Presiden Prabowo Subianto
MoneyTalk.id,Jakarta – Proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai berjalan terlalu lambat mulai memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat. Aktivis media sosial Buni Yani mengingatkan, ketidakpuasan rakyat terhadap lambannya proses politik tersebut berpotensi semakin meluas apabila tidak segera mendapatkan kepastian.
Buni Yani menilai, polemik mengenai posisi Gibran seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, masyarakat mulai mempertanyakan mengapa proses untuk menurunkan seorang pejabat negara harus begitu panjang, sementara proses yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan juga dinilai bermasalah.
“Karena terlalu bertele-telenya proses pemakzulan Gibran ini, rakyat mulai tidak sabar. Bahkan ada yang mengatakan, naiknya saja dengan menukangi dan mempermainkan UU, kenapa kita harus pakai UU untuk menurunkannya?” kata Buni Yani di akun X, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, ungkapan tersebut merupakan gambaran kekecewaan sebagian masyarakat terhadap proses politik dan hukum yang sedang berlangsung.
Menurut Buni Yani, apabila kekecewaan itu terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, bukan tidak mungkin berkembang menjadi gelombang ketidakpuasan yang lebih luas.
“Ini ungkapan rasa kecewa yang bisa meluas. Kuncinya di Prabowo,” tegasnya.
Pernyataan Buni Yani tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat, menyusul perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan yang menjadi polemik dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma Gibran dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.
Kemudian, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Dua perkembangan hukum tersebut kemudian memunculkan desakan agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Desakan itu juga mulai masuk ke ranah parlemen. Ketua DPR Puan Maharani pada 10 November 2026 membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran.
Puan menyatakan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan membahas mekanisme dan tata cara pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut,” ujar Puan.
Situasi politik semakin menarik setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 10 November 2026. Dalam pertemuan sekitar 2,5 jam tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan kepada publik, belum ada kepastian bahwa Prabowo menerima pengunduran diri itu.
Prabowo justru menyarankan Gibran untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Gibran juga menyatakan akan menempuh langkah hukum lanjutan.
Perkembangan ini membuat posisi Prabowo menjadi perhatian publik. Sebagai Presiden sekaligus mitra politik Gibran dalam pemerintahan, sikap Prabowo dinilai akan berpengaruh terhadap arah penyelesaian polemik tersebut.
Di sisi lain, persoalan pemakzulan tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan kehendak Presiden maupun tekanan masyarakat.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui mekanisme konstitusional. DPR mengajukan pendapat kepada MK untuk diperiksa dan diputus. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan ke MPR sebagai lembaga yang mengambil keputusan akhir.
Dengan demikian, DPR, MK, dan MPR memiliki kewenangan masing-masing dalam proses tersebut.
Di tengah perkembangan itu, peringatan Buni Yani patut menjadi perhatian. Lambannya penyelesaian persoalan Gibran berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan penegakan konstitusi.
Pertanyaan besarnya kini bukan hanya apakah Gibran akan mundur atau menghadapi pemakzulan, melainkan bagaimana Presiden Prabowo mengambil sikap di tengah tuntutan publik, proses hukum, dan dinamika politik yang semakin memanas.
Sebab, semakin lama persoalan ini dibiarkan menggantung, semakin besar pula risiko kekecewaan masyarakat berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintahan.
