22 November 2026

Opini

MoneyTalk.id,Jakarta – Dalam dunia politik, ada satu pelajaran yang terus berulang dari masa ke masa: tidak semua hal dapat dinilai dengan ukuran hari ini. Ada peristiwa yang baru dipahami bertahun-tahun kemudian. Ada orang yang dahulu dicemooh, tetapi belakangan dipandang berbeda. Ada pula gagasan yang semula dianggap menyimpang, namun akhirnya menjadi bahan pembicaraan arus utama.

Nama Setiyardi Budiono berada dalam pusaran peristiwa semacam itu. Bagi generasi yang mengikuti Pilpres 2014, nama Setiyardi tidak bisa dipisahkan dari Tabloid Obor Rakyat. Publik masih mengingat bagaimana tabloid tersebut menjadi salah satu media yang paling kontroversial pada zamannya. Di tengah euforia politik yang mengiringi kemunculan Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh harapan baru, Tabloid Obor Rakyat hadir dengan berbagai laporan dan kritik yang berseberangan dengan arus besar pemberitaan saat itu. Akibatnya tidak main-main.

Setiyardi menjadi sasaran kritik dari berbagai arah. Ia dituduh menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Banyak kalangan media mengambil jarak. Bahkan sejumlah rekan lama yang pernah bekerja bersamanya ikut menyampaikan kecaman.

Di tengah situasi tersebut, sedikit orang yang berusaha melihat persoalan dari sudut kebebasan pers. Perdebatan lebih banyak berkisar pada benar atau salahnya isi pemberitaan, sementara pertanyaan yang lebih mendasar sering luput dibahas: sampai sejauh mana kritik terhadap tokoh politik boleh disampaikan tanpa berujung pada kriminalisasi?

Pertanyaan itu masih relevan hingga hari ini. Setiyardi kemudian harus menjalani proses hukum yang panjang. Ia ditahan selama delapan bulan dalam kasus yang berkaitan dengan pemberitaan mengenai Jokowi. Bagi para pendukungnya, peristiwa itu menjadi simbol bahwa kritik terhadap penguasa memiliki risiko yang besar. Bagi pihak yang berseberangan, proses hukum tersebut dianggap sebagai konsekuensi dari produk jurnalistik yang dinilai bermasalah. Perdebatan itu tidak pernah benar-benar selesai.

Setelah lebih dari satu dekade berlalu, Setiyardi kembali muncul melalui kanal YouTube Obor Rakyat Reborn. Kehadirannya menghidupkan kembali diskusi lama mengenai pers, kekuasaan, dan pencarian kebenaran.

Menariknya, Obor Rakyat Reborn tidak memilih jalan yang sama seperti masa lalu. Jika dahulu Tabloid Obor Rakyat dikenal melalui pemberitaan politik yang tajam, kini Setiyardi lebih banyak tampil sebagai pewawancara yang memberi ruang kepada orang-orang yang merasa pernah menjadi korban kebijakan, tekanan, maupun tindakan represif aparat di Era Jokowi.

Di kanal tersebut muncul berbagai kesaksian yang selama ini jarang mendapatkan perhatian luas. Mantan dosen IPB Abdul Basith, misalnya, menyampaikan pengalamannya yang mengaku mengalami penyiksaan. Ustadz Irshad Ahmad juga menceritakan perlakuan yang menurut pengakuannya melibatkan tindakan kekerasan oleh oknum aparat. Nama lain seperti Akhbar Husein turut menyampaikan pengalaman yang tidak kalah mengejutkan.

Kanal YouTube Obor Rakyat juga mengikuti perkembangan mutakhir seperti perang Iran vs AS-Israel dengan menghadirkan nara sumber pengamat Timur Tengah yang juga mantan wartawan Majalah Tempo Faisal Assegaf.

Terlepas dari perdebatan mengenai berbagai pengakuan tersebut, satu hal yang menarik adalah munculnya ruang bagi suara-suara yang selama ini merasa tidak memiliki panggung yang memadai.

Di sinilah kekuatan media alternatif bekerja. Media alternatif sering hadir bukan karena ingin menggantikan media arus utama, melainkan karena ada kelompok masyarakat yang merasa belum terwakili. Ketika sebagian cerita tidak memperoleh perhatian yang cukup, akan muncul saluran-saluran baru yang mencoba mengisi ruang kosong tersebut.

Fenomena itulah yang sedang terjadi pada Obor Rakyat Reborn. Di tengah menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap media besar, kanal-kanal independen memperoleh tempat tersendiri. Publik tidak lagi hanya mengonsumsi berita yang sudah dikemas oleh redaksi besar. Mereka ingin mendengar langsung dari narasumber. Mereka ingin melihat ekspresi wajah, intonasi suara, dan alur cerita tanpa banyak potongan.

Karena itu tidak mengherankan apabila banyak video Obor Rakyat Reborn memperoleh perhatian besar.

Namun bila ingin berkembang menjadi institusi media yang memiliki pengaruh jangka panjang, langkah berikutnya harus lebih besar daripada hanya mengandalkan platform YouTube.

Obor Rakyat Reborn memerlukan sebuah website yang profesional dan dikelola secara serius.

Website tersebut dapat menjadi pusat dokumentasi seluruh hasil kerja jurnalistik yang diproduksi. Wawancara yang berlangsung selama satu atau dua jam dapat diolah menjadi artikel panjang yang lebih mudah dibaca. Pernyataan-pernyataan penting dapat diperkuat dengan data, dokumen, dan penelusuran lapangan.

Lebih jauh lagi, website tersebut dapat menjadi ruang bagi laporan investigasi yang tidak ditemukan di media lain.

Indonesia membutuhkan lebih banyak jurnalisme investigatif. Persaingan media saat ini terlalu banyak berputar pada kecepatan. Semua berlomba menjadi yang pertama. Padahal yang sering dibutuhkan publik justru bukan siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling dalam menggali persoalan.

Obor Rakyat Reborn memiliki peluang mengisi kebutuhan tersebut. Setiyardi bukan orang baru dalam dunia jurnalistik. Ia memahami bagaimana membangun jaringan sumber informasi. Ia mengerti cara menyusun laporan yang menarik perhatian pembaca. Pengalaman puluhan tahun di dunia media merupakan modal yang tidak dimiliki banyak orang.

Karena itu akan sangat disayangkan apabila potensi tersebut hanya berhenti pada konten video.

Membangun website investigasi dapat menjadi lompatan besar yang memperkuat pengaruh Obor Rakyat Reborn di masa mendatang.

Gagasan lain yang juga menarik adalah forum diskusi rutin setiap hari Sabtu yang selama ini diselenggarakan Obor Rakyat Reborn.

Di era ketika ruang dialog semakin sempit dan perdebatan publik sering berubah menjadi saling serang di media sosial, forum semacam ini memiliki nilai yang penting.

Bangsa yang sehat membutuhkan ruang diskusi yang hidup. Bukan ruang yang hanya berisi orang-orang yang sepakat satu sama lain, melainkan ruang yang mempertemukan berbagai pandangan. Dari perbedaan itulah lahir pemahaman yang lebih matang.

Jika dikelola secara konsisten, forum Sabtu tersebut dapat berkembang menjadi salah satu pusat diskusi publik yang diperhitungkan. Akademisi, aktivis, mantan pejabat, tokoh agama, peneliti, dan jurnalis dapat bertemu dalam satu forum untuk membahas berbagai persoalan bangsa secara terbuka.

Tradisi intelektual semacam itu pernah menjadi kekuatan besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Pada akhirnya, perjalanan Setiyardi Budiono mengajarkan bahwa sejarah tidak pernah berjalan lurus. Ada masa ketika seseorang dipuji. Ada masa ketika orang yang sama dicela. Ada masa ketika ia dianggap salah. Ada masa ketika sebagian pandangan terhadap dirinya mulai berubah.

Waktu sering menjadi hakim yang lebih tenang dibandingkan manusia. Karena itu, keberadaan Obor Rakyat Reborn tidak hanya berbicara tentang satu kanal YouTube atau satu tokoh bernama Setiyardi Budiono. Ia berbicara tentang keberanian mempertahankan keyakinan, tentang pentingnya ruang bagi suara yang berbeda, dan tentang pencarian panjang terhadap kebenaran yang sering kali datang terlambat.

Mungkin tidak semua orang akan sepakat dengan Setiyardi. Mungkin tidak semua orang menyukai Obor Rakyat Reborn. Itu adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Namun selama masih ada keberanian untuk bertanya, keberanian untuk mengkritik, dan keberanian untuk membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan, maka obor itu akan terus menyala.

Dan dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa, sering kali nyala kecil itulah yang akhirnya membantu masyarakat melihat bagian-bagian yang selama ini tersembunyi di balik terang kekuasaan.

Penulis : Achsin El-Qudsy, Pemerhati Politik

MoneyTalk.id, Jakarta – Perlakukan refresif polisi melalui penangkapan dan penetapan status hukum terhadap Roy Suryo dan dr. Tifauzia yang selama ini bersikap kooperatif, memenuhi panggilan, dan melaksanakan kewajiban lapor secara berkala, menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen negara terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan melakukan penelitian untuk kepentingan publik.

Sebagai warga negara, peneliti, maupun aktivis, mereka mempertanyakan keabsahan sebuah dokumen yang berkaitan dengan Jokowi seorang mantan Presiden. Terlepas dari benar atau salahnya substansi yang mereka sampaikan, pencarian kebenaran atas informasi yang memiliki dimensi kepentingan publik seharusnya dijawab melalui transparansi, klarifikasi, dan pembuktian terbuka, kepada publik bukan melalui pendekatan pidana apalagi dengan cara kriminalisasi.

Keterbukaan informasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan akademik bukan hadiah dari negara, melainkan hak konstitusional warga negara. Karena itu, penggunaan hukum pidana terhadap pihak yang menguji, mempertanyakan, atau meneliti persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik berpotensi menciptakan preseden yang sangat buruk. Hari ini yang dibungkam mungkin seorang peneliti, seorang akademisi, atau seorang aktivis. Besok yang dibungkam bisa siapa saja.

Negara hukum yang demokratis seharusnya mampu membedakan antara upaya pencarian kebenaran yang dilakukan secara argumentatif dengan tindakan yang memang bertujuan menyebarkan fitnah atau kebencian. Karena itu, aparat penegak hukum baik polisi, jaksa penuntut maupun hakim perlu mengedepankan prinsip proporsionalitas, kepentingan publik, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi agar hukum tidak dipersepsikan sebagai alat pembungkaman kritik.

Penggunaan instrumen pidana terhadap peneliti, akademisi, aktivis, atau warga negara yang mengajukan pertanyaan mengenai isu yang berkaitan dengan kepentingan publik merupakan kemunduran demokrasi yang tidak boleh dianggap remeh. Ketika pertanyaan dibalas dengan ancaman hukum, ketika penelitian dijawab dengan kriminalisasi, dan ketika kritik dihadapi dengan represi, maka yang sedang dipertahankan bukanlah kebenaran, melainkan kekuasaan.

Negara yang percaya diri terhadap kebenaran tidak akan takut pada pertanyaan. Sebaliknya, hanya kekuasaan yang rapuh dan tidak siap diuji yang cenderung menggunakan aparat penegak hukum untuk membungkam suara-suara kritis. Jika setiap peneliti, akademisi, atau aktivis harus berpikir seratus kali sebelum menyampaikan hasil kajian karena khawatir dijerat pidana, maka sesungguhnya demokrasi sedang bergerak menuju budaya ketakutan.

Efek yang paling berbahaya bukanlah pada individu yang dikriminalisasi, melainkan pada masyarakat luas. Pesan yang ditangkap publik sangat jelas jangan bertanya, jangan mengkritik, jangan meneliti, jangan mengungkap fakta yang tidak disukai penguasa (atau mantan penguasa Jokowi yang masih punya lobi kuasa terhadap aparat polri).

Dalam dunia demokrasi dikenal sebagai chilling effect iklim ketakutan yang membuat masyarakat memilih diam daripada berisiko berhadapan dengan kekuasaan. Ini sangat berbahaya, merosotnya demokrasi era Pemerintahan Prabowo, ulah seorang mantan. Prabowo harus bertindak dan rakyat harus melakukan perlawanan, jika tidak demokrasi akan mati.

Demokrasi tidak mati hanya karena tank dan senjata. Demokrasi sering kali mati perlahan ketika warga negara kehilangan keberanian untuk bertanya. Demokrasi melemah ketika hasil penelitian dan kritik diperlakukan sebagai ancaman. Demokrasi runtuh ketika hukum yang seharusnya melindungi kebebasan justru digunakan untuk menghukum, memenjarakan untuk menciptakan rasa takut.

Demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa keras negara menghukum para aktivis, peneliti, akdemisi, mahasiswa para pengkritik, melainkan dari seberapa besar negara mampu menjamin ruang bagi perbedaan pendapat dan pencarian kebenaran secara terbuka. Sadarlah wahai Presiden Prabowo, ada yang bermain mematikan demokrasi di era anda.

Penulis : Syafril Sjofyan,Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP Bangsa, Sekjen Forum Tanah Air (Diaspora di 26 Negara)

MoneyTalk.id, Jakarta – Ada suasana batin yang berat dalam diskusi sejumlah tokoh lintas etnis, akademisi, aktivis sosial, dan elemen masyarakat sipil di Jakarta, Rabu (17/6/2026) lalu.

Pasalnya, bukan sekadar karena negara sedang menghadapi masalah ekonomi, politik, hukum, dan sosial yang bertumpuk. Lebih dari itu, ada kegelisahan yang jauh lebih dalam. Yaitu, bangsa ini seperti sedang bergerak dari keadaan “tidak baik-baik saja” menuju keadaan yang berpotensi abnormal.

Abnormal dalam arti apa? Abnormal ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada negara. Abnormal ketika mahasiswa kembali turun ke jalan dengan nada kemarahan yang makin keras. Abnormal ketika tuntutan publik tidak lagi berhenti pada koreksi kebijakan, tetapi mulai menyentuh soal legitimasi kekuasaan.

Dan abnormal ketika program-program besar pemerintah yang semula dijual sebagai harapan justru berubah menjadi beban politik, beban fiskal, bahkan sumber kecurigaan baru.

Gerakan unjuk rasa mahasiswa yang belakangan mulai ramai tentu tidak boleh dibaca secara dangkal sebagai gangguan jalanan.

Ia adalah alarm. Ia adalah bunyi sirene sosial. Di dalamnya ada aneka tuntutan: hentikan pemborosan APBN, hentikan atau evaluasi total MBG, turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, dan tangkap para koruptor.

Bahkan, sudah mulai terdengar tuntutan yang paling ekstrem: Presiden mundur. Beberapa laporan media dan kanal publik memang mencatat tuntutan mahasiswa yang bergerak dari isu ekonomi, APBN, MBG, sampai kritik langsung terhadap pemerintah.

Tentu, tidak semua tuntutan harus diterima mentah-mentah. Tidak semua kemarahan jalanan otomatis benar. Namun, dalam negara demokrasi, kemarahan publik tidak boleh dihina. Ia harus didengar.

Sebab sering kali, demonstrasi mahasiswa adalah bahasa terakhir dari rakyat yang merasa bahasa biasa sudah tidak lagi didengar oleh kekuasaan.

Forum lintas tokoh itu melihat bahwa titik paling rumit adalah ketika tuntutan mulai mengarah kepada Presiden mundur.

Di sinilah muncul dilema besar. Jika Presiden turun, secara konstitusional Wakil Presiden otomatis menggantikan. Tetapi dalam banyak opini publik dan percakapan media, figur wakil presiden juga tidak selalu dipandang sebagai jawaban yang lebih baik.

Bahkan bagi sebagian kalangan, ia justru menyimpan problem legitimasi dan kapasitas yang tidak kecil.

Namun, bila tuntutan diperluas menjadi “paket dua-duanya turun”, keadaan bisa jauh lebih berbahaya.

Negara bisa memasuki ruang gelap yang tidak mudah dikendalikan. Kekosongan legitimasi, ketidakpastian konstitusional, benturan massa, konflik elite, dan kepanikan pasar bisa bertemu dalam satu titik ledak.

Dalam situasi seperti itu, yang paling dikhawatirkan bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan lahirnya chaos yang membuka pintu keadaan darurat.

Dan kalau keadaan darurat terjadi, demokrasi bisa terpental.

Dalam sejarah banyak negara, kekacauan sipil sering menjadi jalan masuk bagi kekuatan keamanan untuk mengambil alih peran politik. Atas nama stabilitas, kebebasan bisa dipangkas.

Atas nama menyelamatkan negara, demokrasi bisa ditunda. Atas nama mencegah kerusuhan, suara rakyat bisa dibungkam. Itulah sebabnya, forum itu menilai bahwa jalan keluar bangsa ini tidak boleh dibiarkan jatuh ke dalam dua ekstrem: membiarkan kekuasaan berjalan tanpa koreksi, atau mendorong perubahan politik yang membuka pintu kekacauan.

Karena itu, solusi paling waras adalah Presiden harus berubah secara nyata. Bukan berubah dalam pidato. Bukan berubah dalam slogan. Bukan berubah dalam retorika panggung. Tetapi berubah dalam keputusan politik yang konkret, tegas, dan terasa langsung oleh rakyat.

Presiden harus berhenti merasa bahwa semua kritik adalah gangguan. Justru kritik adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki arah sebelum keadaan benar-benar lepas kendali.

Presiden harus membaca demonstrasi mahasiswa bukan sebagai ancaman terhadap dirinya, tetapi sebagai peringatan terhadap pemerintahannya. Sebab kalau peringatan ini diabaikan, kemarahan yang semula masih bisa diajak bicara bisa berubah menjadi gelombang yang tidak lagi bisa dikendalikan.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi total terhadap program-program besar yang bermasalah. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, misalnya, secara gagasan tentu mulia.

Tidak ada yang menolak anak-anak Indonesia mendapat makanan bergizi. Tidak ada yang menolak negara hadir memperbaiki gizi rakyat.

Tetapi gagasan baik bisa berubah menjadi malapetaka bila tata kelolanya buruk, anggarannya dipaksakan, pengawasannya lemah, dan pelaksanaannya membuka ruang korupsi.

Kritik terhadap tata kelola MBG bukan muncul dari ruang kosong. Sejumlah laporan menyebut adanya dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG serta risiko sistemik seperti lemahnya seleksi mitra, pengawasan independen, dan payung hukum.

Di sisi lain, beban fiskal negara juga tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah sendiri mencatat dalam postur APBN 2026, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, dan defisit ditargetkan 2,68 persen terhadap PDB.

Di sinilah Presiden perlu realistis. Negara tidak bisa dikelola hanya dengan kehendak besar. Negara harus dikelola dengan kemampuan nyata. Visi besar penting, tetapi kemampuan fiskal jauh lebih penting.

Program populis boleh, tetapi jangan sampai menjadi jebakan politik dan jebakan anggaran. Jangan sampai demi menjaga gengsi politik, negara dipaksa memikul beban yang melemahkan dirinya sendiri.

Karena itu, pilihan paling masuk akal bukan menghentikan semua cita-cita, tetapi menata ulang prioritas. MBG tidak harus dihentikan secara total, tetapi harus dievaluasi total.

Bila perlu, lakukan moratorium terbatas untuk wilayah dan skema yang bermasalah. Fokuskan pada daerah yang benar-benar rawan gizi buruk, wilayah 3T, keluarga miskin ekstrem, dan anak-anak yang paling membutuhkan.

Jangan jadikan program ini proyek raksasa yang melebar ke mana-mana, tetapi rapuh di mana-mana.

Presiden juga harus mengambil langkah keras terhadap korupsi.

Tidak cukup mengatakan akan memberantas korupsi. Tidak cukup menyatakan marah kepada koruptor. Rakyat sudah terlalu sering mendengar pidato.

Yang dibutuhkan hari ini adalah bukti. Tangkap mafia anggaran. Bongkar jaringan rente. Bersihkan kementerian dan lembaga dari para pemburu proyek. Pecat pejabat yang menjadi beban moral pemerintahan. Buka audit program strategis kepada publik. Libatkan lembaga independen dan masyarakat sipil dalam pengawasan.

Kalau Presiden ingin menyelamatkan pemerintahannya, ia harus berani mengecewakan para pembisiknya sendiri. Sebab sering kali, seorang pemimpin jatuh bukan karena musuhnya terlalu kuat, tetapi karena orang-orang di sekelilingnya terlalu pandai membuatnya nyaman dalam ilusi.

Mereka tepuk tangan ketika rakyat marah. Mereka memuji ketika keadaan memburuk. Mereka melaporkan yang indah-indah, sementara di bawah, rakyat menjerit.

Forum lintas tokoh itu juga menilai bahwa Presiden harus mengubah gaya komunikasi.

Terlalu banyak pidato, terlalu banyak pernyataan heroik, tetapi minim keputusan nyata, hanya akan melahirkan sinisme publik. Dalam situasi normal, pidato bisa menjadi inspirasi.

Tetapi dalam situasi krisis kepercayaan, pidato yang tidak diikuti tindakan akan dianggap “omon-omon”. Dan bila istilah itu sudah melekat di telinga rakyat, yang runtuh bukan hanya citra komunikasi, tetapi juga wibawa kepemimpinan.

Saat ini bangsa membutuhkan kepemimpinan yang bukan hanya kuat, tetapi juga peka. Bukan hanya berani, tetapi juga rendah hati. Bukan hanya punya mimpi besar, tetapi juga tahu batas kemampuan negara.

Presiden tidak boleh terjebak dalam romantisme kekuasaan seolah semua bisa diselesaikan dengan instruksi. Negara modern tidak cukup dijalankan dengan komando. Ia membutuhkan akal sehat, data, transparansi, koreksi, dan keberanian untuk mengakui kesalahan.

Yang lebih penting lagi, Presiden harus segera membangun jembatan dialog nasional. Undang mahasiswa, tokoh lintas agama, akademisi, buruh, petani, pengusaha kecil, tokoh daerah, dan masyarakat sipil.

Bukan dialog seremonial yang hanya menjadi panggung foto. Tetapi dialog sungguh-sungguh untuk mendengar. Negara yang sehat bukan negara yang anti-kritik, melainkan negara yang mampu mengubah kritik menjadi kebijakan.

Maka pesan moral dari forum lintas tokoh itu sesungguhnya sederhana, jangan tunggu negara memasuki keadaan abnormal untuk bertindak normal. Jangan tunggu rakyat marah lebih jauh untuk menjadi peka.

Dan jangan tunggu chaos untuk merasa perlu berubah. Jangan tunggu keadaan darurat untuk menyadari bahwa demokrasi sedang sakit.

Presiden harus segera mengambil langkah tegas, nyata, dan terukur. Evaluasi total program bermasalah. Realistiskan APBN. Bersihkan pemerintahan dari korupsi. Dengarkan mahasiswa. Rangkul masyarakat sipil. Dan yang tak kalah penting, hentikan gaya komunikasi yang terlalu banyak pidato.

Penulis : Ahmad Zacky Siradj,Mantan Ketua Umum PB HMI, Dan Mantan Anggota DPR RI F-Partai Golkar

MoneyTalkm.id,Jakarta – Gerak beberapa indikator ekonomi cenderung positif, menyusul kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang. Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa hari-hari ini, kecenderungan positif itu hendaknya ditanggapi sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional dengan terlebih dahulu meningkatkan efektivitas tata kelola sumber-sumber daya di dalam negeri.

Berakhirnya perang Iran-AS mereduksi daya rusak konflik geopolitik pada berbagai aspek. Utamanya karena kesepakatan itu memuat klausul pembukaan Selat Hormuz pada 19 Juni 2026. Pasar merespons positif kesepakatan itu. Harga minyak pun turun dalam skala yang cukup menjanjikan.

Sementara di dalam negeri, rupiah pun mulai bergerak positif. Kendati masih fluktuatif, nilai tukar rupiah mulai menunjukan kecenderungan menguat terhadap dolar AS, karena sudah menyentuh level Rp 17.760-an per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menunjukan kecenderungan yang sama. IHSG sudah mengakhiri hari-hari terjun bebas, dan mulai fluktuatif di level 6.220-an di pekan ketiga Juni 2026.

Kesepakatan damai Iran-AS, turunnya harga minyak di pasar global, serta fluktuasi nilai tukar rupiah-dolar AS plus IHSG BEI, patut dipahami sebagai gerak beberapa indikator ke arah yang positif. Kencenderungan ini menjadi modal awal untuk mulai memperbaiki semua kerusakan akibat ketidakpastian yang lahir dari ketegangan geopolitik. Tak kalah pentingnya adalah keharusan merevitalisasi semua sumber daya untuk pemulihan kinerja ekonomi negara.

Memang, membaiknya beberapa indikator itu tidak otomatis memperbaiki atau memulihkan kinerja perekonomian. Apalagi, banyak negara, termasuk Indonesia, masih berselimutkan sejumlah masalah. Dari masalah politik, hukum hingga masalah sosial lainnya. Ragam masalah yang sedang dihadapi Indonesia misalnya, bisa dibaca dan dimaknai dari aspirasi yang disuarakan komunitas mahasiswa dalam serangkaian demonstrasi yang berlangsung hari-hari belakangan ini. Karena itu, proses pemulihan kinerja ekonomi pasti butuh proses dan waktu, serta dukungan kebijakan yang konstruktif dari regulator negara.

Tentu saja upaya pemulihan kinerja perekonomian nasional harus didahului dengan meningkatkan efektivitas tata kelola sumber-sumber daya di dalam negeri. Untuk membangun persepsi positif dan meraih kepercayaan publik, efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hendaknya ditingkatkan. Masalahnya, per Mei 2026, APBN tahun berjalan tercatat defisit Rp 180,4 triliun. Defisit terjadi karena total nilai belanja pemerintah mencapai Rp 1.365,4 triliun, sementara penerimaan hanya Rp 1.185 triliun.

Belanja hendaknya realistis dan tidak dipaksakan. Dalam konteks efisiensi, belanja seharusnya selalu berpijak pada urgensi kebutuhan. Jadi, ketika APBN dipaksakan untuk membiayai impor 105.000 unit mobil truk ringan bernilai Rp. 24,66 triliun dan impor 21.801 unit motor listrik bernilai Rp 1,39 triliun, modus penggunaan anggaran seperti ini jelas tidak realistis. Ini adalah contoh kasus tentang tata kelola sumber daya yang sama sekali tidak efisien.

Juga tidak masuk akal sehingga kesan dipaksakan tak terhindarkan. Sebab, sejatinya, produk yang dibutuhkan itu tak perlu diimpor karena sudah tersedia di pasar dalam negeri. Bahkan ada kepastian tentang jaminan layanan purna jual, karena produk-produk itu juga diproduksi oleh industri otomotif dalam begeri.

Dalam konteks efisiensi, dua kebijakan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi. Pertama, kebijakan pemerintah memangkas anggaran realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini. Dari rencana semula Rp 335 triliun diturunkan menjadi Rp 268 triliun. Kebijakan kedua adalah keputusan mengurangi sementara realisasi jumlah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dari rencana awal membentuk 80.000 unit koperasi menjadi 40.000 unit koperasi. Pengurangan ini tentu saja berkonsekuensi pada penurunan alokasi anggaran pembentukan KDMP. Dua kebijakan ini setidak memberi peluang untuk mereduksi defisit APBN tahun berjalan.

Sejalan dengan upaya pemerintah merealisasikan program-program untuk pemulihan kinerja ekonomi, peran dan kontrbusi dunia usaha tentu saja signifikan. Namun, sebagaimana diketahui bersama, dunia usaha nasional, khususnya industri manufaktur, masih menghadapi tekanan akibat banjir produk impor di pasar dalam negeri yang dijual dengan harga dumping, Tak hanya butuh dukungan kebijakan yang melindungi pasar lokal, dunia usaha pun sejatinya butuh insentif. Salah satunya adalah insentif dari aspek perpajakan.

Sejak awal Juni 2026, komunitas pengusaha membahas dan mengeluhkan esensi dari berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No.20 tahun 2026, yang mulai berlaku 22 April 2026. PP ini menetapkan bahwa perusahaan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV) tidak lagi bisa memanfaatkan Tarif pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen yang berlaku untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Harus diakui bahwa aspek perpajakan belakangan ini menjadi isu yang cukup sensitif bagi masyarakat kebanyakan. Publik menyaksikan dan merasakan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat ketentuan-ketentuan baru di bidang perpajakan yang memberatkan beban kehidupan masyarakat.

Padahal, sudah menjadi fakta saat ini bahwa konsumsi masyarakat melemah akibat turunnya nilai tukar pendapatan jutaan keluarga terhadap barang dan jasa. Belum lagi fakta mengenai gelembung jumlah pengangguran dan keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan akibat banyak pperusahaan yang bangkrut.

Semua itu terjadi karena kinerja ekonomi negara melemah. Maka, jangan berharap terlalu berlebihan dari aspek perpajakan, karena potensi untuk memungut pajak dari masyarakat memang sedang menyusut. Dalam situasi seperti sekarang ini, tidak seharusnya pemerintah membangun kesan berperilaku progresif dalam menetapkan dan memberlakukan tarif pajak. Lebih dari itu, pemerintah pun tidak sepantasnya bersikap ego sektoral hanya karena ambisi meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Selain penerimaan dari pajak, pemerintah masih memiliki potensi lain untuk meningkatkan penerimaan negara. Misalnya, memaksimalisasi penjualan atau ekspor ragam sumber daya alam yang diminati pasar global.

Alih-alih menambah beban pajak pada masyarakat, pemerintah seharusnya berani memberi insentif bagi semua komunitas pengusaha. Insentif yang memberi nafas baru dan ruang bagi dunia usaha untuk bangkit. Peluang untuk membangun kembali kekuatan dunia usaha nasional kini sudah terbuka, dengan membaiknya beberapa indikator, seperti turunnya harga minyak dan membaiknya posisi rupiah.

Bagi komunitas pengusaha, turunnya harga minyak di pasar dunia menjadi peluang untuk mewujudkan efisiensi biaya produksi dan distribusi. Para produsen dan pelaku bisnis lainnya sangat berharap pemerintah segera melakukan penyesuaian harga energi menyusul turunnnya harga minyak di pasar global.

Penulis :Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI, Dan Mantan Ketua MPR RI.

MoneyTalk.id,Jakarta – Di lorong sempit kehidupan sehari-hari, krisis tidak lagi bersembunyi dalam statistik, melainkan menubuh dalam realitas yang kasar dan tak terbantahkan. Meja makan keluarga menjadi saksi paling jujur dari kegagalan negara: harga melambung, pekerjaan menghilang, dan Pajak menjelma sebagai instrumen ekstraksi yang kian brutal.

Dalam kerangka ekonomi politik klasik, situasi ini mencerminkan transformasi negara dari entitas distributif menjadi mesin ekstraktif—sebuah pergeseran dari kontrak sosial menuju dominasi fiskal yang timpang. Di ruang-ruang domestik yang sesak oleh kecemasan,

Generasi Z tumbuh bukan sebagai pewaris kemakmuran, tetapi sebagai saksi hidup dari sistem yang membusuk dari dalam.

Mereka melihat orang tua mereka bekerja tanpa jeda, namun tetap terperosok dalam ketidakcukupan. Pajak yang dipungut atas nama negara tidak kembali sebagai jaminan kesejahteraan, melainkan menguap dalam pusaran korupsi, patronase politik, dan kebijakan yang kehilangan rasionalitas publik.

Dalam perspektif teori negara modern, kondisi ini menandakan runtuhnya legitimasi normatif sekaligus performatif: negara tidak hanya gagal secara moral, tetapi juga gagal secara fungsional. Ketika redistribusi berhenti dan ekstraksi dipaksakan, maka negara kehilangan justifikasi eksistensialnya.

Fenomena ini bukan lokal, melainkan global. Gelombang pemberontakan Generasi Z menunjukkan pola struktural yang konsisten: tekanan ekonomi, ketimpangan akut, dan delegitimasi institusi melahirkan ledakan sosial yang tak terelakkan. Apa yang disebut banyak analis sebagai transformasi generasi krisis bukan sekadar perubahan demografis, melainkan pergeseran epistemik—cara generasi ini memahami kekuasaan telah berubah secara fundamental. Mereka tidak lagi melihat negara sebagai otoritas yang sah, tetapi sebagai struktur yang harus diuji, bahkan dilawan.

Sri Lanka menjadi contoh paling brutal dari bagaimana krisis ekonomi berubah menjadi revolusi sosial. Ketika inflasi melonjak ekstrem, rantai pasok runtuh, dan kehidupan sehari-hari terhenti, rakyat tidak lagi menuntut reformasi gradual. Mereka menuntut pengakhiran kekuasaan. Gerakan massa yang didorong generasi muda berhasil meruntuhkan simbol-simbol negara, memaksa elit melarikan diri, dan membuka fakta paling telanjang dalam politik: bahwa kekuasaan hanya bertahan sejauh ia dipercaya.

Nepal memperlihatkan eskalasi yang lebih eksplosif. Ketika negara berupaya mengendalikan ruang digital, generasi yang lahir dalam ekosistem informasi bebas merespons dengan perlawanan total. Kerugian ekonomi yang masif dan kehancuran simbol kekuasaan menunjukkan bahwa ketika represi bertemu kesadaran kolektif, hasilnya bukan stabilitas, melainkan percepatan disintegrasi politik.

Pada situasi ini, pemberontakan bukan deviasi, melainkan koreksi sistemik terhadap negara yang kehilangan legitimasi.

Di Eropa Timur seperti Bulgaria, siklus protes anti-korupsi yang berulang menegaskan tesis yang sama: ketidakpercayaan publik yang terakumulasi akan melumpuhkan kekuasaan dari dalam.

Laporan-laporan ekonomi global menyoroti bahwa generasi muda kini bukan hanya faktor sosial, tetapi variabel struktural yang mampu mengganggu stabilitas pasar dan politik sekaligus. Ini adalah era di mana kemarahan bukan lagi spontanitas, melainkan energi terorganisir yang diperkuat oleh konektivitas digital.

Dalam kerangka sosiologis, Generasi Z adalah produk dari krisis berlapis: krisis kesehatan global, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis legitimasi institusional. Mereka tumbuh tanpa ilusi terhadap negara karena sejak awal mereka menyaksikan kegagalannya. Ketika kontrak sosial tidak lagi ditepati, maka yang terjadi adalah apa yang oleh banyak pemikir disebut sebagai erosi legitimasi—sebuah kondisi di mana kekuasaan tetap berdiri secara formal, tetapi kosong secara substansial.

Kembali ke ruang domestik, akar dari seluruh dinamika ini tetap sederhana namun brutal: keluarga yang tercekik. Pajak yang membebani orang tua bukan sekadar angka fiskal, tetapi pengalaman eksistensial yang diwariskan. Generasi Z tidak membaca ketidakadilan sebagai teori; mereka menghirupnya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyaksikan bahwa kerja keras tidak lagi menjamin mobilitas sosial. Mereka memahami bahwa sistem ini bukan sekadar gagal, tetapi cenderung mempertahankan kegagalan itu sendiri.

Dalam kondisi seperti ini, perlawanan menjadi keniscayaan logis. Ketika institusi politik kehilangan kredibilitas, aparat kehilangan legitimasi moral, dan negara kehilangan fungsi distributifnya, maka ruang kosong itu akan diisi oleh gerakan sosial.

Generasi Z berada di titik paling siap untuk mengambil peran tersebut, bukan karena ideologi semata, tetapi karena tekanan realitas yang tak lagi bisa dinegosiasikan.

Sejarah menunjukkan pola yang konsisten: kekuasaan yang bertahan di atas ketidakadilan akan runtuh oleh akumulasi tekanan yang diabaikannya sendiri. Apa yang terjadi di berbagai negara hanyalah manifestasi awal dari perubahan yang lebih luas. Ini bukan sekadar siklus politik, melainkan pergeseran struktural dalam hubungan antara negara dan warga.

Negara yang terus memeras akan berhadapan dengan generasi yang tidak lagi takut. Ketika rasa takut menghilang, maka seluruh arsitektur kekuasaan kehilangan fondasi psikologisnya.

Pada titik itu, kejatuhan bukan lagi kemungkinan, melainkan konsekuensi historis yang tak terhindarkan—hasil akhir dari sistem yang terlalu lama mengabaikan batas kesabaran rakyatnya sendiri.

Penulis : Firman Tendry, Advocate dan Aktivis

Catatan: Artikel ini disarikan dari dialog dengan Gen Z dan Gen Alpha di Dukuh Atas, Sambil Menggugat Patung Jenderal Soedirman.

MoneyTalk, Jakarta – Bangsa Indonesia hari ini sedang menghadapi berbagai persoalan serius yang menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat. Kenaikan harga kebutuhan hidup, melemahnya nilai tukar rupiah, ketidakpastian ekonomi, dugaan korupsi dalam program strategis negara, serta berbagai kebijakan yang dinilai menjauh dari cita-cita republik ini didirikan. Hari ini kita dipertontonkan oleh situasi yang jauh dari kata baik sebab negara yang seharusnya hadir dalam mensejahterakan rakyatnya malah menjadi penyebab ketidakberdayaan masyarakat luas hari ini. Banyak kejanggalan yang terjadi disebabkan oleh bobroknya pengelolaan dalam berjalannya pemerintahan hari ini baik dalam bidang tata kelola pemerintahan, politik, ekonomi terlebih berbicara tentang integritas pengelola republik hari ini.

Beberapa salah kelola dalam menjalankan negara hari ini. Yang pertama rakyat dihadapkan pada kenaikan harga BBM nonsubsidi yang sangat signifikan yaitu ada 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat sekitar 32 persen, sementara Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter, adapun kenaikan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan biaya hidup masyarakat. Kedua, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan serius yang dimana rupiah sempat menyentuh rekor terlemah sekitar Rp18.190 per dolar AS sehingga Bank Indonesia harus melakukan kenaikan suku bunga di luar jadwal menjadi 5,50 persen. Rupiah tercatat telah melemah sekitar 8–9 persen sepanjang tahun 2026. Yang ketiga, pasar modal Indonesia mengalami tekanan berat. IHSG kehilangan lebih dari sepertiga nilainya sepanjang tahun 2026 dan sempat menjadi salah satu pasar saham dengan performa terburuk di dunia. Investor asing juga melakukan aksi jual besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dan arah kebijakan nasional.

Keempat, publik dikejutkan dengan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional (BGN). Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dugaan korupsi pada program yang menyangkut hak dasar anak bangsa merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan nilai kemanusiaan. Kelima, polemik UU Polri dan berbagai wacana perluasan kewenangan aparat negara telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan pegiat demokrasi. Kritik tersebut muncul karena adanya kekhawatiran berkurangnya mekanisme pengawasan serta semakin besarnya konsentrasi kekuasaan dalam institusi tertentu. Dan yang terakhir muncul kembali perdebatan mengenai posisi militer dalam ruang sipil. Semangat Reformasi 1998 menegaskan pentingnya supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil harus mendapat pengawasan publik yang ketat.

DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan bahwa persoalan bangsa hari ini bukan sekadar masalah teknis pemerintahan. Persoalan yang terjadi menunjukkan adanya gejala menjauhnya arah pembangunan dari cita-cita Trisakti Bung Karno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan. Ketika rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika korupsi masih menggerogoti uang negara, ketika demokrasi menghadapi tantangan, dan ketika kekayaan nasional belum sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat maka sesungguhnya revolusi Indonesia masih belum selesai. Kami menyerukan revolusi total, revolusi yang kami maksud adalah perlawanan ideologis terhadap ketidakadilan. Perjuangan politik untuk mengembalikan Republik Indonesia kepada pemiliknya yang sah yaitu rakyat Indonesia.

Maka dari itu atas kesadaran ideologis, kami menuntut beberapa hal sebagai berikut :

*1. Meminta Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka atas kesadaran diri menyatakan mundur sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI.*

2. Menyusun ulang komposisi perangkat pimpinan Republik Indonesia tidak dengan perangkat pimpinan yang sekarang.

3. Hentikan sementara program Makanan Bergizi Gratis sampai adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan komitmen untuk tidak disalahgunakan.

4. Kembalikan TNI-Polri pada fungsi yang seharusnya, bukan malah cawe-cawe diruang sipil.

5. Bangun persatuan nasional tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, asal usul maupun latar belakang untuk melawan kekuasaan yang lari dari jalur cita-cita republik ini.

Tuntutan yang kami maksud ini bukanlah upaya makar, melainkan meminta sikap ksatria dari kekuasaan hari ini ini untuk bertanggungjawab secara moral atas kekacauan yang terjadi saat ini. Apabila tuntutan ini tidak ditanggapi, saatnya kita bersatu dan turun kejalan bersama semua elemen masyarakat untuk menunjukkan kedaulatan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi direpublik ini. Seperti kata Bung Karno bahwa kekuasaan Presiden sekalipun ada batasnya, karena yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan diatas segalanya hanyalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis ; Jansen Henry Kurniawan,Ketua DPC GMNI Jakarta Timur

MoneyTalk, Jakarta – Saham merupakan salah satu instrumen yang lahir dari perkembangan kapitalisme modern. Pada abad ke-16 hingga ke-17, perdagangan internasional berkembang pesat dan membutuhkan modal yang sangat besar. Untuk menghimpun dana, perusahaan mulai menawarkan kepemilikan usaha kepada banyak investor melalui saham. Salah satu contoh awalnya adalah Dutch East India Company yang menerbitkan saham kepada publik pada tahun 1602. Sejak saat itu, saham menjadi sarana utama untuk mengumpulkan modal dan memperluas kegiatan ekonomi.

Dalam pandangan Karl Marx, kemunculan saham merupakan bagian dari perkembangan kapitalisme yang memungkinkan pemilik modal memperoleh keuntungan tanpa harus terlibat langsung dalam proses produksi. Produksi tetap dijalankan oleh para pekerja, sementara pemilik modal mendapatkan keuntungan dari kepemilikan mereka atas perusahaan. Dengan kata lain, saham memperluas jarak antara pihak yang bekerja dan pihak yang menikmati hasil dari pekerjaan tersebut.

Marx menjelaskan bahwa keuntungan perusahaan berasal dari nilai lebih (surplus value), yaitu selisih antara nilai yang dihasilkan oleh buruh dan upah yang mereka terima. Buruh menciptakan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi, tetapi tidak menerima seluruh nilai yang mereka hasilkan. Sebagian dari nilai tersebut menjadi keuntungan perusahaan yang kemudian dibagikan kepada pemegang saham atau digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan di pasar. Karena itu, meskipun aktivitas jual beli saham tampak terpisah dari dunia kerja, keuntungan yang beredar di pasar modal pada akhirnya tetap berkaitan dengan hasil kerja buruh.

Di sisi lain, perkembangan pasar saham modern sering disertai gagasan bahwa siapa pun dapat menjadi pemilik perusahaan dengan membeli saham, termasuk buruh. Secara hukum hal tersebut memang benar. Buruh yang membeli saham memiliki sebagian kepemilikan perusahaan dan berhak memperoleh dividen apabila perusahaan menghasilkan keuntungan. Namun, perspektif Marxis mempertanyakan apakah kepemilikan tersebut benar-benar berarti penguasaan atas alat produksi.

Menurut Marx, yang terpenting bukan sekadar status kepemilikan di atas kertas, melainkan siapa yang memiliki kendali nyata atas perusahaan. Seorang buruh yang memiliki beberapa lembar saham umumnya tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah perusahaan, kebijakan produksi, atau pembagian keuntungan. Kendali tersebut tetap berada di tangan pemegang saham mayoritas dan kelompok pemilik modal besar. Oleh karena itu, kepemilikan saham oleh buruh dalam jumlah kecil sering dipandang sebagai kepemilikan formal, bukan penguasaan nyata atas alat produksi.

Dari sudut pandang Marxis, kondisi ini dapat menciptakan ilusi bahwa buruh telah menjadi bagian dari kelas pemilik modal, padahal posisi dasarnya tidak banyak berubah. Mereka tetap bergantung pada upah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tetap harus menjual tenaga kerjanya agar dapat bertahan. Selama sumber penghidupan utama seseorang masih berasal dari upah, bukan dari kepemilikan modal yang memberinya kendali ekonomi, maka ia tetap berada dalam posisi kelas pekerja.

Analisis tersebut menjadi relevan ketika melihat kondisi IHSG yang mengalami penurunan. Dalam perspektif Marxis, anjloknya pasar saham bukan hanya persoalan berkurangnya nilai investasi, melainkan gejala dari kontradiksi yang ada dalam sistem kapitalisme. Harga saham mencerminkan harapan investor terhadap keuntungan perusahaan di masa depan. Ketika harapan tersebut menurun karena perlambatan ekonomi, ketidakpastian global, atau menurunnya laba perusahaan, harga saham akan ikut turun dan mendorong pelemahan indeks pasar.

Marx berpendapat bahwa krisis semacam ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Kapitalisme memiliki kecenderungan untuk terus mengejar keuntungan dan akumulasi modal. Dalam prosesnya, perusahaan berusaha meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Namun, ketika daya beli masyarakat melemah akibat tekanan terhadap upah dan kesejahteraan pekerja, perusahaan dapat menghadapi kesulitan menjual hasil produksinya. Kontradiksi inilah yang menurut Marx menjadi salah satu sumber krisis dalam kapitalisme.

Ketika pasar saham melemah dan investor menuntut perusahaan tetap menghasilkan keuntungan, tekanan tersebut sering kali diteruskan kepada buruh. Perusahaan dapat melakukan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja, pembatasan kenaikan upah, pengurangan tunjangan, atau peningkatan target produktivitas. Akibatnya, dampak krisis yang awalnya muncul di pasar keuangan pada akhirnya dirasakan langsung oleh para pekerja.

Di Indonesia, sebagian pekerja memang dapat memiliki saham, baik melalui investasi pribadi maupun program kepemilikan saham karyawan yang diterapkan oleh beberapa perusahaan. Secara hukum, hal ini memungkinkan pekerja menjadi salah satu pemilik perusahaan. Namun, dalam perspektif Marxis, kepemilikan tersebut umumnya bersifat terbatas dan tidak memberikan kendali yang signifikan terhadap arah perusahaan maupun alat produksi. Karena itu, ketika pasar saham mengalami penurunan, pekerja yang memiliki saham dapat mengalami kerugian sebagai investor, sekaligus menghadapi ketidakpastian sebagai buruh apabila perusahaan merespons perlambatan ekonomi dengan kebijakan efisiensi. Dengan demikian, kepemilikan saham tidak serta-merta menghilangkan posisi mereka sebagai bagian dari kelas pekerja, karena sumber penghidupan utama mereka tetap berasal dari upah, bukan dari penguasaan modal.

Dengan demikian, perspektif Marxis melihat saham bukan sekadar instrumen investasi, melainkan bagian dari mekanisme kapitalisme yang menghubungkan keuntungan pemilik modal dengan hasil kerja buruh. Penurunan IHSG menunjukkan bagaimana gejolak pasar keuangan dapat berdampak langsung pada kehidupan pekerja. Sementara kepemilikan saham oleh buruh sering dipromosikan sebagai bentuk partisipasi dalam kepemilikan perusahaan, Marx menilai bahwa kepemilikan tersebut belum tentu berarti penguasaan atas alat produksi. Selama kendali ekonomi tetap berada di tangan pemilik modal besar, kepemilikan saham oleh buruh lebih mencerminkan partisipasi terbatas dalam sistem kapitalisme daripada terwujudnya kontrol pekerja atas proses produksi.

Penulis : Agung Nugroho, Pemaen bola kampung

MoneyTalk, Jakarta – Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam luar biasa. Laut yang luas, garis pantai yang panjang, kawasan pesisir yang produktif, serta potensi garam yang melimpah menjadikan NTT memiliki modal besar untuk tumbuh menjadi pusat ekonomi maritim nasional. Namun selama bertahun-tahun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

Karena itu, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan NTT memiliki makna yang sangat penting. Pembangunan yang diarahkan pada sektor-sektor unggulan daerah menunjukkan adanya upaya untuk mengangkat martabat masyarakat melalui pemanfaatan kekuatan lokal yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian besar adalah kelautan dan perikanan. Pilihan ini sangat logis karena sebagian besar wilayah NTT memiliki hubungan erat dengan laut. Laut bukan hanya ruang geografis, melainkan sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan masa depan mereka pada hasil tangkapan ikan, budidaya laut, hingga aktivitas ekonomi turunannya.

Dalam konteks itulah berbagai program yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi relevan. Program-program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lokal.

Salah satu program yang menarik perhatian adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang sebagai model pembangunan kawasan pesisir yang modern, terintegrasi, bersih, sehat, dan produktif.

Selama ini, banyak kampung nelayan menghadapi persoalan klasik. Hasil tangkapan melimpah ketika musim ikan tiba, tetapi nilai ekonominya rendah karena keterbatasan fasilitas penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Akibatnya, nelayan sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam rantai perdagangan hasil laut.

Melalui KNMP, paradigma tersebut mulai diubah. Kawasan nelayan tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat berlabuh kapal dan menjemur ikan. Kampung nelayan diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki infrastruktur memadai, fasilitas pengolahan hasil laut, sanitasi yang baik, serta tata kelola kawasan yang lebih profesional.

Di NTT, pembangunan KNMP dilakukan di sejumlah titik strategis seperti Desa Sulamu di Kabupaten Kupang dan Desa Warloka Pesisir di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, terdapat rencana pengembangan di wilayah Lasiana dan Oesapa di Kota Kupang serta Kabupaten Sikka.

Keberadaan kampung nelayan modern akan menciptakan efek berantai yang luas. Nelayan memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendukung usaha. Produk perikanan memiliki peluang mendapatkan harga yang lebih tinggi karena kualitasnya terjaga. Generasi muda pesisir juga mulai melihat sektor kelautan sebagai sektor yang menjanjikan, bukan pekerjaan yang identik dengan kemiskinan.

Lebih jauh lagi, KNMP berpotensi membangun kebanggaan masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Kawasan pesisir yang tertata, bersih, dan produktif akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari jumlah produksi ikan yang meningkat. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya yang mereka miliki.

Karena itu, pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui penguatan rantai nilai menjadi sangat strategis. Nelayan tidak hanya didorong untuk menangkap ikan, tetapi juga memperoleh akses terhadap pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pemasaran.

Ketika nilai tambah dapat dinikmati oleh masyarakat lokal, maka uang yang berputar di daerah akan semakin besar. Aktivitas ekonomi akan berkembang. Pelaku usaha kecil akan tumbuh. Lapangan pekerjaan baru akan tercipta.

Inilah esensi pembangunan berbasis martabat. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri, melainkan menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat langsung dari kekayaan alam yang ada di sekitar mereka.

Selain sektor perikanan, perhatian pemerintah juga terlihat dalam pengembangan industri garam nasional melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao.

Selama bertahun-tahun, Indonesia menghadapi paradoks yang cukup mencolok. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang, kebutuhan garam industri nasional masih banyak dipenuhi melalui impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi produksi dalam negeri belum dimanfaatkan secara maksimal.

NTT, khususnya Rote Ndao, memiliki karakteristik geografis dan iklim yang sangat mendukung pengembangan garam berkualitas tinggi. Curah hujan yang relatif rendah dan intensitas sinar matahari yang tinggi menjadi modal alam yang sangat berharga.

Pembangunan K-SIGN memberikan harapan baru bagi masyarakat setempat. Kehadiran kawasan industri garam akan membuka peluang kerja bagi warga sekitar, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, serta menciptakan efek berganda bagi sektor lainnya seperti transportasi, perdagangan, jasa, dan usaha mikro.

Lebih dari itu, pengembangan industri garam nasional juga memiliki dimensi strategis bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Ketika kebutuhan garam industri dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara bertahap.

Bagi masyarakat Rote Ndao, proyek ini bukan hanya tentang pembangunan fasilitas industri. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperluas kesempatan kerja, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Perhatian Presiden Prabowo terhadap NTT menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam pembangunan nasional. Daerah tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai pusat pertumbuhan baru yang memiliki keunggulan masing-masing.

NTT memiliki keunggulan besar di bidang kelautan, perikanan, dan garam. Ketika pemerintah menghadirkan infrastruktur, pendampingan, teknologi, dan investasi yang tepat, maka potensi tersebut dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional merupakan contoh bagaimana pembangunan dapat diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat. Program-program tersebut tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga membangun kepercayaan diri masyarakat bahwa daerah mereka memiliki masa depan yang cerah.

Pada akhirnya, pembangunan yang paling berhasil adalah pembangunan yang mampu menjaga martabat manusia. Ketika nelayan memperoleh harga yang layak atas hasil tangkapannya, ketika pemuda pesisir mendapatkan pekerjaan di kampung halamannya, ketika petani garam menikmati peningkatan pendapatan, dan ketika masyarakat dapat hidup lebih sejahtera dari potensi daerahnya sendiri, maka pembangunan telah mencapai tujuan yang sesungguhnya.

Di titik itulah perhatian Presiden Prabowo melalui berbagai program KKP di NTT menjadi penting. Bukan hanya karena membangun sektor kelautan dan garam, melainkan karena membuka jalan bagi lahirnya kesejahteraan yang berakar pada kekuatan lokal serta memperkuat martabat masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia.

Penulis : Mahmud Yunus, Aktivis 98 Asal NTT

MoneyTalk, Jakarta – Dua pekan yang lalu, saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Prabowo secara terang-terangan menekankan pentingnya menindak pelanggar hukum meskipun berasal dari lingkaran dekatnya sendiri.

Prabowo juga mempersilakan pejabat, anggota DPR, dan bupati untuk memeriksa dan melaporkan jika ada penyimpangan di lapangan agar bisa segera ditindak.

Prabowo sempat curhat, tentang adanya laporan yang minta petunjuk atas pemeriksaan pejabat yang terkait atau dekat dengan dirinya. Lalu, dia menegakan agar aparat memeriksa siapapun tanpa terkecuali, termasuk yang dianggap dekat dilingkaran Prabowo.

Pernyataan ini sekilas menunjukan Prabowo komitmen menindak para pejabat nakal. Namun disisi lain, ternyata aparat penegak hukum tidak berani bekerja berdasarkan hukum, harus menunggu persetujuan Presiden.

Dititik inilah, Presiden bisa memilah, memilih dan menetapkan mana kasus yang harus ditindak, mana yang dikecualikan. Proses hukum bukan berarti Kriminaliasi, namun bagian dari kontestasi pada para pejabat nakal untuk ditumbalkan dengan tujuan tertentu.

Pada kasus pencopotan Dadan Hindayana dkk dari pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional), yang ditindaklanjuti dengan pencokokan oleh Kejagung berujung status tersangka dan ditahan di Rutan Salemba, dapat dibaca adanya motif itu. Yakni, motif menumbalkan pejabat tertentu untuk tujuan tertentu.

Soal Dadan brengsek, itu sudah lama menjadi objek kritikan masyarakat. Bahkan, prgoram MBG (Makan Bergizi Gratis) sudah lama dikritik dan dituntut untuk dievaluasi. Nyatanya, kritikan itu dianggap angin lalu.

Dadan disebut Kejagung telah melakukan perbuatan melarang hukum, dan penyalahgunaan wewenang, merugikan keuangan Negara dan menguntungkan diri sendiri dan komplotannya, dengan beberapa modus. Ada yang dengan modus jual beli SPPG, yang dengan itu Dadan mendapatkan insentif miliaran per hari. Mengadakan barang dan jasa yang tak dibutuhkan di lapangan, seperti pengadaan motor listrik (triliunan), sepatu, tablet hingga TV layar datar. Termasuk, Mark Up belanja barang MBG.

Hanya saja, yang patut diperhatikan, beberapa fakta kronologi yang sulit untuk tidak disimpulkan, ada motif pengalihan isu dari kasus ini, diantaranya:

Pertama, sejak kasus dolar naik rakyat di desa belanja tak membutuhkan dolar, Prabowo dihujani kritik bahkan menjadi objek olok-olok masyarakat. Netizen di berbagai platform sosial media, bahkan kembali mengulik pidato kampanye politik Prabowo diikuti dengan olok-olok suara kentut.

Kasus ini sangat mendelegitimasi kredibilitas Presiden. Bahkan, Mahfud MD menyebut Prabowo sebagai Presiden yang paling parah diolok olok oleh masyarakat luas.

Kedua, kunjungan Prabowo ke luar negeri khususnya ke Prancis yang dalam waktu 5 bulan terakhir telah dilakukan sebanyak 3 kali (Januari, April dan Mei). Gemarnya tour ke luar negeri ini, membuat eks diplomat Dino Patti Djalal, mengkritik keras.

Kasus ini, sangat mendelegitimasi kebijakan politik luar negeri Presiden. Apalagi, hasil dari kunjungan ke Prancis malah membuka keran import daging dan susu dari Prancis.

Ketiga, pada pidato hari Pancasila 1 Juni 2026, Prabowo telah mengevaluasi pidato dengan membaca teks. Setidaknya, ini lebih baik ketimbang pidato di Paripurna DPR RI yang justru mengingat aib bagi-bagi proyek pemerintah kepada PDIP.

Sayangnya, justru Seskab Teddy yang sok pintar mengkounter kritikan Dino Patti Djalal. Netizen yang sudah mulai adem dengan pidato Prabowo, jadi bereaksi keras pada Seskab Teddy.

Termasuk, Netizen mulai mengulik ruang kerja pribadi Seskab Teddy yang menampung foto selvie dengan Prabowo Subianto di Paris, dengan latar Menara Eivel pada November 2024 lalu.

Keempat,Prabowo Subianto mengeluarkan PP No. 20 Tahun 2026 yang merevisi PP 55/2022. Aturan ini mempersempit fasilitas tarif 0,5%, sehingga UMKM terbebani karena harus membayar tarif 22 %.

Meski hitungan 22 % dari laba bersih, namun setelah disimulasikan aturan ini makin mencekik rakyat kecil yang usahanya hanya level UMKM.

Misalnya, usaha dengan omset Rp. 1 miliar, dengan ketentuan PP lama hanya membayar 0,5 % atau hanya Rp. 5 juta.

Sementara dengan PP yang baru, jika omset 1 miliar itu menghasilkan laba bersih Rp 200 juta, maka pajak yang harus dibayar 22 % dari 200 juta rupiah, yakni Rp. 44 juta.

Kenaikan pajak dari Rp. 5 juta menjadi Rp 45 juta, itu berarti kenaikan tarif pajak 780 % atau 7 sampai 8 kali lipat. Gila! Ini bukan mencekik, tapi pajak yang menggantung leher UMKM, rakyat kecil bisa mati karena kebijakan ngawur ini!

Semua kasus dimaksud, disapu bersih oleh berita Dadan MBG. Prabowo untuk beberapa waktu, bisa lepas dari kritik dan seolah berubah menjadi pahlawan karena menumbalkan Dadan MBG. Padahal, dalam doktrin militer tak ada kesalahan prajurit, semua kesalahan komandan.

Perlu diingat, masih banyak ‘tabungan’ Dadan Dadan yang lain, yang siap digoreng harum untuk menutupi aroma busuk penyelenggaraan pemerintahan yang korup dan zalim pada rakyat. Apakah kita harus ikut tepuk tangan dan ikut berbangga dengan ditangkapnya Dadan MBG?

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H. Advokat, Dan Aktivis Islam

MoneyTalk, Jakarta – Penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya, atas dugaan korupsi menjadi titik nadir karut-marut program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skandal ini memvalidasi, lembaga sentralistik ini sejak semula rentan penyalahgunaan. Sekaligus memberikan bukti tak terbantahkan: program MBG harus dihentikan. BGN perlu dibubarkan, dan tata kelola pemberian makan gratis ditata ulang. Pengelolaannya harus didesentralisasikan dan dikelola oleh sekolah langsung.

Otokrasi Anggaran dan Gizi untuk Korporasi.

Program MBG dipaksakan berjalan menggunakan legalisme otokratik dengan mencaplok 20% anggaran pendidikan nasional (sekitar Rp223,55 triliun dari total Rp757,8 triliun). Alokasi fantastis ini dinilai inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi karena mengorbankan hak pendidikan anak bangsa. Selain untuk terbukti hanya memperkaya perusahaan atau yayasan yang mendapatkan proyek.

Ironisnya, menurut temuan CELIOS, jika anggaran jumbo ini dibagikan langsung keluarga miskin bisa menerima Rp5,2 juta per bulan. Realitasnya, masyarakat hanya menerima manfaat setara Rp200.000. Sedangkan sisa dana habis mengalir ke rantai vendor, logistik, dan pengelola program. MBG berubah wujud menjadi “corporate welfare” (kesejahteraan kroni) alih-alih bantuan sosial untuk peningkatan gizi anak sekolah.

Modus Pencucian Uang Negara (Money Laundering).

Skema distribusi anggaran MBG yang mencapai Rp335 triliun per tahun berjalan mirip pola “money laundering” yang terstruktur, melalui tiga tahapan:

Pertama,dana APBN masuk ke BGN tanpa tender ketat dan langsung dialokasikan ke yayasan mitra yang terafiliasi dengan jaringan aparat (polisi dan TNI) serta kroni politik.

Kedua,dana diputar dan dipangkas. Mulai dari potongan operasional yayasan (Rp4.000 – Rp5.000 per porsi), pemilik dapur, supplier kakap, tengkulak lokal, hingga subkontrak. Setiap lapisan mengambil margin, mengaburkan jejak uang, dan menggemukkan kantong pemilik yayasan.

Ketiga,anggaran dihamburkan untuk pengadaan barang. Bukannya fokus pada bahan pangan berkualitas, anggaran justru “dicuci” habis lewat proyek pengadaan non-makanan yang nilainya fantastis, antara lain:

— Kaos kaki petugas lapangan sebesar Rp 6,9 Miliar. per-pasang Rp100.000

— Pembelian Motor Listrik senilai Rp 1,2 Triliun, sebanyak 21.801 unit motor, untuk operasional dapur dengan harga markup Rp42 juta–Rp50 juta per-motor.

— Pengadaan laptop/tablet Rp508,49 miliar

— Kegiatan Event Organizer (EO), promosi MBG, senilai Rp113 miliar.

— Pembangunan rumah subsidi untuk karyawan SPPG.

Di sisi lain, manajemen yang buruk membuat MBG menimbulkan “bencana kesehatan nasional”. Hingga April 2026, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 33.626 pelajar di 31 provinsi keracunan makanan. 1.500 dapur ditutup karena tidak higienis. Menu yang disajikan justru didominasi Ultra-Processed Food (UPF) yang mengandung bahan pengawet dan zat aditif berbahaya. Audit menyeluruh perlu segera dilakukan untuk menevaluasi dan mengungkap korupsi program MBG.

*Bubarkan BGN, Desentralisasikan MBG* Program MBG dalam tata-kelola saat ini harus dihentikan, dan BGN dibubarkan. MBG terbukti tidak bermanfaat untuk peningkatan gizi, dan justru menimbulkan banyak persoalan. Momentum penangkapan jajaran pimpinan BGN adalah waktu yang tepat. Pemenuhan gizi anak wajib didesentralisasikan langsung ke pemerintah daerah, sekolah, serta komunitas lokal, dengan pengawasan yang ketat dan transparan. Agar tepat sasaran, dan bebas dari korupsi sistemik. Dana APBN tidak boleh dihamburkan atau “dicuci” lewat proyek sentralistik-kroniistik MBG demi logistik politik.

Penulis :