20 November 2026

Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi

MoneyTalk.id,Kota Bekasi – Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi Menggelar Aksi Demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Mendesak Evaluasi dan Pencopotan Dirut RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi atas Permasalah Pelayanan hingga Dugaan Korupsi di Lingkungan RSUD Kota Bekasi. Kamis,05/11/2026.

Aksi ini mendesak Pencopotan Direktur Utama RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi. Atas Buruk nya pelayanan RSUD, hingga rusak nya beberapa Fasilitas di lingkungan RSUD Cam Kota Bekasi.

Bukan hanya pelayan dan Fasilitas, Masa Aksi dari Forum Perjuangan Rekyat Kota Bekasi Juga Mendesak, Walikota Bekasi untuk segera Melakukan Sidak Seluruh Fasilitas RSUD Cam Kota Bekasi, Gedung yang rusak, dan Ruangan yang tidak layak bagi Pasien Rawat Inap dan tempat Tunggu Keluarga Pasien.

Masa Aksi Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi (FOPERA), juga Mendesak Evaluasi Building Management dan dugaan tindak Pidana Korupsi di lingkungan RSUD Cam Kota Bekasi.

Ketua Kordinator Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi Muhamad Imron menyebutkan “Aksi ini murapakan Aksi Tindak Lanjut kami, untuk ada nya Evaluasi secara Total jajaran Direksi Hingga pelayanan RSUD Kota Bekasi yang masih jauh dari kata Layak”. ujar Imron.

“Kami Juga mendesak Walikota untuk segera melakukan Tindak Tegas Terhadap Direktur RSUD Cam Kota Bekasi atas dugaan Pemotongan hak Karyawan dan segara melakukan Evaluasi terhadap Direktur Rsud Cam Kota Bekasi”, tutup Imron.

Dalam Aksi ini Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi (FOPERA) di temuin Langsung Oleh Walikota Bekasi untuk menyampaikan tuntutan dan permasalahan RSUD Cam Kota Bekasi Secara Langsung.

Kordinator Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi dan Perwakilan Masa Aksi Fopera Kota Bekasi, diterima langsung oleh Walikota Bekasi dikantor Pemerintahan Kota Bekasi.

Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi menegaskan, Komitmen nya untuk segara ada nya pembenahan atas buruk nya pelayanan RSUD Cam Kota Bekasi dan Fasilitas Gedung Rumah Sakit RSUD RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

Adapun Desakan Masa Aksi Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi :

1. Mendesak Walikota Bekasi Segera Mencopot Dirut RSUD Kota Bekasi, Yang diduga telah Menyalahgunakan wewenang Sebagai Direktur Utama RSUD Cam Kota Bekasi, dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagai mana Pelemparan dan Pemukulan kepada Karyawan Rsud Cam Kota Bekasi.

2. Mendesak Walikota Bekasi untuk memanggil seluruh jajaran Direksi yang terlibat dalam Dugan tindak Pidana Korupsi pada Belanja Obat Obatan, Building Management, Perbaikan Alat CT Scent dan Perjalan Dinas Non PNS RSUD Kota Bekasi.

3. Mendesak Walikota Bekasi untuk segera melakukan Evaluasi Jajaran Direksi RSUD Kota Bekasi atas dugaan Laporan Fiktif BPJS Karyawan RSUD Cam Kota Bekasi.

4. Mendesak Walikota Bekasi untuk segera Melakukan Sidak Seluruh Fasilitas RSUD Cam Kota Bekasi, Gedung, dan Ruangan yang tidak layak bagi Pasien Rawat Inap dan tempat Tunggu Keluarga Pasien.

5. Mendesak Walikota untuk segera melakukan rekomendasi Pembatalan Seluruh Akreditasi yang sedang dilakukan oleh komisi rumah sakit, atas dugaan pengkondisian terhadap seluruh Pasien di RSUD Cam Kota Bekasi.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Kordinator Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi Muhamad Imron menyoroti gaya kepemimpinan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang dinilainya terlalu menonjolkan budaya kekuasaan yang cenderung otoriter dan nepotisme.

Menurut Imron, pola kepemimpinan seperti ini berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kepercayaan publik, profesionalisme pejabat, dan integritas aparatur pemerintahan. “Jika dibiarkan, kondisi ini akan menurunkan kinerja aparatur negara dan mengikis akuntabilitas pejabat publik di Kota Bekasi,” ujarnya.

Fenomena Akun Pendukung Pemerintah di Media Sosial

Imron juga menyoroti maraknya akun-akun di media sosial yang aktif membela kebijakan Wali Kota Bekasi. “Saya merasa aneh, di masa kepemimpinan Tri Adhianto justru muncul banyak akun buzzer yang terlihat terorganisir untuk mendukung pemerintah. Apakah ini bentuk pembungkaman kritik masyarakat?” tanyanya.

Ia menilai, di tengah isu rotasi-mutasi jabatan, dugaan nepotisme, dan berbagai persoalan lain, munculnya akun-akun tersebut seolah berupaya menggiring opini agar masyarakat menerima kebijakan tanpa kritik. “Seakan masyarakat Bekasi diminta memaafkan kesalahan yang dilakukan pemimpinnya sendiri,” tambahnya.

Isu Kolusi dan Nepotisme

Menurut sejumlah pengamat dan aktivis, praktik nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ibarat “duri dalam daging” terasa dampaknya, namun sulit dibuktikan secara kasat mata. “Kita tahu bahwa ada hubungan keluarga dalam jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, tapi bukti kuatnya sulit diakses publik,” ujar Imron.

Ia menilai, praktik kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan Wali Kota Bekasi hanya bisa dibuktikan melalui penyelidikan mendalam oleh lembaga penegak hukum. “Kita membutuhkan akses dan komunikasi intelijen yang kuat. Itu menjadi tugas aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegasnya.

Peran Aparat Penegak Hukum

Imron mempertanyakan sejauh mana lembaga seperti kejaksaan, KPK, dan aparat penegak hukum (APH) mengetahui serta menindak dugaan praktik nepotisme tersebut.

“Mereka seharusnya tahu bahwa persoalan nepotisme ini nyata. Namun, sejauh mana mereka telah melakukan investigasi dan pembuktian terhadap laporan-laporan masyarakat dan LSM?” ungkapnya.

Harapan untuk Kepemimpinan Walikota Bekasi

Lebih jauh, Imron menyampaikan kekecewaannya terhadap arah kepemimpinan di Kota Bekasi saat ini. “Kami, anak muda Bekasi, merasa harapan kami mulai pudar. Sulit rasanya bermimpi menjadi pemimpin di tanah sendiri jika akses politik hanya terbuka bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan,” katanya.

Ia berharap agar kepemimpinan Tri Adhianto tidak mengulang kesalahan masa lalu. “Bekasi butuh pemimpin yang tegas dan berintegritas, yang berani melawan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tutup Imron.