22 November 2026

Opini

MoneyTalk.id,Jakarta – Tugas jurnalisme adalah “menyenangkan orang susah dan menyusahkan orang senang” (comfort the afflicted and afflict the comfortable). Ketika jurnalisme memberi panggung kepada politikus bermasalah untuk menata kembali citranya, maka jurnalisme berubah menjadi corong. Wawancara digelar untuk memberi panggung kepada si politikus untuk membangun kembali narasinya. Wawancara eksklusif Bocor Alus (Bocal) dengan Jokowi, lebih mirip audiensi, upaya merehabilitasi politikus yang sudah “Ancang-Ancang Bermanuver untuk Pemilu 2029”.

Bocal menyebut wawancara eksklusif dengan Jokowi berlangsung dalam dua pertemuan, 22 Juli dan 11 Agustus 2026. Bocal dikenal kritis terhadap Jokowi, namun entah kenapa hasil wawancara dengan Jokowi tidak menunjukkan kenakalannya dalam membocorkan Informasi. Justru sengaja menyembunyikannya, dalam wawancara pertama yang off the record.

Yang dibocorkan cuma wawancara _on the record_ hambar dan membosankan. Terkesan memberikan panggung, corong, bagi Jokowi untuk menjelaskan persepsi dan posisi dirinya. Para jurnalis Bocal kehilangan daya kritis-nakalnya, wawancara menjadi sekedar percakapan ringan (soft talk, alih-alih hard talk), Memberi Jokowi keleluasaan untuk berbicara relatif tanpa sanggahan, dan kesempatan menata ulang bingkai cerita tentang dirinya.

Bocal tidak menempatkan Jokowi sebagai mantan presiden yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan perilakunya saat berkuasa. Melainkan sebagai politikus yang leluasa menjelaskan berbagai kontroversi dan skandal versi dirinya. Skandal pencalonan Gibran, intervensi pada Mahkamah Konstitusi, Pelemahan KPK, proyek PSN dan IKN, ambisi dinasti politik, PSI, rekonsiliasi dengan Prabowo, hingga cawe-cawe Pemilu 2024, tidak tereksplorasi dengan baik. Problem wawancara Bocal kali ini bukan mengedepankan bocoran jurnalistik, tapi memfasilitasi Jokowi untuk bertutur.

Bocal yang biasanya nakal menjadi takzim terhanyut mengikuti gaya komunikasi _simple-minded_ Jokowi. Soal dinasti politik, Jokowi membantah praktek manipulasi kekuasaan ini dengan menyatakan tidak ada “surat sakti”. Soal pencalonan Gibran sebagai wapres, cuma soal “Prabowo yang duluan minta”. Soal intervensi terhadap MK, “Saya tidak pernah memberikan perintah langsung.” Berbagai jawaban ngasal dan non-argumentatif Jokowi ini menyihir Bocal. Sehingga tidak merasa perlu mengongrontasi dan menguji klaim-klaim banal ini.

Pertanyaan, “apakah bapak membangun dinasti politik?” Pasti dijawab “Tidak.” Ini seperti bertanya pada pencuri, apakah anda mencuri? Politik kekuasaan bekerja melalui jaringan, loyalitas, kedekatan, kepentingan, uang, insentif jabatan atau tekanan. Bocal tidak sadar memberi ruang rehabilitasi untuk Jokowi,

Wawancara Bocal memunculkan kesan “Jokowi masih orang yang sama seperti dulu”. Sederhana, merakyat, cengengesan. Bukan politikus ambisius yang kecanduan kekuasaan. Sebuah orkestrasi restorasi persepsi, sengaja atau tidak, dilakukan Bocal. Mengingatkan cover laporan utama majalah Tempo, edisi Oktober 2014, Jokowi sebagai “tukang kayu” dengan slogan: kerja, kerja, kerja.

Beberapa tahun setelah cover “tukang kayu” itu, Jokowi jelas banyak berubah. Ia bermetamorfosa menjadi “Leviathan” politik di Indonesia, dengan syahwat kuasa, kuasa, kuasa. Ia defacto adalah mantan presiden dua periode; ayah wakil presiden; ayah ketua partai politik, mertua gubernur. Jaringan politiknya di kepolisian, kejaksaan, Parpol dan birokrasi masih solid. Ia berambisi menyusun konfigurasi politik menuju 2029, sebagaimana ia sukses dengan proyek keberlanjutan pada 2024. Ia tanpa etika dan rasa malu menggelar safari politik untuk berkampanye, tiga tahun sebelum Pemilu.

Ditengah kegaduhan politik akibat kontroversi proyek pemerintah dan Prabowo sering “salah omon-omon”, Bocal mengemas wawancara podcast dengan judul “Manuver Politik dari Solo”. Dilengkapi laporan utama majalah Tempo “Ancang-ancang Jokowi”. Wawancara Bocal dan cover story Tempo seolah menjadi orkestrasi untuk mengembalikan Jokowi ke persepsi yang ia inginkan.

Sedikitnya, di tengah berbagai problem kenegaraan, Bocal dan Tempo ikut menentukan siapa yang dianggap penting dalam realitas politik hari-hari ini. Seorang politikus ditempatkan di sampul majalah, diwawancarai secara eksklusif, dan diberi ruang untuk berbicara, Bocal dan Tempo sedang melakukan apa yang dalam studi komunikasi dinamai agenda setting. Apa dan siapa yang layak dipikirkan dan diperhatikan publik.

Bocal dan Tempo mengajak publik memikirkan: Jokowi dan pilpres 2029, secara prematur. Seolah-olah Ia cuma aktor politik yang “ancang-ancang bermanuver” untuk Pemilu 2029. Bukannya mantan presiden kontroversial, penuh skandal, yang layak dibongkar sepak terjang politiknya, termasuk kontroversi ijazahnya.

Bocal dan Tempo dikenal sebagai media yang keras mengkritik berbagai aspek penyalahgunaan kekuasaan Jokowi. Namun diwawancara kali ini Bocal menghadirkan Jokowi sebagai sosok politikus generik, yang siap ancang-ancang dan bermanuver politik. Publik tentu tidak menuntut Bocal dan Tempo lantang menyerang Jokowi. Jurnalisme tidak membutuhkan amarah, tapi memerlukan disiplin epistemik, untuk tidak menerima begitu saja narasi dan retorika politikus bermasalah.

Bocal dari “Bocor Alus” menjadi “Corong Alus”. Alih-alih membocorkan info dan intrik politik kekuasaan. justru memberikan corong mikrofon agar Jokowi bisa ngomong sesukanya tanpa dikonfrontir, demi menarik atensi dan simpati. Pertanyaan yang menggelayut, mengapa Jokowi sekarang membuka pintu untuk Bocal (Tempo)? Dan mengapa perlu dua kali sesi wawancara, off dan on the record?

Dan untuk apa pula aksi-aksi promosi, spoiler, via medsos. Tim Bocal Tempo datang dengan suka cita, berkunjung ke rumah Jokowi, seperti para termul datang untuk memuja junjungannya? Apa yang diperoleh publik dari wawancara dan aksi promos itu? Dan apa yang diperoleh Jokowi dari wawancara itu? Tidak ada info bocoran apapun yang menarik, selain tumpahan ucapan Jokowi. Ini bukan wawancara investigatif untuk membongkar sesuatu yang disembunyikan Jokowi. Ini audiensi.

Jokowi dulu dipromosikan Tempo, saat bertarung di Pemilu 2014, dengan misi mencegah Prabowo berkuasa. Kini misi dan agenda apa yang ditawarkan Tempo? Alih-alih membongkar berbagai manipulasi era kekuasaannya, justru menyediakan waktu dan halaman untuk Jokowi merehabilitasi persepsi. Mengubah jurnalisme dari ruang interogasi pada manipulasi, menjadi panggung rehabilitasi. Menjadi Corong Alus Jokowi.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id, Jakarta – Setiap kali terjadi demonstrasi besar, terutama jika melibatkan ribuan orang dan berpotensi menimbulkan kerusuhan, selalu muncul pertanyaan: mengapa media tidak memberitakannya lebih besar? Jawaban yang paling mudah biasanya adalah: media takut kepada penguasa.

Mungkin benar. Tetapi mungkin juga tidak sesederhana itu. Ada faktor lain yang jarang dibicarakan: media juga punya kepentingan bisnis.

Ini penting, sebab kita sering membayangkan media hanya sebagai institusi yang bertugas mengawasi kekuasaan. Padahal, di balik sebuah portal berita, stasiun televisi, surat kabar, atau majalah, ada perusahaan yang harus membayar wartawan, fotografer, editor, kamerawan, biaya server, listrik, kantor, perjalanan liputan, dan seabrek pengeluaran lainnya.

Dengan kata lain, media bukan hanya institusi demokrasi. Ia juga sebuah bisnis. Dan bisnis, seperti kita tahu, punya kepentingan terhadap stabilitas.

Media Butuh Berita, Tetapi Tidak Butuh Kekacauan

Ada sesuatu yang agak paradoks dalam hubungan media dengan demonstrasi. Demonstrasi adalah berita. Bahkan sering kali berita besar. Semakin besar jumlah massa, semakin tinggi pejabat yang menjadi sasaran tuntutan, semakin panas bentrokan yang terjadi, biasanya semakin besar pula perhatian publik.

Media tentu membutuhkan perhatian publik. Tetapi ada batasnya. Ketika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan, pembakaran, penjarahan atau bentrokan berkepanjangan, situasinya menjadi berbeda. Kekacauan politik bisa berubah menjadi kekacauan ekonomi.

Toko tutup. Pusat perdagangan sepi. Transportasi terganggu. Orang menunda bepergian. Konsumen menahan belanja. Perusahaan mulai menghitung risiko. Dan pada akhirnya, media juga ikut terkena dampaknya. Pengiklan yang semula berani membelanjakan uang bisa mengurangi anggaran. Perusahaan mulai berhati-hati. Aktivitas ekonomi melambat.

Jadi, agak naif kalau kita menganggap perusahaan media sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap stabilitas ekonomi. Mereka punya.

Sama seperti hotel, restoran, mal, perusahaan transportasi, bank, dan berbagai bisnis lainnya. Media membutuhkan masyarakat yang tetap bergerak.

Karena itu, tidak semua berita yang tidak dibesarkan berarti ada tekanan penguasa. Ini bagian yang penting. Kita kadang terlalu cepat menyimpulkan bahwa jika sebuah media tidak menjadikan demonstrasi sebagai berita utama, berarti media tersebut telah ditekan pemerintah. Padahal bisa saja ada alasan lain.

Redaksi mungkin menilai demonstrasi itu tidak sebesar yang diberitakan di media sosial. Bisa juga wartawan di lapangan belum mendapatkan informasi yang cukup terverifikasi. Atau redaksi khawatir bahwa gambar dan video kerusuhan yang berulang-ulang justru akan memperbesar kepanikan.

Bisa juga, terus terang saja, ada pertimbangan bisnis. Berita demonstrasi yang terlalu sensasional memang bisa mendatangkan traffic. Tetapi pemberitaan yang terlalu provokatif juga dapat membawa konsekuensi lain.

Media harus hidup di antara dua kepentingan: menarik perhatian pembaca dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Di situlah pekerjaan redaktur sebenarnya tidak sederhana.

Media Memiliki Tanggung Jawab Publik

Namun, argumen bisnis juga tidak boleh menjadi alasan untuk membebaskan media dari kritik. Sebab ada sisi lain yang sama pentingnya. Media memiliki tanggung jawab publik.

Jika terjadi demonstrasi besar yang menyangkut kebijakan pemerintah, dugaan korupsi, pelanggaran hak warga negara, atau persoalan lain yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka media tidak boleh berpikir semata-mata berdasarkan pertanyaan: “Apakah ini menguntungkan bisnis kita?”

Ada sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu kepentingan publik. Inilah yang membedakan media dengan perusahaan biasa. Perusahaan sepatu tidak punya kewajiban memberitakan demonstrasi. Perusahaan restoran juga tidak. Tetapi media punya.

Sebab pers bukan sekadar menjual informasi. Pers menjalankan fungsi sosial: memberi tahu masyarakat apa yang sedang terjadi dan memungkinkan publik menilai tindakan orang-orang yang memegang kekuasaan.

Karena itu, media harus tetap memberitakan demonstrasi ketika demonstrasi tersebut memang penting bagi masyarakat. Bukan untuk membesarkannya. Bukan pula untuk mengecilkannya. Tetapi untuk menggambarkannya sebagaimana adanya.

Tekanan Terhadap Media

Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik. Kita sering membayangkan tekanan terhadap media dalam bentuk yang sangat sederhana.

Seorang pejabat menelepon pemimpin redaksi. “Jangan naikkan berita ini.” Atau seorang aparat datang ke kantor media dan meminta berita diturunkan. Tekanan semacam itu memang bisa terjadi.

Tetapi dunia media modern mengenal tekanan yang jauh lebih halus. Tidak perlu ada larangan. Tidak perlu ada ancaman. Kadang cukup dengan menciptakan ketergantungan.

Misalnya ketergantungan kepada iklan pemerintah, perusahaan besar, pemilik modal, platform digital, atau bahkan traffic. Ketika sebuah media terlalu bergantung kepada sumber tertentu, secara sadar atau tidak sadar, ruang geraknya bisa menyempit.

Tidak ada yang perlu berkata, “Jangan memberitakan ini.” Redaksi bisa belajar sendiri apa yang “aman” dan apa yang “berisiko”. Di sinilah istilah self-censorship menjadi relevan.

Orang tidak selalu dibungkam. Kadang orang belajar membungkam dirinya sendiri. Dan bentuk seperti ini justru lebih sulit terlihat dari luar.

Persoalan Media di Indonesia

Kita juga harus melihat persoalan ini dalam konteks ekonomi media Indonesia yang memang sedang tertekan.

Dewan Pers dalam catatan akhirnya pada 2025 menyebut keberlanjutan ekonomi media sebagai salah satu tantangan penting bagi pers Indonesia. Penurunan belanja iklan, perubahan algoritma platform digital, disrupsi teknologi dan perkembangan AI ikut menekan industri media. Lebih dari 800 pekerja media dilaporkan mengalami PHK sejak 2024 hingga Juli 2025.

Pada Juli 2026, Dewan Pers kembali mengingatkan persoalan yang sama. Sekitar 80 persen belanja iklan digital Indonesia disebut mengalir ke Google, Meta, dan TikTok.

Bayangkan implikasinya. Puluhan ribu perusahaan pers harus berebut sisa pasar iklan digital, sementara sebagian besar uang iklan justru mengalir kepada perusahaan teknologi global.

Dalam situasi seperti itu, perusahaan media tentu semakin berhati-hati. Maka independensi pers tidak bisa hanya dibicarakan dari sisi keberanian wartawan. Kita juga harus bicara tentang kesehatan bisnis media. Wartawan yang sangat berani tetapi bekerja di perusahaan yang setiap bulan terancam bangkrut juga menghadapi persoalan yang nyata.

Media sebenarnya berada dalam posisi yang agak tragis. Ia membutuhkan konflik sebagai berita, tetapi membutuhkan stabilitas sebagai lingkungan bisnis.

Ia membutuhkan pembaca yang tertarik pada berita, tetapi tidak ingin berita yang dibuatnya ikut menghancurkan ekosistem ekonomi tempat pembaca itu hidup.

Ia harus mengkritik pemerintah, tetapi pada saat yang sama bisa saja memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan yang dekat dengan pemerintah.

Ia harus mengejar traffic, tetapi tidak boleh membiarkan algoritma menentukan seluruh agenda jurnalistiknya.

Dan ia harus tetap hidup secara ekonomi tanpa kehilangan alasan mengapa masyarakat membutuhkan keberadaannya. Ini bukan persoalan hitam-putih.

Justru karena itulah kita perlu berhati-hati ketika mengatakan, “Media tidak memberitakan demonstrasi karena takut pemerintah.” Bisa jadi memang ada tekanan. Tetapi bisa juga ada pertimbangan lain. Dan bisa jadi semuanya bercampur.

Bahaya Bertemunya Kepentingan Bisnis dan Politik

Yang paling berbahaya sebenarnya bukan ketika media memiliki kepentingan bisnis. Itu sesuatu yang hampir tidak mungkin dihindari. Yang berbahaya adalah ketika kepentingan bisnis bertemu dengan kepentingan politik.

Bayangkan sebuah perusahaan media yang sedang kesulitan keuangan. Pada saat yang sama, pemerintah merupakan salah satu sumber iklan terbesar. Pemerintah juga mempunyai kekuasaan regulasi. Pemilik media mungkin memiliki kepentingan bisnis lain. Dalam situasi semacam itu, keputusan redaksi bisa menjadi sangat rumit.

Berita apa yang dinaikkan? Berita apa yang ditunda? Seberapa keras judulnya? Siapa yang diwawancarai? Apakah demonstrasi menjadi headline? Apakah gambar bentrokan ditampilkan besar-besaran?

Semua keputusan itu tampak seperti keputusan jurnalistik. Tetapi di belakangnya bisa terdapat banyak pertimbangan. Itulah sebabnya independensi media tidak cukup hanya diukur dari ada atau tidaknya sensor pemerintah.

Kita juga perlu melihat struktur kepemilikan, sumber pendapatan, hubungan bisnis, dan ketergantungan media terhadap pihak tertentu.

Ada satu hal yang juga perlu ditegaskan. Media yang profesional tidak harus menjadi pengeras suara demonstrasi. Tugas media bukan membuat demonstrasi menjadi lebih besar daripada kenyataannya. Tetapi media juga tidak boleh membuat demonstrasi menjadi lebih kecil daripada kenyataannya.

Kalau massa 10.000 orang, jangan ditulis 50.000. Kalau massa 50.000 orang, jangan pula ditulis 5.000. Kalau demonstrasi berlangsung damai, jangan digambarkan seolah-olah kota sedang terbakar. Kalau memang terjadi kerusuhan, jangan pula disembunyikan demi menjaga citra pemerintah atau menjaga iklan.

Sederhana sebenarnya prinsipnya: Beritakan apa yang terjadi. Verifikasi. Beri konteks. Jangan mengompori. Jangan pula menutup-nutupi. Di situlah profesionalisme pers diuji.

Pers Independen Butuh Perusahaan yang Sehat

Mungkin kita perlu melihat persoalan ini dari arah yang berbeda. Selama ini, ketika membicarakan kebebasan pers, kita sering berbicara tentang keberanian wartawan. Tentu itu penting. Tetapi ada pertanyaan yang tidak kalah penting: Apakah perusahaan medianya cukup sehat untuk membiarkan wartawannya berani?

Media yang sehat secara finansial memiliki ruang yang lebih besar untuk mengatakan “tidak” kepada penguasa, pengiklan, pemilik modal, dan siapa pun yang mencoba memengaruhi pemberitaan. Sebaliknya, media yang berada di ambang kebangkrutan akan lebih mudah tergoda untuk melakukan kompromi.

Karena itu, ekonomi media sebenarnya bukan sekadar persoalan bisnis. Ia adalah persoalan demokrasi. Jika perusahaan media mati, wartawan kehilangan pekerjaan. Jika newsroom mengecil, liputan investigasi berkurang.

Jika liputan lapangan berkurang, ruang publik semakin bergantung pada media sosial, influencer, buzzer, dan algoritma platform. Dan ketika itu terjadi, masyarakat bisa kehilangan salah satu alat penting untuk mengawasi kekuasaan.

Jadi, siapa sebenarnya yang ditakuti media? Mungkin jawabannya bukan hanya penguasa. Ada yang takut kepada pemilik modal. Ada yang takut kehilangan pengiklan. Ada yang takut kehilangan traffic. Ada yang takut kepada algoritma. Dan ada pula yang takut kepada kenyataan sederhana bahwa perusahaan mereka bisa bangkrut.

Maka pertanyaan yang lebih menarik bukanlah: “Mengapa media tidak membesar-besarkan demonstrasi?”

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: “Seberapa bebas sebuah media jika keberlangsungan ekonominya bergantung kepada pihak-pihak yang juga menjadi objek pemberitaannya?”

Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tetapi justru pertanyaan semacam itulah yang perlu terus kita ajukan. Sebab ancaman terhadap kebebasan pers tidak selalu datang dengan wajah seorang pejabat yang menelepon redaksi.

Kadang-kadang ia datang dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Sebuah laporan keuangan. Angka pendapatan iklan. Kontrak yang tidak diperpanjang. Traffic yang turun. Atau rapat redaksi yang diakhiri dengan kalimat: “Sudahlah, jangan terlalu keras. Kita juga harus memikirkan bisnis.”

Di situlah kebebasan pers menghadapi ujian yang sesungguhnya. Bukan hanya berani melawan kekuasaan, tetapi juga berani menolak ketika kepentingan bisnis mulai menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diketahui publik.

Penulis : Satrio Arismunandar, Mantan jurnalis Harian KOMPAS dan Divisi News TRANS TV.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemilu 2029 memang masih cukup jauh. Namun, pertarungan politik menuju 2029 pada dasarnya tidak pernah benar-benar berhenti. Setelah Pemilu 2024 selesai, partai politik, tokoh politik, kelompok relawan, lembaga survei, hingga pemilih mulai membaca siapa figur yang berpotensi menjadi pusat gravitasi politik nasional berikutnya.

Salah satu nama yang semakin menarik perhatian adalah Kang Dedi Mulyadi atau KDM.

Kemunculan KDM dalam bursa kandidat potensial Pilpres 2029 bukan tanpa alasan. Ia memiliki modal elektoral yang relatif kuat, terutama setelah kemenangan besar pada Pilgub Jawa Barat 2024. Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau 62,22 persen suara sah. Angka tersebut menunjukkan bahwa KDM memiliki kemampuan mengonsolidasikan dukungan dalam skala yang sangat besar di Jawa Barat.

Yang lebih menarik, kekuatan KDM tidak berhenti pada angka elektoral. Ia mempunyai tingkat pengenalan publik yang tinggi, gaya komunikasi politik yang berbeda, serta kemampuan membangun hubungan langsung dengan masyarakat melalui aktivitas pemerintahan maupun media sosial.

Sejumlah survei dan analisis politik pada 2026 bahkan mulai menempatkan nama KDM dalam persaingan menuju Pilpres 2029. Salah satu laporan yang mengutip survei SMRC menyebut KDM memperoleh elektabilitas 35 persen dalam simulasi tertentu, sementara Prabowo berada di angka 14,5 persen. Angka survei tentu bukan hasil Pemilu dan masih sangat mungkin berubah, tetapi ia memperlihatkan satu hal penting: nama KDM sudah mulai masuk ke radar pertarungan politik nasional.

Dari sinilah pembicaraan mengenai coattail effect menjadi menarik.

Dalam politik elektoral, coattail effect menggambarkan kemampuan seorang kandidat populer untuk ikut mengangkat perolehan suara partai atau kandidat lain yang berada dalam satu tiket politik.

Dalam sistem pemilu serentak, fenomena ini menjadi semakin penting karena pemilih memberikan suara untuk pasangan presiden-wakil presiden sekaligus memilih calon legislatif. Sejumlah kajian tentang Pemilu Indonesia memang menempatkan keserentakan pemilu sebagai salah satu faktor yang memungkinkan munculnya coattail effect.

Artinya, figur capres bukan hanya aset untuk memenangkan kursi kepresidenan. Ia juga dapat menjadi mesin elektoral bagi partai pengusung.

Di titik inilah KDM memiliki nilai strategis.

Jika popularitas dan elektabilitas KDM mampu dipertahankan sampai masa kampanye 2029, partai yang berhasil mendapatkan posisi sebagai pengusung utama berpotensi memperoleh keuntungan elektoral.

Pemilih yang datang ke TPS karena tertarik kepada KDM berpeluang memberikan suara kepada partai yang berada di belakangnya. Kandidat-kandidat legislatif dari partai pengusung juga dapat memanfaatkan popularitas capres tersebut untuk memperluas basis suara.

Partai harus mampu menghubungkan popularitas figur dengan mesin organisasi. Tanpa organisasi yang kuat, coattail effect dapat berhenti pada kemenangan kandidat presiden tanpa memberikan peningkatan signifikan terhadap suara partai.

Karena itu, persoalan terbesar bagi partai politik bukan hanya siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi siapa yang mampu mengubah elektabilitas personal menjadi suara institusional.

KDM memiliki karakter yang cukup berbeda dibandingkan sebagian politisi nasional yang membangun popularitas melalui struktur partai.

Kekuatan politik KDM tumbuh melalui kombinasi pengalaman birokrasi, politik elektoral, kedekatan dengan masyarakat, komunikasi populis, serta kemampuan menggunakan media digital.

Ia pernah menjadi Bupati Purwakarta selama dua periode, kemudian menjadi anggota DPR RI, dan selanjutnya memenangkan Pilgub Jawa Barat 2024 dengan margin yang sangat besar. Perjalanan tersebut memberikan pengalaman politik dari level lokal hingga nasional.

Ada pula fakta bahwa KDM pernah berada di Partai Golkar sebelum kemudian menjadi kader Gerindra. Dalam Pemilu 2024, ia maju sebagai caleg DPR RI dari Gerindra dan memperoleh suara personal yang sangat besar.

Ini penting karena menunjukkan bahwa daya tarik politik KDM tidak sepenuhnya bergantung pada nama partai.

KDM memiliki personal vote.

Personal vote adalah suara yang diberikan pemilih karena ketertarikan kepada kandidat, bukan semata-mata karena identifikasi terhadap partai.

Bagi partai politik, tipe kandidat seperti ini sangat berharga.

Mengapa?

Karena partai dapat memperoleh keuntungan dari basis pemilih yang sebelumnya tidak memiliki keterikatan kuat dengan partai tersebut.

Pemilih KDM belum tentu semuanya pemilih Gerindra. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang politik. Ada pemilih nasionalis, pemilih konservatif, pemilih muda, pemilih desa, pemilih perkotaan, bahkan pemilih yang sebelumnya tidak terlalu aktif mengikuti politik kepartaian.

Jika KDM menjadi capres, tantangannya adalah bagaimana partai pengusung mengubah keragaman basis tersebut menjadi sebuah koalisi elektoral yang solid.

Jawa Barat merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi politik KDM.

Dengan jumlah pemilih yang sangat besar, Jawa Barat selalu menjadi medan strategis dalam pemilu nasional. Siapa pun kandidat yang mampu memperoleh dukungan kuat di provinsi ini mempunyai modal besar untuk bersaing secara nasional.

KDM sudah membuktikan kekuatannya di Jawa Barat. Perolehan 14,13 juta suara pada Pilgub 2024 merupakan angka yang sangat signifikan.

Namun, tantangan Pilpres 2029 jauh lebih besar.

Kemenangan di Jawa Barat tidak otomatis diterjemahkan menjadi kemenangan nasional. KDM harus membangun penerimaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Karena itu, periode 2025–2029 menjadi fase yang sangat menentukan.

Jika selama memimpin Jawa Barat KDM mampu mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat, menjaga komunikasi publik, serta menghasilkan kebijakan yang dianggap nyata oleh masyarakat, maka modal Jawa Barat dapat berkembang menjadi modal nasional.

Sebaliknya, jika popularitas tersebut menurun karena persoalan pemerintahan, konflik politik, atau kejenuhan publik, maka elektabilitas nasional juga dapat terpengaruh.

Partai Mana yang Paling Diuntungkan?

Pertanyaan berikutnya adalah: partai mana yang paling diuntungkan jika mengusung KDM? Jawabannya belum tentu partai yang paling besar.

Dalam politik elektoral, partai dengan suara besar belum tentu memperoleh tambahan suara terbesar dari seorang capres populer. Justru partai yang memiliki mesin politik tetapi membutuhkan tambahan daya tarik kandidat dapat memperoleh keuntungan lebih besar.

Ada setidaknya tiga skenario.

Pertama, KDM tetap menjadi kendaraan elektoral utama Gerindra. Jika Gerindra mempertahankan KDM sebagai kader dan berhasil menjadikannya kandidat utama pada 2029, maka Gerindra mempunyai keuntungan berupa hubungan antara figur capres dan identitas partai. KDM dapat menjadi penguat brand Gerindra di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terlalu kuat.

Kedua, KDM menjadi figur koalisi lintas partai. Dalam skenario ini, beberapa partai akan berebut mendapatkan manfaat dari popularitas KDM. Partai yang memperoleh posisi paling strategis dalam koalisi akan memiliki peluang menikmati coattail effect terbesar.

Ketiga, KDM membangun kendaraan politik yang lebih personal. Ini adalah skenario paling kompleks. Jika hubungan KDM dengan partai pengusung tidak berjalan ideal, personal vote yang dimilikinya dapat menjadi sumber kekuatan tawar terhadap partai.

Dalam politik Indonesia, kandidat populer dapat menjadi magnet yang membuat partai datang kepadanya, bukan kandidat yang harus mengejar partai.

Ada satu kesalahan analisis yang sering terjadi ketika membicarakan coattail effect.

Orang menganggap bahwa jika seorang capres populer menang, partainya pasti menang besar.

Tidak sesederhana itu.

Kajian mengenai Pemilu Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara suara kandidat presiden dan suara partai dapat berbeda-beda. Bahkan terdapat penelitian yang menemukan bahwa efek tersebut dapat muncul secara tidak seragam antardaerah dan antarpartai.

Pemilih Indonesia semakin terbiasa melakukan split-ticket voting.

Seorang pemilih bisa menyukai capres A, tetapi memilih calon legislatif dari partai B.

Seorang pemilih juga bisa menyukai KDM sebagai individu, tetapi tidak otomatis menyukai semua kebijakan partai yang mengusungnya.

Karena itu, partai pengusung harus memiliki kemampuan mengintegrasikan tiga unsur:

figur, partai, dan kandidat legislatif.

Jika ketiganya berjalan bersama, coattail effect akan maksimal.

Jika tidak, popularitas KDM bisa menjadi fenomena personal yang tidak sepenuhnya memberikan keuntungan kepada partai.

Untuk memperoleh keuntungan dari popularitas KDM, partai tidak cukup hanya memasang foto KDM pada baliho.

Partai harus mempunyai calon legislatif yang memiliki basis sosial sendiri.

KDM dapat membuka pintu elektoral, tetapi caleg harus mampu masuk dan mengambil suara.

Di sinilah kualitas mesin partai diuji.

Caleg yang hanya bergantung pada popularitas capres bisa kehilangan momentum ketika berhadapan dengan kandidat lain yang memiliki basis lokal lebih kuat.

Sebaliknya, caleg yang mampu membangun jaringan sosial, komunitas, relawan, tokoh masyarakat, dan basis pemilih akan lebih mudah mengonversi popularitas KDM menjadi suara partai.

Dengan kata lain, KDM dapat menjadi lokomotif, tetapi gerbong partai harus benar-benar tersedia dan berjalan di atas rel yang sama.

Kekuatan lain KDM adalah potensi menjangkau pemilih yang tidak terlalu terikat kepada partai.

Dalam politik Indonesia saat ini, loyalitas terhadap partai tidak selalu sekuat loyalitas terhadap figur.

Pemilih bisa berganti pilihan antarpartai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Faktor kandidat, kinerja pemerintah, media sosial, isu ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, serta persepsi terhadap kepemimpinan nasional dapat memengaruhi keputusan pemilih.

KDM mempunyai kemampuan masuk ke ruang tersebut.

Gaya komunikasinya yang informal membuat dirinya relatif mudah diterima oleh kelompok masyarakat yang tidak terlalu menyukai bahasa politik elite.

Jika KDM mampu mempertahankan citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, maka partai yang mengusungnya berpotensi memperoleh akses kepada pemilih yang sebelumnya berada di luar basis tradisional partai.

Popularitas yang tinggi selalu mempunyai dua sisi.

Semakin tinggi ekspektasi masyarakat, semakin besar pula potensi kekecewaan jika kinerja tidak sesuai harapan.

Sebagai gubernur, setiap kebijakan KDM akan menjadi bagian dari evaluasi publik. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik, hubungan dengan birokrasi, hingga persoalan sosial di Jawa Barat akan memengaruhi citra politiknya.

Media sosial juga mempunyai sifat yang sangat cepat.

Tokoh yang setiap hari mendapat perhatian publik dapat mengalami kenaikan popularitas secara cepat, tetapi juga dapat mengalami penurunan secara cepat.

Karena itu, perjalanan menuju 2029 tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan popularitas.

KDM harus mempertahankan trust. Popularitas membuat orang mengenal. Elektabilitas membuat orang memilih. Tetapi kepercayaan membuat orang bertahan.

Partai yang mengusung KDM juga harus berhati-hati. Jangan sampai hubungan antara KDM dan partai hanya bersifat transaksional.

Jika partai melihat KDM hanya sebagai mesin suara, hubungan politik akan mudah mengalami ketegangan.

Sebaliknya, jika partai memberikan ruang kepada KDM untuk mengembangkan gagasan nasional, membangun jaringan politik, serta menyusun agenda pemerintahan bersama, maka koalisi akan mempunyai fondasi lebih kuat.

Partai harus memahami bahwa kekuatan KDM justru terletak pada karakter personalnya.

Jika identitas personal tersebut terlalu dipaksa masuk ke dalam struktur komunikasi partai, daya tariknya bisa berkurang.

KDM perlu tetap menjadi KDM.

Partai harus menjadi kendaraan institusional yang memperluas jangkauan, bukan menghilangkan karakter politik kandidat.

Pemilu 2029 Bisa Menjadi Pertarungan Figur dan Mesin Partai

Jika tren politik saat ini berlanjut, Pemilu 2029 berpotensi menjadi pertarungan antara dua kekuatan.

Pertama, personalitas kandidat.

Kedua, kapasitas organisasi partai.

Kandidat populer tanpa mesin politik akan kesulitan memperluas suara secara nasional.

Sebaliknya, partai dengan mesin politik kuat tetapi tidak mempunyai figur yang menarik dapat menghadapi masalah dalam merebut pemilih mengambang.

KDM berada di persimpangan dua kekuatan tersebut.

Ia mempunyai basis personal yang sudah terbukti di Jawa Barat. Tinggal bagaimana kekuatan itu dikembangkan menjadi kekuatan nasional.

Di sinilah coattail effect menjadi sangat penting. Jika KDM menjadi capres dan mampu mempertahankan elektabilitas tinggi, partai yang mengusungnya mempunyai peluang mendapatkan keuntungan suara. Tetapi besarnya keuntungan tersebut bergantung pada kemampuan partai membangun jaringan, memilih caleg berkualitas, menyatukan pesan kampanye, serta menjaga hubungan antara kandidat presiden dan struktur partai.

Dalam perspektif partai politik, Pemilu 2029 tidak boleh hanya dibaca sebagai pertarungan memperebutkan kursi presiden.

Ada DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta struktur kekuasaan politik yang terbentuk setelah pemilu.

Presiden membutuhkan dukungan politik di parlemen. Partai membutuhkan figur presiden untuk meningkatkan suara. Hubungan tersebut saling menguntungkan.

Karena itu, capres dengan elektabilitas tinggi akan menjadi komoditas politik yang sangat berharga. KDM berpotensi berada dalam posisi tersebut.

Partai yang berhasil mengusung KDM bukan hanya mendapatkan kandidat untuk Pilpres, tetapi berpotensi mendapatkan efek ekor jas yang dapat mengerek perolehan suara legislatif.

Namun, semua itu baru menjadi potensi. Pemilu tetap ditentukan oleh suara rakyat.

Survei dapat menunjukkan arah, tetapi bukan hasil akhir. Popularitas dapat menjadi modal, tetapi bukan jaminan kemenangan. Mesin partai dapat bekerja, tetapi tanpa kandidat yang dipercaya masyarakat, mesin tersebut dapat kehilangan daya.

Maka, sejak sekarang yang menarik bukan hanya apakah KDM akan maju sebagai capres 2029.

Pertanyaan yang lebih besar adalah:

partai mana yang akan menjadi kendaraan politik KDM?

Dan lebih jauh lagi: siapa yang paling mampu mengubah popularitas KDM menjadi kemenangan partai?

Jika KDM terus mempertahankan popularitas, meningkatkan kinerja pemerintahan di Jawa Barat, memperluas jaringan nasional, dan berhasil menjaga citra politiknya, posisi tawarnya terhadap partai akan semakin kuat.

Pada titik tertentu, partai bukan lagi bertanya apakah KDM membutuhkan partai.

Partai justru akan bertanya: berapa besar keuntungan elektoral yang dapat diperoleh jika berada di belakang KDM?

Inilah nilai strategis coattail effect.

KDM berpotensi menjadi lokomotif elektoral bagi partai yang mengusungnya. Tetapi agar lokomotif itu menarik gerbong dalam jumlah besar, partai harus memiliki rel politik yang kuat, gerbong yang berkualitas, serta strategi yang terintegrasi.

Pemilu 2029 masih tiga tahun lagi. Banyak hal dapat berubah.

Figur baru dapat muncul. Elektabilitas dapat berbalik. Koalisi dapat berubah. Partai dapat berganti strategi. Bahkan konfigurasi politik nasional dapat mengalami transformasi besar.

Namun satu hal sudah terlihat: KDM telah menjadi salah satu figur yang layak diperhitungkan dalam kalkulasi politik menuju 2029.

Jika tren tersebut bertahan, maka pencalonan KDM tidak hanya akan menjadi pertarungan untuk kursi kepresidenan.

Ia juga dapat menjadi pertarungan memperebutkan efek elektoral KDM.

Dan bagi partai politik, efek tersebut bisa sama berharganya dengan tiket menuju Istana.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik

MoneyTalk.id,Jakarta – Nama Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia, Fathimah Azzahra, kembali menjadi perhatian setelah aksi mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Video ketika Fathimah berhadapan dan beradu argumen dengan aparat di tengah massa aksi beredar luas di media sosial.

Namun, perhatian publik kemudian bergeser. Bukan lagi pada tuntutan mahasiswa, melainkan pada kehidupan pribadi Fathimah. Sejumlah akun anonim menyebarkan informasi tentang dirinya yang belum terverifikasi. Salah satu yang ramai adalah tudingan bahwa Fathimah merupakan penganut Syiah.

Tudingan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Sampai ada bukti atau keterangan yang dapat dipercaya, informasi semacam itu tidak semestinya diperlakukan sebagai fakta. Persoalannya bukan sekadar benar atau salah, melainkan mengapa identitas keagamaan seseorang digunakan untuk menyerang seorang aktivis yang sedang menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Di sinilah politik stigma bekerja. Ketika sebuah gagasan sulit dibantah, serangan dapat dialihkan kepada orang yang menyampaikannya. Perhatian publik dipindahkan dari substansi ke identitas: dari tuntutan mahasiswa ke agama, pakaian, penampilan, hingga kehidupan pribadi aktivis.

Cara semacam ini bukan hal baru dalam pertarungan politik dan gerakan sosial. Stigma dapat digunakan untuk menciptakan keraguan terhadap seseorang sebelum gagasannya sempat dibahas. Seseorang tidak lagi dinilai berdasarkan apa yang ia sampaikan, tetapi berdasarkan label yang ditempelkan kepadanya.

Fathimah menjadi sorotan karena keberaniannya berada di barisan depan aksi. Dalam aksi BEM UI bertajuk #MerebutKemerdekaan, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan mengenai persoalan ekonomi, pemberantasan korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah dan kebebasan sipil.

Ketika massa tertahan barikade aparat, Fathimah terlihat berusaha menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat. Peristiwa itulah yang seharusnya menjadi bahan perdebatan publik, bukan kehidupan pribadi orang yang menyampaikannya.

Jika tuntutan mahasiswa dianggap keliru, bantahlah dengan data. Jika argumentasi Fathimah dinilai lemah, tunjukkan letak kelemahannya. Jika kebijakan pemerintah yang dikritik mahasiswa dianggap benar, jelaskan alasannya. Perdebatan demokratis semestinya berlangsung antara gagasan dengan gagasan, bukan antara gagasan dengan stigma.

Masalahnya, tudingan berbasis identitas memiliki konsekuensi yang berbeda. Isu mengenai keyakinan agama mudah memancing emosi dan menciptakan stigma sosial. Ketika informasi semacam itu disebarkan berulang-ulang melalui akun anonim tanpa sumber yang jelas, tudingan dapat berubah menjadi tekanan terhadap orang yang menjadi sasaran.

Dalam situasi seperti itu, media sosial dapat menjadi ruang teror simbolik. Seseorang tidak harus dilarang berbicara untuk dibuat takut. Cukup dengan membangun stigma terhadap dirinya, reputasi dapat digerus dan energi dapat dialihkan untuk membantah tuduhan personal.

Jika pola ini dibiarkan, dampaknya tidak berhenti pada Fathimah. Mahasiswa lain bisa belajar bahwa keberanian menyampaikan kritik memiliki konsekuensi berupa serangan terhadap identitas pribadi. Akibatnya, ruang demokrasi menjadi semakin sempit karena orang memilih diam demi menghindari risiko menjadi sasaran.

Tentu Fathimah dan BEM UI tetap terbuka untuk dikritik. Aktivis bukan kelompok yang kebal terhadap kritik. Bahkan kritik terhadap gerakan mahasiswa merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik dan stigma adalah dua hal yang berbeda dan tidak seharusnya dicampuradukkan.

Kritik menguji gagasan. Stigma menyerang identitas. Kritik mengajak publik memeriksa persoalan. Stigma justru membuat publik sibuk membicarakan orangnya. Karena itu, kritik terhadap Fathimah seharusnya diarahkan pada sikap, argumentasi dan tuntutan yang ia sampaikan sebagai aktivis mahasiswa.

Masyarakat juga perlu lebih kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berasal dari akun anonim dan menyangkut kehidupan pribadi seseorang. Jangan sampai pengguna media sosial tanpa sadar menjadi bagian dari mesin penyebar stigma yang belum tentu memiliki dasar.

Dalam kasus Fathimah, perhatian publik seharusnya dikembalikan kepada pertanyaan yang lebih penting: apa yang sebenarnya diperjuangkan mahasiswa dalam aksi 18 Agustus? Persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah dan kebebasan sipil jauh lebih penting untuk diperdebatkan daripada tudingan yang belum terbukti mengenai keyakinan pribadi seorang aktivis.

Demokrasi membutuhkan ruang untuk berbeda pendapat. Ketika seseorang menggunakan ruang itu untuk menyampaikan kritik, respons yang sehat adalah menghadapi gagasannya dengan gagasan pula.

Jika tidak setuju, bantah. Jika keliru, koreksi. Jika memiliki data berbeda, sampaikan. Bukan dengan teror, pelabelan, atau memburu identitas pribadi.

Jika tudingan terhadap Fathimah memang tidak memiliki dasar yang dapat diverifikasi, maka menjadikannya sebagai senjata dalam perdebatan publik hanya akan memperkuat politik stigma. Lebih jauh, cara tersebut berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari substansi perjuangan mahasiswa.

Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah Fathimah dapat ditempeli label tertentu. Persoalannya adalah apakah masyarakat masih mampu berdebat mengenai gagasan tanpa harus menghancurkan orang yang menyampaikannya.

Sebab ketika stigma digunakan untuk melemahkan seorang aktivis, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi Fathimah Azzahra. Yang sedang dipertaruhkan adalah keberanian mahasiswa untuk bersuara dan kualitas demokrasi itu sendiri.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

MoneyTalk.id, Jakarta – Menjadi presiden perlu punya kemampuan sederhana, bisa bertanya. Bukan cuma bicara agar didengar rakyat. Bertanya pada bawahan dan pembantu Benarkah laporanmu? Mana datanya? Dari mana angkanya? Bagaimana menghitungnya? Apa metodenya? Sudahkah dihitung dan dikaji ulang? Presiden adalah orang yang menerima ribuan informasi setiap hari. Karena itu, kredibilitasnya bukan ditentukan oleh kemampuannya mengetahui semua hal. Tapi bisa membedakan informasi yang berguna, masuk akal, faktual, atau info abal-abal.

Berbagai pernyataan (pidato) Presiden Prabowo belakangan menimbulkan polemik serius — selain menjadi bahan lelucon di media sosial. Yang terbaru, soal penghasilan buruh pengupas bawang, mendapat upah tujuh ratus ribu rupiah per kilogram. Info abal-abal ini segera mengundang lelucon, bagaimana mungkin bawang seharga 40.000 rupiah perkilo , ongkos mengupasnya 700.000 perkilo?

Sebelumnya, yang lebih fantastis, presiden menginfokan bisnis menggiling padi, “saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen dua triliun per bulan.” Info delusional yang tidak disertasi data, penggilingan sebesar apa? Berapa ton gabah yang digiling? Juga tak kalah heboh, klaim 3.395 jembatan yang dibangun TNI-Polri, secara simbolik diresmikan bersamaan pada 13 Agustus 2026. Jika dibagi rata-rata selama dua tahun (730 hari), hasilnya hampir 5 jembatan selesai dibangun per hari non stop —termasuk Sabtu, Minggu, hari libur, hari hujan. Data delusional itu tidak disertasi info, apa spesifikasi jembatan? Berapa lama masing-masing pengerjaannya? Berapa biayanya? Bagaimana pengawasan mutunya? Benarkah semua jembatan baru? Atau itu cuma jembatan Lego?

Kasus MBG lebih menarik. Pada Desember 2025, Kepala BGN saat itu (yang kini ini dipenjara karena korupsi) Dadan Hindayana melaporkan kebutuhan 3.000 ekor lele per hari untuk satu SPPG. Presiden terpukau menanggapi satu anak mendapat satu ekor lele — lebih baik dari jatah makan saaat ia menjadi prajurit. Percakapan ringan, disiarkan televisi, mempertontonkan bagaimana berbagi informasi dari bawahan ke atasan tanpa proses penalaran. Termasuk info 19.000 ekor sapi disembelih perhari untuk program MBG, yang kemudian diralat ternyata cuma pengandaian.

Dari berbagai episode “salah omon” presiden, ada satu pola, laporan spektakuler datang dari bawahan, lalu menjadi sabda keyakinan. Dalam organisasi pemerintahan, laporan semacam ini dikenal sebagai: “Asal Bapak Senang” (ABS). Atasan mendengar apa yang inginkan, bawahan memasok apa yang ingin didengar atasan. Situasi ini menciptakan mekanisme feedback loop (siklus umpan balik) kesalahan yang berulang.

Juga memunculkan repetisi “gelembung informasi” (filter bubble) ketika seseorang hanya mau mendengar informasi yang sesuai dengan isi kepala sendiri. Dalam gelembung itu, presiden tidak lagi melihat realitas secara langsung. Ia melihat realitas melalui laporan yang telah melewati saringan birokrasi berlapis. Setiap lapisan berkepentingan untuk membuat lapisan di atasnya senang.

Yang lebih berbahaya dari sekadar salah angka atau salah sebut, adalah terjadi halusinasi kekuasaan, inflasi informasi positif. Semua proyek dibayangkan berhasil, MBG membuat rakyat sehat (bukan keracunan), belanja di kios KMP menyediakan barang murah. Sekolah rakyat melahirkan anak-anak genius, Danantara membuat Indonesia jadi kaya raya. Pendirian batalyon baru TNI membuat negara aman tenteram. Semua program dianggap tepat sasaran, semua aparat bekerja keras. Semua target tercapai.

Dalam psikologi kekuasaan ada fenomena arogansi dan “over-self-confidence”. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin jarang ia bertanya. Karena ia merasa serba tahu, dan lebih suka memberi tahu. Di saat yang sama, tidak ada bawahan yang berani mengatakan bahwa ia keliru. Siapa berani mengatakan: “Pak Presiden, angka itu tidak masuk akal; penjelasan tidak logis; pernyataan tidak nalar.” Jika mekanisme koreksi atau self-koreksi tidak ada di kekuasaan, maka presiden mengalami “isolasi epistemik”. Kekuasaan yang minim informasi faktual. Bukan karena bawahannya bodoh, terapi justru terlalu “pintar” membaca maunya kekuasaan. Mereka tahu, menjilat kekuasaan lebih aman ketimbang menyampaikan fakta kabar buruk yang bisa membuat karir cilaka.

Pemimpin yang selalu merasa benar akan membangun sistem yang mustahil memberitahu bahwa ia salah. Ia akan terperosok dalam lingkaran kesalahan. Sebaliknya, pemimpin yang berkata, “saya salah,” justru sedang menunjukkan kekuatan. Di negara demokrasi, permintaan maaf seorang presiden bukan kelemahan. Itu adalah bentuk akuntabilitas epistemik: pengakuan bahwa pengetahuan tidak pernah sempurna. dan kekuasaan harus dapat dikoreksi. Yang mengkhawatirkan bukan seorang presiden yang sering keliru bicara, tapi presiden yang tidak mau tahu, ada yang keliru.

Dalam kultur ABS, presiden perlu memiliki refleks instingtif untuk meragukan laporan pembantunya. Dengan mempertanyakan. Karena mereka para penjilat pencari selamat, sekaligus penjerumus kekuasaan. Presiden yang kuat bukan yang suka bicara atau pidato apa saja, demi mendapat tepuk tangan atau koor tertawa.

Fakta keberhasilan itu sederhana, dan kerap dimulai dengan mempertanyakan. Pertanyaan yang penting adalah mengapa presiden mudah percaya pada angka-angka yang dikarang bawahannya. Mengapa tidak ada mekanisme internal untuk mengoreksi kejanggalan. Dan ketika kesalahan terlanjur dipidatokan, kenapa tidak ada permintaan maaf. Apakah ini cermin kekuasaan yang tidak menuntut akuntabilitas ke bawah dan tanggungjawab ke atas?

Kritik publik yang mengolok-olok banalitas kesalahan — betapapun lucu sebagai sindiran — berisiko kehilangan makna. Empat ilustrasi kesalahan aritmetika presiden (upah pengupas bawang, keuntungan penggilingan padi, jumlah jembatan yang dibangun, serta jumlah lele dan sapi untuk MBG), bukan sekadar blunder informasi. Tapi jendela untuk melongok kinerja arsitektur kekuasaan saat ini. Kekuasaan yang mengutamakan citra dan angka-angka di atas fakta. Kekuasaan yang tidak mengenal mekanisme swa-koreksi dan otokritik. Kekuasaan yang hanya suka berbicara tanpa pernah bertanya.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id,Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kecaman keras terhadap pihak-pihak yang melakukan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pesan tegas dan keras ini, tentu tidak terlepas dari pelaksanaan MBG yang pada tataran tertentu terjadi penyimpangan dan bahkan korupsi, yang harus segera dibenahi.

Dalam perbincangan sebagian publik, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak jarang dibahas sebagai “proyek” dengan peluang kontrak dapur/SPPG, suplai bahan pangan, insentif harian, hingga afiliasi yayasan, bukan sebagai instrumen untuk menurunkan stunting, memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan dampak jangka panjang pada generasi muda. Fenomena ini biasa dianggap sebagai pergeseran orientasi dari public good (kebajikan publik) menjadi rent-seeking dan komodifikasi program sosial. Ini bukan sekadar “kesalahan komunikasi”, melainkan gejala struktural yang harus diluruskan dan dikembalikan ke rel-nya.

Dari pergeseran orientasi tersebut, pada akhirnya bisa melahirkan berbagai pola perilaku. Lantas, perilaku apa yang mungkin terjadi?

Ladang bisnis terselubung. Anggaran ratusan triliun menciptakan pasar makanan massal yang menggiurkan. Banyak pihak mendirikan yayasan (sering berkedok sosial, pendidikan, atau keagamaan) semata untuk mengelola dapur, bahkan multi-dapur, dengan orientasi profit. Akibatnya, fasilitas, standar higiene, dan kualitas bahan sering dikorbankan demi efisiensi biaya. Pejabat BGN pernah tegas menyatakan “MBG bukan ladang bisnis, melainkan program kemanusiaan dan investasi sosial.”

Patronase dan konflik kepentingan. Keterlibatan yayasan terafiliasi politik, aparat, atau jaringan kekuasaan membuat penunjukan mitra tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan dan merit. Jika ada temuan data ganda, dapur fiktif atau surplus, jual-beli titik SPPG, markup harga, hingga kasus keracunan, semuanya dapat dianggap menandakan prioritas “siapa dapat jatah” lebih menonjol daripada “apakah anak mendapat gizi yang tepat”.

Fokus kuantitas versus kualitas. Narasi publik dan implementasi awal cenderung mengejar jumlah penerima, jumlah dapur, dan penyerapan anggaran, sementara indikator outcome (penurunan stunting, status gizi aktual, keamanan pangan, kepuasan penerima) kurang menjadi pusat perhatian. Ini pola klasik program besar, elite capture, di mana manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati pelaku rantai pasok yang terhubung, sementara tujuan utama (kesehatan anak) tergerus.

Fenomena ini mirip dengan yang terjadi pada sejumlah program infrastruktur atau bansos skala besar, ketika anggaran besar bertemu tata kelola lemah dan relasi kuasa, program sosial berubah menjadi arena akumulasi rente.

Bagaimana seharusnya melihat MBG? MBG harus diposisikan sebagai investasi modal manusia (human capital investment), bukan proyek bisnis atau mesin pencipta lapangan kerja semata.

Tujuan primer yang tidak boleh digeser. Pemenuhan gizi anak (terutama 1.000 hari pertama kehidupan, balita, ibu hamil/menyusui, dan siswa), pencegahan serta penurunan stunting, peningkatan konsentrasi belajar, dan pembangunan generasi yang lebih sehat serta produktif. Presiden Prabowo Subianto sendiri menekankan bahwa anak tidak boleh belajar dalam keadaan lapar dan satu dari empat anak stunting tidak boleh diterima. Kualitas menu gizi seimbang, bahan segar, keamanan pangan harus menjadi standar non-negotiable.

Manfaat sekunder yang sah, tetapi subordinat. Efek berganda ekonomi, serapan tenaga kerja, permintaan produk petani/nelayan/peternak lokal, peluang UMKM adalah bonus yang baik jika dan hanya jika tidak mengorbankan kualitas dan ketepatan sasaran. Pelibatan ekonomi lokal boleh didorong, tetapi melalui mekanisme kompetitif, transparan, dan berbasis standar gizi, bukan melalui jaringan afiliasi.

Ukuran keberhasilan yang benar. Bukan berapa banyak dapur terbangun atau berapa triliun terserap, melainkan Apakah prevalensi stunting menurun secara signifikan di wilayah prioritas?; Apakah status gizi (tinggi badan, berat badan, anemia, dan lain-lain) membaik?; Apakah makanan aman, bergizi, dan disukai anak?; Apakah ada sistem pengawasan, evaluasi, dan sanksi yang efektif terhadap mitra yang melenceng?

Prinsip tata kelola yang harus ditegakkan. Transparansi penunjukan mitra, audit independen, kontrak berbasis kinerja (bisa diputus jika kualitas jelek), prioritas wilayah 3T dan kelompok rentan, serta pemisahan tegas antara kepentingan politik/bisnis dengan kepentingan anak. Pemerintah sudah mulai menekankan “perbaikan dan efisiensi”, ini harus diterjemahkan menjadi refocusing pada kualitas dan sasaran, bukan sekadar retorika.

Singkatnya, MBG adalah janji negara kepada anak-anak Indonesia agar mereka tumbuh tanpa lapar dan tanpa stunting. Ketika perbincangan publik lebih banyak tentang “siapa dapat kontrak” daripada “apakah anak benar-benar mendapat gizi yang layak”, maka program ini sedang menyimpang dari khittah-nya. Mengembalikannya ke jalur yang benar berarti menempatkan kepentingan anak di atas segala opportunity bisnis. Tanpa itu, anggaran besar hanya akan menjadi “makan siang gratis” yang mahal harganya, baik secara fiskal maupun moral.

Penulis : Dr. Didik Mukrianto

MoneyTalk.id, Jakarta – Dalam politik, air mata sering kali lebih cepat dipercaya daripada argumentasi. Ia membangkitkan empati, mengundang simpati, dan dalam sekejap mampu mengubah arah perdebatan. Ketika itu terjadi, publik tidak lagi diajak menguji benar atau salahnya sebuah kebijakan, tetapi digiring untuk memilih siapa yang dianggap paling peduli kepada rakyat. Di situlah, menurut saya, dimulai apa yang saya sebut sebagai tarian air mata seorang menteri.

Tarian itu muncul ketika Menteri Jumhur Hidayat membela Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, “Orang yang lapar dikasih makan, Anda cerca, jangan dong.” Kalimat tersebut terdengar sederhana, menyentuh, bahkan sulit dibantah secara moral. Sebab siapa yang tega melihat orang lapar tidak diberi makan?

Namun justru karena itulah, publik perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menilai air matanya, melainkan untuk menguji argumentasinya.

Masalahnya bukan pada tangisan seorang menteri. Masalahnya terletak pada cara MBG dibingkai. Pernyataan tersebut menghadirkan kesan seolah-olah MBG adalah program yang dirancang untuk memberi makan orang lapar. Padahal, penjelasan resmi pemerintah menunjukkan gambaran yang lebih utuh.

Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa MBG merupakan strategi nasional untuk meningkatkan status gizi masyarakat, menurunkan prevalensi stunting, memperbaiki kesehatan, dan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam penjelasan yang sama disebutkan bahwa program ini juga berkontribusi mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi. Artinya, mengatasi kelaparan memang menjadi salah satu manfaat yang diharapkan, tetapi bukan satu-satunya cara memahami tujuan MBG. Mereduksi program sebesar ini menjadi sekadar “memberi makan orang lapar” justru menyempitkan makna yang telah dijelaskan oleh pemerintah sendiri.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Ketika MBG dibingkai sebagai program memberi makan orang lapar, kritik terhadap tata kelola program dengan mudah berubah menjadi persoalan moral. Siapa pun yang mempertanyakan efektivitas anggaran, kualitas makanan, ketepatan sasaran, atau mekanisme pengawasan dapat dengan cepat dipersepsikan sebagai orang yang tidak memiliki empati terhadap mereka yang membutuhkan.

Padahal kritik terhadap kebijakan tidak pernah identik dengan penolakan terhadap tujuan kemanusiaannya. Demokrasi justru dibangun di atas hak warga negara untuk menguji apakah sebuah kebijakan benar-benar mencapai tujuan yang dijanjikan. Kritik terhadap pelaksanaan bukanlah kritik terhadap kepedulian. Kritik terhadap tata kelola bukanlah penolakan terhadap perbaikan gizi.

Di titik inilah air mata berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar menjadi ekspresi empati, melainkan menjadi simbol yang berpotensi menggeser fokus perdebatan. Yang semula merupakan diskusi mengenai efektivitas kebijakan berubah menjadi perlombaan menunjukkan siapa yang paling berpihak kepada orang kecil. Akibatnya, ruang argumentasi menyempit, sementara ruang emosional semakin melebar.

MBG adalah program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Program sebesar ini tidak membutuhkan pembelaan yang emosional, melainkan penjelasan yang rasional. Publik berhak mengetahui bagaimana keberhasilannya diukur, bagaimana kualitas gizinya diawasi, bagaimana sasaran penerimanya ditetapkan, dan bagaimana pemerintah memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat.

Karena itu, saya tidak mempersoalkan air mata seorang menteri. Yang saya persoalkan adalah ketika air mata hadir bersamaan dengan penyederhanaan tujuan sebuah kebijakan. Empati tentu penting. Namun empati tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan ruang kritik. Sebab tanpa kritik, tidak ada evaluasi. Tanpa evaluasi, tidak ada perbaikan.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak akan ditentukan oleh seberapa mengharukan cara program itu dibela. Keberhasilannya akan ditentukan oleh apakah status gizi masyarakat meningkat, apakah angka stunting menurun, apakah kualitas sumber daya manusia membaik, dan apakah pemerintah mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan.

Air mata bisa menggerakkan hati. Tetapi dalam negara demokrasi, kebijakan publik tidak boleh dimenangkan oleh air mata. Ia harus dimenangkan oleh argumentasi, data, dan hasil yang dapat dibuktikan. Sebab ketika emosi mengambil alih ruang nalar, yang menari bukan lagi air mata seorang menteri, melainkan kualitas demokrasi kita sendiri.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

MoneyTalk.id,Jakarta – Rasanya tak sebanding, uang kompensasi berapapun jumlahnya dari Pemprov DKI Jakarta dengan kehadiran TPST Bantar Gebang selama puluhan tahun yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif, penurunan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi

36 tahun lamanya Bantar Gebang menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kemudian menjadi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Kawasan yang terdiri dari 110,3 ha meliputi Kelurahan Ciketing Udik, Kurahan Cikiwul, dan Kelurahan Sumur Batu di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Memang menyimpan banyak sejarah dan permasalahan sampah dari Jakarta. Mulai dari bau menyengat, polusi udara, penyakit hingga tata kelola limbah hingga persoalan uang kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta ke Pemkot Bekasi.

Kota Bekasi khususnya dan Indonesia pada umumnya sempat tersentak dengan rilis laporan penginderaan jauh dari Carbon Mapper, yang bekerja sama dengan teknologi satelit NASA dan Planet Labs, serta disorot dalam laporan UCLA Emmett Institute. Bagaimana tidak miris, hasilnya menempatkan Bekasi sebagai kota paling beracun nomor dua di dunia. Dengan tingginya emisi gas metana (mencapai sekitar 6,3 ton per jam) di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, sudah cukup menjadikan Bekasi kota beracun dan berbahaya.

Pemerintah pusat juga merespon cepat dan berkelanjutan terhadap fenomena buangan yang bukan saja menimbulkan kerusakan lingkungan dan penurunan kesehatan secara masif. Melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor:SE.14/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2005 yang mengatur penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan metode pembuangan terbuka (open dumping). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008* tentang Pengelolaan Sampah yang melarang seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), termasuk TPST Bantar Gebang, untuk melakukan praktik pembuangan sampah tanpa pengelolaan atau open dumping.

Terkait TPST Bantar Gebang yang beririsan langsung dengan Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) yang tertuang dalam *Undang-Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor: 160 Tahun 2021*. Dari mulai perubahan TPA menjadi TPST hingga pengelolaan sampah termasuk menggunakan metode oven dumping akan berakhir tanggal 26 Oktober 2026.

Oleh karena itu pihak-pihak terkait dan kompeten terhadap keberadaan TPST Bantar Gebang seperti Pemprov dan DPRD DKI Jakarta serta Pemkot dan DPRD Kota Bekasi harus segera melakukan langkap cepat yang terarah dan terukur untuk segera menutup kawasan pembuangan sampah tersebut. Selain sebagai kebijakan hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi demi upaya menjaga kelestarian dan kenyamanan lingkungan serta keselamatan masyarakat baik yang ada di sekitar kawasan Bantar Gebang maupun wilayah Kota Bekasi keseluruhan. Maka penutupan TPST Bandar Gebang juga menjadi skala prioritas dan mendesak untuk dilakukan karena juga menjadi bagian utama dari isu-isu global menyangkut kesehatan, kualitas hidup, perubahan iklim dll.

Upaya hukum dan teknis pelaksanakan penutupan TPST Bantar Gebang tidak boleh menjadi berlarut-larut karena persoalan pragmatis seperti terlanjur menikmati dan bagi-bagi uang kompensasi sampah yang sudah berlangsung lama dan tidak signifikan terhadap kepentingan daerah dan pelayanan publik sejauh ini. Masyarakat Kota Bekasi kini menunggu “good will and political will” khususnya dari Pemkot dan DPRD Kota Bekasi.

Atau bisa jadi berlarut-larutnya penutupan TPST Bantar Gebang menjadi keengganan orang dan kelompok tertentu meleoaskan nikmatnya bancakan dari kompensasi yang ratusan miliar saban tahun itu.

Jangan jadikan kelestarian dan kenyamanan lingkungan serta kualitas hidup dan keselamatan masyarakat Kota Bekasi tersingkir dari perilaku ‘abuse of power’ dan budaya korup dari penyelenggaraan pemerintah. Sampah organik, an organik, dan residu masih bisa diolah dan dicari solusinya. Tapi sampah dari penyimpangan penyelengaran negara yang terstruktur, sistematis, dan masif sangat susah dihilangkan.

Penulis : Yusuf Blegur, Analis Institut Public Policy Study (IPPS)

MoneyTalk.id, Jakarta – “Yang merasa Indonesia suram, silahkan kalau mau cari ke negara lain.”

Presiden Prabowo menghardik rakyat yang “kurang kooperatif” dalam pidato memperingati Hari Koperasi Nasional. Kemudian, ketika menghadiri Harlah PKB, Ia menghardik cangkir kopi: “Ini cangkir isinya teh, bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Brengsek.”

Dalam pidato di depan kader PKB itu, Prabowo menyebut Muhaimin, Dasco, dan Bahlil adalah “tiga kancil” politik. Bukan sebagai hardikan, meskipun dalam cerita rakyat, Kancil dikenal sebagai hewan yang suka mengakali. Ia justru menghardik wartawan, aktivis LSM, atau pengamat yang kritis pada pemerintahannya sebagai londo ireng. “Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu, dan handphonemu siapa?” Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan pidato, ia melontarkan berbagai kosa kata hardikan: ndasmu, antek asing, bajingan, omon-omon, nyenye-nyenye.

Pidato Presiden Prabowo kini semakin ditunggu, publik ingin tahu, keceplosan bicara apa lagi. Presiden mustinya paham, pidato bukan sekadar rangkaian kata, tapi cerminan pemikiran, kebijakan, dan tindakan. Ketika presiden asal bicara, secara impulsif dan spontan, muncul pertanyaaan, apakah ini cuma gaya retorika, atau ada problem kognitif? Kata makian jelas kurang patut dipidatokan, tapi lebih aneh lagi mengomentari pidatonya sendiri. Akting bertanya, apa boleh mengucapkan “bajingan”? Demi mendapat tepuk tangan dan tawa audiens?

Tentu, bahkan dalam pidato resmi, ada ruang untuk bercanda, berimprovisasi, atau membuat lelucon. Masalahnya ketika candaan menjadi esensi, maka urgensi isi pidato menjadi basi. Lenyap dalam gemuruh tawa hadirin — yang terpaksa harus ketawa demi menghormati. Pidato formal presiden yang menyelipkan umpatan, atau kelucuan ala stand-up-comedy, hanya menjadi hiburan.

Gaya bicara spontan tanpa teks, ala Prabowo dalam dunia psiko-literasi dikenal sebagai stream of consciousness (SoC). Aliran pikiran bawah sadar, perasaan yang harus dikeluarkan, tanpa disaring. Pikiran acak, melompat, ekspresi lepas yang tidak teratur, dan inkoheren. Kalau saja ini diekspresikan sebagai karya sastra–ala Ulysses (mahakarya James Joyce)–tentu tidak soal. Tapi menjadi persoalan sebagai pidato spontan.

Saat berpidato, bergaya SoC, presiden tidak hanya berbicara di hadapan ratusan orang di ruangan. Ia berbicara kepada dunia, juga pada algoritma. Setiap ucapan sensasional akan terus diputar ulang. Di era media sosial, setiap kalimat aneh dan inkoheren yang terucap dari mulut presiden, menjadi soundbytes.Menjadi sensasi klip satu menit yang direkam, dipenggal, sebagai meme untuk diviralkan. Konteks pidato dilupakan, selain potongan kata atau kalimat sensasional. Inilah pentingnya kompetensi retorika, yang bukan sekadar kemampuan berpidato. Aristoteles, dua ribu limaratus tahun lalu membagi retorika menjadi tiga unsur: ethos (kredibilitas), logos(logika), dan pathos  (emosi). Siapa yang berbicara, apa yang dikatakan, dan bagaimana pesan dirasakan oleh audiens.

Pidato bergaya SoC tidak khas cuma Prabowo di Indonesia, beberapa politikus populis di berbagai negara menunjukkan pola serupa. Presiden Donald Trump di Amerika, Duterte di Philipina, Charlos Menem di Argentina, dikenal memiliki pola komunikasi yang mirip. Sering meloncat dari satu topik ke topik lain, mengulang frasa, menggunakan hiperbola, serta menyampaikan klaim yang tidak didukung data atau argumentasi yang runtut.

Politikus populis menghindari bahasa formal yang runut dan rapi demi ingin mengesankan sebagai “orang biasa”. Dalam komunikasi politik, strategi ini untuk membangun kesan “dekat dengan rakyat.” Pierre Ostiguy, dalam “Populism: A Socio-Cultural Approach”, The Oxford Handbook of Populism (2017) mengintroduksi istilah “Flaunting the Low”. Menjelaskan bagaimana politikus populis berpidato untuk jual lagak dan pamer _(flaunt)_, gaya bicara “rendah”. Memakai bahasa jalanan, umpatan, gaya preman, sebagai cara membangun ikatan emosi dengan massa.

Menjadi cilaka jika gaya bicara jalanan itu bukan soal inkompetensi–gagal berperilaku pantas– tapi sebagai kesengajaan atau strategi politis. Melontarkan “bajingan, endasmu, londo ireng, omon-omon, nyenye-nyenye” sebagai flaunting the low, seolah merakyat. Bukan untuk membangun ikatan emosi, tapi untuk mengalihkan dari persoalan substantif. Bukan soal estetika politik, tapi soal menghindari akuntabilitas.

Pidato presiden bukan urusan personal, tapi representasi negara. Kalimat yang keluar dari mulut presiden akan dikutip media internasional, dianalisis investor, dicermati diplomat, bahkan menjadi referensi sejarah. Disiplin berbicara teratur, menahan diri untuk tidak menghardik, bukan cuma soal etiket pergaulan. Melainkan bagian dari tata kelola manajemen pemerintahan dalam mengelola negara. Di era ketika setiap pidato menjadi arsip permanen internet—sebagai rekam jejak—bicara spontanitas adalah liability. Impulsivitas adalah banalitas.

Publik juga akan bertanya: Jika saat pidato presiden tidak mampu menata kata-kata, bagaimana pula ia bisa menata negara?

Penulis :

MoneyTalk.id,Jakarta – Politik Indonesia tidak pernah kekurangan kejutan. Apa yang tampak mustahil hari ini, bisa menjadi kenyataan beberapa tahun kemudian. Sejarah politik nasional telah berkali-kali menunjukkan bahwa peta koalisi dapat berubah secara drastis seiring perubahan kepentingan para elite politik.

Dalam konteks itu, muncul pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan. Mungkinkah Kang Dedi Mulyadi (KDM) berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029?

Tentu, hingga saat ini belum ada deklarasi ataupun sinyal resmi mengenai skenario tersebut. Namun sebagai sebuah analisis politik, kemungkinan tersebut layak dibahas karena dinamika politik Indonesia sangat cair.

Salah satu faktor yang membuat wacana ini menarik adalah posisi Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sebagian pengamat masih memiliki pengaruh besar terhadap konstelasi politik nasional. Meski tidak lagi menjabat sebagai presiden, jejaring politik, kedekatan dengan sejumlah kepala daerah, serta pengaruh terhadap sebagian pemilih membuat Jokowi masih diperhitungkan sebagai salah satu figur penting dalam proses pembentukan koalisi menuju 2029.

Banyak pihak menilai Jokowi berkepentingan menjaga keberlanjutan pengaruh politiknya setelah masa pemerintahannya berakhir. Salah satu aset politik yang paling sering dibicarakan tentu adalah Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai wakil presiden.

Apabila diasumsikan Gibran dipersiapkan untuk kontestasi yang lebih besar pada masa depan, maka pengalaman sebagai wakil presiden dapat menjadi modal penting. Dalam banyak negara, jabatan wakil presiden sering menjadi batu loncatan menuju kepemimpinan nasional.

Di sisi lain, muncul fenomena Kang Dedi Mulyadi yang beberapa tahun terakhir memperoleh perhatian publik cukup besar. Gaya komunikasi yang sederhana, kedekatan dengan masyarakat, serta aktivitasnya di media sosial membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Popularitas seperti ini sering kali menjadi modal elektoral yang sangat berharga.

Apabila benar terdapat survei yang menunjukkan tingkat keterpilihan KDM meningkat signifikan, tentu seluruh elite politik akan memperhitungkannya. Dalam politik, tokoh dengan elektabilitas tinggi hampir selalu menjadi rebutan berbagai koalisi.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa hasil survei bersifat dinamis. Elektabilitas dapat berubah sesuai perkembangan politik, kebijakan pemerintah, maupun persepsi publik menjelang pemilu.

Karena itu, setiap pembacaan terhadap survei harus ditempatkan sebagai salah satu indikator, bukan kepastian mengenai hasil Pilpres 2029.

Politik Indonesia sendiri telah berkali-kali menunjukkan bahwa loyalitas partai tidak selalu bersifat permanen. Perpindahan tokoh dari satu partai ke partai lain merupakan hal yang lazim dalam sistem multipartai Indonesia.

Sejarah mencatat banyak tokoh politik berpindah kendaraan politik demi memperoleh ruang yang lebih besar. Karena itu, secara teoritis, tidak tertutup kemungkinan seorang kader berpindah partai apabila terdapat kesesuaian kepentingan politik. Namun apakah hal itu akan terjadi pada Kang Dedi Mulyadi saat ini sebagai kader Gerindra merupakan spekulasi dan bergantung pada dinamika internal partai maupun keputusan politik yang bersangkutan.

Ungkapan klasik bahwa “dalam politik tidak ada kawan maupun lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan” masih sering digunakan untuk menggambarkan fleksibilitas koalisi politik Indonesia.

Sejarah Pilpres 2014 juga menunjukkan bagaimana konfigurasi politik dapat berubah dengan cepat. Saat itu Jokowi, yang sebelumnya menjabat Gubernur DKI Jakarta, akhirnya maju sebagai calon presiden dan berhadapan dengan Prabowo Subianto. Perubahan tersebut menjadi salah satu contoh bahwa dinamika politik sering kali berkembang berbeda dari berbagai spekulasi sebelumnya.

Karena itulah, membaca politik 2029 tidak cukup hanya melihat posisi partai saat ini. Yang jauh lebih penting adalah membaca perubahan elektabilitas tokoh, kepentingan elite, arah koalisi, serta respons masyarakat terhadap isu-isu nasional.

Apabila pada akhirnya muncul pasangan Kang Dedi Mulyadi–Gibran, maka kemungkinan narasi yang dibangun adalah kombinasi antara figur kepala daerah yang memiliki citra dekat dengan rakyat dengan figur wakil presiden yang membawa pengalaman di pemerintahan nasional.

Namun demikian, skenario tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Posisi Prabowo Subianto sebagai Presiden, dinamika internal partai-partai koalisi, sikap Partai Gerindra terhadap kader-kadernya, hingga munculnya tokoh-tokoh baru menjelang 2029 akan sangat menentukan arah politik nasional.

Selain itu, pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia ditentukan oleh mekanisme konstitusional serta keputusan partai atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat pencalonan. Dengan demikian, peluang setiap pasangan sangat bergantung pada dukungan politik yang terbentuk menjelang pendaftaran pemilu.

Pada akhirnya, semua pembahasan mengenai duet Kang Dedi Mulyadi dan Gibran hari ini masih berada dalam ranah analisis dan spekulasi politik. Belum terdapat pernyataan resmi maupun keputusan politik yang mengarah pada pasangan tersebut.

Namun justru di situlah menariknya politik Indonesia. Peta kekuatan dapat berubah dalam waktu singkat, koalisi dapat bergeser, dan tokoh yang hari ini tampak berada di jalur berbeda bisa saja bertemu dalam satu kepentingan politik pada masa mendatang.

Pilpres 2029 masih menyisakan waktu yang panjang. Banyak variabel yang akan memengaruhi arah kontestasi, mulai dari kinerja pemerintahan, kondisi ekonomi, dinamika partai politik, hingga preferensi pemilih. Karena itu, setiap prediksi sebaiknya dipahami sebagai analisis atas kemungkinan, bukan sebagai kepastian mengenai apa yang akan terjadi.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni Hubungan Internasional UMY