18 November 2026

Mahkamah Agung (MA)

MoneyTalk, Jakarta – Polemik dugaan penyitaan emas dan uang miliaran rupiah dalam perkara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan kini bergulir ke Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua versi berbeda disampaikan antara pihak KPK dan saksi perkara, Linda Susanti.

Didampingi kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, Linda Susanti mendatangi Kantor Dewas KPK di Jakarta Selatan, Kamis (4/11/2025). Kedatangan tersebut untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang serta penggelapan aset sitaan senilai kurang lebih Rp700 miliar yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik KPK.

Deolipa menyatakan, aset yang dipermasalahkan kliennya meliputi emas batangan sebanyak 12 batang dengan berat masing-masing 1 kilogram, sejumlah valuta asing seperti dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, euro, dan ringgit Malaysia, serta sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan.

Menurut Deolipa, aset-aset tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara hukum yang menjerat Hasbi Hasan. Selain itu, pihaknya menilai terdapat dugaan penyimpangan prosedur dalam proses penyitaan.

“Klien kami merasa dirugikan karena aset yang diambil tidak ada relevansinya dengan perkara. Oleh karena itu, laporan ke Dewas KPK kami tempuh agar semuanya diuji secara objektif,” ujar Deolipa.

Namun, KPK membantah keras tudingan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa tim penyidik sama sekali tidak menyita emas maupun uang miliaran rupiah milik Linda Susanti.

“Yang disita oleh penyidik hanya dokumen. Tidak ada penyitaan emas atau uang. Itu bukan urusan KPK,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Asep menilai, langkah Linda melaporkan persoalan ini ke Dewas KPK merupakan jalur yang tepat agar seluruh klaim dapat diuji secara terbuka dan transparan.

“Kalau dilaporkan ke Dewas, itu sudah benar. Biar diuji bersama-sama kebenarannya,” ujarnya.

Tak hanya soal aset, Linda Susanti juga melaporkan dugaan intimidasi serta adanya upaya “negosiasi gelap”. Ia mengaku pernah diminta bertemu di luar kantor KPK melalui perantara, dibujuk untuk mencabut kuasa hukumnya, hingga ditawari pembagian aset yang diduga disita.

“Awalnya ditawari 20 persen, lalu lebih besar lagi. Tapi saya menolak. Kalau memang aset itu milik saya dan tidak terkait perkara, ya harus dikembalikan sepenuhnya,” tutur Linda.

Linda berharap Dewas dan pimpinan KPK menindaklanjuti laporan tersebut secara serius guna menjaga integritas lembaga antirasuah dan mencegah adanya celah bagi oknum yang diduga bermain dalam penanganan perkara.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai bahwa kebijakan pemerintah menaikkan remunerasi bagi para hakim harus dibarengi dengan pembinaan mental, integritas, dan pengawasan yang kuat agar tujuan reformasi peradilan benar-benar tercapai. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan memang penting, namun tidak serta‐merta menjadi jaminan bahwa praktik kecurangan atau penyimpangan di lingkungan peradilan otomatis hilang.

Amir menegaskan bahwa mentalitas, komitmen moral, dan integritas personal merupakan fondasi utama dalam profesi kehakiman yang bersentuhan langsung dengan rasa keadilan masyarakat. “Kenaikan remunerasi itu baik, tetapi tidak menjamin hakim tidak berbuat curang,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

Ia mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan banyak kasus penyimpangan justru terjadi di lembaga yang gajinya relatif besar, karena persoalannya bukan semata nominal, melainkan karakter dan nilai‐nilai yang dipegang oleh pejabat publik.

Dalam pandangannya, hakim justru perlu mencontoh semangat pengabdian profesi yang ditunjukkan oleh para guru honorer, yang meskipun menerima gaji kecil, tetap mendedikasikan diri untuk pendidikan dan masa depan bangsa.

“Guru honorer gajinya kecil, tetapi pengabdiannya sangat luar biasa. Harusnya hakim meniru mental guru honorer,” kata Amir menekankan. Ia menambahkan, jika profesi guru yang pendapatannya minim saja bisa memelihara nilai pengabdian, kejujuran, dan semangat bekerja tanpa keluh kesah, maka profesi hakim yang digaji tinggi seharusnya mampu menunjukkan integritas lebih besar lagi.

Amir juga mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, tetapi juga memperhatikan nasib para guru honorer yang menjadi pilar pendidikan di daerah. “Negara ini berdiri karena pendidikan. Jadi kalau remunerasi hakim naik, jangan lupa bahwa guru honorer pun harus diperhatikan,” ujarnya.

Menurut Amir, kenaikan remunerasi baru akan efektif mendorong perbaikan kualitas peradilan jika dibarengi dengan pembinaan mental yang berkelanjutan. Ia menilai perlu adanya sistem internal yang kuat, mulai dari pendidikan integritas sejak di bangku sekolah calon hakim, evaluasi berkala, hingga pengawasan yang tegas dari Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).

“Remunerasi adalah instrumen. Tapi yang paling penting adalah pembentukan mental. Jika mental tidak siap, gaji naik pun tidak mengubah perilaku,” tegasnya.

Ia mencontohkan bahwa negara‐negara dengan indeks korupsi rendah tidak hanya memberikan gaji tinggi bagi pejabat publik, tetapi juga menerapkan sistem integritas yang transparan, mengawasi setiap keputusan penting, dan menindak tegas pelanggaran tanpa pandang bulu.

Amir juga menyoroti masalah terbesar lembaga peradilan saat ini: rendahnya tingkat kepercayaan publik. Setiap kasus suap hakim, putusan kontroversial, atau ketidakadilan yang dirasakan masyarakat semakin memperburuk citra lembaga hukum. Ia menilai, kenaikan remunerasi justru akan menjadi beban moral bagi hakim.

“Dengan gaji tinggi, ekspektasi publik juga tinggi. Kalau masih ada yang berbuat curang, itu pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat,” katanya.

Amir menyimpulkan bahwa peningkatan remunerasi hanyalah bagian kecil dari upaya besar membangun peradilan yang bersih. Poin utama tetap pada integritas dan pembinaan mental para hakim.

“Memperbaiki lembaga peradilan bukan hanya soal gaji, tapi bagaimana membentuk manusia yang jujur, kuat mentalnya, dan menjadikan keadilan sebagai panggilan hidup. Di situ letak kunci reformasi,” ujarnya.

Dengan pesan yang tegas itu, Amir berharap pemerintah, lembaga peradilan, dan seluruh komponen negara dapat menjadikan momen kenaikan remunerasi hakim sebagai langkah awal memperkuat integritas, bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan individu.

MoneyTalk, Jakarta – Putusan ini menjadi titik balik dalam upaya penyelamatan keuangan daerah, menyusul adanya dugaan pelanggaran hukum publik dan potensi kerugian negara senilai Rp1,2 triliun dalam proyek migas Jatinegara.

Kontrak Joint Operating Agreement (JOA) yang diteken pada 2011 dan diamandemen diam-diam pada 2012, 2013, dan 2019 dinilai bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 9 Tahun 2009. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh kerja sama strategis BUMD mendapat persetujuan DPRD, namun perjanjian dengan Foster Oil dijalankan tanpa persetujuan legislatif.

“Kontrak ini dibuat secara diam-diam, tanpa transparansi dan tanpa restu DPRD. Ini bukan sekadar wanprestasi bisnis, tetapi bentuk nyata penyalahgunaan wewenang,” ujar Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, dalam keterangan tertulisnya kepada MoneyTalk,Kamis (10/7/2025).

Foster Oil Gugat, MA Selamatkan APBD Bekasi

Setelah PD Migas membatalkan JOA dan mencopot General Manager dari Foster Oil pada 2020, pihak perusahaan asing tersebut menggugat balik ke Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung. Mereka menuduh PD Migas melakukan wanprestasi dan menuntut ganti rugi sebesar Rp11,89 miliar.

Gugatan tersebut sempat dikabulkan sebagian oleh dua tingkat peradilan. Namun pada April 2022, Mahkamah Agung melalui putusan No. 985 K/Pdt/2022 mengabulkan kasasi PD Migas dan membatalkan seluruh amar putusan sebelumnya. MA menyatakan:

JOA dan seluruh amandemennya batal demi hukum;

PD Migas sah secara hukum membatalkan kontrak dan mencopot GM;

Seluruh gugatan Foster Oil ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada mereka.

MA juga menegaskan bahwa “perjanjian yang bertentangan dengan peraturan daerah dan merugikan keuangan negara tidak boleh dilindungi hukum.”

Potensi Kerugian Rp1,2 Triliun dan Dugaan “Cuci Hukum”

Laporan BPKP pada 2020 menunjukkan skema bagi hasil kerja sama ini sangat timpang. Foster Oil mendapat 90% keuntungan, sedangkan PD Migas hanya 10%, padahal seluruh biaya operasional dibebankan kepada BUMD. Jika kerja sama berlanjut, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,2 triliun dalam 10 tahun.

Menurut IAW, upaya membawa perkara ke jalur perdata diduga sebagai strategi untuk menutup pelanggaran hukum publik. “Ini modus pencucian hukum. Sengketa bisnis diskenariokan untuk menutupi penyalahgunaan wewenang yang merugikan daerah,” tegas Iskandar.

IAW Desak KPK dan Kejagung Turun Tangan

Berdasarkan temuan ini, IAW mendesak aparat penegak hukum untuk membuka penyidikan terhadap semua pihak yang terlibat dalam kontrak ilegal ini. IAW juga merekomendasikan:

Pertama, Audit nasional atas seluruh kontrak strategis BUMD, khususnya di sektor energi, air, dan properti.

Kedua,Penyelidikan oleh KPK dan Kejaksaan Agung berdasarkan UU Tipikor Pasal 3 dan KUHP Pasal 1365.

Ketiga, Reformasi kewenangan DPRD agar dapat memberikan pendapat hukum mengikat atas kontrak BUMD.

Dan Keempat, Pemberian sanksi pidana kepada kepala daerah atau direksi yang melanggar UU No. 23 Tahun 2014.

“Jangan biarkan jalur perdata disalahgunakan untuk menutupi kerugian negara. BUMD adalah milik rakyat, bukan alat kongkalikong elite daerah,” pungkas Iskandar.

MoneyTalk,Jakarta – Kasus mafia peradilan yang didalangi bekas pegawai Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dan dugaan korupsi pengadaan peralatan intelijen di Kejaksaan Agung (Kejagung) harus diusut tuntas secara hukum.

Penuntasan kasus keduanya menjadi bukti reformasi sistem peradilan dan penegakan hukum tidak lagi menjadi pekerjaan rumah.

“Kami akan terus kawal penanganan dua kasus ini. Harus diusut tuntas,” kata Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Kamis malam, 5 Desember 2024.

Terkait kasus Zarof, Uchok meminta agar Kejagung membuka penyidikan baru terkait kasus-kasus lainnya yang juga diurus Zarof. Apalagi Kejagung sudah menyatakan Zarof yang kedapatan menyimpan uang cash hampir Rp1 triliun dan emas 51 kg di rumahnya menjadi makelar kasus dari 2012 sampai 2022.

“Jangan hanya terkait vonis bebas Ronald Tanunur, karena ada banyak putusan bebas di tingkat kasasi. Misalnya kasasi bebas Sofyan Basyir atau kasasi bebas Samin Tan, jaksa perlu juga mendalami apakah terkait dengan Zarof?”singgung Uchok.

“Zarof tidak mungkin bekerja sendirian. Patut diduga dia bekerja sama dengan oknum jenderal polisi, oknum hakim MA dan pengusaha yang sudah pasti menjadi teman ngopinya. Semua harus diproses hukum,” tambahnya.

Sebaliknya, Uchok mendesak Polda Metro Jaya mengusut dugaan korupsi pengadaan peralatan intelijen di Kejagung senilai Rp5,78 triliun yang dikemas dalam berbagai paket pengadaan.

Di antaranya pengadaan peralatan untuk pengamanan dan investigasi digital senilai Rp 199,8 miliar dan pengadaan sistem transformasi digital manajemen terpadu sebesar Rp 299,8 miliar yang dilakukan melalui tender.

Kemudian beberapa pengadaan lainnya seperti penguatan sistem profiler dan pengadaan perangkat intelijen lainnya dilakukan melalui penunjukan langsung.

“Dengan mengusut tuntas dua kasus ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menyiapkan anggaran dan mengirim pasukan khusus mengejar koruptor ke Antartika. Sebab makelar peradilan dan pelaku korupsi kakap ada di tanah air,” tukasnya.