18 November 2026

Mahkamah Agung (MA)

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul pidato perpisahannya yang menegaskan bahwa pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.

Guntur menilai pernyataan Gibran yang berulang kali menegaskan bahwa pengunduran dirinya bukan karena ijazah justru memperlihatkan sikap penyangkalan atau denial terhadap persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik.

“Mas Gibran, sudahlah jangan denial. Mundur bukan karena ijazah,” sindir Guntur Romli melalui pernyataannya, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Guntur, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden semestinya menjadi momentum bagi Gibran untuk menyampaikan kejujuran kepada masyarakat. Namun, ia menyayangkan pidato perpisahan tersebut justru diwarnai pengulangan pernyataan bahwa keputusan mundur tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.

“Mundur dari kursi wakil presiden seharusnya jadi momen kejujuran. Sayangnya, pidato perpisahan Mas Gibran malah diisi kalimat yang diulang-ulang seperti mantra: ‘tidak berkaitan dengan ijazah, sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah’. Makin sering diulang, makin jelas bagi publik bahwa ini bukan penjelasan. Ini denial,” kata Guntur.

Ia kemudian mengaitkan pernyataannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi sorotan dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.

Guntur menyebut, dalam pertimbangan putusan pada Oktober lalu, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.

Sementara itu, melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan yang sebelumnya digunakan Gibran dalam proses pencalonan sebagai wakil presiden.

Bagi Guntur, dua putusan lembaga peradilan tersebut menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan ketika Gibran berbicara mengenai polemik ijazah.

“Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sampai pada satu kesimpulan yang sama,” ujarnya.

Pertanyakan Klaim Dokumen Sudah Diserahkan ke Pengadilan

Guntur juga mempertanyakan pernyataan Gibran yang mengklaim seluruh dokumen pendidikannya telah diserahkan kepada pengadilan.

Ia mempertanyakan pengadilan mana yang dimaksud Gibran, terlebih pada hari yang sama dengan pidato perpisahan tersebut, PTUN Jakarta menyatakan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan gugur setelah Kemendikdasmen mencabut surat tersebut sebagai tindak lanjut putusan MA.

“Mas Gibran bilang seluruh dokumennya sudah diserahkan ke pengadilan. Pengadilan yang mana?” kata Guntur.

Ia kemudian melontarkan pertanyaan retoris mengenai keberadaan dokumen yang diklaim telah diserahkan tersebut.

“Jadi berkas itu diserahkan ke mana? Ke perkara yang sudah ditutup? Ke ruang pengadilan yang pintunya sudah ditutup?” sindirnya.

Guntur juga menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menurutnya menyebut perkara tersebut telah final.

Lebih jauh, Guntur menilai rangkaian peristiwa pengunduran diri Gibran yang berdekatan dengan polemik putusan MA akan terus memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, sulit bagi publik untuk memisahkan keputusan pengunduran diri tersebut dari kontroversi dokumen pendidikan yang selama ini menjadi perdebatan.

“Rakyat tidak bodoh. Mundur tak lama setelah MA membatalkan suket, lalu bersikeras ‘bukan karena ijazah’, adalah logika yang tak bisa dipertahankan,” tegasnya.

Guntur mengingatkan bahwa seorang pejabat publik seharusnya tidak hanya memikirkan bagaimana mengakhiri masa jabatannya, tetapi juga bagaimana mempertanggungjawabkan seluruh persoalan yang menyertainya.

Ia pun meminta Gibran menjadikan kejujuran sebagai sikap terakhir yang ditinggalkan kepada masyarakat.

“Kalau ingin dikenang sebagai negarawan, mulailah dari hal paling sederhana, yaitu mengakui kenyataan.”

“Sudahlah, Mas Gibran. Jangan denial. Kejujuran adalah warisan terakhir yang masih bisa Anda tinggalkan,” pungkas Guntur Romli.

Pernyataan tersebut kembali membuka ruang perdebatan politik mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran, putusan lembaga peradilan, serta alasan di balik pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, menilai Presiden Prabowo Subianto kini berada pada titik krusial dalam perjalanan pemerintahannya. Ia melihat sejumlah dinamika politik nasional belakangan ini menunjukkan bahwa Prabowo masih memegang kendali kekuasaan dan mulai mengambil langkah tegas terhadap berbagai persoalan di lingkaran pemerintahan.

Dalam pernyataan bertajuk “Presiden Prabowo, You are at the Point of No Return (Tidak Ada Titik Kembali)”, Din Syamsuddin menyebut posisi Prabowo saat ini menyerupai seorang panglima pasukan khusus, baik Kopassus maupun Kostrad.

Menurut Din, mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden serta penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anak buahnya merupakan bagian dari langkah mendahului atau preemptive action yang dilakukan Presiden.

“Mundurnya Gibran Rakabuming dari kursi Wakil Presiden yang tidak dapat dilepas dari ‘restunya’ dan ditangkapnya Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anak buahnya adalah buah preemptive action (aksi mendahului), merupakan sikap decisive dan determinan yang dilakukannya,” ujar Din kepada wartawan, Jum’at 13/11/2026.

Ia mengakui sebelumnya termasuk pihak yang skeptis dan pesimistis terhadap kemampuan Prabowo menyelesaikan mandat kepresidenannya hingga 2029.

Keraguan tersebut, kata Din, berkaitan dengan proses pembusukan politik (political decaying) dari dalam pemerintahan. Ia menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KopDes) yang menurutnya kerap menimbulkan malapraktik.

Selain itu, Din juga mengkritik buruknya komunikasi politik dengan kalangan elite, kebijakan luar negeri yang dinilainya bertentangan dengan aspirasi mayoritas umat Islam, serta dugaan kasus penyadapan yang melibatkan pihak di lingkungan pemerintahan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum.

Din turut menilai dua tahun pemerintahan Prabowo mengalami defisit dalam pelaksanaan kebijakan. Sebab, menurut dia, banyak gagasan pemerintah berhenti pada tataran pernyataan dan tidak berlanjut menjadi tindakan nyata.

“Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo mengalami defisit, karena banyak yang berhenti pada kata-kata tidak berlanjut pada perbuatan nyata lebih karena eselon pelaksana tidak cukup responsif menerjemahkan pikiran Presiden,” ungkapnya.

Mundurnya Gibran Dinilai Bermata Dua

Terkait mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, Din menilai peristiwa tersebut memiliki dua sisi.

Pada satu sisi, pengunduran diri itu dinilainya positif dan elegan demi menjaga marwah negara konstitusi. Ia mengaitkannya dengan seruan 150 guru besar yang sebelumnya meminta agar persoalan tersebut disikapi demi kepentingan konstitusional.

Namun, pada sisi lain, Din menilai peristiwa tersebut menjadi preseden buruk dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena seorang wakil presiden mundur akibat persoalan ketercelaan.

Din menyebut seruan moral 150 guru besar, yang diakuinya turut menjadi salah satu pemrakarsa, telah terpenuhi. Menurutnya, seruan tersebut sebelumnya dimaksudkan untuk meredam kontroversi politik apabila Gibran tetap bertahan di kursi Wakil Presiden.

Meski demikian, Din menegaskan bahwa penyelesaian persoalan politik dan hukum tidak seharusnya berhenti hanya karena Gibran telah mundur dari jabatannya.

Din Dorong Hak Menyatakan Pendapat DPR Tetap Berlanjut

Lebih jauh, Din menyoroti adanya gejala dan gelagat yang disebutnya sebagai upaya makar terhadap Presiden serta manuver politik mantan Presiden Joko Widodo.

Atas dasar itu, ia menilai Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR RI tetap menjadi pilihan konstitusional yang perlu ditempuh.

“Namun karena ada gejala dan gelagat makar terhadap Presiden dan upaya Eks Presiden Jokowi Sang Ayah yang masih bermanuver politik, maka Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR-RI adalah pilihan konstitusional dan proses politik yang tidak seharusnya berhenti walau yang diperkarakan sudah berhenti,” tegas Din.

Din juga menekankan bahwa persoalan keterpilihan Wakil Presiden yang menurut penilaiannya menyimpang secara konstitusional berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bukan persoalan sederhana.

Ia memandang persoalan tersebut berkaitan dengan etika, moral, bahkan dugaan tindak pidana yang harus ditelusuri melalui proses hukum.

“Demi kebenaran dan keadilan serta pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang maka harus diusut tuntas lewat proses pidana,” pungkas Din Syamsuddin.

Media memberi ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan narasumber agar dapat menyampaikan penjelasan, tanggapan, maupun bantahan atas berbagai hal yang disampaikan tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis media sosial Buni Yani melontarkan kritik tajam kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pernyataannya yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki sikap ksatria dan negarawan.

Melalui akun X miliknya, Kamis (12/11/2026), Buni Yani secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap penilaian Prabowo tersebut. Ia meminta Presiden berani menyebut persoalan apa adanya, tanpa memberikan penilaian yang dianggapnya tidak sesuai dengan fakta dan kontroversi yang berkembang di masyarakat.

“Bapak Presiden @prabowo Yth, kami mengerti posisi Bapak. But you have to call a spade a spade. Kami tidak setuju Bapak menyebut Gibran mempunyai sikap ‘ksatria’ dan ‘negarawan’,” tulis Buni Yani.

Menurut Buni Yani, predikat ksatria dan negarawan tidak bisa diberikan begitu saja, terlebih ketika masih terdapat persoalan serius mengenai riwayat pendidikan Gibran yang menjadi perdebatan publik.

Ia bahkan menggunakan istilah keras dengan mengaitkan penilaian tersebut dengan dugaan penipuan ijazah. Namun, pernyataan itu merupakan tudingan Buni Yani dan bukan kesimpulan hukum yang telah terbukti.

“Kalau dia ksatria dan negarawan, tentu dia tidak akan melakukan kejahatan penipuan ijazah,” tegasnya.

Pernyataan Buni Yani tersebut menjadi kritik terbuka terhadap cara Prabowo menyikapi polemik pendidikan Gibran. Menurutnya, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden tidak otomatis menghapus persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

Kritik Buni Yani muncul di tengah perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran.

Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dalam perkara sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 batal.

Dalam pertimbangannya, MA menyebut tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Putusan tersebut menjadi salah satu dasar menguatnya perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran ketika mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Sementara itu, pada Kamis (12/11/2026), Prabowo menyampaikan bahwa dirinya menerima dan menghormati keputusan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Dalam konferensi pers di Istana Negara, Prabowo justru memberikan apresiasi kepada Gibran.

“Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang ksatria, penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan,” kata Prabowo.

Pernyataan inilah yang kemudian mendapat respons keras dari Buni Yani.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pengunduran diri Gibran belum tentu mengakhiri polemik politik dan hukum yang selama ini menyertainya.

Perlu ditegaskan, putusan MA mengenai pembatalan surat penyetaraan pendidikan tidak dengan sendirinya merupakan putusan pidana yang menyatakan Gibran terbukti melakukan penipuan ijazah.

Namun, bagi Buni Yani, persoalan tersebut tidak seharusnya ditutup hanya dengan pemberian predikat ksatria dan negarawan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik syarat pendidikan. Meski demikian, ia meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

​Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

​Prasetyo membenarkan adanya pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran pada Selasa pagi yang berlangsung selama 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mundurnya menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara syarat pendidikan.
​”Namun, sekaligus kami meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan pengunduran diri Wapres Gibran,” tegas Prasetyo di hadapan awak media.

​Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo lebih banyak memberikan saran selama diskusi berlangsung. Merespons hal tersebut, Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan legalitas dokumen yang dimilikinya secara hukum.

​”Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan itu memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” ujarnya.

​Terkait langkah parlemen, Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati penuh Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang akan digunakan DPR terhadap Wapres Gibran. Namun, ia belum dapat memastikan mekanisme hukum lanjutan yang akan bergulir selama proses pembuktian dokumen berlangsung.

​Di tengah tensi politik tersebut, Istana memastikan roda pemerintahan tidak terganggu. “Terkait dinamika apa pun yang terjadi, pemerintah tetap fokus menjalankan tugas, seperti penanganan karhutla. Kami tetap bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, membantah tudingan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, yang mengaitkan sikapnya terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka dengan keinginan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Wakil Presiden.

Jansen menilai pernyataan Bestari terlalu jauh karena telah mencampuradukkan persoalan hukum dan konstitusi dengan spekulasi kepentingan politik. Menurutnya, AHY tidak perlu dibawa-bawa dalam polemik putusan MA tersebut.

“Mas AHY tidak perlu ditarik-tarik ke dalam persoalan ini. Tidak perlu dan jangan mencampuradukkan persoalan hukum dan konstitusi dengan spekulasi mengenai kepentingan politik atau siapa yang akan menjadi Wakil Presiden,” kata Jansen kepada wartawan, Senin (2/11/2026).

Jansen menegaskan, pandangannya mengenai putusan MA merupakan argumentasi hukum atas konsekuensi sebuah putusan pengadilan. Ia menyebut amar putusan tersebut telah beredar luas dan sejumlah ahli hukum juga sudah lebih dahulu menyampaikan pandangan mereka.

Menurut Jansen, perdebatan mengenai putusan pengadilan semestinya dijawab dengan argumentasi hukum, bukan justru diarahkan menjadi tuduhan adanya ambisi politik untuk mendudukkan seseorang di kursi Wakil Presiden.

“Kalau memang ada perbedaan pandangan terhadap argumentasi hukum yang saya sampaikan, silakan dijawab dengan argumentasi hukum pula. Kita diskusikan substansi putusan, norma konstitusinya, dan konsekuensi hukumnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Bestari Barus mempertanyakan sikap Jansen Sitindaon yang dinilai terlalu cepat memberikan respons terhadap putusan MA mengenai suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Dikutip dari pemberitaan Detik.com, Senin (2/11/2026), Bestari mempertanyakan apakah Jansen sudah melihat dan mengakses secara langsung salinan resmi putusan MA tersebut.

“Iya. Pertama, saya bertanya, apakah sudah melihat secara langsung atau mengakses langsung yang namanya salinan putusan MA? Artinya belum ada sesuatu yang resmi terkait sikap MA atau putusan MA yang dipublish ke publik,” kata Bestari.

Bestari kemudian mengaitkan respons Demokrat dengan kemungkinan adanya kepentingan politik untuk mendorong AHY menjadi Wakil Presiden.

“Ngapain buru-buru menyikapi itu? Kepingin AHY jadi Wakil Presiden? Atau pengin cepat-cepat AHY dicalonkan jadi Wakil Presiden? Ya sebaiknya Demokrat itu lebih dewasa dalam berpolitik,” ujar Bestari.

Ia juga mengingatkan agar Jansen dan AHY mempelajari lebih dalam substansi putusan MA sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik.

Bestari menilai pernyataan tersebut berpotensi memicu kegaduhan politik. PSI, menurutnya, memilih menunggu salinan resmi putusan MA untuk mempelajari pertimbangan majelis hakim sebelum mengambil sikap.

Menanggapi tudingan tersebut, Jansen kembali menegaskan bahwa persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan harus dibicarakan berdasarkan ketentuan konstitusi, bukan dikaitkan dengan ambisi partai politik tertentu.

Ia juga mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden berbeda dengan pengisian jabatan kepala daerah yang mengalami kekosongan.

Menurut Jansen, substansi yang harus diperdebatkan saat ini adalah konsekuensi hukum putusan MA, termasuk hubungannya dengan norma konstitusi dan persyaratan jabatan Wakil Presiden.

“Jangan sampai setiap pandangan hukum dan sifatnya konstitusional justru ditafsirkan sebagai ambisi politik. Demokrasi membutuhkan kedewasaan kita bersama untuk membedakan mana pandangan hukum dan mana kepentingan politik,” tegasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ambisi politik Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun dinasti kekuasaan melalui putranya, Gibran Rakabuming Raka, kini menghadapi ujian serius. Kontroversi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, polemik persyaratan pendidikan, hingga munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dinilai telah membuka persoalan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, menilai perkembangan tersebut menjadi peringatan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan konstitusi, etika, dan kejujuran politik.

Ia mengangkat pepatah Jawa, “Sopo sing salah bakal seleh”, atau dalam bahasa Jawa baku “Sapa salah bakal seleh”. Pepatah tersebut memiliki makna bahwa siapa pun yang berbuat salah pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya.

Menurut Prihandoyo, polemik politik yang berkaitan dengan Gibran bukan hanya persoalan persaingan antarkelompok politik, melainkan juga menyangkut masa depan demokrasi dan kewibawaan konstitusi.

“Bangsa Indonesia benar-benar dibuat seperti permainan oleh Raja Jawa, Joko Widodo. Seolah-olah Indonesia bisa diperlakukan semaunya sendiri. Rekayasa putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya menjadi persoalan besar yang harus dijawab secara terbuka,” kata Prihandoyo dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).

Ia menilai, terlepas dari berbagai perdebatan politik, perkembangan putusan MK dan MA telah memunculkan pertanyaan serius mengenai proses pencalonan Gibran dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.

Prihandoyo bahkan memperingatkan bahwa persoalan tersebut dapat menjadi titik balik bagi perjalanan politik dinasti Jokowi. Menurut dia, masyarakat tidak boleh dianggap mudah dibodohi atau dapat dibungkam oleh kekuatan politik dan ekonomi.

“Kepercayaan rakyat tidak bisa dibeli. Tidak semua bangsa ini bisa dibayar. Nusantara tidak suka dinistakan dan rakyat tidak boleh terus-menerus dianggap bodoh,” ujarnya.

Lebih jauh, Prihandoyo mengaitkan polemik politik saat ini dengan persoalan perubahan UUD 1945 pada 1999 hingga 2002. Rumah Pancasila menilai perubahan konstitusi tersebut telah menggeser fondasi ketatanegaraan Indonesia dan memunculkan persoalan dalam hubungan antarlembaga negara.

Ia menyebut persoalan itu berawal dari perbedaan penafsiran terhadap bahasa konstitusi, terutama mengenai kedudukan MPR, pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan arah penyelenggaraan negara.

“Rumah Pancasila menyebutnya sebagai biaya mahal dari sebuah tafsir bahasa yang salah. Ketika Pasal 3 UUD 1945 yang berbicara tentang kewenangan menetapkan ditafsirkan secara berbeda, dan ketentuan Pasal 7 mengenai masa jabatan presiden mengalami perubahan, lahirlah sistem ketatanegaraan yang menurut kami kehilangan meja statis dan bintang penunjuk arah yang jelas,” paparnya.

Menurut Prihandoyo, perubahan konstitusi telah menghilangkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana diatur dalam naskah asli UUD 1945. Bersamaan dengan itu, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga tidak lagi menjadi pedoman pembangunan nasional yang ditetapkan MPR.

Rumah Pancasila berpandangan bahwa perubahan tersebut menyebabkan hubungan antarlembaga negara menjadi lebih kompleks dan membuka ruang perbedaan penafsiran kewenangan.

Prihandoyo mengingatkan bahwa hubungan antara MK, MA, DPR, dan Presiden seharusnya dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati kewenangan konstitusional, bukan menjadi arena pertarungan kekuasaan.

Ia mengutip pemikiran almarhum Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo mengenai bahaya pertentangan antarkekuatan dalam kehidupan berbangsa.

“Bagaimana mungkin konstitusi yang dibangun dengan semangat liberal dapat diletakkan di atas jiwa Pancasila yang mengutamakan harmoni? Jangan sampai mesin konflik homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, justru dipasang di atas fondasi kehidupan bangsa yang menjunjung kebersamaan,” katanya.

Prihandoyo juga menyoroti besarnya energi politik nasional yang menurutnya terkuras akibat berbagai polemik selama periode pemerintahan 2024-2029.

Persoalan pencalonan Gibran, perdebatan mengenai batas usia, polemik dokumen pendidikan, putusan pengadilan, hingga persoalan etik dinilai telah menyita perhatian publik.

Padahal, menurut dia, Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, persaingan perdagangan Amerika Serikat dan China, persoalan energi, hingga ancaman krisis pangan.

“Bangsa ini seharusnya menggunakan seluruh energinya untuk memperkuat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menghadapi perubahan geopolitik dunia. Namun, energi politik justru habis untuk drama ijazah, drama batas usia, drama putusan, dan drama etik,” ungkapnya.

Ia menilai keadaan tersebut memperlihatkan kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap kehidupan berbangsa yang rukun dan perilaku elite politik yang terus berkompetisi memperebutkan pengaruh.

Prihandoyo kemudian mengingatkan filosofi Jawa, “Ora Sanak Ora Kadang, Yen Mati Melu Kelangan”, yang menggambarkan kuatnya rasa kebersamaan dan kepedulian sosial.

Sebaliknya, ia melihat sebagian elite politik justru terjebak dalam prinsip bellum omnium contra omnes, yakni perang semua melawan semua demi kepentingan masing-masing.

Akar persoalan lainnya, menurut Prihandoyo, terletak pada perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Dalam naskah asli UUD 1945, disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Setelah perubahan konstitusi, rumusannya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Prihandoyo menilai perubahan rumusan tersebut membawa konsekuensi besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Kalau dalam UUD 1945 asli pelaksanaan kedaulatan rakyat ditempatkan sepenuhnya pada MPR, setelah perubahan konstitusi pelaksanaannya diatur menurut UUD. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme dan pembagian kewenangan itu dijalankan agar tidak menimbulkan pertentangan antarlembaga negara?” ujarnya.

Ia berpandangan bahwa perubahan tersebut membuat pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebar melalui berbagai lembaga negara, sehingga diperlukan mekanisme yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Dalam pandangan Rumah Pancasila, MPR seharusnya kembali mendapatkan peran strategis sebagai forum permusyawaratan nasional yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

Sebagai jalan keluar, Prihandoyo menyampaikan tiga gagasan utama yang selama ini diperjuangkan Rumah Pancasila.

Pertama, mengembalikan UUD 1945 naskah 18 Agustus 1945 sebagai meja statis atau fondasi tetap kehidupan bernegara. Menurutnya, konstitusi harus menjadi pegangan bersama yang tidak mudah diubah mengikuti kepentingan politik sesaat.

Kedua, menghidupkan kembali GBHN sebagai leitstar dinamis atau bintang penunjuk arah pembangunan nasional. Dengan demikian, Presiden, DPR, MA, MK, dan seluruh lembaga negara memiliki orientasi pembangunan yang sama.

Ketiga, menguji persoalan keabsahan perubahan UUD 1945 melalui jalur hukum secara terbuka. Ia menilai upaya hukum yang ditempuh kelompok Super Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan MA perlu ditempatkan sebagai bagian dari perdebatan konstitusional yang harus diuji berdasarkan argumentasi hukum, sejarah, dan filsafat negara.

Prihandoyo juga mengutip asas hukum Latin, Quod nullum est, nullum producit effectum, yang berarti sesuatu yang tidak sah tidak menghasilkan akibat hukum. Menurutnya, asas tersebut relevan untuk menjadi bahan kajian dalam perdebatan mengenai keabsahan tindakan hukum dan perubahan konstitusi.

“Perdebatan konstitusi tidak boleh berhenti pada pertarungan politik. Persoalan ini harus ditempatkan sebagai perdebatan intelektual, historis, filosofis, dan hukum mengenai masa depan bangsa,” tegasnya.

Ia mengajak para elite politik di DPR untuk berani melakukan evaluasi mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, bangsa ini tidak boleh terus-menerus terjebak dalam konflik politik hingga Pemilu 2029.

“Rakyat sudah muak dengan berbagai rekayasa politik. Rakyat membutuhkan kejujuran dan kepastian hukum. Pertanyaannya, apakah kita akan mewariskan negara yang setiap hari diwarnai pertentangan antarlembaga, atau kembali membangun kehidupan berbangsa yang guyub, rukun, dan berlandaskan lima sila Pancasila?” pungkas Prihandoyo.

Bagi Rumah Pancasila, polemik Gibran dan dinasti politik Jokowi harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Sebab, kekuasaan yang tidak dibangun di atas kejujuran, etika, dan penghormatan terhadap konstitusi pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan rakyat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Aktivis 98 Jayadi Santoso mengkhawatirkan persoalan tersebut berkembang menjadi krisis politik dan memicu kekacauan nasional apabila Gibran tidak segera mengambil sikap atas putusan kedua lembaga peradilan tersebut.

“Rakyat di bawah mulai bergerak meminta Gibran mundur. Kalau tidak segera muncul dikhawatirkan muncul gerakan massa lebih besar dan bisa memunculkan kekacauan nasional,” kata Jayadi kepada wartawan, Minggu (1/11/2026).

Menurut Jayadi, keputusan MK dan MA telah menimbulkan persoalan serius terhadap legitimasi politik dan konstitusional jabatan wakil presiden.

“Karena itu perlu ada langkah politik dan ketatanegaraan untuk menyelesaikan polemik tersebut,” paparnya.

Jayadi berpandangan, setelah munculnya dua putusan tersebut, secara de facto kedudukan Gibran sebagai wakil presiden sudah kehilangan legitimasi. Ia khawatir ketidakjelasan penyelesaian persoalan ini akan memperbesar ketegangan politik dan menimbulkan ketidakpastian dalam pemerintahan.

Ia juga mendesak DPR segera menggunakan hak angket untuk menyelidiki persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Selanjutnya, MPR didorong menjalankan kewenangan konstitusionalnya apabila proses hukum dan politik menyimpulkan terdapat alasan pemberhentian wakil presiden.

Bagi Jayadi, penyelesaian persoalan ini bukan semata-mata menyangkut masa depan politik Gibran, melainkan juga kepastian hukum dan stabilitas nasional.

Polemik ini bermula dari putusan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tamat SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi juga menyoroti dokumen certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

MK menyatakan:

“Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri.”

Namun, MK juga menegaskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan tersebut tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu setelah Gibran dilantik sebagai wakil presiden. MK juga tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.

Tekanan semakin besar setelah MA mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal dan menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya.

Putusan tersebut berkaitan dengan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dan digunakan dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

ANTARA melaporkan bahwa MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Secara ketatanegaraan, DPR memang memiliki hak angket sebagai salah satu instrumen pengawasan terhadap pemerintah.

Pasal 20A UUD 1945 memberikan DPR tiga hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Sementara itu, Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus meminta MK memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan. Permintaan tersebut harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna.

MoneyTalk.id,Jakarta – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum mulai memunculkan persoalan serius mengenai pemenuhan syarat jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, secara terbuka menyampaikan pandangan hukumnya. Dia menilai putusan MA tersebut memiliki konsekuensi terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden, bahkan membuka kemungkinan penggunaan mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Menurut Jansen, ada perbedaan mendasar antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya dengan putusan MA yang baru keluar. Jika putusan MK masih menggunakan rumusan yang menurutnya menyisakan ruang penafsiran, putusan MA justru memiliki amar yang tegas mengenai status dokumen pendidikan Gibran.

“Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam, walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam, masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung: belum ditemukan atau tidak ditemukan,” kata Jansen dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (31/10/2026).

Namun, menurut dia, putusan MA memiliki rumusan yang jauh lebih jelas, yakni menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Jansen kemudian menghubungkan putusan MA tersebut dengan persyaratan pendidikan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan tersebut mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Persoalannya, Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang digunakan sebagai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran kini telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh MA.

“Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di poin 3 hakim memerintahkan untuk dimusnahkan, maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat,” tegasnya.

Jansen bahkan menyebut, apabila amar putusan MA dibaca secara literal, status Gibran sebagai Wakil Presiden dapat dipersoalkan karena dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikannya telah dibatalkan.

“Jika letterlijk mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini tidak lagi sah dan batal demi hukum sebagai Wapres, mengikuti status Suket yang dipakai,” ujarnya.

Lebih jauh, Jansen menyebut terdapat dua kemungkinan yang menurut pandangannya dapat ditempuh setelah putusan MA tersebut.

Pertama, Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden secara terhormat. Kedua, DPR bersama MPR menjalankan mekanisme konstitusional untuk memproses pemberhentiannya.

“Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang memundurkan beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD,” kata Jansen.

Dia menilai putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum tanpa tindak lanjut, terutama ketika putusan tersebut berkaitan dengan persyaratan jabatan kenegaraan.

Jansen menganalogikan pelaksanaan putusan dalam perkara pidana yang dilakukan jaksa dan perkara perdata yang dilaksanakan melalui jurusita. Sementara dalam persoalan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden, menurut dia, DPR dan MPR memiliki peran dalam proses politik dan ketatanegaraan.

“Kalau perkara pidana itu eksekutornya jaksa, perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan, jika orangnya tidak mau mundur sendiri, maka DPR cq MPR-lah yang jadi eksekutornya. Kalau tidak, putusan ini hanya sekadar berhenti di atas kertas saja,” ujarnya.

Meski demikian, Jansen mengakui bahwa pembicaraan mengenai tindak lanjut politik di DPR dan MPR bukan wilayah yang ingin dia komentari lebih jauh. Dia menyebut pendapatnya sebatas pandangan hukum pribadi berdasarkan putusan MA.

“Apakah perkara ini akan lanjut ke eksekusi politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para dewa-dewa yang maqomnya ada di langitan,” katanya.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan Subhan terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tersebut tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya yang tidak mengabulkan gugatan penggugat.

Sementara itu, Pasal 7A UUD 1945 memang mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus Partai Demokrat Rommi Irawan menyindir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menyarankan agar putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mengikuti program Kejar Paket C untuk memperoleh ijazah setara SMA.

Sindiran tersebut disampaikan Rommi melalui akun media sosial X, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah.

“Coba Gibran daftar Kejar Paket C. Agar bisa dapat ijazah SMA.Tapi maaf… Sekarang harus rajin belajar ya, sebelum ujian. Jangan malas, seperti dulu lagi…” tulis Rommi, Sabtu (31/10/2026).

Pernyataan tersebut bernada sindiran terhadap polemik riwayat pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah MA mengeluarkan putusan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.

Putusan MA tersebut memicu perdebatan politik dan hukum mengenai administrasi pendidikan Gibran serta konsekuensinya terhadap pencalonan dan jabatan sebagai Wakil Presiden.

Program Kejar Paket C sendiri merupakan pendidikan kesetaraan pada jenjang SMA atau sederajat. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak menempuh atau tidak menyelesaikan pendidikan formal SMA/MA/SMK, tetapi ingin memperoleh pengakuan pendidikan setara melalui jalur nonformal.

Penyelenggaraannya dilakukan melalui satuan pendidikan nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi ketentuan pemerintah. Peserta harus mengikuti proses pembelajaran dan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara hukum, pendidikan kesetaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 26 mengatur pendidikan nonformal, termasuk pendidikan kesetaraan, sebagai jalur pendidikan yang dapat diakui setara dengan pendidikan formal setelah memenuhi persyaratan.

Sindiran Rommi pun menambah panjang polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran. Persoalan ini bukan hanya menjadi perdebatan mengenai administrasi pendidikan, tetapi juga berkembang menjadi pertanyaan publik tentang persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Meski demikian, putusan mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan harus dibedakan dari keputusan mengenai pemberhentian atau pengakhiran jabatan Wakil Presiden.

Konsekuensi terhadap jabatan tersebut memiliki mekanisme konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

MoneyTalk.id,Jakarta – Persoalan pengawasan hakim di Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat perbedaan penafsiran kewenangan antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Konflik mengenai batas antara pengawasan perilaku hakim dan teknis yudisial dinilai perlu segera diselesaikan agar independensi peradilan tetap terjaga tanpa mengabaikan akuntabilitas hakim.

Ketua Komisi Yudisial RI, Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., mengusulkan pembentukan Badan Pengawas Hakim Terpadu (BPHT) sebagai model kolaborasi antara KY dan MA. Gagasan tersebut ditujukan untuk mengintegrasikan mekanisme pengawasan hakim sekaligus mengakhiri persoalan dualisme kewenangan yang selama ini menimbulkan perbedaan penafsiran.

Dalam naskah berjudul Membangun Model Kolaborasi Pengawasan Hakim tertanggal 26 Oktober 2026, Abdul Chair menilai independensi peradilan tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas dan pengawasan. Menurutnya, pengawasan yang melemah justru dapat berdampak buruk terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Ia menyoroti persoalan penentuan batas teknis yudisial yang kerap menjadi sumber perbedaan pandangan antara KY dan MA. Ketidakjelasan batas tersebut dinilai telah menghambat tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang dikeluarkan KY.

“Persoalan yang berkepanjangan itu sampai kini belum menemukan suatu resolusi,” demikian pokok persoalan yang diuraikan dalam naskah tersebut.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tingginya jumlah rekomendasi KY yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan menyangkut teknis yudisial.

Abdul Chair mencatat, sepanjang 2005 hingga 2025, sebanyak 75 persen putusan KY disebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial.

Angka tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam hubungan pengawasan antara kedua lembaga. Namun, untuk menilai skala persoalan secara menyeluruh, diperlukan pula informasi mengenai jumlah keseluruhan rekomendasi, klasifikasi kasus, serta rincian alasan penolakan atau tidak ditindaklanjutinya setiap rekomendasi.

Menurut Abdul Chair, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menempatkan teknis yudisial sebagai wilayah eksklusif MA. Sebaliknya, pengawasan KY terhadap perilaku hakim juga harus dirancang sedemikian rupa agar tidak berubah menjadi intervensi terhadap kebebasan hakim dalam memutus perkara.

“Tidak dapat dipungkiri, jika putusan hakim menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial, tentu akan dianggap sebagai intervensi terhadap kemandirian hakim. Di sisi lain penentuan teknis yudisial jika hanya dimaksudkan sebagai domain Mahkamah Agung semata adalah juga tidak dapat dibenarkan,” tulisnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan untuk menemukan batas yang jelas antara kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan dan kewajiban mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai kode etik.

Abdul Chair menjelaskan, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim, tetapi menurut analisisnya belum memberikan batas yang cukup jelas mengenai persoalan teknis yudisial dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Pengawasan internal terhadap perilaku hakim dilakukan oleh MA, sedangkan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim dilakukan oleh KY.

Perbedaan fungsi tersebut, menurut Abdul Chair, turut memengaruhi hubungan kedua lembaga dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Ia juga menyoroti status putusan KY yang berbentuk usulan atau rekomendasi sehingga tindak lanjutnya menjadi salah satu titik persoalan.

Karena itu, ia menilai diperlukan penyelarasan pemahaman mengenai kewenangan masing-masing lembaga. Upaya tersebut tidak harus sepenuhnya menunggu perubahan undang-undang, tetapi dapat dimulai melalui penafsiran yang lebih progresif terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Abdul Chair berpandangan, MA dan KY perlu membangun kesamaan paradigma mengenai pengawasan hakim. Tujuannya bukan untuk mengurangi independensi peradilan, melainkan memastikan kebebasan hakim berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap kode etik dan prinsip akuntabilitas.

Gagasan utama yang ditawarkan Abdul Chair adalah membentuk Badan Pengawas Hakim Terpadu atau BPHT sebagai wadah bersama KY dan MA.

Badan tersebut dirancang untuk melakukan penilaian awal terhadap dugaan pelanggaran hakim sekaligus menentukan jalur penanganan berdasarkan karakter persoalannya.

Dalam usulannya, BPHT melibatkan unsur pimpinan pengawasan dari MA dan KY, dengan dukungan tenaga ahli yang memiliki kompetensi memadai. Kedua pihak ditempatkan sebagai penjamin mutu dalam pelaksanaan pengawasan terpadu.

Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperjelas apakah suatu laporan berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) atau murni menyangkut persoalan hukum acara.

Jika persoalan tersebut murni berkaitan dengan hukum acara, penanganannya tidak diarahkan menjadi perkara etik semata-mata karena adanya ketidakpuasan terhadap putusan hakim.

Sebaliknya, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, perkara dapat diproses melalui mekanisme yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Abdul Chair mengusulkan agar pelanggaran ringan dan sedang ditangani melalui sidang pleno. Sementara itu, pelanggaran berat tetap diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim.

Ia juga menegaskan bahwa penyimpangan hukum acara yang mengandung indikasi tindak pidana, seperti dugaan praktik transaksional, perlu dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Dengan pembagian tersebut, pengawasan diharapkan tidak mencampuradukkan perbedaan penafsiran hukum dengan pelanggaran etik ataupun dugaan tindak pidana.

Dalam desain BPHT, Abdul Chair mengusulkan agar komisioner KY menjalankan fungsi sebagai pengendali pengawasan.

Menurutnya, fungsi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih pembinaan hakim atau mencampuri kewenangan MA dalam teknis peradilan. Sebaliknya, pendekatan tersebut diarahkan untuk membangun pembagian tanggung jawab antara kedua lembaga.

Ia menggunakan prinsip shared responsibility atau tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hakim sebagai landasan gagasannya.

Abdul Chair juga membandingkan konsep koordinasi tersebut dengan pengaturan dalam Undang-Undang Kelautan, yang memberikan peran koordinatif kepada Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum di bidang kemaritiman.

Melalui model kolaborasi, KY dan MA diharapkan tidak lagi memandang kewenangan pengawasan sebagai dua wilayah yang saling berhadapan. Keduanya justru perlu membangun mekanisme kerja bersama dengan batas kewenangan yang terukur.

Meski demikian, pembentukan badan baru tersebut membutuhkan perumusan yang jelas mengenai dasar hukum, kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, serta hubungan kelembagaan dengan mekanisme pengawasan yang telah ada.

Hal itu penting agar integrasi pengawasan tidak justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan baru.

Abdul Chair menilai penyelesaian konflik pengawasan tidak cukup hanya melalui perubahan aturan dan pembentukan struktur kelembagaan. Budaya kerja yang mendukung kolaborasi juga menjadi faktor penting.

Ia merujuk pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai komponen kultural dalam sistem hukum serta pandangan von Savigny tentang peran budaya dalam pembentukan hukum di masyarakat.

Dalam pandangannya, kualitas aturan dan struktur kelembagaan tidak akan menghasilkan pengawasan efektif jika tidak didukung sikap saling memahami, kepercayaan, dan solidaritas di antara unsur birokrasi.

Karena itu, ia mendorong penerapan collaborative governance, yakni tata kelola kolaboratif yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun kesepakatan bersama.

Pendekatan tersebut dinilai relevan karena persoalan pengawasan hakim tidak dapat diselesaikan secara optimal oleh satu lembaga saja.

Melalui kerja sama, KY dan MA diharapkan mampu mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi, tanpa menghilangkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Usulan BPHT pada dasarnya berangkat dari kebutuhan untuk mendamaikan dua prinsip penting dalam negara hukum, yakni independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas hakim.

Independensi diperlukan agar hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Namun, independensi tidak berarti hakim terbebas dari pengawasan atas perilaku dan kepatuhan terhadap kode etik.

Sebaliknya, pengawasan juga tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menekan hakim hanya karena putusannya tidak sejalan dengan kepentingan pihak tertentu.

Karena itu, keberhasilan model pengawasan terpadu akan sangat bergantung pada kejelasan batas antara pemeriksaan etik, evaluasi administrasi peradilan, dan penilaian terhadap substansi putusan.

Jika batas tersebut dirumuskan secara transparan, BPHT berpotensi menjadi ruang koordinasi yang memperkuat akuntabilitas tanpa mereduksi kemerdekaan hakim.

Sebaliknya, jika kewenangan dan prosedurnya tidak dirumuskan secara cermat, badan tersebut berisiko memindahkan konflik lama ke dalam struktur baru.

Dalam penutup naskahnya, Abdul Chair menegaskan pentingnya membangun sistem dan mekanisme pengawasan yang kolaboratif. Ia berharap pengawasan terpadu dapat membuat evaluasi kompetensi, pemenuhan standar, dan peningkatan profesionalisme hakim menjadi lebih terukur dan terarah.

Gagasan tersebut menempatkan kerja sama KY dan MA sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki tata kelola pengawasan peradilan. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan gagasan itu ke dalam desain kelembagaan yang memiliki dasar hukum kuat, prosedur transparan, serta jaminan bahwa pengawasan tidak berubah menjadi intervensi terhadap kebebasan hakim.