MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai pernyataan mantan Walikota Bekasi, Muchtar Muhammad, untuk mendukung Tri Adhianto merupakan bentuk keputusasaan setelah pria yang akrab disapa M2 itu gagal maju pada pilkada 2024.
“Jadi dukungan M2 kepada Tri Adhianto pada pilkada Kota Bekasi itu, saya menilai itu hanya sebatas transaksional. Dan, boleh jadi juga karena sama-sama dari PDIP. Meski dia (M2) sendiri pernah sesumbar bahwa tiada maaf buat Tri lantaran sebagai rivalnya saat masih berjuang merebut rekom dari DPP PDIP. Tapi, yang namanya politik itu sangat dinamis,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).
Namun demikian, kata Uchok, publik tentu bakal menertawakan dagelan politik yang tengah dimainkan oleh M2 sendiri. Jadi, menurutnya, manuver M2 bukan sebatas histori kader PDIP mendukung dukung calon dari PDIP.
“Justru kami menilainya, ada kecenderungan bahwa M2 yang merupakan mantan terpidana korupsi lebih cocok berada di circle yang sama. Di mana baru-baru ini sempat mencuat bahwa Tri juga telah dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi,” ujar Uchok.
Menurutnya, M2 merupakan mantan koruptor yang sempat dipenjara atas tuduhan korupsi yang dilakukannya saat menjabat Walikota Bekasi sebelum Rahmat Effendi yang saat ini juga mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pondok Rajeg.
“Nah, sementara Tri Adhianto sendiri saya rasa juga bukan orang yang bersih-bersih amat. Kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh sejumlah LSM di Kota Bekasi ke KPK dan Kejagung yang diduga menyeret nama Tri Adhianto dikhawatirkan akan menjadi daftar calon kepala daerah yang mengakhiri masa jabatannya tidak mulus,” ungkapnya.
Uchok juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun dari salah satu sumber terpercaya, KPK telah mengendus adanya dugaan aliran dana dari sejumlah kepala dinas maupun pejabat di lingkungan Kota Bekasi kepada mantan walikota dan salah satu calon kepala daerah yang akan berkontraksi pada pilkada mendatang.
“Kami sudah mendapatkan informasi, ada beberapa pejabat di Pemkot Bekasi yang mensuport dana kepada salah satu kepala daerah. Bahkan lewat siapa pintunya, lembaga antirasuah itu juga sudah teridentifikasi. Tinggal kita tunggu tanggal mainnya,” tutur Uchok.
Oleh karenanya, Uchok mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar memilih kepala daerah yang bersih dari persoalan hukum. Baik itu yang menyangkut dirinya maupun keluarganya.
Lebih lanjut Uchok mengatakan, di era perkembangan teknologi informasi yang kian canggih, masyarakat juga dapat mentracking melalui media sosial maupun media online terkait rekam jejak dari tiga paslon yang akan maju pada pilkada Kota Bekasi.
Uchok juga kembali mengingatkan bahwa sudah ada dua kepala daerah di Kota Bekasi yaitu Mochtar Muhammad dan Rahmat Effendi, sebelum masa jabatannya berakhir, namun diciduk KPK lantaran terlibat skandal korupsi.
“Nah, jangan sampai pemerintah Kota Bekasi kembali mengalami turbulensi akibat kepala daerahnya diborgol oleh KPK. Untuk itu masyarakat Kota Bekasi diminta agar tidak memilih pasangan cakada yang memiliki rekam jejak yang buruk,” pungkasnya.
