20 November 2026

Muhamad Imron

MoneyTalk.id,Kota Bekasi – Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) Kota Bekasi mendesak DPRD Kota Bekasi untuk segera memanggil Direksi Perumda Tirta Patriot guna meminta penjelasan atas berbagai keluhan masyarakat mengenai kualitas air bersih dan terganggunya pendistribusian air yang terus berulang.

‎Menurut Koordinator Fopera Kota Bekasi, Muhamad Imron, Desakan tersebut berangkat dari banyaknya pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, serta kolom komentar akun resmi Perumda Tirta Patriot.

‎”Kami meminta Ketua DPRD Kota Bekasi segera menyikapi persoalan ini karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat membayar pelayanan air kepada Perumda Tirta Patriot, sehingga mereka berhak memperoleh pelayanan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan,” tegas Imron.

‎Dan keluhan yang paling dominan berkaitan dengan kondisi air yang dinilai keruh, kualitas pelayanan yang menurun, serta distribusi air yang kerap terhenti tanpa penjelasan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai telah berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kota Bekasi, pungkas Muhamad Imron.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi Secara Serius menanggapi Polemik Hutang RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Hutang ini harus transparan, ini meyangkut tanggung jawab Negara, Jangan Sampai Negara Rugi terhadap Masalah hutang ini.

Kelarifikasi jajaran Direksi RSUD CAM Kota Bekasi terkait Polemik Hutang Sebesar Rp. 70 Miliyar, ternyata membuka fakta baru bahwa hutang tersebut sebesar Rp 65 Miliyar.

Menurut Aggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bekasi. Ahmadi atau Madonk anggota Komisi IV menjelaskan Bahwa, Hutang tersebut sebesar Rp65 miliar, Hutang itu akumulasi dari pembelian obat-obatan dan kebutuhan operasional kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan. Utang ini terkumpul dari tahun ke tahun, dengan data terdekat dimulai dari tahun 2023 sesuai laporan keuangan.

Setatmen RSUD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memicu Pertanyaan dari kalangan Rakyat, salah satunya dari kelompok Aktivis Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi.

Muhamad Imron, Ketua Kordinator FOPERA Kota Bekasi menilai, “Perbedaan angka utang antara pernyataan Walikota Bekasi dengan hasil klarifikasi DPRD dan RSUD, membuktikan bahwa masih banyak PR Pemerintah Kota Bekasi yang berkenaan dengan Transparansi Keuangan Negara dan sinkronisasi data Keuangan Daerah, jangan samapai masyarakat terus menerus merasa di Bohongin oleh Pernyataan-Pernyataan tanpa adanya kelarifikasi yang sesuai data”,.”jelas imron”.

Persoal Hutang RSUD CAM Kota Bekasi, FOPERA Mendesak APH untuk segera melakukan Uji petik dan melakukan investigasi terhadap Potensi kerugian Negara dalam Polemik Hutang ini.

Muhamad Imron, Ketua Kordinator Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi (FOPERA) secara Tegas, “Bicara Persoalan Polemik Hutang ini, Pemerintah Kota Bekasi Harus Tegas, jangan hanya sebatas mengambil keputusan yang sifatnya efisiensi yang merugikan Pekerja, ini kan masalah struktural yang di biarkan oleh Direktur RSUD sebelumnya”,. “Tegasnya”.

Lanjut, Imron juga secara Tegas meminta Pemerintah Kota Bekasi dan Jajaran RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi Transparan, karna Hutang ini berkaitan dengan tanggung jawab Negara, Negara jangan sampai Rugi akibat kebijakan yang salah”.

“Ya kami mendesak Kejaksaan Negri Kota Bekasi dan Kejati Jawa Barat untuk segara melakukan Uji petik masalah Hutang di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid ini, apa lagi ini menyangkut Hutang Belanja Obat-Obat dan Oprasional RSUD, apakah ada Potensi Mark-up Anggaran Pada tahun anggaran 2023-2024-2025 ini Yang berpotensi merugikan keuangan negara atau tidak”, “Tutupnya”.

Setiap orang yang secara sengaja merugikan keuangan negara dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UU Pemberantasan Tipikor (UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001),

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Kordinator Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi Muhamad Imron menyoroti gaya kepemimpinan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang dinilainya terlalu menonjolkan budaya kekuasaan yang cenderung otoriter dan nepotisme.

Menurut Imron, pola kepemimpinan seperti ini berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kepercayaan publik, profesionalisme pejabat, dan integritas aparatur pemerintahan. “Jika dibiarkan, kondisi ini akan menurunkan kinerja aparatur negara dan mengikis akuntabilitas pejabat publik di Kota Bekasi,” ujarnya.

Fenomena Akun Pendukung Pemerintah di Media Sosial

Imron juga menyoroti maraknya akun-akun di media sosial yang aktif membela kebijakan Wali Kota Bekasi. “Saya merasa aneh, di masa kepemimpinan Tri Adhianto justru muncul banyak akun buzzer yang terlihat terorganisir untuk mendukung pemerintah. Apakah ini bentuk pembungkaman kritik masyarakat?” tanyanya.

Ia menilai, di tengah isu rotasi-mutasi jabatan, dugaan nepotisme, dan berbagai persoalan lain, munculnya akun-akun tersebut seolah berupaya menggiring opini agar masyarakat menerima kebijakan tanpa kritik. “Seakan masyarakat Bekasi diminta memaafkan kesalahan yang dilakukan pemimpinnya sendiri,” tambahnya.

Isu Kolusi dan Nepotisme

Menurut sejumlah pengamat dan aktivis, praktik nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ibarat “duri dalam daging” terasa dampaknya, namun sulit dibuktikan secara kasat mata. “Kita tahu bahwa ada hubungan keluarga dalam jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, tapi bukti kuatnya sulit diakses publik,” ujar Imron.

Ia menilai, praktik kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan Wali Kota Bekasi hanya bisa dibuktikan melalui penyelidikan mendalam oleh lembaga penegak hukum. “Kita membutuhkan akses dan komunikasi intelijen yang kuat. Itu menjadi tugas aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegasnya.

Peran Aparat Penegak Hukum

Imron mempertanyakan sejauh mana lembaga seperti kejaksaan, KPK, dan aparat penegak hukum (APH) mengetahui serta menindak dugaan praktik nepotisme tersebut.

“Mereka seharusnya tahu bahwa persoalan nepotisme ini nyata. Namun, sejauh mana mereka telah melakukan investigasi dan pembuktian terhadap laporan-laporan masyarakat dan LSM?” ungkapnya.

Harapan untuk Kepemimpinan Walikota Bekasi

Lebih jauh, Imron menyampaikan kekecewaannya terhadap arah kepemimpinan di Kota Bekasi saat ini. “Kami, anak muda Bekasi, merasa harapan kami mulai pudar. Sulit rasanya bermimpi menjadi pemimpin di tanah sendiri jika akses politik hanya terbuka bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan,” katanya.

Ia berharap agar kepemimpinan Tri Adhianto tidak mengulang kesalahan masa lalu. “Bekasi butuh pemimpin yang tegas dan berintegritas, yang berani melawan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tutup Imron.

MoneyTalk,Bekasi – Dua aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Kota Bekasi kembali melakukan Aksi ke Dua kali nya di Kantor Satpol PP kota Bekasi jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Aksi ini merupakan peringatan ke Dua bagi Satpol PP Kota Bekasi yang telah gagal dalam penindakan Tunasusila atau penyakit masayarakat yang berada pada tempat Pijat/Spa di Kota bekasi.

Dalam Orasi nya mereka meneriakkan Kasatpol PP Kota Bekasi sebagai omon-omon (Ngomong Doang) untuk menindak tegas tempat Pijat/Spa dan Tempat Hiburan Malam (THM) di kota Bintang, Sesuai statement Kasatpol PP di Media yang bilang kalo buktinya jelas, detik ini juga kita tutup, ujar salah satu Aksi masa pada Demo Tadi siang.

Muhamad Imron Selaku Kordinator lapangan dalam wawancara nya ke media ” Kami kembali ke kantor ini jelas untuk menunjukkan rasa ketidak hormatan kami kepada Satpol PP Kota Bekasi yang telah Acuh Terhadap Laporan Kami pada aksi Pertama, Artinya memang tidak ada kesadaran Meraka untuk menindak lanjut laporan Kita, Seharusnya Satpol-PP tunduk kepada Peraturan Daerah Kota Bekasi

Nomor 04 Tahun 2013 Bab III pasal 2 yang menjelaskan tentang Kedudukan Satpol PP Kota Bekasi, Yaitu sebagai Penegak Perda”.,”Tegas Nya”.

Lanjut Imron Korlap aksi, “Kami meminta Satpol PP Kota Bekasi Untuk segera Turun dan menutup tempat Hiburan malam dan Pijat/Spa Yang telah melanggar Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2020, Menanggapi statement Kasatpol yang kemarin di salah satu media, Kasatpol PP Kota Bekasi jangan menjilat ludah sendiri.

Sebaiknya Kasatpol PP untuk menutup seluruh tempat prostitusi berkedok pijat/spa di seluruh kota bekasi terutama delta spa, Delvana Spa. Chrysant Spa. Kings Royal Spa dll dan Serta Tempat Hiburan malam Zentrum Kota Bintang, tegas Imron.

Kalau tidak tempat prostitusi berkedok pijat/spa ditutup, Kasatpol PP Kota Bekasi lebih baik mundur dari jabatannya karena tidak becus alias kerjanya hanya tidur sebagai pelaksana peraturan Daerah kota bekasi. pungkas Imron.