MoneyTalk, Jakarta – Langkah TNI Angkatan Udara menyiapkan skenario perang drone, rudal presisi, dan serangan siber dalam Latihan Angkasa Yudha 2026 dinilai sebagai sinyal penting bahwa Indonesia mulai membaca perubahan besar dalam pola peperangan global.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, keputusan TNI AU memasukkan ancaman drone dan perang siber bukan sekadar modernisasi latihan militer biasa, melainkan bentuk adaptasi strategis terhadap realitas perang masa depan yang kini semakin berbasis teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan.
Menurut Amir Hamzah, perang modern saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah jet tempur atau kekuatan rudal balistik semata, tetapi juga oleh kemampuan menguasai ruang digital, sistem elektronik, hingga penggunaan drone murah yang mampu melumpuhkan sistem pertahanan mahal.
“Perang Iran melawan Israel dan keterlibatan Amerika Serikat memperlihatkan bahwa drone telah menjadi senjata strategis yang mengubah keseimbangan konflik. Drone murah dapat memaksa negara dengan sistem pertahanan mahal mengeluarkan biaya sangat besar untuk intersepsi,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (27/5/2026).
Ia menilai konflik di Timur Tengah menjadi laboratorium nyata perubahan doktrin militer dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan drone kamikaze, rudal presisi jarak jauh, hingga serangan siber terhadap infrastruktur pertahanan meningkat drastis dan menunjukkan efektivitas tinggi.
Menurut Amir, fenomena tersebut telah mengubah paradigma peperangan dari “high cost conventional warfare” menuju “asymmetric technology warfare”, yakni perang berbasis teknologi murah namun mematikan.
“Dulu negara kuat identik dengan armada pesawat tempur dan kapal induk. Sekarang ancaman bisa datang dari drone kecil, serangan siber, bahkan gangguan terhadap satelit dan jaringan komunikasi,” ujarnya.
Karena itu, Amir menilai arahan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI M. Tonny Harjono, agar latihan dibuat mendekati kondisi perang nyata merupakan keputusan strategis yang sangat relevan.
Menurutnya, TNI AU tidak bisa lagi hanya berlatih menghadapi pertempuran udara konvensional antar pesawat tempur berawak seperti era Perang Dingin.
“Drone sekarang bisa menjadi mata, telinga, bahkan senjata utama dalam operasi militer. Iran memperlihatkan bagaimana drone swarm atau serangan drone massal mampu menciptakan tekanan psikologis dan militer sekaligus,” katanya.
Amir menjelaskan, dalam konflik modern, drone memiliki beberapa keunggulan strategis. Selain biaya produksi yang murah, drone juga sulit dideteksi radar tertentu, dapat diproduksi massal, dan mampu menyerang sasaran secara simultan.
Ia menilai perkembangan ini membuat negara-negara dunia mulai membangun sistem anti-drone sebagai prioritas utama pertahanan udara.
“Ini yang sekarang diuji TNI AU. Bagaimana mendeteksi drone, bagaimana mengganggu sistem navigasinya, bagaimana melumpuhkan swarm drone sebelum masuk ke objek vital nasional,” ujarnya.
Selain ancaman drone, Amir juga menyoroti dimasukkannya perang siber dalam skenario Angkasa Yudha 2026. Menurutnya, perang modern saat ini berlangsung secara simultan antara serangan fisik dan digital.
Ia mencontohkan bagaimana sistem pertahanan suatu negara dapat lumpuh bukan karena serangan bom, tetapi akibat peretasan jaringan komando dan kendali.
“Perang masa depan bisa dimulai dengan blackout listrik, lumpuhnya radar, gangguan satelit, atau diretasnya sistem komunikasi militer. Jadi cyber warfare sekarang sama pentingnya dengan kekuatan udara,” katanya.
Amir menilai Indonesia harus belajar dari berbagai konflik global, terutama perang Rusia-Ukraina serta eskalasi Iran-Israel yang memperlihatkan integrasi antara drone, rudal presisi, sistem elektronik, dan perang informasi.
Menurutnya, perang modern kini bergerak menuju konsep multi-domain warfare, yakni peperangan yang melibatkan udara, laut, darat, ruang siber, hingga ruang angkasa secara bersamaan.
“Kalau dulu perang fokus merebut wilayah fisik, sekarang perang juga merebut dominasi data, jaringan, dan sistem informasi,” ujarnya.
Ia juga menilai integrasi Angkasa Yudha 2026 dengan Latihan Gabungan TNI menjadi langkah penting dalam membangun interoperabilitas antarmatra.
Menurut Amir, ancaman terhadap Indonesia ke depan kemungkinan tidak datang dalam bentuk invasi konvensional besar-besaran, melainkan serangan hybrid yang menggabungkan tekanan militer, serangan digital, propaganda informasi, hingga gangguan ekonomi strategis.
“Karena itu koordinasi TNI AU, TNI AD, dan TNI AL menjadi sangat penting. Perang modern tidak bisa lagi dimenangkan oleh satu matra saja,” katanya.
Amir menilai posisi geopolitik Indonesia yang berada di jalur strategis Indo-Pasifik membuat modernisasi konsep pertahanan menjadi kebutuhan mendesak.
Persaingan kekuatan besar dunia di kawasan Asia-Pasifik diperkirakan semakin meningkat dalam beberapa tahun mendatang, terutama terkait Laut China Selatan, keamanan jalur perdagangan, dan perebutan pengaruh teknologi militer.
“Indonesia harus menyiapkan diri menghadapi dinamika geopolitik baru. Ancaman bisa datang dari konflik regional yang meluas, perang proksi, hingga serangan teknologi tinggi,” ujarnya.
Meski demikian, Amir mengingatkan bahwa modernisasi latihan dan doktrin pertahanan juga harus diikuti penguatan industri pertahanan nasional.
Menurutnya, ketergantungan terhadap teknologi luar negeri dapat menjadi kerentanan strategis apabila terjadi konflik besar atau embargo.
“Drone, sistem radar, cyber defense, hingga artificial intelligence pertahanan harus mulai diperkuat secara mandiri. Kalau tidak, kita akan tergantung pada negara lain,” katanya.
Ia menambahkan, latihan seperti Angkasa Yudha 2026 bukan sekadar demonstrasi kekuatan militer, tetapi juga sarana membaca arah ancaman global yang terus berubah.
“Dunia sedang memasuki era perang teknologi. Negara yang lambat beradaptasi akan tertinggal. Karena itu saya melihat langkah TNI AU ini sangat tepat dan visioner,” pungkas Amir Hamzah.
