22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Kekuatan Jokowi untuk menghancurkan lawan memang sangat mengerikan. Landasannya bukan mempertahankan kebenaran, tapi balas dendam, rasa takut yang luar biasa jika terbongkar kebohongannya, kekuatan dan kekuasaan menundukkan lawan, dan kekuatan finansial yang tidak terbatas yang diduga atas hasil pemerasan dan korupsi.

Seluruh kejahatannya terus coba ditutupi dengan mengerahkan para termul dan buzzer bayaran. Tidak ada nilai kebaikan sama sekali di dalamnya.

Ketakutan akan terbongkarnya segala kejahatannya, baik kebohongan, penipuan, korupsi, pembunuhan, dll menjadikan kekuatan kekuasaannya terus menyandera seluruh negara.

Demi menutup kejahatannya, seluruh negara, aparatur negara hingga kepala negara, seluruh perangkat hukum, semua kebijakan, sampai seluruh aset negara disandera dan harus berada di bawah kendali dan mengikuti kemauannya. Bahkan seorang Presiden sebagai panglima tertinggi dan Polri pun harus tunduk kepadanya.

Itulah politik bumi hangus Jokowi yang sangat kejam. Demi menyelematkan diri, keluarga dan kroninya tega menghancurkan bangsa dan negara sehancur-hancurnya.

Saat ini, jika anak ada bangsa yang lurus, jujur, dan berusaha untuk ikut membenahi negara tapi mengungkit kejahatannya, langsung para termul dan cucunguknya menyerang, membungkam dengan segala cara, bahkan tidak segan untuk menjebloskanya ke penjara

Paling tidak ada 10 dosa Jokowi yang seharusnya telah dihukum berat bahkan layak diuikum mati :

Pertama,kejahatan kecurangan terhadap hasil pemilu 2019 dan 2024

Dengan kekuatan dan kekuasaan mengendalikan seluruh lembaga dan aparat hukum, hasil pemilu telah dimanipulasi sehingga yang kalah jadi menang sedangkan yang menah diputuskan kalah.

Kedua,kejahatan melumpuhkan seluruh lembaga hukum, mulai dari KPK, MK, MA, Kejaksaan, Pengadilan, sampai Kepolisian

Semua lembaga hukum tersebut hanya tunduk pada perintah Jokowi dan bukan tunduk pada kebenaran dan keadilan.

Ketiga,Kejahatan korupsi mega triliun

Mulai dari korupsi dana haji, bpjs, asabri, taspen, kereta cepat whoosh, pertamina, e-ktp, tambang,ekspor-impor, minyak sawit, dll sampai.menerima setoran triliunan dari para pejabat bawahannya.

Keempat,kejahatan yang diduga jadi otak pembantaian 6 laskar FPI, 894 petugas KPPS, Tragedi Ksnjuruhan, tragedi 21-22 Mei 2019, dll

Semua kasus di atas tidak pernah diproses hukum secara tuntas dan adil

Kelima,Kejahatan penyanderaan seluruh pejabat sehingga ada sikap ketergantungan kepada Jokowi

Seluruh pejabat dijebak dengan kasus korupsi setelah itu diancam untuk diproses hukum. Selama pejabat itu patuh, maka kasus hukum tidak akan pernah terjadi. Hukum akhirnya bergantung pada sikap Jokowi.

Keenam,Kejahatan menggadaikan negara krpada China demi kepentingan pribadi

Indonesia hampir sepenuhnya dijajah China, bahkan sebagian teritorial sudah dijual ke China

Ketujuh,Membiarkan para oligarki taipan mengambil alih hampir seluruh kegiatan ekonomi negara

Pembangunan pulau reklamasi, pagar laut, pantai indah kapuk, lapangan terbang, pangkalan militer, tambang, sawit, dll.

Kedelaan,Kejahatan penipuannys terhadap pemalsuan ijazah dan riwayat pendidikan

Ijazah Jokowi dipastikan bukan saja palsu tapi memang tidak punya ijazah, selain itu seluruh riwayat pendidikannya

Kesembilan,Kejahatan membiarkan sumber daya alam dikeruk oleh Asing dan Aseng

Bukan saja tambang nikel yang dikelola Asing dan Asing, tapi juga seluruh tambang logam mulia.

Kesepuluh, *Kejahatan melakukan kriminalisasi dan persekusi terhadap para ulama dan aktivis kebenaran*

Seluruh aktivis kebenaran yang dianggap menjadi ancaman kekuasaan Jokowi selalu “dihabisi” dengan berbagai cara.

Selama Jokowi masih hidup, Indonesia akan terus dalam kegelapan dan keterpurukan.

Hanya ada satu cara menyelamatkan Indonesia : adili Jokowi secara adil seadil-adilnya, segera makzulkan Prabowo-Gibran.

Penulis : Sholihin MS,Pemerhati Sosial dan Politik

MoneyTalk, Jakarta – Pelimpahan berkas perkara penyerangan aktivis KontraS, Andrie Yunus, dari POM TNI ke Oditurat Militer II-08 Jakarta pada 16 April 2026, telah memicu gelombang kemarahan publik. Alih-alih memberikan keadilan transparan, narasi yang disodorkan otoritas keamanan—bahwa motif serangan adalah “dendam pribadi”—justru dianggap sebagai penghinaan terang-terangan terhadap kewarasan dan kecerdasan bangsa.

Rangkuman Fakta: Formalitas yang Dipaksakan 

Oditur Militer telah menerima berkas empat tersangka anggota Denma Bais TNI yang dijerat pasal penganiayaan berat berencana dengan ancaman 12 tahun penjara. Namun, poin yang ditekankan adalah klaim motif dendam pribadi. Penjelasan ini muncul di tengah fakta bahwa Andrie Yunus sedang gencar mengkritik kebijakan militerisme dan tidak pernah mengenal para pelaku secara personal.

Analisis Kritis: Kegagalan Logika Skenario 

Penjelasan mengenai “dendam pribadi” ini bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga menunjukkan arogansi kekuasaan yang menganggap rakyat sebagai sekumpulan makhluk tanpa otak. Ada beberapa kejanggalan fundamental yang tidak bisa dijawab oleh nalar sehat:

• Ketidakkenalan Total: Bagaimana mungkin muncul dendam pribadi jika antara korban dan keempat pelaku tidak pernah ada interaksi, pertemuan, atau urusan bisnis maupun sosial sebelumnya? Dendam memerlukan sejarah, sementara dalam kasus ini, yang ada hanyalah kekosongan relasi.

• Dendam Kolektif yang Mustahil: Mengklaim bahwa empat prajurit secara serentak memiliki dendam pribadi yang sama besarnya terhadap satu orang adalah sebuah kedunguan yang dipaksakan. Logika ini menuntut kita percaya bahwa empat orang secara kebetulan sakit hati secara pribadi kepada satu aktivis di waktu yang bersamaan.

• Intelejen Tanpa Inteligensia: Ironis ketika para pelaku yang berasal dari satuan intelijen—yang seharusnya ahli dalam merancang skenario logis—justru menyodorkan alibi yang begitu mentah dan kasar. Membuat skenario tanpa logika dasar seperti ini menunjukkan bahwa rezim saat ini sudah melewati batas kewarasan dalam memperlakukan opini publik.

Melawan Pembodohan Terstruktur

Apa yang kita saksikan saat ini adalah bentuk gaslighting massal. Rezim seolah-olah sengaja menyodorkan narasi yang cacat logika untuk melihat sejauh mana rakyat bisa dipaksa menerima kebohongan. Jika institusi yang dilatih untuk berpikir strategis hanya mampu memproduksi alasan sekelas “dendam pribadi” untuk menutupi serangan terhadap aktivis, maka ini adalah tanda keruntuhan integritas intelektual dalam birokrasi keamanan kita.

Pantauan Nurani Publik 

Rakyat tidak akan tinggal diam melihat nalar sehatnya diinjak-injak. Persidangan di Pengadilan Militer mendatang tidak boleh hanya menjadi panggung sandiwara untuk melegalkan skenario dungu ini. Publik menuntut pembuktian yang empiris: Kapan mereka kenal? Masalah pribadi apa yang mendasari? Jika ini tidak terjawab, maka jelas ini adalah operasi pembungkaman yang dipoles dengan alasan personal untuk memutus rantai komando dan melindungi aktor intelektual di balik layar. Jangan lagi perlakukan bangsa ini seolah tidak punya otak.

Penulis : Kawan Nazar

MoneyTalk, Jakarta – Penunjukan Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah keputusan yang lahir dari ruang hampa. Ia mencerminkan satu pesan kuat: bahwa pendidikan ditempatkan sebagai fondasi strategis dalam pembangunan nasional. Dalam lanskap politik yang sering kali pragmatis, langkah ini menghadirkan harapan baru tentang keseriusan negara dalam membenahi sektor pendidikan dari hulu hingga hilir.

Sebagai kader Muhammadiyah, Abdul Mu’ti membawa rekam jejak panjang dalam dunia pendidikan. Muhammadiyah sendiri dikenal sebagai salah satu kekuatan sipil terbesar di Indonesia yang konsisten membangun peradaban melalui pendidikan. Ribuan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi bukti nyata bahwa organisasi ini tidak hanya berbicara tentang konsep, tetapi juga praktik nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks ini, kehadiran Abdul Mu’ti di kabinet Prabowo menjadi simbol pertemuan antara negara dan kekuatan masyarakat sipil. Ini penting, karena pendidikan tidak dapat dibangun hanya oleh negara tanpa keterlibatan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi seperti Muhammadiyah membuka peluang lahirnya kebijakan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berakar pada kebutuhan riil masyarakat.

Komitmen Prabowo terhadap pendidikan juga dapat dibaca sebagai upaya menjawab tantangan zaman. Dunia saat ini bergerak cepat, ditandai dengan disrupsi teknologi, perubahan pola kerja, hingga pergeseran nilai sosial. Pendidikan tidak lagi cukup berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi harus mampu membentuk karakter, kreativitas, dan daya saing generasi muda. Dalam hal ini, figur seperti Abdul Mu’ti yang memahami pendidikan dari sisi filosofis sekaligus praktis menjadi sangat relevan.

Namun demikian, harapan besar ini tidak boleh membuat kita abai terhadap tantangan yang ada. Sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: ketimpangan kualitas antar daerah, rendahnya kesejahteraan guru, hingga kurikulum yang sering berubah tanpa arah yang jelas. Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Prabowo dan Abdul Mu’ti. Komitmen politik harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang mampu menyentuh persoalan mendasar tersebut.

Lebih jauh, penting untuk memastikan bahwa reformasi pendidikan tidak terjebak dalam pendekatan elitis yang jauh dari realitas lapangan. Pendidikan harus berpihak pada mereka yang paling membutuhkan: anak-anak di daerah tertinggal, keluarga miskin, serta kelompok rentan lainnya. Negara harus hadir memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Dalam perspektif Muhammadiyah, pendidikan bukan hanya alat mobilitas sosial, tetapi juga sarana membangun peradaban yang berkemajuan. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian sosial harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga manusia yang berintegritas.

Prabowo tampaknya memahami bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Penunjukan Abdul Mu’ti dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi tersebut. Namun, investasi ini memerlukan konsistensi, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan mengelola berbagai kepentingan yang sering kali saling bertabrakan.

Pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari niat atau simbol, tetapi dari hasil nyata. Apakah kebijakan pendidikan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah guru mendapatkan perhatian yang layak? Apakah kesenjangan pendidikan dapat diperkecil? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam bidang pendidikan.

Di tengah berbagai dinamika politik dan ekonomi, pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Karena dari ruang-ruang kelas hari ini, masa depan Indonesia sedang dibentuk. Dan dalam konteks ini, langkah Prabowo menunjuk Abdul Mu’ti adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan menentukan arah bangsa ke depan.

Penulis : Farid Idris, Kader Muhammadiyah dan Pengamat Politik dan Sosial

MoneyTalk, Jakarta – Ada satu pertanyaan yang sampai sekarang, nyaris setahun setelah kejadian, masih menggantung seperti pesawat yang tak kunjung mendapat izin mendarat. Pada Juni 2025, Danantara, itu badan pengelola investasi anyar yang dibangun dengan jargon sovereign wealth fund kelas global, menyuntikkan dana Rp6,65 triliun ke PT Garuda Indonesia. Bentuknya pinjaman pemegang saham. Tujuannya untuk perawatan armada atau MRO. Itu saja yang publik tahu.

Sisanya? Gelap!

Berapa bunganya? Tidak tahu. Berapa lama tenornya? Tidak tahu. Apa jaminannya? Tidak tahu. Bagaimana kalau Garuda bangkrut lagi? Tidak tahu. Bagaimana Danantara akan menarik kembali uang itu? Tidak tahu.

IAW tidak bilang ini korupsi, juga tidak bilang ini ilegal. Tapi IAW bilang: ini aneh. Aneh untuk sebuah entitas yang mengaku sebagai SWF modern. Aneh untuk sebuah keputusan yang melibatkan uang sebesar itu. Dan aneh untuk sebuah perusahaan seperti Garuda yang punya sejarah panjang gagal kelola dan pernah hampir mati!

Tulisan ini bukan untuk menghakimi. Tapi untuk menilai. Dengan pisau hukum. Dengan pisau audit. Dan dengan akal sehat publik yang muak dengan keputusan tertutup yang dampaknya dibayar rakyat.

Garuda itu bukan perusahaan biasa

Sebelum bicara kebijakan Danantara, kita harus paham dulu bahwa Garuda itu bukan sekadar maskapai. Dia BUMN strategis. Dia simbol. Dia pernah nyaris mati. Dan dia diselamatkan dengan uang negara, itu berkali-kali!

IAW sudah baca laporan keuangan Garuda dari 2015 sampai 2025. Polanya gamblang. Antara 2015 dan 2017, Garuda masih terbang. Laporan keuangan terbit. Tapi rapuh. Utang menggunung. Bisnis maskapai yang super sensitif sama kurs dolar dan harga avtur mulai keropos. Belum krisis, tapi sudah merambat.

Lalu 2018 datang. Tahun itu menjadi titik hitam. OJK menjatuhkan sanksi administratif karena Garuda dianggap melanggar ketentuan penyajian laporan keuangan. Kementerian Keuangan bahkan membekukan izin auditor yang menangani. Itu bukan sekadar polemik pasar. Itu adalah bukti bahwa masalah Garuda sudah menyentuh ranah kredibilitas pelaporan.

Kemudian pandemi memukul. 2020 sampai 2021 adalah periode paling kelam. Ekuitas negatif. Catatan going concern muncul di laporan auditor. Pendapatan operasi ambrol dari 4,57 miliar dolar AS menjadi tinggal 1,34 miliar dolar AS. Garuda berada di tepi jurang.

Penyelamatan datang pada 2022. PKPU, homologasi, restrukturisasi utang besar-besaran, plus PMN 7,5 triliun rupiah. Bahkan utang ke sesama BUMN direstrukturisasi sampai 22 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun. Itu bukan lagi bantuan. Itu penyangga hidup.

Tahun 2023 Garuda membukukan laba. Tapi jangan buru-buru tepuk tangan. Laba itu terjadi setelah restrukturisasi utang, penyesuaian kewajiban, dan rasionalisasi armada yang drastis. Jumlah pesawat turun dari 210 pada 2019 menjadi hanya 139 pada 2024. Skala usaha menyusut. Dan di 2025 masih muncul isu selisih angka konsolidasi dengan anak usaha GMFI, itu isu yang meskipun dibilang tidak material, menunjukkan bahwa tata kelola pelaporan belum benar-benar rapi!

Kesimpulan IAW: Garuda hari ini bukan perusahaan yang ambruk. Tapi juga bukan perusahaan yang sehat tanpa penyangga. Dia berjalan dengan tongkat. Dan tongkat itu masih dipegang negara.

Danantara masuk tapi modusnya samar

Sekarang kita bicarakan kebijakan Danantara. Pada Juni 2025, Danantara, melalui PT Danantara Asset Management, memberikan pinjaman pemegang saham Rp6,65 triliun kepada Garuda. IAW ulangi: ini bukan PMN. Ini pinjaman. Secara administratif, ini sah. Tidak ada undang-undang yang dilanggar secara kasat mata. Danantara berdalih ini adalah “pendekatan baru restrukturisasi dan transformasi BUMN”.

Tapi di situlah letak persoalannya!

Jika Danantara benar-benar bertindak sebagai investor yang profesional, seperti klaimnya selama ini, maka publik berhak tahu parameter investasinya. Berapa target ROI-nya? Berapa bunganya? Apa yang terjadi jika Garuda gagal bayar? Bagaimana exit strategy-nya? Sampai tulisan ini dibuat, tidak ada satupun parameter itu yang diumumkan secara resmi.

Coba bayangkan. Anda meminjamkan uang Rp6,65 triliun ke tetangga yang punya riwayat bangkrut tiga kali. Anda tidak bilang bunganya berapa. Tidak bilang kapan harus dikembalikan. Tidak bilang apa jaminannya. Tetangga Anda akan curiga, kan? Publik adalah tetangga itu!

Dan yang membuat ini lebih mengkhawatirkan bahwa Garuda bukan tetangga biasa. Dia adalah BUMN yang sudah pernah masuk fase going concern, yang sudah pernah disanksi OJK, yang proses konsolidasi laporannya saja masih bermasalah di 2025. Meminjamkan uang sebesar itu ke Garuda tanpa transparansi parameter adalah sebuah keputusan yang berisiko tinggi, itu bukan hanya untuk Danantara, tapi untuk kepercayaan publik terhadap seluruh sistem pengelolaan BUMN.

Dari sudut hukum ini zona abu-abu yang berbahaya

Sekarang IAW bedah dari perspektif peraturan perundang-undangan. Kami tidak akan menggunakan istilah-istilah rumit yang membuat kepala pusing. IAW akan sederhanakan.

Ada beberapa undang-undang yang relevan dengan kasus ini. Pertama, Undang-Undang Keuangan Negara (UU 17/2003). Pasal 3 ayat 1 undang-undang ini menyatakan bahwa setiap keputusan yang berdampak pada keuangan negara harus efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pertanyaan kita: apakah keputusan pinjaman Rp6,65 triliun ke Garuda sudah memenuhi prinsip transparansi? Jawabannya: belum. Karena parameter dasarnya saja tidak diumumkan.

Kedua, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Pasal 10 dan 11 undang-undang ini melarang maladministrasi, termasuk keputusan yang diambil tanpa kajian yang memadai atau tanpa keterbukaan yang proporsional. Apakah Danantara sudah mengantongi kajian kelayakan yang komprehensif sebelum memutuskan pinjaman ini? IAW tidak tahu. Dan justru karena tidak tahu, di situlah letak potensi maladministrasi. Karena dalam administrasi pemerintahan yang baik, proses harus bisa diuji oleh publik.

Ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo. 20/2001). IAW hati-hati di sini. Pasal 2 dan 3 undang-undang ini mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Sampai saat ini, tidak ada bukti bahwa pinjaman Rp6,65 triliun telah merugikan negara. Pinjaman belum jatuh tempo. Garuda masih membayar kewajibannya sejauh data publik menunjukkan. Jadi jangan teriak korupsi dulu. Itu tidak adil dan tidak berdasar!

Tapi, dan ini penting, ketiadaan bukti kerugian saat ini bukan berarti tidak ada risiko kerugian di masa depan. Jika pinjaman ini diberikan tanpa kajian yang matang, tanpa parameter yang jelas, dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, maka ketika Garuda suatu saat gagal bayar (dan sejarah menunjukkan itu sangat mungkin), pertanyaan hukumnya akan bergeser dari “apakah ini korupsi?” menjadi “apakah ini kelalaian berat yang merugikan negara?”

Dan di situlah ranah pidana bisa terbuka!

Dari sudut audit ini penganan empuk BPK

Sekarang kita bicara soal audit. Karena tanpa audit, semua analisis hukum hanya akan jadi wacana.

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memiliki kewenangan yang sangat luas berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2006. Pasal 6 huruf c undang-undang itu dengan tegas menyatakan bahwa BPK dapat melakukan audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara.

Dan uang Rp6,65 triliun yang dipinjamkan Danantara ke Garuda, meskipun itu secara administratif diklaim sebagai “uang negara yang dipisahkan”, tetaplah uang yang bersumber dari ekosistem negara. Maka BPK berwenang untuk memeriksanya!

Apa yang bisa diperiksa BPK?

Bukan untuk mencari korupsi dulu. Tapi untuk menilai proses. Apakah keputusan pinjaman ini didahului oleh studi kelayakan yang memadai? Apakah bunga yang dikenakan wajar dan setara dengan risiko kredit Garuda? Apakah ada konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan? Apakah Danantara memiliki kebijakan internal yang baku tentang transparansi investasi?

Ini semua adalah ranah audit kinerja. Bukan audit investigatif. Dan BPK tidak butuh izin siapa pun untuk melakukannya!

IAW berpendapat bahwa BPK seharusnya sudah bergerak sejak Oktober 2025. Kenapa? Karena tiga bulan setelah pinjaman itu diberikan, Garuda sudah harus melaporkan dampaknya dalam laporan keuangan kuartal III. Dan dari laporan itu, publik tidak bisa menilai apa-apa karena parameternya tidak ada. BPK tidak bisa diam. Diam adalah bentuk pembiaran terhadap potensi risiko fiskal yang besar!

Maka dalam tulisan ini, IAW ingin mengajukan secara terbuka bahwa: BPK harus melakukan audit prosedural atas keputusan Danantara terhadap Garuda. Dasar hukumnya sudah disebutkan. Tidak perlu menunggu laporan dari DPR. Tidak perlu menunggu bukti kerugian negara. Kewenangan BPK adalah ex officio, itu bisa digunakan kapan saja jika ada indikasi bahwa pengelolaan keuangan negara tidak sehat.

Dan indikasi itu sudah ada, yakni ketidaktransparanan parameter pinjaman Rp6,65 triliun.

Bandingkan dengan dunia, kita tertinggal jau

IAW tidak ingin hanya berkutat di Indonesia. Mari kita lihat keluar. Singapura punya Temasek. Malaysia punya Khazanah. Keduanya adalah SWF yang diakui dunia. Dan keduanya pernah menghadapi situasi serupa yakni: maskapai nasional mereka nyaris mati.

Saat Singapore Airlines (SIA) terpukul pandemi, Temasek masuk. Tapi mereka masuk dengan transparansi tinggi. Bunga, tenor, opsi konversi saham, hak negara, itu semuanya tertuang dalam prospektus tebal yang bisa dibaca siapa pun. Bukan karena Temasek lebih baik hati. Tapi karena mereka tahu bahwa uang yang mereka kelola adalah uang publik, dan publik berhak tahu!

Malaysia Airlines di bawah Khazanah juga sama. Setiap suntikan dana, setiap restrukturisasi, selalu disertai laporan berkala yang bisa diakses publik. Tidak selalu mulus. Tapi prosesnya terbuka.

Danantara? Sejauh ini hanya satu kalimat: “pendekatan baru restrukturisasi dan transformasi BUMN.” Itu tidak cukup. Itu bahkan menghina inteligensi publik!

Prinsip-prinsip Santiago (Santiago Principles) yang menjadi standar global SWF dengan tegas menyatakan bahwa SWF harus mengungkapkan kebijakan investasinya, parameter risikonya, dan mekanisme akuntabilitasnya. Danantara, sejauh ini, belum memenuhi standar itu!

Jadi ketika pejabat Danantara berkata “kami profesional dan transparan”, maka IAW hanya ingin bertanya: “Transparan pada siapa? Dan sejauh apa?” Karena profesionalisme tanpa transparansi hanyalah cara halus untuk mengatakan “percaya saja pada kami.”

Dan rakyat Indonesia sudah terlalu sering mendengar kalimat itu!

Kesimpulan

IAW akan tarik kesimpulan dengan jujur. Sejujur-jujurnya. Pertama, secara hukum, keputusan Danantara memberikan pinjaman Rp6,65 triliun ke Garuda tidak melanggar undang-undang secara kasat mata. Tidak ada pasal yang dilanggar. Tidak ada bukti korupsi. Kami tegaskan itu agar tidak ada yang menuduh bahwa IAW asal tuduh.

Kedua, namun secara tata kelola, keputusan ini bermasalah. Parameter investasi tidak diumumkan. Transparansi tidak terpenuhi. Risiko fiskal tidak bisa diukur publik. Ini bukan cara kerja SWF modern. Ini cara kerja badan penalangan BUMN strategis!

Ketiga, karena itu, penilaian IAW atas kebijakan Danantara terhadap Garuda adalah: Danantara sedang menalangi, bukan berinvestasi. Karena tidak ada investor profesional yang meminjamkan uang Rp6,65 triliun tanpa menyebutkan bunga, tenor, dan exit strategy-nya. Kecuali, dan ini penting, jika pinjaman itu memang tidak dirancang untuk kembali dengan keuntungan, tapi hanya untuk membuat Garuda tetap hidup!

Dan jika itu tujuannya, maka itu adalah kebijakan yang tidak jujur. Karena publik disuguhi narasi investasi, padahal realitasnya adalah talangan terselubung.

Keempat, karena itu, IAW mendorong tiga hal:

1. BPK harus segera melakukan audit kinerja atas keputusan Danantara terhadap Garuda. Dasar hukumnya sudah jelas. Tidak perlu alasan lain!

2. DPR harus memanggil Danantara dalam rapat dengar pendapat yang terbuka, dan meminta mereka mempresentasikan parameter pinjaman Rp6,65 triliun.

3. Jika Danantara menolak membuka parameter itu, maka publik berhak menafsirkannya sebagai satu hal: ada sesuatu yang sengaja disembunyikan.

Garuda adalah ujian, Danantara belum lulus

IAW akhiri dengan ini. Garuda adalah ujian. Bukan hanya ujian bagi manajemennya sendiri, tapi ujian bagi Danantara, ujian bagi DPR, ujian bagi BPK, dan ujian bagi komitmen negara terhadap tata kelola yang baik.

Danantara saat ini belum lulus ujian itu. Bukan karena mereka korup. Tapi karena mereka tertutup. Dan dalam pengelolaan uang publik, tertutup adalah dosa yang tidak kalah bahaya dari korupsi. Karena ketertutupan adalah lahan subur tempat korupsi tumbuh.

IAW tidak ingin Garuda jatuh lagi. Juga tidak ingin Danantara gagal sebelum benar-benar terbang. Tapi untuk menghindari itu semua, kita butuh terang. Bukan gelap!

Maka sekali lagi kami katakan: BPK, masuklah. Jangan tunggu sampai ada yang jatuh! Karena jika Garuda jatuh lagi, yang ikut jatuh bukan hanya maskapai itu. Tapi kepercayaan publik terhadap seluruh sistem.

Dan kepercayaan, jika sudah runtuh, tidak pernah bisa dibangun kembali dengan angka-angka di laporan keuangan.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Gugatan beberapa alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) atas pelaksanaan MUNAS VIII KAUMY tahun 2025 tidak sekadar menjadi sengketa organisasi biasa. Lebih dari itu, perkara ini menjelma menjadi cermin besar yang memantulkan wajah integritas para pemangku kepentingan, terutama mereka yang duduk di posisi strategis dan ikut terseret sebagai turut tergugat.

Ketika hukum sudah menjadi panggung penyelesaian, maka semua pihak, tanpa kecuali, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk tunduk pada proses yang berjalan.

Namun, fakta bahwa ada pihak turut tergugat yang merupakan pimpinan tertinggi di UMY justru dua kali tidak hadir tanpa alasan dan konfirmasi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 31 Maret dan 14 April 2026. Hal ini memunculkan pertanyaan serius: di mana letak komitmen mereka terhadap penegakan hukum?

Ketidakhadiran sekali mungkin masih bisa dimaklumi dalam batas tertentu. Akan tetapi, ketika ketidakhadiran itu terjadi berulang, publik berhak menilai bahwa ada persoalan sikap disini. Ini bukan lagi soal teknis administratif, melainkan menyentuh aspek etika dan keteladanan. Terlebih, sosok yang bersangkutan bukan figur biasa,melainkan pimpinan institusi pendidikan yang selama ini mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan ketaatan pada aturan.

Sebagai bagian dari amal usaha Muhammadiyah, UMY seharusnya berdiri di garda terdepan dalam menjunjung tinggi etika hukum. Kampus bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang pembentukan karakter. Apa jadinya jika pimpinan tertingginya justru memberi contoh yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar tersebut?

Mangkir dua kali dari panggilan pengadilan bukan sekadar pelanggaran etika beracara, tetapi juga dapat dimaknai sebagai sikap yang tidak menghormati institusi peradilan. Padahal, salah satu pilar negara hukum adalah kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Tidak ada satu pun warga negara yang memiliki privilese untuk mengabaikan proses hukum, apalagi mereka yang berada di posisi elite.

Lebih ironis lagi, dalam konteks organisasi berbasis nilai seperti Muhammadiyah, keteladanan adalah segalanya. Pemimpin bukan hanya dituntut cakap secara manajerial, tetapi juga harus menjadi role model dalam sikap dan tindakan. Ketika yang ditampilkan justru ketidakhadiran dalam forum hukum resmi, maka wajar jika publik menilai hal itu sebagai preseden buruk.

Gugatan ini pada akhirnya bukan hanya menguji keabsahan pelaksanaan MUNAS VIII KAUMY, tetapi juga menguji konsistensi nilai yang selama ini digaungkan. Apakah hukum hanya dihormati ketika menguntungkan, dan diabaikan ketika dirasa merugikan? Ataukah benar-benar dijadikan sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan konflik?

Publik, khususnya alumni dan warga Muhammadiyah, tentu berharap lebih. Mereka ingin melihat pemimpinnya hadir, menghadapi proses dengan terbuka, dan memberikan contoh bahwa hukum harus dihormati dalam kondisi apa pun. Bukan justru menghindar dan meninggalkan kesan negatif yang sulit dihapus.

Jika dibiarkan, sikap semacam ini tidak hanya merusak citra personal, tetapi juga berpotensi mencederai nama baik institusi. Dan yang lebih berbahaya, dapat menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen penegakan hukum di lingkungan pendidikan itu sendiri.

Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal hadir atau tidak hadir di ruang sidang. Ini tentang integritas. Tentang keberanian untuk bertanggung jawab. Dan tentang konsistensi antara nilai yang diajarkan dengan tindakan yang ditunjukkan. Jika pemimpin gagal memberi contoh, lalu kepada siapa lagi nilai-nilai itu akan dititipkan?

Penulis : Untung Nursetiawan, Alumni Fisipol UMY

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Bapak HM. Yusuf Kalla terkait relasi Islam dan Kristen khususnya tentang Syahid dalam membunuh. Harus dilihat secara kontekstual bukan tekstual semata. Lebih dari itu juga harus menggunakan preferensi dari aspek historis, ideologis dan empiris dalam ruang lingkup yang universal.

Pak JK tidak sedang bicara hubungan Islam dan Kristen di Indonesia ansih. Beliau juga tersirat menyampaikan persfektif peradaban manusia global dalam tinjauan konflik dan peperangan yang berlatar agama berkepanjangan, yang memang sudah menjadi warna kehidupan yang tak bisa dihapus di muka bumi selama ini. Perang Salib (1025-1291), Perang Yugoslavia atau dikenal dengan konflik Balkan (1991-1995), dan perang Khatolik dan protestan di eropa (1562-1647) serta masih banyak lagi contoh peperangan yang dilandasi superioritas dan dominasi entitas agama, ideologi dan aliran-aliran pemikiran tertentu telah menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia.

Ada keyakinan kuat dari pemeluk agama masing-masing terhadap loyalitas dan militansi dalam mengejawantahkan nilai-nilai dasar keagamaan yang dianutnya. Beberapa memunculkan kesadaran gerakan keagamaan yang penuh kesejukan, toleransi dan kedamaian. Namun tidak sedikit yang memahami lebih dengan pendekatan over estimate dan cenderung ekstrim. Pada kadar tertentu, pemaknaan agama yang berlebihan dan bersandar pada sensitivitas dan tensi tinggi melahirkan gerakan ultra, radikal dan teroris mengatasnamakan agama.

Pak JK dengan statemennya justru, mengajak rakyat dan umat di Indonesia yang heterogen dan majemuk, bisa mengambil esensi dan substansi dari relasi antar agama yang dinamis dan bisa bertemu pada satu titik nilai-nilai universal, yakni kemanusiaan.

Terkadang karena kepentingan politik dan kekuasaan, orang atau kelompok tertentu, sering menjadikan agama sebagai isu dan strategi untuk menciptakan konflik dan peperangan.

Menghidupkan luka lama, membenturkan kepentingan satu dengan lainnya, menciptakan adu domba, kerap menjadi trigger untuk membangun permusuhan dan kebencian antar agama.

Pak JK yang banyak berkontribusi dalam kehidupan kebangsaan dan keagamaan Indonesia seperti Deklarasi Malino I dan Malino II dalam konflik Poso dan Ambon (2001-2002), Inisiator Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), upaya menghidupkan moderasi beragama dll. Pak JK sama halnya dengan seluruh rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan semangat religiusitas. Tak lebih sekedar mengingatkan agar keharmonisan dan keselarasan antar umat itu bisa terus dijaga, dirawat dan dilestarikan betapapun ada perbedaan mendasar dan prinsipil sekalipun dalam setiap agama.

Sehingga dengan kebijaksanaan dan kematangan memaknai hakekat relasi keagamaan seperti yang disampaikan Pak JK. Selayaknya semakin menambah kesadaran Ketuhanan dan kemanusiaan sesuai dengan keyakinan keagamaan masing-masing umat dalam kehidupan kebangsaan.

Rasanya terlalu berlebihan, reaksioner dan sarat emosional menanggapi pernyataan Pak JK tersebut dengan narasi yang agitatif dan provokatif yang justru menjadi trigger konflik yang lebih luas. Upaya hukum dengan melaporkan Pak JK ke kepolisian juga cenderung tidak berdasar mengingat Pak JK tidak menuding, menghujat, dan melecehkan apalagi sampai memvonis buruk agama tertentu. Pak JK lebih bicara mengajak semua anak bangsa bisa melakukan refleksi dan evaluasi sekaligus menemukan solusi dari pelbagai fenomena kehidupan keagamaan secara luas berbasis data dan fakta yang pernah terjadi dan mengantisipasi peristiwa konflik agama berulang, ditengah tensi tinggi konstelasi dan konfigurasi politik baik secara nasional maupun global.

Penulis : Yusuf Blegur

MoneyTalk, Jakarta – Wawancara Ulta Levenia Nababan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, dalam sebuah podcast pada April 2026, memunculkan kegelisahan yang tidak kecil. Di tengah kebutuhan untuk merawat demokrasi yang kian rapuh, yang muncul justru sebuah cara pandang yang cenderung menormalkan represi: kritik politik dibaca sebagai ancaman keamanan, forum warga dibayangkan sebagai bibit makar, dan negara didorong untuk “menertibkan” bukan hanya tindakan, tetapi juga cara berpikir para pengkritiknya.

Di sinilah masalah itu bermula. Ketika kritik tak lagi diperlakukan sebagai bagian sah dari kehidupan demokratis, melainkan sebagai ancaman eksistensial, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar perdebatan pendapat, melainkan batas antara negara hukum dan negara yang mulai tergoda memerintah lewat kecurigaan.

Artikel ini berangkat dari kegelisahan itu: membongkar logika sekuritisasi yang dipakai, meluruskan rujukan hukum yang keliru, dan menempatkan teori Offensive Realism pada konteks yang semestinya agar tidak dijadikan pembenaran untuk melumpuhkan fungsi kontrol publik.

Masalah pertama tampak pada cara forum Halal Bi Halal para akademisi dan aktivis diposisikan. Dalam narasi tersebut, forum itu tidak lagi dibaca sebagai ruang dialektika, melainkan sebagai gejala permufakatan politik yang harus diwaspadai, bahkan ditertibkan. Kata kunci seperti makar, intelijen, kejar target, dan bulan Mei digunakan untuk menggeser persoalan dari wilayah diskursus ke wilayah keamanan. Pergeseran ini tidak netral. Ia bekerja dengan cara yang sangat klasik: lawan bicara diubah menjadi lawan negara.

Begitu kritik dipindahkan dari ranah politik ke ranah keamanan, bahasa negara pun ikut berubah. Yang semula mestinya dihadapi dengan argumen, dibalas dengan pengawasan. Yang semula cukup dijawab dengan klarifikasi atau bantahan politik, dinaikkan derajatnya menjadi urusan intelijen. Di sinilah demokrasi mulai tergelincir. Sebab negara demokratis semestinya membedakan dengan jernih antara warga yang keras mengkritik dan musuh yang sungguh-sungguh mengangkat senjata. Jika pembedaan ini kabur, maka seluruh ruang sipil akan hidup di bawah bayang-bayang stigmatisasi.

Lebih problematis lagi, logika tersebut ditopang oleh rujukan hukum yang keliru. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah penyebutan Amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat seolah-olah ia merupakan instrumen untuk membatasi pidato yang dianggap menyerempet makar. Ini bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan kekeliruan mendasar. Amandemen ke-25 sama sekali tidak mengatur pembungkaman oposisi atau kriminalisasi ujaran politik. Ia hanya mengatur soal suksesi dan ketidakmampuan Presiden menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, ia adalah prosedur ketatanegaraan internal, bukan perangkat untuk menindak kritik.

Kesalahan ini penting dicatat bukan karena Amerika Serikat harus dijadikan rujukan utama, melainkan karena rujukan itu digunakan untuk memberi kesan seolah-olah demokrasi mapan pun memiliki instrumen konstitusional untuk “menertibkan” suara berbahaya. Padahal, dalam tradisi hukum Amerika, perlindungan terhadap ekspresi politik justru sangat kuat, bahkan ketika ekspresi itu keras, menyakitkan, atau ofensif terhadap pemegang kekuasaan. Jadi, ketika Amandemen ke-25 dipakai sebagai dalih, yang sedang terjadi bukan penjelasan, melainkan misinformasi yang dipoles sebagai otoritas.

Hal serupa tampak pada penyebutan kasus Ward Churchill. Kasus itu disajikan seakan-akan sebagai teladan keberhasilan negara membungkam akademisi yang terlalu jauh melawan arus. Padahal sejarahnya jauh lebih rumit, dan justru menunjukkan hal sebaliknya. Churchill tidak dijatuhi sanksi karena pandangan politiknya. Ia terjerat melalui jalur administratif-akademik atas tuduhan pelanggaran etik dan integritas ilmiah. Kasus tersebut sama sekali tidak dapat disederhanakan sebagai preseden bahwa negara demokratis sah menindak akademisi karena kritik politiknya. Membingkai kasus itu sebagai contoh “penertiban makar” berarti mengubah sejarah menjadi alat legitimasi.

Namun akar persoalannya tidak berhenti pada misinformasi. Ia menyentuh soal yang lebih dalam: penyalahgunaan teori. Upaya membawa Offensive Realism John Mearsheimer ke dalam ruang domestik adalah sebuah kesalahan kategori yang serius. Teori tersebut dibangun untuk menjelaskan perilaku negara dalam sistem internasional yang anarkis—suatu ruang tanpa otoritas tertinggi, tanpa polisi dunia, tanpa jaminan bahwa keselamatan satu negara akan dijaga oleh pihak lain. Dalam kondisi seperti itu, negara terdorong mengejar kekuatan sebesar mungkin demi bertahan hidup.

Tetapi hubungan antara negara dan warga negaranya di dalam negeri bukanlah hubungan antarpihak dalam sistem internasional. Ruang domestik ditata oleh konstitusi, hukum, hak warga negara, prosedur representasi, dan prinsip akuntabilitas. Negara tidak didirikan untuk berkompetisi melawan rakyatnya dalam perebutan survival, melainkan untuk mengelola kehidupan bersama berdasarkan aturan yang disepakati. Karena itu, memindahkan logika realisme ofensif ke dalam politik domestik berarti merusak fondasi normatif negara hukum. Ia mengubah pemerintah dari pelayan konstitusi menjadi aktor yang memandang rakyatnya sendiri sebagai ancaman laten.

Akibat dari kekeliruan ini sangat serius. Begitu oposisi dibaca seperti ancaman eksternal, maka kritik tidak lagi dinilai berdasarkan benar atau salahnya, melainkan berdasarkan aman atau berbahayanya bagi kekuasaan. Di titik itu, politik berhenti menjadi arena persaingan gagasan dan berubah menjadi arena pengelolaan musuh. Padahal dalam demokrasi yang sehat, oposisi, protes, dan ketidaksetujuan bukan gangguan yang harus dilenyapkan, melainkan mekanisme koreksi yang memungkinkan sistem tetap hidup dan adaptif. Tanpa itu, negara mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi diam-diam membusuk di dalam.

Di sinilah konsep sekuritisasi menjadi relevan. Sekuritisasi terjadi ketika persoalan yang sesungguhnya politis—yang mestinya diperdebatkan, diproses, dan diputuskan secara terbuka—diubah menjadi persoalan keamanan yang memerlukan tindakan luar biasa. Ketika suatu forum warga dituduh sebagai ancaman negara, negara memperoleh alasan moral untuk keluar dari kebiasaan demokratisnya dan masuk ke modus penertiban. Inilah bahaya terbesar dari bahasa semacam itu: ia tidak sekadar mendiskreditkan lawan, tetapi membuka jalan bagi tindakan koersif terhadap ruang sipil.

Ketika sistem politik mulai mengintervensi ruang akademik dan sipil dengan memakai kode keamanan—aman/tidak aman—maka yang terjadi bukan penguatan negara, melainkan penyempitan masyarakat. Semua dibaca dari satu sudut: apakah mendukung kekuasaan atau membahayakannya. Dalam jangka pendek, model seperti ini mungkin memberi rasa kontrol. Tetapi dalam jangka panjang, ia membuat negara kehilangan sensor-sensor sosialnya. Kritik dibungkam, alarm publik dipatahkan, dan umpan balik yang jujur menghilang. Sistem menjadi tenang bukan karena sehat, melainkan karena semua yang berbeda dipaksa diam.

Karena itu, persoalan dalam pernyataan semacam itu bukan hanya pada isi, tetapi pada arah politik yang dikandungnya. Ia mencerminkan godaan kekuasaan untuk mengganti persuasi dengan stigmatisasi, dan debat dengan penertiban. Narasi seperti ini berbahaya justru karena dibungkus dengan bahasa yang terdengar canggih: Realisme, intelijen, kepentingan nasional, dan rujukan hukum asing. Tetapi di balik semua istilah itu, yang muncul adalah satu hasrat lama: menjadikan kekuasaan sebagai penafsir tunggal atas apa yang sah dan apa yang berbahaya.

Demokrasi Indonesia tidak boleh dibawa mundur ke titik di mana setiap kritik dianggap makar, setiap forum warga dicurigai sebagai permufakatan, dan setiap intelektual kritis dipandang sebagai problem keamanan. Negara yang sehat tidak takut pada suara yang keras. Ia justru membutuhkan suara itu agar tidak terjebak dalam kesombongan dan kebutaan dirinya sendiri. Stabilitas yang sejati tidak lahir dari pembungkaman, tetapi dari kepercayaan publik bahwa negara masih sanggup membedakan kritik dari ancaman, lawan bicara dari lawan bersenjata.

Karena itu, jika pemerintah sungguh ingin menjaga stabilitas, jalan yang ditempuh bukanlah memperluas stigma terhadap warga yang berbeda pendapat, melainkan memperkuat legitimasi melalui kinerja, keterbukaan, dan kesetiaan pada konstitusi. Sebab ancaman terbesar bagi sebuah republik bukan kritik yang datang dari masyarakatnya, melainkan ketika kekuasaan kehilangan batas, kehilangan kerendahan hati, dan akhirnya kehilangan kemampuan membedakan antara menjaga negara dan menjaga dirinya sendiri.

Pada akhirnya, demokrasi hanya dapat bertahan jika kita tetap waras dalam satu hal yang paling mendasar: membedakan antara mereka yang berbicara keras dan mereka yang sungguh-sungguh hendak merusak negara dengan kekerasan. Ketika perbedaan itu dihapus, yang runtuh bukan hanya kebebasan, tetapi juga akal sehat republik.

Penulis:Radhar Tribaskoro,Pendiri Forum Aktivis Bandung, Anggota Komite Eksekutif KAMI,Presidium KAPPAK dan Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air

MoneyTalk, Jakarta – Kenaikan harga plastik mungkin terdengar remeh bagi sebagian orang. Namun bagi pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga masyarakat kelas bawah, perubahan harga ini adalah alarm awal dari tekanan ekonomi yang lebih luas. Plastik bukan hanya barang pelengkap—ia bagian dari rantai distribusi, dari bungkus makanan hingga kebutuhan pasar harian. Ketika harganya naik, efeknya menjalar ke mana-mana.

Di pasar-pasar tradisional, keluhan mulai terdengar. Para pedagang tidak lagi sekadar mengeluh tentang daya beli yang melemah, tetapi juga tentang ketidakpastian harga. Mereka menyebutnya bukan lagi kenaikan harga biasa, melainkan perubahan harga yang sulit diprediksi. Hari ini naik, besok bisa berubah lagi. Situasi ini menciptakan kegelisahan, bukan hanya soal untung rugi, tetapi juga soal keberlangsungan usaha.

Sementara itu, harga kebutuhan pokok ikut merangkak naik. Beras, minyak goreng, gula, hingga biaya transportasi—semuanya perlahan bergerak ke atas. Di sisi lain, pendapatan masyarakat cenderung stagnan. Tidak ada lonjakan signifikan yang mampu menyeimbangkan tekanan biaya hidup. Masyarakat dipaksa beradaptasi dengan cara mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan, bahkan berutang.

Di tengah kondisi tersebut, muncul ironi yang sulit diabaikan. Laporan kekayaan pejabat justru menunjukkan tren peningkatan. Dari tahun ke tahun, angka-angka dalam laporan harta kekayaan terlihat terus bertambah. Rumah, tanah, kendaraan, hingga aset investasi mengalami akumulasi yang signifikan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: di mana letak keadilan dalam distribusi ekonomi?

Ketimpangan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal rasa. Rasa keadilan publik mulai tergerus. Ketika rakyat harus berhemat untuk membeli kebutuhan dasar, sementara pejabat memperlihatkan pertumbuhan kekayaan yang stabil, bahkan meningkat, maka kepercayaan publik menjadi taruhannya. Rakyat tidak hanya menilai kebijakan, tetapi juga membandingkan realitas hidup mereka dengan para pengambil kebijakan.

Dalam konteks ekonomi politik, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara kebijakan dan dampaknya di lapangan. Kebijakan yang dirancang untuk menjaga stabilitas harga atau mendorong pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Sebaliknya, kelompok tertentu justru terlihat lebih mampu memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisi ekonominya.

Cerita dari lapangan memperkuat gambaran ini. Seorang pedagang gorengan di pinggir jalan mengaku harus mengurangi ukuran produknya karena harga bahan baku naik. Ia tidak berani menaikkan harga jual karena takut kehilangan pelanggan. Di sisi lain, biaya hidup keluarganya terus meningkat. Ia bekerja lebih lama, tetapi hasilnya tidak jauh berbeda.

Ada pula buruh harian yang kini harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar biaya pendidikan anak. Pilihan-pilihan sulit ini menjadi realitas sehari-hari bagi banyak keluarga. Mereka hidup dalam tekanan ekonomi yang tidak terlihat di angka-angka makro.

Di sisi lain, narasi pertumbuhan ekonomi seringkali disampaikan dengan optimisme tinggi. Angka-angka statistik menunjukkan peningkatan, investasi masuk, dan proyek pembangunan berjalan. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya inklusif. Ia belum menyentuh lapisan masyarakat yang paling rentan secara ekonomi.

Kondisi ini menuntut refleksi mendalam dari para pemangku kebijakan. Kenaikan harga bukan hanya soal mekanisme pasar, tetapi juga soal keberpihakan. Apakah kebijakan yang diambil benar-benar melindungi masyarakat kecil? Apakah ada upaya serius untuk menekan ketimpangan yang semakin melebar?

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Publik berhak mengetahui bagaimana kekayaan pejabat bertambah, dari mana sumbernya, dan apakah semuanya sesuai dengan prinsip integritas. Tanpa kejelasan, kecurigaan akan terus tumbuh dan merusak kepercayaan.

Lebih dari itu, diperlukan keberanian untuk melakukan koreksi kebijakan. Subsidi yang tepat sasaran, pengendalian harga yang efektif, serta peningkatan pendapatan masyarakat harus menjadi prioritas. Tidak cukup hanya menjaga stabilitas makro, tetapi juga memastikan kesejahteraan mikro.

Kenaikan harga plastik mungkin hanya awal dari cerita panjang tentang tekanan ekonomi. Namun di balik itu, tersimpan pesan penting: bahwa keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan harus dijaga. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi angka-angka yang indah di atas kertas, tetapi kosong dalam kehidupan nyata.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya mengapa harga naik, tetapi juga mengapa kekayaan sebagian pihak terus meningkat di tengah kesulitan banyak orang. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah kepercayaan publik, dan pada akhirnya, arah masa depan bangsa.

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

MoneyTalk, Jakarta – Pada bulan Oktober 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengirimkan dua surat penting kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU). Keduanya bersifat rahasia. Keduanya berisi data yang mencengangkan. Dan keduanya, hingga kini, menjadi dokumen yang lebih berbicara daripada seribu konferensi pers.

IAW baru saja selesai membaca dan mengetik ulang kedua surat itu dari dokumen asli. Bukan ringkasan. Bukan kutipan media. Tapi dokumen resmi BPK dengan nomor, stempel, dan tanda tangan anggota BPK.

Isinya tidak main-main!

Dari tahun 2005 hingga semester I tahun 2025, terdapat 256 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kementerian Pekerjaan Umum. Jumlah temuan pemeriksaan mencapai 2.186 temuan dengan nilai Rp9,73 triliun, plus valuta asing. Jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti mencapai 4.778 rekomendasi dengan nilai Rp7,23 triliun.

Dan setelah bertahun-tahun, masih ada 667 rekomendasi (13,96%) yang tindak lanjutnya tidak sesuai dengan ketentuan, serta 156 rekomendasi (3,26%) yang belum ditindaklanjuti sama sekali.

Ini bukan skandal satu proyek. Ini adalah kegagalan sistemik yang berlangsung selama dua dekade.

Tulisan ini adalah upaya untuk memadukan seluruh informasi yang tersedia, baik dari berita media, dari pernyataan Menteri, dari dokumen BPK, dan dari kerangka hukum yang berlaku, menjadi satu kajian utuh.

IAW akan membaginya menjadi dua analisis besar: pertama, paduan menyeluruh antara naskah pemberitaan dengan dokumen BPK yang sekarang kita miliki.

Kedua, analisis tentang sejauh mana kebijakan Menteri PU hingga saat ini selaras—atau tidak selaras—dengan rekomendasi BPK dan dengan peraturan perundang-undangan keuangan negara serta tindak pidana korupsi.

Mari kita mulai.

Bagian satu: memadukan naskah publik dengan dokumen BPK

Apa yang kita ketahui dari pemberitaan? Sebelum dokumen BPK ini terbuka, publik hanya tahu dari pemberitaan media bahwa:

– BPK mengirim dua surat kepada Menteri PU pada Januari dan Agustus 2025.

– Surat pertama menyebut indikasi kerugian negara hampir Rp 3 triliun.

– Surat kedua menyebut angka kerugian menyusut menjadi Rp 1 triliun.

– Menteri mengaku bahwa Sekjen dan Itjen tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK.

– Menteri membentuk tim “lidi bersih” dan melibatkan tiga personel Kejaksaan.

– Dua Dirjen mengundurkan diri pada Maret 2026.

Publik bertepuk tangan. Media membuat headline. Skandal Rp 1 triliun menjadi konsumsi nasional.

Tapi pertanyaan besar tetap menggantung, apa sebenarnya temuan BPK? Seberapa parah? Dan apa yang seharusnya dilakukan?

Apa yang dibuka oleh dokumen BPK

Dokumen BPK memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Mari saya uraikan fakta-fakta kuncinya:

Fakta 1: cakupan waktu yang sangat panjang. Pemeriksaan BPK mencakup tahun 2005 hingga semester I tahun 2025. Dua dekade. Bukan satu periode menteri. Bukan satu program. Tapi akumulasi masalah yang berlangsung selama dua puluh tahun. Ini menunjukkan bahwa masalah pengelolaan keuangan di Kementerian PU bukanlah fenomena baru. Ia adalah masalah struktural yang telah mengakar.

Fakta 2: skala temuan yang sangat besar. Dari 256 LHP, terdapat 2.186 temuan pemeriksaan dengan nilai Rp9.728.617.775.222,61 (hampir Rp9,73 triliun), plus EUR371.098,41 dan USD2.657.962,81.

Dari temuan-temuan itu, BPK mengeluarkan 4.778 rekomendasi dengan nilai Rp7.230.771.934.887,80 (Rp7,23 triliun), plus EUR335.302,41 dan USD2.079.574,69.

Angka-angka ini jauh lebih besar dari Rp 1 triliun yang disebut dalam pemberitaan. Rp 1 triliun yang disebut Menteri kemungkinan hanya merujuk pada temuan terbaru atau temuan di dua direktorat jenderal tertentu. Tapi akumulasi keseluruhannya mencapai hampir Rp 10 triliun.

Fakta 3: tingkat kepatuhan yang rendah. Dari 4.778 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti:

– 3.900 rekomendasi (81,62%) diklaim telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

– 667 rekomendasi (13,96%) telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi.

– 156 rekomendasi (3,26%) belum ditindaklanjuti sama sekali.

– 55 rekomendasi (1,15%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Jika kita menjumlahkan rekomendasi yang bermasalah, yakni yang belum sesuai dan yang belum ditindaklanjuti, maka kita mendapatkan 823 rekomendasi atau 17,22% dari total rekomendasi. Dalam nilai uang, rekomendasi yang bermasalah ini mencapai sekitar Rp3,63 triliun.

Ini bukan angka kecil. Ini adalah bukti bahwa sistem tindak lanjut tidak berjalan efektif.

Fakta 4: kerugian negara yang belum terselesaikan. Dokumen juga mencatat akumulasi kerugian negara. Per 31 Desember 2024, nilai awal kerugian negara mencapai Rp2.867,95 miliar (Rp2,87 triliun), plus USD158.982,67 dan EUR24.911,91. Dari jumlah itu, yang belum terselesaikan (tidak lanjut) masih sebesar Rp1.351,86 miliar.

Per 30 Juni 2025, nilai kerugian negara yang belum terselesaikan masih Rp1.387,27 miliar. Artinya, dalam kurun waktu enam bulan, hampir tidak ada kemajuan berarti dalam penyelesaian kerugian negara.

Bahkan hingga 16 Maret 2026, saat Menteri sudah mengumumkan pengunduran diri dua dirjen, tetap masih ada potensi nilai tidak lanjut baru sebesar Rp400,55 miliar.

Artinya: saat publik disuguhi drama pengunduran diri, di belakang layar justru muncul potensi kerugian baru!

Memadukan narasi publik dengan fakta audit

Sekarang mari kita padukan apa yang Menteri katakan di media dengan apa yang tertulis di dokumen BPK.

Narasi publik Menteri dan kesesuaian fakta dalam dokumen BPK:

1. “BPK kirim surat dua kali dengan temuan Rp 3 T dan Rp 1 T”. Dokumen menunjukkan total temuan mencapai Rp 9,73 T dengan 4.778 rekomendasi Menteri hanya menyebut sebagian kecil dari keseluruhan masalah

2. “Sekjen dan Itjen tidak menindaklanjuti”. Dokumen mencatat 667 rekomendasi belum sesuai dan 156 belum ditindaklanjuti. Ini sesuai dokumen, ada bukti kegagalan tindak lanjut.

3. “Saya bentuk tim lidi bersih”. Ini tdak tercatat dalam dokumen BPK sebagai langkah yang direkomendasikan. Itu inisiatif Menteri, bukan respons terhadap rekomendasi spesifik BPK.

4. “Dua Dirjen mundur karena data audit”. Itu tidak ada dalam dokumen BPK. Ini adalah keputusan administratif, bukan hasil dari proses hukum.

Kesimpulan dari pemaduan ini: Menteri hanya menceritakan sebagian kecil dari masalah, itu bagian yang paling dramatis untuk konsumsi publik. Sementara akar masalah yang jauh lebih besar dan lebih tua, yakni 2.186 temuan dengan nilai Rp 9,73 triliun dan 823 rekomendasi bermasalah, sama tidak pernah disampaikan ke publik.

Bagian dua: kebijakan Menteri PU dalam sorotan hukum

Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kebijakan yang diambil Menteri PU hingga saat ini selaras dengan rekomendasi BPK dan dengan peraturan perundang-undangan?

Apa yang direkomendasikan BPK? Dari dokumen yang kita miliki, BPK memberikan empat rekomendasi utama kepada Menteri PU: rekomendasi 1: membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara dan mendorong satuan kerja (satker) untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) serta mengoptimalkan tugas TPKN dalam rangka penyelesaian kerugian negara.

Rekomendasi 2: mempercepat upaya penyelesaian atas kasus-kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada laporan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara.

Rekomendasi 3: melakukan langkah-langkah penyelesaian kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara melalui proses serta memperhatikan pengaturan rentang waktu penyelesaian ganti kerugian negara seperti yang diatur dalam Peraturan BPK nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

Rekomendasi 4: mempercepat pemisahan nilai kerugian negara antara Kementerian PU dan Kementerian PKP pada semester II tahun 2025.

Semua rekomendasi ini memiliki tenggat waktu 60 hari sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang nomor 15 tahun 2004.

Apa yang telah dilakukan Menteri?

Berdasarkan pemberitaan dan pernyataan publik, berikut langkah-langkah yang telah diambil Menteri:

1. Membentuk tim khusus “lidi bersih” yang diketuai sendiri dan diperkuat tiga personel dari Kejaksaan Agung.

2. Mengambil alih komando penanganan karena menilai Sekjen dan Itjen tidak responsif.

3. Menghidupkan Komite Audit yang selama ini mungkin tidak berfungsi.

4. Menerima pengunduran diri dua Dirjen (Cipta Karya dan SDA) setelah tim “lidi bersih” memaparkan data awal audit.

5. Mengumumkan skandal ini ke publik melalui konferensi pers.

Mengukur kesesuaian kinerja dengan rekomendasi BPK

Mari kita uji satu per satu: terhadap rekomendasi 1 (Majelis Pertimbangan dan TPKN): Menteri membentuk tim “lidi bersih” yang bersifat ad hoc, bukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana direkomendasikan BPK. Majelis Pertimbangan memiliki landasan hukum yang jelas dan mekanisme yang baku. Tim “lidi bersih” adalah kreasi Menteri tanpa dasar hukum yang jelas. Ini tidak sesuai dengan rekomendasi BPK.

Terhadap rekomendasi 2 (penyelesaian TGR dan tindak lanjut rekomendasi): Menteri belum menunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikan 667 rekomendasi yang belum sesuai dan 156 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Pengunduran diri dua dirjen tidak secara otomatis menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Ini belum sesuai dengan rekomendasi BPK.

Terhadap rekomendasi 3 (penyelesaian kerugian oleh bendahara): tidak ada informasi publik tentang langkah Menteri terkait rekomendasi ini. Ini belum dapat dinilai karena kurangnya transparansi.

Terhadap rekomendasi 4 (pemisahan nilai kerugian dengan Kementerian PKP): tidak ada informasi publik tentang langkah Menteri terkait rekomendasi ini. Ini belum dapat dinilai karena kurangnya transparansi.

Kesimpulan sementara: dari empat rekomendasi BPK, tidak ada satu pun yang telah ditindaklanjuti secara penuh dan sesuai dengan ketentuan. Menteri lebih memilih membentuk mekanisme sendiri di luar struktur yang direkomendasikan BPK!

Kesesuaian kinerja Menteri dengan peraturan perundang-undangan Keuangan Negara

Mari kita uji kebijakan Menteri terhadap tiga undang-undang utama keuangan negara.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara di pasal 3 menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Langkah Menteri membentuk tim “lidi bersih” tanpa landasan hukum yang jelas berpotensi melanggar prinsip “taat pada peraturan perundang-undangan”. Tim ini tidak diatur dalam struktur organisasi kementerian mana pun. Ia adalah produk keputusan sepihak Menteri!

Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian negara wajib mengganti kerugian tersebut. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi terhadap bendahara diselesaikan melalui Badan Pemeriksa Keuangan.

Rekomendasi BPK poin 3 secara eksplisit merujuk pada Peraturan BPK nomor 3 tahun 2007 tentang mekanisme ini. Menteri belum menunjukkan langkah konkret untuk mengaktifkan mekanisme tersebut terhadap bendahara-bendahara yang diduga menyebabkan kerugian negara!

Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 20 ayat (3) memberi tenggat 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Surat BPK dikirim Oktober 2025. Enam puluh hari berakhir sekitar Desember 2025. Hingga Maret 2026, itu saat Menteri mengumumkan pengunduran diri dua dirjen, belum ada bukti bahwa rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara substantif. Ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan tenggat waktu yang diamanatkan undang-undang!

Kesesuaian dengan undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Ini bagian yang paling krusial. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur beberapa hal yang relevan dengan kasus ini.

Pasal 2 dan pasal 3: Unsur kerugian keuangan negara “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.”

Temuan BPK senilai Rp 9,73 triliun dan rekomendasi senilai Rp 7,23 triliun adalah bukti permulaan yang sangat kuat adanya kerugian keuangan negara. Namun, kerugian ini tidak akan pernah menjadi “tindak pidana” jika tidak dilimpahkan ke aparat penegak hukum!

Kewajiban Menteri di sini bukan hanya membersihkan secara administratif, tetapi melimpahkan temuan-temuan yang mengindikasikan perbuatan melawan hukum ke Kejaksaan atau Kepolisian. Sejauh ini, tidak ada bukti bahwa hal itu telah dilakukan.

Pasal 7 dan pasal 8: pengadaan barang/jasa yang merugikan negara. Pasal 7 mengatur tentang pemborong, penyedia jasa, atau rekanan yang melakukan perbuatan curang yang dapat merugikan negara. Pasal 8 mengatur tentang pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan.

Dengan 2.186 temuan dan 823 rekomendasi bermasalah, sangat mungkin terdapat pelanggaran terhadap pasal-pasal ini. Tapi tanpa pelimpahan ke aparat penegak hukum, pelanggaran tersebut hanya akan menjadi angka di laporan.

Pasal 22: menghalangi proses pemeriksaan. Pasal ini mengatur tentang sanksi bagi siapa pun yang menghalangi proses pemeriksaan BPK. Di sini ada ironi: dengan “mengambil alih” penanganan kasus secara internal dan tidak melimpahkannya ke aparat penegak hukum, Menteri justru dapat dianggap menghalangi proses hukum yang seharusnya berjalan. Ini bukan tuduhan, tapi fakta struktural: kasus yang seharusnya masuk ranah pidana, berhenti di ranah administratif!

Perbandingan dengan praktik tata kelola yang baik

Untuk memberikan perspektif yang lebih adil, mari kita bandingkan dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam tata kelola keuangan negara yang baik. Yang seharusnya terjadi ketika BPK mengirim surat temuan triliunan rupiah: Menteri menerima surat, lalu Menteri memerintahkan APIP (Itjen) untuk melakukan audit investigatif dalam waktu 30 hari → kemudian hasil audit investigatif dilimpahkan ke Kejaksaan jika ditemukan indikasi pidana → maka Kejaksaan melakukan penyidikan → kemudian penetapan tersangka → ke proses pengadilan → sampai asset recovery.

Namun yang terjadi di kasus ini: Menteri menerima surat → Menteri memberi waktu 6 bulan (jauh melebihi 60 hari) → Tidak ada respons dari Itjen → Menteri membentuk tim paralel → Menteri memaparkan data ke dua Dirjen → Dua Dirjen mundur → Menteri mengumumkan ke publik → Kasus berhenti di situ.

Perbedaannya sangat jelas. Dalam skenario yang benar, kasus bergerak maju ke ranah hukum. Dalam skenario yang terjadi, kasus berhenti di ranah administratif dan komunikasi publik!

Bagian tiga: refleksi kritis tentang kinerja Menteri

Setelah memadukan dokumen, menganalisis kebijakan, dan menguji dengan peraturan perundang-undangan, saya sampai pada beberapa kesimpulan kritis.

Apa yang sebenarnya telah dicapai Menteri? Jujur saja: prestasi Menteri dalam kasus ini hanya dua hal. Pertama, ia berhasil mengangkat masalah ini ke permukaan. Sebelumnya, temuan-temuan BPK selama dua dekada hanya menjadi dokumen yang menghitam di rak arsip. Menteri Dody berani membongkarnya di depan publik. Ini patut diapresiasi.

Kedua, ia berhasil menciptakan efek kejut di birokrasi. Pengunduran diri dua Dirjen adalah sinyal bahwa pimpinan serius. Ini bisa menjadi deterrent effect—meski efeknya mungkin sementara.

Tapi prestasi berhenti di situ!

Apa yang tidak dilakukan Menteri?

Pertama, Menteri tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan. Dari empat rekomendasi, tidak ada satu pun yang telah ditindaklanjuti secara penuh. Ia memilih jalannya sendiri, yakni membentuk tim “lidi bersih”, yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas!

Kedua, Menteri tidak melimpahkan temuan ke aparat penegak hukum. Meskipun temuan mencapai Rp 9,73 triliun dan terdapat 823 rekomendasi bermasalah, tidak ada bukti bahwa kasus ini telah masuk ke ranah pidana. Tiga personel Kejaksaan di tim “lidi bersih” bukanlah pelimpahan perkara!

Ketiga, Menteri tidak memperbaiki sistem pengawasan internal. Inspektorat Jenderal yang ia sebut “sapu kotor” tidak dibersihkan atau direformasi. Ia hanya dilewati (bypass) dengan membentuk tim paralel. Akar masalah, yakni lemahnya APIP, tidak pernah disentuh.

Keempat, Menteri tidak transparan tentang skala penuh masalah. Publik hanya diberi tahu tentang Rp 1 triliun dan dua Dirjen. Tidak pernah disebutkan bahwa sebenarnya ada 2.186 temuan senilai Rp 9,73 triliun dan 823 rekomendasi bermasalah sejak tahun 2005!

Mengapa ini bermasalah secara hukum?

Dari perspektif hukum, ada dua masalah besar.

Masalah pertama: pelanggaran terhadap tenggat waktu tindak lanjut. Pasal 20 ayat (3) UU No. 15/2004 memberi waktu 60 hari. Surat BPK dikirim Oktober 2025. Hingga April 2026, saat tulisan ini dibuat, rekomendasi belum ditindaklanjuti secara substantif. Ini adalah pelanggaran terhadap kewajiban hukum!

Masalah kedua: potensi penghalangan proses hukum. Dengan menahan kasus di level kementerian dan tidak melimpahkannya ke aparat penegak hukum, Menteri secara struktural menghalangi proses pidana yang seharusnya berjalan. Ini bukan tuduhan niat, tapi fakta struktural: kasus ini tidak pernah masuk ke ranah yang berwenang memprosesnya secara pidana.

Antara panggung dan penegakan hukum

IAW Amenulis ini bukan untuk merendahkan, namun karena dokumen BPK yang sekarang kita pegang adalah bukti bahwa masalah di Kementerian PU jauh lebih besar dan lebih tua dari yang diakui publik.

Dua surat BPK itu adalah cermin. Ia menampilkan:

– 2.186 temuan pemeriksaan.

– Rp 9,73 triliun nilai temuan.

– 4.778 rekomendasi.

– 823 rekomendasi bermasalah.

– 256 LHP selama 20 tahun.

Cermin itu tidak berbohong. Pertanyaannya sekarang: setelah melihat cermin itu, apa yang akan dilakukan Menteri?

Apakah ia akan terus bermain di panggung komunikasi, yakni mengumumkan pengunduran diri, membentuk tim-tim baru, memberi pernyataan tegas?

Atau akankah ia mengambil langkah yang sesungguhnya diwajibkan oleh undang-undang:

– Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai ketentuan dalam waktu 60 hari.

– Melimpahkan temuan yang mengindikasikan pidana ke Kejaksaan Agung.

– Membersihkan Inspektorat Jenderal dari dalam—bukan melewatinya.

– Melaporkan secara transparan kepada publik tentang perkembangan asset recovery?

Karena dalam negara hukum, tidak ada yang bisa menggantikan proses pidana. Pengunduran diri bukan vonis. Tim “lidi bersih” bukan pengadilan. Dan konferensi pers bukan keadilan.

Publik berhak tahu: akankah skandal Rp 9,73 triliun ini benar-benar dituntaskan, atau hanya akan menjadi episode lain dalam serial panjang “drama yang tak selesai” di negeri ini?

Waktu yang akan menjawab. Tapi cermin BPK, seperti cermin mana pun, tidak pernah berbohong. Ia hanya menampilkan apa yang ada. Dan apa yang ada saat ini adalah jurang yang sangat lebar antara apa yang diumumkan Menteri dan apa yang wajib ia lakukan menurut undang-undang.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Luar biasa dan seolah menjadi kebanggaan anggota kabinet Merah Putih setelah membawa informasi kesepakatan investasi dari kunjungan luar negeri Presiden RI, Prabowo Subianto. Yang mutakhir, yaitu kunjungan ke negara Jepang dan Korea Selatan (Korsel) di awal April 2026. Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah terjadi kesepakatan investasi dengan kedua negara tersebut senilai Rp574-575 triliun (US$33,89 miliar).

Selain itu, nilai investasi dari Jepang sejak tahun 1970-an dan Korsel (mulai tahun 1990-an) di tanah air sudah sangat besar. Jepang, berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM merupakan salah satu investor utama di Indonesia, menempati peringkat ke-5 diantara negara lainnya. Realisasi investasinya atau Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2025 mencapai US$3,13 miliar atau sekira Rp516,45 triliun dan berfokus pada otomotif, energi terbarukan, dan manufaktur. Komitmen kerja sama ekonomi yang terbaru yaitu mencapai US$23,1 miliar atau sekitar Rp390 triliun.

Benarkah kerjasama investasi ini sebuah indikator keberhasilan kepemimpinan nasional? Apalagi jika dikaitkan dengan cita-cita atau visi-misi Asta Cita atas kemandirian perekonomian bangsa. Ataukah ini sebuah kebijakan yang paradoks? Tentu, pola dan kerjasama investasi antar kedua negara (Government to Government/G to G) dan bisnis ke bisnis (B to B) harus dipastikan saling menguntungkan, bermanfaat serta berdampak luas bagi perekonomian bangsa dan negara.

Kecilnya Pengaruh Investasi Asing

Lalu, apakah sebenarnya pengertian investasi? Banyak sekali yang mendefinisikannya, namun ada baiknya merujuk pada pengertian salah satu lembaga negara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut OJK, Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau harta kekayaan (asset) ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Masa depan itu, biasanya dalam jangka waktu satu (1) tahunan (jangka pendek) atau lebih, 5-30 tahun (jangka panjang).

Artinya, tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan (return) dari dana yang diinvestasikan, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun apresiasi nilai harta kekayaan atau adanya imbal balik keuangan. Perhitungan biaya dan resiko investasi sudah pasti telah dilakukan secara hati-hati dan cermat, termasuk lembaga penjaminnya (asuransi). Sebaliknya, apa keuntungan dan manfaat investasi asing secara sektoral atau bangsa dan negara tujuannya?

Jika kerjasama investasi asing diklaim sebagai suatu keberhasilan tentu ukurannya bukanlah nominal nilai investasi saja. Melainkan, juga seberapa besar nilai tambah ekonomi, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tidak saja, membangun industri sektoral, seharusnya juga bagi penciptaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan.

Sebagai contoh, realisasi investasi Jepang di Indonesia periode 2021–2025 tercatat mencapai US$17,1 miliar atau senilai Rp282,15 triliun dengan rata-rata pertumbuhan 13,2%. Hasil dan manfaatnya, menurut klaim KemInves/BPKM yaitu penyerapan tenaga kerja sejumlah 278.887 orang. Ternyata, nilai investasi Jepang yang sebesar 13,2% itu hanya berdampak menurunkan angka kemiskinan sebesar 3,09%.

Sementara itu, Korsel merupakan negara peringkat ke-7 terbesar berinvestasi di Indonesia. Selama lima (5) tahun terakhir (2020–2024), nilai investasi Korsel dalam bentuk investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) totalnya sejumlah US$11,3 miliar atau setara Rp186,45 triliun. Sektor investasi terbesar adalah industri otomotif (jok, sandaran kepala/headrest, pelapis interior). Ada juga manufaktur dan konstruksi (pasta pelapis/sealant, perekat, pelindung permukaan). Penyerapan tenaga kerja atas nilai investasinya mencapai lebih dari 299.149 orang dari 30.581 proyek.

Total investasi kedua negara yang baru dikunjungi Presiden RI itu berjumlah US$28,4 miliar atau sekira Rp468,6 triliun (1US$=Rp16.500). Dengan total serapan tenaga kerja sejumlah 578.036 orang. Pengaruhnya juga sangat kecil dibanding besarnya nilai investasi yang ditanamkan kedua negara. Atau, tidak terlalu signifikan berpengaruh mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Inilah paradoks investasi asing sistem ekonomi kapitalisme yang hanya menimbulkan efek menetes ke bawah (trickle down effect) secuil.

Manfaat dan dampak menetes yang kecil atau tidak berganda itu disebabkan oleh jenis dan pola investasi asing. Yaitu, sebagian besar produksi menggunakan teknologi tinggi atau padat modal (capital intensive) bukan padat karya (labour intensive). Nilai investasi yang besar sekalipun, baik itu dari USA, Singapura, Jepang, Korsel dan negara lainnya tidak akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Terlebih, investasi kedua negara itu masih terpusat di wilayah Pulau Jawa yang berpengaruh menimbulkan persoalan migrasi penduduk.

Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut kaitannya dengan kesepakatan kerjasama investasi baru diawal April 2026. Harus dipastikan, signifikan manfaat dan dampak penggandanya (multiplier effect) bagi perekonomian Indonesia. Justru, proyek atau investasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) malah lebih besar memberikan manfaat dan dampak ke masyarakat. Berdasar data Badan Gizi Nasional (BGN), sampai awal tahun 2026, MBG telah menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja langsung. Benar atau tidaknya data BGN tentu perlu kajian atau penelitian lebih lanjut.

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi