MoneyTalk.id, Jakarta – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mengemuka di ruang publik. Dinamika ini dinilai sebagai bagian dari proses evaluasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga efektivitas kinerja kabinet.
Pengamat kebijakan publik, Kamir Abdullah, menilai bahwa sinyal reshuffle tidak bisa dilepaskan dari tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja para pembantu presiden. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial, pergantian pejabat merupakan langkah wajar untuk memastikan program strategis berjalan optimal.
“Reshuffle adalah instrumen evaluasi. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti siapa pun yang dianggap tidak mampu menjawab target kerja dan ekspektasi publik,” ujar Kamir dalam keterangannya, Kamis, 30/7/2026.
Ia menjelaskan, indikator utama yang biasanya menjadi dasar evaluasi meliputi capaian program, konsistensi kebijakan, hingga kemampuan beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang.
Kamir juga menyoroti bahwa isu pergantian pejabat yang beredar saat ini menunjukkan adanya tekanan terhadap sejumlah posisi strategis di kabinet. Hal ini, menurutnya, menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah agar bekerja lebih maksimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ketika isu reshuffle mencuat, itu bukan sekadar spekulasi politik. Itu juga menjadi alarm bagi para pejabat untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan koordinasi, dan mempercepat realisasi program,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa langkah perombakan kabinet juga kerap digunakan sebagai strategi konsolidasi kekuatan politik sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan. Dalam konteks tersebut, reshuffle tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan politik di dalam koalisi.
Sebelumnya, isu reshuffle kembali ramai diperbincangkan setelah muncul analisis sejumlah pengamat yang menyebut adanya sejumlah pejabat yang dinilai berada dalam posisi rawan diganti. Fenomena ini sejalan dengan praktik sebelumnya, di mana perombakan kabinet dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala pemerintahan.
Kamir menegaskan, publik seharusnya melihat reshuffle sebagai langkah korektif untuk memperkuat kinerja pemerintahan, bukan sekadar pergantian figur semata.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan tetap berjalan, pelayanan publik meningkat, dan agenda pembangunan tidak terganggu,” pungkasnya.
