22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Donald Trump pasti tidak membayangkan dengan jumawa terpancar di layar lebar dipertontonkan di seluruh muka bumi menginisiasi Dewan Perdamaian BoP membayangkan dirinya sebagai raksasa dunia, secepat kilat menjadi sampah politik dunia.

Kesalahan  fatal yang dilakukan AS-Israel dalam serangan ke Iran 28 Februari, jauh dari wajahnya sebagai inisiator Dewan Perdamaian, yang tampak sebagai drakula dengan angkuhnya menyerang kedaulatan negara lain menginjak semua hukum internasional bergaya rambo.

BoP seketika itu kehilangan substansi moral kemanusiannya dan Trump telah melanggar tatanan hukum internasional sebagai pemimpin negara agresor.

Otomatis gagasan Presiden Prabowo Subianto  akan mengirim pasukan TNI ke Gaza lewat BoP sebagai katalisator diplomasi politik Indonesia dalam mempercepat kemerdekaan Palestina,  menjadi tertawaan didalam dan luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto mestinya menyadari kesalahan dan kekeliruannya mengikuti arus atau syahwat politik Trum dan Netanyahu. Sadar  bahwa Trump beserta Netanyahu adalah penjahat perang. BoP yang diinisiasi Trump hanya lembaga tipuan dan omon-omon untuk perdamaian Palestina, yang oleh Prabowo masih digadang sebagai two state solution.

Lebih konyol lagi munculnya imajinasi dan mimpi ingin menjadi juru damai perang Iran dengan Amerika dan Israel. Bersamaan  Dubes Iran baru baru ini “tak ada perdamaian dan perundingan dengan AS”, kalau AS hanya akan mendikte negara berdaulat.

Rakyat Indonesia masih terluka dengan kebijakan Presiden yang telah menjual harga diri dan kedaulatan negara dengan peristiwa baru baru ini, yakni perjanjian dagang antara Indonesia dan AS  yang nilai tidak masuk akal, Presiden dengan merundukan kepalanya mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto tidak ada gunanya membela diri dengan alasan apapun telah melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal.

Betapa kerasnya pada ahli politik dan ekonomi spontan mengingatkan Presiden telah menempuh diplomasi politik dan ekonomi asal asalan dengan resiko sangat berat bagi negara dan sangat memalukan bagi dalam kancah nasional dan internasional.

Tidak ada kamusnya memenangkan diplomasi politik dan ekonomi di kancah global dengan kepala merunduk kayaknya pesuruh dan budak negara lain. Sekarang terserah Presiden Prabowo Subianto terus melaju dijamin babak belur atau mundur teratur dengan pijakan Pembukaan UUD 45.

Penulis : Sutoyo Abadi

MoneyTalk, Jakarta – Perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memasuki fase yang menarik untuk dianalisis. Beberapa pengamat militer Barat pada awal konflik memperkirakan Iran akan dengan cepat dilumpuhkan oleh kekuatan udara dan teknologi Amerika Serikat dan Israel yang jauh lebih unggul. Kenyataannya tidak demikian. Konflik yang diperkirakan berlangsung cepat ternyata berkembang menjadi pertarungan strategi, kecerdikan, dan ketahanan militer.

Iran menunjukkan bahwa kekuatan militer tidak hanya diukur dari jumlah kapal induk atau jet tempur tercanggih. Perang modern sangat ditentukan oleh strategi yang mampu memanfaatkan kelemahan lawan. Dalam konteks ini Iran memperlihatkan kecerdikan yang mengejutkan banyak analis militer dunia.

Salah satu taktik yang digunakan Iran adalah deception atau penipuan militer. Dalam berbagai laporan disebutkan bahwa Iran menempatkan berbagai objek militer tiruan di sejumlah lokasi strategis. Tank tiruan, pesawat tempur tiruan, bahkan instalasi militer tiruan ditempatkan untuk mengelabui pengintaian satelit dan serangan udara.

Dalam sebuah insiden yang ramai dibicarakan, serangan yang diklaim berhasil menghancurkan aset militer Iran ternyata mengenai objek tiruan yang dibuat menyerupai pesawat tempur. Bahkan terdapat laporan bahwa sebagian target yang diserang merupakan lukisan tiga dimensi yang dirancang agar terlihat nyata dari udara. Taktik seperti ini membuat senjata presisi mahal yang diluncurkan pesawat tempur Amerika dan Israel terbuang pada sasaran yang tidak memiliki nilai militer.

Strategi tersebut menunjukkan pemahaman Iran terhadap karakter perang modern. Setiap rudal presisi atau bom pintar bernilai sangat mahal. Ketika senjata itu digunakan untuk menghancurkan objek tiruan, kerugian ekonomi dan logistik bagi pihak penyerang menjadi sangat besar.

Iran juga mengembangkan strategi perang berbasis drone. Drone produksi Iran dikenal relatif murah namun efektif dalam jumlah besar. Dengan memproduksi drone secara massal, Iran mampu menciptakan tekanan besar terhadap sistem pertahanan udara musuh.

Drone dapat digunakan untuk menyerang radar, depot logistik, atau fasilitas militer penting. Serangan terhadap radar memiliki dampak strategis karena radar merupakan mata dari sistem pertahanan udara. Jika radar rusak atau terganggu, kemampuan mendeteksi rudal dan pesawat musuh menjadi menurun.

Selain drone, kekuatan utama Iran berada pada rudal balistik dan rudal hipersonik. Iran selama puluhan tahun mengembangkan teknologi rudal sebagai tulang punggung strategi pertahanannya. Rudal dengan jangkauan ribuan kilometer membuat berbagai kota strategis di Timur Tengah berada dalam jangkauan serangan.

Rudal hipersonik menjadi ancaman baru dalam konflik modern. Kecepatan yang sangat tinggi dan kemampuan manuver membuat rudal jenis ini sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Jika digunakan secara efektif, rudal tersebut dapat menembus sistem pertahanan berlapis dan mencapai target strategis.

Tel Aviv sebagai pusat ekonomi dan politik Israel berada dalam jangkauan rudal Iran. Ancaman terhadap kota tersebut menjadi faktor yang membuat konflik ini memiliki dampak geopolitik besar.

Namun kekuatan utama Iran bukan hanya pada persenjataan. Kekuatan terbesar Iran berada pada doktrin pertahanan yang dirancang untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat secara teknologi.

Iran tidak menyiapkan diri untuk memenangkan perang cepat melawan Amerika Serikat. Strategi yang dibangun adalah perang jangka panjang yang menguras sumber daya lawan. Dalam doktrin ini Iran menyebarkan sistem persenjataan ke berbagai lokasi, membangun fasilitas bawah tanah, serta mengembangkan peluncur rudal yang dapat berpindah dengan cepat.

Dengan sistem seperti itu, menghancurkan seluruh kemampuan militer Iran menjadi sangat sulit. Serangan udara dapat menghancurkan sebagian fasilitas, namun kemampuan Iran untuk meluncurkan serangan balasan tetap ada.

Geografi Iran juga memberikan keuntungan strategis besar. Wilayah Iran sangat luas dengan banyak pegunungan yang sulit ditembus. Medan seperti ini memberikan perlindungan alami terhadap serangan militer.

Jika konflik meningkat menjadi perang darat, tantangannya akan jauh lebih besar. Invasi darat terhadap Iran membutuhkan pasukan sangat besar dan logistik yang luar biasa kompleks.

Iran juga memiliki pasukan Garda Revolusi yang memiliki pengalaman dalam perang asimetris. Dalam konflik semacam ini, pasukan yang memahami medan dan memiliki jaringan lokal sering kali mampu menimbulkan kerugian besar bagi kekuatan militer yang lebih modern.

Faktor lain yang memperkuat posisi Iran adalah kemampuan memproduksi persenjataan sendiri. Walaupun berada di bawah sanksi ekonomi selama puluhan tahun, Iran tetap mampu mengembangkan industri militer domestik. Produksi drone, rudal, dan berbagai sistem pertahanan dilakukan di dalam negeri sehingga ketergantungan pada impor sangat kecil.

Semua faktor tersebut membuat konflik dengan Iran menjadi jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan banyak pihak. Kekuatan teknologi Amerika Serikat dan Israel memang sangat besar, namun keunggulan tersebut tidak selalu menjamin kemenangan cepat.

Perang modern sering kali dimenangkan oleh pihak yang mampu bertahan lebih lama dan memanfaatkan kesalahan strategi lawan. Iran tampaknya memahami prinsip ini dengan sangat baik.

Konflik yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa dominasi militer global tidak selalu berjalan sesuai rencana di medan perang yang nyata. Ketika strategi asimetris, kecerdikan taktik, dan ketahanan nasional digabungkan, negara yang secara militer terlihat lebih lemah dapat menghadirkan tantangan besar bagi kekuatan adidaya.

Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bukan hanya konflik militer. Konflik ini juga menjadi ujian besar bagi konsep dominasi militer global di abad ke dua puluh satu. Jika Iran mampu bertahan dan terus memberikan perlawanan efektif, peta kekuatan geopolitik di Timur Tengah dapat berubah secara signifikan.

Penulis : Rokhmat Widodo, Pengamat Timur Tengah

MoneyTalk, Jakarta – Setelah hiruk-pikuk ditangkapnya Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh militer Amerika Serikat (AS) bulan Januari 2026, sekarang dunia diributkan kembali dengan aksi kontroversial yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan pemerintah AS. Kali ini AS bekerja sama dengan Israel untuk menyerang Iran dengan fokus mengganti kepemimpinan nasional Iran.

Pada saat menangkap Maduro, alasan hukum utama yang digunakan AS adalah surat dakwaan federal yang sudah ada sejak tahun 2020 di mana AS menuduh Maduro memimpin organisasi perdagangan narkoba bernama “Cartel of the Suns” yang bekerja sama dengan kelompok pemberontak FARC untuk mengirimkan kokain ke AS

Berbeda dengan Venezuela, AS dan Israel menyerang dan membunuh pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei pada 28 Februari 2026 dengan alasan negosiasi nuklir yang telah berlangsung lama gagal mencapai resolusi. AS mengklaim bahwa Iran berada di ambang penyelesaian senjata nuklir yang membahayakan stabilitas kawasan Timur Tengah.

Benarkah alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemerintah AS dalam melakukan aksi sepihak terhadap negara berdaulat Venezuela dan Iran? Sejatinya tidak ada yang tahu pasti alasan apa yang melatarbelakangi aksi-aksi sepihak ini. Ada yang beranggapan aksi ini hanya masalah geopolitik dunia yang sedang mencari titik kesetimbangan baru. Ada juga yang berpendapat bahwa aksi ini untuk menciptakan keamanan AS yang lebih baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya faktor ketidakstabilan emosi Presiden Trump dalam berhubungan dan bekerja sama dengan pemimpin negara lain.

Namun demikian, dari kacamata praktik penguasaan sumber daya alam sebuah negara oleh negara maju dan juga strategi AS untuk memenuhi kebutuhan energinya, maka apa yang dilakukan oleh Presiden Trump ini merupakan pelaksanaan teori dasar dalam energy security. Bukan hal baru.

Secara garis besar, energy security sebuah negara bisa dicapai lewat tiga strategi, yaitu menggunakan kekuatan militer, pendekatan politik dan hubungan dagang.

Strategi pertama adalah menggunakan kekuatan militer yang diterapkan lewat perang terhadap negara yang punya sumber daya alam tersebut. Strategi ini pernah dilakukan oleh Nazi Jerman sewaktu menyerang Polandia dalam Perang Dunia Kedua (PD II). Saat itu, Polandia punya cadangan batu bara yang sangat besar di Eropa. Batubara inilah yang dibutuhkan oleh Nazi untuk diproses menjadi minyak sintetis yang kemudian dipakai untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) mesin perang Nazi.

Strategi yang sama juga pernah diterapkan oleh Jepang dalam memenuhi kebutuhan minyaknya pada PD II. Pada saat itu, AS tidak mau lagi mensuplai minyak ke Jepang karena Jepang menginvasi China. Dengan alasan inilah Jepang akhirnya menyerang Pearl Harbor dan AS menjadi terlibat dalam PD II.

Dengan kondisi kekurangan minyak ini, Jepang mencari sumber minyak baru di Indonesia dengan kekuatan militer dan menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Sejarah panjang tentang lapangan-lapangan minyak yang ditemukan oleh Belanda dan akhirnya dikuasai Jepang bisa dibaca lewat buku The Prize yang ditulis oleh Daniel Yergin.

Strategi kedua dalam mencapai energy security sebuah negara adalah dengan pendekatan politik. Ada empat cara yang ditempuh oleh negara maju dalam melakukan pendekatan politik ini. Diantaranya dengan menguasai volume minyak di negara tersebut yang ditukar dengan jaminan keamanan oleh negara maju. Ini terjadi di Arab Saudi, dimana Amerika Serikat lewat Chevron, Texaco, Exxon, dan Mobil Oil membentuk Saudi Aramco (Arabian American Oil Company) untuk memproduksi minyak di sana dengan jaminan perlindungan keamanan dari gangguan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Selain menguasai volume minyak, pendekatan politik yang paling sering dilakukan adalah dengan mengganti pimpinan negara yang kaya minyak tersebut dengan seseorang yang berpihak pada negara maju. Metode ini diterapkan pertama kali sewaktu AS dan Inggris melakukan kudeta terhadap Perdana Menteri Iran Mossadegh pada tahun 1953 dan mendudukkan Mohammad Reza Pahlavi sebagai pemimpin Iran yang baru. Singkat cerita, minyak dari Iran akhirnya mengalir dengan porsi 60% untuk AS dan 40% untuk Inggris.

Kondisi penguasaan minyak Iran oleh AS dan Inggris ini berhenti sampai Ayatollah Khomeini mengambil alih kepemimpinan Iran lewat revolusi tahun 1979. Sejak itu, perusahaan minyak dari AS dan Inggris harus hengkang dari Iran. Minyak yang sangat dibutuhkan oleh AS dan Inggris tidak lagi mengalir dari Iran. Inilah salah satu sebab mengapa perseteruan AS dan Iran terjadi sampai hari ini, bukan semata-mata masalah nuklir.

Strategi yang sama juga bisa terlihat saat penggulingan Sadam Hussein di Irak, Moammar Gaddafi di Libya, dan Nicolás Maduro di Venezuela dan sekarang Ali Khameini di Iran. Kita menjadi bertanya-tanya apakah ini bagian dari strategi untuk mencapai energy security AS dengan menggunakan pendekatan politik? Lebih tepatnya lagi dengan mengganti pimpinan nasional untuk menguasai minyak dan gas sebuah negara?

Seperti yang kita tahu, Venezuela dan Iran adalah negara dengan cadangan minyak nomor satu dan ketiga di dunia sementara peringkat kedua diambil oleh Arab Saudi. Kalau negara maju dalam hal ini AS mampu menguasai Venezuela dan Iran, maka tiga besar cadangan minyak dunia akan menjadi tulang punggung AS untuk mencapai energy security-nya.

Kalaulah nuklir menjadi alasan untuk gejolak yang terjadi di Iran saat ini, kenapa tidak terjadi keributan dengan Pakistan, Korea Utara dan India yang punya senjata nuklir? Apakah karena mereka tidak punya minyak yang signifikan? Silahkan sahabat energi mendiskusikannya.

Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa setelah Maduro ditangkap oleh AS kemudian gangguan beralih ke Iran yang mengakibatkan wafatnya Ayatollah Ali Khamenei? Bukankah dengan menguasai Venezuela, kebutuhan impor minyak AS bisa terpenuhi?

Mari kita lihat fakta-fakta yang ada tentang minyak Venezuela. Secara geografis, Venezuela sangat dekat dengan AS sehingga memudahkan dari sisi transportasi dan mobilisasi. Selain itu, kilang-kilang minyak yang ada di Texas dan Louisiana dirancang untuk dapat mengolah minyak dari Venezuela yang secara kualitas tidak bagus dan sulit diolah. Selain berat, minyaknya juga mengandung sulfur yang tinggi. Ini mengakibatkan biaya untuk mengolah minyak dari Venezuela sangat mahal.
Kendala terbesar agar bisa memproduksi minyak di Venezuela datang dari Perusahaan minyak AS sendiri seperti ExxonMobil, ConocoPhillips dan Chevron. Mereka berkeberatan untuk berinvestasi lagi di Venezuela karena trauma masa lalu dimana aset-aset lapangan migas mereka dinasionalisasi oleh Presiden Chavez pada tahun 2007. Kalaupun ada yang berinvestasi, kontraktor-kontraktor pelaksana juga enggan untuk mengerjakan proyek ini karena masih banyak tagihan mereka sebelum tahun 2007 yang belum dibayarkan oleh perusahaan minyak yang mengontrak mereka.

Kendala selanjutnya adalah butuh waktu yang cukup lama, paling tidak 10 sampai 15 tahun agar kondisi fasilitas dan sumur produksi bisa berjalan seperti sebelum tahun 2007. Selain itu, revitalisasi aset ini juga membutuhkan dana yang sangat besar. Beberapa data memperkirakan dana yang dibutuhkan lebih dari USD 180 miliar. Dengan kondisi harga minyak yang tidak begitu bagus di awal tahun 2026 ini, ditambah dengan persaingan dengan produksi minyak dari negara OPEC, maka perusahaan minyak AS akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Venezuela.

Kalau begitu, apa alternatif strategi untuk mencapai energy security AS? Salah satu jalan yang lebih mudah dan terbukti punya cadangan minyak besar adalah kembali ke Iran. Kualitas minyaknya jauh lebih baik daripada Venezuela. Ongkos produksi dan pengolahannya juga lebih murah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas produksi dan sumurnya relatif masih bagus dan terawat dibandingkan dengan Venezuela.

Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh Iran, bukanlah hal yang mudah bagi AS untuk mendapatkan minyak tersebut. Kalau Presiden Maduro mampu ditangkap dalam hitungan jam, rasanya akan sangat panjang jalan yang ditempuh oleh AS untuk menguasai Iran kembali.

AS tentu sudah berhitung dan punya strategi yang terukur, termasuk untuk mendudukkan kembali anak Reza Pahlevi untuk menjadi pemimpin Iran. Pendekatan politik yang dicampur dengan kekuatan militer sedang dipakai oleh AS untuk merebut Iran. Apakah ini semata-mata masalah energy security AS atau ada agenda lain dibalik ini semua? Tidak ada yang tahu.

Satu hal yang perlu kita catat bahwa sejarah berulang dengan strategi yang hampir sama. Kelihatannya, negara maju kurang kreatif untuk berinovasi dalam mencukupi kebutuhan energi fosilnya. Semoga bermanfaat.

Penulis : Arcandra Tahar

MoneyTalk, Jakarta – Selasa malam, 3 Maret 2026, suasana di Istana tidak biasa. Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, dan para ketua umum partai-partai parlemen. Mereka datang. Duduk satu meja. Bicara panjang lebar. Hampir empat jam.

Agenda resminya: perkembangan geopolitik. Pertanyaannya: mengapa harus sekaligus? Mengapa harus selengkap itu? Tentu ini bukan makan malam nostalgia. Bukan silaturahmi kebangsaan biasa. Ini adalah gerak politik tingkat tinggi.

Ketika seorang presiden mengumpulkan para pemimpin lintas rezim dalam satu forum tertutup, sedikitnya itu menandakan dua hal. Pertama, situasinya serius. Sangat serius! Kedua, keputusan yang akan diambil berdampak luas. Geopolitik dunia memang sedang bergejolak. Timur Tengah membara. Polarisasi global makin tajam. Iran, Rusia, Korut, dan China di satu sisi. Amerika, Israel, dan negara-negara Teluk di sisi lain. Juga blok-blok baru sedang menata ulang posisi.

Indonesia tidak mungkin berdiri di ruang hampa. Langkah Prabowo bisa dibaca sebagai upaya membangun konsensus nasional sebelum mengambil atau menegaskan sikap strategis. Kebijakan luar negeri yang menyentuh isu perang, blok kekuatan, dan stabilitas kawasan tidak boleh terlihat sebagai keputusan personal. Ia harus tampil sebagai sikap negara. Dan negara, dalam konteks ini, adalah kontinuitas. Bukan sekadar satu rezim.

Dengan menghadirkan para mantan presiden, Prabowo sedang memanggil “memori strategis” bangsa. Masing-masing pernah menghadapi krisis global di zamannya. Ada yang menghadapi krisis ekonomi Asia. Ada yang menghadapi perang melawan terorisme. Juga ada yang menghadapi rivalitas kekuatan besar. Pengalaman itu adalah aset amat berharga.

Indonesia solid!

Tapi ada pembacaan lain yang tak kalah penting. Pertemuan sebesar ini juga mengirim pesan keluar. Dunia melihat. Ketika elite lintas generasi duduk bersama, itu adalah sinyal stabilitas. Bahwa Indonesia solid. Bahwa kebijakan strategis tidak lahir dari kegelisahan sesaat atau tekanan opini publik. Di era diplomasi modern, simbol sering lebih kuat daripada komunike resmi.

Namun kita juga tak boleh naif. Konsolidasi elite biasanya lahir bukan hanya karena visi. Tapi juga karena kekhawatiran. Geopolitik yang memanas selalu membawa efek rambatan. Harga energi, rantai pasok, nilai tukar, bahkan potensi instabilitas sosial politik di dalam negeri.

Jika konflik global melebar dan ekonomi terguncang, tekanan domestik akan datang. Sejarah mengajarkan, gejolak ekonomi cepat berubah menjadi gejolak politik. Maka mengamankan barisan elite sejak awal adalah langkah preventif.

Ada pula dimensi kepemimpinan personal. Prabowo sedang membangun citra sebagai center of gravity politik nasional. Dia bukan sekadar presiden administratif. Prabowo menjadi pemimpin yang memanggil semua unsur bangsa ketika badai datang. Ini penting bagi legitimasi.

Konsolidasi, lalu apa?

Tetapi legitimasi tidak berhenti pada simbol. Rakyat menunggu arah. Apa posisi Indonesia dalam percaturan global yang kian keras? Apakah tetap konsisten pada politik bebas aktif? Apakah berani bersuara tegas ketika keadilan internasional dilanggar? Ataukah memilih jalan aman dan sunyi?

Pertemuan semalam baru tahap konsolidasi. Bukan keputusan akhir. Namun justru di situlah maknanya. Konsolidasi biasanya mendahului langkah besar. Dan langkah besar dalam geopolitik jarang sekali tanpa konsekuensi politik dalam negeri.

Seorang presiden yang kelewat percaya diri tidak merasa perlu mengumpulkan semua tokoh sekaligus. Dia cukup berbicara sendiri. Tapi seorang presiden yang membaca perubahan zaman akan sadar: dunia sedang memasuki fase turbulensi. Keputusan yang salah bisa fatal dan harus dibayar mahal.

Indonesia adalah negara besar. Populasinya ratusan juta. Ekonominya terbesar di Asia Tenggara. Suaranya diperhitungkan di dunia Islam dan Global South. Maka setiap sikap akan memiliki konsekuensi.

Pertemuan itu, bagi saya, adalah tanda bahwa Prabowo menyadari bobot sejarah yang sedang bergerak. Pertanyaannya kini sederhana: setelah konsolidasi, keberanian apa yang akan menyusul? Karena dalam geopolitik, netralitas tanpa arah hanya akan membuat kita menjadi penonton. Dan bangsa besar tidak diciptakan untuk menjadi penonton. Apalagi tersingkir.

Penulis : Edy Mulyadi,Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah narasi besar kemandirian ekonomi, muncul sebuah entitas bernama Koperasi Merah Putih yang menjanjikan swasembada dari lini akar rumput. Namun, di balik retorika nasionalismenya, kebijakan ini menyimpan aroma sentralisme yang menyesakkan napas otonomi desa. Bukannya memberdayakan, proyek ini justru terlihat seperti eksperimen yang dipaksakan dan berisiko tinggi bagi kedaulatan warga.

Dana Desa yang Terkoyak: Investasi atau Upeti?

Konsep anggaran Koperasi Merah Putih menjadi noda pertama dalam transparansi fiskal desa. Laporan mengenai pemotongan Dana Desa untuk menyuntik modal koperasi ini adalah bentuk “pemajakan” paksa terhadap hak warga. Dana yang seharusnya menjadi aspal jalan, pipa air bersih, atau insentif guru PAUD, kini tersedot ke dalam lubang hitam investasi yang manfaatnya belum tentu kembali ke kantong warga desa. Ini bukan lagi pemberdayaan, melainkan pengurasan likuiditas desa demi memenuhi ambisi pusat yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Pickup India: Risiko Logistik di Tengah Jargon Lokal

Pengadaan mobil pickup asal India Mahindra dan Tata menjadi simbol keraguan perencanaan. Meski diniatkan sebagai armada pendukung, aset ini berpotensi menjadi besi tua di masa depan jika faktor pemeliharaan tidak diabaikan. Tanpa kewajiban membangun jaringan bengkel resmi dan ketersediaan suku cadang hingga ke pelosok Indonesia, kendaraan ini hanya akan menjadi beban operasional. Ironisnya, di tengah jargon “Cinta Produk Dalam Negeri”, pilihan justru jatuh pada merk asing yang layanan purna jualnya masih menjadi teka-teki bagi masyarakat pedesaan. Mengapa tidak memberdayakan industri otomotif lokal yang sudah memiliki akar infrastruktur lebih kuat?

Invasi Jabatan: Kembalinya “Dwi Fungsi” Lewat Pintu Belakang

Poin paling krusial sekaligus mengkhawatirkan adalah dominasi TNI dalam operasional koperasi ini. Kita sedang menyaksikan fenomena invasi jabatan dan urusan sipil yang semakin berani.

Keterlibatan militer dalam pengelolaan koperasi desa bukan sekadar “bantuan teknis,” melainkan bentuk penetrasi militer ke dalam struktur ekonomi sipil yang seharusnya mandiri. Fenomena ini menandakan:

• Erosi Profesionalisme: Prajurit yang dilatih untuk pertahanan negara kini justru disibukkan dengan urusan logistik pangan dan manajerial pasar.

• Normalisasi Intimidasi dalam Konflik Lahan: Kehadiran militer dalam pengadaan lahan memanfaatan prasarana umum seperti lapangan desa dan tanah kas desa yang dialihfungsikan secara sepihak untuk kepentingan koperasi, menciptakan ketidakseimbangan kuasa yang ekstrem. Respon warga yang semula kritis seringkali menciut menjadi ketakutan karena harus berhadapan dengan instrumen kekerasan negara.

• Penyempitan Ruang Sipil: Dengan dalih “stabilitas pangan,” TNI seolah diberikan karpet merah untuk masuk ke ranah yang seharusnya dikelola oleh Kementerian Desa atau Dinas Koperasi secara profesional.

Jika militer sudah mengatur piring nasi dan roda ekonomi warga, lantas di mana batas antara pertahanan negara dan kontrol populis atas rakyat?

Proyek Mercusuar yang Menunggu Mangkrak?

Sejarah Indonesia mencatat banyak proyek ambisius yang lahir dari meja kekuasaan namun berakhir sebagai rongsokan sejarah. Koperasi Merah Putih, dengan segala kerumitannya, mulai dari kewajiban angsuran dari pinjaman modal, faktor SDM dikorelasikan dengan kompleksitas usaha, model bisnis seragam yang dipaksakan, sampai masalah pemeliharaan kendaraan, berada di persimpangan jalan yang berpotensi mangkrak.

Pertanyaan besarnya: Apakah ini sungguh-sungguh upaya menyejahterakan desa, atau sekadar proyek mercusuar baru yang dirancang untuk memuaskan ego kekuasaan dan memperluas kendali militer ke pelosok negeri?

Tanpa evaluasi menyeluruh, kita hanya sedang menunggu waktu sampai mobil-mobil India itu berkarat total dan Dana Desa habis tak bersisa, meninggalkan rakyat desa yang kian terhimpit di tanahnya sendiri.

Penulis : Nazaruddin

MoneyTalk, Jakarta – Insiden jatuhnya tiga pesawat F-15E Strike Eagle milik AS di atas langit Kuwait akibat friendly fire (tembakan kawan) merupakan tamparan keras bagi koordinasi militer koalisi dalam Operasi Epic Fury, yang saat ini sedang agresif menyerang Iran.

Meskipun teknologi pertahanan udara saat ini sudah sangat maju, perang modern di tahun 2026 membawa kompleksitas yang luar biasa. AS dan sekutu-sekutunya (baca: negara-negara Arab Teluk yang ketempatan Pangkalan Militer AS) ternyata tidak kebal terhadap problem kompleksitas ini.

Berikut adalah analisis faktor-faktor mengapa sistem pertahanan Kuwait yang didukung AS bisa gagal membedakan kawan atau lawan:

Kegagalan atau “Spoofing” Sistem IFF (Identification Friend or Foe)

Setiap pesawat militer dilengkapi dengan transponder IFF yang mengirimkan kode rahasia ke radar pertahanan udara untuk mengidentifikasi dirinya sebagai “kawan”.

a)Interferensi Elektronik: Dalam perang melawan Iran, spektrum elektromagnetik di wilayah Teluk saat ini sangat padat dengan aktivitas jamming (gangguan sinyal). Ada kemungkinan sistem IFF pada F-15E mengalami gangguan teknis atau “dikaburkan” oleh aktivitas peperangan elektronik (EW) yang dilancarkan oleh Iran untuk mengacaukan koordinasi musuh.

b)Spoofing: Iran baru-baru ini memamerkan kemampuan untuk menduplikasi atau mengacak sinyal IFF. Jika operator radar Kuwait melihat sinyal yang tidak sinkron atau dianggap sebagai “sinyal palsu”, protokol otomatis sering kali langsung mengkategorikannya sebagai ancaman.

Saturasi Ruang Udara dan “Fog of War

Logistik udara dalam Operasi Epic Fury sangat masif. Langit di atas Kuwait, yang merupakan pangkalan utama (seperti Pangkalan Udara Ali Al Salem), dipenuhi oleh berbagai jenis pesawat:

a)Padatnya Arus: Ratusan jet tempur, drone tanker, dan pesawat pengintai terbang secara bersamaan. Dalam situasi stres tinggi pasca syahidnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, para operator pertahanan udara Kuwait berada dalam kondisi siaga satu (high alert).

b)Target “Ghost”: Kadang radar menangkap pantulan sinyal yang menciptakan target hantu. Ketika F-15E melintasi koridor udara yang tidak terdaftar dalam rencana penerbangan terbaru (karena perubahan mendadak saat pertempuran), mereka dianggap sebagai rudal balistik atau drone kamikaze Iran yang menyusup.

Masalah Integrasi Data Link (Link 16)

Meskipun Kuwait menggunakan sistem Patriot PAC-3 dan NASAMS buatan AS, integrasi data real-time tidak selalu sempurna.

Latency (Keterlambatan): Terjadi laporan tentang adanya keterlambatan pembaruan data posisi pesawat pada sistem kendali pertahanan udara Kuwait. Selisih beberapa detik saja dalam kecepatan supersonik bisa membuat jet tempur berpindah posisi dari “zona aman” ke “zona tembak”.

Faktor Manusia dan Aturan Keterlibatan (ROE)

Di bawah ancaman serangan balasan Iran yang tak terduga, Aturan Keterlibatan atau Rules of Engagement (ROE) biasanya diperketat.

Trigger Happy: Ada kecenderungan psikologis bagi operator untuk menembak terlebih dahulu daripada mengambil risiko markas mereka dihantam rudal.

Kegagalan komunikasi verbal antara pusat komando udara AS (CAOC) di Qatar dengan pusat pertahanan udara Kuwait diduga menjadi penyebab utama mengapa perintah “Hold Fire” tidak sampai tepat waktu.

Insiden ini jelas sangat merugikan AS. Pesawat F-15E Strike Eagle itu harganya sekitar 100 juta dolar AS/pesawat. Diduga, Baterai Patriot PAC-3 milik militer Kuwait adalah yang menjatuhkan tiga F-15E itu. Penyebab utama diduga adalah kegagalan sinkronisasi kode IFF di tengah gangguan EW.

Kejadian ini sangat memalukan bagi CENTCOM karena menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki keunggulan teknologi, “Kabut Perang” (Fog of War) tetap menjadi musuh yang paling mematikan.

Hal ini juga memberikan tekanan diplomatik bagi Kuwait yang terjepit di antara kewajiban menjamu pangkalan AS dan ketakutan akan pembalasan Iran.

Penulis : Satrio Arismunandar, alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI, Dewan Pakar SCSC (South China Sea Council).

MoneyTalk, Jakarta – Konflik di Timur Tengah tidak pernah berdiri di ruang hampa. Selalu berkelindan antara identitas, kekuasaan, sumber daya, dan kepentingan geopolitik global. Dalam pusaran itu, perbedaan mazhab dalam Islam—khususnya antara Syiah dan Sunni—kerap dijadikan bahan bakar konflik yang diperbesar dan dimanipulasi. Narasi sektarian diproduksi, diperkuat, lalu disebarkan melalui jaringan media, think tank, hingga operasi intelijen. Akibatnya, perbedaan teologis yang sejak berabad-abad lalu hidup berdampingan dalam dinamika sejarah Islam berubah menjadi instrumen politik global.

Amerika Serikat dan Israel memahami bahwa dunia Islam memiliki potensi besar jika bersatu dalam satu agenda geopolitik, terutama dalam isu Palestina. Karena itu, fragmentasi menjadi strategi yang efektif. Politik divide et impera bukanlah pendekatan baru dalam sejarah kekuatan besar. Di Timur Tengah, perbedaan Syiah–Sunni menjadi garis retak yang terus diperdalam.

Konflik di Suriah sejak 2011 sering dibingkai dalam narasi bahwa rezim Bashar al-Assad yang berbasis Alawi—sering diasosiasikan dengan Syiah—menindas mayoritas Sunni. Narasi ini terus digaungkan oleh media Barat dan sebagian aktor regional. Padahal, realitas Suriah jauh lebih kompleks. Konflik tersebut melibatkan faktor politik, ekonomi, perebutan pengaruh regional antara Iran, Turki, dan negara-negara Teluk, serta intervensi langsung dan tidak langsung dari kekuatan global.

Yang jarang disorot adalah posisi Damaskus dalam isu Palestina. Selama bertahun-tahun, Suriah menjadi salah satu jalur logistik dan politik bagi kelompok-kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas. Hubungan ini membuat Suriah berada dalam orbit perlawanan terhadap Israel. Dari sudut pandang geopolitik Israel, keberadaan rezim yang konsisten mendukung perlawanan Palestina jelas menjadi ancaman strategis.

Ketika muncul figur seperti Ahmed Hussein al-Shar’a atau Abu Mohammad al-Julani—yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin kelompok bersenjata dan pernah masuk daftar teroris AS—terjadi perubahan sikap yang menarik. Sosok yang dahulu dilabeli ancaman global, dalam dinamika tertentu justru memperoleh ruang legitimasi politik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa label “teroris” atau “mitra” sering kali bergantung pada kesesuaian dengan kepentingan strategis, bukan semata pertimbangan moral.

Pergeseran kekuasaan di Suriah yang menguntungkan pihak-pihak yang lebih akomodatif terhadap kepentingan Barat dan Israel, maka pertanyaannya bukan lagi soal Syiah atau Sunni, melainkan siapa yang paling selaras dengan arsitektur keamanan kawasan versi Washington dan Tel Aviv.

Dalam konflik antara Iran dengan AS dan Israel, narasi sektarian kembali dimainkan. Opini yang beredar di sebagian ruang publik Muslim menyatakan bahwa Iran tidak perlu dibela karena ia Syiah. Bahkan muncul tuduhan bahwa Iran menyerang negara-negara Muslim seperti Uni Emirat Arab atau Arab Saudi sehingga dianggap bersekutu diam-diam dengan Amerika.

Narasi ini perlu dianalisis secara jernih. Serangan Iran dalam eskalasi tertentu kerap diarahkan pada fasilitas atau pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Namun dalam framing media, serangan tersebut sering digambarkan sebagai ancaman terhadap negara tuan rumah, bukan sebagai respons terhadap kehadiran militer Amerika. Di sinilah politik persepsi bekerja.

Iran diposisikan sebagai aktor Syiah yang agresif terhadap Sunni, sehingga konflik geopolitik berubah menjadi konflik teologis. Padahal yang terjadi lebih tepat dibaca sebagai pertarungan pengaruh antara poros yang dipimpin AS dan poros perlawanan yang di dalamnya terdapat Iran, Suriah, dan kelompok-kelompok non-negara di kawasan.

Apakah Iran memiliki kepentingan nasional sendiri? Tentu. Setiap negara bergerak berdasarkan kalkulasi strategisnya. Namun mereduksi seluruh dinamika menjadi “Syiah melawan Sunni” justru menutup analisis yang lebih substansial: siapa yang diuntungkan dari polarisasi ini?

Bagi Israel, ancaman terbesar bukanlah satu mazhab tertentu dalam Islam, melainkan persatuan politik dunia Islam dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ketika isu Palestina memudar oleh konflik internal, tekanan terhadap Israel berkurang. Setiap kali konflik sektarian menguat—di Irak, Suriah, Yaman—isu utama tentang pendudukan dan hak-hak rakyat Palestina terdorong ke pinggir.

Strategi ini tampak efektif. Dunia Islam terpecah dalam aliansi-aliansi yang saling mencurigai. Media sosial mempercepat polarisasi dengan propaganda yang mengaitkan setiap konflik geopolitik dengan identitas mazhab. Umat menjadi sibuk berdebat soal perbedaan teologi, sementara peta kekuasaan kawasan digambar ulang oleh kekuatan besar.

Analisis geopolitik menuntut kita membedakan antara realitas konflik dan propaganda. Konflik Suriah bukan murni perang Syiah–Sunni. Ketegangan Iran dengan AS dan Israel bukan sandiwara sektarian, melainkan bagian dari perebutan hegemoni regional. Tuduhan bahwa perang Iran melawan AS-Israel hanyalah sandiwara sering kali lahir dari ketidakpercayaan akibat polarisasi informasi.

Di sisi lain, negara-negara Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer AS berada dalam dilema: menjaga hubungan keamanan dengan Washington sekaligus menghadapi tekanan domestik dan regional terkait solidaritas terhadap Palestina. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa Timur Tengah adalah arena negosiasi kepentingan, bukan panggung hitam-putih antara dua mazhab.

Perbedaan Syiah dan Sunni adalah bagian dari sejarah panjang peradaban Islam dan tidak otomatis melahirkan konflik politik. Yang membuatnya meledak adalah intervensi, instrumentalitas, dan eksploitasi oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan strategis.

Umat Islam perlu membaca konflik Timur Tengah dengan kacamata geopolitik, bukan emosi sektarian. Selama narasi yang dominan adalah “mazhab A menindas mazhab B,” maka energi kolektif akan habis dalam pertikaian internal. Namun jika kesadaran bergeser pada siapa yang mengatur panggung dan siapa yang menuai keuntungan dari perpecahan, maka peta konflik akan terlihat lebih terang.

Dalam konteks global hari ini, pertanyaan terpenting bukan lagi siapa Syiah dan siapa Sunni, melainkan siapa yang mengendalikan narasi, siapa yang membangun aliansi, dan siapa yang memetik manfaat dari retaknya solidaritas dunia Islam.

Penulis : Achsin El-Qudsy, Pemerhati Timur Tengah dan Alumni HI UMY

MoneyTalk, Jakarta – Pertanyaan, mengapa KPK tidak segera menangkap Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna? Padahal kejahatan si Bupati ini sudah terang benderang dan kerugian atas praktek penipuan melalui BUMD Bandung Daya Sentiso (BDS) juga sudah sangat terang benderang. Dan Korban berjatuhan yang di alami oleh sejumlah Vendor yang mencapai ratusan miliar sudah berteriak dan mengadu ke berbagai pihak.

Sejak mengalami korban oleh Bupati Kabupaten Bandung (DS) sejak tahun 2024 sampai saat ini para korban sudah mengadu dan menyampaikan ke berbagai instansi penegak hukum (Polisi, Jaksa dan KPK) bahkan telah di terima oleh DPR.

Para Korban juga telah melaporkan kasus penipuan yang mereka sebut sebagai aksi penipuan oleh Bupati sudah lama di meja KPK.

Sesuai bukti laporan Pengaduan ke KPK sejak 14 Mei 2025. Berarti KPK telah menerima laporan dan disertai bukti dan kesaksian para Korban. Dan aksi penipuan itu sangat jelas dan terang benderang.

Para Korban juga telah menyuarakan hal ini di podcast nya Bambang Widjojanto salah satu mantan pimpinan KPK. Dan juga di berbagai medsos. Dan itu sudah cukup bukti untuk KPK segera dan bertindak untuk menangkap sang bupati yang dianggap sebagai pelaku utama nya.

Ada dugaan si Bupati ini di lindungi oleh sejumlah oknum baik di DPR maupun di KPK. Ada seorang oknum pada unsur pimpinan KPK yang dianggap melindungi sang bupati. Bahkan seorang Pimpinan DPR dianggap melindungi sang Bupati tersebut.

Tindakan bupati itu jelas – jelas pelanggaran hukum dan tindakan korupsi yang nyata dengan menggunakan BUMD.

 

Publik setelah mengikuti perkembangan kasus BDS – BUMD Kabupaten Bandung ini bingung jika KPK tidak menemukan unsur korupsi dan tindakan pelanggaran hukum yang nyata. Padahal itu adalah tindakan penipuan yang merugikan sejumlah vendor.

 

Apakah KPK masih mau melindungi si Bupati ini karena ada kawan nya yang duduk sebagai unsur pimpinan di KPK? Sehingga KPK ewuh pakewuh bertindak? Jika demikian benar adanya. Maka Dewas KPK segera memeriksa oknum pimpinan KPK yang melindungi si Bupati ini sehingga KPK belum juga mentersangkakan dn menangkap si Bupati tersebut.

Demikian juga tersebar rumor ada oknum pimpinan DPR juga yang melindungi di Bupati sehingga aparat hukum juga masih lamban untuk menangkap si Bupati?

Jika KPK tidak segera menangkap si Bupati, padahal data, fakta dan saksi korban sudah terang benderang, maka benar lah memang si Bupati ini di lindungi oleh oknum pimpinan KPK maupun oknum pimpinan di DPR.

Jika rumor itu benar adanya. Maka wajah hukum dan keadilan kita semakin buruk dan amburadul saja, jika praktek beking terhadap pelaku kejahatan yang meskipun itu sudah terang benderang sekalipun.

KPK mau tunggu apa lagi? Demikian juga DPR yang telah menerima pengaduan para Korban bukan?

Penulis : Muslim Arbi,Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

MoneyTalk, Jakarta – Alhamdulillah. Negeri ini memang penuh kejutan yang menenteramkan batin. Ketika rakyat kecil masih sibuk menghitung harga beras dan cabai, kabar menggembirakan datang dari jagat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu dapur program tersebut ternyata dikelola oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional—sebuah yayasan yang dalam akta pendiriannya mencantumkan nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai pendiri.

Lebih menghangatkan suasana, keluarga mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga tercatat sebagai pengurus. Sebuah kombinasi antara kekuasaan, keluarga, dan program publik yang tentu saja—menurut para pengagumnya—murni lahir dari niat pengabdian.

Di atas kertas, tidak ada yang salah. Yayasan boleh ikut program. Yayasan boleh mengelola dapur. Yayasan bahkan boleh memiliki lebih dari sepuluh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), selama memenuhi syarat administratif dan teknis. Semua sah. Semua legal. Semua prosedural. Dan tentu saja, semua mengalir.

MBG adalah program besar. Anggarannya besar. Jangkauannya luas. Targetnya jutaan anak sekolah. Dalam bahasa pembangunan, ini proyek strategis. Dalam bahasa politik, ini ladang citra. Dalam bahasa ekonomi, ini arus kas yang stabil.

Dapur-dapur MBG bukan hanya tempat memasak nasi, telur, dan sayur. Ia adalah simpul distribusi anggaran negara. Setiap porsi makanan ada biaya bahan baku. Ada biaya operasional. Ada biaya tenaga kerja. Ada biaya distribusi. Dan jika satu yayasan boleh mengelola lebih dari sepuluh SPPG, maka yang mengalir bukan lagi sekadar aroma tumis kangkung, melainkan potensi cuan yang wangi.

Semakin banyak dapur, semakin tebal asapnya. Dan semakin tebal asapnya, semakin besar pula perputaran anggarannya.

Rakyat mungkin melihatnya sebagai program mulia: anak-anak makan siang gratis. Tetapi dalam perspektif tata kelola, pertanyaannya bukan pada makanannya. Pertanyaannya pada siapa yang memasak dan siapa yang menghitung.

Kita tentu percaya pada integritas pemimpin. Namun demokrasi modern tidak dibangun di atas kepercayaan personal, melainkan pada sistem yang mencegah konflik kepentingan.

Ketika seorang presiden tercatat sebagai pendiri yayasan yang ikut mengelola proyek negara yang ia gagas, ruang tafsir publik menjadi terbuka lebar. Apalagi jika keluarga inti berada dalam struktur pengurus.

Apakah presiden terlibat langsung dalam operasional? Bisa saja tidak. Apakah yayasan tersebut sah mengikuti proyek? Bisa saja sah. Namun etika publik bukan hanya soal sah atau tidak sah. Ia soal kepantasan, jarak, dan sensitivitas terhadap persepsi. Karena dalam politik anggaran, persepsi sering lebih kuat dari pasal-pasal.

Nama yayasannya indah: Gerakan Solidaritas Nasional. Solidaritas mengandung makna kebersamaan. Nasional berarti untuk seluruh rakyat. Tetapi dalam praktiknya, solidaritas bisa berubah menjadi sirkulasi anggaran yang terkonsentrasi.

Bayangkan jika satu yayasan mengelola 10 SPPG. Lalu 15. Lalu 20. Setiap SPPG melayani ribuan porsi per hari. Setiap porsi ada nilai rupiahnya. Setiap rupiah berasal dari pajak rakyat. Kita tidak sedang menuduh. Kita hanya menghitung.

Dalam ekonomi politik, siapa yang menguasai dapur, menguasai distribusi. Siapa yang menguasai distribusi, menguasai loyalitas. Dan siapa yang menguasai loyalitas, menguasai narasi.

Bangsa ini memiliki sejarah panjang tentang relasi kuasa dan keluarga. Kita pernah belajar bahwa ketika kekuasaan dan lingkar keluarga bertemu dalam proyek-proyek negara, akuntabilitas menjadi rapuh.

Tidak harus ada pelanggaran hukum untuk membuat publik gelisah. Cukup ada potensi ketidakadilan distribusi kesempatan. Cukup ada kesan bahwa akses tidak setara.

Apakah yayasan lain memiliki peluang yang sama luas? Apakah proses seleksinya transparan? Apakah publik bisa mengakses data siapa mengelola berapa dapur dan berapa nilai kontraknya?

Jika jawabannya terang dan terbuka, maka polemik akan surut. Tetapi jika datanya samar, maka satire akan tumbuh subur.

Alhamdulillah, kita hidup di zaman di mana pemimpin begitu peduli pada gizi anak bangsa hingga rela yayasannya turun tangan langsung. Betapa besar cinta itu.

Namun cinta dalam tata kelola negara perlu dibatasi pagar etika. Karena tanpa pagar, cinta bisa berubah menjadi konsentrasi kuasa. Dan konsentrasi kuasa selalu punya risiko.

Program MBG pada dasarnya baik. Memberi makan anak-anak sekolah adalah langkah progresif. Tetapi kebaikan program bisa ternodai oleh bayangan konflik kepentingan. Bukan karena niat jahat, melainkan karena desain yang terlalu permisif.

Negara modern berdiri di atas transparansi. Jika memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka bukalah seluruh data pengelolaan SPPG. Siapa pengelolanya. Berapa jumlahnya. Berapa nilai kontraknya. Bagaimana mekanisme pengawasannya. Biarkan publik menilai.

Karena dalam demokrasi, rakyat bukan hanya penerima nasi kotak. Rakyat adalah pemilik anggaran.

Kita ingin MBG menjadi program gizi, bukan program gizi plus jaringan kekuasaan.

Alhamdulillah jika semuanya bersih. Tetapi dalam politik, doa saja tidak cukup. Perlu sistem yang membuat bahkan malaikat pun tak punya ruang untuk curiga.

Sebab di negeri ini, yang sering membuat kenyang bukan hanya nasi, melainkan akses.

Penulis : Yunus Hanis Syam, pemerhati politik dan sosial

MoneyTalk, Jakarta – Keputusan PT Agrinas dalam mengimpor mobil pikap asal India tanpa berdiskusi lebih dulu dengan Presiden Prabowo, menuai banyak kritik dari berbagai eleman masyarakat hingga Kadin. Imbas dari impor 105.000 mobil pikap ini akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk pelambatan pertumbuhan ekonomi. Tapi, ada hal menarik dari kebijakan impor ini, di mana Menteri Pertahanan sempat melakukan kunjungan kerja ke India pada akhir 2025. Entah disengaja atau hanya kebetulan, Menhan sjafrie mendapatkan hibah berupa 4 unit mobil dari PT Agrinas dengan merek Mahindra Scorpio buatan India.

Dihibahkannya 4 unit mobil itu tentu menuai spekulasi dari masyarakat luas, karena ditakutkan mobil itu ditengarai sebagai “kedok” dari kebijakan impor mobil pikap asal India. Walau pihak Menhan sendiri sudah membantahnya, tapi, apa sih yang tidak mungkin di perpolitikan? Mengingat ambisi Prabowo dalam mempercepat pengaplikasian program Koperasi Desa Merah Putih, tentu membuat beberapa pihak seperti mendapatkan angin segar karena terbukanya peluang bisnis impor.

Menurut keterangan dari pihak pengimpor, awalnya produsen-produsen dalam negeri sudah diajak diskusi namun tidak menemukan kesepakatan karena harga yang dipatok oleh produsen terlalu mahal. Maka dari itu, PT Agrinas kemudian memutuskan untuk mengimpor mobil pikap 4×4 asal India yang harganya jauh lebih murah. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah, kenapa mengimpor mobil dengan merek yang sama ketika PT Agrinas memberikan hibah 4 unit mobil ke Kemenhan? Saya pun berasumsi, apakah semuanya sudah dipersiapkan oleh PT Agrinas sejak awal?

Harga yang Dinilai Mahal

PT Agrinas mengatakan bahwa produsen dalam negeri mempunyai keterbatasan dalam memproduksi mobil pikap yang serupa dengan Mahindra Scorpio, selain itu jika kebutuhan mobil diserahkan ke produsen lokal, ditakutkan akan mengganggu pasokan mobil pikap dalam negeri karena kapasitas produksinya tidak memenuhi total jumlah untuk kebutuhan Kopdes Merah Putih.

Produsen-produsen seperti Daihatsu, Toyota, hingga Mitsubishi dikatakan mematok harga yang lebih mahal dari Mahindra Scorpio asal India. Namun yang dilupakan oleh pihak pengimpor yaitu, kebutuhan produksi produsen-produsen tadi dipengaruhi oleh nilai kurs rupiah yang masih melemah terhadap USD, karena sekitar 30% komponennya masih mengandalkan impor. Dengan nilai kurs IDR yang masih lemah, tentu berpengaruh terhadap break event point selama produksi yang naik jika dibandingkan dengan nilai tukar rupiah saat masih lebih kuat. Jika produsen dalam negeri dipaksa untuk menurunkan harga, sama saja dengan “bunuh diri” karena perusahaan akan mengalami kerugian yang signifikan karena tidak mampu menutup fixed and variable cost.

Ekonomi yang Terpuruk

Keputusan untuk mengimpor mobil pikap dari India tentu akan memberikan beragam efek bagi industri manufaktur dalam negeri, bahkan bisa berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertama, jika tender diberikan kepada produk lokal akan berakibat pada terkatrolnya industri dalam negeri. Mereka yang berkecimpung dalam dunia manufaktur (misalnya supplier untuk kebutuhan industri manufaktur), akan mendapat “nafas tambahan” karena produksi mereka bisa bertambah menjelang hari raya idul fitri. Dari kegiatan produksi mereka tentunya akan memperlancar perputara uang yang beredar di kalangan pelaku industri terkait, sehingga bisa ikut berperan dalam penguatan pertumbuhan ekonomi melalui naiknya Purchasing Managers Index atau PMI.

Kedua, jika proyek diberikan kepada produsen seperti Toyota hingga Mitsubishi, maka bisa menciptakan lapangan kerja baru karena ada perintah untuk mempercepat operasional Kopdes MP. Bahkan, lapangan kerja baru juga bisa tercipta pada pihak yang menyuplai kebutuhan industri manufaktur, sehingga akan menciptakan efek berantai jika tidak ada kebijakan impor mobil dari India. Ketiga, ketika pemerintah melakuan impor mobil maka akan berimbas pada PMI hingga ancaman terjadinya PHK. Sebagai bahan informasi, PMI Indonesia pada November 2024 sebesar 49, Desember 2025 sebesar 51, dan Januari 2026 sebesar 52. Tren kenaikan PMI ini sebenarnya bisa berlanjut bahkan lebih tinggi, jika pemenuhan kebutuhan berupa mobil pikap diberikan kepada produsen lokal. Nah jika lebih memilih untuk mengimpor, ditakutkan akan terjadi kontraksi di PMI mengingat saat ini baru awal tahun 2026.

Keuntungan yang Terbuang

Keputusan untuk mengimpor mobil pikap dari India merupakan langkah blunder pemerintah, alih-alih memaksimalkan produksi dalam negeri, mereka lebih memilih impor dan mengorbankan proyeksi pertumbuhan ekonomi masa depan Indonesia. Hal ini tentunya akan merugikan kita semua, di mana jika pertumbuhan ekonomi tidak kunjung membaik, terdapat potensi PHK massal di lain waktu karena terjadi peristiwa deflasi.

Padahal, selama ini pemerintah selalu menggaungkan hilirisasi, namun pada faktanya justru semakin sering melakukan impor produk untuk menunjang program-program pemerintahan Prabowo. Alih-alih menguatkan industri dalam negeri untuk mensukseskan hilirisasi, pemerintah justru mengkhianati Asta Cita Prabowo sebagai janji politiknya.

Nah untuk mewujudkan hilirisasi dalam konteks mobil pikap ini, pemerintah bisa melakukan studi banding ke negara-negara industri dalam menciptakan mobil nasional. Komponen otomotif yang sekitar 30% masih impor sebenarnya bisa ditekan jika pemerintah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk keperluan R&D, sehingga lambat laun semakin mengokohkan hilirisasi Indonesia. Namun pada kenyataannya, pemerintah justru lebih memilih jalan pintas dengan melakukan impor, nah yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah bisa sebodoh ini?

Penulis oleh Hara Nirankara