MoneyTalk, Jakarta – Ketua Kordinator Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi Muhamad Imron menyoroti gaya kepemimpinan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang dinilainya terlalu menonjolkan budaya kekuasaan yang cenderung otoriter dan nepotisme.
Menurut Imron, pola kepemimpinan seperti ini berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kepercayaan publik, profesionalisme pejabat, dan integritas aparatur pemerintahan. “Jika dibiarkan, kondisi ini akan menurunkan kinerja aparatur negara dan mengikis akuntabilitas pejabat publik di Kota Bekasi,” ujarnya.
Fenomena Akun Pendukung Pemerintah di Media Sosial
Imron juga menyoroti maraknya akun-akun di media sosial yang aktif membela kebijakan Wali Kota Bekasi. “Saya merasa aneh, di masa kepemimpinan Tri Adhianto justru muncul banyak akun buzzer yang terlihat terorganisir untuk mendukung pemerintah. Apakah ini bentuk pembungkaman kritik masyarakat?” tanyanya.
Ia menilai, di tengah isu rotasi-mutasi jabatan, dugaan nepotisme, dan berbagai persoalan lain, munculnya akun-akun tersebut seolah berupaya menggiring opini agar masyarakat menerima kebijakan tanpa kritik. “Seakan masyarakat Bekasi diminta memaafkan kesalahan yang dilakukan pemimpinnya sendiri,” tambahnya.
Isu Kolusi dan Nepotisme
Menurut sejumlah pengamat dan aktivis, praktik nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ibarat “duri dalam daging” terasa dampaknya, namun sulit dibuktikan secara kasat mata. “Kita tahu bahwa ada hubungan keluarga dalam jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, tapi bukti kuatnya sulit diakses publik,” ujar Imron.
Ia menilai, praktik kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan Wali Kota Bekasi hanya bisa dibuktikan melalui penyelidikan mendalam oleh lembaga penegak hukum. “Kita membutuhkan akses dan komunikasi intelijen yang kuat. Itu menjadi tugas aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegasnya.
Peran Aparat Penegak Hukum
Imron mempertanyakan sejauh mana lembaga seperti kejaksaan, KPK, dan aparat penegak hukum (APH) mengetahui serta menindak dugaan praktik nepotisme tersebut.
“Mereka seharusnya tahu bahwa persoalan nepotisme ini nyata. Namun, sejauh mana mereka telah melakukan investigasi dan pembuktian terhadap laporan-laporan masyarakat dan LSM?” ungkapnya.
Harapan untuk Kepemimpinan Walikota Bekasi
Lebih jauh, Imron menyampaikan kekecewaannya terhadap arah kepemimpinan di Kota Bekasi saat ini. “Kami, anak muda Bekasi, merasa harapan kami mulai pudar. Sulit rasanya bermimpi menjadi pemimpin di tanah sendiri jika akses politik hanya terbuka bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan,” katanya.
Ia berharap agar kepemimpinan Tri Adhianto tidak mengulang kesalahan masa lalu. “Bekasi butuh pemimpin yang tegas dan berintegritas, yang berani melawan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tutup Imron.
