23 November 2026

Opini

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Agrinas lahir dengan narasi yang sangat mulia: sebagai instrumen negara untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, mengelola aset perkebunan negara, dan memberdayakan rakyat melalui kemitraan dengan koperasi. Namun belakangan ini, kepercayaan publik terhadap arah perjalanan perusahaan ini mulai menipis. Pertanyaan-pertanyaan krusial bermunculan dari masyarakat di berbagai daerah tempat Agrinas beroperasi.

Pertama: Mandat yang Meluas Tanpa Pengawasan yang Memadai

Agrinas berevolusi dengan sangat cepat, dari pengelola proyek Food Estate, kini juga diberi amanah mengelola aset perkebunan negara seluas jutaan hektare dan ikut mengelola Koperasi Desa Merah Putih . Pertanyaannya sederhana: apakah kapasitas tata kelola perusahaan sudah tumbuh secepat perluasan mandatnya?

Ketika kewenangan begitu besar berada di satu entitas, namun informasi yang tersedia bagi publik masih sangat terbatas, risiko penyimpangan tentu semakin terbuka. Luasnya aset yang dikelola menuntut transparansi setinggi-tingginya, bukan justru sebaliknya .

Kedua: Aset yang Diserahkan, Hak Warga yang Terabaikan

Beberapa kasus di lapangan memunculkan pola yang mengkhawatirkan: lahan yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan masyarakat beralih dikelola Agrinas, namun warga tidak mendapatkan kepastian akses maupun kompensasi yang layak.

Jika “kepentingan rakyat” adalah alasan utama pembentukannya, mengapa justru rakyat yang paling terdampak merasa dirugikan? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka, bukan dengan pembelaan sepihak.

Ketiga: Minimnya Transparansi Keuangan dan Operasional

Masyarakat berhak mengetahui: berapa hasil produksi dari lahan yang dikelola? Berapa biaya pengelolaannya? Ke mana aliran pendapatannya? Dan bagaimana skema bagi hasil dengan masyarakat sekitar? Sampai saat ini, data tersebut belum tersaji secara terbuka dan mudah diakses. Tanpa informasi ini, wajar jika pertanyaan publik tumbuh. apakah manfaatnya benar-benar kembali untuk rakyat, atau hanya berputar di lingkaran tertentu saja.

Ketiga: Minimnya Transparansi Keuangan dan Operasional

Masyarakat berhak mengetahui: berapa hasil produksi dari lahan yang dikelola? Berapa biaya pengelolaannya? Ke mana aliran pendapatannya? Dan bagaimana skema bagi hasil dengan masyarakat sekitar? Sampai saat ini, data tersebut belum tersaji secara terbuka dan mudah diakses. Tanpa informasi ini, wajar jika pertanyaan publik tumbuh. apakah manfaatnya benar-benar kembali untuk rakyat, atau hanya berputar di lingkaran tertentu saja.

Keempat: Kemitraan atau Dominasi Sepihak?

Rencana mengintegrasikan ribuan koperasi ke dalam ekosistem Agrinas disambut dengan kekhawatiran: apakah koperasi benar-benar menjadi mitra yang setara, atau sekadar menjadi penyangga yang dikendalikan dari pusat? Prinsip koperasi adalah otonomi dan keanggotaan aktif. Jika model inti-plasma diterapkan tanpa perlindungan yang kuat terhadap posisi tawar koperasi, yang dikhawatirkan terjadi adalah eksploitasi terselubung atas nama kemitraan .

Apa yang Harus Dilakukan?

Rekomendasi Mendesak:

1. Audit Independen Penuh

Pemerintah perlu membuka pintu bagi audit independen atas kondisi riil lahan, produksi, keuangan, dan kepatuhan hukum Agrinas. Hasilnya dipublikasikan secara terbuka.

2. Mekanisme Pengaduan yang Berdiri Sendiri

Warga yang merasa dirugikan harus memiliki saluran pengaduan yang terpisah dari manajemen Agrinas dan bebas dari intervensi.

3. Keterlibatan Warga dalam Tata Kelola. Keputusan atas lahan yang berdampingan dengan pemukiman warga tidak boleh diambil sepihak di pusat. Partisipasi masyarakat lokal harus menjadi syarat mutlak.

4. Klarifikasi Mandat dan Batas Kewenangan.

Perlu kejelasan: di mana batas peran Agrinas sebagai pelaksana kebijakan negara, dan di mana perannya sebagai entitas bisnis yang mengejar keuntungan. Pencampuradukan keduanya adalah benih masalah yang patut dipertanyakan.

Yang kami katakan adalah: misi mulia saja tidak cukup. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak rakyat di lapangan, lembaga sebesar apapun bisa tergelincir dari tujuan awalnya.

Kecurigaan masyarakat bukan musuh yang harus dilawan. Kecurigaan itu adalah peringatan dini yang justru harus disyukuri dan ditindaklanjuti dengan keterbukaan. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan Agrinas bukan seberapa luas lahannya, bukan seberapa besar pendapatannya, melainkan seberapa banyak rakyat kecil yang hidupnya benar-benar membaik karena kehadirannya.

Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka pertanyaan “untuk siapa Agrinas sebenarnya berdiri?” akan terus bergema, dan pertanyaan itu harus dijawab, bukan dibungkam.

Penulis : Kurtubi,Tokoh Masyarakat Tangerang

MoneyTalk.id,Jakarta – Humanika adalah rumah pertama saya sebagai aktivis gerakan. Saya bersaksi meskipun backbone organisasi Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan itu adalah Kelompok Cipayung di wilayah Jabodetabek namun pada praktiknya juga menjadi rumah bersama bagi aktivis dari berbagai latar belakang.

Bursah Zarnubi sebagai ketua memang sejak usia muda sudah open mind, berpikiran terbuka dan peduli kepada sesama. Sudah ribuan aktivis diurusnya bahkan sejak dia tidak memiliki apa-apa.

Tidak mengherankan apabila saat M Syaiful Jihad eks Ketua Humanika Jakarta memprakarsai reuni sekaligus silaturahmi menyambut 36 Tahun Humanika, meskipun tidak diumumkan secara terbuka, lokasi acara dijejali sekitar delapan ratus orang aktivis dari berbagai latar belakang dan daerah.

Sempat terjadi insiden kecil saat karyawan restoran tempat diselenggarakan acara (tidak perlu saya sebutkan namanya karena memang bertindak kurang etis) tiba-tiba mematikan AC menjelang acara ditutup.

Tentu saja tindakan itu memicu kemarahan peserta di sana. Namun insiden itu cepat diatasi sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan pengelola restoran menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di atas panggung.

Selebihnya acara itu menjadi ajang kangen-kangenan yang luar biasa. Semoga bukan sekedar kangen-kangenan. Melainkan terus merawat ingatan bahwa perjuangan untuk kemanusiaan dan keadilan, bak sysiphus gelindingkan batu ke atas gunung, tidak pernah selesai tapi tetap harus terus dilakukan.

Maka tagline aktivis sepanjang masa tepat digunakan dalam perhelatan yang dirancang sederhana ini namun diharapkan memberikan dampak besar untuk sumbangsihnya kepada Indonesia yang kita cintai ini

Dengan kata lain sebagaimana sambutan Bang Hariman Siregar, terus berjuang membela kepentingan orang lemah dari mana pun posisi aktivis yang kebetulan beberapa di antaranya ada di lingkungan kekuasaan.

Namun eko sistem dan spirit perjuangan harus tetap dijaga.

Penulis : Marlin Dinamikant

MoneyTalk.id,Jakarta – Ia bisa dibaca sebagai “teman bermuka mulut”—mereka yang rajin bersuara membela kekuasaan. Tetapi dalam satire politik yang beredar, Termul juga dibaca sebagai “ternak Mulyono”, sindiran bagi mereka yang dipersepsikan berada dalam orbit kekuasaan Joko Widodo.

Silfester Matutina kemudian ditempatkan sebagian orang dalam satire tersebut.

Tentu, Termul bukan istilah hukum. Ia bahasa satire politik. Karena itu, satire tidak boleh menggantikan fakta.

Faktanya, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 287 K/Pid/2019 menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Silfester. Putusan itu berkekuatan hukum tetap pada 2019. Namun hingga kini, eksekusinya masih menjadi persoalan. Kejaksaan sendiri menyatakan telah menunjuk jaksa eksekutor dan melakukan upaya pencarian.

Di sinilah pertanyaan publik menjadi sederhana:

Mengapa menjalankan putusan pengadilan bisa sedemikian sulit?

Negara memiliki kejaksaan, kepolisian, administrasi kependudukan, teknologi, dan kewenangan hukum. Bahkan Kejaksaan Agung memiliki Tim Tangkap Buronan.

Lalu apa yang sebenarnya menghambat?

Apakah orangnya yang sulit ditemukan?

Atau eksekusinya yang tidak sungguh-sungguh diprioritaskan?

Mantan Kajari Jakarta Selatan pernah menjelaskan bahwa pada 2019 eksekusi sempat terkendala karena putusan disebut sempat hilang, kemudian pandemi COVID-19 ikut menjadi hambatan. Tetapi alasan itu justru menyisakan pertanyaan yang lebih besar: setelah semua hambatan itu berlalu, mengapa persoalannya belum juga selesai?

Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada Silfester.

Bukan pula soal apakah ia “Termul” atau bukan.

Ini soal apakah putusan pengadilan mempunyai daya paksa yang sama terhadap semua orang.

Orang biasa tidak punya kemewahan untuk menunda hukuman bertahun-tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, ketika perkara seorang figur publik berlangsung sedemikian lama, negara wajib memberikan penjelasan yang terang.

Presiden Prabowo Subianto juga patut mendengar kegelisahan ini.

Sebab Presiden pernah menyatakan bahwa koruptor akan dikejar sampai Antartika bila diperlukan.

Pernyataan itu gagah.

Tetapi pemberantasan korupsi tidak dimulai dari Antartika.

Dimulai dari sini. Dari penegakan hukum yang ada di depan mata.

Jangan berteriak akan mengejar koruptor sampai Antartika kalau menjalankan satu putusan pengadilan yang sudah inkracht saja masih menyisakan tanda tanya.

Karena itu tuntutannya sederhana dan konkret:

Pertama, Kejaksaan harus menjelaskan secara terbuka status eksekusi Silfester.

Kedua, Kejaksaan harus menyampaikan hambatan yang masih ada dan langkah yang telah dilakukan.

Ketiga, jika tidak ada lagi hambatan hukum, laksanakan putusan pengadilan.

Keempat, Presiden memastikan tidak ada intervensi politik dalam proses tersebut.

Tidak perlu pidato panjang.

Tidak perlu retorika tentang negara hukum.

Tangkap—jika memang secara hukum harus ditangkap. Eksekusi—jika putusannya memang harus dieksekusi.

Sebab ukuran keseriusan negara bukan seberapa jauh ia berani berteriak mengejar koruptor.

Ukuran keseriusan negara adalah seberapa konsisten ia menegakkan hukum terhadap siapa pun yang berhadapan dengannya.

Dan kalau Silfester memang bukan “Termul”, maka cara paling sederhana untuk membuktikannya adalah:

jangan lindungi dia dengan kekuasaan. Lindungi dia dengan hukum—dan jalankan hukum itu sebagaimana mestinya.

Antartika masih jauh, Pak Presiden. Silfester ada di depan mata.

Penulis : M. Isa Ansori,Kolumnis dan Wakil Ketua ICMI Jatim

MoneyTalk.id, Jakarta – Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat telah menghadirkan dampak atau ekses nyata bagi ratusan pemerintah daerah (Pemda). Tak hanya kesulitan membayar gaji pegawai, banyak Pemda bahkan juga kesulitan membangun maupun membenahi infrastruktur daerah. Puluhan Pemda pun terpaksa mencari pinjaman untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan.

Di tengah maraknya kasus korupsi oleh pejabat di tingkat daerah, kebijakan penyesuaian TKD dari pusat dapat diterima dan didukung oleh berbagai elemen Masyarakat. Sepanjang periode 2004-2025, sebanyak 201 kepala daerah terlibat kasus korupsi. Dan, sepanjang tahun ini, hingga akhir Juli 2026, sudah 12 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka, penyesuaian TKD itu perlu sebagai terapi kejut bagi birokrasi daerah.

Idealnya, penyesuaian TKD dari pusat tidak menimbulkan ekses atau masalah bagi daerah. Namun, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri ketika itu pernah mengungkap bahwa banyak Pemda kekurangan anggaran setelah penyesuaian TKD. Sekitar 490 Pemda butuh tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai serta membiayai kebutuhan operasional minimum mereka.

Masalah yang dihadapi banyak Pemda tak berhenti sampai di situ. Tidak sedikit Pemda yang kesulitan membangun serta membenahi infrastruktur daerah akibat keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi keterbatasan itu, puluhan Pemda mencari pinjaman. Selain pinjaman dari lembaga keuangan, Pemda diberi peluang untuk mendapatkan pinjaman dari APBN berdasarkan peraturan Pemerintah (PP) No.38 tahun 2025. Banyak Pemda mencari pinjaman karena alasan minimnya pendapatan asli daerah (PAD), dan nilai transfer dari pusat tidak cukup untuk menutup kebutuhan belanja modal yang besar.

Kalau wujud eksesnya sudah seperti itu, boleh jadi karena skala penyesuaian TKD-nya terlalu ekstrim dan kalkulasinya belum akurat. Patut dikatakan belum akurat karena penyesuaian TKD dari pusat itu mengganggu tata Kelola keuangan ratusan Pemda sehingga tak mampu membayar gaji pegawai. Total nilai pemangkasan TKD per 2025 tercatat Rp 50,59 triliun.

Untuk tahun ini, setelah dipangkas sekitar 20 persen hingga 24 persen –sekitar Rp 171 triliun– alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 ditetapkan Rp 693 triliun. Dengan volume pemangkasan sebesar itu, provinsi atau kabupaten dengan volume PAD yang minim pasti menghadapi masalah serius. Akibatnya, selain mencari pinjaman, banyak Pemda menaikkan serta menetapkan objek pajak baru yang sangat membebani masyarakat setempat.

Belum lama ini, langkah dan inisiatif Pemda DKI Jakarta dan Maluku Utara cukup menyita perhatian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mematangkan rencana penerbitan obligasi daerah (Jakarta Bond) senilai Rp 5,2 triliun hingga Rp 5,6 triliun. Rencananya mulai ditarik secara bertahap pada tahun 2027. Langkah alternatif pembiayaan ini ditempuh karena Jakarta butuh dana untuk mendanai sejumlah proyek infrastruktur jangka panjang yang krusial bagi warga Jakarta. Antara lain kelanjutan proyek LRT Jakarta Fase 1C rute Manggarai–Dukuh Atas, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumber Waras, pembangunan polder, embung, dan fasilitas drainase hingga pembangunan Gedung sekolah baru dan rumah susun.

Inisiatif Pemda DKI Jakarta ini tentu saja menyita perhatian. Di antara semua provinsi, Jakarta selalu mencatatkan PAD paling besar yang sumber utamanya adalah pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor serta pajak bumi dan bangunan. Per 2025, PAD Jakarta mencapai Rp 51,22 triliun. Namun, penyesuaian TKD berdampak signifikan bagi keuangan Pemda DKI Jakarta. TKD DKI Jakarta tahun 2026 dipangkas Rp 16 triliun, sehingga volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta menyusut, dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 81,32 triliun.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengusulkan pinjaman daerah Rp1 triliun untuk membiayai percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di 10 kabupaten/kota. Percepatan dinilai mendesak guna mewujudkan konektivitas wilayah yang belum terakses, serta mengatasi ketimpangan infrastruktur. Inisiatif pinjaman ini dikedepankan karena pemangkasan TKD untuk Maluku Utara mencapai Rp 800 miliar pada 2026. Pinjaman ini direncanakan sebagai standby loan yang dicairkan secara bertahap guna menjaga ruang fiskal daerah akibat tekanan anggaran. Juga sebagai antisipasi pemangkasan TKD dari pusat pada 2027.

Tidak hanya kedua Pemda itu yang mencari pinjaman. Catatan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyebutkan bahwa 94 pemerintah daerah mengajukan pinjaman untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Pemerintah pusat pun mempersilahkan Pemda mendapatkan pinjaman dari SMI. Pembayaran pinjaman itu dicicil dengan dana bagi hasil (DBH) yang menjadi bagian TKD dari pusat.

Pola atau mekanisme pembayaran utang Pemda di SMI dengan DBH atau pengurangan TKD cenderung akan terus memperlemah keuangan Pemda. Membangun infrastruktur baru maupun perbaikan terhadap infrastruktur yang sudah ada menjadi kebutuhan yang berkelanjutan. Baik pemerintah pusat maupun semua Pemda harus membangun infrastruktur jalan, jembatan, menyediakan dan membangun jaringan demi tersedianya air bersih, membangun irigasi, pelabuhan hingga drainase. Kewajiban lainnya adalah menyediakan fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan/gedung sekolah, pasokan listrik, menyediakan ruang publik, serta membangun infrastruktur digital seperti jaringan internet dan sinyal telekomunikasi.

Ragam infrastruktur itu butuh biaya perawatan rutin. Apalagi, faktor gangguan alam, seperti curah hujan yang tinggi dan banjir, sering merusak banyak ruas jalan, jembatan hingga saluran drainase di ruang publik maupun pemukiman. Belum lagi kerusakan yang diakibatkan oleh faktor lain. Sekadar contoh pembanding, nilai kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum di Jakarta akibat kerusuhan pada Agustus 2025 mencapai Rp 80 miliar.

Contoh lainnya tentang keluhan masyarakat yang harus ditanggapi Pemda. Sepanjang periode 2025-2026 misalnya, warga di berbagai wilayah Jakarta banyak mengeluhkan kerusakan infrastruktur seperti jalan berlubang, dampak galian utilitas, hingga fasilitas umum yang terganggu akibat proyek. Keluhan yang nyaris sama pasti terdengar di berbagai daerah lainnya. Kerusakan infrastruktur itu tentu harus diperbaiki, dan semua Pemda harus mengeluarkan biaya untuk pekerjaan perbaikan itu.

Kalau pembiayaan infrastruktur baru dan perbaikan infrastruktur rusak harus dibiayai oleh Pemda dengan utang yang berkelanjutan, sudah barang tentu aspek anggaran atau keuangan daerah akan terus mengalami tekanan berat dari tahun ke tahun. Sebab, utang infrastruktur itu harus dibayar dengan DBH atau pemangkasan TKD yang volumenya terus membesar.

Semoga saja inisiatif warga di beberapa daerah yang berupaya menunjukan kemandirian mampu meningkatkan kepedulian. Sebagaimana telah diberitakan banyak media, warga melakukan urunan atau swadaya untuk memperbaiki jalan dan jembatan rusak. Warga Bener Meriah, Aceh, urunan mengumpulkan dana lebih dari Rp1 miliar untuk memperbaiki jalan dan jembatan. Di Bengkulu, warga sepakat menginisiasi Gerakan Mandiri memperbaiki jalan dan membangun jembatan darurat dari bambu.

Warga pada beberapa kabupaten di Jawa Tengah juga melakukan hal yang sama. di Kabupaten Brebes, Grobogan, hingga Pekalongan, warga bergotong royong dan berswadaya memperbaiki jalan dan jembatan rusak.

Itulah contoh tentang ekses skala penyesuaian TKD yang terlalu ekstrim dengan kalkulasi yang belum akurat.

Penulis : Bambang Soesatyo,Anggota DPR RI, Dan Mantan Ketua MPR RI

MoneyTalk.id,Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa masih duduk sebagai Menteri Keuangan ketika membahas RAPBN 2027 bersama Komite IV DPD RI pada Senin, 14 September 2026. Ia datang sebagai pejabat yang masih memegang otoritas atas keuangan negara, menjelaskan angka-angka APBN dan agenda pembangunan yang akan menentukan arah fiskal pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun, di tengah rapat, sebuah telepon membuatnya meninggalkan ruang pertemuan dan gedung parlemen. Beberapa jam kemudian, publik mendapati kenyataan bahwa kursi yang pagi itu masih diduduki Purbaya telah berpindah kepada Suahasil Nazara. Pergantian itu sah secara konstitusional, tetapi kecepatannya membuat satu pertanyaan sederhana sulit dihindari: apa sebenarnya yang sedang berubah?

Pertanyaan tersebut tidak boleh buru-buru diubah menjadi tuduhan. Presiden memang mempunyai hak prerogatif untuk mengganti menteri, dan pemerintah tidak wajib mempertahankan seseorang hanya karena masih menjalankan agenda resmi pada pagi harinya.

Namun, ketika pergantian terjadi begitu mendadak dan alasan spesifik tidak segera dijelaskan, ruang publik secara alamiah akan mencari penjelasan.

Di sinilah pemerintah seharusnya hadir bukan untuk membungkam pertanyaan, melainkan memberikan konteks yang memadai. Sebab transparansi bukan berarti Presiden kehilangan kewenangannya, tetapi publik memperoleh alasan yang rasional atas keputusan yang menyangkut pengelolaan keuangan negara. Apalagi jabatan Menteri Keuangan bukan posisi biasa karena di dalamnya terdapat kepentingan APBN, utang, pajak, subsidi, belanja negara, dan kepercayaan pasar.

Purbaya sendiri meninggalkan sejumlah kebijakan dan pernyataan yang layak dianalisis, bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memahami kemungkinan persoalan yang sedang dihadapi pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan pengelolaan likuiditas dan berbagai langkah fiskal yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan.

Kebijakan semacam itu memang selalu memiliki dua sisi: dapat mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga harus dihitung secara hati-hati agar tidak menciptakan risiko baru bagi sistem keuangan. Karena itu, mengganti pejabat tidak otomatis berarti kebijakan sebelumnya salah, sebagaimana mempertahankan pejabat juga tidak otomatis berarti seluruh kebijakannya benar.

Ukuran yang seharusnya digunakan adalah dampak kebijakan terhadap pertumbuhan, stabilitas, kredibilitas APBN, dan kemampuan negara mengelola risiko.

Persoalan menjadi semakin menarik ketika pernyataan Purbaya mengenai utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali muncul ke permukaan. Beberapa hari sebelum pergantian, Purbaya berbicara mengenai restrukturisasi utang proyek tersebut dan menyebut cicilannya sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor yang sangat panjang.

Pernyataan itu kemudian mendapat sorotan dari pengamat ekonomi Defiyan Cori yang menilai persoalan sebesar Whoosh semestinya disampaikan melalui analisis yang lebih komprehensif karena menyangkut BUMN, struktur pembiayaan, kerja sama dengan China, kepemilikan, serta potensi konsekuensi terhadap keuangan negara. Tetapi dari sini kita harus berhenti sebelum melangkah terlalu jauh: tidak ada keterangan resmi bahwa pernyataan mengenai Whoosh menjadi penyebab Purbaya dicopot. Hubungan waktu antara dua peristiwa memang dapat menjadi bahan pertanyaan, tetapi belum cukup menjadi bukti hubungan sebab-akibat.

Justru yang lebih penting adalah persoalan yang berada di balik Whoosh itu sendiri. Sebuah proyek infrastruktur besar tidak cukup dinilai dari apakah keretanya beroperasi atau berapa cepat perjalanan Jakarta-Bandung ditempuh.

Ia juga harus dilihat dari struktur pembiayaan, kemampuan menghasilkan pendapatan, kewajiban utang, posisi BUMN, dan siapa yang pada akhirnya menanggung risiko apabila proyeksi bisnis tidak berjalan seperti yang diharapkan. Di sinilah peran Menteri Keuangan menjadi penting karena setiap keputusan mengenai pembiayaan negara pada akhirnya bersentuhan dengan ruang fiskal. Publik tidak perlu menuduh bahwa proyek tertentu telah membebani APBN jika faktanya belum demikian, tetapi publik berhak meminta penjelasan mengenai siapa yang menanggung risiko dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Dengan demikian, Whoosh seharusnya menjadi pintu masuk untuk membahas tata kelola pembiayaan pembangunan, bukan sekadar bahan untuk menyerang seorang mantan menteri.

Menariknya lagi, Purbaya bukan figur yang dapat dikatakan kehilangan seluruh dukungan publik. Survei Indonesia Political Opinion periode 27 Juli–3 Agustus 2026 menempatkannya sebagai menteri dengan penilaian kinerja terbaik dengan angka 42,8 persen.

Angka tersebut tentu bukan ukuran mutlak keberhasilan seorang Menteri Keuangan karena persepsi publik berbeda dengan evaluasi teknokratis di dalam pemerintahan.

Namun, fakta itu menunjukkan bahwa pergantian Purbaya tidak mudah dijelaskan hanya dengan argumen bahwa ia tidak disukai masyarakat atau gagal membangun citra publik.

Ada kemungkinan terdapat pertimbangan lain yang tidak terlihat dalam survei, seperti koordinasi antarlembaga, konsistensi kebijakan, komunikasi internal, atau kebutuhan Presiden terhadap gaya kepemimpinan yang berbeda. Semua kemungkinan itu masih harus dibuktikan melalui kebijakan dan penjelasan resmi, bukan melalui spekulasi.

Pengangkatan Suahasil Nazara kemudian memberikan petunjuk lain. Ia bukan orang luar yang tiba-tiba masuk ke Kementerian Keuangan, melainkan sosok yang memahami mesin fiskal dari dalam. Ia mengetahui bagaimana APBN disusun, bagaimana kebijakan fiskal bekerja, dan bagaimana birokrasi Kementerian Keuangan mengelola keuangan negara.

Ketika Prabowo menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta mempertahankan defisit di bawah 3 persen PDB, pesan yang muncul cukup jelas: disiplin fiskal tetap menjadi salah satu perhatian utama. Tetapi pertanyaannya kemudian bukan apakah Suahasil mampu menjaga APBN, melainkan apakah ia akan membawa pendekatan yang berbeda dari pendahulunya.

Perubahan itu baru dapat dibaca setelah masyarakat melihat keputusan nyata, bukan sekadar mendengar pernyataan pada hari pelantikan.

Di sinilah pergantian Purbaya seharusnya dibaca lebih luas. Pemerintahan Prabowo memiliki agenda pembangunan yang besar dan membutuhkan anggaran yang juga besar. Makan Bergizi Gratis membutuhkan pembiayaan, pembangunan infrastruktur membutuhkan dana, subsidi membutuhkan ruang fiskal, sementara kewajiban utang dan pembayaran bunga terus berjalan.

Pada saat yang sama, penerimaan negara tidak dapat diasumsikan selalu tumbuh sesuai dengan kebutuhan belanja. Ada batas antara ambisi pembangunan dan kemampuan kas negara, dan Menteri Keuangan berada tepat di garis batas tersebut. Karena itu, tugas seorang Menteri Keuangan bukan sekadar menyediakan uang untuk semua program pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dasar, manfaat, dan sumber pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

APBN pada akhirnya adalah penguji yang paling dingin. Ia tidak peduli seberapa bagus pidato pejabat, seberapa tinggi popularitas menteri, atau seberapa meriah pelantikan di Istana.

Angka defisit akan tetap menunjukkan kondisi fiskal, rasio utang akan tetap dihitung, pembayaran bunga tetap jatuh tempo, dan ruang fiskal tetap memiliki batas. Jika program pemerintah bertambah sementara penerimaan tidak mampu mengejar kebutuhan belanja, pemerintah harus memilih antara melakukan efisiensi, meningkatkan penerimaan, mengurangi belanja, atau mencari pembiayaan tambahan. Tidak ada makan siang gratis dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap program yang hari ini disebut sebagai prioritas pada akhirnya memiliki konsekuensi fiskal yang harus dibayar sekarang atau pada masa mendatang.

Karena itu, pergantian Menteri Keuangan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang dicopot dan siapa yang dilantik. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah pemerintah sedang mengubah cara mengelola APBN.

Jika Purbaya diganti karena pemerintah menginginkan koordinasi yang lebih kuat, publik perlu melihat apakah kebijakan fiskal setelah ini menjadi lebih konsisten. Jika tujuannya memperkuat kepercayaan pasar, indikatornya harus terlihat pada stabilitas fiskal dan kredibilitas kebijakan. Jika pemerintah ingin mempercepat program prioritas, publik perlu mengetahui dari mana pembiayaannya dan bagaimana risiko fiskalnya dikendalikan. Sebab perubahan personel tanpa perubahan kualitas kebijakan pada akhirnya hanya menghasilkan pergantian nama di pintu kantor.

Purbaya pergi, tetapi persoalan yang dihadapinya tidak ikut pergi. Utang Whoosh tetap harus dikelola, APBN tetap harus dijaga, program prioritas tetap membutuhkan uang, dan kewajiban negara tetap harus dibayar. Suahasil sekarang menerima meja kerja yang sama dengan tumpukan persoalan yang tidak jauh berbeda. Karena itu, pergantian ini akan diuji bukan oleh alasan yang beredar di media sosial, melainkan oleh hasil pengelolaan fiskal beberapa bulan ke depan. Apakah defisit terkendali, apakah utang dikelola secara sehat, apakah belanja semakin efektif, apakah penerimaan negara membaik, dan apakah ruang fiskal tetap cukup untuk membiayai program pemerintah tanpa menciptakan beban yang berlebihan.

Pagi hari Purbaya masih membicarakan APBN, siang hari sebuah telepon membuatnya meninggalkan rapat, dan sore hari orang lain sudah mengucapkan sumpah sebagai Menteri Keuangan. Adegan itu memang terlalu cepat untuk tidak menimbulkan pertanyaan. Tetapi pertanyaan yang sehat tidak boleh berubah menjadi tuduhan tanpa bukti. Justru karena pemerintah memiliki kewenangan mengganti menteri, pemerintah juga seharusnya memiliki keberanian menjelaskan arah perubahan tersebut kepada masyarakat.

Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar karier Purbaya atau masa depan politik Suahasil, melainkan cara negara mengelola uang rakyat. Dan jika yang berubah bukan hanya orangnya, melainkan arah fiskalnya, maka publik berhak mengetahui ke mana sebenarnya setir ekonomi pemerintahan Prabowo sedang dibelokkan.

Penulis : Rokhmat Widodo, Pengamat politik dan ekonomi

MoneyTalk.id,Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari kursi Menteri Keuangan. Pertanyaannya sederhana: apa sebenarnya dosa Purbaya?

Bukankah selama menjabat ia justru banyak berkompromi dengan agenda Presiden Prabowo? MBG tetap dicarikan anggaran, KDMP tetap didukung, persoalan Whoosh dicari jalan keluarnya. Ketika ruang fiskal makin sesak, sumber daya BUMN dan Danantara pun ikut dibidik untuk menopang APBN.

Kalau begitu, mengapa Purbaya yang harus pergi?

Jangan-jangan masalahnya bukan karena Purbaya tidak mau mengikuti Prabowo, tetapi karena ia mulai menyentuh terlalu banyak kepentingan di sekitar sumber uang negara.

Beberapa hari sebelum dicopot, Purbaya merombak besar-besaran jajaran Kementerian Keuangan, termasuk di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Ini bukan sekadar rotasi pegawai. Pajak dan Bea Cukai adalah mesin utama penerimaan negara. Mengubah pejabat di sana berarti mengubah konfigurasi kekuasaan yang mengendalikan uang APBN.

Jika benar muncul resistensi terhadap rotasi tersebut, lalu beberapa hari kemudian Purbaya dicopot, publik wajar bertanya: apakah ia sedang berhadapan dengan benteng birokrasi yang tidak siap dibongkar?

Korelasi bukan bukti. Tetapi urutannya terlalu menarik untuk diabaikan.

Lebih sensitif lagi adalah soal dividen BUMN.

Purbaya ingin keuntungan BUMN dapat menopang APBN ketika kebutuhan pembiayaan negara membesar. Di sinilah kepentingan Kemenkeu dan Danantara berpotensi berhadapan.

Bagi Kemenkeu, dividen adalah penerimaan negara. Bagi Danantara, laba BUMN adalah amunisi investasi.

Jadi masalahnya bukan sekadar Rp120 triliun.

Ini soal siapa yang mengendalikan uang BUMN: APBN atau Danantara?

Belum ada bukti Danantara menekan Presiden untuk mencopot Purbaya. Tetapi tarik-menarik kepentingan ini jelas layak dicermati.

Purbaya kemudian mudah dijadikan wajah persoalan fiskal. Padahal ia bukan pencipta MBG, KDMP, Whoosh, atau seluruh prioritas belanja pemerintah. Ia hanya bendahara yang disuruh membuat semuanya bisa dibayar.

Ketika ambisi belanja lebih besar daripada penerimaan, pemerintah harus mencari uang: menaikkan penerimaan, memangkas belanja, menambah utang, atau mengeruk sumber kekayaan negara.

Purbaya memilih jalan kompromi. Tetapi ketika cara mencari uang itu mulai bersinggungan dengan birokrasi penerimaan dan pengelola aset BUMN, posisinya menjadi rentan.

Maka mengganti Menteri Keuangan bisa menjadi solusi politik paling mudah:

orangnya diganti, tagihannya tetap.

Penggantinya, Suahasil Nazara, membawa pesan menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN serta defisit di bawah 3 persen. Artinya, Istana ingin menenangkan pasar tanpa harus membatalkan ambisi politik Prabowo.

Tetapi mengganti penjaga kas tidak mengubah daftar belanja.

Kalau lubang fiskal lahir dari ambisi politik yang terlalu besar, Purbaya bukan sumber masalah. Ia hanya orang yang kebetulan memegang kalkulator ketika angka-angka mulai tidak masuk akal.

Maka pertanyaan sebenarnya:

Apakah Purbaya gagal menjaga APBN, atau justru dicopot karena cara dia mencari uang mulai mengganggu terlalu banyak kepentingan di sekitar sumber penerimaan dan kekayaan negara?

Jika yang kedua, Purbaya bukan sekadar tumbal fiscal

Ia mungkin tumbal dari perebutan kendali atas uang negara.

Penulis : Kawan Nazar

MoneyTalk.id, Jakarta – Ada orang yang meninggalkan kita dengan jabatan. Ada yang meninggalkan nama. Ada pula yang meninggalkan pikiran. Airlangga Pribadi Kusman termasuk yang terakhir.

Kabar kepergiannya pada Rabu, 9 September 2026, terasa seperti kehilangan yang lebih besar daripada sekadar berpulangnya seorang dosen atau pengamat politik. Ia adalah bagian dari generasi intelektual yang percaya bahwa ilmu politik tidak seharusnya berhenti di ruang kuliah, jurnal akademik atau seminar. Pengetahuan, bagi Airlangga, harus dibawa kembali ke tengah masyarakat untuk membaca kekuasaan, menguji demokrasi dan mencari jalan bagi Indonesia yang lebih adil.

Airlangga meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, sekitar pukul 13.35 WIB. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh sejawatnya di Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga. Ia berpulang pada usia 49 tahun.

Usianya masih relatif muda untuk seorang akademisi yang perjalanan intelektualnya sedang berada pada salah satu fase paling produktif. Dan mungkin justru di situlah terasa pedihnya kehilangan ini.

Dari Jombang ke Dunia Akademik

Airlangga Pribadi Kusman lahir di Jombang, Jawa Timur, 23 November 1976. Ia menempuh pendidikan Ilmu Politik di Universitas Airlangga, kemudian menyelesaikan Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Pendidikan doktornya ditempuh di Murdoch University, Australia, pada bidang politik. Ia mulai menjadi dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga sejak 2004.

Karier akademiknya berkembang bersama minat yang luas: ekonomi-politik kritis, politik lokal, demokratisasi, masyarakat sipil, gerakan sosial, politik agama dan relasi antara intelektual dengan kekuasaan. Ia juga dipercaya memimpin Centre for Governance and Citizenship Studies (CGCS) dan pada fase terakhir kariernya menjadi Kepala Pascasarjana Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga.

Tetapi biodata, betapapun lengkapnya, tidak pernah benar-benar mampu menjelaskan seorang intelektual. Untuk memahami Airlangga, kita harus membaca apa yang ia pikirkan.

Membaca Kekuasaan dari Balik Demokrasi

Salah satu karya akademiknya yang penting adalah “The Vortex of Power: Intellectuals and Politics in Indonesia’s Post-Authoritarian Era”, diterbitkan Palgrave Macmillan pada 2019. Buku tersebut berangkat dari penelitian doktoralnya mengenai politik dan good governance di Jawa Timur pascaotoritarianisme. Pertanyaan besarnya sederhana tetapi penting: apa yang sebenarnya terjadi terhadap demokrasi ketika kekuasaan otoritarian runtuh?

Jawaban Airlangga jauh dari pandangan yang terlalu optimistis mengenai Reformasi. Runtuhnya Orde Baru tidak otomatis menghapus struktur kekuasaan lama. Kekuasaan dapat bertransformasi. Ia dapat masuk ke institusi baru, beradaptasi dengan demokrasi elektoral dan membangun hubungan baru dengan elite bisnis, birokrasi, politisi, media dan kelompok masyarakat sipil.

Dalam disertasinya, Airlangga menunjukkan bagaimana para intelektual sendiri dapat menjadi bagian dari proses tersebut. Mereka tidak selalu berdiri di luar kekuasaan. Sebagian menjadi penasihat pemerintah, anggota tim kampanye, konsultan, teknokrat atau aktor yang ikut dalam pertarungan kekuasaan lokal. Karena itu, intelektual bukan makhluk yang otomatis berada di sisi demokrasi. Mereka juga dapat menjadi bagian dari reproduksi kekuasaan.

Inilah salah satu sumbangan penting Airlangga: ia mengajak kita melihat demokrasi bukan hanya dari institusinya, tetapi dari relasi kekuasaan yang bekerja di belakang institusi tersebut.

Pemilu bisa berlangsung. Parlemen bisa bersidang. Partai politik bisa berkompetisi. Pemerintah bisa dipilih secara elektoral.

Tetapi pertanyaan yang lebih dalam tetap harus diajukan: Siapa sebenarnya yang menguasai sumber daya? Siapa yang menentukan agenda? Siapa yang memperoleh manfaat? Dan sejauh mana rakyat sungguh-sungguh mempunyai kuasa atas keputusan politik? Kegelisahan itulah yang terus muncul dalam pemikirannya.

Bagi Airlangga, demokrasi tidak cukup dipahami sebagai prosedur memilih penguasa. Demokrasi harus berhubungan dengan partisipasi rakyat, keadilan sosial dan kemampuan masyarakat mengendalikan arah kehidupan bersama. Karena itu ia kritis terhadap demokrasi yang secara formal tampak hidup, tetapi secara substantif semakin dikuasai oleh oligarki.

Dalam sebuah tulisan mutakhir pada 2026, misalnya, ia menggambarkan demokrasi Indonesia sebagai menghadapi proses pembusukan akibat logika kekuasaan oligarkis. Namun kritik tersebut tidak berujung pada pesimisme. Ia tetap mempertahankan harapan bahwa masa depan republik harus diperjuangkan melalui jalan demokrasi.

Di sinilah karakter intelektual Airlangga terlihat. Kritis terhadap kenyataan, tetapi tidak menyerah kepada kenyataan. Ia tidak menganggap demokrasi gagal hanya karena demokrasi dibajak oleh kepentingan oligarkis. Justru karena demokrasi memiliki problem itulah demokrasi harus terus diperjuangkan.

Nasionalisme yang Tidak Chauvinistic

Pemikiran Airlangga tentang nasionalisme juga menarik. Ia tidak membaca nasionalisme sekadar sebagai kecintaan sentimental kepada bangsa. Dalam kajiannya mengenai Soekarno, nasionalisme ditempatkan dalam hubungan dengan pembebasan manusia dan keadilan sosial.

Dalam artikel “Politik Sosio-Nasionalisme Sukarno dan Kebangsaan Progresif”, ia menjelaskan bahwa nasionalisme Soekarno tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan internasionalisme dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta Persatuan Indonesia dalam Pancasila.

Dengan demikian, nasionalisme yang ia tawarkan bukan nasionalisme yang memusuhi dunia luar. Nasionalisme bukan pula sekadar mengibarkan bendera sambil merasa lebih tinggi daripada bangsa lain.

Nasionalisme adalah proyek politik untuk membebaskan manusia Indonesia dari penindasan, ketimpangan dan ketidakberdaulatan. Karena itu, nasionalisme dan demokrasi tidak boleh dipertentangkan. Keduanya justru harus bertemu dalam cita-cita republik.

Merahnya Bung Karno

Gagasan itu kemudian menemukan bentuk yang lebih utuh dalam bukunya “Merahnya Ajaran Bung Karno: Narasi Pembebasan ala Indonesia.” Buku tersebut bukan sekadar biografi pemikiran Soekarno.

Airlangga mencoba membaca kembali metode berpikir dan praksis politik Soekarno, dari masa muda sampai periode kepresidenannya. Dalam diskusi buku tersebut, ia menjelaskan bahwa dirinya ingin menunjukkan bahwa Soekarno bukan sekadar tokoh politik besar, tetapi seorang pemikir dengan bangunan gagasan yang dapat dibaca secara filosofis dan kritis.

Di sana terdapat tiga kata kunci yang penting: Marhaenisme, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Bagi Airlangga, demokrasi harus mempunyai orientasi kerakyatan. Nasionalisme harus memiliki orientasi pembebasan. Dan Pancasila tidak boleh direduksi menjadi hafalan normatif tanpa konsekuensi sosial-politik.

Ada kegelisahan yang jelas di balik pembacaan itu: Indonesia merdeka secara politik, tetapi janji kemerdekaan berupa keadilan sosial belum sepenuhnya selesai.

Karena itu, membaca Soekarno bagi Airlangga bukan nostalgia. Ia adalah usaha mencari kembali alat berpikir untuk membaca problem Indonesia hari ini.

Dari Marhaenisme ke Generasi Z

Yang menarik, menjelang akhir hidupnya Airlangga justru membawa gagasan itu kepada generasi yang sangat berbeda dari generasi Soekarno. Bersama Rocky Gerung, ia menulis “Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z”, yang terbit pada 2026. Buku itu menunjukkan bahwa Airlangga tidak ingin Marhaenisme menjadi fosil sejarah.

Ia mencoba menerjemahkannya ke dalam persoalan generasi baru: ketidakpastian pekerjaan, ekonomi *gig*, kapitalisme digital, ketimpangan akses teknologi, kecemasan iklim, krisis kemanusiaan dan kemunduran demokrasi. Penerbit menggambarkan buku itu sebagai upaya menghadirkan Marhaenisme sebagai kerangka kritis untuk memahami problem struktural yang dihadapi Gen Z.

Dalam sebuah forum pada Agustus 2026, hanya beberapa minggu sebelum kepergiannya, Airlangga masih berbicara mengenai persoalan tersebut. Ia melihat kerentanan Gen Z bukan semata persoalan karakter—bukan karena mereka “lemah” atau “generasi stroberi”—melainkan terkait struktur ekonomi-politik yang membentuk kehidupan mereka. Ia bahkan menggunakan konsep “platform capitalism” untuk menjelaskan bentuk-bentuk baru eksploitasi di era digital.

Betapa ironis sekaligus bermaknanya. Ia pergi ketika masih membawa pertanyaan tentang masa depan generasi yang bahkan belum selesai ia ajak berdialog. Mungkin di sinilah warisan Airlangga yang paling penting.

Ia tidak percaya bahwa intelektual cukup menjadi orang pintar. Dalam “The Vortex of Power”, ia justru memperlihatkan bahwa intelektual selalu berada dalam medan kekuasaan. Pengetahuan tidak pernah sepenuhnya steril dari kepentingan dan relasi politik.

Karena itu, seorang akademisi harus terus bertanya kepada dirinya sendiri: Pengetahuan ini untuk siapa? Apakah pengetahuan hanya memperkuat mereka yang sudah berkuasa? Ataukah ia membantu masyarakat memahami struktur yang membuat mereka tidak berdaya?

Pertanyaan semacam itu membuat Airlangga tidak sekadar menjadi akademisi kampus. Ia aktif menulis di media, menjadi pembicara publik, terlibat dalam diskusi kebangsaan, pernah menjadi staf ahli Kementerian Desa PDTT, dan menjadi anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022–2027. Ia juga kerap hadir sebagai analis dan pengamat dalam berbagai perdebatan politik nasional.

Ia menjalani peran intelektual itu dalam ruang yang tidak selalu nyaman. Tetapi mungkin memang begitulah seharusnya seorang intelektual publik bekerja. Bukan menjadi corong kekuasaan. Bukan pula sekadar menjadi oposisi permanen. Melainkan menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan sambil tetap memikirkan masa depan masyarakat.

Warisan yang Belum Selesai

Airlangga pergi terlalu cepat. Tetapi pikiran tidak mati bersama tubuh.

Disertasinya tentang intelektual dan kekuasaan masih bisa dibaca. “The Vortex of Power” masih relevan untuk memahami bagaimana demokrasi Indonesia bernegosiasi dengan oligarki. “Merahnya Ajaran Bung Karno” masih menawarkan pembacaan alternatif terhadap Soekarno. Dan buku terakhirnya, “Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z”, menunjukkan bahwa pada penghujung hidupnya ia masih mencari cara agar gagasan lama dapat berbicara kepada generasi baru.

Tetapi mungkin warisan terbesarnya bukan satu buku atau satu teori. Warisan itu adalah cara melihat Indonesia. Indonesia sebagai republik yang belum selesai. Demokrasi sebagai proyek yang harus terus diperjuangkan. Nasionalisme sebagai pembebasan, bukan kebanggaan kosong. Pancasila sebagai gagasan hidup, bukan sekadar hafalan. Dan intelektual sebagai manusia yang tidak boleh kehilangan hubungan dengan persoalan rakyat.

Dalam sebuah tulisannya tentang kebhinekaan, Airlangga menggunakan gagasan Indonesia sebagai “nation in the making”—bangsa yang terus menjadi. Indonesia, dalam pandangan itu, bukan benda yang sudah selesai. Ia adalah proyek yang terus dibentuk melalui tindakan, perdebatan, konflik, dan kerja bersama untuk mencapai kehidupan yang lebih manusiawi, adil dan menghormati keberagaman.

Mungkin begitulah cara paling tepat mengenang Airlangga Pribadi Kusman. Bukan dengan mengatakan bahwa semua pikirannya benar. Seorang intelektual justru layak dikenang ketika pikirannya masih mampu diperdebatkan. Ia meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai. Tentang demokrasi, oligarki, nasionalisme, rakyat, republik.

Dan terutama tentang satu pertanyaan besar: “Untuk siapa sesungguhnya Indonesia yang merdeka ini dibangun?”

Airlangga telah pergi. Tetapi pertanyaan itu tetap tinggal bersama kita. Dan selama pertanyaan itu masih hidup, percakapan intelektual yang ia bangun belum berakhir.

Selamat jalan, Airlangga Pribadi Kusman. Pikiranmu telah selesai ditulis, tetapi perjuangan yang dipikirkannya belum selesai!

Penulis : Satrio Arismunandar,Lulusan S3 Filsafat FIB Universitas Indonesia.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat dua peristiwa tekanan terhadap kerja jurnalistik dalam sepekan terakhir, yaitu penghapusan konten jurnalistik Deduktif.id tentang Bank Mandiri oleh Meta, dan aksi massa yang menuntut BBC Indonesia mencabut pemberitaannya soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla). AJI menilai kedua peristiwa ini menunjukkan tantangan serius terhadap kemerdekaan pers yang datang bukan hanya dari negara, tetapi juga dari mekanisme moderasi platform digital dan tekanan massa terhadap ruang redaksi.

Pada 3 September 2026 sekitar pukul 20.21 WIB, Deduktif.id mengetahui bahwa unggahan di Instagram tentang Bank Mandiri telah dihapus oleh Meta. Konten berupa karusel itu berbicara tentang pembiayaan perusahaan yang dikaitkan dengan deforestasi, transaksi mencurigakan dalam dokumen FinCEN Files yang juga menyangkut rekening Jhonlin Group, transaksi di Bank Mandiri Singapura dari perusahaan ekspor senjata Rusia, hingga dugaan pencucian uang dari bisnis impor kratom.

Konten itu berkolaborasi dengan beberapa akun, diantaranya Counterpoint, Cabinet Couture, Logos.id, Transformasi untuk Keadilan (TUK) Indonesia dan Grassroot.id. Berdasarkan notifikasi yang diterima Deduktif, Meta menyebut unggahan tersebut “mungkin berisi sesuatu yang melanggar hak merek dagang orang lain atau mempromosikan barang palsu.”

Pada kolom pelapor, tercantum nama “Bank Mandiri” dengan nomor laporan 1087400203646358 dan email annastasyavrss@gmail.com. Deduktif pun melakukan penelusuran alamat email yang dipakai pelapor melalui sumber terbuka seperti Maigret dan Sherlock. Dari upaya penelusuran itu, Deduktif tidak menemukan apa-apa. Kuat dugaan, alamat email itu merupakan email sekali pakai yang digunakan oleh pelapor saat mengirim laporan ke Meta.

Selain itu, pada tanggal yang sama, massa dari Persatuan Barisan Rakyat Indonesia menggelar aksi di depan kantor BBC Indonesia, Jakarta. Mereka menyampaikan kritik terhadap pemberitaan BBC Indonesia tentang kebakaran hutan dan lahan. Mereka menilai pemberitaan itu belum menyajikan persoalan secara utuh dan berimbang.

Salah satu tuntutannya, mereka mendesak untuk menghapus atau melakukan evaluasi terhadap pemberitaan tentang karhutla, serta menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf—yang PBRI nilai terbukti tidak akurat dan berimbang.

Atas dua kejadian tersebut, AJI Indonesia menilai kritik terhadap media merupakan hak setiap orang dan berhak mempersoalkan akurasi,keberimbangan, metode ataupun sudut pandang. Setiap warga negara yang keberatan terhadap pemberitaan untuk menggunakan hak jawab, hak koreksi dan mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers, bukan melakukan tekanan untuk menghapus karya jurnalistik. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Namun hak untuk mengkritik media tidak membenarkan melalui intimidasi, ancaman, kekerasan ataupun tekanan agar redaksi menghapus berita karena desakan dari pihak luar. Keputusan penerbitan, mengoreksi, atau mencabut sebuah berita harus berada dalam independensi redaksi dan berdasarkan kode etik jurnalistik.

Ancaman terhadap kebebasan pers saat ini, tidak selalu berbentuk pelarangan oleh negara tapi juga terjadi melalui pembatasan yang dilakukan sistem moderasi perusahaan teknologi, menggunakan mekanisme pengaduan platform, tekanan korporasi, serangan digital hingga tekanan massa terhadap ruang redaksi.

Tiap jurnalis pun wajib bekerja secara profesional, melakukan verifikasi dan bekerja dengan kode etik yang ada. Tujuannya, untuk memastikan masyarakat mempunyai akses terhadap informasi yang menyangkut pada kepentingan publik.

Karena itu, AJI menyatakan sikap:

1. Mendesak Meta menjelaskan secara terbuka dasar penghapusan konten Deduktif mengenai Bank Mandiri, termasuk alasan bagian konten yang dinilai melanggar merek dagang. Selain itu, Meta perlu menjelaskan proses verifikasi atas laporan yang mengatasnamakan “Bank Mandiri” namun menggunakan alamat email pribadi secara terbuka kepada publik.

2. Mendesak Meta perlu segera memulihkan kembali konten IG Deduktif karena ini berkaitan dengan konten jurnalistik dan meminta maaf kepada publik.

3. Mendorong setiap pihak yang keberatan terhadap pemberitaan untuk menggunakan hak jawab, hak koreksi dan mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers, bukan melakukan tekanan untuk menghapus karya jurnalistik.

4. Menolak segala bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan, maupun tekanan massa yang bertujuan mempengaruhi dan menghambat kerja-kerja jurnalistik.

Penulis : Nany Afrida, Ketua Umum AJI Indonesia, Dan Erick Tanjung, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia

MoneyTalk.id,Jakarta – Sangat aneh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengambil kewenangan otoritas perdagangan. Memang benar, ada permasalahan tindak penyimpangan pembayaran harga yang dialihkan (transfer pricing) dan permainan dokumen faktur lebih rendah (underinvoicing) bukan berarti mengabsahkan kewenangan OJK di sektor perdagangan! Pertanyaannya apa landasan konstit6sional yang memberikan mandat kepada OJK sebagai lembaga pengawas keuangan mengambil alih kewenangan perdagangan komoditas?

Menurut sang Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, bahwa lembaganya mendapatkan mandat baru berupa pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam UU P2SK terbaru menurutnya OJK punya tugas baru, yaitu untuk pengawasan BMKS, yangmana bursa ini akan mulai aktif diberlakukan pada 1 Januari 2027. Atas dasar itu, OJK saat ini tengah mematangkan Peraturan OJK (POJK) untuk membangun infrastrukturnya.

Padahal, selama ini BMKS sellama ini berada dalam pengawasan BAPPEBTI, yaity Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaga badan pemerintah ini dibentuk untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. BAPPEBTI berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan perdagangan berjangka berjalan secara teratur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas industri.

Bahkan, Ketua OJK ini menyampaikan dalam kegiatan Sarasehan 100 Ekonom 2026 di Jakarta, Kamis 3 September 2026, bahwa pada 8 September 2026 akan ada pengukuhan Kepala Eksekutif (KE) Pengawas BMKS periode 2026–2031, yaitu Sarjito. Perluasan kewenangan OJK ini jelas logika yang berantakan meskipun pengesahannya dilakukan melalui UU P2SK oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berantakannya tidak saja pada numenclateur OJK saja yang merupakan kepanjangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang berarti hanya memiliki otoritas pengawasan pada sektor jasa keuangan saja.

Melainkan, juga sesat pikir terhadap tambahan mandat tugas dan kewenangan non keuangan yang mengakibatkan tidak tepat lagi menyandang numenclateur OJK. Perluasan kewenangan OJK ini walaupun disahkan melalui kewenangan legislasi DPR RI jelas tindakan yang tak menggunakan akal sehat. Kerangka logika (logical framework) menjadi lucu atas keselerasan antara numenclateur beserta tugas pokok dan fungsinya. Sementara, sang Ketua OJK hanya menerima begitu saja perluasan kewenangan lembaganya yang menyimpang tersebut.

Kecuali, OJK berganti nama menjadi Otoritas Perdagangan Komoditas tentu ini lebih masuk akal meskipun tidak tepat lagi berpasangan dengan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga independen sektor keuangan. OJK yang mengawasi pasar modal atau Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pengawasan komoditas mineral dan strategis. Dengan memiliki dua kewenangan sekaligus yang sangat berkuasa atas keuangan dan perdagangan BMKS.

Tidak hanya itu, OJK nantinya akan lebih kuat (power) dibanding BI dan LPS sementara permasalahan jasa keuangan saja banyak yang tak beres. Jelas, tidak akan independen lagi sebagaimana mengurusi sektor keuangan saja. Bukankah reformasi lembaga keuangan dan non keuangan pasca 1998 dimaksudkan untuk tujuan menghindari konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan? Haruskah publik terus diberikan “tantangan” menguji UU (judicial review/JR) ke MK atas produk yang memang sengaja dibuat cacat dan rusak?

Penulis : Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

MoneyTalk.id,Jakarta – Jakarta mungkin tidak melihat gunungnya. Tetapi bukan berarti gunung tidak bisa mengingatkan Jakarta. Empat puluh tahun lalu, warga ibu kota mendapat pelajaran itu ketika letusan Gunung Galunggung di Jawa Barat membawa dampak jauh dari sumber erupsi. Bencana yang terjadi di wilayah lain ternyata dapat mengusik kehidupan warga Jakarta dan membuat mereka sadar bahwa jarak geografis tidak selalu berarti terbebas dari risiko.

Kini, ketika aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali menjadi perhatian dan muncul laporan masyarakat mengenai abu vulkanik di sejumlah wilayah, ingatan tentang Galunggung kembali relevan. Bukan karena Jakarta harus panik, melainkan karena situasi tersebut mengajak kita mengajukan pertanyaan yang lebih penting: seberapa siap Jakarta menghadapi bencana yang sumbernya bahkan tidak berada di dalam wilayahnya? Pertanyaan ini semakin penting bagi kota yang kehidupan warganya bergantung pada jaringan transportasi, perdagangan, penerbangan dan mobilitas antardaerah.

Jakarta memang jauh dari Anak Krakatau. Namun sebuah kota tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Setiap hari manusia, barang, pangan, energi dan berbagai kebutuhan bergerak melintasi batas wilayah. Gangguan yang terjadi di satu daerah dapat memberikan dampak kepada daerah lain. Dalam konteks gunung api, abu vulkanik dapat terbawa oleh angin dan kondisi atmosfer tertentu sehingga wilayah yang jauh dari sumber erupsi tetap perlu memperhatikan perkembangan situasi.

Namun kewaspadaan harus dibangun di atas informasi yang benar. Di tengah derasnya informasi mengenai aktivitas Anak Krakatau, masyarakat perlu membedakan antara laporan warga, foto atau video yang beredar di media sosial, dan informasi yang telah dikonfirmasi oleh lembaga berwenang. Untuk aktivitas gunung api, masyarakat dapat mengikuti informasi resmi PVMBG melalui MAGMA Indonesia, sedangkan perkembangan cuaca dan kondisi atmosfer dapat merujuk pada BMKG. Informasi mengenai dampak kesehatan sebaiknya mengikuti arahan otoritas kesehatan.

Persoalannya, hari ini informasi bergerak jauh lebih cepat daripada empat dekade lalu. Sebuah foto langit, video jalanan atau pesan berantai dapat menyebar dalam hitungan menit dan dengan mudah dianggap sebagai gambaran seluruh keadaan. Padahal, kondisi abu vulkanik dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya, bergantung pada aktivitas gunung, arah angin dan kondisi atmosfer. Karena itu, dalam situasi kebencanaan, menjadi orang pertama yang membagikan informasi tidak selalu berarti menjadi orang yang paling membantu.

Abu vulkanik juga bukan debu biasa yang cukup disapu begitu saja. Partikel vulkanik dapat mengiritasi mata dan saluran pernapasan, sehingga masyarakat perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan mengikuti imbauan resmi apabila terjadi paparan. Mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika diperlukan, melindungi mata dan saluran pernapasan serta menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan. Perhatian lebih juga perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.

Tetapi kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada persoalan masker. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika kondisi berubah. Warga perlu mengetahui sumber informasi yang dapat dipercaya, memahami peringatan yang diberikan pemerintah dan tidak mudah menyebarkan kabar yang belum terverifikasi. Dalam keadaan seperti ini, kemampuan untuk tetap tenang dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar merupakan bagian dari kesiapsiagaan itu sendiri.

Pengalaman Galunggung memberikan pelajaran berharga mengenai hal tersebut. Pada awal 1980-an, masyarakat belum mengenal media sosial dan teknologi komunikasi seperti sekarang. Informasi bencana lebih banyak diperoleh melalui radio, televisi dan surat kabar. Hari ini kita memiliki teknologi yang jauh lebih cepat, tetapi sekaligus menghadapi tantangan baru: terlalu banyak informasi dapat membuat masyarakat kesulitan membedakan antara fakta, dugaan dan kepanikan.

Karena itu, literasi kebencanaan harus berjalan bersama literasi informasi. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bagaimana melindungi diri dari abu vulkanik, tetapi juga harus memahami dari mana informasi yang dapat dipercaya berasal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi resmi tersedia secara cepat, jelas dan mudah dipahami. Jangan sampai kekosongan informasi justru memberi ruang bagi kabar yang tidak terverifikasi untuk berkembang menjadi kepanikan.

Pengalaman Galunggung juga menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dibatasi oleh garis administratif. Gunung api mungkin berada di satu daerah, tetapi dampaknya dapat dirasakan daerah lain. Karena itu, koordinasi antardaerah dan antarlembaga bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan bagian dari perlindungan masyarakat. Jakarta perlu melihat dirinya sebagai bagian dari sistem kebencanaan yang lebih luas, bukan sebagai kota yang hanya harus memikirkan bencana yang terjadi di dalam batas wilayahnya sendiri.

Kota metropolitan justru memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap wilayah lain. Transportasi, pasokan pangan, energi, kesehatan dan mobilitas masyarakat semuanya berada dalam jaringan yang saling berhubungan. Karena itu, ketika bencana terjadi di luar Jakarta, pertanyaannya bukan hanya apakah dampaknya sudah terasa hari ini, tetapi juga apakah sistem kota sudah memiliki rencana untuk menghadapi kemungkinan gangguan berikutnya.

Di sinilah sejarah bencana menjadi penting. Galunggung bukan sekadar nama gunung yang tercatat dalam buku sejarah. Ia merupakan pengalaman masyarakat yang memperlihatkan bahwa bencana dapat bergerak melampaui batas wilayah dan mengubah kehidupan orang-orang yang merasa berada jauh dari sumbernya. Aktivitas Anak Krakatau hari ini menjadi momentum untuk kembali mengingat pelajaran tersebut, tanpa mengubah kewaspadaan menjadi ketakutan dan tanpa menjadikan informasi yang belum terkonfirmasi sebagai kepastian.

Kita tidak perlu panik setiap kali gunung api beraktivitas. Yang diperlukan adalah kewaspadaan yang rasional: mengikuti informasi resmi, memahami risiko, melindungi kelompok rentan, menyesuaikan aktivitas jika diperlukan dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Bencana alam memang tidak selalu dapat kita cegah, tetapi cara kita menghadapinya dapat dipersiapkan jauh sebelum keadaan menjadi darurat.

Kita tidak dapat mengatur kapan gunung meletus atau ke mana angin bergerak. Kita juga tidak dapat menentukan apakah abu yang terlihat hari ini akan kembali terlihat esok hari. Tetapi kita dapat menentukan bagaimana pemerintah memberikan informasi, bagaimana masyarakat meresponsnya dan seberapa siap sistem kota bekerja ketika situasi berubah. Di situlah ukuran sesungguhnya dari sebuah kota yang mengaku tangguh menghadapi bencana.

Mungkin itulah pesan paling penting dari abu Galunggung yang pernah sampai ke Jakarta. Abu itu pada akhirnya hilang, jalanan kembali dibersihkan dan kehidupan berjalan seperti biasa. Tetapi sebuah kota tidak boleh membiarkan ingatan tentang bencana ikut menghilang. Sebab kota yang tangguh bukanlah kota yang merasa terlalu jauh untuk terkena bencana, melainkan kota yang sudah belajar sebelum bencana datang.