MoneyTalk.id, Jakarta – Lembaga Survei Indikator merilis hasil Survei Nasional periode 14–24 Juli 2026 yang menggambarkan persepsi publik terhadap kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei dilakukan terhadap 4.250 responden dengan metode multistage random sampling dan memiliki margin of error sekitar ±1,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Salah satu temuan utama survei ini adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang berada pada angka 49,5 persen. Rinciannya, 5,5 persen responden menyatakan sangat puas dan 44,1 persen cukup puas. Sementara itu, 48,8 persen responden menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali, sedangkan 1,6 persen tidak memberikan jawaban.
Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik yang nyaris berimbang dengan tingkat ketidakpuasan, mencerminkan meningkatnya polarisasi penilaian masyarakat terhadap pemerintahan yang baru berjalan beberapa waktu.
Dalam aspek ekonomi nasional, mayoritas responden masih melihat kondisi ekonomi berada pada level sedang hingga buruk. Sebanyak 40 persen menilai kondisi ekonomi “sedang”, sementara 39,6 persen menilai “buruk” atau “sangat buruk”. Hanya 19,3 persen yang menilai kondisi ekonomi “baik” atau “sangat baik”.
Ketika dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya, sebanyak 44 persen responden menilai ekonomi nasional justru memburuk. Sebanyak 34,5 persen menyatakan tidak ada perubahan dan hanya 20,6 persen yang menilai ekonomi membaik.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi tantangan terbesar yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
Survei juga menunjukkan persepsi publik yang relatif kritis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebanyak 42,9 persen responden menilai pemberantasan korupsi dalam pemerintahan saat ini berada dalam kondisi buruk atau sangat buruk. Sebaliknya, hanya 29,5 persen yang menilai baik atau sangat baik, sedangkan 23,1 persen menyebut kondisinya sedang.
Temuan ini mengindikasikan bahwa isu pemberantasan korupsi masih menjadi perhatian utama masyarakat dan berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pada aspek penegakan hukum, 37,4 persen responden memberikan penilaian buruk atau sangat buruk. Sebanyak 31,1 persen menilai sedang, sedangkan 27,6 persen menilai baik atau sangat baik.
Data tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat belum sepenuhnya puas terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia.
Berbeda dengan hasil survei lainnya, kondisi keamanan nasional memperoleh penilaian relatif positif. Sebanyak 48,8 persen responden menilai keamanan nasional dalam kondisi baik atau sangat baik. Sebanyak 33,2 persen menilai sedang dan 16,8 persen menilai buruk atau sangat buruk.
Hasil ini menunjukkan bahwa stabilitas keamanan masih menjadi salah satu sektor yang mendapat apresiasi dari masyarakat.
Survei juga mencatat 52,6 persen responden mengaku puas terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, 42,6 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali.
Di antara responden yang puas terhadap Presiden Prabowo, alasan yang paling banyak dikemukakan adalah keberadaan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah dinilai sering memberikan bantuan, komitmen memberantas korupsi, serta program kerja yang dianggap baik.
Sementara itu, kelompok yang tidak puas paling banyak menyebut harga kebutuhan pokok masih mahal, program pemerintah belum berjalan maksimal, korupsi masih merajalela, kondisi ekonomi belum stabil, hingga lapangan pekerjaan yang dinilai masih sulit diperoleh.
Secara keseluruhan, hasil survei Indikator Juli 2026 memperlihatkan bahwa masyarakat masih memberikan penilaian beragam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan yang berada di bawah 50 persen menunjukkan pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah besar, terutama dalam bidang ekonomi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum.
Di sisi lain, aspek keamanan nasional serta pelaksanaan demokrasi masih memperoleh apresiasi yang relatif lebih baik dari masyarakat. Temuan-temuan tersebut menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kepercayaan publik pada periode pemerintahan berikutnya.
