20 November 2026

Tri Adhianto

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) bersikap tegas terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas bumi (migas) Perseroda Kota Bekasi periode 2009-2024.

Boyamin meminta penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penjemputan paksa apabila Tri kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kedua tanpa alasan yang sah.

“Jika mangkir hingga dua kali, maka Penyidik Jampidsus Kejagung harus jemput paksa,” ujar Boyamin, dikutip Jumat (20/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul ketidakhadiran Tri dalam pemeriksaan perdana sebagai saksi, pada Senin, 17 November 2026.

Sikap Tri menjadi perhatian karena pada hari yang sama, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhamad justru memenuhi panggilan penyidik Jampidsus pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam siaran pers Kejagung, Mochtar disebut dengan inisial Sdr. (MM). Kehadirannya dinilai Boyamin menjadi pembanding atas ketidakhadiran kepala daerah yang masih menjabat tersebut.

“Jika mantan kepala daerah saja datang, kenapa Wali Kota yang masih menjabat tidak datang pada panggilan pertama, Apalagi jika kedua kali tidak hadir, maka Kejagung harus tegas dapat jemput paksa,” tegasnya.

Setelah tidak memenuhi panggilan pertama, Tri menyatakan akan hadir dalam pemeriksaan berikutnya yang dijadwalkan Selasa, 24 November 2026.

“Akan hadir,” ucap Tri.

Pernyataan singkat tersebut kini menjadi janji yang ditunggu pembuktiannya. Sebab, pemeriksaan Tri dinilai penting untuk mengungkap rangkaian keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan KSO migas yang menjadi objek penyidikan.

Jika Tri benar-benar hadir, penyidik memiliki kesempatan menggali keterangannya mengenai tujuh tahapan persoalan pada periode 2022.

Sejumlah hal yang perlu dijelaskan antara lain penerbitan SK Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama, Van Dading yang disebut berlangsung sehari sebelum putusan Mahkamah Agung (MA), persoalan Clean and Clear, hingga pembukaan blokir rekening KSO.

Rangkaian persoalan tersebut menjadi bagian dari pertanyaan yang perlu dijawab dalam proses penyidikan, terutama terkait keputusan dan kewenangan para pihak dalam pengelolaan kerja sama migas.

Sebaliknya, jika Tri kembali tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan, desakan MAKI agar penyidik mengambil langkah tegas diperkirakan semakin menguat.

Dua Kali Mangkir Bisa Berujung Penjemputan Paksa

Desakan Boyamin memiliki dasar dalam mekanisme hukum acara pidana. Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, dapat dihadirkan secara paksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pemeriksaan kedua pada 24 November 2026 menjadi momentum penting untuk menguji kepatuhan terhadap proses hukum.

Namun, perlu ditegaskan bahwa penjemputan paksa bukan bentuk pemidanaan ataupun bukti seseorang terlibat dalam tindak pidana.

Langkah tersebut merupakan mekanisme hukum untuk memastikan pihak yang dipanggil memenuhi kewajibannya memberikan keterangan kepada penyidik.

Status Tri Masih Saksi, Praduga Tak Bersalah Berlaku

Di sisi lain, desakan penjemputan paksa tidak boleh dimaknai sebagai kesimpulan bahwa Tri telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola migas tersebut, Tri masih berstatus saksi, bukan tersangka. Kejagung juga menegaskan belum menetapkan satu pun tersangka hingga 18 November 2026.

Karena itu, asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. Penentuan ada atau tidaknya keterlibatan seseorang merupakan kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan.

Meski demikian, status sebagai saksi tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi panggilan penyidik yang dilakukan sesuai prosedur hukum.

Kehadiran Tri justru menjadi kesempatan untuk memberikan penjelasan langsung mengenai berbagai keputusan yang dipersoalkan dalam rangkaian pengelolaan KSO migas.

Apalagi, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad telah memenuhi panggilan pemeriksaan. Perbandingan tersebut membuat publik semakin menunggu konsistensi Tri dalam memenuhi janjinya.

Kini, perhatian publik tertuju pada dua pihak: Tri Adhianto yang telah menyatakan akan hadir dan Kejagung yang didesak MAKI agar tidak ragu mengambil tindakan apabila panggilan kedua kembali diabaikan.

Janji Tri untuk hadir pada 24 November 2026 akan menjadi ujian kepatuhan terhadap proses hukum. Sementara itu, ketegasan Kejagung dalam menindaklanjuti setiap ketidakhadiran juga akan menjadi perhatian publik Bekasi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Keyakinan publik akan sulitnya Plt Wali Kota Bekasi 2022 lolos dari pusaran dugaan mega korupsi tata kelola minyak dan gas bumi pada Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Migas Perseroda Kota Bekasi dengan Foster Oil and Energy Pte Ltd berpotensi menjadi perdebatan sengit di kalangan praktisi hukum dan aktivis anti korupsi.

Meski hingga kini Jampidsus Kejagung belum memberikan keterangan resmi terkait kapan agenda pemanggilan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, keyakinan publik bahwa pemeriksaan terhadap mantan Plt Wali Kota Bekasi 2022 itu dipastikan akan terjadi, menguat.

Jejak Kebijakan Januari 2022

Rangkaian kebijakan yang dilakukan Tri Adhianto saat menjabat Plt Wali Kota Bekasi sejak Januari 2022 — tepat setelah proses hukum Wali Kota non-aktif Rahmat Effendi berjalan pasca OTT KPK pada 5 Januari 2022 — menjadi sorotan.

– 24 Jan 2022:SK No.539/Kep.45.B-Ek/I/2022 mengangkat Apung Widadi sebagai Plt Dirut PT Migas.

– 06 April 2022: Kesepakatan Perdamaian Pasal 2 yang sepakat mengesampingkan apapun isi Putusan MA 985K yang belum diputus.

– 07 April 2022: Putusan MA 985K memenangkan PD Migas 100% oleh Majelis Dr. H. Panji Widagdo.

– 14 April 2022: RUPS-LB tetap membuka blokir rekening KSO No.115.0006735353 & 115.0006735361 di Bank Mandiri Hayam Wuruk dan memperpanjang KSO hingga 2035 — 7 hari setelah menang MA.

– 08 Agustus 2022: Risalah PN Bekasi oleh Jurusita Suriati Gulo memberitahukan resmi Putusan MA kepada Dirut Utama Arif Nurzaman.

– 25 Agustus 2022: SPT No.539/5612/Setda.Ek memerintahkan negosiasi JOA dengan Foster — 17 hari setelah pemberitahuan resmi MA.

– 14 Feb 2020: LHAI BPKP http://No.LHAI-7/D502/2/2020 sudah warning: PD Migas tidak memiliki kendali operasional dan keuangan, dikuasai FOE. Rekomendasi: negosiasi ulang JOA.

Secara hukum PP 54/2017, Plt Wali Kota adalah Kuasa Pemegang Modal (KPM) 100%.

Statemen Tegas Uchok Sky Khadafi — CBA

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi yang sejak awal mengawal kasus ini memberikan pernyataan keras yang ditujukan pada Jampidsus Kejaksaan Agung.

“Jika kejagung tidak menyentuh pada aktor intelektual Mens Rea nya, buat apa diambil alih Kejagung. Kalau hanya sebatas direksi atau mantan direksi dan mantan walikota yang ditarget, rusak penegak hukum kita,” tegas Uchok Sky Khadafi,Minggu 27/9/2026.

“Sejak awal saya katakan, ini perkara jalan sana jalan sini, tapi belum ada kejelasan tersangkanya. Sekarang sudah berjalan di gedung bundar kalau hanya kalangan bawah tapi pucuk pimpinan yang lebih bertanggung jawab tidak diamankan, sama saja APH melindungi dan mengamankan koruptor dong,” tambah Uchok.

Uchok merujuk pada konstruksi Pasal 2, Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 KUHP tentang turut serta. Jika terbukti ada arahan KPM dalam Perdamaian 06 April 2022 yang 24 jam sebelum Putusan MA 07 April 2022, maka aktor intelektual (intellectual dader) harus dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya pelaksana lapangan.

Jadwal Jampidsus dan Asas Praduga

– 17 Sep 2026: Geledah 6 lokasi (Setda, Bagian Hukum, PT Migas, DLH, Bapenda, Kantor Foster di Sampoerna Strategic Jakarta)

– 21 Sep 2026: Periksa 4 saksi HB, S, AW (Direksi PT Migas) dan TUE (Pemkot)
– 23 Sep 2026: Pemeriksaan lanjutan

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam rilis PR-359/057/K.3/Kph.3/09/2026 menyebut potensi kerugian negara hingga Rp 2 Triliun masih dihitung.

Publik kini menanti ketegasan Jampidsus — apakah akan menyentuh aktor intelektual Mens Rea atau hanya berhenti di direksi.

Prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung. Semua pihak yang disebut belum tersangka. Penetapan tersangka sepenuhnya kewenangan penyidik Jampidsus Kejagung berdasarkan alat bukti.

MoneyTalk.id,Kota Bekasi  – Agenda pemeriksaan yang beredar di Pemkot Bekasi hari ini akhirnya terjawab secara resmi. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum) merilis Siaran Pers Nomor: PR – 359/057/K.3/Kph.3/09/2026.

Dalam rilis resmi yang ditandatangani Kapuspenkum Anang Supriatna, S.H., M.H.,tertanggal Jakarta, 21 September 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus telah memeriksa 4 orang saksi.

“Senin 21 September 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP tahun 2009 s.d. 2024.”terang Anang Supriatna dalam rilisnya.

Kasus KSO Migas Bekasi yang merugikan negara hingga Rp 2 Triliun.

Siapa 4 Orang yang Diperiksa Hari Ini?

Adapun keempat orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu:

1. HBselaku Direksi PT Migas Kota Bekasi (Perseroda).

2. Sselaku Direksi PT Migas Kota Bekasi (Perseroda).

3. TUE dari Pemerintah Kota Bekasi.

4. AW selaku Direksi PT Migas Kota Bekasi (Perseroda).

Sorotan tajam tertuju pada inisial *AW*. Jika merujuk pada SK Wali Kota No: 539/Kep.45.B-Eka/I/2022, AW kuat diduga adalah Apung Widadi,Dirut PT Migas Perseroda yang ditunjuk langsung oleh Tri Adhianto tanpa open bidding.

Inilah yang selama ini didesak CBA untuk segera diperiksa. Direktur CBA Uchok Sky Khadafi menyebut Apung adalah saksi kunci perdamaian KSO JOA dengan Foster Oil and Energy Pte Ltd.

“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pembuktian dalam perkara dimaksud,” tulis rilis Kejagung.

“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.”

Langkah Menuju Wali Kota Tri Adhianto?

Pemeriksaan 4 saksi hari ini dinilai sebagai langkah pemanasan sebelum memeriksa aktor intelektualnya. Pasalnya, informasi yang beredar di lingkungan Pemkot Bekasi, Wali Kota Tri Adhianto juga dipanggil Jampidsus hari ini. Bahkan Kepala Bapenda Solikhin yang merupakan adik ipar Tri, juga diisukan melobi ke Gedung Bundar dan sudah membantah dengan sumpah “Demi Allah” dan “Masuk neraka”.

Jika AW alias Apung Widadi sudah bicara di depan penyidik, maka akan terbuka jelas siapa yang menugaskan membuat kebijakan berdamai (Van Dading) padahal PD Migas sudah menang di Putusan Kasasi MA No. 985 K/Pdt/2022.

MoneyTalk.id,Bekasi – Dari Pecinta Sepakbola Mendadak Jadi Bos Migas Rp 2 Triliun! Ditunjuk Langsung Tri Adhianto Tanpa Seleksi, Dikenalkan ke Foster Oil di Restoran Sabu Hachi Senopati

Di balik penyidikan mega skandal KSO PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda Kota Bekasi yang merugikan negara hingga Rp 2 Triliun, ada satu nama yang menjadi kunci: Apung Widadi.

Siapa dia? Catatan redaksi, Apung Widadi dikenal publik Kota Bekasi sebagai pecinta sepakbola dan pegiat antikorupsi, bukan sebagai profesional di bidang minyak dan gas bumi.

Namun secara mengejutkan, ia diangkat sebagai Plt Direktur Utama BUMD PT Migas Perseroda Kota Bekasi sejak 24 Januari 2022 melalui penunjukan langsung Tri Adhianto saat Plt Walikota Bekasi.

SK Kontroversial 19 Hari Setelah OTT Pepen

Pengangkatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Nomor: 539/Kep.45.B-Eka/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Tri Adhianto.

Inilah yang memantik pertanyaan besar publik.

Apa yang melatarbelakangi, hanya 19 hari setelah Rahmat Effendi (Pepen) terkena OTT KPK, Apung langsung ditunjuk sebagai Plt Dirut? Harusnya kan Dirut lainnya yang ada, bukan malah dipecat dan diganti orang luar yang tidak punya kompetensi migas?

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, datangnya Apung di Kota Bekasi tidak serta-merta langsung menjadi Dirut.

Kabarnya, Apung mengaku dikenalkan lebih dulu oleh Tri Adhianto kepada para pihak Foster Oil and Energy Pte Ltd yang pertemuannya dihadiri beberapa pengurus parpol sebelum Apung dilantik sebagai Plt Dirut.

Bahkan sumber menyebut Apung sendiri mengaku:

“Apung mengaku tidak mengenal pihak Foster, dia dikenalin Tri di sebuah restauran di jakarta selatan, diperkenalkan Tri dan Heri Suko, dan Nofel Saleh Hilabi,”ungkap sumber tersebut.

Pertemuan di restoran mewah di Jakarta Selatan itu terjadi sebelum Apung dilantik.

7 Bulan Plt, Langsung Definitif Tanpa Open Bidding

Kejanggalan tidak berhenti di situ.

Apung menjabat 7 bulan sebagai Plt Dirut, dan pada bulan Juli 2022 diperpanjang dengan SK baru dan diangkat menjadi Definitif tanpa melalui seleksi atau open bidding yang seharusnya wajib dilakukan untuk jabatan Dirut BUMD sesuai Permendagri 37/2018.

Kenapa Tanpa Seleksi? Ada Apa?

Pertanyaan yang harus dijawab Tri Adhianto sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM):

1. Atas dasar apa dan kenapa pengangkatan mulai dari Plt hingga Definitif Dirut PT Migas yang dilakukan Tri Adhianto menunjuk Apung Widadi tanpa melihat latar belakang yang tidak memiliki keahlian pada bidang Migas?

2. Kenapa penunjukan langsung seorang Dirut BUMD yang latar belakangnya adalah pengurus sepakbola ditunjuk langsung Tri sebagai Dirut BUMD Migas Perseroda Kota Bekasi?

3. Apakah ada RUPS Luar Biasa terkait perpanjangan JOA dan Perdamaian di Mahkamah Agung yang dibuat hingga JOA yang diperpanjang? Dan siapa saja yang menyetujuinya?

4. Di mana peran Komisaris, Dewan Pengawas (Dewas), Asda II, dan Kabag Ekonomi yang harusnya dilibatkan dalam RUPS Luar Biasa tersebut?

Jika RUPS Luar Biasa itu ada, maka Tri Adhianto selaku KPM tidak bisa lagi mengelak dengan narasi “tanggung jawab fase terpisah” karena perpanjangan JOA dan perdamaian itu terjadi di rezimnya, dengan Dirut yang ia tunjuk langsung tanpa seleksi.

Jejak Karpet Merah

Pola ini menguatkan dugaan publik soal karpet merah. Tri Adhianto mengenalkan Apung ke Foster Oil di Sabu Hachi, lalu mengangkatnya jadi Plt, lalu definitif, lalu bersama-sama melakukan perpanjangan KSO-JOA yang sudah dimenangkan PD Migas di MA No. 985 K/Pdt/2022 dan bertentangan dengan Audit Investigatif BPKP.

Sebelumnya,Jampidsus Kejagung telah menggeledah Setda Kota Bekasi, kantor PT Migas, dan kantor Foster Oil di Sampoerna Strategic, serta menyita dokumen perjanjian dan seputar KSO periode 2009-2024. Kerugian negara yang diusut mencapai Rp 2 Triliun dengan jejak perusahaan diduga terafiliasi Muhammad Riza Chalid.

MoneyTalk.id,Bekasi –  Pertemuan mantan Direktur Utama (Dirut) pertama PD Migas Kota Bekasi, Zubaidi Asnan, dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto setelah menjalani pemeriksaan terkait kasus KSO migas memunculkan pertanyaan baru.

Zubaidi diketahui merupakan Dirut pertama PD Migas Kota Bekasi yang menjabat pada periode 2009-2014. Ia juga disebut sebagai pihak yang menandatangani cikal bakal kerja sama dengan Foster Oil.

Informasi yang dihimpun menyebutkan Zubaidi menjalani pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi terkait kasus KSO PD Migas sekitar akhir April 2026. Setelah pemeriksaan tersebut, Zubaidi diketahui menemui Tri Adhianto di ruang kerja Wali Kota Bekasi.

‎Momen pertemuan itu bahkan sempat diunggah Zubaidi melalui status WhatsApp. Dalam foto tersebut, Zubaidi mengenakan batik cokelat berdiri di samping Tri Adhianto yang memakai PDL Pemkot Bekasi.

‎Keduanya terlihat berada di ruang kerja Wali Kota dengan latar Garuda Pancasila dan foto Presiden.

‎”Sehat & sukses selalu Pak Walikota, tawon Allahu minna wa minkum ????,” tulis Zubaidi dalam captionnya.

‎Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena Tri Adhianto bukan hanya Wali Kota Bekasi, tetapi juga Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD yang berkaitan dengan perkara KSO tersebut.

‎Mengapa Zubaidi Langsung Menemui KPM?

‎Posisi Tri sebagai KPM membuat pertemuan dengan Zubaidi setelah pemeriksaan Kejari menjadi bagian yang dinilai perlu ditelusuri.

‎Terlebih, Zubaidi merupakan mantan Dirut PD Migas yang berada pada awal terbentuknya kerja sama dengan Foster Oil. Karena itu, muncul pertanyaan mengenai agenda pertemuan tersebut.

‎Apakah pertemuan itu berkaitan dengan permintaan perlindungan kepada KPM atau kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), atau terdapat pembahasan lain yang berkaitan dengan KSO PD Migas?

‎Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena Tri Adhianto juga tengah mendapat sorotan terkait dugaan pemberian karpet merah kepada Foster Oil & Energy Pte Ltd untuk kembali mengelola migas di Jatinegara. Padahal, KSO tersebut disebut telah dihentikan pada era Rahmat Effendi.

‎Direktur CBA Uchok Sky Khadafi sebelumnya mendesak penyidik memeriksa KPM dalam perkara tersebut.

‎”Gimanapun juga, Penyidik harus panggil dan periksa Kuasa Pemilik Modal (KPM)-nya,” ucap Uchok Sky.

‎Foster Oil dan Indikasi Keterlibatan Riza Chalid

‎Perkembangan perkara juga mengarah pada Foster Oil setelah Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna pada Jumat, 18 September 2026 mengungkap adanya indikasi perusahaan milik Muhammad Riza Chalid (MRC) yang berbasis di tax haven luar negeri terlibat dalam kasus tersebut.

‎Perusahaan itu diduga kuat adalah Foster Oil & Energy Pte Ltd. Kantor perusahaan tersebut di Sampoerna Strategis Sudirman juga ikut digeledah dalam rangkaian penyidikan.

‎Dengan posisi Zubaidi sebagai Dirut pertama yang membuka kerja sama dengan Foster Oil dan Tri Adhianto sebagai KPM yang kini disebut memberikan kesempatan kembali kepada Foster Oil, pertemuan keduanya setelah pemeriksaan menjadi rangkaian peristiwa yang perlu diperiksa lebih lanjut.

‎Bukan berarti pertemuan tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Namun, penyidik dapat menelusuri waktu, tujuan, materi pembicaraan, serta hubungan pertemuan tersebut dengan perkara yang sedang berjalan.

‎Hal itu penting untuk memastikan apakah pertemuan tersebut hanya sebatas agenda pribadi atau kelembagaan, atau terdapat hal lain yang berkaitan dengan proses penyidikan.

‎Jika nantinya ditemukan adanya tindakan yang bertujuan memengaruhi saksi, menghilangkan atau mengubah alat bukti, maupun menghambat proses hukum, barulah aspek obstruction of justice dapat dipertimbangkan sesuai fakta dan alat bukti yang ditemukan penyidik.

‎Jampidsus Diminta Telusuri Rangkaian Pertemuan

‎Pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar penanganan perkara tidak terpengaruh tekanan juga kembali relevan untuk menjadi perhatian dalam proses penyidikan.

‎”Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak mana pun. Pastikan perkara ditangani tuntas, tidak tebang pilih,” tegas Burhanuddin.

‎Kini, rangkaian hubungan antara Zubaidi, Tri Adhianto, Foster Oil dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan KSO PD Migas menjadi bagian yang dapat ditelusuri Jampidsus.

‎Termasuk pertemuan Zubaidi dengan Tri setelah pemeriksaan Kejari. Penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh fakta perkara terbuka dan tidak ada tindakan yang berpotensi mengganggu proses penyidikan.

MoneyTalk.id,Bekasi – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024 memasuki fase paling menentukan. Pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin beberapa waktu lalu kini diuji di Bekasi.

“Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak mana pun,” tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin saat melantik Jampidsus baru Kuntadi, 24 Juli 2026 lalu.

“Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih, dan didukung oleh alat bukti yang cukup serta diikuti penelusuran dan pemulihan aset secara optimal.”tambahnya.

Pesan itu kini diterjemahkan Jampidsus dengan tindakan nyata.

Fakta 1: 6 Kantor Digeledah, Termasuk Kantor Foster Oil di Sudirman

Melalui Siaran Pers Resmi No: PR-351/049/K.3/Kph.3/09/2026 tanggal 17 September 2026, Kapuspenkum Anang Supriatna membenarkan Tim Jampidsus menggeledah 6 lokasi:

1. Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi

2. Bagian Hukum Setda

3. Kantor PT Migas Perseroda

4. Kantor Foster Oil & Energy Pte Ltd, Sampoerna Strategis, Sudirman, Jakarta

5. DLH Kota Bekasi

6. Bapenda Kota Bekasi

Fakta 2: Foster Oil Sudah Hengkang Sejak Februari, Buat Apa Perdamaian?

Dokumen Pemberitahuan Resmi Foster Oil & Energy Pte Ltd yang diperoleh Porosbekasi tertanggal 16 Februari 2026 menyebutkan, Foster Oil sudah tidak mengelola Area Operasi Jatinegara sejak 17 Februari 2026 pukul 00:00 WIB dan pengelolaan diambil alih secara _Own Operation oleh Pertamina EP. Urusan dokumen diserahkan ke YAR Law Firm di Menara Kuningan.

Kini objek KSO sudah diambil alih negara,namun publik masih bertanya-tanya apa urgensi PT Migas Perseroda melakukan perdamaian saat proses Perkara Kasasi Mahkamah Agung sedang berjalan pada 2022? Dan siapa yang memberi restu?

Fakta 3: Bombshell! Muncul Indikasi Perusahaan Riza Chalid

Sehari setelah penggeledahan, Jumat (18/9/2026), Kapuspenkum Anang Supriatna kembali membuat pernyataan mengejutkan.

“Terindikasi, salah satunya itu. Terindikasi ada dengan perusahaan yang dimiliki, anak perusahaan yang diinvestasikan oleh yang sedang kita mintai (keberadaannya), MRC. Ada irisannya,” kata Anang.

Anang menyebut perusahaan asing yang terafiliasi Riza Chalid itu berbasis di yurisdiksi bebas pajak luar negeri. Karakteristik itu identik dengan Foster Oil & Energy Pte Ltd yang berbasis di Singapura dan berkantor di Sudirman.

Riza Chalid sendiri saat ini berstatus dicari keberadaannya oleh Kejagung.

Rangkaian fakta ini menguatkan desakan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi:

“Gimanapun juga, Penyidik harus panggil dan periksa Kuasa Pemilik Modal (KPM) nya yaitu  Tri Adhianto”

Secara regulasi BUMD, tidak ada kebijakan strategis seperti perdamaian di MA tanpa persetujuan KPM. Jika Sekda dan Bagian Hukum saja digeledah, maka logika penyidikan harus naik ke KPM.

Apalagi jika benar ada irisan dengan perusahaan milik Riza Chalid yang berbasis di tax haven, maka kasus ini bukan lagi korupsi BUMD daerah, tapi skandal migas nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengharuskan pendekatan _follow the money dan follow the asset seperti pesan Jaksa Agung.

Dugaan konspirasi politik dari lengsernya Rahmat Effendi yang menghentikan KSO, hingga kembalinya KSO di era Tri Adhianto yang diduga dibarengi dukungan pembiayaan politik, adalah informasi yang masih berupa dugaan yang perlu diuji oleh Jampidsus. Namun dengan munculnya nama MRC, dugaan itu menjadi semakin rasional untuk didalami.

Jampidsus kini ditantang untuk membuktikan pesan Jaksa Agung: berani sikat Big Fish, tuntas, dan tidak tebang pilih.

MoneyTalk.id, Jakarta – Penggeledahan senyap yang dilakukan Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung di 6 lokasi terkait dugaan mega korupsi KSO PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda Kota Bekasi dengan Pertamina EP dan Foster Oil and Energy Pte Ltd pada Rabu, 17 September 2026, mendapat tanggapan keras dari pengamat anti korupsi.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak penyidik Jampidsus untuk tidak berhenti pada penggeledahan dokumen, melainkan harus segera memeriksa pihak terkait yang paling bertanggung jawab, termasuk Wali Kota Bekasi Tri Adhianto selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda Kota Bekasi.

Tanpa persetujuan KPM, direksi BUMD tidak mungkin tidak tau seputar KSO PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda Kota Bekasi dengan Pertamina EP dan Foster Oil and Energy Pte Ltd
,apalagi tentang berani melakukan perdamaian.

“Jika Kantor Sekda dan Bagian Hukum saja sudah digeledah, maka logika hukumnya KPM harus diperiksa. Tidak ada kebijakan BUMD tanpa sepengetahuan dan persetujuan KPM,” tutup Uchok.

“Gimanapun juga, Penyidik harus panggil dan periksa Kuasa Pemilik Modal (KPM) nya,” tegas Uchok saat dikonfirmasi awak media, Kamis (18/9/2026).

Ditegaskan Uchok, pihaknya sejak lama mendesak Kejaksaan untuk menuntaskan kasus skandal Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil and Energy Pte Ltd yang diduga melibatkan elit pusat.

“Sebelumnya kan kami mendesak Kejaksaan untuk segera menetapkan tersangkanya,” ucapnya.

Menurut Uchok, kasus ini sudah terlalu lama berlarut-larut, jalan sana jalan sini, sehingga publik lupa siapa yang diuntungkan dan dirugikan dan siapa yang harus ditetapkan sebagai tersangkanya.

Terkait Tim Jampidsus Kejagung melakukan penggeledahan ruangan Walikota Bekasi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan bahwa prihal tersebut merupakan kewenangan daripada penyidik.

“itu kewenangan penyidik,Mana yang urgen dulu dari segi pembuktian,”ucap Anang.

Saat ditanya kapan Gedung Bundar menjadwalkan Pemanggilan Walikota Bekasi Tri Adhianto, Anang mengaku belum mengetahui.

“Belum tau mas,”ucapnya singkat.

Memperkuat Bukti Pemberitahuan Foster Oil

Desakan CBA ini sejalan dengan temuan di lapangan. Dua dokumen kunci kini menguatkan dugaan adanya kejanggalan:

1. Siaran Pers Resmi Jampidsus No: PR-351/049/K.3/Kph.3/09/2026 tertanggal 17 September 2026 yang membenarkan penggeledahan di:
– Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi
– Kantor Bagian Hukum Setda
– Kantor Perseroda PT Migas Kota Bekasi
– Kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Sampoerna Strategis, Sudirman, Jakarta
– Kantor DLH Kota Bekasi
– Bapenda Kota Bekasi

2. Dokumen Pemberitahuan Resmi Foster Oil & Energy Pte Ltd tertanggal 16 Februari 2026 yang menyatakan Foster Oil sudah tidak mengelola Area Operasi Jatinegara sejak 17 Februari 2026 dan telah diserahkan secara Own Operation ke Pertamina EP.

MoneyTalk,Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, ke Tiongkok pada 10–14 Desember 2025 telah memperoleh izin resmi.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, menjelaskan bahwa seluruh proses perizinan PDLN tersebut telah diselesaikan dan disetujui sebelum terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penundaan perjalanan ke luar negeri.

“Perjalanan dinas ini sudah mengantongi persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara. Jadwal keberangkatan juga berada di luar periode penundaan yang ditetapkan Mendagri,” tegas Junaedi.

Ia menyampaikan, kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka penjajakan kerja sama dengan Jinluo Water Co., Ltd. terkait penerapan teknologi ramah lingkungan dan efisien di bidang pengolahan air, manajemen limbah, serta pengelolaan lingkungan berbasis teknologi modern.

“Wali Kota didampingi jajaran Disperkimtan melakukan studi langsung terhadap sistem dan fasilitas perusahaan sebagai referensi pengembangan infrastruktur lingkungan di Kota Bekasi,” ujarnya.

“Kolaborasi dengan mitra internasional seperti Jinluo Water menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tujuan tersebut,” tambahnya.

Junaedi juga menegaskan bahwa seluruh pembiayaan perjalanan dinas luar negeri ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Perjalanan ini bersifat non-APBD, sehingga tidak membebani keuangan daerah dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta efisiensi anggaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, Surat Edaran Mendagri Nomor 000.2.3/9633/SJ mengatur penundaan PDLN mulai 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, khususnya dalam rangka kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem dan libur Natal dan Tahun Baru.

“Dalam edaran tersebut juga ditegaskan bahwa penundaan berlaku untuk agenda dengan tanggal keberangkatan pada periode tersebut. Sementara PDLN Wali Kota dilaksanakan sebelum masa penundaan, sehingga tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Kordinator Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi Muhamad Imron menyoroti gaya kepemimpinan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang dinilainya terlalu menonjolkan budaya kekuasaan yang cenderung otoriter dan nepotisme.

Menurut Imron, pola kepemimpinan seperti ini berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kepercayaan publik, profesionalisme pejabat, dan integritas aparatur pemerintahan. “Jika dibiarkan, kondisi ini akan menurunkan kinerja aparatur negara dan mengikis akuntabilitas pejabat publik di Kota Bekasi,” ujarnya.

Fenomena Akun Pendukung Pemerintah di Media Sosial

Imron juga menyoroti maraknya akun-akun di media sosial yang aktif membela kebijakan Wali Kota Bekasi. “Saya merasa aneh, di masa kepemimpinan Tri Adhianto justru muncul banyak akun buzzer yang terlihat terorganisir untuk mendukung pemerintah. Apakah ini bentuk pembungkaman kritik masyarakat?” tanyanya.

Ia menilai, di tengah isu rotasi-mutasi jabatan, dugaan nepotisme, dan berbagai persoalan lain, munculnya akun-akun tersebut seolah berupaya menggiring opini agar masyarakat menerima kebijakan tanpa kritik. “Seakan masyarakat Bekasi diminta memaafkan kesalahan yang dilakukan pemimpinnya sendiri,” tambahnya.

Isu Kolusi dan Nepotisme

Menurut sejumlah pengamat dan aktivis, praktik nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ibarat “duri dalam daging” terasa dampaknya, namun sulit dibuktikan secara kasat mata. “Kita tahu bahwa ada hubungan keluarga dalam jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, tapi bukti kuatnya sulit diakses publik,” ujar Imron.

Ia menilai, praktik kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan Wali Kota Bekasi hanya bisa dibuktikan melalui penyelidikan mendalam oleh lembaga penegak hukum. “Kita membutuhkan akses dan komunikasi intelijen yang kuat. Itu menjadi tugas aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegasnya.

Peran Aparat Penegak Hukum

Imron mempertanyakan sejauh mana lembaga seperti kejaksaan, KPK, dan aparat penegak hukum (APH) mengetahui serta menindak dugaan praktik nepotisme tersebut.

“Mereka seharusnya tahu bahwa persoalan nepotisme ini nyata. Namun, sejauh mana mereka telah melakukan investigasi dan pembuktian terhadap laporan-laporan masyarakat dan LSM?” ungkapnya.

Harapan untuk Kepemimpinan Walikota Bekasi

Lebih jauh, Imron menyampaikan kekecewaannya terhadap arah kepemimpinan di Kota Bekasi saat ini. “Kami, anak muda Bekasi, merasa harapan kami mulai pudar. Sulit rasanya bermimpi menjadi pemimpin di tanah sendiri jika akses politik hanya terbuka bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan,” katanya.

Ia berharap agar kepemimpinan Tri Adhianto tidak mengulang kesalahan masa lalu. “Bekasi butuh pemimpin yang tegas dan berintegritas, yang berani melawan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tutup Imron.

MoneyTalk, Jakarta – Puluhan Masa Aksi dari Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi melakukan aksi unjuk Rasa di depan Pemkot Kota Bekasi, tuntut copot sekertaris daerah Kota Bekasi,Jl. Ahmad Yani. Kota bekasi.

Aksi ini di dasari atas maraknya permasalahan yang terjadi di tubuh sekertaris daerah, salah satu poin tuntutan mereka adalah copot Sekertaris Daerah Kota Bekasi dan Unit pengadaan Barang dan jasa yang diduga telah melakukan tindakan kolusi pada pengadaan barang dan jasa pada pembangunan Polder Air gerya Bintar Indah Kota Bekasi.

Menurut Ketua Kordinator Lapangan Bung Imron, “Aksi kali ini merupakan aksi tindak lanjut atas permasalahan yang di pertontonkan ke publik oleh jajaran sekertaris daerah, salah satunya kasus korupsi yang di lakukan oleh pejabat sekda Kota Bekasi dan kolusi pada Unit Pengadaan Barang dan Jasa”.,ujarnya”.

Lanjut Imron “Maka dari itu kami Pengurus Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi mengingatkan bahwa tanggung Jawab Sekretaris Daerah Kota Bekasi untuk melakukan pembina Aparaturnya perlu di pertanyakan. Atas Kegagalan Sekertaris Daerah Kota Bekasi terhadap jajaran nya yang terindikasi melakukan korupsi kolusi dan nepotisme”.

Menurut Kordinator Aksi Ramdan “kolusi korupsi dan nepotisme harus di berantas sampai akar untuk wujud nya Bekasi keren, Bekasi berani dan Bekasi bersih menuju kota Bekasi yang lebih maju, Kami akan kembali turun kejalan jika sekertaris daerah kota bekasi acuh terhadap kasus ini”, “Ujarnya”.

Aksi kali ini sempat di warnai dorong gerbang Pemkot Bekasi oleh masa aksi dari Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) karna tidak kunjungan ada yang menemui mereka.

Aksi Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi menuntut dan mendesak :

1. Mendesak Walikota Bekasi Tri Adhianto untuk Mengevaluasi seluruh jajaran Sekertaris Daerah Kota Bekasi yang Bermasalah.

2. Mendesak Walikota Bekasi untuk Mencopot Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Kota Bekasi yang kami duga telah menerima gratifikasi dari beberapa perusahaan pemenang Tender, Serta Kejahatan dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di kota Bekasi.

3. Mendesak Sekertaris Daerah Kota Bekasi Untuk segera melakukan Evaluasi seluruh jajaran Kabag Umum Dan Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Bekasi.

4. Mendesak Sekertaris Daerah Kota Bekasi Untuk Segera Mundur dari Jabatannya,

Karna gagal dalam menjalankan Tugas dan Fungsi nya, tutup Kordinator Aksi.