11 November 2026

pemakzulan Gibran

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 11 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai berjalan terlalu lambat mulai memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat. Aktivis media sosial Buni Yani mengingatkan, ketidakpuasan rakyat terhadap lambannya proses politik tersebut berpotensi semakin meluas apabila tidak segera mendapatkan kepastian.

Buni Yani menilai, polemik mengenai posisi Gibran seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, masyarakat mulai mempertanyakan mengapa proses untuk menurunkan seorang pejabat negara harus begitu panjang, sementara proses yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan juga dinilai bermasalah.

“Karena terlalu bertele-telenya proses pemakzulan Gibran ini, rakyat mulai tidak sabar. Bahkan ada yang mengatakan, naiknya saja dengan menukangi dan mempermainkan UU, kenapa kita harus pakai UU untuk menurunkannya?” kata Buni Yani di akun X, Rabu (11/11/2026).

Ia menegaskan, ungkapan tersebut merupakan gambaran kekecewaan sebagian masyarakat terhadap proses politik dan hukum yang sedang berlangsung.

Menurut Buni Yani, apabila kekecewaan itu terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, bukan tidak mungkin berkembang menjadi gelombang ketidakpuasan yang lebih luas.

“Ini ungkapan rasa kecewa yang bisa meluas. Kuncinya di Prabowo,” tegasnya.

Pernyataan Buni Yani tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat, menyusul perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan yang menjadi polemik dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma Gibran dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Kemudian, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.

Dua perkembangan hukum tersebut kemudian memunculkan desakan agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan jabatan Wakil Presiden.

Desakan itu juga mulai masuk ke ranah parlemen. Ketua DPR Puan Maharani pada 10 November 2026 membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran.

Puan menyatakan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan membahas mekanisme dan tata cara pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut,” ujar Puan.

Situasi politik semakin menarik setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 10 November 2026. Dalam pertemuan sekitar 2,5 jam tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan kepada publik, belum ada kepastian bahwa Prabowo menerima pengunduran diri itu.

Prabowo justru menyarankan Gibran untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Gibran juga menyatakan akan menempuh langkah hukum lanjutan.

Perkembangan ini membuat posisi Prabowo menjadi perhatian publik. Sebagai Presiden sekaligus mitra politik Gibran dalam pemerintahan, sikap Prabowo dinilai akan berpengaruh terhadap arah penyelesaian polemik tersebut.

Di sisi lain, persoalan pemakzulan tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan kehendak Presiden maupun tekanan masyarakat.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui mekanisme konstitusional. DPR mengajukan pendapat kepada MK untuk diperiksa dan diputus. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan ke MPR sebagai lembaga yang mengambil keputusan akhir.

Dengan demikian, DPR, MK, dan MPR memiliki kewenangan masing-masing dalam proses tersebut.

Di tengah perkembangan itu, peringatan Buni Yani patut menjadi perhatian. Lambannya penyelesaian persoalan Gibran berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan penegakan konstitusi.

Pertanyaan besarnya kini bukan hanya apakah Gibran akan mundur atau menghadapi pemakzulan, melainkan bagaimana Presiden Prabowo mengambil sikap di tengah tuntutan publik, proses hukum, dan dinamika politik yang semakin memanas.

Sebab, semakin lama persoalan ini dibiarkan menggantung, semakin besar pula risiko kekecewaan masyarakat berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintahan.

Guru Besar BRIN Dukung Pemakzulan Gibran Guru Besar BRIN Dukung Pemakzulan Gibran

Guru Besar BRIN Dukung Pemakzulan Gibran

Hedi Batubara 2 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendapat perhatian. Guru Besar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ikrar Nusa Bhakti, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap proses pemakzulan Gibran.

Ikrar menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan penelusuran serius, mulai dari persoalan ijazah, polemik akun media sosial Fufufafa, hingga penegakan hukum terhadap sejumlah anggota keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Terkait persoalan ijazah, Ikrar mempertanyakan alasan dokumen yang menjadi perdebatan publik tidak diperlihatkan secara terbuka.

“Mengapa tidak diperlihatkan? Kalau ijazah yang ditunjukkan kepada wartawan itu yang dimaksud, saya jamin ijazah itu palsu,” kata Ikrar di channel YouTube Forum Aktual, Senin (2/11/2026).

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Ikrar terhadap dokumen yang dipersoalkan. Keaslian ijazah tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak yang berwenang.

Selain persoalan ijazah, Ikrar juga menyinggung polemik akun media sosial Fufufafa. Menurutnya, meskipun Gibran tidak mengakui secara langsung kepemilikan akun tersebut, terdapat pernyataan Kaesang Pangarep yang ia tafsirkan sebagai pengakuan bahwa akun itu milik kakaknya.

Dalam pandangannya, polemik Fufufafa tidak bisa dilepaskan dari persoalan tanggung jawab pejabat publik. Ikrar menilai penjelasan mengenai kepemilikan akun tersebut perlu disampaikan secara terang agar tidak terus menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

Ikrar juga mengingatkan bahwa pemakzulan bukan tindakan yang berada di luar konstitusi. Ia menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Sementara Pasal 7B mengatur tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi hingga MPR.

Tidak hanya menyoroti Gibran, Ikrar juga mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap sejumlah persoalan yang menyeret anggota keluarga Jokowi.

Ia meminta Kejaksaan tidak hanya berkonsentrasi pada perkara korupsi yang melibatkan hakim atau praktik mafia peradilan. Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan keluarga Jokowi juga perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum.

“Bagaimana dengan keluarga Jokowi? Bagaimana dengan kasus Bobby dan kasus Kaesang?” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ikrar menghendaki penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan latar belakang, kedekatan politik, maupun hubungan kekeluargaan seseorang dengan kekuasaan.

Di akhir pernyataannya, Ikrar secara tegas menyampaikan dukungan terhadap wacana pemakzulan Gibran.

“Saya sangat setuju pemakzulan Gibran,” tegasnya.

Penggerebekan Ponpes Putri Sukoharjo, Beathor: Pengalihan Isu Pemakzulan Gibran Penggerebekan Ponpes Putri Sukoharjo, Beathor: Pengalihan Isu Pemakzulan Gibran

Penggerebekan Ponpes Putri Sukoharjo, Beathor: Pengalihan Isu Pemakzulan Gibran

Hedi Batubara 2 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Penggerebekan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur’an di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, menuai kritik. Kali ini, kritik datang dari politisi PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, yang mempertanyakan cara aparat kepolisian melakukan penggeledahan di lingkungan pendidikan khusus perempuan tersebut.

Beathor bahkan mengaitkan perhatian publik terhadap peristiwa itu dengan dinamika politik nasional, khususnya polemik mengenai kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah muncul putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

“Apa masalah di pondok putri pesantren itu? Kok polisi harus menyerbu pada waktu subuh dengan senjata laras panjang, mendobrak pintu dan berteriak dengan ganas?” kata Beathor, Senin (2/10/2026).

Ia mempertanyakan urgensi pengerahan aparat bersenjata dalam jumlah besar untuk melakukan penggeledahan di lingkungan pesantren putri.

“Ini pondok putri. Apa mereka mau berontak dengan senjata atau itu gudang narkoba? Kenapa tidak menunggu pagi? Kenapa harus satu batalion?” ujarnya.

Menurut Beathor, cara aparat melakukan penggeledahan tersebut perlu dipertanyakan, terutama karena lokasi yang didatangi merupakan tempat tinggal para santriwati yang sedang beristirahat.

Ia menilai penegakan hukum semestinya tetap memperhatikan kondisi psikologis, keamanan, privasi, dan martabat perempuan, terlebih apabila terdapat anak-anak di lingkungan pesantren.

Lebih jauh, Beathor melihat peristiwa penggerebekan pesantren tersebut telah menggeser perhatian masyarakat dari polemik politik mengenai Gibran.

“Yang jelas, kejadian di pondok putri itu telah mengalihkan isu dari pemakzulan Gibran ke pondok,” tegasnya.

Pernyataan Beathor ini muncul ketika perdebatan mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya.

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi salah satu dasar munculnya perdebatan baru mengenai aspek administratif persyaratan pendidikan Gibran. Namun, implikasi putusan tersebut terhadap kedudukan Wakil Presiden tetap harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional dan tidak otomatis menyebabkan pemberhentian dari jabatan.

Dalam Pasal 7A UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Sementara Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Karena itu, isu pemakzulan Gibran dan polemik penggeledahan pesantren merupakan dua persoalan berbeda. Namun, Beathor melihat perubahan perhatian publik terhadap kedua peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang patut dicermati.

Peristiwa di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an bukan hanya mendapatkan kritik dari kalangan politisi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyoroti prosedur penggeledahan yang berlangsung sekitar pukul 03.20 WIB.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun Komnas HAM, terdapat 12 santriwati berusia 10 hingga 16 tahun dan empat ustazah yang sedang tidur ketika aparat gabungan mendatangi lokasi.

Surat edaran Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin tertanggal 29 Oktober 2026 menyebutkan puluhan aparat bersenjata laras panjang diduga mendobrak pintu pesantren. Aparat juga dilaporkan melakukan tindakan intimidatif terhadap penghuni pondok.

Sebanyak 15 orang penghuni pesantren, termasuk dua balita berusia tiga dan lima tahun, disebut sempat dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Mereka kemudian dipulangkan karena tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara pidana yang disangkakan.

Komnas HAM menilai penggeledahan terhadap santriwati yang sedang tidur pada dini hari perlu dievaluasi dari sisi proporsionalitas, perlindungan anak, dan sensitivitas gender.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah meminta Polda Jawa Tengah mengevaluasi prosedur operasi serta memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap dilindungi.

Komnas HAM juga meminta Propam Polri dan Kompolnas memberikan perhatian terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam peristiwa tersebut.

Di sisi lain, Polri menyatakan akan mendalami berbagai keluhan masyarakat terkait penggeledahan tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan empati kepada para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar pesantren yang terdampak.

Menurut keterangan Polri, penggeledahan merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada 12 September 2026.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan melakukan pencarian terhadap seseorang berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara.

Polri menyebutkan keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk pemeriksaan oleh Propam.

Polda Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa Polwan telah dilibatkan dalam kegiatan di lokasi yang dihuni santriwati, disertai pendampingan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.

Selain itu, sejumlah barang yang dibawa dari lokasi telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum pada 31 Oktober 2026. Barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara akan ditangani sesuai ketentuan.

Dua Persoalan, Sama-Sama Menuntut Transparansi

Kritik Beathor Suryadi memperlihatkan bagaimana penggerebekan pesantren telah berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas, bukan hanya mengenai penyidikan perkara pidana, tetapi juga mengenai cara negara menggunakan kewenangan aparatnya.

Di sisi lain, polemik putusan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran tetap menjadi persoalan politik dan konstitusional yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri.

Dua peristiwa tersebut tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang telah terbukti. Pernyataan Beathor mengenai pengalihan isu merupakan penilaian politiknya, bukan fakta yang telah dibuktikan.

Namun, pertanyaan mengenai prosedur penggeledahan pesantren tetap membutuhkan jawaban terbuka dari kepolisian. Begitu pula konsekuensi hukum putusan MA terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran harus dijelaskan berdasarkan hukum yang berlaku.

Publik pada akhirnya membutuhkan transparansi. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi penggunaan kewenangan aparat juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula persoalan konstitusional tidak boleh berhenti hanya karena perhatian masyarakat sedang tertuju pada peristiwa lain.

Pengamat: DPR Tak Akan Berani Makzulkan Gibran, Banyak Fraksi Tersandera Masalah Hukum Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto

Pengamat: DPR Tak Akan Berani Makzulkan Gibran, Banyak Fraksi Tersandera Masalah Hukum

Hedi Batubara 11 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki arena politik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau diploma luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisi sebagai Wakil Presiden.

Situasi tersebut memunculkan kembali wacana pemakzulan Gibran melalui DPR dan MPR. Sejumlah pihak bahkan telah menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke DPR.

Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai jalan menuju pemakzulan Gibran tidak akan mudah. Menurut dia, DPR tidak akan berani mengambil langkah tersebut karena hampir semua fraksi memiliki persoalan masing-masing yang berpotensi menjadi tekanan politik.

“DPR gak akan berani memakzulkan Gibran karena hampir semua fraksi tersandera oleh berbagai masalah hukum, termasuk ijazah gaib dan bisnis ilegal,” ujar Gigin di akun X (Twitter), Kamis (8/10/2026).

Menurut Gigin, persoalan tersebut membuat dinamika pemakzulan tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran atau persoalan administratif yang dikaitkan dengan Gibran, tetapi juga menyentuh kepentingan politik para anggota parlemen.

Ia menilai konfigurasi politik di DPR menjadi faktor penting dalam menentukan apakah wacana pemakzulan tersebut dapat bergerak dari tekanan publik menjadi proses politik formal.

Pernyataan Gigin muncul di tengah sikap DPR yang hingga kini cenderung berhati-hati menyikapi putusan MK. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan DPR menghormati putusan MK dan mengakui bahwa pihaknya belum mempelajari pertimbangan putusan secara mendalam.

Di sisi lain, kuasa hukum para pemohon perkara PHPU terkait syarat pendidikan Gibran telah menyatakan akan bergerak ke DPR untuk mendorong proses politik terkait posisi Gibran.

Putusan MK sendiri mencatat bahwa dalam persidangan tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri sebagai bukti menamatkan pendidikan yang setara SMA. MK menyebut dokumen seperti certificate of attendance dan academic records yang digunakan dalam proses penyetaraan tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Meski demikian, MK tidak memutuskan pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden. Mahkamah menilai permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU tersebut.

Jalih Pitoeng Apresiasi Keberanian Anggota DPR NasDem Usulkan Pemakzulan Gibran IMG-20261008-WA0133

Jalih Pitoeng Apresiasi Keberanian Anggota DPR NasDem Usulkan Pemakzulan Gibran

Hedi Batubara 9 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Usulan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan salah satu anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Tonny Tesar mendapat apresiasi dari Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng.

Jalih Pitoeng yang hadir langsung dalam persidangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran menilai langkah anggota DPR tersebut sebagai keberanian politik yang patut diapresiasi.

“Kami salut dan bangga atas respons positif yang dilakukan oleh Anggota DPR dari Partai NasDem Tonny Tesar,” ujar Jalih Pitoeng, Kamis (8/10/2026).

Menurut Jalih, sikap tersebut dapat menjadi catatan penting dalam perjalanan parlemen Indonesia, khususnya setelah era Reformasi dan perubahan konstitusi melalui amandemen UUD 1945.

“Dan ini merupakan salah satu torehan sejarah dalam parlemen bangsa kita. Terutama pasca Reformasi dan Amandemen,” katanya.

Jalih menilai, keberanian anggota DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah sangat dibutuhkan agar lembaga legislatif benar-benar menjadi representasi rakyat.

“Jika semua anggota wakil rakyat seperti beliau, maka kami aktivis, rakyat dan mahasiswa tidak perlu turun aksi unjuk rasa hingga berjilid-jilid karena peran dan fungsi DPR aktif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” tegas Jalih.

Jalih mengkritik kinerja DPR yang menurutnya selama ini belum maksimal menjalankan fungsi kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Ia bahkan menyebut DPR lebih sering menjadi lembaga “katrol” daripada lembaga kontrol.

“DPR selama ini lebih menjadi lembaga katrol bukan lembaga kontrol atas berbagai kebijakan pemerintah. Sehingga rakyat nyaris frustrasi dan merasa tidak memiliki wakil rakyat yang seharusnya mengemban amanat dan aspirasi rakyat,” ujar Jalih.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mempertanyakan keberadaan wakil rakyat ketika terjadi persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

“Kita kan tahu dan merasakan selama ini seakan tidak punya wakil rakyat di DPR,” katanya.

Jalih kemudian menyinggung berbagai aksi mahasiswa yang berlangsung dalam sejumlah momentum politik dan legislasi nasional.

“Bagaimana adik-adik kita mahasiswa unjuk rasa hingga berdarah-darah menolak RUU Omnibus Law. Tapi apa yang dilakukan oleh para anggota wakil rakyat justru diketuk tengah malam buta,” sesalnya.

Atas dasar itu, FORMASI berharap langkah anggota DPR Fraksi NasDem tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan politik, tetapi menjadi momentum bagi anggota DPR lainnya untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya.

Jalih meminta para anggota DPR yang memiliki pandangan serupa ikut mendorong proses pemberhentian Wakil Presiden Gibran melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

“Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi sekaligus berharap agar semua anggota DPR yang menjadi wakil rakyat melakukan usulan pemakzulan terhadap Gibran tanpa kami rakyat harus turun berjuta-juta untuk mendesak MPR untuk memakzulkannya,” pungkas Jalih Pitoeng.

Pengamat: Tahun Ketiga Pemerintahan Prabowo Bisa Jadi Momentum “Bersih-bersih” Kabinet dan Konsolidasi Kekuasaan Kunjungan Diplomatik dan Penunjukan Plt, Stabilitas Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pengamat: Tahun Ketiga Pemerintahan Prabowo Bisa Jadi Momentum “Bersih-bersih” Kabinet dan Konsolidasi Kekuasaan

Hedi Batubara 26 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR menjadi sinyal penting arah politik nasional menjelang memasuki tahun ketiga pemerintahan. Menurutnya, terdapat pesan strategis mengenai agenda besar negara yang membutuhkan konsolidasi kekuasaan lebih kuat, termasuk kemungkinan reshuffle kabinet secara besar-besaran.

Amir Hamzah mengatakan, sejumlah program strategis yang disampaikan Prabowo membutuhkan perangkat pemerintahan yang solid, loyal, dan bebas dari kepentingan lama yang dinilai masih membayangi pemerintahan saat ini.

“Saya menyimak narasi Prabowo dalam sidang paripurna DPR. Ada beberapa progres strategis dan agenda besar yang ingin dijalankan pada tahun ketiga pemerintahannya. Tetapi untuk menjalankan agenda besar itu tentu ada tantangan yang tidak kecil,” ujar Amir Hamzah, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, peluang terjadinya konsolidasi politik dan kabinet sangat terbuka pada September mendatang. Momentum tersebut dinilai penting bagi Prabowo untuk memperkuat arah pemerintahannya sendiri sekaligus mengurangi pengaruh politik yang dianggap berasal dari rezim sebelumnya.

“Peluang konsolidasi Kabinet Merah Putih pada bulan September sangat besar. Untuk melaksanakan agenda besar negara, reshuffle kabinet bisa berlangsung drastis dan dramatis. Tahun ketiga pemerintahan adalah momentum membersihkan sisa-sisa rezim lama,” katanya.

Amir menilai, Presiden Prabowo kemungkinan akan menempatkan loyalitas, efektivitas kerja, dan agenda pemberantasan korupsi sebagai parameter utama dalam evaluasi kabinet. Ia menyebut publik mulai menunggu langkah nyata pemerintah dalam melakukan pembenahan internal birokrasi dan penegakan hukum.

“Prabowo membutuhkan kabinet yang benar-benar bekerja untuk agenda nasional, bukan kabinet yang masih berada dalam pengaruh kekuatan lama. Kabinet Merah Putih harus bebas dari kepentingan rezim lama agar arah pemerintahannya jelas,” tegasnya.

Dalam pandangannya, isu pemberantasan korupsi juga akan menjadi bagian penting dalam konsolidasi kekuasaan tersebut. Amir bahkan menyebut kemungkinan penggunaan instrumen pengawasan negara untuk memonitor praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai sektor.

“Presiden bisa memanfaatkan seluruh radar negara untuk memonitor bunker-bunker koruptor. Ini menyangkut pembersihan birokrasi, penguatan institusi, dan keberanian menghadapi mafia kekuasaan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung adanya oknum-oknum tertentu yang menurutnya perlu ditangani secara serius melalui instrumen penegakan disiplin dan hukum, baik di lingkungan sipil maupun aparat.

“Ada oknum hijau dan oknum coklat yang perlu diawasi. Jaksa militer, Polisi Militer, sampai Propam Polri perlu diaktifkan secara maksimal. Semua tergantung keberanian reformasi di tubuh Polri dan penegakan hukum yang konsisten,” katanya.

Menurut Amir, tantangan terbesar pemerintahan Prabowo ke depan bukan hanya soal ekonomi dan geopolitik global, melainkan juga stabilitas politik domestik. Salah satu isu yang diprediksi terus menjadi tekanan politik adalah tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan desakan proses hukum terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai, isu tersebut tidak bisa diabaikan karena terus berkembang di ruang publik dan menjadi bagian dari dinamika politik nasional menjelang konsolidasi kekuasaan baru.

“Tuntutan pemakzulan Gibran dan tuntutan hukum terhadap Jokowi menjadi tantangan serius. Prabowo harus merespons secara hati-hati berbagai spekulasi terkait perjanjian politik ataupun perjanjian rahasia dengan Jokowi,” ujarnya.

Meski demikian, Amir menegaskan bahwa langkah terkait pemakzulan wakil presiden tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena membutuhkan konsensus politik besar di parlemen dan koalisi pemerintahan.

“Pemakzulan Gibran perlu konsensus koalisi agar tidak memunculkan goncangan politik nasional. Stabilitas tetap harus dijaga. Setelah Gibran jatuh harus ada konsensus koalisi untuk pengganti Gibran,” katanya.

Ia menilai Prabowo berada dalam posisi yang sangat menentukan karena harus menjaga keseimbangan antara agenda perubahan dengan stabilitas pemerintahan. Jika terlalu lambat melakukan konsolidasi, menurutnya, pemerintah bisa terus dibayangi konflik kepentingan.

“Prabowo menghadapi tantangan besar antara kebutuhan membersihkan birokrasi dan menjaga stabilitas nasional. Tetapi publik melihat ada harapan untuk membangun pemerintahan yang bebas manipulasi, bebas korupsi, dan memiliki birokrasi, polisi, serta militer yang kuat,” pungkas Amir Hamzah.

Sara Duterte Dimakzulkan, Andrianto Andi: Bisa Jadi Inspirasi Pemakzulan Gibran Mantan Sekjen Aktivis Pro-Demokrasi (ProDem) Andrianto Andi

Sara Duterte Dimakzulkan, Andrianto Andi: Bisa Jadi Inspirasi Pemakzulan Gibran

Hedi Batubara 15 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pegiat sosial politik sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andi, menilai proses pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dapat menjadi inspirasi bagi upaya pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Indonesia.

Dalam pernyataannya pada Jum’at 15/5/2026 Andrianto menyoroti dinamika politik di Filipina yang tengah memanas antara Presiden Bongbong Marcos dan Sara Duterte. Menurutnya, konflik politik di negara tersebut menarik dicermati karena berujung pada proses pemakzulan di parlemen.

“Pada hari ini ada berita dari Filipina bahwa telah terjadi upaya pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte, yang merupakan anak dari mantan Presiden sebelumnya yaitu Rodrigo Duterte yang saat ini sedang diadili di Mahkamah Internasional di Den Haag. Perkembangan ini menarik dan bisa dijadikan inspirasi,” ujar Andrianto.

Ia menjelaskan, Sara Duterte dan Bongbong Marcos berasal dari dua dinasti politik besar di Filipina yang selama ini dikenal memiliki pengaruh kuat. Namun dalam perjalanan pemerintahan, hubungan politik keduanya disebut kerap mengalami ketegangan dan perbedaan pandangan secara terbuka.

Menurut Andrianto, kasus di Filipina memiliki kemiripan tertentu dengan kondisi politik Indonesia saat ini, khususnya terkait polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

“Kasus Sarah Duterte ini mengejutkan kita semua jika kita kaitkan dengan kondisi di tanah air kita. Sekarang ini banyak isu tentang Wapres Gibran yang dalam tanda petik sangat mencederai kondisi demokrasi yang konstitusional Indonesia,” katanya.

Ia menyoroti dua hal yang menurutnya menjadi persoalan utama, yakni perubahan syarat usia calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi serta polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Andrianto menyebut, berdasarkan dokumen persyaratan yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum, Gibran disebut hanya melampirkan surat penyetaraan ijazah setara SMA yang diterbitkan Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.

“Padahal UU menyebutkan secara tegas calon harus menunjukkan ijazah SMA atau yang sederajat. Itu yang tidak ada pada persyaratan Gibran,” ujarnya.

Mantan Sekjen Aktivis Pro-Demokrasi (ProDem) itu menilai DPR dan partai-partai politik pendukung pemerintahan perlu melakukan evaluasi atas proses politik yang terjadi menjelang Pilpres lalu.

Ia juga berharap partai-partai seperti Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional dapat melakukan koreksi terhadap dinamika politik yang berkembang.

“Upaya pemakzulan Gibran itu lebih bagus untuk menjadikan konstitusi tetap berwibawa dan demokrasi berjalan di jalur yang benar. Ke depan diharapkan tidak ada lagi upaya pengkhianatan terhadap konstitusi demi ambisi pribadi, siapapun dia,” kata Andrianto.

Meski demikian, hingga kini belum ada proses resmi pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI. Pemerintah maupun pihak terkait juga belum memberikan tanggapan atas pernyataan Andrianto tersebut.

Reshuffle Kabinet Prabowo Dinilai Tunjukkan Kemandirian Politik, Isu Pemakzulan Gibran Menguat 1753537788795

Reshuffle Kabinet Prabowo Dinilai Tunjukkan Kemandirian Politik, Isu Pemakzulan Gibran Menguat

Hedi Batubara 13 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat sosial politik Sholihin MS menilai langkah Presiden Prabowo Subianto merombak kabinetnya dengan memberhentikan lima menteri, sebagian besar dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo, merupakan sinyal tegas bahwa Prabowo tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pendahulunya.

Menteri-menteri yang dicopot antara lain Sri Mulyani, Budi Arie, Budi Gunawan, Dito Ario Tedjo, dan Abdul Karding. “Langkah ini berani dan penuh risiko, mengingat Jokowi selama ini dianggap sebagai king master sekaligus designer pemerintahan,” kata Sholihin, Sabtu (13/9/2025).

Sholihin menilai, beberapa hal menonjol dari reshuffle ini:

-Prabowo Tidak Sepenuhnya Diatur Jokowi. Ia mencontohkan pembatalan keputusan pengalihan empat pulau Aceh ke Sumatra Utara, hingga pemberian abolisi dan amnesti dalam kasus politik tertentu, sebagai tanda kemandirian Presiden.

-Strategi Merangkul Jokowi. Menurut Sholihin, Prabowo mungkin sengaja tampil sebagai “Jokower 100%” untuk melunakkan sikap Jokowi.

-Urutan Reshuffle Bertahap. Figur-figur kuat seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian, Bahlil Lahadalia, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum tersentuh, yang diduga bagian dari strategi politik bertahap.

-Isu Pemakzulan Gibran. Sholihin menyinggung rumor pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski langkah itu memerlukan dukungan DPR.

-Posisi Kapolri. Kapolri Listyo Sigit masih dipertahankan, yang disebut Sholihin terkait kepentingan politik dan keamanan.

-Tekanan Hukum Terhadap Jokowi. Ia juga menyebut desakan sejumlah pihak agar pemerintahan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum di era Jokowi, meski langkah ini dinilai penuh tantangan.

Analis menilai langkah Prabowo memperkuat posisinya lewat konsolidasi politik sambil menjaga stabilitas nasional. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait pernyataan Sholihin tersebut.

Prabowo Simpan Kartu As: Pemakzulan Gibran Bisa Jadi Tekanan untuk Jokowi 1756028022634

Prabowo Simpan Kartu As: Pemakzulan Gibran Bisa Jadi Tekanan untuk Jokowi

Hedi Batubara 24 Agustus 2025

MoneyTalk,Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat. Namun, pengamat politik Ray Rangkuti menilai isu ini bukan sekadar wacana kosong, melainkan kartu as politik yang sengaja disimpan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan atau mengendalikan posisi politik Joko Widodo.

Dalam diskusi di Forum Keadilan TV (24/08), Ray menyebut sikap Gerindra tampak ambigu. Mereka tidak terang-terangan menolak, tapi juga tidak mendorong. “Gerindra tidak menutup, tapi juga tidak membuka. Artinya, isu ini tetap hidup. Bisa jadi kapan saja kartu ini dimainkan,” ujar Ray.

Ray menegaskan, isu pemakzulan terhadap Gibran bukan untuk benar-benar dijalankan, melainkan sebagai instrumen negosiasi. “Saya tidak yakin pemakzulan itu serius. Lebih tepatnya, ini dijadikan senjata tekan. Kalau hubungan Jokowi Prabowo berjalan mulus, kartu itu disimpan. Tapi kalau ada gesekan, bisa langsung dibuka,” tegasnya.

Ia mencontohkan kasus Bank Century di era Presiden SBY. Walaupun tidak pernah tuntas, isu itu dipelihara DPR sebagai alat tekan politik. “Skema yang sama bisa dipakai terhadap Gibran. Cukup sekali dipanggil DPR lewat pansus, wibawa Gibran sudah terguncang,” kata Ray.

Menurut Ray, posisi ini menempatkan Jokowi dalam situasi sulit. Selama Gibran jadi “titik lemah” di pemerintahan, Jokowi tidak bisa leluasa. “Prabowo justru diuntungkan. Dengan kartu pemakzulan di tangan, ia bisa menjaga Jokowi agar tetap berada dalam garisnya,” ucapnya.

Meski Golkar sempat menyatakan penolakan di rapat paripurna, Ray melihat itu bukan jaminan isu ini mati. “Partai lain bisa berpikir berbeda. Justru semakin lama isu ini digantung, semakin besar nilainya untuk dijadikan tawar-menawar politik,” tambahnya.

Ray mengingatkan Prabowo agar berhati-hati. Politik hari ini tidak lagi berjalan bertahap. “Isu bisa langsung meloncat dari DPR ke jalanan. Kalau tidak ada oposisi formal, ledakan politik bisa meledak di luar sistem,” jelasnya.

Ia menekankan, demokrasi akan semakin rapuh jika semua kekuatan politik hanya sibuk berebut kursi kekuasaan. Tanpa oposisi, kata Ray, laporan-laporan yang masuk ke presiden hanya berisi cerita indah yang tidak sesuai realita. “Semua terlihat besar di atas, tapi rapuh di dalam. Itu berbahaya,” tandasnya.

Bagi Ray, kunci menjaga keseimbangan demokrasi ada pada keberanian partai politik terutama PDIP untuk mengambil sikap oposisi. “Kalau semua larut dalam kekuasaan, demokrasi kehilangan pengawas. Justru oposisi yang akan menyelamatkan bangsa dari jebakan politik ‘asal bapak senang’,” pungkasnya.

Siapa Itu Pemilik Partai Biru ? Yang Anaknya Ingin Jadi Wapres, Yang Dorong Ijasah Palsu, Dan Pemakzulan Gibran ?  1753595446617

Siapa Itu Pemilik Partai Biru ? Yang Anaknya Ingin Jadi Wapres, Yang Dorong Ijasah Palsu, Dan Pemakzulan Gibran ? 

Hedi Batubara 27 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang isu yang menyerang mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendapat sorotan tajam. Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menyampaikan pernyataan keras yang menyebut bahwa rentetan isu pemalsuan ijazah Presiden Jokowi dan wacana pemakzulan Gibran bukan muncul secara alami dari masyarakat, melainkan didalangi oleh kepentingan politik terselubung dari salah satu partai besar yang ia sebut sebagai “Partai Biru.”

Ia menuding bahwa Partai Biru memiliki motif politik yang kuat: mendorong anak ketua umumnya agar dapat menduduki posisi calon wakil presiden dalam kontestasi Pemilu 2029 mendatang.

“Kami punya cukup bukti dan indikasi bahwa penyebaran isu ijazah palsu dan dorongan pemakzulan Mas Gibran digerakkan secara sistematis oleh Partai Biru. Tujuannya adalah menjatuhkan kredibilitas Jokowi dan Wapres yang sah, agar jalan menuju petinggi Partai Biru menjadi wapres,” ujar Suhandono, Ahad (27/7/2025)

Menurut Suhandono, ada tiga sinyal kuat yang menunjukkan keterlibatan Partai Biru dalam manuver ini:

-Intensitas Serangan di Media Sosial Terstruktur

LCJ menemukan pola penyebaran narasi negatif yang konsisten dan masif, dimulai dari akun-akun media sosial afiliasi dengan influencer politik yang dekat dengan Partai Biru. Narasi tersebut mencakup soal keabsahan ijazah Jokowi serta dorongan agar DPR mengajukan hak angket untuk pemakzulan Gibran.

-Manuver Fraksi di DPR dan Seruan Hak Angket

Suhandono menyebut bahwa upaya mendorong hak angket terhadap Gibran tidak lepas dari orkestrasi elite partai. “Mereka tahu tidak punya cukup bukti hukum, tapi yang dicari bukan hasil, melainkan efek politik. Gibran diganggu terus agar citranya rusak,” katanya.

-Pencitraan Sistematis

LCJ menilai ada upaya menaikkan elektabilitas anak elite Partai Biru dengan menyajikan sosoknya sebagai figur muda, bersih, dan alternatif dari “dinasti politik Jokowi”. Panggung-panggung media dan pencitraan intensif yang terkesan ‘terlalu dini’ menurut Suhandono menjadi petunjuk ambisi tertentu.

Suhandono tidak menampik bahwa dalam demokrasi, siapa pun bisa maju dan bertarung secara sehat. Namun ia mengecam keras jika kontestasi itu diawali dengan cara menjatuhkan pesaing dengan propaganda dan isu-isu yang tidak berdasar hukum.

“Kalau Presiden Jokowi disebut ijazahnya palsu, padahal sudah jelas diverifikasi oleh UGM, itu pembusukan karakter. Kalau Mas Gibran diminta dimakzulkan hanya karena tafsir politis atas putusan MK, itu bukan kritik, tapi kudeta konstitusi terselubung,” ujarnya.

Suhandono pun mengingatkan bahwa publik Indonesia saat ini sudah semakin cerdas dalam memilah mana kritik murni dan mana agenda tersembunyi. Ia meminta seluruh komponen masyarakat sipil untuk tidak terjebak pada narasi yang dibungkus “perjuangan moral”, padahal sarat dengan kepentingan politik segelintir elite.

Suhandono Baskoro menutup pernyataan dengan pesan tegas: “Kami, Laskar Cinta Jokowi, bukan sekadar relawan fanatik. Kami relawan demokrasi. Kalau ada yang ingin bersaing, bersaing lah secara sehat. Jangan bangun istana politik dengan cara meruntuhkan rumah orang lain.”

Baca Juga Berita Ini

Mahkamah Agung

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Hedi Batubara 11 November 2026
Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 11 November 2026