebanggaan baru Indonesia.(c@kra)

Memahami Pidato Pelantikan Prabowo, Harapan atau Demagogi? Pesan Misterius di Balik Pidato Presiden Prabowo Subianto

Memahami Pidato Pelantikan Prabowo, Harapan atau Demagogi?

Hedi Batubara 21 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Setiap kali seorang pemimpin baru dilantik, terutama pada posisi tertinggi seperti presiden, rakyat menaruh harapan besar pada pidato pelantikan mereka. Pidato ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah cerminan visi yang ditawarkan pemimpin tersebut kepada bangsa.

Demikian pula ketika Prabowo dilantik sebagai presiden kemarin 20 Oktober 2022, pidatonya menjadi pusat perhatian, bukan hanya untuk mendengar apa yang ia sampaikan, tetapi juga untuk mencari tanda-tanda mengenai masa depan kepemimpinannya.

Apakah ia akan menjadi pemimpin yang mampu menjawab tantangan bangsa, atau justru akan mengulangi pola yang sama seperti pendahulunya?

Dalam pidato Prabowo, kita bisa menangkap harapan besar yang ia tanamkan kepada rakyat. Sebagai seorang yang dikenal memiliki latar belakang militer, semangat patriotisme sering kali menjadi tema sentral dari retorikanya. Prabowo kerap berbicara tentang cinta tanah air, tentang keberpihakan pada rakyat kecil, tentang masalah korupsi pada bangsa ini dan pentingnya kedaulatan bangsa.

Kata-kata seperti ini, bila diresapi, tentu menggugah dan memberikan secercah harapan di tengah berbagai problematika yang dihadapi bangsa. Namun, retorika, sebagaimana kita ketahui, belum tentu menjadi jaminan terhadap realisasi janji-janji politik.

Rakyat Indonesia sudah terlalu sering mendengar janji-janji manis dari para pemimpin sebelumnya. Sosok seperti Jokowi, misalnya, pada awal pemerintahannya sepuluh tahun lalu, juga datang dengan membawa angin segar harapan. Namun, sejarah kemudian mencatat bahwa banyak janji yang tak terpenuhi, dan justru proyek-proyek ambisius seperti Ibu Kota Negara (IKN) menjadi prioritas, sementara kebutuhan mendasar seperti pendidikan dan kesejahteraan rakyat sering kali terabaikan.

Lebih tragis lagi, baru-baru ini, pada 20 Oktober, bangsa ini disuguhkan dengan pemandangan di mana putra Jokowi dilantik melalui jalur nepotisme, sebuah tindakan yang dianggap mencederai prinsip demokrasi dan keadilan bagi bangsa besar ini seolah melempar kotoran di wajah bangsa ini.

Di tengah kekacauan seperti ini, harapan rakyat kepada Prabowo menjadi semakin besar. Banyak yang berharap bahwa Prabowo bukanlah sekadar demagog, sosok yang pandai mengobral janji tetapi tak mampu mewujudkannya. Rakyat ingin melihat tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Prabowo diharapkan mampu memahami penderitaan rakyat yang kini menanggung beban dari berbagai proyek mercusuar pemerintahan sebelumnya, proyek yang, meskipun ambisius, sering kali mengabaikan kebutuhan mendasar rakyat.

Salah satu tantangan terbesar bagi Prabowo adalah membuktikan bahwa ia benar-benar seorang patriot, seorang pemimpin yang berdiri bersama rakyat. Ini berarti ia harus mampu mendengarkan suara rakyat, mengutamakan kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta berani menolak segala bentuk kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit dan oligarky. Bila ia mampu melakukannya, maka ia akan dikenang sebagai pemimpin yang berhasil membawa perubahan nyata bagi bangsa ini.

Namun, bila Prabowo hanya mengulangi pola-pola sebelumnya, di mana janji-janji hanya menjadi sekadar hiasan pidato dan realitas rakyat tetap sama—penuh penderitaan dan ketidakadilan—maka ia tidak lebih dari seorang penipu, sosok yang memamerkan harapan palsu seperti yang pernah dilakukan Jokowi. Rakyat berharap Prabowo mampu melampaui harapan, membuktikan bahwa ia bukan bagian dari siklus politik yang korup, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.

Semoga Prabowo mampu membuktikan dirinya sebagai seorang patriot sejati, bukan seorang politisi yang hanya mengejar ambisi pribadi. Sejarah akan mencatat, dan rakyat akan menjadi saksi, apakah Prabowo benar-benar seorang pemimpin yang peduli pada rakyat atau hanya seorang demagog yang menjanjikan perubahan tanpa bukti nyata. Semoga ia memilih jalan yang benar, jalan di mana kepentingan bangsa dan rakyat menjadi prioritas utama.

Banyak Media Geram, Tampar Keras Jokowi Saat Lengser Keprabon di Senayan Antara Warna Jokowi dan Arah Baru di Berbagai Sektor

Banyak Media Geram, Tampar Keras Jokowi Saat Lengser Keprabon di Senayan

Hedi Batubara 21 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Tamparan keras dari banyak media hari ini terhadap Jokowi tidak main-main. Hal ini dibuktikan dari temuan banyaknya isi warta online termasuk media publik tik tok yang ternyata narasinya terkait Hasto Kristiyanto/ HK dalam sidang terbuka promosi doktor kajian strategik dan global di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024).

Hal warta tentang kajian ilmiah sang senior, orang nomor dua partai PDIP digambarkan oleh publik, sebuah peristiwa sejarah politik yang sulit untuk dilupakan oleh Sang Sekjen Partai, berupa aib yang dilemparkan kepada “mereka ‘dari anak haram’ yang sukses dibesarkan, lalu pergi dengan cara haram pula”.

Hal tamparan keras ini sebetulnya satire, maka bisa saja dikatakan pukulan keras dan telak, karena beredar pada saat Jokowo siap-siap meninggalkan Istana Merdeka dan Istana Bogor eks tempat hunian almarhum mantan Presiden Soekarno, yang dengan sombongnya Jokowi nyatakan, “tinggal di istana serasa zaman kolonial”, padahal istana IKN yang dibangunnya oleh banyak publik dideskripsikan mirip istana hantu”, dan entah bakal dilanjut atau bakal diisi para hantu benaran?

Pukulan keras dan telak tersebut beredar hari ini bagai sebuah hinaan yang amat sangat, karena berita pertanggungjawaban disertasi Hasto di hadapan guru besar booming berbarengan dengan pelepasan masa jabatan Jokowi yang berakhir saat ini, Ahad 20 Oktober 2024 di Gedung MPR di Senayan Jakarta Pusat.

Dan narasi ilmiah yang pahit bagi Jokowi dan keluarga, sebaliknya karya besar ilmiah dari Sekjen PDIP. Hasto Kristiyanto, kepada publik. Terkait sosok eks kader Patai PDIP yang nyatanya tidak hanya mencederai bangsa ini, juga khianati partai dan seluruh kader, dan tentunya inklud khianati Sang Sekjen PDIP.

Pastinya subtansial Informasi media sebuah peristiwa ilmiah mengikuti cerahnya geliat dunia akademisi dari sisi politik praktis yang disampaikan di sebuah perguruan tinggi dan sengaja (boleh) tuk diekspos sebagai tanda, “disertasi sah dibuat oleh diri Hasto sendiri, bukan oleh joki, atau nantinya dari sisi hukum sebagai bukti sah kelulusan disertasi dan dapat dipertahankan atau gelar bukan berasal dari ijasah palsu”.

Dan andai metode Hasto dianggap sekedar kritisi atau kekesalan ini tuduhan naif, selebihnya tentu hal yang tepat dan keren, karena kritik disampaikan melalui disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Politik, sehingga yang Hasto sampaikan sebuah sejarah keberlangsungan politik yang ilmiah dan Jasmerah bagi dirinya bagi partainya dan bagi semua anak bangsa saat ini dan kelak.

Dan sebuah hal faktor ketidakterimaan yang manusiawi dari Hasto namun “disampaikan dengan pola penerapan metodelogi atau teori akademik, sehingga ideal, karena Hasto memaparkan fakta dan data yang objektif selain hakekatnya sebagai “subjek individu korban”, dan tidak membangun dengan narasi kebencian serta fitnah yang didasarkan pada asumsi dan diksi atau spekulasi, melainkan objektif tidak subjektif dan hasilnya nyata produk ilmiah”

Namun pantaskah disertasi tersebut dari sisi moralitas, tentu patut dan pantas. Karena Jokowi khianat atau tidak, gagal atau berhasil, namun nyata-nyata dirinya merupakan bekas presiden 2 kali (dua periode), sehingga disertasi Hasto adalah realitas sejarah sosiologi politik, dan penting bagi publik, wujud klarifikasi sejarah politik yang justru tak dapat atau sulit disanggah, diantaranya meluruskan anggapan miring dari beberapa publik kaum intelektual, yang menjudge seolah “Jokowi berkhianat terhadap PDIP dan Megawati merupakan sandiwara politik”.

Maka jasmerah disertasi Hasto merupakan karya ilmiah dihantarkan tepat di rumah akademik, di uji oleh para guru besar di salah satu perguruan tinggi terkemuka. Materi disertasi ada sub atau bagian bukti historis attitude Jokowi selaku pemimpin yang tidak role model, sebaliknya amoral atau nir adab.

Publik nalar sehat, perlu mensuport dan apresiasi, “bravo Mas Hasto atas disertasinya,” terus bersama amati Jokowi, agar enemy bangsa dan negara tidak lagi menambah beban puluhan dustanya melalui pemerintahan baru, karena eks “sang anak haram partai” membutuhkan legalitas tambahan terus menerus” mencegah tuntutan hukum terhadap kelalaiannya dalam satu dekade kepemimpinannya dan inline dengan spanduk legitimasi buatan yang dipaksakan melalui kata ” terima kasih Pak Jokowi”.

Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

(Ikhtisar, apresiasi kepada Hasto)

Menyikapi Ruang Publik dan Potensi Impeachment

Hedi Batubara 18 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada Rabu, 16 Oktober 2024, dalam acara “Seruput Kopi” di Cokro TV, Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, menyampaikan pandangannya mengenai berbagai isu penting yang berkaitan dengan ruang publik, protes masyarakat, dan kemungkinan impeachment di Indonesia. Ia menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dan pengelolaan ruang publik yang baik, serta tantangan yang mungkin dihadapi oleh pemerintahan mendatang.

Jimly mengawali pernyataannya dengan menggarisbawahi pentingnya menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka. Ia mengkritik langkah-langkah yang dianggapnya menghalangi kebebasan berpendapat, yang justru bisa memicu ketegangan lebih lanjut di masyarakat. Menurutnya, apabila seminar dan forum diskusi dilarang, maka hal tersebut justru akan memicu protes yang lebih besar.

“Kalau dilarang, masyarakat akan semakin tertekan. Jadi, alih-alih menghalangi, lebih baik kita sediakan tempat untuk berdiskusi dan berdebat secara terorganisir, seperti yang dilakukan di Hyde Park, London,” ujarnya.

Ia mencatat bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru harus disertai dengan manajemen ruang publik yang baik untuk mencegah kerusuhan.

Jimly juga menyoroti pentingnya manajemen ruang publik yang tepat, terutama menjelang pemindahan pusat pemerintahan ke IKN. Ia menyatakan bahwa jika masyarakat merasa suaranya tidak didengar, mereka mungkin akan melampiaskan kekecewaannya dengan cara yang tidak produktif.

“Ini soal serius yang belum banyak dibicarakan. Kita harus mengantisipasi dampak pemindahan ini dan menyiapkan ruang untuk dialog yang konstruktif,” imbuhnya.

Ia merekomendasikan agar MPR dijadikan sebagai “gedung rakyat” tempat diskusi, sehingga protes bisa dilakukan di dalam gedung dan terorganisir, bukan di jalanan yang sering kali berujung pada kerusuhan.

Berlanjut ke topik impeachment, Jimly mencermati dinamika politik saat ini, terutama terkait isu yang mengaitkan Gibran Rakabuming Raka dengan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa gerakan yang mencoba memisahkan Gibran dari Jokowi dan Prabowo adalah langkah yang harus diwaspadai.

“Situasi ini akan sangat dinamis, dan bisa saja suara publik yang merupakan elit kelas menengah mempengaruhi keputusan-keputusan politik di parlemen,” kata Jimly.

Menurutnya, meskipun proses impeachment di Indonesia sulit, masyarakat harus menyadari bahwa ini merupakan bagian dari sistem demokrasi. Ia menegaskan bahwa untuk melakukan impeachment, diperlukan proses yang ketat dan tidak mudah, serta harus melalui Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu.

Pernyataan Jimly Asshiddiqie dalam acara “Seruput Kopi” di Cokro TV memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi Indonesia terkait kebebasan berpendapat dan manajemen ruang publik.

Di tengah dinamika politik yang terus berubah, penting bagi semua pihak untuk menyadari peran masing-masing dalam menjaga stabilitas negara dan menghormati proses demokrasi. Jimly mengingatkan bahwa ruang publik harus dikelola dengan baik agar suara masyarakat tetap terdengar dan terfasilitasi dengan tepat.

Dalam era yang penuh ketidakpastian ini, pendapat Jimly menjadi sorotan penting bagi masyarakat dan para pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan konstruktif.(c@kra)

IKN

Furnitur Kantor Wapres di IKN Rp33,3 Miliar, Uchok Sky: Masjid Negara Hanya Rp1,8 Miliar

Darurat Ibu Kota Negara

Salah Satu 9 Naga Mulai Ungkap Kepalsuan Setelah Mulyono Tidak Punya Jabatan

Penjajah Datang Lebih Sadis, Ganas, Kejam, dan Bengis

Sisyphus

Kunjungan Bersejarah, Rombongan Parlemen dari Negeri Jiran ke IKN

Twin City IKN-Jakarta, Solusi Cerdas atau Tantangan bagi Pemerintahan Baru?

Memahami Pidato Pelantikan Prabowo, Harapan atau Demagogi?

Banyak Media Geram, Tampar Keras Jokowi Saat Lengser Keprabon di Senayan

Menyikapi Ruang Publik dan Potensi Impeachment

Baca Juga Berita Ini

Tersandung Dugaan Penipuan Ijazah, Buni Yani Sentil Prabowo: Jangan Sebut Gibran Ksatria dan Negarawan

Prabowo Jadi Sorotan Dunia, The New York Times: Udara Buruk, Ekonomi Buruk, Suasana Hati Buruk

BNI Optimalkan Jaringan dan Layanan Digital Hadirkan Akses Keuangan Andal bagi Nasabah

Rustam Effendi Usulkan Jokowi dan Keluarganya Ditempatkan di Pulau Terpencil di Ujung Laut Bebas