9 November 2026

Yusril Ihza Mahendra

Beathor Suryadi Mempertanyakan Kapolri belum Sebut Jokowi Terlibat Dugaan Penyadapan Prabowo Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi

Beathor Suryadi Mempertanyakan Kapolri belum Sebut Jokowi Terlibat Dugaan Penyadapan Prabowo

Hedi Batubara 9 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, mempertanyakan arah penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.

Beathor menilai terlalu dini apabila penyidik maupun pejabat negara sudah menyimpulkan tidak adanya keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat belum berjalan tuntas.

“Belum 20 hari pemeriksaan terhadap pelaku makar, kenapa Kapolri sudah menyatakan kegiatan makar ini tidak melibatkan mantan Presiden Jokowi?” kata Beathor kepada wartawan, Senin (9/10/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut siapa yang melakukan penyadapan, melainkan juga siapa yang memerintahkan, apa motifnya, siapa yang menjadi sasaran, dan untuk kepentingan apa operasi tersebut dilakukan.

Beathor juga mempertanyakan makna langkah Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam perkara yang kini menjadi perhatian publik tersebut.

“Lantas apa makna Listyo Sigit Prabowo melakukan itu? Dia sudah bintang empat, punya kekayaan yang melimpah, jadi Kapolri terlama, lima tahun lebih,” ujarnya.

Bagi Beathor, posisi dan perjalanan karier Listyo Sigit seharusnya menjadi alasan bagi penyidik untuk mengungkap secara terang motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Ia mempertanyakan apakah tindakan itu memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar memperoleh informasi dari komunikasi sejumlah pejabat negara.

Beathor mengaku khawatir perkara yang awalnya memunculkan dugaan serius mengenai ancaman terhadap kepala negara justru berakhir dengan penerapan pasal-pasal penyadapan dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Saya jadi khawatir, di ujung pemeriksaan ini bahkan pihak Polri akan mengumumkan bahwa kegiatan penyadapan ini bukan makar, seperti yang pernah dibilang Yusril akan diusut hanya dengan delik pasal penyadapan saja,” ungkapnya.

Kekhawatiran Beathor tersebut berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Pada 3 November 2026, Yusril menjelaskan bahwa penyidik belum menerapkan pasal makar terhadap para tersangka. Menurut Yusril, pasal yang digunakan masih berkaitan dengan penyadapan, intersepsi, dan UU ITE.

“Sampai sejauh ini tidak atau tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana, jadi semata-mata adalah penyadapan,” kata Yusril sebagaimana diberitakan Tirto pada 3 November 2026.

Namun, pada 4 November 2026, Yusril kembali menjelaskan bahwa dugaan makar masih didalami. Ia menyebut penyidik harus menelusuri apakah penyadapan tersebut memiliki tujuan melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan tugas kenegaraan.

Dengan demikian, persoalan dugaan makar belum dapat dinyatakan selesai hanya berdasarkan pasal yang diterapkan pada tahap awal penyidikan.

Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti.

ANTARA melaporkan ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.

Perkembangan ini membuat publik mempertanyakan motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

FORMASI Desak Kalapas Cibinong Dipecat dan Seluruh Pegawai Diganti Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

FORMASI Desak Kalapas Cibinong Dipecat dan Seluruh Pegawai Diganti

Hedi Batubara 25 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Temuan Ombudsman RI mengenai dugaan adanya fasilitas hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memicu desakan agar dilakukan perombakan menyeluruh terhadap jajaran lapas tersebut.

Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kepala Lapas Cibinong dan mengganti seluruh pegawai yang bertugas di lapas tersebut.

Menurut Jalih, temuan Ombudsman tidak boleh dipandang sebagai persoalan fasilitas semata. Jika benar terdapat warga binaan yang dapat menempati hunian dengan fasilitas jauh berbeda dari blok narapidana pada umumnya, maka persoalan tersebut menyangkut tata kelola, pengawasan, keamanan, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.

“Kalapas Cibinong harus bertanggung jawab. Kalau perlu pecat Kalapas dan ganti seluruh pegawainya. Temuan Ombudsman ini menunjukkan ada persoalan serius dalam tata kelola dan pengawasan di dalam lapas,” kata Jalih Pitoeng, Jumat (25/9/2026).

Desakan tersebut muncul sehari setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai homestay atau klaster hunian. Di dalam salah satu bangunan, tim menemukan sofa, televisi, meja makan, kulkas, fasilitas kamar, hingga perlengkapan rumah tangga.

Ombudsman juga menemukan fasilitas kebugaran dan simulator golf yang masih dalam proses pembangunan. Di kawasan tersebut terdapat lebih dari 10 bangunan serta sejumlah kendaraan yang oleh Ombudsman dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai pola pengawasan di lingkungan lapas.

Yang menjadi sorotan lain adalah keberadaan warga binaan di kawasan tersebut. Ombudsman menyebut salah seorang penghuni mengaku sebagai warga binaan. Tim Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu kulkas.

Ombudsman menyatakan dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui siapa saja yang menempati bangunan tersebut, sejak kapan fasilitas dibangun, serta apakah terdapat dugaan maladministrasi atau perlakuan khusus terhadap warga binaan tertentu.

Selain persoalan fasilitas, Ombudsman menyoroti sistem keamanan Lapas Cibinong.

Di bagian belakang kompleks hunian ditemukan akses yang tidak dipagari dan terhubung dengan area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi jalur keluar-masuk yang tidak semestinya.

Ombudsman juga menyebut timnya sempat mengalami penolakan ketika hendak masuk ke area blok warga binaan meskipun telah membawa surat tugas. Menurut Ombudsman, penolakan tersebut bukan pertama kalinya dialami dalam pengawasan terhadap Lapas Cibinong.

Lebih jauh, Ombudsman menerima laporan dari keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150.000 per minggu di Blok A. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari persoalan yang perlu diverifikasi dan diinvestigasi lebih lanjut.

“Kalau dugaan-dugaan itu terbukti, berarti persoalannya bukan hanya soal adanya bangunan mewah. Ada dugaan lemahnya pengawasan, keamanan, bahkan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu harus ada pemeriksaan menyeluruh,” ujar Jalih.

Di sisi lain, pemerintah telah merespons temuan tersebut. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan pihaknya telah menurunkan tim yang terdiri atas Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat, Direktur Kepatuhan Internal, Direktur Intelijen, dan Kalapas Cibinong untuk memeriksa lokasi yang menjadi temuan Ombudsman.

Mashudi memberikan penjelasan bahwa bangunan yang disebut Ombudsman sebagai hunian berstandar apartemen antara lain merupakan rumah dinas Kalapas, rumah dinas kepala seksi, serta rumah asimilasi.

Menurut dia, rumah asimilasi digunakan warga binaan yang akan menjalani masa bebas dan mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian, seperti peternakan kambing, pertanian, perikanan, budidaya maggot, hingga produksi air mineral.

Dengan demikian, pihak Ditjenpas menyebut masih diperlukan pemeriksaan untuk memastikan fungsi masing-masing bangunan dan penggunaannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan. Yusril mempersilakan media melihat langsung lokasi agar publik dapat mengetahui kondisi sebenarnya.

Yusril mengatakan, apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan pejabat atau pegawai Lapas Cibinong, termasuk jika fasilitas tersebut dikomersialkan kepada narapidana, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan.

Sorotan terhadap Lapas Cibinong juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap narapidana, termasuk dalam pemberian fasilitas.

DPR mendorong Komisi II dan Komisi XIII menindaklanjuti temuan Ombudsman melalui rapat dengan pihak terkait. Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya juga menyatakan akan memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Dirjen Pemasyarakatan, serta pihak Lapas Cibinong untuk meminta penjelasan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mendesak adanya tindakan tegas apabila pemeriksaan membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan. Ia menyebut pemecatan dapat dilakukan apabila pelanggaran terbukti.

Bagi FORMASI, Jalih menilai pemeriksaan tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif. Menurutnya, perlu ditelusuri siapa yang membangun fasilitas tersebut, siapa yang mengizinkan, siapa yang menempati, bagaimana pengawasan dilakukan, serta apakah terdapat transaksi atau pungutan untuk mendapatkan fasilitas tertentu.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan secara terbuka. Tetapi kalau pemeriksaan menemukan penyalahgunaan kewenangan, jangan ada kompromi. Yang bertanggung jawab harus diberi sanksi,” tegas Jalih.

Ia meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak hanya mengevaluasi Lapas Cibinong, tetapi juga melakukan audit serupa terhadap lapas dan rumah tahanan lain untuk memastikan tidak ada fasilitas khusus bagi warga binaan tertentu.

Ombudsman sendiri telah meminta Kemenimipas melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari regulasi, sumber daya manusia, petugas, pejabat hingga Kalapas. Evaluasi tersebut, menurut Ombudsman, seharusnya tidak berhenti di Cibinong tetapi menjadi bahan perbaikan tata kelola pemasyarakatan secara nasional.

Dengan demikian, desakan FORMASI untuk mengganti Kalapas dan seluruh pegawai Lapas Cibinong menjadi bagian dari tuntutan agar proses pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Namun, mengenai siapa yang harus dikenai sanksi, keputusan tersebut tetap menunggu hasil pemeriksaan dan pembuktian dari pihak berwenang.

Muslim Arbi: Inisiator Buku Islam ala Prabowo Diduga Bagian Operasi Pembusukan Terhadap Presiden Pengamat Politik Dan Hukum Muslim Arbi

Muslim Arbi: Inisiator Buku Islam ala Prabowo Diduga Bagian Operasi Pembusukan Terhadap Presiden

Hedi Batubara 9 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Buku berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam kembali menjadi sorotan publik. Polemik tersebut mendapat perhatian dari pengamat politik dan hukum Muslim Arbi yang menilai munculnya buku tersebut perlu dilihat secara kritis, terutama terkait proses pembuatannya dan pencantuman nama Presiden Prabowo Subianto.

Muslim Arbi menduga pihak yang menginisiasi buku tersebut merupakan bagian dari operasi politik untuk melakukan pembusukan terhadap Presiden Prabowo.

Menurut Muslim, dugaan tersebut perlu dicermati karena, berdasarkan informasi yang berkembang, buku itu dibuat tanpa sepengetahuan dan izin langsung dari Prabowo.

“Inisiator buku Islam ala Prabowo diduga bagian dari operasi pembusukan terhadap Presiden,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Ia menilai penggunaan nama kepala negara dalam sebuah buku yang mengangkat isu agama merupakan persoalan yang sensitif. Apalagi, judul buku tersebut secara langsung mengaitkan sosok Prabowo dengan perspektif keislaman tertentu.

Muslim meminta agar proses di balik penerbitan buku tersebut dibuka secara terang kepada publik. Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui siapa yang menggagas, siapa yang menyusun, bagaimana proses pengumpulan bahan dilakukan, serta sejauh mana Presiden Prabowo mengetahui dan menyetujui penerbitannya.

“Pembuatan buku itu tanpa sepengetahuan dan izin Prabowo. Karena itu, Prabowo harus mewaspadai orang-orang di sekelilingnya yang diduga melakukan pembusukan,” ujarnya.

Muslim mengatakan, penggunaan nama seorang presiden dalam sebuah karya yang berkaitan dengan agama memiliki konsekuensi politik dan citra yang besar.

Karena itu, menurut dia, apabila benar Prabowo tidak mengetahui proses pembuatan maupun penerbitan buku tersebut, persoalan itu tidak semestinya dianggap sebagai perkara kecil.

“Jangan sampai nama Presiden justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan yang tidak diketahui Presiden,” katanya.

Muslim juga menilai Presiden perlu mengetahui secara utuh siapa saja pihak yang berada di balik pembuatan buku tersebut. Hal itu penting agar tidak terjadi pembentukan narasi mengenai Presiden yang kemudian justru menjadi bumerang secara politik.

Berdasarkan katalog Gramedia, Islam ala Prabowo tercatat disusun oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas. Buku tersebut diterbitkan oleh Atmosphere Publishing House.

Pemberitaan terbaru juga menyebut buku tersebut pertama kali terbit pada 2025 dan diinisiasi oleh Ketua MUI Anwar Iskandar serta Ketua MPR Ahmad Muzani. Buku itu kemudian diluncurkan dalam Rakornas BAZNAS 2025.

Di tengah polemik tersebut, sejumlah tokoh yang namanya tercantum dalam buku memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka. Salah satunya Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan dirinya bukan penulis buku, melainkan narasumber yang diwawancarai tim penyusun.

Persoalan pencantuman nama sejumlah tokoh inilah yang kemudian menambah pertanyaan publik mengenai mekanisme penyusunan buku tersebut. Sejumlah pemberitaan menyebut ada tokoh yang mempertanyakan atau membantah pernah memberikan tulisan khusus untuk buku itu.

Muslim Arbi berpandangan, kontroversi tersebut semestinya menjadi momentum bagi pihak yang berada di balik buku untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

“Presiden harus waspada terhadap orang-orang di sekelilingnya. Jangan sampai ada pihak yang mengatasnamakan atau menggunakan nama Presiden, tetapi justru akhirnya merugikan Presiden,” tegas Muslim.

Ia menambahkan, dugaan adanya operasi pembusukan tersebut tentu perlu dibuktikan melalui fakta dan penelusuran lebih lanjut. Namun, menurutnya, Presiden tidak boleh mengabaikan potensi munculnya narasi politik yang dapat merugikan dirinya.

“Ini harus dilihat secara serius. Siapa yang punya kepentingan, siapa yang menginisiasi, dan untuk tujuan apa buku itu dibuat, semuanya perlu dibuka,” pungkasnya.

Pengamat Soroti Buku “Islam ala Prabowo”: Tak Pernah Izin ke Prabowo, MUI dan BAZNAS Harus Tanggung Jawab Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah

Pengamat Soroti Buku “Islam ala Prabowo”: Tak Pernah Izin ke Prabowo, MUI dan BAZNAS Harus Tanggung Jawab

Hedi Batubara 8 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik buku “Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam” terus berkembang. Setelah sejumlah tokoh yang namanya tercantum dalam buku memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka, kini muncul sorotan lain mengenai proses penggagasan, posisi Presiden Prabowo Subianto, hingga keterlibatan lembaga-lembaga keagamaan dalam peluncuran buku tersebut.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyampaikan informasi yang menurutnya berasal dari sumber di lingkungan Hambalang dan Kertanegara. Amir menyebut Prabowo tidak mengetahui secara langsung keberadaan buku tersebut dalam proses penggagasannya.

Masih menurut sumber di lingkungan Hambalang dan Kertanegara, kata Amir, pembuatan buku itu tanpa izin Prabowo bahkan bisa diindikasikan pelanggaran undang-undang.

Sampai saat ini, fakta yang telah diberitakan adalah buku tersebut memang diluncurkan dalam Rakornas BAZNAS 2025 dan penulisannya disebut diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani serta Ketua MUI Anwar Iskandar.

Menurut Amir, persoalan utama buku tersebut bukan sekadar soal judul atau siapa yang tercantum sebagai penulis. Ia menilai ada persoalan lebih besar ketika Islam dilekatkan secara langsung dengan figur seorang presiden.

Amir mengkhawatirkan penggunaan istilah “Islam ala Prabowo” justru dapat menimbulkan preseden politik dan keagamaan yang tidak sehat.

Ia mempertanyakan, apabila hari ini muncul istilah “Islam ala Prabowo”, apakah ke depan masyarakat juga akan dihadapkan pada istilah “Islam ala Gibran”, “Islam ala Jokowi”, atau tokoh politik lainnya.

Bagi Amir, Islam memiliki sumber ajaran, tradisi keilmuan, dan prinsip yang jauh lebih luas daripada karakter personal seorang pemimpin politik.

Karena itu, menurut dia, agama seharusnya tidak dibangun seolah-olah mengikuti gaya atau identitas seorang penguasa.

“Ini justru kontraproduktif,” demikian garis besar kritik Amir terhadap keberadaan buku tersebut, Selasa (8/9/2026).

Kekhawatiran mengenai personalisasi agama dan kekuasaan juga menjadi salah satu tema yang muncul dalam perdebatan publik. Sejumlah analisis media menyoroti pertanyaan apakah buku tersebut sekadar menggambarkan religiositas seorang pemimpin atau berpotensi menjadi bentuk legitimasi religius terhadap kekuasaan.

Polemik semakin membesar setelah beberapa tokoh yang namanya tercantum dalam buku memberikan klarifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, misalnya, menegaskan dirinya bukan penulis buku tersebut.

Yusril mengatakan keterlibatannya hanya sebatas diwawancarai oleh tim penyusun. Ia juga menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan judul, penggagasan maupun pembiayaan penerbitan buku.

Klarifikasi tersebut menjadi penting karena publik sebelumnya dapat memperoleh kesan bahwa nama-nama tokoh yang tercantum dalam buku merupakan kontributor atau penulis.

Yusril sendiri mengatakan setelah wawancara, ia tidak pernah melihat transkrip maupun naskah hasil wawancara tersebut sampai buku diterbitkan. Setelah membaca buku secara utuh, ia menyatakan pandangan yang berasal dari wawancaranya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Nama Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan KH Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar juga menjadi perhatian. Sejumlah pemberitaan menyebut keduanya memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah mengirimkan tulisan untuk buku tersebut.

Situasi ini kemudian memunculkan istilah “pencatutan nama” di ruang publik.

Sementara katalog Gramedia mencantumkan Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas sebagai penyusun buku yang diterbitkan Atmosphere Publishing House.

Buku itu pertama kali terbit pada April 2025 dan kemudian diluncurkan pada pembukaan Rakornas BAZNAS 2025 di Jakarta pada 26 Agustus 2025.

Amir Hamzah juga meminta MUI dan BAZNAS memberikan pertanggungjawaban moral dan penjelasan kepada publik terkait buku tersebut.

Menurut dia, keterlibatan lembaga keagamaan dalam sebuah buku yang menggunakan nama Presiden memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan buku biasa.

Publik berhak mengetahui siapa yang menggagas, siapa yang membiayai, siapa yang menyusun, bagaimana proses editorial dilakukan, dan apakah seluruh tokoh yang namanya dicantumkan memang memberikan persetujuan.

Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid menegaskan bahwa tidak ada dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang digunakan untuk membuat maupun menerbitkan buku tersebut.

BAZNAS juga menegaskan bahwa buku tersebut tidak ditulis atau diterbitkan oleh tim BAZNAS. Menurut penjelasan resmi BAZNAS, keterlibatan lembaga tersebut dalam peluncuran buku pada Rakornas BAZNAS 2025 berada dalam konteks hubungan kelembagaan dan literasi dakwah keagamaan, bersama MUI, Kementerian Agama dan MPR.

Dengan demikian, klaim bahwa BAZNAS membiayai penerbitan buku menggunakan dana ZIS bertentangan dengan klarifikasi resmi BAZNAS.

Yang menjadi persoalan berikutnya adalah bukan lagi soal penggunaan dana ZIS, melainkan mengenai posisi kelembagaan BAZNAS dalam peluncuran buku tersebut dan alasan buku itu dipilih menjadi bagian dari agenda Rakornas.

Amir juga menyebut buku tersebut berpotensi melanggar undang-undang, terutama berkaitan dengan pencantuman nama dan kemungkinan penggunaan karya seseorang tanpa persetujuan.

Menurut Amir, persoalan buku tersebut tidak berhenti pada teknis penerbitan. Ada persoalan tentang hubungan antara agama, kekuasaan dan legitimasi politik.

“Ketika seorang presiden dijadikan pusat narasi sebuah buku tentang Islam, masyarakat dapat mempertanyakan apakah yang sedang dibicarakan adalah Islam sebagai ajaran, atau cara seorang pemimpin menjalankan kehidupan beragama,” pungkas Amir.

Eggy Sudjana Dan Damai HL KO, sebelum Bertempur 1768136554334

Eggy Sudjana Dan Damai HL KO, sebelum Bertempur

Hedi Batubara 11 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Antara percaya dan tidak percaya kalau pejuang Eggy Sujana dan Damai Hari Lubis (DHL) terkena gendam Jokowi.

Mungkin kasus ES dan DHL mirip kasus Yusril Ihza Mahendra, berapi-api “memusuhi” Jokowi ketika berseberangan dengan Jokowi, tapi langsung nglumpruk (tunduk) ketika berhadapan dengan Jokowi.

Sebagai seorang pengamal perdukunan dan kekuatan sihir (ilmu hitam), Jokowi sangat sakti menghancurkan keyakinan orang-orang beriman yang tidak istiqamah.

Hanya orang-orang beriman yang istiqamah dan tidak tergiur harta duniawi yang bisa menangkal gendam Jokowi.

Satu hal yang selalu terjadi secara berulang, siapa pun yang bersikap lunak kepada Jokowi, apalagi mencoba untuk mendekati dan memujinya, dipastikan akan takluk dan menjadi pengikutnya.

Kasus YIM mungkin tidak mengherankan, karena ternyata YIM seorang yang haus jabatan, kekuasaan dan harta benda, maka iman yang dipertahankannya tidak mampu membendung serangan iblis dan syetan.

Berita tentang telah tunduknya ES dan DHL masih simpang siur, mengingat ES dan DHL belum secara resmi memberikan klarifikasi. Berita-berita yang muncul bisa saja disimpangkan atau disalah persepsikan.

Jika saja rumor-rumor yang beredar benar, bahwa ES dan DHL sowan kepada Jokowi bahkan malah memuji-mujinya, tidak diragukan lagi kalau ES dan DHL telah terkena gendam (sihir) Jokowi. Maka sejak saat itu, semua pembelaan ES dan DHL sudah seperti kotoran yang busuk baunya.

Kesalahan fatal dari ES dan DHL adalah tertipu dengan wujud fisik ijazah Jokowi tanpa menelusuri berbagai hal yang berkaitan dengan dikeluarkannya ijazah Jokowi, seperti :

1. benarkah Jokowi kuliah di UGM sampai selesai ?

2. Benarkah di Fakultas Kehutanan UGM ada jurusan perkayuan ?

3. Apakah Jokowi mengikuti perkuliahan tiap semester dengan nilai “lulus” (ada bukti transkrip nilai)?

4. Benarkah Jokowi mengikuti pembimbingan skripsi ? Siapa dosen pembimbingnya ?

5. Benarkah Jokowi memiliki teman-teman kuliah seangkatan dan sejurusan secara sah?

Sebenarnya semua pertanyaan itu tidak mungkin bisa dibuktikan, mengingat wujud fisik ijazah Jokowi saja sudah nyleneh.

Untuk menguji keaslian fisik ijazah Jokowi bisa dideteksi paling tidak dengan tiga indikator :*1. foto yang digunakan pada ijazah; 2. penulisan nama jika dibandingkan dengan ijazah lulusan seangkatannya; 3. kertas dan model background yang digunakan untuk ijazah*, dll.

Jika salah satu saja unsur di atas tidak orisinil, sudah dipatikan ijazah itu adalah palsu.

Walaupun Jokowi bersikeras tidak mau menunjukkan ijazah (palsunya) kepada publik, rakyat sudah punya keputusan dalam hati : *ijazah Jokowi memang palsu*

Akankah ES dan DHL akan tersapu bersama kebusukan Jokowi, atau segera klarifikasi dan menjauhi Jokowi yang sudah sekarat diambang suu-ulkhatimah?

Waktulah yang akan membuktikannya.

Penulis : Sholihin MS (Pemerhati Social dan Politik)

Pengamat Intelijen dan Geopolitik: Istana Beri Sinyal Kepolisian di Bawah Kementerian, Prabowo Siapkan Langkah Strategis 1760953608578

Pengamat Intelijen dan Geopolitik: Istana Beri Sinyal Kepolisian di Bawah Kementerian, Prabowo Siapkan Langkah Strategis

Hedi Batubara 20 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra tentang posisi kepolisian yang berada di tangan presiden dan DPR bukan sekadar penjelasan konstitusional semata. Menurutnya, pernyataan itu merupakan sinyal politik kuat dari Istana bahwa struktur Polri bisa saja diarahkan untuk berada di bawah koordinasi kementerian tertentu, seperti halnya lembaga penegak hukum di sejumlah negara lain.

Amir melihat pernyataan Yusril muncul di momentum yang tidak netral, yakni di tengah ramainya kritik publik terhadap kinerja Polri. Ia menduga, hal ini merupakan bagian dari strategi politik bertahap yang sedang dirancang Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dan mempertegas garis koordinasi antar lembaga.

“Pernyataan Yusril bukan spontan. Ia adalah bagian dari sinyal yang dikirim Istana bahwa sudah saatnya posisi Polri dikaji ulang secara kelembagaan. Ini bukan soal melemahkan, tapi soal memperkuat kendali dan tata kelola hukum nasional,” ujar Amir Hamzah saat dihubungi, Senin (20/10/2025).

Menurut Amir, selama ini Polri memang berada langsung di bawah Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun dalam praktiknya, posisi ini seringkali menimbulkan tumpang tindih koordinasi, terutama dalam hal penegakan hukum, penataan anggaran, dan hubungan antar lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kemenkumham.

“Jika Polri berada di bawah kementerian, misalnya Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, maka akan ada kesatuan kebijakan hukum nasional yang lebih terarah. Kebijakan hukum, keamanan, dan penegakan hukum tidak akan berjalan di rel yang berbeda,” jelas Amir.

Ia menilai gagasan ini tidak datang tiba-tiba. Sejak awal pemerintahan, Prabowo Subianto sudah memberi isyarat perlunya reformasi kelembagaan besar-besaran, termasuk pada sektor hukum dan keamanan. Kritik publik terhadap kinerja kepolisian, menurutnya, justru dijadikan “bahan bakar legitimasi” bagi Prabowo untuk melakukan perubahan yang sebelumnya sulit disentuh.

Amir melihat langkah politik Presiden Prabowo sangat terukur. Dengan membiarkan publik dan sejumlah tokoh mengkritisi kepolisian, termasuk munculnya wacana agar Polri berada di bawah kementerian, Prabowo seolah memberi ruang bagi wacana itu tumbuh secara alami di masyarakat.

“Begitu wacana itu menguat dan dianggap rasional oleh publik, maka Prabowo tinggal mengambil posisi sebagai pemimpin yang merespons aspirasi rakyat. Strategi ini membuat keputusan besar seperti restrukturisasi Polri tidak terlihat sebagai langkah sepihak,” papar Amir.

Ia menambahkan, dukungan DPR terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo selama ini sangat kuat, sehingga tidak akan sulit jika ide reformasi kelembagaan Polri itu benar-benar diajukan secara resmi.

“DPR akan langsung menyetujui. Mayoritas partai koalisi sudah solid di belakang Prabowo. Jadi, dari sisi politik, jalannya sangat terbuka,” tegasnya.

Jika gagasan ini benar-benar diimplementasikan, maka menurut Amir, Indonesia akan memasuki era baru hubungan antara kekuasaan eksekutif dan penegakan hukum. Kementerian yang mengoordinasikan kepolisian akan memiliki fungsi strategis dalam pembentukan kebijakan hukum, pengawasan etik, serta akuntabilitas publik terhadap aparat penegak hukum.

“Ini bisa memperkuat sistem checks and balances internal. Selama ini, pengawasan Polri oleh Presiden seringkali bersifat administratif, bukan substantif. Dengan berada di bawah kementerian, fungsi pengawasan bisa lebih sistematis dan terukur,” ujarnya.

Namun Amir juga mengingatkan, perubahan struktur sebesar itu memerlukan legitimasi publik yang kuat serta kajian hukum yang matang agar tidak menimbulkan resistensi di internal kepolisian maupun lembaga lain.

Bagi Amir, pernyataan Yusril dan dinamika publik yang menyertainya menunjukkan bahwa Istana sedang menyiapkan peta jalan baru reformasi kelembagaan hukum dan keamanan nasional.

“Ini bukan sekadar wacana birokrasi. Ini bagian dari desain besar Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuasaan eksekutif sekaligus memastikan seluruh lembaga penegak hukum bergerak seirama dengan visi pemerintahan,” ujarnya.

Jika benar Polri kelak ditempatkan di bawah kementerian, langkah itu akan menjadi salah satu keputusan politik paling berani dalam sejarah reformasi.

Kasus Narkotika, Yusril: Perlu Pendekatan Hati-hati Kasus Narkotika, Yusril: Perlu Pendekatan Hati-hati

Kasus Narkotika, Yusril: Perlu Pendekatan Hati-hati

Hedi Batubara 16 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam wawancaranya di Podcast Antara On The Record pada Kamis (14/11), memberikan pandangan komprehensif mengenai penanganan kasus narkotika di Indonesia dan peran pendekatan restoratif dalam sistem hukum kita.

Yusril mengungkapkan pandangannya terkait kebijakan terhadap pengguna narkotika dan upaya merespons penuh sesaknya lembaga pemasyarakatan akibat tingginya kasus narkotika. Yusril juga menyoroti pentingnya reformasi hukum yang memperhatikan kearifan lokal dan keadilan restoratif.

Menurut Yusril, dalam konteks hukum pidana Indonesia, baik pengedar maupun pengguna narkotika sama-sama dikenakan sanksi pidana. Namun, ia menyoroti bahwa banyak negara lain memperlakukan pengguna narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Di negara-negara seperti Belanda, pengguna narkotika dapat melakukan pembelian di tempat yang sudah diatur khusus dan terdaftar. Namun, Yusril juga menekankan bahwa regulasi di Belanda juga bukan berarti pengguna bisa bebas membeli ganja di sembarang tempat.

Yusril menjelaskan, meskipun ada gagasan untuk merehabilitasi pengguna narkotika sebagai korban, penerapannya di Indonesia penuh tantangan. Negara dengan populasi sebesar Indonesia menghadapi hambatan dalam merehabilitasi semua pengguna.

Hal tersebut memerlukan pendekatan yang hati-hati, karena beban lembaga pemasyarakatan di Indonesia sebagian besar diisi oleh kasus-kasus narkotika. Ia memperkirakan, meskipun pemerintah membangun lebih banyak lembaga pemasyarakatan, kapasitasnya tetap akan kewalahan menampung para pelaku kasus narkotika.

Selain itu, Yusril juga berbicara mengenai konsep keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kondisi korban dan pelaku melalui penyelesaian damai, terutama untuk tindak kejahatan tertentu. Ia memberikan contoh dalam kasus pencurian kecil-kecilan atau kenakalan remaja yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai tanpa harus sampai ke meja hijau. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus merasakan dampak negatif dari penjara yang kerap memperburuk situasi individu.

Yusril juga menyinggung mengenai peran hukum adat dan hukum Islam dalam konsep penyelesaian damai, terutama dalam konteks seperti perang suku di Papua yang tidak bisa diselesaikan melalui KUHP. Pendekatan ini, menurutnya, memiliki sisi positif dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan suku atau kelompok besar, yang selama ini lebih mengandalkan keadilan berbasis adat dan hukum Islam, bukan hukum pidana konvensional.

Yusril menyatakan pentingnya reformasi dalam sistem hukum Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat. Indonesia sudah menantikan KUHP baru yang dirancang untuk lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Reformasi ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam bidang agraria dan investasi. Yusril menyoroti konflik tanah yang seringkali menjadi hambatan besar bagi investor asing yang hendak berinvestasi di Indonesia.

Menurutnya, banyak konflik agraria yang belum terselesaikan membuat investor asing enggan menanamkan modal. Selain itu, ia menyoroti pentingnya membatasi kepemilikan tanah yang luas oleh pihak-pihak tertentu sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih adil terhadap lahan pertanian.(c@kra)

Belum Seminggu Kabinet Merah Putih Mulai Alami Goncangan  Peringatan untuk Presiden Terpilih, Prabowo Subianto

Belum Seminggu Kabinet Merah Putih Mulai Alami Goncangan 

Hedi Batubara 24 Oktober 2024

MoneyTalk,Jakarta – Ibarat sebuah Pesawat, Kabinet Merah Putih Mulai mengalami Turbulensi alias goncangan lantaran oleh ulah Anggota Kabinet sendiri.

Goncangan ini, Baru dibikin oleh anggota Kabinet sendiri, bukan oleh oposisi atau krisis keuangan yang sebentar lagi akan menerkam Indonesia.

Sudah tahu, kalau dalam Pesawat yang sedang mengudara itu harus santai, duduk dan diam. Bukan joget joget, baca puisi atau mengeluh karena mikirin anggaran yang minim sekali.

Gaya joget dangdutan dalam pesawat yang dimainkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuat dalam kabin bergetar, dan menahan nafas.

Jogetan Yusril ini menyebutkan bahwa peristiwa berdarah tahun 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Dan jogetan atau pernyataan ini sekedar, mungkin untuk mencari muka saja ke Presiden Prabowo.

Kemudian ada juga ulah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang sadar atau tidak sadar sengaja membaca puisi dalam kabin pesawat membuat para penumpang lain ikut tergoncang, dan sedikit bergoyang goyang kepala.

Puisi yang dibaca Bahlil Lahadalia tentang banyaknya kursi Menteri yang diperoleh Partai Golkar di Kabinet Merah Putih yang merupakan hasil tukar guling dengan posisi Ketua MPR RI.

Dan goncangan dalam kabin pesawat  yang seru dan lucu adalah Menteri belum bekerja tapi sudah mengeluh duluan karena dianggap anggaran kementerian sangat minim alias sedikit.

Menteri tersebut adalah Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang dinilai sebagai andalan Menteri Presiden Prabowo.

Menteri HAM Natalius Pigai mengeluh lantaran anggaran kementerian HAM hanya Rp.64 Miliar. Minta sebanyak Rp.20 Triliun untuk membangun Universitas HAM. Wow !

Kemudian Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara lebih mengeluh lagi karena menghayal terlalu dalam. Menganggap tahun 2025 adalah zaman Orde Baru, dimana anggaran untuk transmigrasi sampai Triliun Rupiah. Dan sekarang hanya dikasih anggaran sebesar Rp 92 miliar, bukan Rp.92 Triliun

Tetapi goncangan yang paling dahsyat dalam kabin pesawat adalah ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang membuat surat resmi dari kementerian, untuk undang perangkat desa dan untuk acara tasyakuran pribadi.

Dan atas ulah Mendes Yandri Susanto ini langsung mendapat tanggapan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya yang memberi peringatan kepada semua menteri di Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati terkait penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri.

Tetapi pada sisi lain, pengangkatan sang Mayor Teddy sebagai Seskab sudah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dimana Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Anggaran Rp20 Triliun, Kementerian Etika, dan Kritik Pengelolaan HAM Anggaran Rp20 Triliun, Kementerian Etika, dan Kritik Pengelolaan HAM

Anggaran Rp20 Triliun, Kementerian Etika, dan Kritik Pengelolaan HAM

Hedi Batubara 23 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Polemik mengenai usulan anggaran Rp20 triliun untuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) kembali memantik perdebatan public. Terutama ketika alasan yang diajukan untuk membenarkan besarnya dana tersebut tampak tidak selaras dengan realitas situasi HAM di Indonesia.

Dalam pernyataannya di laman Facebook pada Rabu, 22 Oktober, Agushinus Kristianto menyoroti kompleksitas pembahasan anggaran besar tersebut dan mengajukan kritik serta solusi alternatif.

Pada dasarnya, alasan yang diajukan untuk kebutuhan anggaran besar bagi pembangunan HAM, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, dianggap kurang kuat. Pengusulan anggaran yang diajukan oleh Menteri HAM dianggap tidak relevan, mengingat situasi HAM berat di Indonesia telah dinyatakan minim oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan jika ada, itu terjadi pada masa kolonial atau di awal-awal kemerdekaan, jauh sebelum era pemerintahan saat ini.

Selain itu, delapan misi utama (Asta Cita) pemerintahan Prabowo Subianto juga tidak mencantumkan penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai salah satu program prioritas. Ini semakin menguatkan argumen bahwa besarnya anggaran yang diajukan oleh Kementerian HAM tidak berdasar pada kebutuhan mendesak atau prioritas negara.

Dalam konteks ini, permintaan Rp20 triliun terasa berlebihan, terutama jika dibandingkan dengan anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan sebesar Rp64 miliar untuk pemenuhan hak dasar dan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Agushinus mengemukakan dua solusi menarik sebagai respon terhadap usulan anggaran tersebut. Solusi pertama adalah memperjelas prioritas pemerintah terkait pelanggaran HAM berat. Jika pemerintah serius menangani pelanggaran HAM berat dan membawanya ke pengadilan HAM, maka anggaran besar tersebut dapat dianggap relevan.

Dana tersebut dapat digunakan untuk menyokong proses pengadilan, pembiayaan operasional kementerian, serta untuk menangani kelompok-kelompok yang merasa terancam dengan adanya penyelidikan kasus HAM. Namun, jika penyelesaian pelanggaran HAM tidak menjadi prioritas, maka anggaran sebesar Rp20 triliun akan tampak tidak rasional.

Solusi kedua yang lebih menarik dan provokatif adalah pengusulan adanya Kementerian Etika. Agushinus berargumen, jika pelanggaran HAM berat dianggap tidak ada atau minimal, maka setidaknya pelanggaran etika berat masih ada. Pelanggaran etika yang dimaksud termasuk tindakan yang telah melanggar norma-norma kepatutan oleh tokoh-tokoh di posisi tinggi dalam pemerintahan, seperti ketua mahkamah yang melanggar aturan konstitusi.

Mengingat urgensi untuk menjaga etika dan moral dalam pemerintahan, Agushinus mengajukan solusi agar dibentuknya Kementerian Etika yang memiliki tugas khusus untuk menangani isu-isu etika dalam tata kelola negara. Kementerian ini akan berperan besar dalam memastikan integritas pejabat negara serta menegakkan norma-norma kepatutan di segala lini pemerintahan. Dalam skenario ini, Rp20 triliun atau lebih bisa diusulkan untuk mendanai pembangunan pusat studi etika dan memperkuat pendidikan etika di seluruh pelosok negeri.

Indonesia, meskipun tengah menikmati pembangunan infrastruktur yang pesat dan peningkatan ekonomi, tidak bisa mengabaikan pentingnya etika dalam tata kelola negara. Seperti yang dikemukakan oleh Agushinus, pembangunan fisik dan ekonomi saja tidak cukup jika bangsa ini kehilangan etika. Dalam pemerintahan, etika menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan. Tanpa etika, tidak ada jaminan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pembentukan Kementerian Etika juga menjadi kritik terselubung terhadap praktik-praktik politis yang dianggap kurang etis, termasuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi di kalangan pejabat. Pada saat yang sama, ide ini juga menyoroti pentingnya adanya lembaga yang bisa bertindak secara independen dalam memantau dan menegakkan standar-standar moral di dalam pemerintahan.

Kritik yang disampaikan oleh Agushinus menyoroti ketidakselarasan antara narasi besar tentang pentingnya HAM dengan realitas kebutuhan dan prioritas pemerintah. Usulan Rp20 triliun untuk Kementerian HAM, dalam konteks di mana pelanggaran HAM berat tidak menjadi perhatian utama, mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan faktual. Solusi yang diajukan oleh Agushinus, meski terkesan satir dan ironis, menyoroti pentingnya peran etika dalam kebijakan negara.

Dalam masyarakat yang mengutamakan integritas dan tanggung jawab moral, pembentukan Kementerian Etika dapat menjadi simbol komitmen bangsa dalam menjaga standar moralitas dan akuntabilitas. Lebih dari sekadar usulan anggaran, artikel ini mengajak kita untuk merenungkan apakah bangsa Indonesia sudah cukup serius dalam membangun HAM dan etika yang kuat sebagai landasan tata kelola negara.

Sebagai penutup, artikel ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan infrastruktur hanyalah satu sisi koin; di sisi lain, bangsa yang tidak beretika akan kehilangan jati diri dan kepercayaan publik. Kita butuh solusi yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan moralitas.(c@kra)

Baca Juga Berita Ini

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi

Beathor Suryadi Mempertanyakan Kapolri belum Sebut Jokowi Terlibat Dugaan Penyadapan Prabowo

Hedi Batubara 9 November 2026
Aktivis media sosial Ferry Koto

Pertanyakan Prabowo Kumpulkan Eks Kapolri, Ferry Koto Desak Audit Independen LIMS Dibuka ke Publik

Hedi Batubara 9 November 2026
Kepuasan Prabowo Merosot, Saiful Mujani Singgung Sabotase Listyo Sigit dan Solo

Kepuasan Prabowo Merosot, Saiful Mujani Singgung Sabotase Listyo Sigit dan Solo: Benar Nih Mereka ?

Hedi Batubara 9 November 2026
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

Premi Tembus Rp3,19 Triliun, Generali Indonesia Justru Rugi Rp133 Miliar, Ada Apa dengan Klaim Nasabah?

Hedi Batubara 9 November 2026