Aktivis media sosial Ferry Koto
MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis media sosial Ferry Koto melontarkan kritik terhadap perkembangan penanganan dugaan kasus penyadapan yang menyeret perhatian publik. Ia mempertanyakan langkah mengumpulkan mantan Kapolri dalam situasi ketika pemerintah seharusnya dapat mengambil langkah konkret untuk mengungkap persoalan tersebut.
Melalui akun X miliknya, Ferry Koto menyindir langkah melibatkan para mantan Kapolri yang sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam penegakan hukum.
“Makin lucu perkembangan kasus penyadapan ini. Ngapain kumpulkan mantan Kapolri, yang sudah tidak punya otoritas dalam penegakan hukum. Kalau mau nasihat, kan ada Wantimpres,” tulis Ferry Koto, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan kewenangan dan efektivitas langkah yang ditempuh pemerintah. Menurut kritik yang disampaikan Ferry, keberadaan mantan Kapolri tidak dapat menggantikan kewenangan institusi resmi yang bertanggung jawab menangani dugaan pelanggaran hukum.
Ferry juga menyinggung posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dapat menjadi tempat meminta nasihat kepada presiden apabila memang diperlukan pertimbangan dari tokoh-tokoh senior.
Tidak berhenti pada sindiran, Ferry Koto juga menawarkan langkah yang menurutnya lebih konkret untuk menjawab polemik penyadapan, yakni memerintahkan audit independen terhadap LIMS.
Ia menilai Presiden Prabowo Subianto tidak perlu ragu untuk membuka hasil pemeriksaan tersebut kepada masyarakat.
“Presiden lho, perintah saja audit independen LIMS tersebut, hasilnya publikasikan. Tidak perlu takut mestinya,” lanjut Ferry.
Desakan ini mengarah pada tuntutan transparansi. Jika memang terdapat persoalan dalam sistem LIMS yang berkaitan dengan dugaan penyadapan, audit independen dinilai dapat membantu menjelaskan persoalan berdasarkan pemeriksaan teknis, bukan hanya pernyataan atau bantahan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Hasil audit yang dipublikasikan juga dapat menjadi bahan bagi masyarakat untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan sistem, penyalahgunaan akses, atau indikasi pelanggaran yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut.
Publik Menunggu Kejelasan
Polemik dugaan penyadapan memiliki dimensi serius karena menyangkut perlindungan komunikasi, keamanan informasi, serta kewenangan aparat negara. Karena itu, penanganannya membutuhkan kejelasan mengenai objek yang diperiksa, pihak yang berwenang, metode pemeriksaan, dan hasil penyelidikan.
Usulan Ferry Koto mengenai audit independen membuka pertanyaan penting: apakah pemerintah akan memilih pemeriksaan teknis yang transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan penjelasan berbasis bukti. Audit independen, apabila dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan bebas konflik kepentingan, dapat menjadi salah satu instrumen untuk menguji berbagai klaim yang berkembang.
Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka apa sebenarnya persoalan LIMS, siapa yang memiliki kewenangan mengaksesnya, dan apakah ada bukti penyalahgunaan sistem.
Sebab, polemik penyadapan tidak cukup diselesaikan melalui pertemuan dan pernyataan politik. Yang dibutuhkan adalah pemeriksaan objektif, penegakan hukum sesuai kewenangan, serta keterbukaan hasil kepada masyarakat.
