Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis media sosial Buni Yani melontarkan kritik tajam kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pernyataannya yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki sikap ksatria dan negarawan.
Melalui akun X miliknya, Kamis (12/11/2026), Buni Yani secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap penilaian Prabowo tersebut. Ia meminta Presiden berani menyebut persoalan apa adanya, tanpa memberikan penilaian yang dianggapnya tidak sesuai dengan fakta dan kontroversi yang berkembang di masyarakat.
“Bapak Presiden @prabowo Yth, kami mengerti posisi Bapak. But you have to call a spade a spade. Kami tidak setuju Bapak menyebut Gibran mempunyai sikap ‘ksatria’ dan ‘negarawan’,” tulis Buni Yani.
Menurut Buni Yani, predikat ksatria dan negarawan tidak bisa diberikan begitu saja, terlebih ketika masih terdapat persoalan serius mengenai riwayat pendidikan Gibran yang menjadi perdebatan publik.
Ia bahkan menggunakan istilah keras dengan mengaitkan penilaian tersebut dengan dugaan penipuan ijazah. Namun, pernyataan itu merupakan tudingan Buni Yani dan bukan kesimpulan hukum yang telah terbukti.
“Kalau dia ksatria dan negarawan, tentu dia tidak akan melakukan kejahatan penipuan ijazah,” tegasnya.
Pernyataan Buni Yani tersebut menjadi kritik terbuka terhadap cara Prabowo menyikapi polemik pendidikan Gibran. Menurutnya, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden tidak otomatis menghapus persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Kritik Buni Yani muncul di tengah perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran.
Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dalam perkara sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 batal.
Dalam pertimbangannya, MA menyebut tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Putusan tersebut menjadi salah satu dasar menguatnya perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran ketika mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Sementara itu, pada Kamis (12/11/2026), Prabowo menyampaikan bahwa dirinya menerima dan menghormati keputusan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Prabowo justru memberikan apresiasi kepada Gibran.
“Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang ksatria, penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan,” kata Prabowo.
Pernyataan inilah yang kemudian mendapat respons keras dari Buni Yani.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pengunduran diri Gibran belum tentu mengakhiri polemik politik dan hukum yang selama ini menyertainya.
Perlu ditegaskan, putusan MA mengenai pembatalan surat penyetaraan pendidikan tidak dengan sendirinya merupakan putusan pidana yang menyatakan Gibran terbukti melakukan penipuan ijazah.
Namun, bagi Buni Yani, persoalan tersebut tidak seharusnya ditutup hanya dengan pemberian predikat ksatria dan negarawan.
