MoneyTalk, Jakarta -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut tidak mempermasalahkan mekanisme pemakzulan melalui jalur konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) dinilai sebagai langkah cerdas dalam meredam tensi politik nasional.
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, melihat pernyataan tersebut bukan sekadar respons normatif, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik tingkat tinggi yang sarat pesan.
Menurut Amir, sikap Prabowo yang terbuka terhadap mekanisme impeachment justru memperlihatkan penghormatan terhadap konstitusi, sekaligus mematahkan narasi kelompok tertentu yang selama ini mendorong isu pemakzulan di ruang publik.
“Ini bukan sekadar pernyataan biasa. Dalam perspektif intelijen, ini adalah operasi kontra-narasi. Prabowo membaca arah permainan dan tidak masuk ke jebakan emosi,” ujar Amir dalam analisisnya, Kamis (9/4/2026).
Amir Hamzah menilai, sebelumnya terdapat pola komunikasi dari sejumlah kelompok yang berupaya membangun opini publik terkait delegitimasi kekuasaan. Nama-nama seperti Saiful Mujani dan Islah Bahrawi kerap dikaitkan dalam diskursus publik soal kritik keras terhadap pemerintah.
Dalam analisa intelijen, kata Amir, pola tersebut mengarah pada upaya “provokasi reaktif”—yakni mendorong penguasa bereaksi keras agar dapat membangun framing otoritarianisme.
“Harapannya sederhana: jika Prabowo terpancing dan menyebut makar atau melakukan tindakan represif, maka narasi anti-demokrasi akan menguat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” jelasnya.
Alih-alih merespons dengan keras, Prabowo memilih jalur konstitusional sebagai rujukan utama. Hal ini, menurut Amir, secara efektif “mematikan panggung” bagi kelompok yang berharap konflik terbuka.
Dalam kacamata geopolitik, langkah Prabowo dinilai sejalan dengan prinsip klasik strategi perang ala Sun Tzu: memenangkan pertarungan tanpa harus bertarung.
Dengan mengafirmasi mekanisme DPR dan MPR, Prabowo tidak hanya menegaskan legitimasi sistem, tetapi juga mengunci ruang gerak lawan politik dalam koridor hukum yang ketat.
“Permainan dipindahkan ke arena formal, di mana Prabowo unggul secara struktur. Ini langkah yang sangat presisi,” kata Amir.
Lebih jauh, Amir menekankan bahwa wacana pemakzulan secara realistis sangat sulit terealisasi. Hal ini disebabkan oleh konfigurasi politik di parlemen yang mayoritas masih mendukung pemerintahan Prabowo.
Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, koalisi pendukung pemerintah mendominasi kursi, sementara di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, komposisi politik juga tidak menunjukkan adanya kekuatan signifikan yang mampu mendorong proses pemakzulan hingga tuntas.
“Dalam kalkulasi intelijen politik, peluang impeachment hampir nol dalam situasi saat ini. Jadi pernyataan Prabowo bukan hanya normatif, tapi juga berbasis pada pembacaan kekuatan riil,” ujarnya.
Pernyataan tersebut juga memiliki dampak psikologis yang signifikan. Dengan menunjukkan ketenangan dan keterbukaan, Prabowo dinilai berhasil mengirim sinyal stabilitas kepada publik, elite politik, hingga pasar.
Dalam konteks keamanan nasional, stabilitas persepsi menjadi faktor krusial. Amir menilai, langkah ini memperkuat posisi pemerintah sekaligus mencegah eskalasi isu yang berpotensi memicu polarisasi.
“Ini bukan hanya soal politik dalam negeri, tapi juga pesan ke luar bahwa Indonesia tetap stabil dan konstitusional,” kata dia.
Pada akhirnya, analisa Amir Hamzah menegaskan bahwa pernyataan Prabowo bukanlah bentuk defensif, melainkan ofensif dalam bentuk yang lebih halus—yakni mengendalikan narasi tanpa harus menciptakan konflik terbuka.
Di tengah riak isu pemakzulan, pendekatan ini justru memperlihatkan kematangan politik seorang kepala negara yang memahami bahwa dalam permainan kekuasaan modern, persepsi seringkali lebih menentukan dibandingkan konfrontasi langsung.
“Prabowo tidak hanya bermain di permukaan. Ia bermain di level persepsi, struktur, dan momentum. Dan sejauh ini, ia unggul,” pungkas Amir.
