23 November 2026

Opini

Menunggu Nyali Politik Prabowo
Oleh: Lukas Luwarso

Persoalan Gibran bukan cuma soal dokumen pendidikan, melainkan ujian nyali politik Prabowo menghadapi konsekuensi dari koalisi yang dibangunnya. Setelah MK, Putusan MA terkait Suket Penyetaraan Gibran menjadi titik balik penting. Putusan pengadilan tertinggi secara eksplisit menyatakan dokumen administratif yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran, yang digunakan untuk menjadi cawapres, tidak sah dan batal demi hukum.

Apakah negara punya keberanian menindaklanjuti konsekuensi pertimbangan MK dan putusan MA? Dua putusan dari dua lembaga peradilan tertinggi ini berkonsekuensi politik dan konstitusional. Putusan yang tidak boleh diperlakukan seperti surat pemberitahuan untuk disimpan di laci.

Pasal 7A UUD 1945 secara eksplisit membuka kemungkinan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti tidak memenuhi syarat. Pintu konstitusional tersedia. Tidak diperlukan revolusi jalanan, tekanan massa, atau perebutan kekuasaan. Cukup keberanian mau menggunakan mekanisme yang sudah sudah diatur dikonstitusi.

Bola sekarang berada di tangan DPR untuk menjawab pertanyaan: apakah wakil presiden yang dasar dokumen pendidikannya tidak sah masih layak menjabat? Tidak ada alasan untuk membiarkan persoalan ini menggantung tanpa ujung. Dalam real politik kartel saat ini memang DPR bukan lembaga yang bisa menentukan. Ada satu figur yang pengaruh politik paling besar: Presiden Prabowo. Sebagai presiden sekaligus pemimpin koalisi mayoritas partai politik, ia tidak bisa hanya menjadi penonton drama konstitusional ini. Sulit membayangkan langkah politik pemakzulan atau pemberhentian wakil presiden bisa berjalan tanpa sinyal dari pucuk kekuasaan.

Pertanyaannya, apakah Prabowo akan berdiam diri, memilih kompromi politik yang membawanya ke kekuasaan berpasangan dengan Gibran, atau punya nyali berdiri di sisi konstitusi? Apakah ia ingin terus melanjutkan transaksi dan kompromi politik Pilpres 2024, yang toxic. Berani menghapus “utang politik” pada Jokowi, dan menghitung ulang kalkulasi meraih kekuasaan untuk 2029.

Jika Prabowo membiarkan DPR bergerak menindaklanjuti putusan MK dan MA, ia cuma berhadapan dengan dinasti Jokowi dan jaringan penopangnya. Namun terus kompromi melindungi Gibran, ragu-ragu bersikap, bakal mempertaruhkan konstitusi dan kredibilitas pemerintahannya. Memilih berkomplot pada politik transaksi atau loyal pada konstitusi mustinya bukan pilihan yang sulit.

Mempertahankan Gibran dengan segala kontroversinya berarti melanggengkan bayang-bayang Jokowi di pemerintahan. Sebaliknya, membiarkan proses konstitusional berjalan justru kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan pemerintahannya bukan perpanjangan tangan, keberlanjutan, dari proyek dinasti politik Jokowi. Ia harus mulai berani menunjukkan kekuasaan yang ia pegang tidak berada dalam kendali “master of puppets”. Bukan sekadar mewarisi sandera politik, dari kesepakatan kongkalikong politik masa lalu. Perkara Gibran adalah ujian bagi independensi kekuasaan Prabowo. Juga ujian integritas, yang terus terkikis, bagi partai-partai di DPR.

Ironi terbesar perkara Gibran adalah, Indonesia harus menghabiskan energi politik untuk memastikan seorang anak presiden bisa menjadi calon wakil presiden pada 2023. Episode paling kontroversial, noda, dalam sejarah politik Indonesia, yang terus berlanjut hingga kini. Negara dipaksa menyesuaikan aturan untuk mengakomodasi pencalonan seorang Gibran, dan ambisi dinasti bapaknya.

Perkara Gibran bukan cuma soal selembar surat keterangan penyetaraan pendidikan. Ini adalah ujian apakah Indonesia negara berbasis konstitusi atau takluk pada kompromi permainan politik kepentingan. MK telah memberikan pertimbangan konstitusional, MA telah mengambil keputusan sesuai kewenangannya. Giliran DPR perlu, sekali-kali non-transaksional, untuk bisa menunjukkan mandat kerjanya.

Dan kunci yang bisa membuka pintu proses pemakzulan Gibran adalah nyali Prabowo. Untuk berani bersikap: menjadi pelindung kompromi politik yang bermasalah, atau memastikan proses konstitusi berjalan. Publik menunggu nyali politik Prabowo untuk memantik proses konstitusi mengoreksi kesalahan kompromi politik masa lalu. Jika nyali tidak punya, setidaknya, jangan menjadi penghalang bagi konstitusi untuk memakzulkan Gibran.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id,Jakarta – Di kampung-kampung pesisir utara Jawa, dulu banyak rumah punya sumur di halaman. Sumur itu tidak berpagar. Siapa saja boleh datang menimba, tetangga, orang lewat, musafir yang kehausan. Pemiliknya tidak pernah bertanya siapa yang datang, dari mana asalnya, atau kapan akan membalas. Orang-orang tua kami percaya, sumur yang sering ditimba justru airnya tetap jernih. Sumur yang dikunci dan dibiarkan, lama-lama airnya keruh lalu mati.

Fathan Subchi adalah sumur semacam itu. Ia lahir dan besar di Demak, di tanah tempat nilai-nilai itu masih hidup, dan ia membawanya ke mana pun ia pergi. Siapa pun boleh menimba darinya, mahasiswa yang tak sanggup membayar kuliah, pasangan muda yang rumah tangganya butuh pertolongan, bahkan orang yang baru kemarin sore ia kenal. Seperti sumur kampung, makin banyak yang menimba, makin jernih sumurnya.
Minggu, 25 Oktober 2026, sumur itu berhenti mengalir. Kabar datang dari Moskow, ribuan kilometer dari Demak. Sahabat saya berpulang dalam usia 56 tahun, saat sedang bertugas. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.

Saya lama terdiam. Bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena cara ia pergi terasa begitu “Fathan”, sedang bekerja, sedang dalam perjalanan, sedang dalam keaadaan musafir, sedang menunaikan amanah. Fathan memang bukan sumur yang hanya menunggu ditimba. Ia sumur yang berjalan, yang mendatangi orang-orang yang haus. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah benar-benar berhenti berangkat.

Fathan adalah kita

Fathan lahir di Demak, 11 Februari 1970. Demak adalah kota wali, tanah tempat Islam Nusantara tumbuh dari surau dan pesantren, dari sawah dan pesisir. Dari sanalah mata airnya berasal, tradisi pesantren, adab kepada kiai, dan kebiasaan orang desa yang tidak menghitung-hitung pertolongan.

Saya selalu merasa, Fathan adalah kita. Ia adalah wajah generasi santri di masa itu, dan sayangnya, juga wajah banyak anak santri hari ini. Bagi kaum santri, kuliah adalah kemewahan. Tidak ada biaya untuk melanjutkan. Pintu itu baru terbuka kalau ada beasiswa, entah beasiswa resmi atau uluran tangan orang-orang baik hati.

Fathan lahir di kampung dan tumbuh dalam keluarga miskin yang hidupnya sangat berat. Ayahnya seorang guru agama, pegawai negeri dengan gaji yang tak seberapa. Fathan sempat kuliah di IAIN di Jawa Tengah, tetapi hanya bertahan dua semester. Ayahnya tidak sanggup lagi membiayai, dan Fathan terpaksa berhenti. Bagi anak kampung, itu bukan sekadar jeda. Pada saat seperti itulah sebuah mimpi bisa padam begitu saja.

Tetapi Fathan tidak berhenti berangkat. Ia menuju Jakarta dengan bekal sederhana, ilmu, keberanian, dan niat. Di sana ia bisa kembali kuliah karena mendapat beasiswa. Itulah hukum besi bagi anak miskin dari kampung, ia hanya bisa kuliah kalau ada beasiswa atau ada orang yang mau membantu. Tidak ada nama besar yang menjaminnya, tidak ada jalan pintas. Fathan beruntung mendapatkan salah satu pintu itu, dan ia tidak pernah melupakannya. Selebihnya adalah kesediaannya untuk bekerja lebih keras daripada siapa pun.

Ayah Fathan pernah bercerita kepada saya bahwa nasib keluarganya baru membaik setelah Gus Dur menjadi presiden. Gaji guru PNS mendadak naik tinggi. Hidup yang bertahun-tahun serba kekurangan perlahan menjadi lapang. Sumur keluarga itu pernah nyaris kering, lalu airnya kembali mengalir.

Cerita sederhana itu tidak pernah saya lupakan, karena di situlah makna perjuangan kami. Politik bukan soal kursi. Politik adalah soal apakah keputusan yang dibuat di Jakarta sampai ke dapur seorang guru agama di Demak. Itulah yang diperjuangkan Gus Dur, dan itu pula yang kemudian kami bawa ke PKB. Fathan memahaminya lebih dari siapa pun, karena ia mengalaminya sendiri.

Hari ini, masih banyak Fathan lain di kampung-kampung kita. Mereka anak-anak santri yang cerdas dan gigih, tetapi terancam berhenti di tengah jalan karena tidak ada biaya. Perjuangan Fathan belum selesai, karena cerita hidupnya masih terus berulang.

Bertemu di PMII

Saya mengenal Fathan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di PB PMII kami menemukan rumah. Di sana kami berdebat sampai larut, belajar membaca bangsa ini dengan cara pandang ahlussunnah wal jamaah, dan menyadari bahwa anak-anak santri dari pelosok negeri juga berhak ikut menentukan arah Indonesia.
Ketika saya maju sebagai calon Ketua Umum PB PMII, Fathan termasuk yang berdiri di samping saya. Ia bagian dari tim sukses, istilah yang terlalu formal untuk apa yang ia kerjakan. Ia mengetuk pintu demi pintu dan mendatangi cabang demi cabang. Ia meyakinkan sahabat-sahabat dengan cara yang paling ia kuasai, yaitu kesungguhan. Kalau ia percaya pada sesuatu, ia bekerja untuk itu tanpa perlu diminta dua kali.
Di situlah saya pertama kali menimba dari sumur itu. Sejak itu, persahabatan kami tidak pernah selesai.

Menjaga sumur bersama

Jalan kemudian membawa Fathan ke Partai Kebangkitan Bangsa. Di PKB, Fathan menjadi kader yang bisa diandalkan. Ia bukan yang paling sering tampil, tetapi yang paling sering ada ketika dibutuhkan. Rakyat Kudus, Jepara, dan Demak dua kali mempercayakan suaranya kepadanya, mengantarnya ke DPR RI periode 2014–2019 dan 2019–2024.

Di Senayan ia memilih medan yang tidak populer tetapi menentukan, yaitu Komisi XI yang mengurus keuangan negara, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Ia bahkan dipercaya menjadi Wakil Ketua komisi itu.
Sejak Oktober 2024, ia melanjutkan pengabdian sebagai Anggota BPK RI. Saya selalu merasa, semua tugas itu sangat cocok untuknya. Keuangan negara. Fathan, anak kampung yang paham betul arti sebuah sumur, kini bertugas menjaga agar sumur itu tidak keruh, tidak dikunci untuk segelintir orang, dan setiap tetes airnya bisa dipertanggungjawabkan. Dari Moskow, ia pulang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan.

Kebaikan yang tidak diumumkan

Namun orang tidak akan mengenang Fathan karena jabatannya. Orang akan mengenangnya karena kebaikannya.
Hari-hari ini, cerita tentang Fathan datang dari mana-mana. Ada anak-anak muda yang dulu nyaris berhenti kuliah karena tak sanggup membayar, lalu tiba-tiba urusannya selesai, dan baru belakangan tahu siapa yang menolong. Ada pasangan muda yang ia bantu menyelesaikan urusan rumah tangganya. Ada pula orang-orang yang baru sebentar ia kenal, yang belum sempat berbuat apa-apa untuknya, tetapi sudah ia tolong seperti saudara sendiri.
Fathan tidak pernah mengumumkan kebaikannya. Ia menolong seperti sumur kampung memberi air, tanpa proposal, tanpa syarat, tanpa menunggu balasan. Ia tahu persis rasanya harus berhenti kuliah karena tak ada biaya, dan ia tahu persis bahwa ia bisa kembali kuliah hanya karena ada yang membukakan pintu. Karena itu, setiap kali ada anak muda yang terancam putus kuliah, ia seperti melihat dirinya sendiri. Ia pernah ditolong, lalu memilih menjadi penolong. Ia tidak ingin ada lagi Fathan muda yang pulang ke kampung dengan mimpi yang padam. Maka, ketika ia dipercaya memimpin PB IKA PMII, rasanya sangat pas. Jauh sebelum ada jabatan yang menyebutnya demikian, ia sudah lama menjadi tempat banyak orang menimba.

Pejuang sesungguhnya

Kita sering memakai kata “pejuang” terlalu ringan dan sering diobral. Dan untuk Fathan, kata itu menemukan maknanya. Ia berjuang tanpa henti, dari kampung ke kampus, dari kampus ke partai, dari partai ke parlemen, dan dari parlemen ke lembaga negara. Ia wafat di negeri yang jauh, dalam perjalanan yang belum selesai. Dari Demak ke Jakarta, dari Jakarta ke Moskow. Perjalanannya panjang, tetapi arahnya tidak pernah berubah yaitu MENGABDI.

Kepada keluarga yang ditinggalkan, saya ingin mengatakan bahwa Fathan tidak hanya milik kalian. Ia milik ribuan orang yang pernah menimba darinya, kader-kader yang pernah ia besarkan, dan bangsa yang ia layani dengan sungguh-sungguh. Kehilangan ini kita tanggung bersama.

Sumur itu kini mungkin telah kering di dunia. Tetapi airnya sudah mengalir ke ribuan halaman, dan kami yang pernah menimbanya berutang untuk terus mengalirkannya.

Selamat jalan, Sahabat. Semoga Allah SWT mengampuni segala khilafmu, menerima seluruh amal baikmu, dan menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya. Al-Fatihah.

Penulis : Muhaimin Iskandar, sahabat almarhum sejak di PB PMII.

Catatan : Opini Muhaimin Iskandar diambil dari Facebook dan WhatsApp Group.

MoneyTalk.id,Jakarta – Sehubungan dengan pemberitaan tanggal 26 Oktober 2026 mengenai PT bank Victoria International Tbk (“Bank Victoria”), kami menyampaikan hak jawab dan klarifikasi sebagai berikut:

Perihal Kinerja Keuangan Bank

Secara umum, kinerja operasional Bank pada posisi Juni 2026 menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Adapun penurunan laba bersih

Bank antara lain dipengaruhi oleh adanya transaksi yang bersifat tidak berulang (one-off  transaction), yaitu divestasi PT Bank Victoria Syariah (kini bernama PT Bank Syariah Nasional)  pada tahun 2025 yang memberikan kontribusi laba sekitar Rp100 miliar.

Perihal Gugatan Perdata

Terkait gugatan perdata yang diajukan oleh PT Favorite Sinar Pelangi, perkara saat ini masih dalam proses persidangan dan belum terdapat putusan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa PT Favorite Sinar Pelangi sudah tidak tercatat sebagai debitur Bank Victoria sejak tahun 2020. Bank akan mengikuti seluruh tahapan persidangan dan menghormati proses hukum yang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perihal Keluhan Layanan Mobile Banking

Dalam keluhan yang disampaikan oleh nasabah yang bersangkutan terkait pemblokiran Mobile Banking, hal ini disebabkan oleh sistem yang secara otomatis memblokir akses apabila terjadi  kesalahan dalam memasukkan username dan/atau password saat login sebanyak tiga kali berturut-turut. Mekanisme ini merupakan bagian dari prosedur pengamanan sistem Bank untuk melindungi data dan transaksi milik nasabah.

Penanganan keluhan nasabah, termasuk pembukaan blokir Mobile Banking, dilaksanakan sesuai

kebijakan dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prosedur verifikasi untuk menjaga keamanan data dan transaksi nasabah.

Demikian hak jawab ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Redaksi, kami mengucapkan terima kasih.

PT Bank Victoria International Tbk

Penulis : Caprie Ardira Corporate Secretary PT Bank Victoria International Tbk

MoneyTalk.id,Jakarta – Katib Am PBNU Prof. Muhammad Nuh dalam Rapat Koordinasi PBNU di Jakarta, menjelaskan bahwa Salah satu agenda PBNU sebagai upaya mewujudkan Tema Besar Kepengurusan PBNU periode 2026–2031 dalam memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Adalah, memperbaiki tata kelola organisasi dengan prinsip good governance. Pernyataan Katib Am PBNU ini sangat menarik dan membawa sebuah harapan baru bahwa kepengurusan PBNU periode 2026-2031 mendatang akan lebih baik dari periode sebelumnya.

Konsep Good Gorvenance adalah konsep pengelolaan kekuasaan, administrasi dan sumber daya publik yang dilakukan secara transparan, akuntabel, Responsibilitas, ketaatan pada aturan hukum, serta partisipatif. Konsep ini penerapan awalnya adalah untuk pemerintah dalam mengelola tata pemerintahan bagi warga negara, tetapi dalam perkembangannya konsep ini diterapkan juga untuk Yayasan atau perkumpulan.

Memperbaiki tata kelola organisasi yang sesuai dengan Good Governance, menyiratkan bahwa kepengurusan PBNU periode sekarang, dalam setiap pelaksanaan program dan upaya pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip Transparansi (terbuka), sehingga setiap warga nahdliyin akan mudah mendapatkan akses informasi berbagai aktifitas dan program organisasi termasuk pembiayaan dan dana organisasi. Prinsip Akuntabel kepengurusan, menegaskan bahwa pengurus PBNU harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Mereka harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan sumberdaya yang dimiliki organisasi.

Prinsip Responsibilitas adalah prinsip bahwa pengurus harus mematuhi peraturan perkumpulan dan penjelasannya serta melaksanakan tanggung jawab terhadap kepentingan organisasi dan warga NU. Prinsip Ketaatan pada aturan hukum, setiap pimpinan PBNU menjunjung tingggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada aturan organisasi Qonun Asasi, AD/ART, perkum dan lainnya. Baik lingkungan eksternal maupun internal. Sedangkan prinsip Partisipatif menjelaskan bahwa setiap program kegiatan yang dibuat dan dikerjakan oleh PBNU harus ada keterlibatan aktif dari semua pengurus dan warga NU.

Pernyataan pimpinan PBNU dalam beberapa kesempatan tentang pembagian bidang kerja dan berbagai program Prioritas dapat dikategorikan janji. Tujuh Bidang di jajaran Tanfidziyah yang menjadi fokus penyusunan program. Bidang-bidang tersebut mencakup organisasi, keagamaan, ekonomi, lingkungan, hukum, Pemberdayaan, serta digital. Seluruh bidang tersebut disusun dalam satu perencanaan yang terintegrasi dan memiliki indikator capaian yang terukur. Spirit good governance sangat kental dari pernyataan ini.

Spirit Good Governance untuk kepengurusan PBNU periode 2026-2031 tentu sangat kita dambakan. Hanya saja jika melihat susunan kepengurusan yang sudah di SK kan, semangat Good Governance itu sepertinya menjadi jebakan Harapan Absurd (Absurd hope) kalaulah tidak disebut harapan palsu (False hope) dari kepengurusan PBNU sekarang.

Ada beberapa catatan yang melatarbelakanginya, diantaranya Pertama, ada pimpinan PBNU sekarang masih menjabat sebagai Rois Syuriyah dan atau Pengurus Harian Tanfidziyah PWNU, padahal dengan tegas dalam ART dan Perkum NU dilarang rangkap jabatan (ART Nahdlatul Ulama diatur pada Bab XVI tentang Rangkap jabatan. Pasal 51 mulai ayat 1 sampai 8 sebagai mana Hasil Muktamar ke 34 NU di Lampung dan Perkum no.12/2025). Kedua, Kepengurusan PBNU meskipun “dianggap” akomodatif terhadap kubu lain waktu muktamar, namun anggapan “The Winner take All” masih mengemuka. Kesan muktamar hanya diselenggarakan untuk menggeser salah satu kubu saja, makin terasa Ketika pimpinan utama dari kepengurusan PBNU periode 2026-2031 tidak mengakomodir dari kubu tersebut. Ketiga, Ketua Umum PBNU selalu mengingatkan agar selalu berpedoman kepada Qonun Asasi tapi ketika rekrutmen pengurus masih terkesan politis.

Dari catatan diatas, pernyataan bahwa kepengurusan PBNU lebih akomodatif, transparan, mengedepankan persatuan dan menghindari perpecahan jadi dipertanyakan sebab yang dipertontonkan sebaliknya. Akhirnya warga NU hanya berharap bahwa pimpinan PBNU lebih legowo, arif dan akomodatif menjadi harapan Absurd. Warga Nahdliyin sadar dan berkeyakinan bahwa pengurus PBNU akan mengakomodir yang berbeda, meskipun disisi lain sangat yakin juga bahwa hal itu tidak akan dilaksanakan oleh Pimpinan PBNU.

Meskipun demikian harapan selalu ada, selama ada perbaikan dalam kepengurusan PBNU periode 2026-2031. Pertama, Surat Keputusan PBNU Nomor: 2/PB01/AII0101/99/09/2026 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama SK yang berlaku hingga 30 September 2031 agar ditinjau Kembali. Adanya pergantian pengurus yang rangkap jabatan dapat meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap kepengurusan yang sekarang. Kedua, agar setiap pengurus yang ada dalam surat keputusa PBNU itu dibuatkan juga pakta integritas sebagai pengurus dan surat pengunduran tinggi agar tidak rangkap jabatan, selain di baiat ulang sebagaimana biasanya.

Selamat berkhidmah di PBNU !

Penulis : Mahmud Hamdani

MoneyTalk.id, Jakarta – Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menyelenggarakan awarding night Lomba Kampung Sinema Jakarta Culture Cinema 2026 di Gedung Kesenian Jakarta, Senin (19/10) malam

Lomba hasil kolaborasi dengan Yayasan Kampung Sinema Budaya ini, merupakan salah satu bentuk komitmen Pemprov DKI memperluas ruang ekspresi budaya melalui media kreatif.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim dalam sambutannya mengatakan, Lomba Kampung Sinema Jakarta Culture Cinema 2026 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas, inovasi dan partisipasi masyarakat memajukan kebudayaan Jakarta melalui media sinema.

“Jakarta merupakan kota yang memiliki sejarah panjang dengan kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat yang luar biasa. Kekayaan ini tidak ternilai sehingga harus dirawat, didokumentasikan, dikembangkan, dan juga yang penting jangan sampai hilang,” ujar Ali.

Menurutnya, lomba ini bukan sekadar kompetisi membuat film pendek, tetapi juga ruang bagi masyarakat bercerita seputar kehidupan sosial budaya melalui sinema.

“Saya berharap kegiatan ini semakin memperkuat kesadaran bahwa setiap kampung memiliki cerita komunitas, kreativitas, dan warga yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi memajukan kebudayaan,” ungkapnya.

Pemprov DKI, lanjut Ali, terus mendorong lahirnya ruang-ruang kreatif yang mempertemukan kebudayaan dengan perkembangan teknologi dan industri kreatif.

Salah satunya melalui pemanfaatan film sebagai media ekspresi, edukasi, dokumentasi dan promosi budaya.

Dia berharap, Lomba Kampung Sinema menjadi salah satu bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kebudayaan.

“Melalui kegiatan ini kita juga membuka peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, mempelajari keterampilan perfilman, membangun jejaring dan menghasilkan karya yang memiliki nilai artistik maupun sosial,” paparnya.

Kepada para penerima penghargaan, Ali menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang diraih. Penghargaan yang diraih menjadi penyemangat untuk terus berkarya, meningkatkan kualitas produksi, dan memperluas kontribusi pengembangan seni budaya serta perfilman di Jakarta.

“Teruslah belajar, berinovasi, dan mengembangkan gagasan, sebab keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diterima oleh siapa yang menjadi juara, tetapi juga tumbuhnya kreativitas masyarakat dan semakin kuat kecintaan terhadap kebudayaan,” tuturnya.

Sementara, Ketua Yayasan Kampung Sinema, Ade Maulana Sidik menyampaikan, Jakarta Culture Cinema dirancang sebagai ekosistem pendukung bagi sineas muda.

Jakarta Culture Cinema 2026, katanya, diselenggarakan guna mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang tidak sekkadar memperkuat identitas budaya Jakarta, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

“Malam hari ini, kami memberikan penghargaan tujuh kategori kepada sineas Indonesia maupun internasional,” terangnya.

Sekadar diketahui Jakarta Culture Cinema 2026 menghadirkan tiga program utama yakni Jakarta Culture Cinema Fund (JCCFund); Jakarta Culture Cinema Fest (JCCFest) dan Bioskop JCC.

Sumber https://m.beritajakarta.id/read/156180/disbud-gelar-malam-penghargaan-lomba-kampung-sinema-jakarta-culture-cinema-2026.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada pemandangan yang sulit dilupakan ketika seekor orangutan keluar dari kawasan hutan yang terbakar. Satwa yang semestinya hidup bebas di antara pepohonan itu terpaksa meninggalkan habitatnya. Api melahap tempat tinggalnya, asap menyelimuti pepohonan, sementara ruang untuk mencari makan dan berlindung semakin menyempit. Di tengah kepungan api, orangutan itu bukan sedang mencari petualangan baru. Ia sedang berusaha menyelamatkan diri.

Bayangkan, selama bertahun-tahun hutan menjadi rumah bagi satwa liar. Pepohonan menyediakan makanan, ranting menjadi tempat bergelantungan, dan rimbunnya vegetasi melindungi mereka dari ancaman. Namun, dalam hitungan jam, kobaran api dapat mengubah semuanya menjadi hamparan arang dan abu.

Ketika melihat petugas memasuki kawasan hutan untuk menolong satwa yang terdampak kebakaran, hati saya tergerak. Ada rasa haru sekaligus kemarahan. Haru karena masih ada manusia yang berjuang menyelamatkan kehidupan. Marah karena kita harus bertanya: mengapa makhluk yang tidak pernah merusak kehidupan manusia justru harus menanggung akibat dari kerusakan yang dilakukan manusia sendiri?

Sebagai pecinta lingkungan dan aktivis pencinta alam, saya memandang kebakaran hutan bukan hanya sebagai persoalan api yang membakar pepohonan. Di baliknya ada persoalan yang jauh lebih besar, mulai dari tata kelola hutan, pembukaan lahan, kepentingan ekonomi, hingga keberanian negara menegakkan hukum terhadap siapa pun yang merusak lingkungan.

Orangutan merupakan salah satu satwa yang sangat bergantung pada keberadaan hutan. Kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari pepohonan yang menyediakan makanan, tempat berlindung, dan ruang untuk berkembang biak.

Ketika habitatnya terbakar atau dibuka untuk kepentingan lain, orangutan menghadapi ancaman berlapis. Mereka bisa kehilangan sumber makanan, mengalami luka akibat kebakaran, terpisah dari kelompoknya, bahkan memasuki kawasan permukiman untuk mencari makan.

Di mata sebagian orang, kemunculan orangutan di dekat perkebunan atau permukiman mungkin dianggap sebagai gangguan. Padahal, kita perlu bertanya lebih jauh: siapa yang lebih dahulu memasuki wilayah siapa?

Jika hutan yang selama ini menjadi habitatnya telah rusak, lalu ke mana orangutan harus pergi? Apakah kita mengharapkan satwa itu menghilang begitu saja ketika tempat tinggalnya dirampas oleh perubahan bentang alam?

Orangutan tidak memahami batas konsesi perusahaan, peta perizinan, atau perhitungan keuntungan perkebunan. Ia hanya mengikuti naluri untuk bertahan hidup. Ketika pohon-pohon yang menyediakan makanan menghilang, ia akan mencari sumber makanan lain. Ketika hutan terbakar, ia berusaha menyelamatkan diri.

Karena itu, menyelamatkan orangutan tidak cukup dengan mengevakuasi seekor satwa dari lokasi kebakaran. Habitatnya juga harus dilindungi. Jika kawasan yang rusak terus dibiarkan, pertolongan terhadap satwa hanya akan menjadi pekerjaan berulang tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Kebakaran bukan satu-satunya ancaman. Jauh sebelum api muncul, sebagian kawasan hutan telah mengalami kerusakan akibat pembalakan, pembukaan lahan, dan perubahan fungsi kawasan.

Hutan yang gundul kehilangan banyak fungsi ekologisnya. Pepohonan membantu menyerap air, sementara akar dan vegetasi mendukung struktur tanah serta mengurangi laju aliran permukaan. Ketika tutupan hutan berkurang, air hujan dapat lebih cepat mengalir menuju sungai. Di wilayah tertentu, kondisi tersebut dapat memperbesar risiko banjir dan erosi, terutama ketika kerusakan hutan beriringan dengan pendangkalan sungai, buruknya tata ruang, serta perubahan pola hujan.

Banjir memang tidak selalu disebabkan oleh penggundulan hutan semata. Ada banyak faktor yang saling berkaitan. Namun, mengabaikan kerusakan hutan dalam pembicaraan tentang banjir sama artinya dengan menutup mata terhadap salah satu persoalan penting dalam pengelolaan lingkungan.

Kita sering menyaksikan masyarakat menjadi korban ketika banjir datang. Rumah terendam, jalan terputus, kebun rusak, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Warga yang hidupnya bergantung pada alam harus menanggung kerugian, sementara keputusan yang memengaruhi kondisi lingkungan terkadang dibuat jauh dari tempat mereka tinggal.

Di sinilah keadilan ekologis menjadi penting. Mereka yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam harus ikut bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya. Jangan sampai keuntungan terkumpul pada segelintir pihak, sedangkan kerugian lingkungan dibebankan kepada masyarakat luas.

Hutan yang rusak hari ini dapat menjadi persoalan bagi generasi mendatang. Anak-anak yang tidak pernah terlibat dalam keputusan pembukaan lahan bisa tumbuh dengan risiko bencana yang lebih besar, berkurangnya sumber air, dan hilangnya kekayaan hayati yang seharusnya menjadi warisan bangsa.

Kelapa sawit memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Industri ini menyediakan lapangan pekerjaan, menjadi sumber penghidupan bagi banyak petani, serta menghasilkan komoditas yang dipasarkan di dalam dan luar negeri. Karena itu, persoalannya bukan dengan menyamaratakan seluruh perkebunan sawit sebagai perusak lingkungan.

Yang perlu dikritisi adalah praktik pembukaan lahan yang merusak hutan, penggunaan api secara melawan hukum, pelanggaran perizinan, dan ekspansi perkebunan yang mengabaikan perlindungan ekosistem.

Apabila kebakaran terjadi di kawasan yang kemudian digunakan untuk kepentingan perkebunan, penyebab dan rangkaian peristiwanya harus diperiksa secara serius. Apakah api muncul karena kelalaian? Apakah ada unsur kesengajaan? Siapa yang menguasai atau mengelola lahan tersebut? Apakah pembukaan lahan dilakukan sesuai ketentuan? Semua pertanyaan itu perlu dijawab melalui penyelidikan dan bukti, bukan semata-mata dugaan.

Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap persoalan struktural. Ketika hutan dipandang terutama sebagai aset ekonomi, nilai pohon sering kali dihitung dari kayunya, tanah dinilai dari hasil produksinya, dan kawasan yang belum menghasilkan uang dianggap sebagai ruang yang menunggu untuk dibuka.

Cara pandang seperti itu berbahaya apabila mengesampingkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Hutan bukan tanah kosong yang tidak memiliki nilai hanya karena tidak ditanami komoditas komersial. Di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati, sumber air, penyimpan karbon, serta hubungan ekologis yang terbentuk selama waktu yang panjang.

Satu kawasan hutan yang utuh dapat menopang kehidupan berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Sebaliknya, perkebunan monokultur yang menggantikan hutan alam tidak dapat menyediakan seluruh fungsi ekologis yang sama.

Karena itu, pembangunan perkebunan harus mempertimbangkan batas-batas ekologis. Keuntungan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kawasan hutan yang dilindungi, merusak habitat satwa, atau membebankan risiko bencana kepada masyarakat.

Jangan sampai kita memiliki neraca perdagangan yang membanggakan, tetapi kehilangan hutan yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu singkat. Jangan pula kita mengukur kemajuan hanya dari luas perkebunan dan jumlah produksi, tanpa menghitung biaya ekologis yang harus dibayar masyarakat.

Pertanyaan tentang tanggung jawab tidak boleh berhenti pada orang yang terlihat di lapangan. Penanganan kebakaran hutan harus menelusuri seluruh rantai penguasaan dan pengelolaan lahan, termasuk aktivitas perusahaan apabila ditemukan bukti yang menghubungkannya dengan kebakaran.

Pemerintah perlu memastikan penyelidikan dilakukan secara transparan. Aparat penegak hukum harus mengumpulkan bukti, memeriksa kemungkinan unsur kesengajaan maupun kelalaian, dan menindak pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.

Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab harus menghadapi konsekuensi hukum dan kewajiban pemulihan lingkungan sesuai ketentuan. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan apabila bukti menunjukkan adanya tanggung jawab pihak lain dalam struktur pengelolaan usaha.

Sebaliknya, tuduhan terhadap perusahaan tertentu juga harus didasarkan pada bukti yang dapat diuji. Kritik terhadap kepentingan korporasi justru akan lebih kuat apabila disertai data, hasil pemeriksaan, peta kawasan, dokumen perizinan, dan temuan investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Negara juga harus memastikan pengawasan terhadap pembukaan lahan berjalan efektif. Pencegahan kebakaran tidak cukup dilakukan ketika api sudah membesar. Pengawasan harus dimulai sejak perencanaan, penerbitan izin, pembukaan kawasan, hingga kegiatan operasional perkebunan.

Di samping itu, masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu dilibatkan dalam perlindungan hutan. Mereka yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan sering memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan setempat. Suara mereka perlu didengar, terutama ketika menyangkut perubahan penggunaan lahan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Jika pengawasan lemah, pelanggaran dapat berlangsung berulang. Jika sanksi tidak memberikan efek jera, kerusakan berisiko menjadi pola. Dan jika pemulihan lingkungan diabaikan, kawasan yang telah rusak akan terus menyisakan persoalan bagi manusia maupun satwa liar.

Ada sesuatu yang menyedihkan ketika manusia merasa dirinya penguasa mutlak atas bumi. Hutan ditebang, lahan dibuka, sungai dicemari, lalu kita terkejut ketika bencana datang. Kita seolah-olah lupa bahwa kehidupan manusia bergantung pada keseimbangan alam yang menopangnya.

Dalam pandangan moral saya, membiarkan hutan dirusak demi keuntungan tanpa memedulikan akibatnya merupakan bentuk kezaliman terhadap alam dan makhluk hidup. Kezaliman itu tidak hanya menimpa orangutan yang kehilangan rumah, tetapi juga masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan dan anak-anak yang akan mewarisi lingkungan yang semakin rapuh.

Tentu, tidak setiap pemanfaatan hutan merupakan tindakan zalim. Manusia membutuhkan lahan, pangan, pekerjaan, dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, kebutuhan tersebut harus dikelola dengan tanggung jawab. Kepentingan ekonomi tidak memberikan hak tanpa batas untuk menghancurkan tempat hidup makhluk lain.

Kita perlu membedakan antara usaha yang berjalan dengan mematuhi aturan dan praktik yang merusak lingkungan. Petani kecil yang menggantungkan hidup pada kebunnya tidak bisa begitu saja disamakan dengan pelaku pembukaan lahan ilegal atau perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan.

Kritik yang adil harus diarahkan kepada tindakan, kebijakan, dan pihak yang terbukti bertanggung jawab. Tujuannya bukan mencari kambing hitam, melainkan menghentikan kerusakan dan memastikan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan masyarakat luas.

Bumi bukan warisan yang boleh dihabiskan oleh satu generasi. Ia adalah titipan yang harus dijaga agar tetap layak dihuni oleh generasi berikutnya.

Kita tidak boleh membiarkan kepedulian terhadap orangutan berhenti pada rasa iba ketika melihat foto atau video satwa yang keluar dari hutan terbakar. Rasa iba itu seharusnya menjadi pintu masuk menuju tindakan nyata.

Pertama, perlindungan hutan alam dan habitat satwa harus menjadi prioritas. Kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi perlu dijaga dari pembukaan lahan yang merusak. Koridor satwa juga perlu dipertahankan agar populasi orangutan tidak terisolasi akibat perubahan bentang alam.

Kedua, penegakan hukum terhadap pembakaran dan perusakan hutan harus dilakukan secara konsisten. Penyelidikan harus menyasar penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena pelaku memiliki modal besar atau kedudukan yang kuat.

Ketiga, kawasan yang rusak perlu dipulihkan. Penanaman kembali harus menggunakan pendekatan ekologis yang sesuai dengan karakter hutan setempat. Menanam pohon memang penting, tetapi memulihkan hutan alam membutuhkan lebih dari sekadar menanam bibit. Keberhasilan pemulihan harus diukur dari pulihnya fungsi ekosistem, bukan hanya jumlah pohon yang ditanam.

Keempat, masyarakat perlu memperoleh informasi yang terbuka mengenai kebakaran, perubahan tutupan hutan, izin pemanfaatan lahan, serta hasil penegakan hukum. Transparansi memungkinkan publik ikut mengawasi dan menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar melindungi lingkungan.

Kelima, pembangunan ekonomi harus memberi tempat bagi keberlanjutan. Industri sawit dapat tetap berperan dalam perekonomian jika pengelolaannya mematuhi hukum, tidak mendorong perusakan hutan alam, melindungi hak masyarakat, dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan.

Kita tidak sedang dihadapkan pada pilihan sederhana antara ekonomi dan lingkungan. Yang harus diperjuangkan adalah kegiatan ekonomi yang tidak menghancurkan dasar kehidupan itu sendiri.

Saya membayangkan orangutan yang keluar dari hutan terbakar itu berhenti di tepi kawasan yang telah rusak. Di belakangnya, pepohonan yang dahulu menjadi rumah mungkin telah berubah menjadi arang. Di depannya, terbentang wilayah yang asing, tempat ia harus mencari makanan dan perlindungan.

Kita tidak tahu apa yang dirasakan satwa itu. Namun, kita dapat memahami bahwa ia kehilangan sesuatu yang sangat mendasar: tempat untuk hidup.

Pemandangan seperti itu seharusnya menggugah hati nurani kita. Jangan sampai manusia begitu sibuk menghitung keuntungan dari tanah dan pepohonan, sampai lupa bahwa hutan juga merupakan rumah bagi kehidupan lain.

Saya percaya, kecintaan terhadap alam bukan hanya urusan mereka yang mendaki gunung, menjelajahi rimba, atau bergabung dengan organisasi pencinta alam. Menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan aparat penegak hukum memiliki peran masing-masing.

Sebagai alumni Hubungan Internasional UMY dan aktivis Mapala, saya memandang persoalan hutan tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengenai keadilan: siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang menanggung kerugian, dan siapa yang memiliki kekuatan untuk menentukan masa depan sumber daya alam kita?

Jika keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat menanggung banjir dan satwa kehilangan habitat, maka tata kelola lingkungan harus dievaluasi secara serius.

Jangan menunggu sampai hutan habis untuk menyadari betapa berharganya pepohonan. Jangan menunggu sampai orangutan tidak lagi memiliki habitat untuk memahami arti kehilangan. Dan jangan menunggu sampai bencana datang berulang kali untuk menyadari bahwa kerusakan lingkungan memiliki harga yang harus dibayar.

Hutan bukan hanya kumpulan pohon yang dapat ditebang dan diganti dengan tanaman komersial. Hutan adalah rumah, sumber kehidupan, penyangga lingkungan, dan warisan bagi generasi mendatang.

Jika demi keuntungan manusia tega membakar rumah makhluk lain, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya masa depan orangutan, melainkan juga hati nurani dan masa depan kita sendiri.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, Alumni HI UMY dan Aktivis Mapala

MoneyTalk.id,Jakarta – Pagi belum terlalu tinggi ketika sejumlah pedagang mulai menggelar dagangannya di pinggir jalan. Ada yang menjajakan gorengan, nasi uduk, kopi, pakaian, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga. Mereka datang dengan harapan sederhana: barang dagangan laku, uang masuk, dan kebutuhan keluarga hari itu bisa terpenuhi.

Namun, harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Kendaraan berlalu-lalang, orang berjalan silih berganti, tetapi pembeli tak kunjung ramai. Sebagian pedagang duduk menunggu sambil sesekali memandang dagangan yang masih utuh. Ada yang mencoba menawarkan barang kepada orang yang lewat. Ada pula yang hanya bisa menarik napas panjang, menghitung kemungkinan kerugian pada hari itu.

Pemandangan seperti ini semakin mudah dijumpai di berbagai sudut kehidupan masyarakat. Orang berjualan untuk menyambung hidup, tetapi hasilnya belum tentu cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Modal harus kembali, perut harus diisi, anak-anak membutuhkan biaya sekolah, sementara tagihan listrik, air, cicilan, dan kebutuhan rumah tangga terus berjalan.

Di tengah situasi tersebut, pertanyaan besar muncul: benarkah ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja ketika begitu banyak rakyat harus berjuang keras hanya untuk mempertahankan kehidupan?

Ketika Dagangan Tidak Lagi Menjamin Kehidupan

Bagi pedagang kecil, ekonomi bukanlah angka yang dibacakan dalam konferensi pers. Ekonomi adalah jumlah piring nasi yang bisa dijual dalam sehari, banyaknya barang yang dibeli pelanggan, serta uang yang tersisa setelah semua kebutuhan dibayarkan.

Seorang pedagang yang biasanya bisa membawa pulang uang untuk kebutuhan keluarga mungkin kini harus menerima kenyataan bahwa dagangannya hanya laku sebagian. Keuntungan yang diperoleh semakin tipis. Bahkan, tidak jarang uang hasil penjualan harus kembali digunakan untuk membeli bahan dagangan esok hari.

Kondisi ini menciptakan lingkaran kesulitan. Pedagang membutuhkan pembeli, tetapi pembeli juga sedang menahan pengeluaran. Ketika daya beli melemah, transaksi di pasar ikut melambat. Warung makan kehilangan pelanggan, pedagang pakaian kesulitan menjual barang, dan pelaku usaha kecil harus memutar otak agar tetap bertahan.

Pada akhirnya, masyarakat kecil saling berhadapan dengan persoalan yang sama. Penjual membutuhkan uang dari pembeli, sementara pembeli membutuhkan pendapatan yang cukup untuk berbelanja.

Bagi keluarga yang memiliki penghasilan tetap, penghematan mungkin masih bisa dilakukan dengan mengurangi belanja atau menunda pembelian barang tertentu. Namun, bagi mereka yang hidup dari pendapatan harian, persoalannya jauh lebih mendasar. Tidak ada kepastian berapa uang yang akan dibawa pulang hari ini, sedangkan kebutuhan tidak pernah menunggu.

Ketika penghasilan terus menurun, tabungan menjadi penyelamat terakhir. Uang yang dikumpulkan selama bertahun-tahun perlahan digunakan untuk membeli beras, membayar kontrakan, membiayai sekolah anak, atau memenuhi kebutuhan kesehatan.

Tabungan yang semestinya menjadi pegangan menghadapi keadaan darurat justru habis untuk menutup kebutuhan rutin. Jika keadaan berlangsung lama, masyarakat akan kehilangan bantalan keuangan yang selama ini melindungi mereka dari kesulitan yang lebih besar.

Sebagian lainnya memilih berutang. Ada yang meminjam kepada saudara, tetangga, koperasi, atau layanan pinjaman daring. Pinjaman mungkin bisa menyelesaikan masalah hari ini, tetapi tanpa kepastian pendapatan, kewajiban membayar pada masa mendatang justru berpotensi menambah beban.

Di sinilah wajah ekonomi yang perlu diperhatikan pemerintah. Bukan hanya apakah kegiatan ekonomi masih berjalan, melainkan apakah rakyat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup dengan layak.

Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Nasib Pencari Kerja

Persoalan lain yang menghimpit masyarakat adalah sulitnya mencari pekerjaan. Banyak orang memiliki ijazah, mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, mengikuti seleksi, tetapi belum memperoleh pekerjaan yang diharapkan.

Di antara mereka terdapat lulusan baru yang ingin membantu orang tua, pekerja yang kehilangan pekerjaan, hingga kepala keluarga yang harus segera mendapatkan penghasilan. Mereka tidak membutuhkan janji yang terdengar indah. Mereka membutuhkan kesempatan kerja yang nyata.

Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran pun patut terus ditagih kepada pemerintah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana target tersebut akan diwujudkan, berapa pekerjaan yang sudah tercipta, sektor apa yang menyerap tenaga kerja, dan berapa banyak pekerja yang benar-benar mendapatkan pekerjaan layak.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pemerintah harus memberikan penjelasan yang terbuka mengenai perkembangan target tersebut. Janji politik tidak boleh menguap setelah pemilihan selesai. Apalagi, lapangan kerja merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat.

Penting pula membedakan antara angka target, lowongan yang diumumkan, dan pekerjaan yang benar-benar berhasil diperoleh masyarakat. Pekerjaan yang tercipta harus dapat diukur, memiliki kejelasan status, serta memberikan penghasilan yang memadai.

Sebab, angka jutaan lapangan kerja akan kehilangan maknanya bagi seorang ayah yang setiap hari berkeliling mencari pekerjaan tetapi pulang dengan tangan kosong. Begitu pula bagi seorang sarjana yang bertahun-tahun menempuh pendidikan, tetapi akhirnya terpaksa menganggur atau menerima pekerjaan dengan penghasilan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya.

Tidak semua orang dapat membuka usaha sendiri. Untuk berdagang, seseorang membutuhkan modal, tempat berjualan, pasokan barang, dan pelanggan. Ketika daya beli masyarakat melemah, membuka usaha kecil pun tidak otomatis menjadi jalan keluar.

Pemerintah tidak bisa menyerahkan seluruh beban penyediaan penghidupan kepada rakyat dengan mendorong mereka berwirausaha, sementara persoalan modal, pasar, dan daya beli tidak ditangani secara memadai.

Penciptaan pekerjaan harus berjalan bersama dengan penguatan industri, dukungan terhadap usaha mikro dan kecil, kepastian investasi, serta perlindungan terhadap pekerja. Tanpa langkah yang terukur, janji pekerjaan hanya akan menjadi kalimat yang terus diulang, sementara pengangguran tetap menjadi kenyataan.

Ketika Kekayaan Elite Meningkat, Rakyat Mengencangkan Ikat Pinggang

Di tengah kesulitan masyarakat, muncul ironi yang sulit diabaikan. Sebagian kelompok elite memiliki akses terhadap kekayaan, jabatan, dan berbagai peluang ekonomi dalam jumlah besar. Sementara itu, banyak keluarga harus menghitung uang belanja dengan cermat agar bisa bertahan sampai akhir bulan.

Perbedaan kondisi ekonomi tidak otomatis berarti setiap orang kaya memperoleh kekayaan dengan cara yang salah. Kekayaan yang berasal dari usaha produktif, investasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja merupakan bagian penting dari pembangunan.

Namun, masyarakat berhak mempertanyakan apabila peningkatan kekayaan elite tidak sejalan dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Lebih jauh lagi, ketika muncul dugaan korupsi yang melibatkan pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat semakin tergerus.

Berita mengenai dugaan penyimpangan anggaran, penyelewengan jabatan, dan perkara korupsi yang terus menjadi perhatian publik memperkuat tuntutan agar pengelolaan negara dilakukan secara bersih. Setiap perkara harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil. Mereka yang terbukti melakukan korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Uang negara bukan milik pribadi pejabat. Uang itu berasal dari penerimaan negara, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat. Setiap rupiah yang disalahgunakan berarti berkurangnya kemampuan negara untuk membiayai pelayanan publik, memperbaiki fasilitas kesehatan, membangun sekolah, memperkuat transportasi, dan mendukung program kesejahteraan.

Bayangkan jika anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperkuat usaha kecil justru bocor akibat korupsi. Bayangkan pula jika program peningkatan keterampilan tenaga kerja tidak berjalan efektif karena anggarannya tidak dikelola dengan baik. Dampaknya bukan hanya tercatat dalam laporan keuangan, melainkan dirasakan langsung oleh masyarakat yang kehilangan kesempatan.

Karena itu, pemberantasan korupsi bukan persoalan yang terpisah dari ekonomi rakyat. Pemerintahan yang bersih merupakan salah satu syarat agar anggaran negara benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.

Rakyat tidak seharusnya diminta terus berhemat dan berkorban, sementara penyalahgunaan kekuasaan tidak ditangani secara tegas. Keadilan ekonomi membutuhkan keadilan dalam pengelolaan uang negara.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Terasa di Meja Makan

Pemerintah sering menggunakan berbagai indikator untuk menjelaskan keadaan perekonomian, mulai dari pertumbuhan produk domestik bruto, inflasi, investasi, hingga perdagangan. Semua indikator itu penting untuk menilai kondisi ekonomi nasional.

Namun, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan semata. Pemerintah juga harus memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penciptaan pekerjaan berkualitas akan menyisakan persoalan. Investasi yang besar tetapi hanya memberikan manfaat terbatas kepada masyarakat tidak akan menyelesaikan kesulitan keluarga berpenghasilan rendah. Begitu pula penurunan angka inflasi belum tentu membuat rakyat merasa sejahtera apabila harga kebutuhan pokok tetap tinggi dibandingkan kemampuan belinya.

Karena itu, pemerintah perlu melihat keadaan ekonomi dari bawah. Berapa banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan? Berapa besar penghasilan riil rumah tangga? Bagaimana perkembangan upah dibandingkan kenaikan biaya hidup? Apakah usaha kecil mengalami peningkatan penjualan? Berapa banyak keluarga yang harus menggunakan tabungan atau berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan data yang terbuka dan dapat diperiksa. Tanpa itu, perdebatan mengenai ekonomi mudah terjebak pada klaim keberhasilan yang tidak menjelaskan pengalaman masyarakat sehari-hari.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak menambah tekanan bagi kelompok yang paling rentan. Program bantuan sosial harus tepat sasaran, dukungan terhadap usaha kecil harus mudah diakses, dan kebijakan penciptaan lapangan kerja harus memiliki target serta evaluasi yang jelas.

Daya beli masyarakat perlu diperkuat bukan hanya dengan bantuan jangka pendek, melainkan juga melalui pekerjaan yang stabil, upah yang layak, biaya pendidikan yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang baik, serta harga kebutuhan pokok yang terkendali.

Jika masyarakat memiliki pendapatan yang memadai, mereka akan kembali berbelanja. Ketika konsumsi rumah tangga bergerak secara sehat, pedagang kecil memiliki peluang memperoleh pelanggan, usaha dapat berkembang, dan kegiatan ekonomi menjadi lebih kuat.

Dengan kata lain, kesejahteraan rakyat bukan sekadar hasil akhir pembangunan. Kesejahteraan merupakan salah satu fondasi bagi perekonomian yang berkelanjutan.

Pemerintah Tidak Boleh Menutup Mata

Kesulitan ekonomi masyarakat tidak bisa diselesaikan dengan meminta rakyat bersabar tanpa batas. Kesabaran memang penting, tetapi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan hasil nyata.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu memastikan bahwa agenda pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus terbuka mengenai capaian, kendala, dan target yang belum terpenuhi.

Jika janji penciptaan lapangan kerja belum mencapai sasaran, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Jika daya beli melemah, pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret untuk memperbaikinya. Jika usaha kecil kesulitan berkembang, hambatan yang mereka hadapi harus diselesaikan, bukan hanya dijadikan bahan pidato.

Evaluasi kebijakan juga perlu dilakukan secara berkala. Program yang tidak efektif harus diperbaiki. Anggaran yang tidak memberikan manfaat memadai perlu ditinjau kembali. Sementara itu, upaya pemberantasan korupsi harus dijalankan tanpa pandang bulu.

Pemerintah juga perlu memperkuat industri yang menyerap banyak tenaga kerja, mendukung pertanian dan perikanan, mempermudah akses pembiayaan usaha kecil dengan perlindungan yang memadai, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.

Di sisi lain, pemerintah daerah harus lebih aktif memetakan kondisi usaha kecil dan pekerja informal di wilayah masing-masing. Mereka perlu mengetahui apakah pasar tradisional kehilangan pembeli, apakah pedagang menghadapi penurunan penjualan, dan apakah perusahaan di daerah mengurangi jumlah pekerja.

Kebijakan yang baik tidak lahir hanya dari meja rapat. Pemerintah harus mendengar pengalaman orang-orang yang setiap hari berjuang menghadapi perubahan ekonomi.

Jangan Biarkan Rakyat Berjuang Sendirian

Pada suatu sore, seorang pedagang mungkin mulai membereskan barang dagangannya. Sebagian barang masih tersisa. Ia menghitung uang hasil penjualan, memisahkan modal, lalu mencoba memperkirakan berapa uang yang bisa dibawa pulang untuk keluarganya.

Angka yang tersisa mungkin tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Ia harus memilih, kebutuhan mana yang dibayar lebih dahulu dan mana yang ditunda sampai esok hari. Jika keadaan serupa terus berulang, tabungan semakin terkuras dan utang semakin sulit dihindari.

Di rumah, persoalan ekonomi itu memiliki wajah yang lain. Orang tua mungkin mengurangi lauk, menunda membeli pakaian anak, atau membatalkan kebutuhan yang sebenarnya penting. Tidak semua kesulitan tersebut terlihat dalam statistik harian, tetapi dampaknya nyata bagi kehidupan keluarga.

Di antara mereka mungkin ada orang yang dahulu memiliki pekerjaan tetap, tetapi kini harus berdagang. Ada pula lulusan perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai bidang pendidikan karena tidak menemukan kesempatan yang lebih baik. Mereka tetap berusaha, tetapi kerja keras individu tidak selalu cukup ketika keadaan ekonomi tidak mendukung.

Di sinilah ukuran kepemimpinan diuji. Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari banyaknya program yang diumumkan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ia juga dinilai dari kemampuannya memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk hidup layak.

Ekonomi Indonesia tidak boleh hanya tampak kuat dalam laporan, sementara sebagian rakyatnya semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan membuka pekerjaan, investasi memberikan manfaat luas, dan kekayaan negara dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Rakyat tidak menuntut kehidupan mewah dari pemerintah. Mereka ingin bekerja dengan penghasilan yang pantas, berdagang dengan peluang memperoleh keuntungan, menyekolahkan anak tanpa dihantui kecemasan biaya, serta menjalani hari tua tanpa kehilangan seluruh tabungan untuk bertahan hidup.

Mereka juga ingin melihat pejabat yang amanah, penegakan hukum yang adil, dan janji politik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika hari ini pedagang mengeluh karena sepi pembeli, pencari kerja mengeluh karena sulit memperoleh pekerjaan, dan keluarga mulai mengandalkan tabungan atau utang untuk memenuhi kebutuhan pokok, suara mereka harus menjadi peringatan bagi pemerintah.

Jangan sampai rakyat terus diminta bertahan, sementara pemerintah merasa semua berjalan baik-baik saja.

Sebab, keberhasilan ekonomi yang sesungguhnya bukan hanya terlihat dari gedung-gedung tinggi, nilai investasi, atau kekayaan segelintir orang. Keberhasilan itu juga terlihat dari warung kecil yang kembali ramai, pedagang yang pulang membawa keuntungan, pencari kerja yang memperoleh pekerjaan layak, serta keluarga yang tidak lagi takut kehabisan uang sebelum akhir bulan.

Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang memberi harapan kepada rakyatnya. Jika rakyat harus terus menguras tabungan, menambah utang, dan berjuang sendirian untuk bertahan hidup, pemerintah wajib melakukan evaluasi secara serius. Jangan biarkan janji kesejahteraan berhenti sebagai slogan, sementara kesulitan rakyat menjadi kenyataan sehari-hari.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

MoneyTalk.id, Jakarta – Indonesia sedang menghadapi segudang persoalan: tekanan fiskal, problem ekonomi, ketimpangan sosial, kegaduhan politik, hingga krisis kepercayaan terhadap institusi hukum. Di tengah semua itu, Presiden Prabowo tampaknya menemukan satu kegiatan, hobi, yang menarik: resafel kabinet.

Ketika masalah negara tidak kunjung tuntas, ketika kebijakan tidak menunjukkan hasil, kursi-kursi kekuasaan kembali ditambah, diputar, digeser, diganti. Indonesia layak mengganti nama, setidaknya punya nama alias, menjadi _Resafelnesia._ Jika ada satu hal yang tampak konsisten dalam pemerintahan ini, sepertinya cuma kegemaran resafel untuk menambah jumlah pejabat

Frekuensi resafel Kabinet Merah Putih memang fantastis. Hingga 15 Oktober 2026, Prabowo telah melakukan delapan kali resafel, rata-rata resafel setiap tiga bulan. Dikabarkan 20 Oktober ini bakal ada resafel kesembilan. Bongkar-pasang pejabat menjadi agenda rutin, bukan lagi peristiwa luar biasa. Bila kebiasaan ini berlanjut sampai akhir masa jabatan pada 2029, setidaknya bakal ada 20 kali resafel kabinet. Kegemaran resafel ini agaknya keberlanjutan dari era Jokowi, yang selama 10 tahun pemerintahannya melakukan 14 kali resafel.

Pertanyaannya, apakah resafel memperbaiki kinerja pemerintahan? Apakah ada target yang gagal atau sasaran yang meleset? Tidak pernah ada penjelasan. Mungkin reshuffle sekadar eksibisi kekuasaan, untuk menunjukkan presiden sedang berusaha mengubah nasib kawan dan kroninya agar dapat posisi. Alih-alih mengubah nasib rakyat.

Ironisnya, obsesi meresafel justru membuat kabinet makin gemuk. Kabinet Merah Putih memiliki 49 kementerian, dengan 49 menteri dan 57 wakil menteri. Jumlah kementerian koordinator pun bertambah menjadi delapan. Pemerintah Prabowo terus menciptakan kursi-kursi baru, termasuk 26 kursi di Wantimpres.

Persoalannya, penambahan jabatan berkonsekuensi pada anggaran. Setiap tambahan pejabat menambah beban anggaran negara. Rakyat diminta berhemat, tapi pemerintah justru royal bagi-bagi kursi, demi kroni. Selain pemborosan anggaran, semakin menonjol figur berlatar belakang militer dalam pemerintahan. Jabatan sipil dan badan pemerintahan banyak diisi figur berlatar militer. Negara demokratis, yang mustinya menegakkan supremasi sipil, makin diarahkan menjadi negara komando, militeristik.

Kabinet idealnya dianalogikan seperti orkestra simfoni. Presiden adalah dirigen yang menetapkan arah, menyelaraskan instrumen, dan memastikan setiap pemain memahami partitur. Para menteri adalah musisi yang menguasai bidangnya, bukan sekadar orang yang ditaruh di panggung. Bayangkan sebuah konser musik yang sedang berlangsung, tetapi dirigennya berkali-kali menghentikan musik untuk mengganti pemain. Atau menambah instrumen baru. Semakin problematik jika dirigen ternyata tidak menguasai partitur komposisi musiknya.

Resafel menjadi mirip audisi ajang pencarian bakat. Presiden menjadi produser, juri, sekaligus penentu. Masalahnya, pemerintahan bukan acara Reality-TV. Rakyat bukan penonton yang bisa dihibur dengan acara pelantikan pejabat baru.

Kegemaran meresafel menyisakan pertanyaan tentang kualitas kepemimpinan. Apakah presiden sering salah memilih orang? Pilihannya tidak kompeten? Atau sekedar tontonan unjuk kuasa presiden agar selalu menjadi pusat perhatian? Tidak berkorelasi dengan apakah kinerja pemerintah membaik, kebijakan lebih konsisten, anggaran lebih efisien, dan hidup rakyat lebih sejahtera?

Jika keranjingan resafel sekedar tontonan politik. Menjadi rutinitas kegiatan pemerintahan untuk mengganti atau menambah pejabat. Berorientasi bukan pada kerakyatan, tapi pada kepejabatan. Indonesia layak ganti nama dari NKRI menjadi NKRR: Negara Kesatuan Republik Resafelnesia.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id,Jakarta – Tokoh yang dikenal sebagai mantan juru bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi, melontarkan kritik keras terhadap kondisi moralitas bangsa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai persoalan moral menjadi sangat penting ketika hukum dan politik berhadapan dengan perkara yang menyangkut kepemimpinan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Adhie ketika menyoroti persoalan legal standing atau kedudukan hukum dalam gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Adhie, perkara yang menyangkut figur pemimpin nasional tidak seharusnya hanya dipandang dari sisi formalitas hukum. Ia memperkenalkan istilah moral standing, yakni kedudukan moral yang menurut pandangannya dimiliki masyarakat ketika mempertanyakan integritas seorang pemimpin.

“Nah, tetapi menyangkut figur pemimpin nasional dan ini untuk seluruh rakyat Indonesia, maka legal standing di situ harus sudah gugur dengan sendirinya. Kawan-kawan itu ketika masuk ke situ statusnya sudah menjadi moral standing,” ujar Adhie di podcast Obor Rakyat Reborn, Kamis (15/10/2026).

Ia menilai persoalan legal standing dalam perkara tersebut justru menjadi tembok penghalang bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan. Menurut dia, ketika perkara menyangkut kepentingan publik, pengadilan semestinya memberikan perhatian serius terhadap substansi persoalan yang diperdebatkan.

Adhie juga mengkritik sikap hakim yang, menurutnya, tidak semestinya menyerahkan persoalan keadilan di dunia kepada pengadilan akhirat.

“Urusan pengadilan akhirat urusan Tuhan. Kalian enggak usah ikut campur. Kalian tugas kalian menegakkan keadilan di muka bumi,” katanya.

Adhie berpandangan, perdebatan mengenai moralitas tidak dapat dipisahkan dari kualitas penegakan hukum dan praktik politik. Ia mengkhawatirkan masyarakat semakin permisif terhadap persoalan integritas sehingga tidak lagi mempunyai standar moral yang tegas dalam menilai pemimpin maupun orang-orang yang mendukungnya.

“Ketika moralnya jatuh, hukum dan politiknya menjadi tidak ada manfaatnya,” tegas Adhie.

Dalam kritiknya, Adhie turut menyinggung perjalanan pemerintahan Jokowi selama dua periode, yakni 2014–2019 dan 2019–2024. Ia menilai persoalan moralitas menjadi salah satu hal mendasar yang harus dievaluasi dari periode pemerintahan tersebut.

“Kenapa moral tidak penting? Karena 10 tahun pemerintahan Bapak Gibrannya ini, moralitas bangsa ini, moralitas para pendukungnya kan hampir boleh dibilang zero,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan kritik politik Adhie. Klaim mengenai merosotnya moralitas bangsa bukan ukuran statistik yang dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh masyarakat atau pendukung pemerintahan Jokowi memiliki moralitas rendah.

Pernyataan Adhie tersebut berkaitan dengan polemik putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Dalam perkara tersebut, Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

MK menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Akibatnya, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun, terdapat bagian pertimbangan putusan yang turut menjadi perhatian publik. MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.

Pada saat yang sama, MK menegaskan bahwa karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah tidak dapat mengabulkan permintaan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Dengan demikian, penting membedakan dua hal: pertimbangan mengenai bukti pendidikan yang disampaikan dalam putusan dan amar yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Putusan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi pernyataan bahwa MK telah mendiskualifikasi Gibran.

Dalam hukum acara, legal standing berkaitan dengan kedudukan atau hak seseorang maupun pihak tertentu untuk mengajukan perkara di pengadilan. Pengadilan dapat memeriksa apakah pemohon memenuhi persyaratan tersebut sebelum mempertimbangkan pokok permohonannya.

Sementara itu, moral standing yang digunakan Adhie merupakan gagasan normatif mengenai legitimasi moral seseorang atau kelompok untuk menyuarakan persoalan yang dianggap menyangkut kepentingan masyarakat luas. Istilah tersebut tidak otomatis menggantikan persyaratan legal standing yang berlaku dalam hukum acara.

Perbedaan ini menjadi penting karena pengadilan terikat pada ketentuan hukum, sedangkan penilaian moral masyarakat dapat berkembang lebih luas melalui kritik publik, pemberitaan, diskusi akademik, dan pengawasan terhadap penyelenggara negara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik kasus ijazah Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia yang tidak ditemukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bisa berdampak luas. Tidak hanya membutuhkan kepastian hukum yang sudah akhir dan mengikat (final and binding), namun juga membutuhkan kepastian politik (political action) dari parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI). Tidak hanya menimbulkan riak politik sipil di dalam negeri melainkan juga berimbas pada kebijakan politik luar negeri yang sedang dibangun oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Yang hampir secara pasti adalah bisa menggerus kepercayaan (trust) investasi di Indonesia. Padahal, sebelum adanya kasus ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka telah muncul rasa ketidakpercayaan itu melalui surat dari pengusaha RRC. Keluhan para investor selama ini tidak lain mengenai panjangnya rantai birokrasi perizinan dan berbiaya tinggi (high cost). Pembenahan kebijakan rantai panjang birokrasi ini belum ditanggapi malah postur kabinet Merah Putih justru semakin gemuk.

Oleh karena itu, Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan harus mengambil sikap politik yang tegas atas Putusan MK tersebut. Implikasi politik ini jelas akan berdampak tidak hanya secara politik akan tetapi juga secara ekonomi.

Pencapaian Visi-Misi Asta Cita pasti tidak akan tercapai jika muncul kepercayaan yang meluas atas “pembohongan” publik yang telah dilakukan oleh Wapres RI.

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi