MoneyTalk, Jakarta – Pada Rabu, 16 Oktober 2024, dalam acara “Seruput Kopi” di Cokro TV, Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, menyampaikan pandangannya mengenai berbagai isu penting yang berkaitan dengan ruang publik, protes masyarakat, dan kemungkinan impeachment di Indonesia. Ia menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dan pengelolaan ruang publik yang baik, serta tantangan yang mungkin dihadapi oleh pemerintahan mendatang.
Jimly mengawali pernyataannya dengan menggarisbawahi pentingnya menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka. Ia mengkritik langkah-langkah yang dianggapnya menghalangi kebebasan berpendapat, yang justru bisa memicu ketegangan lebih lanjut di masyarakat. Menurutnya, apabila seminar dan forum diskusi dilarang, maka hal tersebut justru akan memicu protes yang lebih besar.
“Kalau dilarang, masyarakat akan semakin tertekan. Jadi, alih-alih menghalangi, lebih baik kita sediakan tempat untuk berdiskusi dan berdebat secara terorganisir, seperti yang dilakukan di Hyde Park, London,” ujarnya.
Ia mencatat bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru harus disertai dengan manajemen ruang publik yang baik untuk mencegah kerusuhan.
Jimly juga menyoroti pentingnya manajemen ruang publik yang tepat, terutama menjelang pemindahan pusat pemerintahan ke IKN. Ia menyatakan bahwa jika masyarakat merasa suaranya tidak didengar, mereka mungkin akan melampiaskan kekecewaannya dengan cara yang tidak produktif.
“Ini soal serius yang belum banyak dibicarakan. Kita harus mengantisipasi dampak pemindahan ini dan menyiapkan ruang untuk dialog yang konstruktif,” imbuhnya.
Ia merekomendasikan agar MPR dijadikan sebagai “gedung rakyat” tempat diskusi, sehingga protes bisa dilakukan di dalam gedung dan terorganisir, bukan di jalanan yang sering kali berujung pada kerusuhan.
Berlanjut ke topik impeachment, Jimly mencermati dinamika politik saat ini, terutama terkait isu yang mengaitkan Gibran Rakabuming Raka dengan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa gerakan yang mencoba memisahkan Gibran dari Jokowi dan Prabowo adalah langkah yang harus diwaspadai.
“Situasi ini akan sangat dinamis, dan bisa saja suara publik yang merupakan elit kelas menengah mempengaruhi keputusan-keputusan politik di parlemen,” kata Jimly.
Menurutnya, meskipun proses impeachment di Indonesia sulit, masyarakat harus menyadari bahwa ini merupakan bagian dari sistem demokrasi. Ia menegaskan bahwa untuk melakukan impeachment, diperlukan proses yang ketat dan tidak mudah, serta harus melalui Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu.
Pernyataan Jimly Asshiddiqie dalam acara “Seruput Kopi” di Cokro TV memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi Indonesia terkait kebebasan berpendapat dan manajemen ruang publik.
Di tengah dinamika politik yang terus berubah, penting bagi semua pihak untuk menyadari peran masing-masing dalam menjaga stabilitas negara dan menghormati proses demokrasi. Jimly mengingatkan bahwa ruang publik harus dikelola dengan baik agar suara masyarakat tetap terdengar dan terfasilitasi dengan tepat.
Dalam era yang penuh ketidakpastian ini, pendapat Jimly menjadi sorotan penting bagi masyarakat dan para pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan konstruktif.(c@kra)
