Center For Budget Analysis (CBA) Archives

Terapkan Skema Marked to Market, Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak

Hedi Batubara 14 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan laba bersih pada semester pertama 2026 melejit 253% menjadi Rp8,51 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun pada saat yang sama, tagihan atau piutang subsidi BUMN itu ke pemerintah juga naik drastis.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis pada 31 Juli 2026, PT Pupuk Indonesia mencatatkan pendapatan sebesar Rp59,67 triliun atau tumbuh 51% pada semester I/2026 dengan peningkatan EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) hingga 140% menjadi Rp14,28 triliun.

Kenaikan pendapatan terutana disumbang oleh lonjakan penggantian biaya subsidi dari pemerintah mencapai dua kali lipat menjadi Rp34,08 triliun. Seiring peningkatan biaya subsidi ini, total aset perusahaan pada semester I/2026 terdongkrak Rp31,87 triliun menjadi Rp182,05 triliun atau setara 21,2% dari tahun sebelumnya.

Mencermati data tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut lonjakan piutang subsidi yang tinggi itu merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang mengubah mekanisme subsidi pupuk berbasis nilai pasar mulai tahun ini.

“PT Pupuk Indonesia sekarang menerapkan skema marked to market (MTM) dari sebelumnya cost plus margin. Masalahnya MTM justru menyebabkan nominal piutang subsidi menjadi lebih besar daripada cost plus, padahal skema itu diklaim untuk efisiensi,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Uchok berpandangan lonjakan keuntungan PT Pupuk Indonesia itu tidak mencerminkan fundamental bisnis tetapi lebih didorong kenaikan biaya subsidi atau piutang subsidi dari pemerintah. Dia pun menyoroti besarnya selisih angka subsidi antara perhitungan menggunakan MTM dan cost plus.

Berdasarkan simulasi, ungkap Uchok, nilai subsidi untuk pupuk urea saja selama Januari-Agustus 2026 mencapai Rp26,81 triliun jika dihitung menggunakan skema MTM. Adapun dengan metode cost plus yang mengacu Harga Pokok Penjualan Sementara (HPPS) Kementan, nilai subsidi urea selama periode itu hanya Rp18,94 triliun. Artinya terdapat selisih hampir Rp8 triliun.

“Selisih yang besar ini justru menunjukkan inefisiensi dalam mekanisme subsidi. MTM ini kan mengikuti ferticon atau harga pasar yang sulit diprediksi secara tepat oleh siapapun. Harga pasar sangat dipengaruhi oleh geopolitik dan kondisi pabrik di masing-masing negara. Sedangkan metode cost plus relatif lebih stabil dan aman bagi perusahaan karena memberikan kepastian dalam penetapan harga,” jelasnya.

Penerapan skema MTM mengacu pada Perpres No. 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Menteri Pertanian di antaranya Permentan No. 06 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk Bersubsidi. Aturan yang diteken Mentan Amran Sulaiman pada 8 Maret 2026 ini berlaku surut per Januari 2026.

Dalam Permentan 06/2026, nilai komersial atau ferticon dihitung berdasarkan harga acuan pasar dan alfa. Harga acuan pasar merupakan harga referensi pupuk dari publikasi harga pasar internasional (Asia Tenggara) dalam kondisi curah di gudang pabrik, dengan nilai komersial untuk penyesuaian formula pupuk dan nilai konversi kurs rupiah. Adapun alfa terdiri dari biaya pengantongan, handling hingga distribusi. Kementan juga menetapkan harga batas atas dan batas bawah untuk nilai komersial sementara pupuk bersubsidi.

Di sisi lain, lanjut Uchok, skema MTM menguntungkan PT Pupuk Indonesia karena memungkinkan BUMN itu mendapat suntikan modal melalui mekanisme subsidi. Selain mendapat uang muka, perusahaan kini bisa melakukan penagihan subsidi setiap bulan, yang besarannya bergantung pada realisasi penyaluran pupuk subsidi dikali harga fertecon setiap bulan.

Data mengungkapkan penggantian biaya subsidi ataupun piutang subsidi dari pemerintah terus meningkat sepanjang tahun ini. Hingga 31 Agustus 2026, total piutang subsidi dari pemerintah ke PT Pupuk Indonesia sudah mencapai Rp39,64 triliun atau tiga kali dari posisi per 31 Desember 2025 (saldo piutang subsidi) yang tercatat Rp13,29 triliun.

Lonjakan ini disebabkan adanya estimasi piutang subsidi dari pemerintah sebesar Rp26,16 triliun per 31 Agustus 2026. Estimasi ini merupakan komponen baru yang tidak terdapat pada laporan 31 Desember 2025. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2025, maka tambahan estimasi piutang subsidi itu sangat material atau signifikan.

Penggunaan Dana Subsidi

Selain itu, Uchok mengingatkan direksi PT Pupuk Indonesia tidak menggunakan dana subsidi pupuk untuk belanja modal atau kepentingan komersial lainnya, termasuk investasi dan revitalisasi pabrik.

Dia mengatakan dana subsidi pupuk pada hakekatnya merupakan keuangan negara yang dititipkan pengelolaannya kepada BUMN. Masuknya dana ke rekening perusahaan tidak berarti terjadi pengalihan kepemilikan kepada BUMN.

“BUMN dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana amanat atau penugasan negara, bukan sebagai pemilik bebas atas dana itu. Ruang diskresi direksi terhadap dana subsidi jauh lebih terbatas dibandingkan dengan dana komersial perusahaan,” kata Uchok.

Dia menegaskan belanja subsidi tidak sama dengan belanja modal atau investasi. Subsidi bertujuan memenuhi kebutuhan publik secara langsung dalam tahun anggaran berjalan, sedangkan belanja modal bersifat jangka panjang yang menghasilkan manfaat ekonomi selama lebih dari satu tahun anggaran. Oleh karena itu, mencampuradukkan kepentingan subsidi dengan investasi tidak dapat dibenarkan secara hukum.

“Penyimpangan penggunaan keuangaan negara ini dapat menimbulkan risiko hukum serius apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya pihak tertentu, atau penyalahgunaan keenangan yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Dia mengatakan penggunaan dana subsidi bahkan tidak dibenarkan walaupun untuk sementara. Alasan bahwa dana ‘diparkir’ atau ‘diputar sementara’ atau ‘dipinjam’ untuk pembangunan pabrik kemudian dikembalikan sebelum kebutuhan subsidi jatuh tempo tidak menghilangkan pesoalan hukum.

“Penggunaan dana subsidi untuk investasi dapat menimbulkan risiko audit BPK dan risiko pertanggungjawaban hukum direksi. BJR (business judgement rule) tidak diposisikan sebagai perlindungan untuk penggunaan dana subsidi,” lanjutnya.

Menurut Uchok, pembangunan pabrik tetap dapat dilakukan tetapi harus menggunakan penanaman modal negara (PMN), laba non-subsidi, pembiayaan korporasi, atau mekanisme penugasan investasi khusus, dengan pemisahan yang jelas dari dana subsidi.

Dugaan Penyimpangan Proyek Paspor Rp955,4 Miliar: CBA Desak Kejaksaan Agung Usut Tuntas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Hedi Batubara 13 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia untuk segera membuka penyelidikan menyeluruh terhadap Pengadaan Pencetakan Blangko Dokumen Perjalanan (Paspor) Tahun Anggaran 2025 pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan total alokasi anggaran fantastis mencapai Rp955,4 miliar.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa total anggaran raksasa tersebut terbagi ke dalam dua paket pengadaan utama pada tahun 2025, yakni Pengadaan Pencetakan Paspor/Blangko Dokumen Perjalanan RI sebesar Rp552,7 miliar serta Pengadaan Pencetakan Blangko Dokumen Perjalanan RI Tahap II sebesar Rp402,6 miliar.

Dalam mengusut dugaan penyimpangan ini, CBA meminta Korps Adhyaksa memulai penyelidikan dari adanya perombakan spesifikasi teknis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Keputusan Menteri No. M.IP-05.GR.01.02 Tahun 2025. Terbitnya keputusan tersebut mengindikasikan adanya kriteria teknis yang diduga kuat sengaja dirancang untuk mengarah dan menguntungkan salah satu penyedia atau perusahaan swasta tertentu.

Selain pintu masuk spesifikasi teknis, Kejagung juga didesak memeriksa legalitas serta kualifikasi bahan baku pembuat paspor milik perusahaan swasta pemenang lelang. Berdasarkan standar International Civil Aviation Organization (ICAO), pembuatan dokumen perjalanan internasional wajib tunduk pada aturan domestik yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) No. 9 Tahun 2013. Sebagai lembaga koordinasi non-struktural yang bertugas mencegah peredaran uang palsu dan dokumen sekuritas negara, Botasupal mensyaratkan bahwa bahan cetak dokumen sekuriti wajib berasal dari perusahaan yang telah mengantongi izin resmi.

Uchok menyayangkan minimnya transparansi dalam pengadaan bernilai hampir satu triliun rupiah ini. Menurutnya, anggaran sebesar Rp955,4 miliar merupakan uang rakyat yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun ribuan ruang kelas sekolah, fasilitas rumah sakit, atau perbaikan jalan desa. Namun saat masuk ke proyek paspor, transparansinya seolah disembunyikan rapat-rapat di balik lembaran dokumen yang tertutup.

Atas dasar itu, CBA secara tegas mendesak Kejaksaan Agung untuk tidak bertindak pasif dan segera turun tangan memeriksa perombakan spesifikasi teknis, meneliti keabsahan bahan kertas sekuritas yang digunakan, serta membongkar pihak-pihak yang diuntungkan.

CBA mengingatkan agar dokumen perjalanan rakyat alias pasport jangan sampai dijadikan kendaraan untuk mengalirkan uang negara ke kantong yang salah.

Tiga Penerbit Kuasai Pasar, ASNI Endus Praktik Monopoli Di Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Hedi Batubara 12 Oktober 2026

JAKARTA — Praktik pengondisian dalam pengadaan sarana pendidikan kembali menjadi sorotan publik. Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) secara tegas membongkar indikasi monopoli dan dugaan korupsi pada proyek pengadaan buku keterampilan menulis bagi siswa kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar (SD) di wilayah DKI Jakarta.

Dugaan skandal ini menguat setelah ditemukan pola pengondisian belanja sekolah yang mengarah pada segelintir penerbit raksasa, sekaligus menutup akses persaingan usaha yang sehat.

Tiga Penerbit Kuasai Pasar, ASNI Endus Praktik Monopoli

Ketua Umum Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI), Pamit Andriyanto, mengungkapkan bahwa distribusi buku latihan menulis untuk siswa sekolah dasar di DKI Jakarta dikuasai secara dominan oleh tiga entitas penerbitan besar, dua di antaranya adalah PT Intan Pariwara dan PT Tiga Serangkai.

“Kami menemukan indikasi kuat adanya persekongkolan dan monopoli pasar. Pengadaan buku keterampilan menulis kelas 1 dan 2 SD di Jakarta seolah-olah sudah dikunci hanya untuk tiga perusahaan penyedia, seperti Intan Pariwara dan Tiga Serangkai,” tegas Pamit Andriyanto.

Menurut Pamit, persekongkolan ini tidak hanya mencederai iklim persaingan usaha, tetapi juga mematikan langkah para seniman, kreator lokal, serta penerbit independen yang sebenarnya memiliki karya berkualitas dan telah mengantongi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sah.
Modus Berantai: Arahan Dinas ke K3S SD
ASNI membeberkan bahwa skema pengondisian ini berjalan secara terstruktur memanfaatkan jejaring birokrasi pendidikan di tingkat daerah:

Atensi Internal: Terdapat dugaan arahan informal dari oknum Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada para Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat SD.

Instruksi Komando: K3S meneruskan daftar penerbit “rekomendasi” tersebut kepada para Kepala Sekolah SD di wilayahnya masing-masing.

Eksekusi Penunjukan Direct: Pihak sekolah merasa ‘tertekan’ dan enggan mengambil opsi vendor lain di platform e-purchasing (SIPLah), sehingga anggaran dana bantuan terkunci pada vendor yang sama.

“Modusnya sangat halus tapi sistematis. Ada instruksi dari oknum dinas ke K3S, lalu diturunkan ke kepala sekolah. Akibatnya, anggaran bantuan bernilai miliaran rupiah ini hanya berputar di lingkaran itu-itu saja. Ini jelas melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan berindikasi tindak pidana korupsi,” tambah Pamit.

Sorotan Pengamat: Potensi Kerugian Negara dan Audit Transaksi
Dugaan pengondisian belanja buku sekolah ini mendapat perhatian dari lembaga pengawas anggaran publik.

Peneliti Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menilai intervensi pejabat atau pengurus K3S dalam menentukan vendor belanja sekolah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

“Ketika ada pola seragam dalam belanja barang sekolah berbasis arahan struktur K3S atau dinas, itu sudah menjadi red flag korupsi pengadaan. Praktik semacam ini rawan disusupi kesepakatan cashback atau komitmen fee antara penyedia raksasa dengan oknum pejabat,” ujar Jajang.

Jajang menguraikan tiga dampak serius jika pola pengondisian ini dibiarkan:

Pemborosan Anggaran Negara: Harga yang dibayar sekolah tidak mencerminkan harga pasar kompetitif.

Mati Kreativitas Lokal: Menutup peluang bagi para seniman, penulis, dan penerbit lokal daerah untuk tumbuh.

Ancaman Hukum Kepala Sekolah: Kepala sekolah berisiko menjadi pihak yang paling dirugikan secara administratif maupun hukum saat audit audit keuangan dilakukan.
Minta KPPU dan Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas.

Atas temuan ini, ASNI bersama koalisi masyarakat sipil mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Inspektorat DKI Jakarta, hingga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera melakukan investigasi dan audit menyeluruh.

Mereka menuntut evaluasi total terhadap jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan pengurus K3S SD yang terlibat, guna memastikan anggaran pendidikan benar-benar dimanfaatkan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pembagian jatah proyek.

Bongkar Dugaan Mafia Oligarki Era Jokowi, Kejagung Harus Usut Konsesi Tol CMNP

Hedi Batubara 12 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Dugaan penyimpangan dalam perpanjangan konsesi dan pengembangan Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit milik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) kembali menjadi sorotan. Dalam diskusi publik bertajuk pembongkaran dugaan mafia oligarki era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Senin (12/10/2026), sejumlah narasumber mendesak aparat penegak hukum mengusut proses perpanjangan konsesi, pengadaan tanah, hingga potensi kerugian keuangan negara.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menurutnya belum menunjukkan perkembangan penanganan persoalan tersebut secara terbuka. Ia menyebut nilai persoalan yang perlu diperiksa mencapai belasan triliun rupiah.

“PT CMNP menjual saham. Kejaksaan Agung bisa masuk ke pembiayaan PT CMNP. Total anggarannya Rp15 triliun. Hasil audit BPKP sudah matang. Kenapa Kejaksaan Agung diam?” kata Uchok dalam diskusi tersebut.

Uchok juga menyoroti pengadaan tanah yang disebutnya mencapai Rp2,3 triliun. Menurut dia, persoalan yang harus ditelusuri bukan hanya besarnya anggaran, melainkan kelengkapan dokumen dan rincian pengadaan untuk setiap bidang tanah.

“Pengadaan ini tidak diketahui, per bidang datanya tidak ada. Ini barang bagus bagi Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Pernyataan Uchok tersebut menjadi desakan agar aparat penegak hukum menelusuri dokumen pengadaan, aliran pembiayaan, realisasi biaya investasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Praktisi hukum Munarman mengungkapkan persoalan yang menurutnya perlu diketahui publik adalah proses penambahan pembangunan jalan tol layang Harbour Road II atau Ancol Timur-Pluit Elevated pada ruas Tol Ir. Wiyoto Wiyono.

Munarman menilai polemik ini harus dilihat dari sejarah konsesi jalan tol, kepentingan masyarakat, dan keputusan pemerintah yang memberikan ruang bagi pengembangan proyek baru.

Ia menjelaskan, ruas tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit memiliki riwayat perjanjian pengusahaan sejak 1987. Menurut Munarman, ketika masa konsesi berakhir, pemerintah perlu memastikan apakah pengelolaan jalan dikembalikan kepada negara, dialihkan kepada BUMN, atau tetap dioperasikan melalui skema lain yang sah.

“Kalau normal, jalan tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit seharusnya menjadi milik rakyat setelah konsesi habis. Konsesi habis diserahkan ke negara. Pertanyaannya, apakah akan digratiskan dan dinikmati rakyat?” kata Munarman.

Ia kemudian menyoroti proses pengembangan jalan tol layang yang menurutnya bermula dari pembahasan penanganan kemacetan. Dalam pandangannya, perubahan lingkup pengusahaan jalan tol dan perpanjangan masa konsesi harus diperiksa secara menyeluruh agar tidak merugikan kepentingan publik.

Munarman juga menyinggung dugaan adanya kesepakatan antara pihak perusahaan dan penguasa menjelang berakhirnya masa konsesi. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pemerintahan Jokowi dan meminta aparat menelusuri proses pengambilan keputusan.

Sorotan terhadap proyek ini bukan hanya berasal dari pernyataan para pembicara diskusi. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memuat temuan terkait pengembangan Jalan Tol Ancol Timur-Pluit Elevated.

BPK menemukan penambahan lingkup pengembangan jalan tol tersebut dilakukan tanpa melalui proses pelelangan. Akibatnya, pemerintah dinilai tidak memperoleh jaminan bahwa skema investasi yang dipilih merupakan skema terbaik.

BPK turut mencatat persoalan pengadaan tanah yang berlarut-larut sehingga berpotensi meningkatkan biaya investasi dan memengaruhi tarif serta masa konsesi. Selain itu, terdapat persoalan pertanggungjawaban realisasi biaya operasional dan biaya pendukung, keterlambatan penyelesaian konstruksi, serta pemenuhan pembiayaan proyek.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan evaluasi ulang atas penunjukan langsung kepada CMNP untuk pengembangan Ancol Timur-Pluit Elevated dan peninjauan kembali perjanjian pengusahaan jalan tol.

Salah satu pokok persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah perubahan masa konsesi ruas tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Berdasarkan dokumen perusahaan yang dipublikasikan, pada 23 Juni 2020 CMNP dan pemerintah menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol yang mencakup pengembangan Harbour Road II. Pengembangan jalan tol layang tersebut memiliki panjang sekitar 8,95 kilometer dan diikuti penambahan masa konsesi selama 35 tahun, hingga 31 Maret 2060.

Sebelumnya, masa konsesi ruas tersebut dijadwalkan berakhir pada 31 Maret 2025. Perubahan perjanjian itu menjadi salah satu pokok yang dipersoalkan dalam pengaduan masyarakat dan pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan konsesi.

Informasi mengenai perubahan konsesi tersebut tercantum dalam prospektus CMNP tahun 2020. Sementara itu, laporan tahunan CMNP 2018 juga mencatat adanya perubahan rencana usaha pada 4 Oktober 2018 terkait pengembangan Ancol Timur-Pluit Elevated.

Persoalan hukumnya bukan semata-mata apakah pemerintah memberikan perpanjangan konsesi, melainkan apakah prosedur, dasar perhitungan investasi, pembagian risiko, dan manfaat ekonomi bagi negara telah sesuai dengan ketentuan.

BPK secara khusus merekomendasikan evaluasi ulang atas penunjukan langsung dan peninjauan kembali perjanjian pengusahaan jalan tol tersebut. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan tindak lanjut rekomendasi audit dan memastikan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Munarman juga menyoroti dugaan kerugian masyarakat akibat keputusan pengembangan jalan tol dan proses pengadaan tanah. Ia mempertanyakan apakah biaya investasi, pengadaan lahan, dan penambahan struktur jalan telah dihitung secara transparan.

Sementara itu, Muslim Arbi menyoroti hubungan antara pengusaha besar dan kekuasaan politik. Ia menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya kepentingan bisnis yang berjalan beriringan dengan keputusan pemerintah dan berpotensi merugikan masyarakat.

Muslim mempertanyakan bagaimana negara melindungi kepentingan publik apabila keputusan mengenai konsesi infrastruktur lebih menguntungkan pihak usaha tertentu daripada masyarakat.

Ia juga menyinggung pemerintahan Jokowi dalam kritiknya terhadap dugaan hubungan pengusaha dan penguasa tersebut. Menurut Muslim, persoalan ini perlu diusut agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa keputusan strategis pemerintah dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.

CBA Bongkar Perubahan Pemegang Saham Amar Bank: Investree Tersingkir, Tolaram Makin Berkuasa!

Hedi Batubara 12 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Perubahan komposisi pemegang saham PT Bank Amar Indonesia Tbk atau Amar Bank sepanjang 2025 menjadi sorotan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Di tengah peningkatan pendapatan dan laba perusahaan, terjadi perubahan signifikan dalam kepemilikan saham, termasuk hilangnya kepemilikan Investree Singapore Pte Ltd dan bertambahnya porsi saham Tolaram Pte Ltd.

Menurut Uchok Sky Khadafi, kinerja keuangan Amar Bank pada 2024 hingga 2025 menunjukkan perkembangan positif. Pendapatan perusahaan meningkat dari sekitar Rp1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp1,4 triliun pada 2025.

Kenaikan pendapatan tersebut juga diikuti pertumbuhan laba bersih. Pada 2024, laba bersih periode berjalan Amar Bank tercatat sekitar Rp214,9 miliar. Angka itu meningkat menjadi Rp249,6 miliar pada 2025.

“Laba Amar Bank mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke 2025 sekitar Rp34,7 miliar,” jelas Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Senin (12/10/2026).

Berdasarkan angka tersebut, laba bersih Amar Bank meningkat sekitar 16,1 persen. Sementara itu, pendapatan perusahaan bertambah sekitar Rp200 miliar atau sekitar 16,7 persen.

Namun, menurut CBA, perkembangan yang menarik bukan hanya soal pertumbuhan pendapatan dan laba. Perubahan komposisi pemegang saham Amar Bank sepanjang 2025 juga patut dicermati.

Uchok menyoroti perubahan kepemilikan saham Investree Singapore Pte Ltd. Berdasarkan data kepemilikan saham yang disampaikan, pada awal 2025 perusahaan tersebut memiliki 2.246.477.307 lembar saham atau sekitar 12,22 persen dari total saham Amar Bank.

Namun, pada akhir 2025, kepemilikan Investree Singapore Pte Ltd tercatat menjadi nol.

Perubahan ini menunjukkan bahwa Investree Singapore Pte Ltd tidak lagi memiliki saham Amar Bank berdasarkan data yang menjadi bahan analisis CBA tersebut.

“Selain ada peningkatan laba, yang lebih menarik lagi adalah pemegang saham Investree Singapore Pte Ltd pada akhir tahun 2025 nol di Amar Bank. Padahal, pada awal tahun 2025 masih memiliki sebanyak 2.246.477.307 lembar atau 12,22 persen,” tutur Uchok.

Hilangnya kepemilikan Investree tersebut menjadi salah satu perubahan paling mencolok dalam struktur pemegang saham Amar Bank selama periode tersebut.

Meski demikian, angka kepemilikan saham pada awal dan akhir tahun saja belum cukup untuk memastikan bagaimana proses pengalihan saham berlangsung, siapa pihak yang membeli seluruh saham tersebut, serta apakah transaksi dilakukan sekaligus atau melalui beberapa tahapan.

Perubahan berikutnya menyangkut Tolaram Pte Ltd. Perusahaan ini sejak awal 2025 telah menjadi pemegang saham utama Amar Bank.

Pada awal 2025, Tolaram Pte Ltd tercatat memiliki 13.041.821.668 lembar saham atau sekitar 70,95 persen.

Pada akhir 2025, kepemilikannya meningkat menjadi 13.832.054.873 lembar saham atau sekitar 75,25 persen.

Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, Tolaram menambah kepemilikan sebanyak 790.233.205 lembar saham. Porsi kepemilikannya meningkat sekitar 4,30 poin persentase.

Kenaikan itu semakin memperkuat posisi Tolaram sebagai pemegang saham pengendali Amar Bank.

Menurut Uchok, perubahan kepemilikan Investree Singapore Pte Ltd berjalan beriringan dengan meningkatnya porsi saham Tolaram. Kondisi tersebut menjadi perhatian CBA karena memperlihatkan perubahan besar dalam komposisi kepemilikan perusahaan perbankan tersebut.

Namun, untuk memastikan hubungan langsung antara keluarnya Investree dan bertambahnya saham Tolaram, diperlukan informasi lebih terperinci mengenai transaksi saham selama 2025.

Selain Tolaram, data yang disampaikan CBA juga mencatat kepemilikan saham PT Jagat Raya Imajinasi dan SBI Holdings, Inc.

PT Jagat Raya Imajinasi tercatat memiliki 1.210.726.588 lembar saham atau sekitar 6,59 persen. Sementara itu, SBI Holdings, Inc tercatat memiliki 1.035.714.286 lembar saham atau sekitar 5,63 persen.

Kehadiran kedua pemegang saham tersebut menambah dinamika komposisi kepemilikan Amar Bank.

Di sisi lain, porsi saham publik juga mengalami penurunan. Pada awal 2025, kepemilikan publik tercatat sebanyak 2.725.374.330 lembar saham atau sekitar 14,82 persen. Pada akhir tahun, jumlahnya turun menjadi 1.935.177.558 lembar saham atau sekitar 10,53 persen.

Artinya, berdasarkan angka tersebut, kepemilikan publik berkurang sebanyak 790.196.772 lembar saham atau sekitar 4,29 poin persentase.

Perubahan itu memperlihatkan bahwa struktur kepemilikan Amar Bank pada akhir 2025 berbeda cukup signifikan dibandingkan awal tahun.

Meski demikian, perubahan porsi saham publik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau praktik yang merugikan investor. Untuk menilai persoalan tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap keterbukaan informasi, riwayat transaksi, serta dokumen resmi perusahaan.

Uchok Sky Khadafi menilai perubahan komposisi pemegang saham Amar Bank merupakan perkembangan yang menarik untuk dicermati, terutama karena berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan.

“Ini betul-betul perubahan kepemilikan saham yang menarik. Yang satu berhasil memperbesar penguasaan saham, sementara pemegang saham lainnya tidak lagi tercatat memiliki saham di perusahaan,” ujar Uchok, merujuk pada perubahan kepemilikan yang dipaparkannya.

Bagi CBA, perkembangan tersebut perlu dibaca bukan hanya dari sisi pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari aspek transparansi dan keterbukaan informasi kepada pemegang saham serta publik.

Pertanyaan yang patut dijawab melalui dokumen resmi adalah bagaimana proses perubahan kepemilikan saham itu berlangsung, siapa saja pihak yang terlibat dalam transaksi, dan bagaimana mekanisme pengalihan saham tersebut dilakukan.

Informasi itu penting agar publik dapat memahami perubahan struktur kepemilikan Amar Bank secara utuh, tanpa menarik kesimpulan yang belum didukung bukti.

Pada akhirnya, kenaikan pendapatan dan laba merupakan indikator perkembangan usaha. Sementara itu, perubahan komposisi pemegang saham merupakan persoalan berbeda yang membutuhkan penelusuran tersendiri.

Karena itu, dinamika kepemilikan Amar Bank sepanjang 2025 layak mendapat perhatian, terutama untuk memastikan bahwa informasi mengenai transaksi saham disampaikan secara transparan dan sesuai ketentuan pasar modal.

Bahlil Pegang Dua Kursi Menteri, CBA Desak Prabowo Copot dari ESDM dan Lantik Yuliot Tanjung

Hedi Batubara 11 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 membawa perubahan besar dalam peta kekuasaan pemerintahan. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Bahlil Lahadalia.

Bahlil resmi dilantik Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Namun, pada saat yang sama, Bahlil masih menduduki jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kondisi tersebut membuat Bahlil kini berada pada dua posisi strategis sekaligus, yakni sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai situasi tersebut perlu segera diakhiri. Ia mendesak Presiden Prabowo mencopot Bahlil dari posisi Menteri ESDM agar konsentrasi kerja di kementerian tersebut tidak terpecah.

Menurut Uchok, Presiden Prabowo sebaiknya segera menunjuk Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebagai Menteri ESDM definitif.

“Bagi sebagian orang, Bahlil Lahadalia memegang dua jabatan menteri sekaligus terdengar seperti panen raya kekuasaan,” ujar Uchok kepada wartawan, Kamis (8/10/2026).

Ia menilai pemisahan jabatan tersebut penting agar pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral dapat berjalan lebih efektif, khususnya dalam menangani berbagai persoalan perizinan pertambangan.

“Prabowo harus segera mencopot Bahlil dari Menteri ESDM. Setelah mencopot Bahlil, lantik Yuliot Tanjung menjadi Menteri ESDM definitif. Selesai,” tegasnya.

Uchok menggambarkan persoalan perizinan tambang sebagai pekerjaan yang membutuhkan kecepatan dan kepastian birokrasi.

“Urusan izin tambang yang selama ini jalan lambat seperti kura-kura pincang, bisa lari kencang seperti kijang,” katanya.

Yuliot Dinilai Sudah Paham Dapur ESDM

Uchok juga menyoroti posisi Yuliot Tanjung yang selama ini mendampingi Bahlil dalam perjalanan karier pemerintahannya.

Ketika Bahlil memimpin Kementerian Investasi/BKPM, Yuliot menduduki posisi Wakil Kepala BKPM. Ketika Bahlil kemudian menjadi Menteri ESDM, Yuliot kembali mendampinginya sebagai Wakil Menteri ESDM.

Karena itu, menurut Uchok, Yuliot bukan sosok yang membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi apabila dipercaya menjadi Menteri ESDM definitif.

Ia menilai pengalaman Yuliot di lingkungan investasi dan energi dapat menjadi modal untuk melanjutkan berbagai pekerjaan yang ada di Kementerian ESDM.

Selama mendampingi Bahlil, keduanya juga dikenal sebagai pasangan pejabat yang kerap tampil bersama dalam berbagai agenda pemerintahan.

Uchok bahkan menggunakan istilah “jimat keberuntungan” untuk menggambarkan kedekatan profesional antara Bahlil dan Yuliot.

“Selama ini, bagi Bahlil, Yuliot itu keberuntungan. Sekarang berpisah? Maka keberuntungannya pun ikut pergi. Bisa jadi bumerang, yang tadinya menguntungkan, kini justru melukai diri sendiri,” kata Uchok.

Pelantikan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus mempertahankannya sebagai Menteri ESDM membuat perhatian publik kini tertuju pada langkah lanjutan Presiden Prabowo.

Di satu sisi, Bahlil memiliki tanggung jawab baru pada level koordinasi sebagai Menko. Di sisi lain, ia masih harus menangani langsung urusan Kementerian ESDM.

Bagi CBA, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konsentrasi dan efektivitas kerja karena sektor hilirisasi dan transisi energi merupakan agenda besar yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

Karena itu, Uchok meminta Prabowo segera menentukan pilihan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Ia mengusulkan Yuliot Tanjung segera ditetapkan sebagai Menteri ESDM definitif. Dengan demikian, Bahlil dapat berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

“Kalau Yuliot dilantik, maka pemisahan tugas menjadi jelas. Bahlil fokus sebagai Menko, sementara ESDM dipimpin menteri definitif,” ujar Uchok.

Kini keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah Bahlil akan tetap memegang dua jabatan, atau salah satu kursi tersebut segera diserahkan kepada pejabat lain, termasuk kemungkinan Yuliot Tanjung?

Bagi CBA, jawaban atas persoalan tersebut penting untuk memastikan kementerian strategis yang mengurusi energi dan sumber daya mineral tidak kehilangan fokus di tengah besarnya pekerjaan pemerintah di sektor hilirisasi, investasi, pertambangan dan transisi energi.

CBA Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Golf Bank Mandiri Rp696 Juta Tanpa LPJ Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

CBA Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Golf Bank Mandiri Rp696 Juta Tanpa LPJ

Hedi Batubara 10 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka penyelidikan terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan golf pegawai Bank Mandiri yang menelan biaya mencapai Rp696.707.056 tanpa dokumen pertanggungjawaban (LPJ) yang jelas.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengkritik keras alokasi dana yang dibebankan pada pos Humas dan Pengembangan Usaha Bank Mandiri tersebut. Ia menilai penggunaan anggaran tersebut berisiko merugikan dana nasabah serta keuangan negara di tengah situasi ekonomi yang menantang.

”Dan rupanya Bank Mandiri juga lebih gila ikut-ikutan menghabiskan anggaran untuk main golf. Alasannya indah dan manis sekali, yaitu untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Tapi sayang, manisnya itu yang bikin ‘diabetes’ uang nasabah dan keuangan negara. Main golfnya di lapangan, yang caddy-in rakyat juga toh,” ujar Uchok dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Uchok juga menyoroti ketimpangan penggunaan anggaran publik ini dengan kondisi pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, di saat para kepala daerah kesulitan mencari pendapatan daerah, Bank Mandiri justru menghabiskan dana besar untuk fasilitas olahraga elit. “Untuk bola yang dipukul memang bola, namun yang terpukul ya anggaran yang dihabiskan,” tuturnya.

Selain itu, pemilihan lokasi kegiatan golf tersebut juga dinilai memanfaatkan fasilitas berbiaya tinggi. Berdasarkan temuan CBA, beberapa tempat favorit yang digunakan antara lain Mountain View Golf Club Bandung, Pondok Indah Golf Course, Sedayu Indo Golf, Executive Club House Sedayu Indo, Suvarna Jakarta Golf Club, Palm Hill Golf Club, Klub Golf Bogor Raya, Modern Golf & Country Club, serta Senayan Driving Range.

Atas dasar temuan tersebut, CBA meminta lembaga penegak hukum, khususnya KPK, untuk segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas transparansi penggunaan anggaran kegiatan golf Bank Mandiri demi memulihkan akuntabilitas keuangan BUMN.

‎Struktur Organisasi Telkom Amburadul, CBA Desak Pencopotan Arthur Angelo & Willy Saelan

Hedi Batubara 8 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) secara resmi melayangkan desakan keras kepada Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Nanang Hendarno, untuk segera mencopot dua petinggi penting perusahaan: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Arthur Angelo Syailendra, serta Direktur Human Capital Management, Willy Saelan. Langkah drastis ini dinilai sebagai harga mati demi membenahi struktur organisasi agar PT Telkom Indonesia kembali berjalan di atas jalur Good Corporate Governance (GCG).

‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa perombakan jajaran direksi merupakan sebuah keniscayaan struktural. Menurutnya, sudah menjadi hukum besi korporasi bahwa ketika nakhoda baru memegang kendali, gerbong lama yang masih setia dan merupakan bagian dari rezim kepemimpinan sebelumnya—yakni sisa-sisa kubu Dian Siswarini—harus segera disingkirkan agar tidak menjadi duri dalam daging.

‎CBA menyoroti tajam kinerja Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Arthur Angelo Syailendra, yang dinilai sangat buruk dan gegabah dalam mengeksekusi program perampingan (streamlining) entitas anak usaha. Program yang sejatinya bertujuan baik untuk mentransformasikan Telkom dari operating holding menuju strategic holding (HoldCo-OpCo) justru dieksekusi secara sembrono tanpa kajian yang komprehensif. CBA mendesak agar seluruh kebijakan likuidasi, divestasi, merger, hingga investasi dikaji ulang secara transparan dan akuntabel.

‎”Jangan asal-asalan. Ikuti secara ketat arahan Presiden Prabowo: jangan sekadar melakukan likuidasi, tetapi pastikan secara matang berbasis data bahwa perusahaan tersebut memang terbukti tidak menguntungkan atau benar-benar dorman,” tandas Uchok Sky dalam keterangannya pada awak media, Kamis (8/10/26).

‎Kritik tanpa kompromi juga dihantamkan kepada Direktur Human Capital Management, Willy Saelan. CBA menilai Willy gagal total dalam memetakan karakter dan kompleksitas SDM BUMN telekomunikasi. Willy dinilai masih terjebak dalam mentalitas korporasi swasta multinasional sekelas Unilever yang tidak bisa disamakan dengan skala kepegawaian BUMN. Kebijakan program pensiun dini yang dijalankan diibaratkan seperti “onani di siang bolong”—menimbulkan kegaduhan masif tanpa arah yang jelas. Pasalnya, di saat bersamaan, Willy justru gencar melakukan rekrutmen prohire yang ditarik langsung dari perusahaan kompetitor Telkom, sehingga langkah ini dinilai sebagai kesalahan fatal yang merugikan keuangan perusahaan. Selain itu, Willy dinilai masih bermimpi berstatus sebagai bagian dari Unilever, sehingga abai dan menutup telinga terhadap aspirasi dari karyawan Telkom sendiri.

‎”Gara-gara Willy Saelan tuli terhadap aspirasi karyawan, krisis internal pecah hingga memaksa Serikat Karyawan Telkom Indonesia (Sekar Telkom) menggelar aksi unjuk rasa serta audiensi resmi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini dan Andre Rosiade,” pungkas Uchok.

‎CBA memperingatkan Dirut Telkom Nanang Hendarno untuk tidak setengah-setengah dalam melakukan bersih-bersih internal. Jika posisi Arthur Angelo Syailendra dan Willy Saelan terus dipertahankan, pemulihan kinerja dan transformasi bisnis Telkom dipastikan akan jalan di tempat, serta terus memicu instabilitas di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

‎Lebih lanjut, CBA menegaskan bahwa apabila Direktur Utama Telkom bergeming dan mengabaikan tuntutan perombakan ini, maka CBA secara tegas mendesak para pengendali pemegang saham PT Telkom Indonesia untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konstitusional dengan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) guna mencopot kedua direksi tersebut demi menyelamatkan masa depan perusahaan negara.

CBA: Dirut Baru Telkom Nanang Hendarno Diminta Evaluasi Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri Era Dian Siswarini

CBA: Dirut Baru Telkom Nanang Hendarno Diminta Evaluasi Anggaran Perjalanan Dinas dan Libatkan BPKP

CBA: Dirut Baru Telkom Nanang Hendarno Diminta Evaluasi Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri Era Dian Siswarini

Hedi Batubara 7 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian pucuk pimpinan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dari Dian Siswarini kepada Nanang Hendarno dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 September 2026, menyisakan sejumlah pekerjaan rumah strategis bagi manajemen baru. Salah satu yang mendapat sorotan tajam adalah urgensi menjaga kesinambungan kinerja positif perusahaan di tengah agenda transformasi besar.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kondisi kinerja keuangan perusahaan pada semester I 2026 harus menjadi catatan penting bagi Nanang Hendarno agar transisi kepemimpinan tidak mengganggu stabilitas operasional TelkomGroup.

Berdasarkan laporan resmi Telkom, pendapatan, EBITDA, dan laba bersih normalisasi pada semester pertama 2026 tercatat mengalami pertumbuhan. Pendapatan Telkom hingga Juni 2026 mencapai sekitar Rp75,8 triliun, meningkat kurang lebih Rp2,8 triliun dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang berada di kisaran Rp73 triliun.

“Pendapatan Telkom masih menunjukkan kenaikan. Ini harus menjadi catatan bagi Dirut baru agar perubahan kepemimpinan tidak mengganggu kinerja perusahaan,” ujar Uchok kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Selain itu, kontribusi Telkomsel terhadap TelkomGroup turut menunjukkan tren positif. Telkomsel membukukan pendapatan Rp55,6 triliun pada semester I 2026, tumbuh 3,3 persen secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh lini bisnis Digital Business Data yang melesat 11 persen secara tahunan.

Kendati kinerja operasional menunjukkan hasil yang baik, CBA secara khusus menyoroti pos anggaran perjalanan dinas yang dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh dari direksi baru.

Berdasarkan data CBA, anggaran perjalanan dinas Telkom pada 2026 mencapai sekitar Rp178 miliar. Sementara pada tahun sebelumnya, anggaran tercatat sebesar Rp343 miliar dengan realisasi sekitar Rp151 miliar.

“Anggaran perjalanan dinas harus ditekan secara ketat. Porsinya sangat besar, terutama untuk perjalanan dinas luar negeri,” tegas Uchok.

Ia menilai, kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan pada masa kepemimpinan sebelumnya dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi penguatan nilai perusahaan, terbukti dengan tekanan yang sempat dialami oleh harga saham Telkom. Menurutnya, fluktuasi harga saham lebih dipengaruhi oleh faktor kondisi global yang kurang kondusif serta pelemahan nilai tukar rupiah, bukan persoalan kurangnya penjajakan investor di luar negeri.

“Gara-gara tekanan global ini, sudah tentu investor asing melepas sahamnya sehingga terjadi tekanan pasar yang kencang pada saham Telkom. Jadi, tidak perlu kegiatan luar negeri yang berlebihan,” imbuhnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, CBA mendesak manajemen baru TelkomGroup untuk menggandeng lembaga pengawasan negara, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna mengaudit pos anggaran perjalanan dinas luar negeri tersebut. Langkah ini dinilai krusial agar transparansi terjaga dan publik mengetahui urgensi di balik setiap lawatan kedinasan.

“Audit perjalanan dinas luar negeri penting dilakukan agar sejalan dengan momentum pengangkatan Dirut PT Telkom yang baru, Nanang Hendarno, di mana saat ini harga saham TelkomGroup mulai pulih, merangkak naik, dan kembali dilirik oleh investor,” tutup Uchok.

Sidak Lapas Cibinong Disebut CBA Bak Realitas Show, Ombudsman Dituding Alihkan Perhatian dari Kasus Hery Susanto Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman

Sidak Lapas Cibinong Disebut CBA Bak Realitas Show, Ombudsman Dituding Alihkan Perhatian dari Kasus Hery Susanto

Hedi Batubara 29 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong yang menemukan dugaan bangunan mewah menyerupai kluster dan dihuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menuai kritik tajam.

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menilai sidak yang dilakukan pada Rabu (23/9/2026) tersebut patut dicermati dari sisi momentum. Pasalnya, sehari setelah sidak, Ombudsman menggelar konferensi pers untuk memaparkan hasil temuannya, bertepatan dengan pembacaan tuntutan terhadap mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam persidangan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Jajang, kedekatan waktu antara dua peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai agenda komunikasi publik yang sedang dibangun Ombudsman.

“Jadi sidak Ombudsman ke Lapas Kelas IIA Cibinong seperti realitas show yang harus ditonton oleh publik agar mengalihkan atau menutupi kasus-kasus suap dan gratifikasi menyangkut pengaturan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025 yang dilakukan oleh mantan Ketua Ombudsman,” ujar Jajang kepada awak media.

Ia menilai, publik tidak boleh hanya terpaku pada temuan bangunan yang diduga menjadi tempat tinggal warga binaan, tetapi juga perlu mengikuti perkembangan persidangan Hery Susanto, terutama terkait kemungkinan munculnya nama-nama lain dalam perkara tersebut.

“Realitas show Ombudsman ini untuk menjaga marwah institusi sebagai lembaga anti-maladministrasi yang masih kurang dipercaya banget,” tegasnya, Selasa (29/9/2026).

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026) dalam rangka pengawasan pelayanan publik. Namun, tim Ombudsman mengaku mendapat penolakan dari petugas lapas ketika hendak memasuki blok hunian.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, menjelaskan bahwa tim telah membawa surat tugas resmi untuk melakukan pengawasan. Meski demikian, petugas yang berjaga tetap menolak mereka masuk ke dalam blok sel.

“Karena ditolak masuk ke dalam, tim kami justru menemukan sejumlah temuan lain yang berada di luar blok sel Lapas,” tutur Syafrida.

Penolakan tersebut justru mengantarkan tim Ombudsman pada sejumlah temuan yang dinilai krusial, mulai dari dugaan hunian tidak semestinya bagi warga binaan hingga kerentanan keamanan di lingkungan lapas.

Dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026), Syafrida mengungkapkan adanya bangunan yang tampak menyerupai homestay dan rumah kluster di sekitar lapas.

“Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah kluster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan,” ungkap Syafrida.

Temuan tersebut memunculkan dugaan adanya perlakuan khusus terhadap warga binaan tertentu, sekaligus menjadi perhatian serius dalam pengawasan standar pelayanan dan keamanan pemasyarakatan.

Namun, bagi Jajang, pengungkapan temuan tersebut tidak boleh berhenti pada sensasi pemberitaan. Ia mengingatkan agar Ombudsman juga konsisten menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai lembaga pelayanan publik lainnya.

Jajang Tantang Ombudsman Sidak Samsat

Jajang bahkan menantang Ombudsman untuk membuktikan konsistensi pengawasannya dengan melakukan sidak secara berkelanjutan ke berbagai instansi, termasuk kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Menurutnya, praktik percaloan dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor masih menjadi persoalan yang perlu diawasi secara serius.

“Kalau Ombudsman tidak menerima hal ini, sebaiknya Ombudsman harus terus-menerus melakukan sidak lagi ke instansi atau lembaga lain. Jangan hanya sekali saja sidaknya. Sidak dong ke Samsat-Samsat, lihat apakah masih ada calo untuk mengurus pajak kendaraan,” pungkas Jajang.

Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan pelayanan publik semestinya dilakukan secara konsisten, transparan, dan tidak bergantung pada momentum pemberitaan.

Di tengah sorotan terhadap temuan di Lapas Cibinong, publik juga menanti keterbukaan proses hukum yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI. Sebab, kepercayaan terhadap lembaga pengawas tidak hanya ditentukan oleh keberanian mengungkap dugaan pelanggaran di institusi lain, tetapi juga oleh komitmen menjaga integritas dan akuntabilitas di dalam tubuh lembaganya sendiri.

Center For Budget Analysis (CBA)

Terapkan Skema Marked to Market, Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak

Dugaan Penyimpangan Proyek Paspor Rp955,4 Miliar: CBA Desak Kejaksaan Agung Usut Tuntas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Tiga Penerbit Kuasai Pasar, ASNI Endus Praktik Monopoli Di Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Bongkar Dugaan Mafia Oligarki Era Jokowi, Kejagung Harus Usut Konsesi Tol CMNP

CBA Bongkar Perubahan Pemegang Saham Amar Bank: Investree Tersingkir, Tolaram Makin Berkuasa!

Bahlil Pegang Dua Kursi Menteri, CBA Desak Prabowo Copot dari ESDM dan Lantik Yuliot Tanjung

CBA Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Golf Bank Mandiri Rp696 Juta Tanpa LPJ

‎Struktur Organisasi Telkom Amburadul, CBA Desak Pencopotan Arthur Angelo & Willy Saelan

CBA: Dirut Baru Telkom Nanang Hendarno Diminta Evaluasi Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri Era Dian Siswarini

Sidak Lapas Cibinong Disebut CBA Bak Realitas Show, Ombudsman Dituding Alihkan Perhatian dari Kasus Hery Susanto

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran