Prabowo Harus Banyak Belajar Politik dan Komunikasi kepada Dasco

MoneyTalk.id,Jakarta – Dalam politik, seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari keberanian mengambil keputusan, ketegasan menghadapi lawan, atau kemampuannya menggerakkan kekuasaan. Seorang pemimpin juga diuji melalui caranya berbicara, merespons kritik, menghadapi pertanyaan yang tidak menyenangkan, dan menjaga hubungan dengan berbagai kelompok yang memiliki pandangan berbeda.

Di sinilah komunikasi politik menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas kepemimpinan. Sebab, keputusan yang baik bisa kehilangan dukungan apabila disampaikan dengan cara yang keliru. Sebaliknya, persoalan yang rumit dapat dijelaskan dengan baik apabila seorang pemimpin mampu mengendalikan emosi, memilih kata-kata, dan memahami situasi yang dihadapinya.

Presiden Prabowo Subianto memiliki pengalaman panjang dalam dunia militer dan politik. Ia pernah menjadi perwira tinggi TNI, memimpin partai politik, mengikuti pemilihan presiden berkali-kali, hingga akhirnya menduduki kursi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo bukan orang baru dalam pertarungan kekuasaan.

Namun, pengalaman panjang dalam politik tidak otomatis membuat seseorang unggul dalam seluruh aspek kepemimpinan. Kemampuan membangun kekuasaan berbeda dengan kemampuan mengomunikasikan kekuasaan. Ketegasan berbeda dengan kemampuan mengendalikan emosi. Keberanian menghadapi lawan juga berbeda dengan kecakapan menghadapi pertanyaan kritis dari wartawan.

Karena itu, Prabowo perlu terus belajar, termasuk dari orang-orang di sekelilingnya yang memiliki kemampuan komunikasi politik lebih terukur. Salah satu sosok yang layak menjadi bahan pembelajaran adalah Wakil Ketua DPR RI sekaligus politikus Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Bukan berarti Dasco harus dianggap lebih hebat daripada Prabowo dalam segala hal. Namun, dalam urusan mengelola komunikasi, menjaga hubungan politik, membaca kepentingan berbagai pihak, dan meredam ketegangan, Dasco memperlihatkan pendekatan yang patut dipelajari oleh Presiden.

Pengakuan Uni Lubis dan Persoalan Komunikasi Presiden

Perbincangan mengenai gaya komunikasi Prabowo kembali menarik perhatian setelah wartawan senior Uni Lubis menceritakan pengalamannya ketika mengikuti pertemuan dengan Prabowo di Hambalang. Dalam tayangan kanal YouTube Total Politik, Uni Lubis mengungkapkan bahwa dirinya pernah dimarahi Prabowo berkaitan dengan keinginan Presiden agar pembicaraan dalam pertemuan tersebut berlangsung secara off the record.

Pengalaman itu menarik untuk dibahas karena memperlihatkan persoalan mendasar dalam hubungan antara pejabat publik dan pers. Pers memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat, sedangkan pejabat publik memiliki kepentingan untuk mengendalikan informasi yang keluar dari sebuah pertemuan.

Kedua kepentingan tersebut tidak selalu berjalan searah. Namun, perbedaan kepentingan bukan alasan untuk mengabaikan etika komunikasi.

Dalam dunia jurnalistik, istilah off the record memiliki arti bahwa informasi tertentu tidak boleh dipublikasikan sebagai bahan pemberitaan sesuai kesepakatan yang berlaku antara narasumber dan wartawan. Karena itu, status sebuah pembicaraan idealnya disepakati dengan jelas sebelum informasi disampaikan, bukan dipaksakan secara sepihak setelah terjadi perbedaan pemahaman.

Apabila seorang presiden menginginkan percakapan berlangsung tertutup, ia dapat menyampaikan aturan tersebut sejak awal. Apabila wartawan menghendaki pernyataan yang dapat dikutip dan dipublikasikan, perbedaan itu seharusnya dibicarakan secara terbuka dan profesional.

Presiden tentu memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu. Ia juga dapat menjelaskan bahwa ada hal-hal yang belum bisa disampaikan kepada publik. Akan tetapi, cara menyampaikan batasan tersebut akan menentukan bagaimana sikapnya diterima oleh wartawan dan masyarakat.

Di sinilah persoalannya. Seorang presiden tidak harus menjawab semua pertanyaan sesuai keinginan wartawan. Namun, ia harus mampu menjelaskan mengapa sebuah pertanyaan belum dapat dijawab tanpa menjadikan perbedaan pendapat sebagai pertengkaran personal.

Apabila pengakuan Uni Lubis tersebut dipahami sebagai bahan evaluasi, pelajaran yang dapat diambil bukan semata-mata mengenai siapa yang benar atau siapa yang salah dalam sebuah pertemuan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana seorang presiden mengelola situasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan dengan kalangan pers.

Pemimpin yang matang seharusnya mampu membedakan kritik terhadap dirinya dengan serangan terhadap martabat pribadinya. Pertanyaan yang tidak menyenangkan belum tentu merupakan permusuhan. Ketidaksetujuan wartawan terhadap aturan yang ditawarkan narasumber juga tidak otomatis berarti wartawan sedang merendahkan kewibawaan presiden.

Justru kemampuan menghadapi situasi semacam itulah yang menjadi ukuran kematangan komunikasi seorang pemimpin.

Presiden Tidak Bisa Memperlakukan Pers seperti Bawahan

Prabowo memiliki latar belakang militer. Dalam lingkungan militer, struktur komando, disiplin, dan kepatuhan terhadap instruksi merupakan unsur penting dalam menjalankan organisasi. Seorang komandan harus mampu mengambil keputusan tegas dan memastikan perintah dilaksanakan.

Namun, kepemimpinan negara demokratis memiliki karakter berbeda. Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional yang besar, tetapi kewenangan tersebut tidak menjadikan seluruh pihak di luar pemerintahannya sebagai bawahan.

Wartawan bukan anggota staf presiden yang wajib mengikuti seluruh keinginannya. Partai politik bukan unit komando yang selalu tunduk kepada satu instruksi. Masyarakat juga bukan kelompok yang hanya bertugas menerima penjelasan pemerintah tanpa memberikan tanggapan.

Dalam demokrasi, hubungan antara presiden dan pers dibangun berdasarkan peran yang berbeda. Pemerintah menjalankan kekuasaan, sedangkan pers bekerja mengumpulkan informasi, menguji pernyataan pejabat, dan menyampaikan fakta kepada masyarakat.

Hubungan tersebut dapat berlangsung harmonis tanpa menghilangkan daya kritis pers. Presiden dapat menjalin komunikasi yang baik dengan wartawan, tetapi hubungan baik itu tidak boleh berubah menjadi tuntutan agar pers selalu memberikan pemberitaan positif.

Sebaliknya, wartawan juga harus menjalankan profesinya dengan akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Kebebasan pers tidak berarti wartawan bebas mengabaikan fakta maupun etika jurnalistik.

Karena itu, hubungan presiden dengan pers membutuhkan kedewasaan kedua belah pihak. Presiden perlu menghormati independensi wartawan, sedangkan wartawan perlu menghormati kesepakatan jurnalistik yang dibuat secara jelas dan etis.

Masalahnya, seorang presiden memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam menjaga kualitas komunikasi publik. Setiap ucapan, ekspresi, dan reaksinya berpotensi menjadi perhatian nasional. Apa yang bagi orang biasa dianggap sebagai perselisihan kecil, bagi seorang presiden dapat berkembang menjadi persoalan reputasi pemerintahan.

Kemarahan seorang presiden kepada wartawan dapat ditafsirkan sebagai sikap tidak nyaman terhadap kritik, meskipun persoalan awalnya mungkin hanya perbedaan mengenai aturan pembicaraan. Tafsir publik seperti ini tidak selalu mencerminkan seluruh kejadian, tetapi pemimpin harus memahami bahwa persepsi merupakan bagian penting dari politik.

Itulah sebabnya Prabowo perlu lebih berhati-hati dalam mengelola reaksi spontan. Ketegasan tetap dibutuhkan, tetapi ketegasan yang efektif tidak harus disertai kemarahan.

Seorang pemimpin yang mampu mengatakan tidak dengan tenang sering kali justru terlihat lebih kuat daripada pemimpin yang harus meninggikan suara untuk mempertahankan pendiriannya.

Komunikasi Politik Tidak Berhenti pada Keberanian Berbicara

Prabowo dikenal sebagai tokoh yang berbicara dengan gaya lugas dan ekspresif. Gaya tersebut mempunyai kelebihan. Pesan yang disampaikan secara langsung dapat terasa lebih dekat dengan masyarakat, mudah diingat, dan mampu menunjukkan keyakinan seorang pemimpin terhadap gagasannya.

Akan tetapi, gaya komunikasi yang efektif dalam satu situasi belum tentu efektif dalam situasi lain.

Ketika berbicara di hadapan pendukung, seorang pemimpin dapat menggunakan bahasa yang bersemangat untuk membangkitkan antusiasme. Ketika menyampaikan kebijakan pemerintah, ia harus menjelaskan alasan, sasaran, manfaat, serta konsekuensi kebijakan tersebut. Sementara itu, ketika menghadapi wartawan yang mengajukan pertanyaan kritis, ia perlu mengutamakan ketenangan, ketepatan jawaban, dan kemampuan menjelaskan persoalan secara rasional.

Artinya, komunikasi politik bukan hanya persoalan berani berbicara. Komunikasi politik juga menyangkut kemampuan menentukan kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, bagaimana merespons keberatan, dan bagaimana memastikan pesan tidak menimbulkan persoalan baru.

Presiden tidak harus menjadi orang yang selalu menyenangkan semua pihak. Dalam menjalankan pemerintahan, pasti ada keputusan yang menimbulkan perdebatan. Ada kebijakan yang didukung sebagian masyarakat, tetapi ditolak kelompok lainnya.

Yang diperlukan adalah kemampuan menjelaskan keputusan tersebut secara meyakinkan tanpa merendahkan orang yang berbeda pandangan.

Jika seorang presiden mudah terpancing oleh pertanyaan yang tidak sesuai dengan harapannya, ia berisiko mengalihkan perhatian publik dari substansi kebijakan menuju perilaku pribadinya. Akibatnya, masyarakat lebih banyak membicarakan kemarahan presiden daripada persoalan yang sebenarnya perlu diselesaikan.

Kerugian politiknya jelas. Energi komunikasi yang seharusnya digunakan untuk menjelaskan program pemerintah justru habis untuk mengatasi polemik yang muncul akibat cara penyampaian pesan.

Dalam pemerintahan modern, persoalan seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Reputasi pemimpin dibentuk bukan hanya oleh hasil kebijakan, melainkan juga oleh cara ia menjelaskan hasil tersebut kepada masyarakat.

Dasco dan Seni Mengelola Perbedaan Politik

Nama Sufmi Dasco Ahmad menarik dalam pembahasan ini karena ia merupakan salah satu politikus yang memiliki posisi penting dalam struktur kekuasaan dan dinamika politik nasional.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI dan tokoh Partai Gerindra, Dasco berada dalam lingkungan yang menuntut kemampuan berkomunikasi dengan banyak kepentingan. Ia berhubungan dengan partai-partai politik, anggota parlemen, pemerintah, serta berbagai aktor yang mempunyai agenda dan pandangan berbeda.

Pekerjaan politik semacam itu membutuhkan kecakapan membaca situasi. Seorang politikus tidak cukup hanya mengandalkan loyalitas kepada partai atau kedekatan dengan pemimpin. Ia juga harus mampu memahami kapan sebuah persoalan perlu dibicarakan secara terbuka, kapan komunikasi informal dibutuhkan, dan kapan perbedaan harus dibiarkan berkembang menjadi perdebatan yang sehat.

Pengamat politik Yunarto Wijaya pernah menyoroti peran Dasco sebagai operator politik Prabowo. Pandangan tersebut menggambarkan pentingnya fungsi pengelolaan politik di sekitar seorang pemimpin. Dalam pemerintahan dan partai, seorang presiden tidak mungkin menangani seluruh persoalan komunikasi, negosiasi, dan hubungan antarkelompok seorang diri.

Perlu dibedakan, kemampuan seorang operator politik tidak selalu sama dengan kemampuan seorang presiden. Operator politik dapat bekerja melalui komunikasi dengan berbagai aktor, sedangkan presiden harus mempertimbangkan tanggung jawab kenegaraan, kepentingan nasional, dan konsekuensi kebijakan yang lebih luas.

Namun, dari perbedaan peran itulah Prabowo dapat mengambil pelajaran.

Dasco dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam hal mengelola perbedaan, menjaga saluran komunikasi, dan mempertimbangkan dampak politik dari sebuah pernyataan. Kemampuan seperti itu tidak berarti seseorang harus selalu mengalah atau menghindari konflik. Politik justru sering kali mengharuskan seseorang mengambil sikap tegas.

Bedanya, ketegasan yang dikelola melalui komunikasi yang baik dapat menghasilkan penyelesaian. Sementara itu, ketegasan yang disertai reaksi emosional berlebihan berpotensi memperbesar persoalan.

Politik membutuhkan kemampuan membangun jembatan tanpa kehilangan prinsip. Seorang politikus harus mampu berbicara dengan pihak yang berbeda pandangan, mendengar keberatan mereka, dan mencari titik temu apabila memungkinkan.

Dasco, dengan pengalaman di parlemen dan partai, berada dalam posisi yang membuat kemampuan tersebut relevan untuk dipelajari. Tentu penilaian mengenai kualitas komunikasi politiknya tetap perlu diuji melalui rekam jejak dan hasil nyata, bukan hanya berdasarkan popularitas atau kedekatan dengan Prabowo.

Meski demikian, gagasan bahwa Prabowo perlu belajar dari Dasco memiliki dasar rasional. Pemimpin yang baik tidak harus menjadi orang yang paling menguasai seluruh keterampilan. Ia justru harus mengetahui kelebihan orang-orang di sekitarnya dan bersedia belajar dari keunggulan tersebut.

Mengapa Prabowo Perlu Belajar dari Dasco?

Pertama, Prabowo perlu belajar mengelola emosi dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapannya.

Dalam politik, tidak semua orang akan menerima keinginan seorang pemimpin. Wartawan dapat menolak permintaan narasumber, partai politik dapat mengajukan keberatan, dan masyarakat dapat mempertanyakan kebijakan pemerintah. Semua itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

Pemimpin yang mudah bereaksi secara emosional berisiko membuat persoalan menjadi lebih besar daripada masalah awalnya. Sebaliknya, pemimpin yang mampu menjaga ketenangan memiliki lebih banyak pilihan untuk menyelesaikan persoalan.

Kedua, Prabowo perlu memahami bahwa komunikasi yang baik tidak selalu berarti memberikan jawaban panjang. Terkadang, jawaban singkat yang jujur, jelas, dan terukur jauh lebih efektif daripada penjelasan panjang yang membuka ruang salah tafsir.

Apabila ada informasi yang belum bisa dibuka, presiden dapat menjelaskan batasannya. Apabila ada pertanyaan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, ia dapat menyatakan akan memberikan jawaban setelah memperoleh data yang memadai. Apabila ada kritik yang tidak tepat, ia dapat membantahnya dengan fakta.

Dengan cara tersebut, presiden tetap memiliki kendali atas pesan yang disampaikan tanpa harus memperlihatkan kemarahan.

Ketiga, Prabowo perlu memperkuat kemampuan membaca audiens. Berbicara kepada kader partai tentu berbeda dengan berbicara kepada wartawan, akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, atau masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Masing-masing kelompok mempunyai kebutuhan informasi dan cara memahami persoalan yang berbeda. Pemimpin yang mampu menyesuaikan cara penyampaian pesan tanpa mengubah fakta akan lebih mudah membangun kepercayaan.

Keempat, Prabowo perlu memahami bahwa menjaga hubungan politik bukan berarti menghindari kritik. Hubungan yang sehat justru memungkinkan perbedaan disampaikan secara terbuka tanpa merusak komunikasi.

Dalam demokrasi, seorang pemimpin harus sanggup menerima kritik yang keras sekalipun. Tentu ia berhak membantah tuduhan yang tidak benar. Namun, bantahan yang disertai data dan argumentasi lebih bermanfaat daripada pertengkaran yang hanya menghasilkan perhatian sesaat.

Kelima, Prabowo perlu membedakan kepentingan pribadi dari kepentingan jabatan. Ketika seseorang menjabat sebagai presiden, reaksinya tidak lagi dipandang sebagai ekspresi pribadi semata. Setiap tindakan dapat memengaruhi citra lembaga kepresidenan dan persepsi terhadap pemerintahan.

Karena itu, kemampuan menahan diri bukan tanda kelemahan. Justru, pengendalian diri merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan.

Jika Dasco mempunyai kelebihan dalam menjaga hubungan dengan berbagai aktor politik, Prabowo dapat mempelajari prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bukan meniru setiap gaya atau langkah politiknya, melainkan memahami bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan, menjaga kepercayaan, dan mencegah konflik yang tidak perlu.

Komunikasi Presiden Berdampak pada Kepercayaan Publik

Persoalan komunikasi presiden tidak berhenti pada hubungan dengan wartawan. Dampaknya dapat menjalar kepada cara masyarakat menilai keseluruhan pemerintahan.

Ketika presiden menyampaikan program dengan jelas, masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat kebijakan. Ketika presiden menjelaskan masalah secara terbuka, publik memiliki dasar untuk menilai apakah pemerintah bekerja dengan baik. Sebaliknya, ketika komunikasi pemerintah dipenuhi pertengkaran, pernyataan yang berubah-ubah, atau respons yang terlalu emosional, masyarakat dapat kehilangan fokus terhadap substansi kebijakan.

Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi pemerintahan. Program yang membutuhkan waktu panjang, pengorbanan anggaran, atau perubahan perilaku masyarakat akan lebih mudah dijalankan apabila pemerintah mampu menjelaskan alasan dan hasil yang ingin dicapai.

Namun, kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan retorika. Komunikasi yang baik harus ditopang oleh kinerja yang dapat diperiksa. Pemerintah harus menyampaikan data secara akurat, mengakui persoalan ketika program tidak berjalan sesuai rencana, dan memberikan penjelasan mengenai langkah perbaikan.

Di sinilah hubungan antara komunikasi dan substansi pemerintahan menjadi penting. Presiden tidak cukup hanya terlihat tenang di hadapan kamera. Ia juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar, kebijakan dapat dipertanggungjawabkan, dan kritik yang masuk benar-benar digunakan untuk memperbaiki kinerja.

Dasco dapat membantu melalui fungsi politiknya, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada Prabowo sebagai presiden.

Seorang operator politik dapat mengatur komunikasi antarelite, membangun dukungan di parlemen, dan meredam ketegangan. Akan tetapi, operator politik tidak dapat menggantikan tanggung jawab presiden dalam memberikan penjelasan kepada rakyat.

Karena itu, pelajaran dari Dasco harus ditempatkan secara proporsional. Prabowo perlu memperkuat kemampuan komunikasinya sendiri, bukan menyerahkan seluruh urusan komunikasi kepada orang kepercayaannya.

Jangan Sampai Kritik Berubah Menjadi Persoalan Kekuasaan

Ada bahaya ketika seorang pemimpin terlalu sering memandang kritik sebagai ancaman terhadap kewibawaannya. Cara pandang semacam itu dapat membuat pemimpin lebih sibuk mempertahankan citra daripada mengevaluasi kebijakan.

Padahal, kritik merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan pemerintah. Wartawan dapat menemukan persoalan yang luput dari perhatian pejabat. Akademisi dapat menunjukkan kelemahan argumentasi sebuah kebijakan. Aktivis masyarakat dapat menyuarakan dampak program yang tidak terlihat dalam laporan resmi. Bahkan, lawan politik dapat menyampaikan kritik yang benar meskipun motivasi politik mereka berbeda.

Tugas pemimpin bukan menyetujui seluruh kritik tersebut. Tugasnya adalah memilah mana yang berbasis fakta, mana yang keliru, dan mana yang perlu dijawab dengan data.

Jika kritik yang benar justru ditolak karena disampaikan oleh orang yang tidak disukai, pemerintah akan kehilangan kesempatan memperbaiki diri. Sebaliknya, apabila kritik yang keliru langsung dibalas dengan kemarahan, pemerintah berisiko memberikan panggung lebih besar kepada tuduhan tersebut.

Dalam hal ini, Dasco dapat menjadi contoh bagaimana komunikasi politik membutuhkan kalkulasi, kesabaran, dan kemampuan memilih respons. Tetapi, yang lebih penting, Prabowo harus membangun kebiasaan untuk menerima informasi yang tidak selalu menyenangkan.

Presiden membutuhkan orang-orang di sekitarnya yang berani menyampaikan fakta, termasuk fakta yang mungkin bertentangan dengan harapannya. Lingkaran kekuasaan yang hanya berisi orang-orang yang selalu membenarkan pemimpin akan membuat pengambilan keputusan menjadi kurang sehat.

Kritik dari pers dan masyarakat tidak selalu benar. Namun, menutup ruang kritik hanya akan mempersempit pandangan pemerintah terhadap persoalan yang sedang dihadapi.

Kewibawaan presiden justru akan lebih kuat apabila ia mampu menjawab kritik dengan argumentasi, menunjukkan bukti, dan memperbaiki kebijakan ketika ditemukan kekurangan.

Prabowo Harus Menjadi Presiden bagi Semua Kalangan

Sebagai presiden, Prabowo tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilihnya, kader Gerindra, atau partai-partai pendukung pemerintah. Ia memimpin seluruh warga negara, termasuk mereka yang tidak memilihnya dan mereka yang mengkritik pemerintahannya.

Tanggung jawab tersebut menuntut keluasan sikap. Presiden perlu membuka ruang komunikasi dengan kelompok yang berbeda pandangan, termasuk kalangan pers yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

Membangun hubungan dengan pihak yang sejalan relatif lebih mudah. Tantangan kepemimpinan yang sesungguhnya adalah menjaga komunikasi dengan orang-orang yang mempertanyakan keputusan kita.

Dalam situasi seperti itu, seorang pemimpin harus mampu menahan dorongan untuk segera membantah, mendengarkan sampai tuntas, dan memastikan bahwa responsnya tidak memperkeruh persoalan.

Prabowo mempunyai modal politik yang besar. Ia memimpin pemerintahan dengan dukungan partai-partai koalisi dan memiliki pengalaman panjang dalam kompetisi politik nasional. Namun, besarnya kekuasaan tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan komunikasi.

Justru, semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin tinggi pula tuntutan agar pemimpin mampu mengendalikan dirinya. Sebab, setiap reaksi presiden dapat membawa konsekuensi yang lebih luas dibandingkan reaksi seorang politikus biasa.

Di sinilah pentingnya belajar dari orang-orang yang memiliki keahlian berbeda. Prabowo tidak perlu merasa kehilangan wibawa apabila mengambil pelajaran dari Dasco. Sebaliknya, kesediaan belajar menunjukkan bahwa seorang pemimpin memahami keterbatasannya dan berusaha memperbaiki diri.

Dasco pun tidak perlu ditempatkan sebagai sosok tanpa kekurangan. Ia tetap politikus yang setiap langkahnya patut dinilai secara kritis. Akan tetapi, apabila terdapat keterampilan komunikasi dan pengelolaan politik yang dapat dipelajari darinya, Prabowo tidak mempunyai alasan untuk mengabaikannya.

Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang merasa selalu benar. Pemimpin yang kuat adalah orang yang mampu mengakui bahwa dirinya masih dapat belajar, bahkan dari orang-orang yang berada di bawahnya dalam struktur kekuasaan.

Penutup: Ketegasan Harus Berjalan Bersama Kebijaksanaan

Pengakuan Uni Lubis mengenai pengalamannya di Hambalang menjadi pengingat bahwa komunikasi seorang presiden merupakan persoalan yang penting dalam demokrasi. Perbedaan mengenai aturan off the record seharusnya dapat diselesaikan melalui penjelasan dan kesepakatan yang jelas, bukan berkembang menjadi ketegangan personal.

Prabowo tentu berhak menentukan informasi apa yang belum dapat disampaikan kepada publik. Namun, ia juga harus memahami bahwa wartawan memiliki tanggung jawab profesional untuk mencari dan menyampaikan informasi. Hubungan keduanya membutuhkan aturan yang jelas, sikap saling menghormati, serta kesediaan mengelola perbedaan secara dewasa.

Dalam persoalan inilah Prabowo perlu banyak belajar politik dan komunikasi kepada Sufmi Dasco Ahmad. Pengalaman Dasco di parlemen dan partai dapat menjadi bahan pembelajaran tentang pentingnya menjaga hubungan, membaca situasi, membangun komunikasi, dan mengelola perbedaan kepentingan.

Pelajaran tersebut bukan berarti Prabowo harus mengurangi ketegasan. Presiden tetap harus berani mengambil keputusan, menolak tuntutan yang tidak tepat, dan membantah informasi yang keliru. Namun, semua itu akan lebih efektif apabila dilakukan dengan kepala dingin, argumentasi yang kuat, dan bahasa yang terukur.

Politik bukan hanya seni memenangkan pertarungan. Politik juga merupakan kemampuan mengelola kekuasaan agar menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan kehendak pemimpin, melainkan juga sarana untuk mendengarkan, menjelaskan, dan membangun kepercayaan.

Prabowo telah mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa ia mampu mengelola kekuasaan dengan kebijaksanaan yang sepadan dengan besarnya tanggung jawab tersebut.

Jika Dasco mampu memberikan pelajaran berharga dalam komunikasi politik, Prabowo seharusnya bersedia mempelajarinya. Sebab, presiden yang mau belajar tidak akan kehilangan wibawa. Ia justru berpeluang menjadi pemimpin yang lebih matang, lebih efektif, dan lebih mampu menjembatani kepentingan negara dengan aspirasi rakyat.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan presiden yang berani berbicara keras. Masyarakat membutuhkan presiden yang mampu menjelaskan kebijakan dengan jernih, menerima kritik dengan dewasa, dan membuktikan ketegasannya melalui hasil kerja.

Sebab, kekuatan seorang presiden bukan hanya terlihat dari kemampuannya membuat orang lain mendengarkan, tetapi juga dari kesediaannya mendengarkan orang lain tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri.