Aktivis Media Sosial Dan Akademisi Buni Yani,
MoneyTalk.id,Jakarta – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus memunculkan kontroversi politik. Kali ini, aktivis media sosial dan akademisi Buni Yani, menyoroti kemungkinan keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Buni Yani menilai penyidikan perkara yang berkaitan dengan mantan Kapolri LSP tidak boleh berhenti pada sejumlah nama yang sudah terseret. Ia mendesak agar aparat juga memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk Jokowi, apabila ditemukan bukti yang mengarah kepadanya.
“Hampir semua orang yang berpikir waras mengatakan Jokowi harus diperiksa terkait rencana makar LSP melalui tindakan penyadapan. Publik akan sangat kecewa bila kasus ini dibarter dengan pengunduran diri Gibran,” ujar Buni Yani di akun X, Sabtu (21/11/2026).
Pernyataan tersebut menyentuh persoalan serius, yakni apakah pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo akan berjalan sepenuhnya berdasarkan hukum atau justru terseret dalam kompromi politik.
Menurut Buni Yani, pengungkapan perkara ini tidak boleh menjadi ruang tawar-menawar yang mengorbankan kepentingan penegakan hukum. Jika ada pihak yang terlibat, siapa pun orangnya, harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Buni Yani juga melontarkan kritik keras terhadap sepuluh tahun pemerintahan Jokowi. Ia menggunakan istilah teror terhadap rakyat untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan yang menurut penilaiannya lebih menguntungkan kelompok oligarki dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
Bahkan, Buni Yani menggunakan istilah “teroris radikal” untuk menggambarkan Jokowi. Pernyataan tersebut merupakan retorika politik dan kritik keras Buni Yani, bukan penetapan status hukum terhadap mantan presiden tersebut.
Kritik serupa juga diarahkan kepada kelompok pendukung Jokowi yang dikenal dengan sebutan Termul.
Menurut Buni Yani, kelompok tersebut turut berperan dalam membangun dukungan politik melalui media sosial, termasuk dengan disinformasi, agitasi, dan serangan terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan.
Ia menilai praktik komunikasi politik semacam itu telah memperburuk kualitas demokrasi dan memperuncing polarisasi di tengah masyarakat.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media, perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo telah menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Perkembangan kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai siapa pengguna akhir hasil penyadapan dan untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami materi serta tujuan penyadapan. Pada perkembangan berikutnya, aparat juga membuka penyidikan dugaan makar sebagai pengembangan perkara penyadapan dan akses ilegal tersebut.
Polri menyatakan penyidikan akan dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dengan perkembangan tersebut, tuntutan Buni Yani agar seluruh kemungkinan keterlibatan pihak lain diperiksa menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai transparansi penegakan hukum.
