15 November 2026

Center For Budget Analysis (CBA)

CBA Soroti Rangkap Jabatan Faisol Riza: Gelar Tinggi, Kursi Bertambah, dan Penghasilan Berlipat Faisol Riza Menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian sekaligus Komisaris Utama PT Pertamina Gas.

CBA Soroti Rangkap Jabatan Faisol Riza: Gelar Tinggi, Kursi Bertambah, dan Penghasilan Berlipat

Hedi Batubara 29 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Rangkap jabatan pejabat negara kembali menjadi sorotan. Kali ini, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyoroti posisi Faisol Riza yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian sekaligus Komisaris Utama PT Pertamina Gas.

Faisol Riza tercatat sebagai Wakil Menteri Perindustrian sejak 21 Oktober 2024. Sementara di PT Pertamina Gas, ia resmi diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler pada 7 Juli 2025.

Dari sisi pendidikan, Faisol Riza merupakan lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta dan Universitas Indonesia. Data alumni UI juga mencatat Faisol Riza sebagai alumnus UI dan Wakil Menteri Perindustrian.

Namun, latar belakang pendidikan dan rangkap jabatan tersebut justru menjadi bahan kritik CBA.

“Seperti para pejabat lain, Faisol Riza saat ini doyan dengan merangkap jabatan. Penghasilan bisa dobel-dobel masuk ke kantong pribadi,” kata Uchok Sky Khadafi ketika diminta tanggapannya mengenai posisi Faisol Riza, Selasa (29/9/2026).

Menurut Uchok, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya siapa yang menduduki jabatan tersebut, tetapi juga konsekuensi keuangan yang melekat pada masing-masing posisi.

Ia menyoroti adanya anggaran dengan nomenklatur operasional Wakil Menteri di Kementerian Perindustrian yang menurut perhitungannya mencapai sekitar Rp2,4 miliar untuk 12 bulan.

“Di Kementerian Perindustrian saja punya anggaran yang nomenklaturnya bernama operasional Wakil Menteri mencapai Rp2,4 miliar untuk 12 bulan,” tutur Uchok.

Selain itu, Uchok menyoroti posisi Faisol sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Gas. Menurut dia, jabatan tersebut juga disertai komponen remunerasi bagi jajaran Dewan Komisaris.

“Sebagai Komut Pertamina Gas juga mendapat honorarium dan tunjangan yang boleh dibawa pulang,” ujar Uchok.

Ia menyebut remunerasi jajaran Dewan Komisaris yang menurut datanya mencapai Rp5,9 miliar pada 2025, dibandingkan Rp5,1 miliar pada 2024. Dengan demikian, menurut hitungannya, terdapat kenaikan sekitar Rp811 juta.

“Besaran remunerasi dari tahun 2024 sampai 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp811 juta. Ini tentu sungguh nikmat bagi jajaran komisaris bila dibanding rakyat yang dijerat pinjol,” kata Uchok.

Uchok kemudian membandingkan persoalan tersebut dengan kondisi masyarakat yang menghadapi beban pinjaman daring.

“Jangan jauh-jauh membandingkan dengan rakyat terjerat pinjol. Bandingkan saja dengan anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan dari anggota Dewan Komisaris,” ujarnya.

Menurut Uchok, anggota komite tersebut memperoleh honorarium sebesar 20 persen dari gaji Direktur Utama atau sekitar Rp10 juta, ditambah sejumlah fasilitas seperti Tunjangan Hari Raya, fasilitas kesehatan dan pakaian seragam.

Kritik CBA itu kemudian diarahkan pada fenomena rangkap jabatan pejabat publik dan pejabat perusahaan negara. Uchok menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari aspek tata kelola, transparansi serta kepatutan pemberian remunerasi.

“Pendidikan tinggi seharusnya mengajarkan: semakin banyak diberi, semakin banyak pula yang harus disumbangkan untuk kepentingan bersama,” kata Uchok Sky.

Ia lantas menyampaikan kritik bernada satir terhadap fenomena tersebut.

“Tapi di sini sebaliknya: semakin tinggi gelar, semakin banyak kursi, semakin dalam tangan menjangkau kantong negara,” lanjutnya.

Faisol Riza sendiri masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Wakil Menteri Perindustrian. Dalam berbagai kegiatan pada 2026, ia tercatat menjalankan agenda pemerintah di sektor industri, termasuk mendorong penguatan industri tekstil, industri halal, hingga peningkatan standar pangan nasional.

Di sisi lain, Pertamina Gas secara resmi mencatat Faisol Riza sebagai Komisaris Utama perusahaan sejak Juli 2025.

Bagi Uchok, keberadaan dua jabatan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai batas kewajaran rangkap jabatan dan total kompensasi yang diterima seorang pejabat.

“Faisol Riza bukan pengecualian. Ia cerminan sistem dari jabatan ganda sehingga mendapat pendapatan ganda, sementara rakyat yang sama-sama bekerja keras justru terjerat bunga pinjol yang tak kunjung lunas,” katanya.

Uchok kemudian menutup kritiknya dengan mempertanyakan makna pendidikan dan jabatan publik ketika dikaitkan dengan keadilan sosial.

“Apakah filsafat yang dipelajari mengajarkan cara mengumpulkan jabatan? Atau seharusnya mengajarkan cara membagi keadilan? Rakyat belum tahu jawabannya. Yang mereka lihat hanyalah satu hal: yang di atas semakin kaya, yang di bawah semakin terbebani,” tutup Uchok.

Laba PIS Naik Rp222 Miliar, Bonus Direksi dan Komisaris Ikut Membengkak Rp214 Miliar, CBA: Tambahan Untung Cuma untuk Isi Kantong Sendiri Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi

Laba PIS Naik Rp222 Miliar, Bonus Direksi dan Komisaris Ikut Membengkak Rp214 Miliar, CBA: Tambahan Untung Cuma untuk Isi Kantong Sendiri

Hedi Batubara 28 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kenaikan laba PT Pertamina International Shipping (PIS) pada 2025 justru diikuti membengkaknya anggaran insentif, bonus, dan tantiem bagi jajaran Dewan Komisaris serta Direksi. Kondisi ini memantik kritik tajam dari Center for Budget Analysis (CBA) yang menilai pertumbuhan keuntungan perusahaan nyaris habis terserap untuk tambahan kompensasi para petinggi.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti laporan tahunan PIS 2025 yang menyebutkan bonus kinerja tahun 2024 belum dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi karena masih menunggu persetujuan pemangku kepentingan (stakeholder).

Menurut Uchok, bonus kinerja bagi Dewan Komisaris dalam praktik perusahaan lazim dikenal sebagai tantiem atau insentif kinerja. Dengan demikian, keterangan dalam laporan tahunan tersebut menunjukkan bahwa tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi PIS belum dibayarkan, meskipun kewajiban tersebut telah diperhitungkan dalam laporan keuangan perusahaan.

“Ini uang belum keluar dari saku perusahaan, tetapi bebannya sudah bertambah di pundak PIS,” ujar Uchok Sky, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data anggaran CBA, nilai insentif, bonus, dan tantiem PIS pada 2025 mencapai USD100.733.784, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD87.320.241.

Artinya, terdapat kenaikan sebesar USD13.413.543 atau setara sekitar Rp214,6 miliar dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS.

Uchok menilai lonjakan anggaran tersebut patut dipertanyakan, terutama karena pembayaran bonus kinerja tahun sebelumnya masih menunggu persetujuan stakeholder.

“Kenaikan insentif, bonus, dan tantiem sekitar Rp214,6 miliar hanya menguras anggaran perusahaan. Mereka benar-benar tidak punya hati nurani bila petinggi PIS menerimanya dengan senang hati,” tegasnya.

Sorotan CBA semakin menguat ketika membandingkan kenaikan anggaran insentif dengan pertumbuhan laba perusahaan.

Berdasarkan data yang dihimpun CBA, laba tahun berjalan PIS pada 2025 mencapai USD572.478.498, meningkat dari USD558.604.027 pada 2024.

Dengan demikian, laba perusahaan bertambah USD13.874.471 atau sekitar Rp222 miliar berdasarkan asumsi kurs yang sama.

Sementara itu, anggaran insentif, bonus, dan tantiem meningkat USD13.413.543 atau sekitar Rp214,6 miliar.

Perbandingan kedua angka tersebut menunjukkan bahwa nilai kenaikan anggaran kompensasi mencapai sekitar 96,7 persen dari tambahan laba perusahaan pada periode yang sama.

Bagi Uchok, kondisi ini memperlihatkan betapa besarnya porsi tambahan keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk kompensasi jajaran petinggi.

“Kenaikan labanya hampir sama persis dengan kenaikan uang insentif para petinggi. Laba yang bertambah itu nilainya nyaris sama dengan kenaikan anggaran bonus mereka. Artinya, tambahan untung itu cuma cukup untuk mengisi kantong sendiri,” tegas Uchok.

Ia menilai, peningkatan keuntungan perusahaan semestinya juga mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan manfaat yang lebih luas, bukan hanya peningkatan kompensasi bagi pejabat di dalamnya.

Atas kondisi tersebut, CBA meminta Danantara mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi anggaran insentif, bonus, dan tantiem PIS.

Uchok bahkan mengusulkan agar Danantara memerintahkan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, untuk menghapus anggaran insentif, bonus, dan tantiem yang menjadi sorotan dalam laporan keuangan PIS.

Menurutnya, kenaikan laba perusahaan sebesar USD13,87 juta tidak sebanding dengan peningkatan anggaran kompensasi yang mencapai USD13,41 juta.

“Lebih baik Danantara memerintahkan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk menghapus anggaran insentif, bonus, dan tantiem dalam laporan keuangan PT PIS tersebut,” kata Uchok.

Ia menegaskan, keuntungan perusahaan tidak semestinya diperlakukan sebagai kesempatan bagi para pejabat untuk meningkatkan pendapatan pribadi, sementara risiko kerugian tetap menjadi tanggungan perusahaan.

“Keuntungan PIS ini jangan seperti mengambil duit bila ada kesempatan. Kalau untung naik, itu rezeki pejabat. Kalau rugi, itu risiko perusahaan. Dan yang bayar akhirnya tetap rakyat yang punya,” pungkas Uchok.

CBA menilai persoalan ini perlu menjadi perhatian serius pemegang saham dan Danantara, terutama dalam memastikan kebijakan remunerasi di lingkungan BUMN berjalan sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.

Kejagung Tak Sentuh Aktor Intelektual Mens Rea, Pusaran Mega Korupsi KSO Migas Rp 2 Triliun, Merusak Penegak Hukum Kita! 1004457225-100kb

Kejagung Tak Sentuh Aktor Intelektual Mens Rea, Pusaran Mega Korupsi KSO Migas Rp 2 Triliun, Merusak Penegak Hukum Kita!

Hedi Batubara 28 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Keyakinan publik akan sulitnya Plt Wali Kota Bekasi 2022 lolos dari pusaran dugaan mega korupsi tata kelola minyak dan gas bumi pada Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Migas Perseroda Kota Bekasi dengan Foster Oil and Energy Pte Ltd berpotensi menjadi perdebatan sengit di kalangan praktisi hukum dan aktivis anti korupsi.

Meski hingga kini Jampidsus Kejagung belum memberikan keterangan resmi terkait kapan agenda pemanggilan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, keyakinan publik bahwa pemeriksaan terhadap mantan Plt Wali Kota Bekasi 2022 itu dipastikan akan terjadi, menguat.

Jejak Kebijakan Januari 2022

Rangkaian kebijakan yang dilakukan Tri Adhianto saat menjabat Plt Wali Kota Bekasi sejak Januari 2022 — tepat setelah proses hukum Wali Kota non-aktif Rahmat Effendi berjalan pasca OTT KPK pada 5 Januari 2022 — menjadi sorotan.

– 24 Jan 2022:SK No.539/Kep.45.B-Ek/I/2022 mengangkat Apung Widadi sebagai Plt Dirut PT Migas.

– 06 April 2022: Kesepakatan Perdamaian Pasal 2 yang sepakat mengesampingkan apapun isi Putusan MA 985K yang belum diputus.

– 07 April 2022: Putusan MA 985K memenangkan PD Migas 100% oleh Majelis Dr. H. Panji Widagdo.

– 14 April 2022: RUPS-LB tetap membuka blokir rekening KSO No.115.0006735353 & 115.0006735361 di Bank Mandiri Hayam Wuruk dan memperpanjang KSO hingga 2035 — 7 hari setelah menang MA.

– 08 Agustus 2022: Risalah PN Bekasi oleh Jurusita Suriati Gulo memberitahukan resmi Putusan MA kepada Dirut Utama Arif Nurzaman.

– 25 Agustus 2022: SPT No.539/5612/Setda.Ek memerintahkan negosiasi JOA dengan Foster — 17 hari setelah pemberitahuan resmi MA.

– 14 Feb 2020: LHAI BPKP http://No.LHAI-7/D502/2/2020 sudah warning: PD Migas tidak memiliki kendali operasional dan keuangan, dikuasai FOE. Rekomendasi: negosiasi ulang JOA.

Secara hukum PP 54/2017, Plt Wali Kota adalah Kuasa Pemegang Modal (KPM) 100%.

Statemen Tegas Uchok Sky Khadafi — CBA

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi yang sejak awal mengawal kasus ini memberikan pernyataan keras yang ditujukan pada Jampidsus Kejaksaan Agung.

“Jika kejagung tidak menyentuh pada aktor intelektual Mens Rea nya, buat apa diambil alih Kejagung. Kalau hanya sebatas direksi atau mantan direksi dan mantan walikota yang ditarget, rusak penegak hukum kita,” tegas Uchok Sky Khadafi,Minggu 27/9/2026.

“Sejak awal saya katakan, ini perkara jalan sana jalan sini, tapi belum ada kejelasan tersangkanya. Sekarang sudah berjalan di gedung bundar kalau hanya kalangan bawah tapi pucuk pimpinan yang lebih bertanggung jawab tidak diamankan, sama saja APH melindungi dan mengamankan koruptor dong,” tambah Uchok.

Uchok merujuk pada konstruksi Pasal 2, Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 KUHP tentang turut serta. Jika terbukti ada arahan KPM dalam Perdamaian 06 April 2022 yang 24 jam sebelum Putusan MA 07 April 2022, maka aktor intelektual (intellectual dader) harus dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya pelaksana lapangan.

Jadwal Jampidsus dan Asas Praduga

– 17 Sep 2026: Geledah 6 lokasi (Setda, Bagian Hukum, PT Migas, DLH, Bapenda, Kantor Foster di Sampoerna Strategic Jakarta)

– 21 Sep 2026: Periksa 4 saksi HB, S, AW (Direksi PT Migas) dan TUE (Pemkot)
– 23 Sep 2026: Pemeriksaan lanjutan

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam rilis PR-359/057/K.3/Kph.3/09/2026 menyebut potensi kerugian negara hingga Rp 2 Triliun masih dihitung.

Publik kini menanti ketegasan Jampidsus — apakah akan menyentuh aktor intelektual Mens Rea atau hanya berhenti di direksi.

Prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung. Semua pihak yang disebut belum tersangka. Penetapan tersangka sepenuhnya kewenangan penyidik Jampidsus Kejagung berdasarkan alat bukti.

Setelah Pergantian Pimpinan, CBA Soroti Laba Pertamina Hulu Energi Anjlok USD945,5 Juta Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi

Setelah Pergantian Pimpinan, CBA Soroti Laba Pertamina Hulu Energi Anjlok USD945,5 Juta

Hedi Batubara 27 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kinerja keuangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas bumi, menjadi sorotan setelah perusahaan mencatat penurunan laba pada 2025.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai penurunan tersebut patut dicermati, terutama karena terjadi pada tahun yang sama dengan adanya pergantian jajaran pimpinan di tubuh PHE.

Berdasarkan Laporan Tahunan PHE 2025, perusahaan mencatat laba tahun berjalan sebesar USD2,175 miliar. Angka tersebut turun sekitar USD945,55 juta atau 30,30 persen dibandingkan laba tahun berjalan 2024 yang mencapai USD3,121 miliar. PHE menyebut penurunan tersebut antara lain dipengaruhi kenaikan biaya depresiasi dan penyisihan penurunan nilai aset nonkeuangan.

Sementara itu, pendapatan usaha PHE pada 2025 tercatat USD13,819 miliar, turun USD510,72 juta atau 3,56 persen dibandingkan 2024 yang mencapai USD14,330 miliar.

Menurut Uchok, penurunan kinerja tersebut perlu dilihat bersamaan dengan perubahan kepemimpinan di tingkat atas PHE.

“Setelah ada pergantian pimpinan di level atas, dari Chalid Said Salim ke Awang Lazuardi, atau dari Rinaldi Firmansyah ke Denny Januar Ali, PT Pertamina Hulu Energi seperti kena nasib malang dan tragis,” kata Uchok Sky, Ahad (27/9/2026).

Pergantian Direktur Utama PHE dari Chalid Said Salim kepada Awang Lazuardi resmi dikukuhkan pada 8 Juli 2025. Awang sebelumnya menjabat Direktur Pengembangan dan Produksi PHE.

Pada periode sebelumnya, Rinaldi Firmansyah menjabat sebagai Komisaris Utama PHE, sedangkan Chalid Said Salim menjabat Direktur Utama. Dokumen perusahaan mencatat keduanya masih berada dalam jajaran pimpinan PHE sebelum perubahan pada Juli 2025.

Adapun Denny Januar Ali atau Denny JA kemudian ditunjuk sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PHE melalui keputusan pemegang saham pada Juli 2025.

Uchok membandingkan kinerja laba PHE pada periode sebelumnya dengan capaian setelah terjadinya perubahan pimpinan.

Namun, berdasarkan laporan tahunan perusahaan, perlu dicatat bahwa angka laba tahun berjalan PHE pada 2023 sebenarnya mencapai USD2,725 miliar, sedangkan 2024 sebesar USD3,121 miliar. Pada 2025 laba tersebut turun menjadi USD2,175 miliar.

“Jangan-jangan minimnya dan turunnya laba PT Pertamina Hulu Energi pada 2025 disebabkan minyak mentah yang mau diangkat itu memakai metode survei, ditanya dulu dengan banyak pertanyaan,” ujar Uchok.

Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan proses pengangkatan atau lifting minyak mentah yang menurutnya membutuhkan biaya dan proses yang panjang.

“Ketika minyak mentah mau diangkat, harus membayar dulu. Karena memakai metode survei, baik untuk politik maupun angkat minyak mentah, ongkos mahal, dan harus membayar lebih dulu,” kata Uchok.

Meski demikian, hubungan antara pergantian pimpinan dan penurunan laba tersebut merupakan penilaian Uchok. Laporan Tahunan PHE sendiri menjelaskan bahwa penurunan laba 2025 terutama berkaitan dengan kenaikan biaya depresiasi serta penyisihan penurunan nilai aset nonkeuangan.

Di sisi lain, kinerja arus kas operasi PHE justru menunjukkan peningkatan. Pada 2025, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai USD6,96 miliar, naik 23,62 persen dibandingkan 2024 sebesar USD5,63 miliar.

Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan laba bersih tidak serta-merta berarti seluruh indikator keuangan PHE mengalami pelemahan. Karena itu, faktor penyebab turunnya laba perlu dibedakan antara faktor operasional, biaya depresiasi, impairment aset, harga komoditas, produksi, serta perubahan struktur dan kepemimpinan perusahaan.

Sorotan Uchok Sky terhadap kinerja PHE pun menjadi bahan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan subholding hulu Pertamina, terutama setelah terjadinya pergantian jajaran direksi dan komisaris pada pertengahan 2025.

CBA Desak Bank BJB Evaluasi Tiga Pejabat yang Diperiksa KPK Boy Panji Soedrajat Dan Juniardi Swastria

CBA Desak Bank BJB Evaluasi Tiga Pejabat yang Diperiksa KPK

Hedi Batubara 26 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengusutan dugaan korupsi pengadaan jasa agensi iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb periode 2021–2023 terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga pejabat aktif bank bjb sebagai saksi pada 15 September 2026.

Ketiga pejabat tersebut yakni Purwana Bagja selaku Manajer Grup Marketing Komunikasi atau Marcom bank bjb, Boy Panji Soedrajat selaku Pimpinan Divisi Hukum bank bjb, serta Juniardi Swastria selaku Pemimpin Divisi Operasi bank bjb.

Pemeriksaan tersebut berlangsung di tengah penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan bank bjb tahun anggaran 2021–2023. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dan menyebut dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar.

Menanggapi pemeriksaan tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta manajemen bank bjb dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan evaluasi terhadap tiga pejabat tersebut.

Menurut Uchok, status mereka sebagai saksi dalam pemeriksaan KPK semestinya menjadi perhatian serius dari sisi tata kelola dan pengawasan internal perusahaan.

“Seharusnya pihak manajemen Bank BJB dan OJK memberikan sanksi kepada tiga pejabat tersebut lantaran menjadi pasien KPK untuk diperiksa sebagai saksi,” ujar Uchok, Sabtu (26/8/2026).

Ia juga meminta jajaran komisaris bank bjb, termasuk Komisaris Tomsi Tohir dan Komisaris Herman Suryatman, mengevaluasi posisi ketiga pejabat tersebut.

Uchok berpendapat, evaluasi bahkan dapat dilakukan dengan mencopot ketiganya dari jabatan masing-masing, yakni Manajer Grup Marketing Komunikasi, Pimpinan Divisi Hukum, dan Pemimpin Divisi Operasi.

“Harus dicopot dari jabatan mereka untuk menjaga citra bank BJB di mata nasabah,” katanya.

Namun, perlu ditegaskan bahwa pemeriksaan seseorang oleh KPK sebagai saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Status saksi berbeda dengan tersangka dan penentuan keterlibatan pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian.

Dalam perkara bank bjb tersebut, KPK sebelumnya mengungkap bahwa bank menganggarkan beban promosi sebesar Rp801 miliar pada periode 2021 hingga semester I 2023. Dari jumlah tersebut, Rp410 miliar disetujui untuk belanja penempatan iklan melalui pengadaan jasa agensi. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang diarahkan untuk mengakomodasi dan mengelola dana non-budgeter.

Nama Juniardi Swastria juga sebelumnya muncul dalam konstruksi perkara. KPK menyebut pengadaan jasa agensi tahun anggaran 2021 dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan bank bjb yang ketika itu dipimpin Juniardi Swastria.

Uchok selanjutnya meminta OJK memberikan perhatian terhadap rekam jejak pihak-pihak yang diperiksa dalam perkara tersebut apabila di kemudian hari mereka dicalonkan menjadi pengurus pada lembaga jasa keuangan lainnya.

Menurut dia, dokumentasi terhadap catatan pelanggaran dan rekam jejak merupakan bagian penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atau PKK.

“Hal tersebut merupakan informasi bagi OJK bila pihak bersangkutan dicalonkan sebagai pengurus di LJK lainnya yang membutuhkan penilaian OJK,” ujarnya.

Uchok juga mengkritik lambannya OJK dalam merespons persoalan fraud yang pernah terjadi di lingkungan bank bjb. Ia menyinggung kasus di Kantor Cabang Labuan pada 2021 yang, menurutnya, melibatkan sejumlah pegawai dan pimpinan cabang.

Ia menyebut pihak yang terlibat dalam kasus tersebut terdiri atas seorang pimpinan cabang, dua manajer, tiga tenaga administrasi kredit, serta dua account officer. Menurut Uchok, OJK belum memasukkan nama-nama tersebut ke dalam daftar hitam OJK.

“Biasanya OJK itu sangat lambat seperti keong. Hal ini terlihat pada kasus Bank BJB pada tahun 2021,” katanya.

OJK sendiri memang mencatat POJK Nomor 23/POJK.01/2019 sebagai perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.

Meski demikian, penerapan sanksi, pencatatan dalam daftar tertentu, maupun proses penilaian terhadap seseorang tetap perlu didasarkan pada ketentuan dan mekanisme OJK yang berlaku serta status hukum masing-masing pihak.

Hingga kini, penyidikan KPK terhadap perkara dugaan korupsi pengadaan iklan bank bjb masih berjalan. KPK juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mendalami konstruksi perkara dan menghitung kerugian keuangan negara.

Anggaran Makan Napi Cibinong Cuma Rp7.333 Sekali Makan, CBA Pantes Ada Fasilitas Mewah Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman

Anggaran Makan Napi Cibinong Cuma Rp7.333 Sekali Makan, CBA Pantes Ada Fasilitas Mewah

Hedi Batubara 25 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menyoroti besaran anggaran bahan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Jajang menyebut, berdasarkan catatan CBA, anggaran bahan makanan WBP pada Lapas Kelas IIA Cibinong mencapai Rp8.030.000 per orang untuk satu tahun.

“Berarti per hari untuk satu napi sebesar Rp22.000. Kalau tiga kali makan dalam sehari, maka satu kali makan, pemerintah hanya menyediakan anggaran sebesar Rp7.333 untuk satu orang napi,” tutur Jajang Nurjaman.

Pernyataan tersebut disampaikan Jajang menanggapi temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

Menurut Jajang, minimnya anggaran makanan tersebut menjadi kontras ketika dikaitkan dengan temuan mengenai fasilitas tertentu di dalam lapas.

“Dari minimnya anggaran makanan napi, ini menandakan napi dari orang-orang kaya tidak mau atau ogah mengambil jatah uang makan dari pemerintah, malah lebih senang dan nikmat punya ruang berstandar apartemen, lengkap dengan perabotan layaknya hunian pribadi di Lapas Kelas IIA Cibinong,” ujar Jajang.

Lebih lanjut, Jajang menyampaikan catatan CBA mengenai nilai pengadaan bahan makanan di Lapas Kelas IIA Cibinong.

“Catatan CBA, pengadaan bahan makanan tahanan, anak, narapidana, anak binaan dan anak bawaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong sebesar Rp15,8 miliar,” kata Jajang.

Selain itu, CBA mencatat pengadaan bahan makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14,4 miliar.

Sorotan tersebut menunjukkan adanya pertanyaan mengenai besaran anggaran konsumsi WBP dibandingkan dengan kondisi fasilitas yang ditemukan dalam sidak Ombudsman. CBA menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dalam pengawasan pengelolaan anggaran dan pelayanan bagi warga binaan.

Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari pihak Lapas Kelas IIA Cibinong, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya atas pernyataan dan catatan yang disampaikan CBA tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Audit BPK Soroti Kelebihan Cetak Rupiah, CBA: BI Kembali Harus Beli Good Over hingga Rp24,45 Miliar Kelebihan Cetak Rupiah, CBA: BI Kembali Harus Beli Good Over hingga Rp24,45

Audit BPK Soroti Kelebihan Cetak Rupiah, CBA: BI Kembali Harus Beli Good Over hingga Rp24,45 Miliar

Hedi Batubara 25 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Persoalan kelebihan pencetakan uang Rupiah atau good over kembali menjadi sorotan. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 54/LHP/XV/08/2025 mengungkap sejumlah persoalan dalam pengelolaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah oleh Bank Indonesia (BI) dan instansi terkait.

Dalam laporan tersebut, BPK antara lain menyoroti belum memadainya perencanaan kebutuhan uang Rupiah, pengelolaan excess product, penghitungan harga cetak, hingga aspek pengamanan dalam proses pencetakan uang.

Temuan tersebut kembali mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, persoalan kelebihan pencetakan Rupiah bukan hanya terjadi pada periode 2024–2025, tetapi juga telah muncul pada 2022 dan 2023.

“Ini bukan tahun 2024–2025 saja. Pada tahun 2022–2023 juga terjadi kelebihan percetakan uang Rupiah oleh Perum Peruri,” ujar Uchok, Jumat (25/9/2026).

Ia menyebut, kelebihan hasil cetak tersebut kemudian harus dibeli oleh Bank Indonesia dari Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Menurut perhitungan yang disampaikan CBA, nilai good over yang dibeli BI dari Peruri selama dua tahun tersebut mencapai sekitar Rp2,7 triliun.

Uchok merinci, pembelian good over pada 2022 mencapai sekitar Rp2,2 triliun. Sementara pada 2023 nilainya sekitar Rp529 miliar.

“Sehingga BI harus membeli duit kelebihan cetak tersebut dari Perum Peruri selama dua tahun berturut-turut mencapai sebesar Rp2,7 triliun,” katanya.

Dipertanyakan dari Sisi Efisiensi Anggaran

Menurut Uchok, pembelian kelebihan hasil cetak Rupiah tersebut dilakukan dengan perhitungan nilai yang didasarkan pada komponen biaya bahan baku dan biaya kerja langsung.

Ia mempertanyakan terjadinya kelebihan pencetakan tersebut, terutama karena menurutnya produksi Peruri tetap berada dalam tingkat in-sheet yang ditetapkan Bank Indonesia.

“Ternyata terjadi kelebihan uang Rupiah yang dicetak oleh Perum Peruri, meskipun pihak Perum Peruri tidak melebihi tingkat in-sheet yang ditetapkan oleh BI,” ujarnya.

Uchok menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut efisiensi pengelolaan anggaran dan tata kelola pencetakan uang Rupiah.

Ia juga menyebut adanya persoalan kepatuhan terhadap ketentuan yang dibuat Bank Indonesia sendiri.

“Ada kelebihan cetak duit Rupiah ini jelas-jelas BI melanggar peraturan yang dia buat sendiri,” kata Uchok.

Ia merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), serta Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Nomor 21/4/PDG/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

BPK Temukan Potensi Pemborosan Rp24,45 Miliar

Sorotan CBA tersebut juga dikaitkan dengan temuan BPK mengenai persoalan pengelolaan excess product dan penghitungan biaya pencetakan Rupiah.

Dalam audit Nomor 54/LHP/XV/08/2025, BPK mencatat sejumlah kelemahan dalam pengelolaan pencetakan Rupiah, termasuk perencanaan kebutuhan, pengelolaan hasil produksi berlebih, serta penghitungan harga cetak yang belum sepenuhnya memadai.

Berdasarkan angka yang disampaikan CBA, potensi pemborosan anggaran akibat kelebihan pencetakan pada periode 2024–2025 diperkirakan mencapai Rp24.457.951.752,15.

Angka tersebut menjadi perhatian karena persoalan good over tidak hanya menyangkut jumlah fisik uang yang dicetak, tetapi juga biaya bahan baku dan biaya kerja yang melekat pada proses produksi.

Uchok meminta persoalan tersebut tidak berhenti sebagai catatan administratif. Menurut dia, perlu ada evaluasi terhadap perencanaan kebutuhan uang Rupiah sehingga pencetakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya.

CBA juga memaparkan besaran pencetakan Rupiah yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pada 2022, nilai pencetakan Rupiah disebut mencapai Rp251.922.953 juta. Angka tersebut terdiri atas uang Rupiah kertas sebesar Rp251.455.940 juta atau sebanyak 5.655.660.000 bilyet, serta uang Rupiah logam sebesar Rp467.013 juta atau sebanyak 1.040.925.000 keping.

Sementara pada 2023, nilai pencetakan uang Rupiah yang disebut CBA mencapai Rp206.855.933 juta. CBA mencatat pencetakan uang Rupiah kertas sebesar Rp206.855.933 juta atau sebanyak 6.478.060.000 bilyet, sedangkan uang Rupiah logam sebesar Rp503.053 juta atau sebanyak 1.110.455.000 keping.

Data tersebut menunjukkan besarnya skala produksi uang Rupiah yang dikelola dalam sistem pencetakan nasional. Karena itu, menurut CBA, ketepatan perencanaan produksi menjadi penting agar tidak terjadi kelebihan produksi yang pada akhirnya menimbulkan biaya tambahan.

Temuan BPK sendiri tidak hanya berkaitan dengan excess product. Audit tersebut juga menyoroti beberapa aspek lain dalam pengelolaan Rupiah, termasuk pemenuhan kebutuhan kertas uang, kepatuhan terhadap kontrak pengadaan, penghitungan harga cetak, dan pengamanan proses pencetakan.

Dengan demikian, persoalan good over yang disoroti CBA menjadi bagian dari isu yang lebih luas mengenai tata kelola pencetakan Rupiah.

BI dan Peruri perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme perencanaan, penetapan kebutuhan pencetakan, penyebab terjadinya kelebihan produksi, serta dasar penghitungan pembelian good over. Penjelasan tersebut penting agar publik dapat mengetahui apakah kelebihan produksi tersebut merupakan konsekuensi teknis yang telah diperhitungkan atau menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan pengendalian produksi.

Hingga berita ini ditulis, pernyataan Uchok Sky Khadafi merupakan pandangan CBA atas temuan dan data yang disebutkannya. Penilaian mengenai kepatuhan terhadap ketentuan serta tindak lanjut atas temuan audit tetap berada pada proses pemeriksaan dan mekanisme pengawasan yang berlaku.

Di Balik Angka Suku Bunga — Kritik CBA untuk OJK, “Jangan Hanya Lihat Bunga, Tapi Akar Masalahnya” Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Di Balik Angka Suku Bunga — Kritik CBA untuk OJK, “Jangan Hanya Lihat Bunga, Tapi Akar Masalahnya”

Hedi Batubara 24 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Sorotan tajam kembali mengarah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kali ini, kritik datang dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, yang menilai fokus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, terhadap isu kenaikan suku bunga kredit terlalu sempit dan mengabaikan persoalan fundamental yang jauh lebih krusial dalam industri perbankan nasional. Bagi Uchok, fluktuasi suku bunga hanyalah “puncak gunung es”. Di bawah permukaan, terdapat masalah struktural yang jauh lebih mengakar, mulai dari transparansi laporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), hingga perlindungan nasabah yang kerap luput dari radar pengawasan.

Dalam berbagai kesempatan, Uchok menekankan bahwa obsesi berlebihan terhadap suku bunga sering kali membuat regulator terlambat mendeteksi “penyakit kronis” di tubuh perbankan. “Jika OJK hanya sibuk membahas apakah suku bunga naik atau turun, mereka bisa kehilangan jejak atas praktik-praktik tidak sehat lainnya, seperti penggelembungan aset, kredit macet yang disembunyikan, atau remunerasi direksi yang tidak berbanding lurus dengan kinerja riil,” ujar Uchok.

Kritik ini mengemuka di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut ketahanan sektor keuangan yang kokoh. Namun, bagi masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), beban hidup bukan sekadar ditentukan oleh besaran bunga semata. Mereka juga dihadapkan pada sulitnya akses pembiayaan, biaya tersembunyi (hidden fees), hingga ketidakpastian hukum saat terjadi sengketa dengan pihak bank.

Sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae memikul tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kendati demikian, CBA mengingatkan bahwa stabilitas tidak boleh dicapai dengan mengorbankan transparansi serta keadilan bagi nasabah. CBA menyoroti beberapa titik buta (blind spots) pengawasan yang mendesak untuk segera dibenahi oleh OJK, di antaranya praktik bank yang mencatatkan laba fantastis namun minim pembagian dividen atau menyembunyikan rasio kredit macet (Non-Performing Loan / NPL); evaluasi menyeluruh terhadap besaran gaji dan tunjangan pejabat bank agar berbanding lurus dengan kontribusi nyata terhadap kesehatan sektor keuangan; serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini sering kali dinilai lebih berpihak kepada institusi besar daripada individu atau nasabah kecil.

Kritik dari CBA ini harus dibaca sebagai alarm atau peringatan dini bagi OJK. Jika regulator terlalu nyaman bermain di zona makroekonomi dan abai terhadap realitas mikro di lapangan, maka pengikisan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan tinggal menunggu waktu. Dian Ediana Rae ditantang untuk membuktikan bahwa OJK bukan sekadar “penjaga angka”, melainkan juga “pelindung hak”. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan suku bunga yang stabil, tetapi sistem perbankan yang bersih, adil, dan benar-benar berpihak pada perekonomian rakyat—bukan sekadar demi mempercantik laporan tahunan.

Sebab, stabilitas finansial tanpa keadilan sosial hanyalah sebuah ilusi.

Penulis :

Richard E. G. A. Angkuw, Pengamat Komunikasi Politik dan Kebijakan

Kredit Menganggur Tembus Rp2.548 T, CBA Sentil OJK: Enak Main Golf, Rakyat Dicekik Pinjol Kredit Menganggur Tembus Rp2.548 T, CBA Sentil OJK: Enak Main Golf, Rakyat Dicekik Pinjol

Kredit Menganggur Tembus Rp2.548 T, CBA Sentil OJK: Enak Main Golf, Rakyat Dicekik Pinjol

Hedi Batubara 22 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Fenomena kredit menganggur atau undisbursed loan (UL) perbankan yang terus membengkak menuai kritik tajam. Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai abai terhadap fungsi pengawasan fundamental, di tengah masifnya jeratan pinjaman online (pinjol) yang mencekik masyarakat.

​Berdasarkan data OJK per Juli 2026, undisbursed loan perbankan tercatat mencapai Rp2.548 triliun, meningkat 7,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.364 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, berdalih bahwa perlambatan permintaan dan rendahnya kebutuhan pendanaan sektor produktif menjadi penyebab fasilitas kredit tersebut belum ditarik optimal oleh debitur.

​Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi. Menurutnya, tingginya angka kredit menganggur justru mengindikasikan lemahnya gairah ekonomi riil, sementara OJK terkesan berpangku tangan dan menikmati fasilitas mewah.

​”Artinya, kalau kredit nganggur senilai ribuan triliun rupiah belum diambil debitur, OJK bisa bersyukur karena bisa santai dalam pengawasan kredit macet, dan bisa menambah anggaran untuk main golf lagi,” ujar Uchok Sky, Selasa (22/9/2026).

​CBA secara khusus menyoroti alokasi anggaran internal OJK yang dinilai kontradiktif dengan kondisi krisis yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan catatan CBA, terdapat pos anggaran fasilitas golf bagi Dewan Komisioner OJK dengan nilai miliaran rupiah pada tahun 2023 dan 2024.

​Ironisnya, pemborosan anggaran ini juga merembet pada pos cinderamata. Tercatat, anggaran cinderamata OJK melonjak drastis dari Rp13,3 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp48,2 miliar pada tahun 2025 yang diperuntukkan bagi pegawai dan Anggota Dewan Komisaris (ADK).

​”Lembaga OJK yang tugas utamanya menjaga agar tabungan, investasi, dan hak-hak jutaan nasabah tidak dirugikan, kini seolah-olah sibuk menata keramik, memoles lapangan golf, dan mengatur kenyamanan para pejabatnya sendiri. Sampai lupa di luar sana banyak nasabah yang tertipu, dirugikan, bahkan kehilangan uangnya,” tegas Uchok.

​Uchok mengingatkan bahwa OJK didirikan bukan untuk menjadi “klub eksklusif para pejabat yang hidup mewah”, melainkan sebagai benteng pertahanan bagi rakyat yang mempercayakan aset finansial mereka kepada lembaga keuangan.

​Ia menambahkan, di balik laporan OJK mengenai tingginya likuiditas dan fasilitas kredit menganggur, realitas di lapangan justru menunjukkan kondisi yang berbalik: masyarakat bawah semakin terpuruk dan terjerat dalam lingkaran setan pinjaman online.

​”Kalau perlindungan nasabah sudah ditinggalkan demi gaya hidup mewah, maka apa bedanya pengawas dengan mereka yang seharusnya diawasi?” pungkasnya.

​Catatan: Rilis ini disusun berdasarkan data resmi OJK per Juli 2026 dan temuan investigasi anggaran Center for Budget Analysis (CBA).

CBA Bongkar “Bola Golf” Bank Mandiri Rp696 Juta, Anggaran Golf Fiktif? 1004418958-100kb

CBA Bongkar “Bola Golf” Bank Mandiri Rp696 Juta, Anggaran Golf Fiktif?

Hedi Batubara 22 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Golf kembali menjadi sorotan setelah aktivitas olahraga yang identik dengan kalangan pejabat dan pengusaha tersebut bersinggungan dengan penggunaan anggaran serta citra pejabat publik.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai golf kerap menjadi persoalan ketika dilakukan oleh pejabat atau menggunakan anggaran lembaga. Menurut dia, olahraga tersebut tidak menjadi masalah sepanjang penggunaan fasilitas maupun anggarannya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Sorotan terhadap golf sebelumnya muncul setelah beredarnya video berdurasi sekitar 14 detik yang menampilkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) saat itu, Dadan Hindayana, bermain golf bersama sejumlah orang. Video tersebut beredar luas pada Desember 2025, ketika sejumlah wilayah Sumatera tengah dilanda bencana banjir dan longsor.

Dadan kemudian mengakui bahwa sosok dalam video tersebut memang dirinya. Namun, ia memberikan penjelasan bahwa kehadirannya di lapangan golf berkaitan dengan kegiatan Persatuan Golf Alumni (PGA) IPB pada 14 Desember 2025. Menurut Dadan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana penggalangan dana untuk beasiswa dan bantuan bencana Sumatera.

Dadan menyebut total dana yang terkumpul mencapai Rp450 juta, terdiri atas Rp250 juta untuk beasiswa dan Rp200 juta untuk bantuan bencana.

Belakangan, isu golf kembali mencuat setelah CBA menyoroti penggunaan anggaran Bank Mandiri untuk kegiatan golf bersama stakeholder.

Uchok menyebut kegiatan golf Bank Mandiri tersebut menelan anggaran sekitar Rp696.707.056. Menurut dia, kegiatan itu dijelaskan sebagai upaya menjalin hubungan baik dengan stakeholder, sementara pembiayaannya ditempatkan pada pos Humas dan Pengembangan Usaha Bank Mandiri.

“Alasannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder, dan beban anggaran dibebankan pada Humas dan Pengembangan Usaha Bank Mandiri,” ujar Uchok, Selasa (22/9/2026).

CBA kemudian mempertanyakan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan tersebut. Uchok menyebut terdapat persoalan berupa tidak ditemukannya bukti pendukung yang menurutnya diperlukan, seperti kuitansi tagihan pengeluaran golf serta daftar nama stakeholder yang mengikuti kegiatan.

Atas persoalan itu, CBA meminta penggunaan anggaran tersebut ditelusuri lebih jauh, termasuk siapa peserta kegiatan, siapa yang menerima fasilitas, serta apa manfaat kegiatan bagi perusahaan. Sejumlah laporan media yang mengutip CBA juga menyebut nilai kegiatan tersebut Rp696,7 juta.

Namun, angka anggaran maupun dugaan kekurangan dokumen tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau penyimpangan hukum. Hal itu masih perlu diverifikasi melalui dokumen pertanggungjawaban, pemeriksaan internal maupun proses hukum apabila memang terdapat dasar untuk dilakukan penyelidikan.

Sorotan berikutnya mengarah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). CBA menyebut anggaran permainan golf Dewan Komisioner OJK mencapai sekitar Rp15,8 miliar pada 2023 dan sekitar Rp12 miliar pada 2024. Angka tersebut merupakan klaim atau catatan yang disampaikan CBA dan dikutip sejumlah media.

CBA juga merinci sejumlah pos fasilitas golf. Untuk kode anggaran 5131024000, CBA menyebut realisasinya sekitar Rp2,9 miliar pada 2023 dan Rp1,4 miliar pada 2024.

Sementara untuk kode 5131024002, realisasi yang disebut CBA mencapai sekitar Rp1,2 miliar pada 2023 dan sekitar Rp1 miliar pada 2024.

Menurut CBA, besarnya angka tersebut layak dipertanyakan dari sisi transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan fasilitas pejabat. Terlebih OJK merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen di sektor tersebut.

Uchok menempatkan rangkaian persoalan itu dalam satu pertanyaan besar: ketika pejabat atau lembaga menggunakan anggaran untuk kegiatan golf, sejauh mana kegiatan tersebut memiliki hubungan yang jelas dengan kepentingan institusi dan bagaimana pertanggungjawaban uang yang digunakan.

Dalam kasus Bank Mandiri, CBA meminta dokumen pendukung kegiatan dibuka dan aliran anggarannya ditelusuri. Sedangkan untuk OJK, angka-angka yang disampaikan CBA juga membutuhkan penjelasan dari OJK mengenai nomenklatur anggaran, tujuan penggunaannya, penerima fasilitas serta mekanisme pertanggungjawabannya.

Dengan demikian, persoalannya bukan pada golf sebagai olahraga. Yang menjadi perhatian publik adalah ketika permainan golf berkaitan dengan fasilitas pejabat atau penggunaan anggaran lembaga, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.

Baca Juga Berita Ini

Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Hedi Batubara 14 November 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Dan Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Hedi Batubara 14 November 2026
Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Hedi Batubara 14 November 2026