21 November 2026

Reshuffle Kabinet

MoneyTalk.id, Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Presiden Prabowo disebut perlu melakukan penyegaran kabinet, termasuk membersihkan sejumlah wajah lama yang dinilai berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, sejak awal pemerintahannya, Prabowo telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk beban warisan pemerintahan sebelumnya. Namun, ia menilai Prabowo memiliki modal politik dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut.

Menurut Amir, Prabowo merupakan putra ekonom Prof Sumitro Djodjohadikusumo dan pernah menjadi menantu Presiden Soeharto. Sebelum menjadi presiden, Prabowo juga telah menuangkan sejumlah gagasan politik dan ekonomi dalam bukunya, Paradoks Indonesia.

“Setelah Paradoks Indonesia, Presiden Prabowo punya modal besar sebagai anak dari ekonom besar yang dikenal dunia, menantu Soeharto. Selain itu, sikap politiknya dan keberaniannya,” kata Amir dalam sebuah podcast di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/9/2026).

Amir mengatakan, dalam berbagai kesempatan Prabowo selalu mengingat pesan ayahnya bahwa ketika menghadapi konflik atau situasi dilematis, keputusan harus berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ia juga menyinggung salah satu bagian dalam Paradoks Indonesia yang menurutnya menggambarkan pandangan Prabowo terhadap dunia politik.

“Dalam Paradoks Indonesia, Prabowo mengatakan dari 15 politisi yang dia ajak bicara, 14 orang di antaranya adalah pembohong. Itu diucapkan sendiri oleh Prabowo,” ujarnya.

Menurut Amir, tantangan bagi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan salah satunya adalah mengelola berbagai kepentingan politik yang berada di sekeliling kekuasaan.

“Dalam mengelola negara ini, bisa kita katakan tergantung dari kemampuannya untuk mengelola kebohongan yang ada di sekelilingnya,” katanya.

Prabowo Disebut Hadapi Sejumlah Tantangan

Amir menilai sejak dilantik, Prabowo langsung menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satunya adalah munculnya berbagai prediksi dan pernyataan bahwa pemerintahan Prabowo hanya akan berlangsung selama dua tahun.

Padahal, kata dia, Prabowo memperoleh mandat melalui Pemilu 2024 dan dilantik untuk menjalankan amanat konstitusi.

“Kalau saya mendukung Prabowo itu karena ketika dia bicara, rujukannya adalah kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan alinea keempat UUD 1945,” katanya.

Selain itu, Amir menyoroti adanya tindakan sejumlah pembantu presiden yang menurutnya dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

“Ada hal-hal kecil yang kelihatannya sepele tapi mengganggu presiden. Kekuasaan betapapun besarnya tidak mungkin punya kekuatan, sementara di luar dia ada orang, seperti ada tukang ngusir dan lain-lain,” ujarnya.

Ia juga menyebut adanya ancaman yang disebutnya sebagai kudeta internal serta berbagai tantangan geopolitik. Bahkan, Amir menyebut adanya skenario global yang menurutnya bertujuan memecah Indonesia menjadi lima negara bagian.

Karena itu, menurut dia, salah satu tantangan strategis Prabowo adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengamat: Reshuffle Kemungkinan Sebelum 20 Oktober

Terkait reshuffle, Amir mengaku telah mendengar informasi mengenai kemungkinan pergantian sejumlah menteri menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.

“Saya sudah dua bulan lalu mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan pergantian kabinet menjelang dua tahun pemerintahan. Ada informasi dari orang dalam bahwa menjelang dua tahun pemerintahan ada reshuffle,” ungkapnya.

Menurut Amir, persoalannya bukan lagi apakah reshuffle akan dilakukan, tetapi siapa saja yang akan diganti.

“Pertanyaan siapa yang harus di-reshuffle? Itu yang dipikirkan. Bahwa akan ada reshuffle sebelum 20 Oktober 2026. Cuma dalam reshuffle itu ada yang mengharapkan agar pemerintahan Prabowo bebas dari rezim lama,” katanya.

Amir kemudian menggunakan filosofi lokal dari Maluku untuk menggambarkan cara Prabowo menghadapi persoalan politik.

Ia mengibaratkan strategi tersebut seperti mencari biji kenari di rumpun sagu. Seseorang yang tidak memiliki pohon kenari tetap dapat memperoleh buah kenari dengan memanfaatkan keadaan di sekitarnya.

“Dia butuh kenari, karena itu dia harus mencari rumpun sagu. Rumpun sagu itu bisa jadi milik rezim lama,” ujarnya.

Amir juga mengibaratkan strategi Prabowo dengan cara menangkap ikan terbang pada malam hari. Jaring ditebarkan di tengah kegelapan, sementara permukaan laut dipukul-pukul untuk membuat ikan terbang masuk ke dalam jaring.

“Presiden Prabowo memiliki banyak cara untuk memperbaiki masa lalu dengan cara-cara seperti itu. Prabowo memiliki banyak cara, dan itu semua dikerjakan Prabowo di kegelapan malam,” katanya.

Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung Disebut Belum Diganti

Dalam perkiraannya, Amir mengatakan reshuffle mendatang belum tentu menyentuh tiga posisi strategis, yakni Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung.

“Besar kemungkinan dalam reshuffle ini Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung belum akan diganti,” katanya.

Menurut Amir, pergantian tiga pejabat tersebut kemungkinan baru dilakukan setelah Prabowo memperoleh mandat politik baru pada Pemilu 2029.

“Menurut analisa saya, dalam rangka menghadapi skenario global itu, ketiga pejabat ini baru bisa diganti Prabowo kalau dia memenangkan pilpres 2029,” ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut merupakan analisis Amir dan bukan kepastian mengenai keputusan Presiden Prabowo.

Menyiapkan Pemerintahan hingga 2029

Amir mengatakan, Prabowo saat ini juga dinilainya tengah mempersiapkan keberlanjutan pemerintahannya.

Menurut dia, salah satu agenda yang perlu diperhatikan adalah pembahasan mengenai Undang-Undang Partai Politik, khususnya terkait parliamentary threshold.

“Hampir semua partai politik menghendaki parliamentary threshold sebesar 5 persen,” katanya.

Amir menilai perubahan ambang batas parlemen dapat memengaruhi konfigurasi politik pada Pemilu 2029.

Ia memperkirakan Partai Gerindra akan berupaya meningkatkan perolehan suara nasional pada pemilu legislatif mendatang. Menurutnya, apabila sejumlah partai tidak memenuhi ambang batas parlemen, konfigurasi koalisi di parlemen dapat berubah.

“Saya kira kalau 5 persen yang menjadi tugas Prabowo dan partainya, paling tidak di dalam pemilihan legislatif nanti perolehan suara nasional Partai Gerindra diharapkan bisa mencapai 21 persen,” tuturnya.

Karena itu, Amir mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya karena masih ada sejumlah figur lama dalam pemerintahan Prabowo.

“Salah satu caranya adalah jangan kita keburu marah kalau Prabowo masih memakai orang lama. Perkiraan saya, kemungkinan besar Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung belum akan diganti,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Dr. King Faisal Sulaiman menilai perombakan atau reshuffle kabinet menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut King Faisal, pemerintahan Prabowo-Gibran sejak awal berdiri di atas fondasi politik berupa koalisi besar (big tent coalition) yang merangkul hampir seluruh kekuatan politik di parlemen. Formasi tersebut dinilai berhasil memberikan basis dukungan politik yang relatif luas untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Namun, setelah pemerintahan berjalan, menurut dia, model koalisi yang sangat akomodatif mulai memperlihatkan sejumlah persoalan, terutama terkait efektivitas birokrasi, ego sektoral antarkementerian, hingga lambannya eksekusi sejumlah program prioritas pemerintah.

“Reshuffle kabinet bukan lagi sekadar opsi politik, melainkan kebutuhan mendesak,” kata King Faisal dalam pandangannya mengenai evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (27/8/2026).

Ia menjelaskan, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan saat ini harus diimbangi dengan kemampuan kabinet mengeksekusi program secara cepat dan tepat. Sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, hilirisasi, hingga penciptaan lapangan kerja membutuhkan koordinasi dan kepemimpinan yang kuat.

King Faisal menilai Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi berbasis kinerja atau merit-based evaluation terhadap seluruh jajaran kabinet.

Menurutnya, komposisi kabinet tidak boleh semata-mata dipertahankan demi menjaga keseimbangan politik koalisi. Kompetensi, rekam jejak, kemampuan manajerial, serta keberhasilan menjalankan program harus menjadi ukuran utama.

“Program strategis membutuhkan kecepatan eksekusi, ketepatan sasaran, dan inovasi manajerial tingkat tinggi,” ujarnya.

Ia menilai masih terdapat kementerian yang bekerja dengan pola birokrasi konvensional, lambat merespons perubahan situasi ekonomi maupun harga pangan, serta belum optimal dalam mengoordinasikan rantai pasok hingga ke daerah.

Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, kata King Faisal, Presiden Prabowo justru akan ikut menanggung konsekuensi politik atas kegagalan atau lambannya program pemerintah.

Menurut dia, mempertahankan menteri yang dinilai tidak mampu bekerja secara optimal hanya demi menjaga keharmonisan koalisi berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan.

Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah ego sektoral dalam birokrasi pemerintahan.

King Faisal mengatakan, program prioritas pemerintah pada dasarnya tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja. Dibutuhkan koordinasi lintas lembaga agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis dan agenda swasembada pangan. Kedua program tersebut membutuhkan koordinasi berbagai kementerian dan lembaga, termasuk sektor pertanian, kesehatan, perdagangan, Badan Gizi Nasional, serta pemerintah daerah.

“Program seperti Makan Bergizi Gratis atau cetak sawah tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu kementerian. Butuh koordinasi ketat lintas kementerian dan pemerintah daerah,” katanya.

Karena itu, reshuffle menurut King Faisal harus diarahkan untuk menghadirkan figur yang memiliki orientasi pada hasil (output-driven), mampu bekerja lintas sektor, dan tidak membangun sekat birokrasi.

King Faisal juga menyoroti pentingnya menjaga pemerintahan dari potensi konflik kepentingan.

Menurutnya, di tengah sorotan publik terhadap hubungan antara kekuasaan, proyek strategis, dan kelompok modal, pemerintah harus memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki integritas dan mampu menjaga jarak dari kepentingan bisnis pribadi maupun kelompok tertentu.

Ia menilai reshuffle dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kredibilitas pemerintahan.

“Ketika posisi strategis di kabinet diisi figur yang bersih dari konflik kepentingan, persepsi publik tentang negara yang disandera oligarki dapat ditekan secara signifikan,” ujarnya.

Menurutnya, Presiden juga dapat menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan melakukan pergantian terhadap pembantu yang dianggap tidak mampu memenuhi standar kinerja atau berpotensi menimbulkan persoalan konflik kepentingan.

King Faisal menambahkan, keberhasilan pemerintahan pada akhirnya akan dinilai masyarakat dari kondisi kehidupan sehari-hari.

Masyarakat, terutama di tingkat akar rumput, kata dia, tidak hanya melihat pidato atau agenda politik pemerintah, tetapi juga merasakan langsung stabilitas harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, efektivitas bantuan sosial, dan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, kebijakan kontroversial, lambannya respons terhadap persoalan ekonomi, maupun persoalan administrasi pemerintahan dapat berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat.

“Ketidakpuasan terhadap kinerja menteri pada akhirnya dapat terakumulasi menjadi erosi kepercayaan terhadap presiden,” katanya.

Ia menilai reshuffle yang dilakukan secara terukur justru dapat menjadi bentuk koreksi pemerintahan sekaligus menunjukkan bahwa Presiden Prabowo responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Pada akhirnya, King Faisal melihat reshuffle bukan sebagai tanda kepanikan politik pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebaliknya, perombakan kabinet dapat dijadikan instrumen untuk melakukan penyegaran, mempercepat pelaksanaan program, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintahan.

Menurut dia, stabilitas politik melalui koalisi besar sudah relatif terbentuk. Tahap berikutnya adalah memastikan stabilitas tersebut menghasilkan kinerja pemerintahan yang nyata.

“Reshuffle kabinet bagi pemerintahan Prabowo bukanlah bentuk kepanikan politik, melainkan alat sterilisasi dan akselerasi,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar Presiden Prabowo berani beralih dari politik akomodasi menuju politik kinerja.

Dengan mengganti menteri yang dianggap tidak kompeten, gagal mengeksekusi program prioritas, atau memiliki persoalan konflik kepentingan, King Faisal menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbaiki kinerja hingga akhir masa jabatan.

“Sudah saatnya politik akomodasi bergeser menjadi politik kinerja,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR menjadi sinyal penting arah politik nasional menjelang memasuki tahun ketiga pemerintahan. Menurutnya, terdapat pesan strategis mengenai agenda besar negara yang membutuhkan konsolidasi kekuasaan lebih kuat, termasuk kemungkinan reshuffle kabinet secara besar-besaran.

Amir Hamzah mengatakan, sejumlah program strategis yang disampaikan Prabowo membutuhkan perangkat pemerintahan yang solid, loyal, dan bebas dari kepentingan lama yang dinilai masih membayangi pemerintahan saat ini.

“Saya menyimak narasi Prabowo dalam sidang paripurna DPR. Ada beberapa progres strategis dan agenda besar yang ingin dijalankan pada tahun ketiga pemerintahannya. Tetapi untuk menjalankan agenda besar itu tentu ada tantangan yang tidak kecil,” ujar Amir Hamzah, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, peluang terjadinya konsolidasi politik dan kabinet sangat terbuka pada September mendatang. Momentum tersebut dinilai penting bagi Prabowo untuk memperkuat arah pemerintahannya sendiri sekaligus mengurangi pengaruh politik yang dianggap berasal dari rezim sebelumnya.

“Peluang konsolidasi Kabinet Merah Putih pada bulan September sangat besar. Untuk melaksanakan agenda besar negara, reshuffle kabinet bisa berlangsung drastis dan dramatis. Tahun ketiga pemerintahan adalah momentum membersihkan sisa-sisa rezim lama,” katanya.

Amir menilai, Presiden Prabowo kemungkinan akan menempatkan loyalitas, efektivitas kerja, dan agenda pemberantasan korupsi sebagai parameter utama dalam evaluasi kabinet. Ia menyebut publik mulai menunggu langkah nyata pemerintah dalam melakukan pembenahan internal birokrasi dan penegakan hukum.

“Prabowo membutuhkan kabinet yang benar-benar bekerja untuk agenda nasional, bukan kabinet yang masih berada dalam pengaruh kekuatan lama. Kabinet Merah Putih harus bebas dari kepentingan rezim lama agar arah pemerintahannya jelas,” tegasnya.

Dalam pandangannya, isu pemberantasan korupsi juga akan menjadi bagian penting dalam konsolidasi kekuasaan tersebut. Amir bahkan menyebut kemungkinan penggunaan instrumen pengawasan negara untuk memonitor praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai sektor.

“Presiden bisa memanfaatkan seluruh radar negara untuk memonitor bunker-bunker koruptor. Ini menyangkut pembersihan birokrasi, penguatan institusi, dan keberanian menghadapi mafia kekuasaan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung adanya oknum-oknum tertentu yang menurutnya perlu ditangani secara serius melalui instrumen penegakan disiplin dan hukum, baik di lingkungan sipil maupun aparat.

“Ada oknum hijau dan oknum coklat yang perlu diawasi. Jaksa militer, Polisi Militer, sampai Propam Polri perlu diaktifkan secara maksimal. Semua tergantung keberanian reformasi di tubuh Polri dan penegakan hukum yang konsisten,” katanya.

Menurut Amir, tantangan terbesar pemerintahan Prabowo ke depan bukan hanya soal ekonomi dan geopolitik global, melainkan juga stabilitas politik domestik. Salah satu isu yang diprediksi terus menjadi tekanan politik adalah tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan desakan proses hukum terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai, isu tersebut tidak bisa diabaikan karena terus berkembang di ruang publik dan menjadi bagian dari dinamika politik nasional menjelang konsolidasi kekuasaan baru.

“Tuntutan pemakzulan Gibran dan tuntutan hukum terhadap Jokowi menjadi tantangan serius. Prabowo harus merespons secara hati-hati berbagai spekulasi terkait perjanjian politik ataupun perjanjian rahasia dengan Jokowi,” ujarnya.

Meski demikian, Amir menegaskan bahwa langkah terkait pemakzulan wakil presiden tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena membutuhkan konsensus politik besar di parlemen dan koalisi pemerintahan.

“Pemakzulan Gibran perlu konsensus koalisi agar tidak memunculkan goncangan politik nasional. Stabilitas tetap harus dijaga. Setelah Gibran jatuh harus ada konsensus koalisi untuk pengganti Gibran,” katanya.

Ia menilai Prabowo berada dalam posisi yang sangat menentukan karena harus menjaga keseimbangan antara agenda perubahan dengan stabilitas pemerintahan. Jika terlalu lambat melakukan konsolidasi, menurutnya, pemerintah bisa terus dibayangi konflik kepentingan.

“Prabowo menghadapi tantangan besar antara kebutuhan membersihkan birokrasi dan menjaga stabilitas nasional. Tetapi publik melihat ada harapan untuk membangun pemerintahan yang bebas manipulasi, bebas korupsi, dan memiliki birokrasi, polisi, serta militer yang kuat,” pungkas Amir Hamzah.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa menteri yang tidak memahami Pasal 33 UUD 1945 sebaiknya mundur dinilai bukan sekadar teguran normatif, melainkan sinyal politik yang sangat kuat. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah membaca pernyataan tersebut sebagai kode keras (hard signal) bahwa Prabowo tengah menyiapkan reshuffle kabinet, terutama pada kementerian yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi strategis nasional.

Menurut Amir Hamzah, Pasal 33 UUD 1945 bukan hanya pasal konstitusional biasa, tetapi fondasi ideologis dan geopolitik negara Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kalau ada menteri yang tidak paham Pasal 33, itu bukan sekadar persoalan akademik atau hukum. Itu soal keberpihakan. Apakah ia berpihak pada kepentingan nasional atau justru menjadi perpanjangan tangan kepentingan asing dan oligarki,” tegas Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).

Amir menjelaskan, dalam perspektif intelijen geopolitik, Pasal 33 UUD 1945 adalah benteng terakhir kedaulatan ekonomi Indonesia. Setiap kebijakan yang membuka ruang penjarahan sumber daya alam—baik tambang, energi, hutan, laut, maupun pangan—akan langsung berdampak pada stabilitas nasional.

“Negara-negara besar selalu memetakan pejabat kunci di negara berkembang. Jika ada menteri yang longgar terhadap eksploitasi, mudah ditekan oleh korporasi global, itu menjadi titik masuk penjajahan gaya baru,” ujarnya.

Ia menilai, selama bertahun-tahun terdapat kecenderungan sebagian elite birokrasi dan politik menafsirkan Pasal 33 secara liberal, seolah-olah negara cukup menjadi regulator, bukan pengendali utama. Padahal, kata Amir, roh Pasal 33 adalah penguasaan oleh negara, bukan sekadar pengawasan.

Pernyataan Prabowo dinilai tidak lazim untuk ukuran presiden. Biasanya, evaluasi menteri dilakukan tertutup. Namun kali ini, Prabowo menyampaikannya secara terbuka ke publik.

“Dalam bahasa intelijen, ini bukan warning biasa, tapi open warning. Artinya, presiden ingin publik tahu bahwa akan ada konsekuensi,” kata Amir.

Ia menambahkan, Prabowo dikenal sebagai pemimpin dengan latar belakang militer dan strategi. Setiap pernyataan publik biasanya memiliki lapisan makna.

“Ini adalah sinyal psikologis kepada kabinet: siapa yang sejalan dengan garis konstitusi akan dipertahankan, siapa yang bermain-main dengan kekayaan negara akan disingkirkan.”

Amir Hamzah menegaskan, reshuffle—jika benar terjadi—kemungkinan besar akan menyasar menteri-menteri di sektor strategis, seperti:

-Energi dan sumber daya mineral

-Investasi dan hilirisasi

-Kelautan dan perikanan

-Kehutanan dan agraria

-Perdagangan dan industri strategis

“Di sektor-sektor inilah Pasal 33 diuji setiap hari. Apakah negara hadir sebagai penguasa, atau hanya jadi penonton sementara kekayaan nasional diangkut keluar,” ujarnya.

Ia menyebut, menteri yang membiarkan ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah, memberikan konsesi besar tanpa kontrol ketat, atau tunduk pada tekanan investor asing, secara otomatis bertentangan dengan semangat Pasal 33.

Lebih jauh, Amir membaca reshuffle bukan hanya soal kinerja, tetapi juga konsolidasi kekuasaan Prabowo sebagai presiden. Setelah transisi pemerintahan, Prabowo perlu memastikan bahwa kabinetnya solid dan sejalan dengan visinya.

“Prabowo ingin kabinet ideologis, bukan kabinet kompromi. Kabinet yang paham bahwa kekayaan alam adalah senjata geopolitik, bukan sekadar komoditas ekonomi,” jelasnya.

Dalam konteks global yang semakin tidak stabil—konflik energi, perang dagang, dan perebutan sumber daya—Indonesia, menurut Amir, tidak boleh dipimpin oleh menteri yang lemah secara ideologis.

Amir Hamzah juga menilai pernyataan Prabowo memiliki pesan ganda: ke dalam dan ke luar. Ke dalam, sebagai peringatan keras bagi menteri. Ke luar, sebagai pesan kepada rakyat bahwa presiden berdiri di pihak konstitusi.

“Prabowo ingin membangun legitimasi bahwa ia adalah presiden yang berpihak pada Pasal 33. Ini penting untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam kebijakan-kebijakan strategis ke depan,” katanya.

Ia menambahkan, publik seharusnya ikut mengawasi. Jika ada menteri yang rekam jejaknya bertentangan dengan semangat Pasal 33, maka desakan mundur bukan hanya datang dari presiden, tetapi juga dari rakyat.

Pernyataan Prabowo soal menteri yang tidak paham Pasal 33 UUD 1945 dinilai sebagai penanda arah baru pemerintahan: lebih nasionalis, lebih protektif terhadap kekayaan negara, dan lebih tegas terhadap elite yang menyimpang.

“Ini momentum. Jika reshuffle benar-benar terjadi dan menyasar menteri-menteri bermasalah, maka kita sedang menyaksikan konsolidasi kekuasaan negara atas kekayaan nasional,” pungkas Amir Hamzah.

MoneyTalk, Jakarta – Podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official Senin (22/09) mendadak jadi sorotan. Mahfud MD blak-blakan soal drama politik di balik reshuffle kabinet Prabowo Subianto.

Dengan nada setengah frustrasi, Mahfud menuturkan bahwa sebelum krisis meledak, banyak usul-usul dari dirinya dan kalangan lain yang tidak didengar. “Kalau lewat menterinya, gak nyambung. Biarin aja. Toh nanti ada masalah yang menuntut sendiri,” katanya.

Dan benar, masalah itu pecah. Prabowo akhirnya berubah haluan. Cepat merespons, ia langsung merombak kabinet.

“Saya kasih dua jempol: pertama ketika redam kerusuhan, kedua saat berani reshuffle,” tegas Mahfud.

Menteri ‘Hebat’ Akhirnya Tumbang

Selama ini Prabowo selalu ngotot: tidak ada reshuffle, karena semua menterinya “hebat-hebat”. Tapi kenyataan berkata lain. Krisis politik-ekonomi memaksa Prabowo menyingkirkan nama besar: Sri Mulyani, Budi Gunawan, hingga Menpora Dito.

“Dulu aspirasi publik tak pernah tembus, sekarang tembus. Lumayan banget,” sindir Mahfud.

Mahfud juga menyorot penunjukan Jenderal (Purn) Jamari  Chaniago sebagai Menkopolhukam. “Dia lebih senior dari Prabowo. Jadi wajar Prabowo hormat. Tinggal keberaniannya menyatukan 14 kementerian dan lembaga di bawahnya,” ujar Mahfud.

Dengan nada setengah menantang, Mahfud mengingatkan: posisi Menkopolhukam adalah wajah presiden di bidang hukum dan keamanan.

Yang mengejutkan, Mahfud mengaku sempat dilobi jenderal senior untuk mengisi kursi Menkopolhukam. Tapi ia menolak dengan alasan etik.

“Jabatan itu sebaiknya untuk mereka yang berkeringat memenangkan Prabowo. Saya tidak. Jadi tidak etis kalau saya masuk,” ungkapnya.

Ia memilih diam, meski rumor di media menempatkannya sebagai kandidat kuat. “Kalau saya menolak, sombong. Kalau menerima, gak tahu diri. Jadi saya ngambang saja,” ucapnya lugas.

Meski menolak kursi panas, Mahfud tetap ikut cawe-cawe. Ia mengaku sudah dipanggil Sekretaris Kabinet Tedi Indrawijaya atas mandat langsung Presiden Prabowo. Tugasnya: masuk dalam Tim Reformasi Polri.

“Negara sudah banyak memberi kepada saya. Kalau saya bisa memberi warna, meski sedikit, saya lakukan. Jangan sok nihil, jangan juga jadi fatalis. Ambil yang bisa dikerjakan,” pungkas Mahfud dengan nada filosofis.

MoneyTalk, Jakarta – Trust Indonesia menyebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Asikin dan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi sebagai dua figur Menteri yang layak untuk diganti atau direshuffle. Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli beralasan kedua sosok tersebut paling banyak dibicarakan publik dengan sentimen negatif selama kurang lebih dua minggu terakhir. Menurutnya, tren negatif ini akhirnya menjadi faktor yang menguatkan upaya reshuffle terhadap keduanya harus segera dilakukan.

“Ya, Budi Gunadi dan Budi Arie ini memang layak direshuffle. Selain karena faktor blunder dan pemberitaan negatif yang dilakukan keduanya, dua figur tersebut juga dinilai berkinerja buruk (dalam survei Trust Indonesia) dan bukan bagian dari endorse partai. Jadi sebenarnya, tidak alasan untuk tidak mengganti Menteri Budi Gunadi dan Menteri Budi Arie ini,” ucap Fadhli dalam keterangan kepada awak media, Senin (19/5) pagi.

Fadhli menjelaskan survei Trust Indonesia pada akhir Maret lalu memang menunjukkan kinerja buruk kedua Menteri tersebut. Dalam penilaian para pakar atau key opinion leader (KOL), kepuasan atas kinerja keduanya tidak lebih dari angka 1,0 persen.

“Oleh para pakar (dalam survei Trust Indonesia), nilai kinerja mereka juga dianggap buruk. Misalnya nilai kepuasan terhadap kinerja Menteri Budi Gunadi sekitar 0,6 persen, sementara nilai kepuasan atas Menteri Budi Arie sebesar 0,3 persen. Ini buruk sekali jika dibandingkan dengan kepuasan terhadap kinerja Menteri Agama yang mendapat nilai 19,9 persen,” ungkapnya.

Namun demikian, dalam pandangan Fadhli, reshuffle Budi Gunadi dan Budi Arie erat kaitannya juga dengan keinginan untuk mulai meminimalisir pengaruh Jokowi dalam kabinet Prabowo. Pasalnya, menurut dia, Budi Gunadi dan Budi Arie bukanlah figur yang didorong oleh para pendukung Prabowo karena jelas merupakan rekomendasi dan endorse dari Jokowi.

“Me-reshuffle keduanya berarti memberi ruang bagi bertambahnya loyalis Prabowo di dalam kabinet, sekaligus mulai meminimalisir pengaruh Jokowi. Apalagi, semua orang tahu, selain orangnya Jokowi, kedua orang ini juga tidak mewakili unsur partai politik mana pun. Sekali lagi, tak ada alasan untuk tidak me-reshuffle Menteri Budi Gunadi dan Menteri Budi Arie,” tuturnya.

Seperti diketahui, sepanjang dua minggu terakhir, mendadak kedua Menteri Budi tersebut ramai diberitakan negatif media. Menkes Budi Gunadi ramai diserang akibat pernyataannya ngawur dan sembrono terkait ukuran lingkar pinggang dan penghasilan Rp 5 juta. Sementara itu, Menteri Budi Arie ramai disebut menerima setoran judi online di dalam dakwaan terdakwa kasus judi online.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah forum bertajuk “Forum Tanah Air” yang ditayangkan di Kanal YouTube Suara Perubahan pada Kamis (31/10), Jenderal Fachrurozi menyampaikan pandangannya mengenai reshuffle kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini, Fachrurozi menyoroti pentingnya penyusunan kabinet yang tepat dan bagaimana pentingnya peran kabinet yang solid untuk mencapai kinerja yang optimal.

Ia mengungkapkan keinginannya agar kabinet Prabowo mampu bekerja secara profesional dan bukan hanya melanjutkan program pemerintahan Jokowi, tetapi membawa perubahan sesuai dengan visi yang diusung Prabowo Subianto.

Fachrurozi menggarisbawahi harapan dan komitmen Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia. Menurutnya, Prabowo selalu membawa dampak positif di setiap kesatuan yang dipimpinnya. Contohnya, ketika Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus, kepemimpinannya dirasakan mampu membawa Kopassus menjadi kesatuan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Bahkan, ketika sudah tidak menjabat, nama Prabowo masih dielu-elukan di setiap perayaan HUT Kopassus, yang menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam organisasi tersebut.

Fachrurozi juga menyinggung pengalaman pribadinya saat bertugas bersama Prabowo di berbagai momen penting, seperti pendidikan intelijen di Hawaii dan saat Prabowo terjun bersama para taruna di Akademi Militer. Baginya, Prabowo bukanlah sosok pemimpin yang hanya duduk di belakang meja, melainkan selalu siap turun ke lapangan. Fachrurozi pun mengingatkan bahwa di berbagai kesempatan, Prabowo membuktikan kepemimpinannya dengan tindakan nyata yang berdampak positif bagi anggotanya dan institusi yang dipimpinnya.

Fachrurozi mengungkapkan pandangannya mengenai prinsip reshuffle kabinet yang harus dilakukan Prabowo. Menurutnya, ketika ada perubahan kabinet, posisi yang kosong akibat reshuffle sebaiknya tetap diisi oleh kader dari partai politik yang sama. Namun, Fachrurozi menekankan bahwa pilihan tersebut harus tetap berada di tangan Prabowo Subianto, bukan sekadar titipan dari partai politik atau tokoh tertentu. Fachrurozi menganggap ini penting agar Prabowo memiliki kebebasan untuk memilih individu yang dianggapnya kompeten, sehingga kabinet dapat bekerja maksimal sesuai dengan visi yang diusung.

Fachrurozi berpendapat bahwa jika setiap posisi diisi oleh sosok yang disarankan partai, bukan oleh pilihan langsung dari Prabowo, maka hal tersebut akan menyulitkan pencapaian tujuan utama pemerintahan. Menurut Fachrurozi, kabinet Prabowo tidak hanya seharusnya melanjutkan program pemerintahan Jokowi, tetapi juga menambahkan sentuhan baru yang sejalan dengan visi Prabowo untuk Indonesia.

Lebih lanjut, Fachrurozi menyoroti pentingnya profesionalisme dalam penyusunan kabinet. Ia mengingatkan agar kabinet Prabowo tidak didominasi oleh orang-orang dari satu golongan atau kelompok tertentu, sehingga menghindari potensi ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Fachrurozi menilai, jika kabinet diisi oleh individu-individu yang dipilih Prabowo berdasarkan profesionalisme, bukan semata-mata karena tekanan politik, maka pemerintahan akan lebih solid dan efektif.

Menurut Fachrurozi, profesionalisme ini juga harus berlaku dalam struktur partai politik. Ia menyarankan agar partai politik menyusun musyawarah nasional (Munas) yang mengutamakan pemilihan kader profesional dan kredibel untuk ditempatkan dalam posisi penting. Dengan begitu, partai-partai politik dapat berperan sebagai mitra pemerintahan yang efektif dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Jenderal Fachrurozi juga menyarankan agar Forum Tanah Air dan kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan sama turut memberi dorongan agar Prabowo dapat segera melakukan perombakan kabinet dengan tepat. Menurut Fachrurozi, dukungan dari forum dan kelompok-kelompok ini dapat menciptakan situasi yang mendorong Prabowo untuk lebih tegas dalam menyusun kembali kabinetnya sesuai dengan tujuan pemerintahan.

Ia juga mengusulkan agar forum tersebut memiliki jalur komunikasi khusus dengan Prabowo. Fachrurozi menilai, forum ini dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan memberikan masukan langsung yang bermanfaat bagi Prabowo dalam mengelola kabinet. Namun, Fachrurozi menegaskan pentingnya menjaga independensi dan tidak menjadikan anggota forum sebagai bagian dari kabinet.

Dalam pidato yang diakhiri dengan salam sejahtera, Fachrurozi menegaskan bahwa Prabowo adalah sosok pemimpin yang selalu berusaha keras membawa perubahan positif di setiap institusi yang dipimpinnya. Ia yakin bahwa jika Prabowo dapat menyusun kabinet yang solid dan profesional, maka tujuan pemerintahan dapat dicapai dengan baik dan menghasilkan dampak nyata bagi bangsa dan negara.

Fachrurozi juga berharap agar Prabowo segera melakukan perubahan sesuai dengan prinsip-prinsip yang disarankan, termasuk dalam merumuskan langkah-langkah untuk memastikan kementerian bekerja efektif tanpa pengaruh titipan dari pihak tertentu. Fachrurozi mengakhiri pidatonya dengan menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam menciptakan situasi yang memungkinkan pemerintahan Prabowo dapat berjalan efektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet di penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf. Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kritik mengenai urgensi serta manfaat dari reshuffle ini, terutama karena sisa waktu masa jabatan hanya sekitar 1,5 bulan.

(lebih…)