22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa dirinya “lebih baik menjadi petani” jika kepolisian harus berada di bawah kementerian, sontak memantik perdebatan publik. Ucapan itu bukan sekadar ekspresi personal, melainkan sinyal sikap institusional Polri terhadap gagasan reformasi struktural yang sudah lama mengendap di ruang diskursus demokrasi Indonesia.

Kapolri ingin menegaskan satu hal: Polri harus tetap berdiri langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian mana pun. Menurut pandangan ini, penempatan Polri di bawah kementerian justru dianggap menggerus independensi dan profesionalisme kepolisian. Namun, benarkah demikian? Atau justru sebaliknya, gagasan kepolisian di bawah kementerian muncul sebagai ikhtiar menata ulang kekuasaan agar tidak terlalu terkonsentrasi?

Pasca Reformasi 1998, salah satu keputusan monumental adalah memisahkan Polri dari TNI. Langkah ini patut diapresiasi sebagai tonggak demokratisasi, mengakhiri watak militeristik kepolisian, serta membuka jalan bagi Polri sebagai institusi sipil. Namun, reformasi struktural itu berhenti di tengah jalan.

Polri memang menjadi institusi sipil, tetapi secara tata kelola kekuasaan, ia justru berdiri sangat kuat: langsung di bawah Presiden, dengan kewenangan luas mulai dari penegakan hukum, intelijen, keamanan dalam negeri, hingga fungsi administratif tertentu. Dalam praktiknya, posisi ini membuat Polri nyaris tanpa “penyangga” institusional yang efektif.

Presiden, secara teori, adalah atasan Polri. Namun dalam praktik politik sehari-hari, relasi ini sering kali tidak berjalan seimbang. Presiden terikat pada stabilitas politik, kompromi elite, dan dinamika kekuasaan. Di sinilah kekhawatiran publik muncul: siapa yang secara efektif mengawasi Polri?

Menempatkan Polri langsung di bawah Presiden membuat institusi ini berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan politik. Kondisi ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan, terutama ketika Polri harus menangani kasus-kasus yang bersinggungan dengan kekuasaan, elite politik, atau kepentingan rezim yang sedang berkuasa.

Sejarah Indonesia pasca-reformasi mencatat sejumlah peristiwa di mana Polri dinilai terlalu politis, selektif dalam penegakan hukum, atau terkesan “tumpul ke atas, tajam ke bawah”. Kritik semacam ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari pengalaman publik berhadapan dengan kekuasaan yang minim kontrol.

Dalam konteks inilah, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian—misalnya Kementerian Dalam Negeri atau kementerian khusus urusan keamanan sipil—muncul sebagai wacana pembatasan kekuasaan, bukan pelemahan institusi.

Argumen bahwa Polri di bawah kementerian akan kehilangan independensi perlu diuji secara lebih jernih. Di banyak negara demokrasi, kepolisian berada di bawah kementerian dalam negeri atau kementerian kehakiman, tanpa kehilangan profesionalisme. Justru, relasi ini menciptakan rantai akuntabilitas yang lebih jelas.

Kementerian berfungsi sebagai pengendali kebijakan, anggaran, dan administrasi, sementara operasional kepolisian tetap dijalankan secara profesional. Dengan desain yang tepat, menteri tidak mencampuri penyidikan, tetapi memastikan kepolisian bekerja sesuai prinsip hukum, HAM, dan kepentingan publik.

Di Indonesia, persoalannya bukan pada “di bawah kementerian atau tidak”, melainkan pada desain checks and balances yang lemah. Ketakutan akan intervensi politik seharusnya dijawab dengan regulasi yang kuat, bukan dengan menolak perubahan secara total.

Pernyataan Kapolri yang memilih “menjadi petani” patut dipahami sebagai ekspresi emosional seorang pimpinan institusi yang merasa kewenangannya terancam. Namun, dalam negara demokrasi, perdebatan tentang desain kelembagaan tidak boleh disederhanakan menjadi soal harga diri jabatan.

Isu ini bukan tentang Kapolri hari ini, tetapi tentang masa depan Polri sebagai institusi publik. Kekuasaan yang terlalu besar, tanpa pengawasan yang efektif, pada akhirnya justru membahayakan Polri itu sendiri. Kepercayaan publik bisa terkikis, dan Polri berisiko terjebak dalam pusaran politik praktis.

Alih-alih mempertentangkan secara hitam-putih, Indonesia membutuhkan diskusi terbuka dan jujur tentang tata kelola kepolisian. Bisa jadi jawabannya bukan sekadar “di bawah presiden” atau “di bawah kementerian”, melainkan kombinasi penguatan pengawasan sipil, DPR yang lebih berani, Kompolnas yang diperkuat, serta mekanisme akuntabilitas internal yang transparan.

Yang jelas, menutup pintu diskusi dengan nada penolakan keras bukanlah ciri institusi yang percaya diri dan matang secara demokratis. Justru institusi yang kuat adalah yang berani dievaluasi, dikritik, dan diperbaiki.

Pada akhirnya, Polri tidak boleh menjadi kekuasaan yang terlalu dekat dengan singgasana, tetapi juga tidak boleh menjadi alat politik siapa pun. Reformasi kepolisian adalah soal menjaga keseimbangan antara kewibawaan negara dan kebebasan warga. Dan keseimbangan itu hanya bisa lahir dari kerendahan hati untuk berubah.

Penulis: Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah desakan hidup yang kian menghimpit, rakyat menyaksikan sebuah ironi besar: elite negeri ini berpesta. Bukan pesta simbolik, melainkan pesta anggaran—uang negara yang semestinya menjadi alat menyejahterakan rakyat, justru berubah menjadi bancakan segelintir orang berkuasa beserta keluarga dan lingkaran terdekatnya.

Setiap tahun, angka anggaran negara terus membengkak. Dalihnya klasik: pembangunan, pemulihan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Namun di lapangan, yang sering terlihat justru sebaliknya. Proyek demi proyek pengadaan di lembaga negara dimenangkan oleh nama-nama yang itu-itu saja—perusahaan milik keluarga elite, kroni politik, atau relasi dekat yang berada dalam satu ekosistem kekuasaan.

Fenomena ini bukan sekadar soal korupsi dalam arti sempit. Ia telah menjelma menjadi sistem patronase yang rapi dan nyaris legal. Aturan dibuat lentur, regulasi dimaknai longgar, dan pengawasan dilemahkan secara sistematis. Demokrasi prosedural tetap berjalan—pemilu digelar, pidato disampaikan—tetapi substansinya kian hampa.

Rakyat memilih, elite menikmati.

Rakyat menunggu janji, elite membagi proyek.

Relasi kekuasaan dan bisnis seolah menjadi dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Jabatan publik bukan lagi amanah, melainkan akses. Akses terhadap anggaran, terhadap proyek, dan terhadap kekayaan negara yang dibungkus dengan istilah “kepentingan nasional”.

Seorang pengusaha kecil di daerah, sebut saja Ahmad, pernah mencoba mengikuti tender pengadaan di salah satu lembaga negara. Ia menyiapkan dokumen berbulan-bulan, memenuhi seluruh persyaratan teknis, dan menawarkan harga kompetitif. Namun sebelum proses berjalan jauh, ia sudah mendapat “peringatan halus”.

“Percuma ikut, Mas. Itu sudah jatahnya perusahaan A. Yang punya masih keluarga pejabat,” ujar seorang rekan yang lebih dulu paham peta permainan.

Tender tetap dibuka. Proses tetap berjalan. Tapi pemenangnya sudah bisa ditebak sejak awal.

Kisah Ahmad bukan cerita tunggal. Di banyak daerah dan kementerian, pola serupa berulang: tender formalitas, pemenang sudah dikunci. Negara kalah sebelum bertanding, rakyat kalah sebelum berharap.

Yang paling menyakitkan, praktik ini sering melibatkan keluarga inti elite: anak, menantu, ipar, hingga sahabat dekat. Mereka menjadi komisaris, direktur, atau pemilik perusahaan “bayangan” yang hidup dari proyek negara.

Ketika kritik muncul, dalihnya selalu sama:

“Tidak ada konflik kepentingan.”

“Semua sesuai prosedur.”

Padahal publik tahu, prosedur bisa direkayasa, dan konflik kepentingan sering disamarkan dengan akrobat hukum.

Akibat dari pesta elite ini bukan hanya kerugian negara, tetapi kerusakan kepercayaan publik. Rakyat perlahan menjadi apatis. Mereka tidak lagi marah, hanya lelah. Lelah melihat janji antikorupsi yang menguap, lelah melihat hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Ketika rakyat berhenti percaya, demokrasi berada di ambang bahaya. Sebab negara tidak runtuh oleh kritik, tetapi oleh pembiaran.

Elite harus diingatkan: anggaran negara bukan warisan keluarga, bukan hadiah kekuasaan, dan bukan alat balas jasa politik. Ia adalah uang rakyat—keringat buruh, pajak pedagang kecil, dan harapan generasi mendatang.

Jika pesta ini terus dibiarkan, jurang antara penguasa dan rakyat akan semakin menganga. Dan sejarah selalu mencatat: kekuasaan yang rakus, pada akhirnya, runtuh oleh keserakahannya sendiri.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan senior

MoneyTalk, Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan perdebatan serius di ruang publik. Secara normatif, langkah tersebut diklaim sebagai upaya untuk mendorong perdamaian di Gaza dan menghentikan tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung akibat agresi Israel. Namun, jika ditelaah lebih dalam, keputusan ini justru menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar terkait konsistensi politik luar negeri Indonesia, kredibilitas inisiatif perdamaian tersebut, serta risiko geopolitik yang menyertainya.

Indonesia sejak awal berdiri menempatkan diri sebagai negara dengan politik luar negeri bebas dan aktif, tidak terikat pada blok kekuatan mana pun, serta konsisten membela kemerdekaan bangsa-bangsa yang tertindas, termasuk Palestina. Prinsip ini bukan sekadar jargon diplomatik, melainkan fondasi ideologis yang telah membentuk identitas Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu, setiap langkah yang berpotensi mengaburkan posisi netral dan independen tersebut patut dikritisi secara terbuka.

Donald Trump adalah figur yang sangat problematik bila dikaitkan dengan isu Palestina. Selama masa kepemimpinannya, Trump secara terbuka menunjukkan keberpihakan pada Israel, termasuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel—sebuah langkah yang ditolak oleh sebagian besar komunitas internasional dan bertentangan dengan resolusi PBB. Sikap politik Trump yang demikian sulit dilepaskan dari kesan bahwa setiap inisiatif “perdamaian” yang ia gagas sarat dengan agenda politik sepihak.

Dalam konteks ini, bergabungnya Prabowo dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump menimbulkan paradoks serius. Di satu sisi, Indonesia ingin tampil sebagai pembela kemanusiaan di Gaza. Namun di sisi lain, Indonesia justru masuk ke dalam forum yang diprakarsai oleh tokoh yang selama ini dianggap memberikan legitimasi politik bagi agresi Israel. Pertanyaannya sederhana namun fundamental: perdamaian versi siapa yang sedang diperjuangkan?

Perdamaian yang tidak berangkat dari pengakuan atas kejahatan penjajahan, pelanggaran HAM, dan hak rakyat Palestina untuk merdeka, berisiko menjadi perdamaian semu—lebih menyerupai stabilisasi konflik demi kepentingan geopolitik tertentu, bukan keadilan yang sejati.

Langkah Prabowo ini juga menguji konsistensi Indonesia sebagai negara non-blok. Bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh tokoh sentral politik Amerika Serikat dapat ditafsirkan sebagai sinyal kedekatan politik dengan AS, meskipun dibungkus dalam jargon kemanusiaan. Apalagi, dalam sejarahnya, Amerika Serikat kerap menggunakan isu perdamaian dan demokrasi sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan strategisnya di berbagai kawasan.

Sikap agresif AS di bawah Trump terhadap negara-negara seperti Venezuela menjadi contoh nyata bagaimana retorika perdamaian sering berjalan beriringan dengan praktik tekanan politik, sanksi ekonomi, dan intervensi. Kontradiksi ini memperkuat keraguan publik terhadap ketulusan Dewan Perdamaian bentukan Trump. Jika di satu sisi Trump berbicara soal Gaza, namun di sisi lain mendukung kebijakan agresif dan koersif terhadap negara berdaulat lain, maka wajar bila muncul kecurigaan bahwa inisiatif tersebut lebih bersifat politis ketimbang humaniter.

Bagi Indonesia, risiko terbesar adalah terseret ke dalam orbit kepentingan geopolitik Amerika Serikat, yang dapat melemahkan posisi tawar Indonesia sebagai aktor independen di forum internasional.

Tidak dapat dipungkiri, Prabowo mungkin melihat langkah ini sebagai peluang untuk memainkan peran langsung dalam diplomasi global. Dalam dunia yang semakin multipolar, kehadiran Indonesia di berbagai forum internasional memang penting. Namun, keaktifan diplomasi harus dibedakan secara tegas dari pemberian legitimasi politik terhadap aktor atau agenda yang bertentangan dengan nilai dasar Indonesia.

Indonesia sejatinya memiliki modal moral dan politik yang kuat untuk mendorong perdamaian Palestina melalui jalur multilateral yang lebih kredibel, seperti PBB, Gerakan Non-Blok, atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Jalur-jalur ini, meski tidak sempurna, memiliki legitimasi internasional yang lebih luas dan tidak dikendalikan oleh satu figur atau negara tertentu.

Dengan memilih bergabung ke Dewan Perdamaian bentukan Trump, Indonesia berisiko dianggap menggeser orientasi diplomasi dari pendekatan multilateral menuju forum yang lebih elitis dan personalistik. Ini bukan hanya soal simbol, tetapi soal arah politik luar negeri dalam jangka panjang.

Perdamaian di Gaza adalah tujuan mulia yang tidak boleh ditawar. Namun, jalan menuju perdamaian harus ditempuh dengan kejelasan sikap, konsistensi prinsip, dan keberanian moral. Indonesia tidak boleh terjebak dalam narasi perdamaian yang mengabaikan akar konflik dan ketidakadilan struktural yang dialami rakyat Palestina.

Keputusan Prabowo bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump harus ditempatkan dalam pengawasan publik yang ketat. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka batas-batas keterlibatan Indonesia, posisi politik yang akan diperjuangkan, serta jaminan bahwa langkah ini tidak akan menggeser prinsip bebas-aktif dan non-blok yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa.

Jika tidak, niat baik untuk memperjuangkan perdamaian justru berpotensi berubah menjadi legitimasi bagi agenda geopolitik yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan yang selama ini diklaim Indonesia di panggung dunia.

Penulis : Rokhmat Widodo, pengamat politik

MoneyTalk, Jakarta – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah kembali mempertontonkan wajah buram demokrasi lokal kita. Publik dikejutkan, namun sesungguhnya tidak benar-benar terkejut. Sebab, pola yang berulang ini seakan menjadi siklus tahunan: pilkada usai, kekuasaan dimenangkan, lalu kasus korupsi menyusul.

Di balik setiap OTT, hampir selalu terselip satu benang merah yang sama: politik berbiaya tinggi. Kepala daerah yang tertangkap bukan semata persoalan moral individu, melainkan puncak gunung es dari sistem politik elektoral yang mahal, kompetitif, dan sering kali brutal secara finansial.

Untuk menjadi bupati, wali kota, atau gubernur, biaya yang harus dikeluarkan kandidat tidak lagi masuk akal. Mulai dari mahar politik ke partai, biaya logistik kampanye, mobilisasi tim sukses, hingga “uang operasional” di akar rumput. Angkanya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.

Dalam konteks ini, jabatan kepala daerah bukan lagi sekadar amanah publik, tetapi berubah menjadi instrumen pengembalian modal. Ada logika ekonomi yang bekerja secara dingin: modal harus kembali, bahkan kalau bisa berlipat. Jika tidak, kekuasaan justru menjadi beban finansial.

Maka ketika seorang kepala daerah dilantik, hitung mundur dimulai. Lima tahun masa jabatan bukan semata waktu untuk melayani rakyat, tetapi juga tenggat untuk menutup kerugian politik yang sudah dikeluarkan.

Cara tercepat dan paling sistematis untuk “balik modal” adalah melalui jual beli jabatan dan pengaturan proyek APBD. Jabatan struktural diperjualbelikan kepada ASN yang ingin naik pangkat. Mutasi, promosi, dan rotasi bukan lagi berbasis kompetensi, melainkan transaksi.

Di sisi lain, APBD menjadi ladang basah. Proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga dana hibah dan bantuan sosial menjadi alat transaksi antara kepala daerah, pengusaha, dan elite politik lokal. Fee proyek, komitmen setoran, dan permainan tender menjadi praktik yang nyaris terlembagakan.

Dalam sistem seperti ini, korupsi bukanlah penyimpangan, melainkan mekanisme kerja kekuasaan.

OTT KPK sering dipersepsikan sebagai keberhasilan penegakan hukum. Namun, jika OTT terus berulang dengan pola yang sama, pertanyaannya bergeser: apakah kita sedang menyembuhkan penyakit, atau hanya mengobati gejalanya?

OTT memang penting sebagai efek kejut dan simbol kehadiran negara. Tetapi tanpa pembenahan sistem politik yang melahirkan korupsi, OTT hanya akan menjadi ritual rutin. Satu kepala daerah ditangkap, yang lain menunggu giliran.

Lebih ironis lagi, tidak sedikit kepala daerah yang sudah melihat contoh pendahulunya ditangkap, tetapi tetap melakukan hal serupa. Ini menandakan bahwa tekanan sistem jauh lebih kuat daripada rasa takut pada hukum.

Partai politik tidak bisa cuci tangan. Mahar politik yang mahal, proses kandidasi yang transaksional, serta minimnya kaderisasi ideologis turut menyumbang lahirnya kepala daerah “bermodal utang politik”.

Ketika partai menjadikan pencalonan sebagai komoditas, jangan heran jika kepala daerah menjadikan APBD sebagai alat pengembalian investasi. Politik pun berubah dari arena gagasan menjadi arena bisnis kekuasaan.

Tanpa reformasi internal partai—terutama transparansi pendanaan dan seleksi kandidat—korupsi kepala daerah akan terus diproduksi secara struktural.

Jika ingin memutus mata rantai OTT kepala daerah, maka yang harus dibenahi bukan hanya individu, tetapi arsitektur politiknya. Biaya pilkada harus ditekan secara serius. Pendanaan politik harus transparan dan akuntabel. Peran negara dalam pembiayaan pemilu perlu diperkuat agar kandidat tidak tergantung pada cukong.

Selain itu, penguatan sistem merit ASN, digitalisasi perizinan dan pengadaan, serta pengawasan publik yang ketat harus menjadi prioritas. Namun di atas semua itu, diperlukan keberanian politik untuk mengakui bahwa demokrasi kita sedang sakit karena mahalnya ongkos kekuasaan.

OTT KPK adalah alarm keras. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan terus terbangun sesaat, lalu kembali tertidur dalam sistem yang sama?

Jika politik tetap mahal, maka korupsi akan selalu menemukan jalannya. Dan selama jabatan diperlakukan sebagai investasi, rakyat hanya akan menjadi penonton dari drama kekuasaan yang berulang.

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

MoneyTalk, Jakarta – Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan sekadar polemik hukum atau adu bukti administratif. Namun telah menjelma menjadi cermin buram bagi wajah aktivisme di Indonesia. Dalam pusaran kasus ini, publik disuguhi satu fenomena yang jauh lebih mengkhawatirkan: lahirnya apa yang oleh banyak kalangan disebut sebagai aktivis pelacur—sebuah metafora keras untuk menggambarkan aktivisme yang menjual idealisme demi kepentingan sesaat.

Istilah ini memang kasar. Namun ia muncul bukan tanpa sebab. Aktivisme, yang sejatinya adalah bentuk perlawanan moral terhadap ketidakadilan, kini di sebagian ruang telah berubah menjadi komoditas. Ada aktivis yang lantang berteriak soal agama, moral, dan keadilan di satu waktu, tetapi tiba-tiba membisu—atau bahkan berbalik arah—ketika berhadapan langsung dengan Jokowi

Dalam konteks dugaan ijazah palsu Jokowi, publik menyaksikan aktivis pelacur itu sering memakai narasi keagamaan dan moralitas. Ayat-ayat suci, simbol iman, dan jargon “melawan kebohongan” digelorakan ke ruang publik. Namun yang menjadi pertanyaan besar: sejauh mana narasi itu benar-benar dilandasi oleh pencarian kebenaran?

Ketika seorang aktivis—yang sebelumnya sangat vokal—kemudian berstatus tersangka, lalu status hukum itu menghilang setelah sebuah pertemuan politik, publik wajar bertanya: apakah ini perjuangan, ataukah transaksi?

Di titik inilah istilah aktivis pelacur menemukan relevansinya. Bukan sebagai tuduhan personal, melainkan sebagai kritik terhadap praktik aktivisme yang menjual isu, menjajakan moral, dan menukar perlawanan dengan akses kekuasaan.

Lebih berbahaya lagi ketika agama dijadikan alat legitimasi. Agama yang seharusnya menjadi kompas etik justru diperalat untuk membangun citra kesalehan palsu. Aktivisme jenis ini tidak sedang membela iman, melainkan mengeksploitasinya.

Aktivis pelacur bersuara keras bukan untuk menegakkan kebenaran, tetapi untuk menaikkan posisi tawar. Ketika tujuan tercapai—entah itu perlindungan hukum, kedekatan dengan elite, atau keuntungan lain—suara itu pun padam. Agama pun ditinggalkan begitu saja, seperti barang dagangan yang telah laku terjual.

Inilah bentuk paling menyedihkan dari aktivisme: perlawanan tanpa konsistensi, keberanian tanpa integritas.

Penghentian perkara (SP3) dalam kasus yang sarat kepentingan politik selalu menyisakan tanda tanya. Apalagi jika terjadi setelah pertemuan simbolik dengan pemegang kekuasaan. Tanpa perlu menuduh siapa pun secara langsung, publik berhak mempertanyakan transparansi dan independensi proses hukum.

Di negara demokrasi, keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan. Ketika proses hukum beririsan dengan relasi kekuasaan, kepercayaan publik pun runtuh.

Dan ketika seorang aktivis yang sebelumnya garang tiba-tiba jinak, publik akan menarik kesimpulan sendiri—entah benar atau tidak—bahwa ada sesuatu yang dipertukarkan.

Dampak dari aktivisme transaksional jauh lebih luas daripada satu kasus hukum. Ia merusak:

-Kepercayaan publik terhadap gerakan sipil

-Makna sejati aktivisme sebagai kontrol kekuasaan

-Nilai moral agama yang diperalat secara pragmatis

Aktivis semacam ini bukan hanya mengkhianati publik, tetapi juga merusak generasi muda yang ingin belajar tentang keberanian dan integritas. Mereka memberi contoh bahwa bersuara keras bisa menjadi jalan pintas menuju kompromi, bukan perubahan.

Penulis : Rahman Simatupang, aktivis politik

MoneyTalk, Jakarta – Demokrasi Indonesia hari ini berjalan nyaring oleh hiruk-pikuk pemilu, baliho raksasa di sudut-sudut kota, dan janji kesejahteraan yang berulang setiap lima tahun. Namun di balik keramaian elektoral itu, ada kekuatan sunyi yang bekerja jauh lebih efektif: oligarki. Mereka tidak berdiri di panggung kampanye, tetapi menentukan siapa yang boleh naik ke panggung itu sejak awal.

Di sebuah desa pinggiran Jawa, seorang petani pernah berkata lirih setelah pemilu usai, “Yang berubah cuma fotonya. Hidup kami tetap begini.” Kalimat sederhana itu merangkum problem besar demokrasi elektoral Indonesia: prosedurnya berjalan, tetapi substansinya kerap tertinggal.

Oligarki tidak hadir secara tiba-tiba. Ia tumbuh subur di dalam sistem demokrasi yang mahal. Biaya politik yang tinggi—dari pencalonan, kampanye, logistik saksi, hingga konsolidasi partai—membuka ruang lebar bagi pemilik modal besar untuk masuk dan menentukan arah kekuasaan.

Modal yang diberikan bukanlah amal. Ia adalah investasi politik. Setelah kandidat terpilih, balasan pun ditagih: kebijakan yang ramah terhadap kepentingan bisnis, kemudahan perizinan, pengamanan proyek strategis, hingga pembentukan regulasi yang menguntungkan segelintir elite ekonomi.

Dalam praktik ini, demokrasi elektoral berubah menjadi mekanisme seleksi elite berbasis modal, bukan berbasis gagasan atau keberpihakan pada rakyat.

Secara formal, pemilu Indonesia sah dan konstitusional. Rakyat memilih langsung presiden, kepala daerah, dan wakil rakyat. Namun pertanyaan mendasarnya: sejauh mana pilihan rakyat benar-benar bebas?

Ketika hampir semua kandidat utama disokong jejaring oligarki yang sama, maka kompetisi menjadi semu. Rakyat memilih, tetapi pilihannya sudah disaring oleh kekuatan modal sejak hulu. Demokrasi tetap hidup secara prosedural, tetapi terkunci secara struktural.

Seorang aktivis muda di Jakarta pernah berujar, “Kita memilih setiap lima tahun, tapi kebijakan ditentukan setiap hari oleh mereka yang tak pernah kita pilih.” Inilah paradoks demokrasi elektoral yang dikuasai oligarki.

Oligarki tidak hanya mempengaruhi individu pejabat, tetapi juga membentuk watak negara. Negara yang seharusnya menjadi wasit berubah menjadi pemain. Regulasi tidak lagi semata untuk kepentingan publik, melainkan kompromi antara kekuasaan politik dan kepentingan modal.

Akibatnya terasa nyata:

1. Ketimpangan ekonomi melebar

2. Sumber daya alam dieksploitasi tanpa perlindungan memadai

3. Ruang hidup rakyat kecil terdesak oleh proyek besar

4 Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas

Demokrasi kehilangan makna etiknya ketika keadilan sosial tidak lagi menjadi tujuan utama.

Dalam demokrasi elektoral yang dikuasai oligarki, rakyat direduksi menjadi penonton. Partisipasi dibatasi pada pencoblosan, bukan pada penentuan arah kebijakan. Aspirasi rakyat seringkali berhenti di baliho dan janji kampanye, lalu menguap setelah pelantikan.

Padahal, demokrasi sejatinya bukan hanya soal memilih, tetapi soal mengontrol kekuasaan. Tanpa kontrol publik yang kuat, oligarki akan terus mengonsolidasikan pengaruhnya melalui partai politik, parlemen, birokrasi, hingga aparat penegak hukum.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah oligarki ada, melainkan apakah demokrasi Indonesia mampu membatasi dominasinya.

Harapan masih terbuka, tetapi tidak datang dengan sendirinya. Ia mensyaratkan:

-Reformasi pendanaan politik agar kontestasi tidak sepenuhnya dikuasai modal besar

-Penguatan partai politik berbasis ideologi dan kaderisasi, bukan sekadar kendaraan elektoral

-Transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik

-Penguatan gerakan masyarakat sipil dan pers independen sebagai penyeimbang kekuasaan

Jika tidak, demokrasi elektoral hanya akan menjadi ritual lima tahunan yang melegitimasi kekuasaan oligarki.

Demokrasi tanpa keadilan sosial adalah ilusi. Pemilu tanpa kedaulatan rakyat adalah prosedur kosong. Masa depan politik Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian kita menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah negara ini akan terus dikelola untuk segelintir elite, atau dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan?

Jika oligarki terus dibiarkan menunggangi demokrasi elektoral, maka yang tersisa hanyalah demokrasi tanpa ruh—ramai di bilik suara, sepi di meja kebijakan.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Setiap peringatan hari besar nasional, setiap kunjungan kerja, setiap rapat koordinasi, suara negara selalu terdengar lantang. Dari podium-podium megah, para pejabat—mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, hingga kepala desa—pandai merangkai kalimat. Kata “rakyat” diulang-ulang, frasa “kehadiran negara” dielu-elukan, dan janji “keadilan sosial” dipamerkan seolah sudah hampir digenggam.

Namun ketika mikrofon dimatikan dan kamera televisi berpindah lokasi, negara itu mendadak menghilang dari kehidupan sehari-hari warganya.

Pidato telah menjadi ritual kekuasaan. Ia dihafal, ditata, dan disusun oleh tim khusus. Kalimatnya rapi, intonasinya terukur, bahkan jeda tepuk tangan sudah diprediksi. Dalam pidato, negara hadir sepenuhnya: peduli, tegas, berwibawa, dan berpihak.

Tetapi pidato sering kali berhenti sebagai pertunjukan, bukan komitmen.

Di desa-desa, warga masih mengeluh soal pupuk langka, irigasi rusak, dan harga hasil panen yang jatuh. Di kota-kota, buruh bekerja tanpa kepastian, pedagang kecil terdesak oleh kebijakan yang tak pernah mereka pahami, dan rakyat miskin berhadapan dengan birokrasi yang lebih galak dari rentenir.

Negara boleh hadir di layar kaca, tetapi absen di dapur-dapur rakyat.

Di sebuah kampung pinggiran kota, seorang ibu harus bangun pukul empat pagi. Ia bukan hendak menonton pidato kenegaraan, melainkan antre gas elpiji. “Katanya subsidi untuk rakyat kecil,” ujarnya lirih, sambil memeluk tabung kosong. Sudah tiga hari ia berkeliling, dan negara tak pernah datang menjelaskan ke mana subsidi itu menguap.

Di tempat lain, seorang petani menatap sawahnya yang mengering. Bendungan dijanjikan sejak lima tahun lalu, diumumkan berulang kali dalam sambutan resmi. Spanduknya masih terpasang, pidatonya masih bisa diputar ulang di YouTube. Tapi air tak pernah mengalir.

Inilah jarak antara kata dan kenyataan.

Masalah ini bukan monopoli elite pusat. Di daerah, pola yang sama berulang.

Kepala daerah rajin membuka acara, rajin menyampaikan visi-misi, rajin mengutip jargon pusat. Namun kantor pelayanan publik tetap lamban, keluhan warga berputar-putar tanpa ujung, dan bantuan sosial sering kali lebih cepat sampai ke mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Di tingkat desa, musyawarah sering kali hanya formalitas. Rakyat diundang untuk mendengar, bukan menentukan. Laporan dibacakan panjang, tetapi masalah konkret—jalan rusak, sampah menumpuk, air bersih—tak kunjung ditangani.

Negara seolah lebih sibuk menjelaskan dirinya sendiri ketimbang mengurusi warganya.

Janji telah menjadi mata uang politik yang paling murah. Ia dibagikan saat kampanye, diperbarui dalam pidato, lalu dibiarkan kedaluwarsa tanpa konsekuensi.

Tak ada sanksi moral bagi janji yang dilanggar. Tak ada mekanisme tegas untuk mengukur apakah pidato benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang menyentuh rakyat.

Akibatnya, publik dipaksa hidup dalam siklus yang melelahkan: berharap, kecewa, lalu berharap lagi.

Negara modern seharusnya bekerja dalam diam. Ia tidak perlu selalu berbicara, cukup hadir saat dibutuhkan: ketika rakyat sakit, lapar, kehilangan pekerjaan, atau terpinggirkan.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Negara ramai bicara, tapi lamban bertindak. Pejabat lebih cepat merespons kritik di media sosial ketimbang keluhan warga di lapangan.

Kehadiran negara diukur dari seberapa sering pejabat muncul, bukan dari seberapa mudah rakyat mengakses haknya.

Negara hadir bukan soal pidato yang indah, melainkan kebijakan yang sederhana tapi bekerja. Jalan yang diperbaiki tanpa seremoni. Bantuan yang tepat sasaran tanpa spanduk besar. Pelayanan publik yang cepat tanpa harus “orang dalam”.

Rakyat tidak butuh janji baru. Mereka butuh janji lama yang ditepati.

Jika negara terus memilih hadir di podium dan absen di kehidupan sehari-hari, maka pidato akan kehilangan maknanya, dan kekuasaan kehilangan legitimasi moralnya.

Sebab pada akhirnya, sejarah tidak mencatat seberapa indah pidato seorang pejabat, tetapi seberapa nyata dampaknya bagi kehidupan rakyatnya.

Penulis : Nano Hendi Hartono,Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Di sebuah kampung pinggiran kota, menjelang hari pencoblosan, seorang ibu rumah tangga menggenggam kantong plastik berisi beras, minyak goreng, dan selembar uang pecahan. “Yang penting nyoblos,” katanya lirih. Ia tak ditanya soal visi, tak diajak berdiskusi tentang masa depan pendidikan anaknya, apalagi soal keadilan ekonomi. Partisipasinya telah “dibayar lunas”.

Inilah potret demokrasi Indonesia hari ini: ramai secara prosedural, sunyi secara substansial.

Demokrasi, dalam makna idealnya, adalah keterlibatan sadar rakyat dalam menentukan arah bangsa. Partisipasi bukan sekadar hadir di bilik suara, melainkan keterlibatan pikiran, nurani, dan harapan. Rakyat memilih karena keyakinan, bukan karena iming-iming.

Namun realitas di lapangan berbicara lain. Partisipasi rakyat kerap direduksi menjadi angka kehadiran pemilih. Selama tingkat partisipasi tinggi, demokrasi dianggap sehat. Padahal yang luput dibaca adalah substansi partisipasi itu sendiri.

Apakah rakyat memilih karena memahami program? Apakah rakyat percaya pada gagasan perubahan? Atau sekadar karena takut tak kebagian “jatah”?

Praktik politik uang, politik sembako, dan berbagai bentuk transaksional lainnya telah menjelma menjadi “budaya laten” dalam setiap kontestasi politik. Ia hadir rapi, sistematis, dan seringkali dilegalkan oleh dalih kemiskinan.

Elite politik—dengan sadar atau tidak—meninabobokan rakyat. Alih-alih mendidik pemilih, mereka memilih jalan pintas. Lebih murah membeli suara ketimbang membangun kesadaran politik. Lebih efektif membagi sembako ketimbang menjelaskan visi jangka panjang.

Rakyat tidak benar-benar dilibatkan, hanya diliburkan dari hak berpikir. Suara mereka penting, tetapi pikiran mereka tidak dianggap perlu.

Bagi sebagian elite, demokrasi hari ini adalah arena tanpa risiko ideologis. Tak perlu berdebat gagasan, tak perlu menawarkan konsep besar tentang keadilan sosial atau reformasi struktural. Cukup dengan logistik dan jaringan, kekuasaan bisa diraih.

Kondisi ini menciptakan lingkaran setan:

-Elite tak merasa perlu mencerdaskan rakyat

-Rakyat tak diberi ruang untuk kritis

-Demokrasi berjalan di tempat

-Kesejahteraan tak kunjung hadir

Lalu ketika rakyat kecewa, mereka kembali disalahkan: dianggap apatis, mudah dibeli, tak rasional. Padahal, siapa yang lebih dulu memiskinkan makna demokrasi?

Yang lebih berbahaya, partisipasi semu ini dijadikan legitimasi kekuasaan. Pemerintah terpilih merasa sah sepenuhnya karena “dipilih rakyat”. Padahal, pilihan itu lahir dari relasi yang timpang—antara perut lapar dan janji sesaat.

Demokrasi semacam ini melahirkan kepemimpinan yang miskin empati. Karena sejak awal, relasinya dengan rakyat bukan relasi gagasan, melainkan transaksi.

Tak heran jika setelah berkuasa, aspirasi rakyat kembali diabaikan. Hubungan telah selesai sejak amplop terakhir dibagikan.

Seorang buruh harian di pinggiran industri pernah berkata, “Kami tahu semua janji itu bohong. Tapi kalau hari ini kami tak ambil, besok juga tak dapat apa-apa.”

Kalimat itu menampar nurani. Rakyat bukan tidak tahu, mereka tidak punya pilihan. Demokrasi yang seharusnya membebaskan, justru memaksa mereka berkompromi dengan kebutuhan paling dasar.

Ini bukan soal moral rakyat, melainkan soal kegagalan negara dan elite politik menghadirkan keadilan sosial. Selama ketimpangan dibiarkan, politik uang akan selalu menemukan lahannya.

Demokrasi Indonesia tidak kekurangan aturan, tetapi kekurangan keteladanan dan keberanian. Mengembalikan partisipasi substansial membutuhkan:

1. Pendidikan politik yang berkelanjutan, bukan musiman

2. Penegakan hukum tegas terhadap politik uang, tanpa tebang pilih

3. Elite politik yang berani kalah demi prinsip, bukan menang demi transaksi

4. Media yang kritis dan independen, bukan sekadar corong kekuasaan

Lebih dari itu, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Demokrasi tanpa partisipasi substansi hanyalah ritual lima tahunan. Ia tampak hidup, tetapi sejatinya rapuh. Jika dibiarkan, kita akan terus memproduksi pemimpin tanpa visi dan rakyat tanpa harapan.

Sudah saatnya kita bertanya dengan jujur: Apakah demokrasi kita sedang tumbuh, atau justru sedang ditidurkan?

Demokrasi yang layak diperjuangkan adalah demokrasi yang memuliakan rakyat—bukan hanya suaranya, tetapi juga pikirannya.

Penulis : Nano Hendi Hartono,Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Di ruang sidang yang hening, pernyataan itu bergema: “saya tidak menerima sepeser pun.” Kalimat itu, diucapkan dengan keyakinan penuh oleh seorang mantan menteri, dirancang untuk menjadi tameng pamungkas. Ia adalah sangkalan langsung atas dakwaan jaksa yang menyebut angka Rp 809 miliar. Dalam hitungan detik, narasi itu menyebar, hendak menyebut ini adalah kasus salah tangkap, kekeliruan investigasi, sebuah kesalahan besar.

Namun, di sinilah kita harus berhenti sejenak. Dan bertanya, apakah kita sedang terkecoh oleh sebuah ilusi kata-kata?

Kasus korupsi pengadaan Chromebook senilai Rp 17,42 triliun ini bukan sandiwara lawas tentang karung uang yang berpindah tangan di tengah malam. Ia adalah sebuah drama hukum dengan naskah yang jauh lebih canggih. Di dalamnya, aktor-aktornya mungkin tak perlu menyentuh uang tunai itu sama sekali. Karena kejahatan zaman sekarang tidak lagi berbisik, ia bersembunyi di balik kebijakan yang terlihat modern, teknologi yang menggiurkan, dan aliran keuntungan yang tak kasat mata.

Fokus pada pertanyaan “apakah uangnya masuk ke rekening pribadi?” adalah seperti mencari pencuri di pasar malam dengan senter yang hanya menyoroti dompet. Kita mungkin tidak menemukan apa-apa, bukan karena tidak ada pencuri, tetapi karena senter kita salah arah. Pencuri zaman sekarang tak lagi mengincar dompet di saku; sebab ia mengatur agar seluruh aliran pasar mengalir ke kantongnya, dengan perlahan dan sah secara prosedur.

Sebelum sumpah jabatan, sesudah komitmen bisnis

Untuk memahami labirin ini, kita harus mundur ke masa sebelum seorang Nadiem Makarim mengucapkan sumpah menteri.

Bayangkan sebuah lorong waktu, yakni tahun 2019. Seorang CEO perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, yang telah menjalin hubungan investasi strategis senilai ratusan juta dolar dengan raksasa teknologi Google, duduk dalam beberapa pertemuan dengan perwakilan Google Asia Pacific. Topiknya bisa jadi luas, bisa masa depan digital, bisa potensi transformasi.

Lalu, dalam waktu singkat, CEO itu berubah menjadi Menteri Pendidikan. Dan salah satu kebijakan pertamanya yang monumental adalah menggerakkan proyek digitalisasi pendidikan terbesar dalam sejarah republik, dengan nilai fantastis, yang secara teknis mengunci seluruh sistem pada satu ekosistem, yakni hanya Chrome OS dan Chrome Device Management (CDM) milik Google! Apakah itu, yang bisa jadi didiskusikan saat duduk-duduk dengan Google Asia Pacific tersebut?

Jadi, pertanyaannya bukan lagi “apakah ada uang suap?”, tetapi pertanyaan yang lebih mendasar dan menggelisahkan, yaitu, dapatkah seseorang sepenuhnya melepaskan diri dari jejaring kepentingan dan paparan bisnisnya yang lama, lalu membuat keputusan kebijakan yang benar-benar netral untuk negara?

Inilah yang dalam tata kelola pemerintahan yang baik disebut konflik kepentingan potensial. Ia tidak perlu membuktikan adanya kesepakatan gelap. Cukup dengan keberadaan situasi di mana objektivitas seorang pejabat diragukan, maka seluruh keputusannya wajib diawasi dengan ketat!

Ketika seorang menteri memilih teknologi dari mitra investasi lamanya sendiri, senter kita harus langsung menyoroti proses pengambilan keputusan itu. Apakah ada kajian banding yang independen? Apakah ada opsi lain yang lebih murah dan terbuka sungguh-sungguh dipertimbangkan, atau hanya menjadi pelengkap administrasi?

Klaim “tidak ada uang” sama sekali tidak menjawab kegelisahan ini! Ia justru mengalihkan percakapan dari area abu-abu yang paling berbahaya, yakni pengaruh!

Rapuhnya pilar “tak terima uang” di hadapan hukum

Di sinilah jurang antara pembelaan publik dan konstruksi hukum menjadi terang benderang. Tim pembela seolah berkata, “kami akan bertarung di gelanggang ‘penerimaan uang tunai’.” Sementara UU Tipikor justru membangun arena yang jauh lebih luas!

Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tidak berpusat pada “penerimaan”. Intinya adalah “perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.” Apa bukti kerugiannya? Di sinilah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK berbicara lantang, yaitu:

1. Harga yang tidak wajar: sebab kajian BPK menunjukkan selisih signifikan antara harga perangkat dalam proyek dengan harga pasar.

2. Aset menganggur (idle): karena lebih dari 600 ribu unit Chromebook terbukti tidak terpakai, itu bukti nyata pemborosan!

3. Spesifikasi yang dikunci: ada kebutuhan akan lisensi CDM yang mahal dan wajib, itu yang mengikat sekolah pada satu vendor!

Rp 2,18 triliun, itulah estimasi kerugian negara yang diajukan jaksa. Angka ini bukan mimpi. Ia disusun dari temuan audit yang konkret. Lalu, apa tindakan “melawan hukum” yang diduga? Bukan menerima amplop, melainkan menyalahgunakan wewenang sebagai menteri untuk mengarahkan spesifikasi proyek raksasa itu pada satu ekosistem tertutup, tanpa dasar kajian kebutuhan yang objektif dan transparan!

Dengan demikian, ketika terdakwa berseru “saya tidak terima uang!”, ia seperti seorang nahkoda yang kapalnya menabrak karang dan tenggelam, lalu berteriak “saya tidak mencuri sekoci!” sambil berdiri di atas pelampung. Pertanyaannya bukan tentang pencurian sekoci, tetapi tentang kenapa kapal itu diarahkan ke karang?

Majelis Hakim yang menolak eksepsi, keberatan awal, pembela sudah membaca peta ini. Penolakan itu adalah isyarat hukum bahwa “perkara ini cukup kuat untuk diuji lebih dalam. Dakwaan tentang penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara layak dibuktikan di persidangan.” Ini adalah tamparan halus bagi narasi “kekeliruan investigasi”!

Rp809 Miliar bukan nominal uang, tapi nilai pengaruh

Lalu, dari mana datangnya angka Rp 809,59 miliar yang menjadi sengketa? Sangat mungkin ini bukan, dan memang seharusnya bukan, sejumlah uang yang ditransfer ke rekening pribadi. Itu adalah cara berpikir kuno!

Angka itu jauh lebih cerdas, sebab ia adalah konstruksi jaksa untuk mencoba mengukur nilai ekonomi (economic benefit) yang diduga dinikmati oleh korporasi yang terafiliasi dengan terdakwa, sebagai akibat dari kebijakan yang dibuat!

Bayangkan sebuah keputusan publik yang membuka keran pasar senilai puluhan triliun bagi satu ekosistem teknologi. Nilai perusahaan pemegang lisensi, mitra distribusi, dan seluruh rantai pasok di bawahnya akan melonjak. Kepercayaan investor menguat. Posisi pasar menjadi dominan. Ini adalah “keuntungan” yang jauh lebih besar, stabil, dan halus daripada setumpuk uang tunai.

Rp809 miliar bisa jadi merupakan proyeksi dari peningkatan nilai aset, hak komersial, atau aliran royalti jangka panjang yang diterima oleh entitas seperti PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) dalam jejaring GoTo, sebagai dampak tidak langsung dari kebijakan tersebut!

Inilah sebabnya UU Tipikor memiliki pasal 20 tentang Pertanggungjawaban Korporasi. Hukum ini sudah mengantisipasi pola kejahatan di mana keuntungan dinikmati oleh badan hukum, bukan individu. Klaim bahwa aliran dana itu “hanya transaksi internal perusahaan” justru membuka pintu untuk penyelidikan korporasi, bukan menutupnya! Justru ini adalah celah bukti cerdik dari jaksa!

Kesimpulan: mengalihkan senter, mengubah pertanyaan

Maka, publik tidak boleh terpukau pada debat “uang masuk atau tidak”. Itu adalah distraksi. Senter investigasi dan sidang harus dialihkan ke pertanyaan yang lebih substantif, yaitu:

– Apa dokumen kajian teknis yang menjadi dasar pergantian total dari sistem operasi terbuka ke Chrome OS? Siapa penyusunnya, dan apakah independensinya terjamin?

– Bagaimana proses rapat dan keputusan hingga CDM yang mahal itu menjadi kewajiban mutlak? Siapa yang mengusulkan, dan apa argumentasi lawan yang disampaikan (jika ada)?

– Dapatkah dilacak komunikasi antara pejabat kementerian, pra dan pasca jabatan, dengan perwakilan Google? Pertemuan apa saja yang terjadi sebelum proyek ini lahir?

– Bagaimana memetakan seluruh aliran keuntungan, dari pembayaran lisensi ke Google, margin mitra lokal, hingga peningkatan valuasi korporasi terkait?

Kejaksaan Agung harus berani mengubah strategi pembuktian. Jangan terjebak bermain di gelanggang “pencarian uang haram” yang diinginkan pihak pembela. Ajak seluruh penonton sidang, dan publik, untuk melihat gelanggang yang sesungguhnya, yakni gelanggang rekayasa kebijakan, penguatan monopoli, dan transformasi uang rakyat menjadi rente korporasi jangka panjang.

Korupsi masa kini adalah permainan catur tingkat tinggi, bukan judi kartu remi. Lawan tidak akan menyerahkan bidak utamanya dengan mudah. Mereka akan bersembunyi di balik jargon “inovasi”, “digitalisasi”, dan “efisiensi”.

Tugas kita adalah membongkar papan catur itu, dan menunjukkan kepada publik bahwa dalam permainan senilai triliunan rupiah ini, yang dipertaruhkan bukan lagi sekantung uang, melainkan kedaulatan kita untuk mengambil keputusan terbaik bagi masa depan anak bangsa, tanpa dibayang-bayangi kepentingan raksasa teknologi mana pun!

Kebenaran tidak lagi cukup dengan mengatakan “tidak”. Ia harus dibuktikan dengan menunjukkan “kenapa” dan “untuk siapa.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Demokrasi dalam pengertian paling sederhana, lahir dari kehendak rakyat. Tumbuh dari suara warga, dari kesadaran kolektif bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk kepentingan bersama, bukan segelintir orang. Namun di negeri ini, demokrasi kian kehilangan wajah aslinya. Ia menjelma menjadi panggung elite, sementara rakyat hanya menjadi figuran—dipanggil lima tahun sekali, setelah itu dilupakan.

Hari ini, demokrasi seolah direduksi menjadi sekadar prosedur elektoral. Pemilu dianggap sahih hanya karena ada pencoblosan, ada KPU, ada pengumuman hasil. Padahal, demokrasi sejatinya bukan hanya soal memilih, tetapi soal siapa yang dipilih, bagaimana prosesnya, dan untuk siapa kekuasaan itu dijalankan.

Ironisnya, elite politik justru sibuk memaknai demokrasi sebatas hak untuk mencalonkan diri dan melanggengkan kekuasaan. Anak, istri, menantu, ipar, sepupu—semua disiapkan menjadi pejabat publik. Atas nama demokrasi, mereka ikut serta dalam pemilu. Atas nama hak politik, dinasti dibangun secara sistematis.

Demokrasi akhirnya tidak lagi menjadi milik rakyat, melainkan milik keluarga dan kelompok.

Di sebuah desa kecil, seorang warga bernama Pak Rahmat—petani berusia 58 tahun—pernah berkata lirih, “Dulu kepala daerahnya orang itu, sekarang anaknya. Kalau nanti habis, mungkin cucunya.”

Kalimat sederhana itu mencerminkan realitas politik nasional. Dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat, pola kekuasaan yang sama terus berulang. Kursi DPR diisi oleh nama yang sama, hanya beda marga belakang. Kepala daerah digantikan pasangan hidupnya. Senator digantikan anak kandungnya.

Rakyat seperti Pak Rahmat tidak bodoh. Mereka melihat, memahami, tetapi tak selalu berdaya. Ketika pilihan di surat suara hanya menyodorkan nama-nama dari lingkaran elite yang sama, demokrasi berubah menjadi ilusi.

Elite politik hari ini tidak lagi sekadar berkompetisi secara gagasan, tetapi membajak sistem untuk kepentingan keluarga. Partai politik yang seharusnya menjadi sarana kaderisasi justru berubah menjadi kendaraan pribadi. Rekomendasi bukan diberikan berdasarkan kapasitas, melainkan garis darah dan kedekatan.

Demokrasi dibajak secara halus, legal, dan sistematis.

Lebih menyedihkan lagi, pembajakan ini sering kali disertai narasi pembenaran:

“Yang penting kan dipilih rakyat.”

“Kalau rakyat tidak suka, jangan dipilih.”

Padahal realitas di lapangan tidak sesederhana itu.

Ketika elite memiliki dana melimpah, demokrasi kehilangan kesetaraan. Uang menjadi alat paling ampuh untuk mengendalikan suara rakyat. Bansos menjelma menjadi alat kampanye. Amplop menggantikan gagasan. Janji sesaat menutup luka struktural yang telah lama diderita rakyat.

Rakyat tidak selalu memilih karena percaya, tetapi karena terdesak. Ketika perut lapar dan pekerjaan tak pasti, pilihan politik menjadi soal bertahan hidup, bukan idealisme.

Di sinilah demokrasi dimanipulasi:

bukan karena rakyat bodoh, tetapi karena sistem membiarkan ketimpangan terus berlangsung.

Elite politik sibuk mengatur strategi kekuasaan, berbagi kursi, dan mengamankan masa depan keluarga. Sementara rakyat sibuk bertahan dari naiknya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan kerja, dan minimnya akses layanan publik.

Ada jarak yang makin menganga antara elite dan rakyat. Jarak itu tidak hanya geografis, tetapi juga emosional dan moral. Elite berbicara demokrasi di ruang ber-AC, sementara rakyat menjalani realitas yang jauh dari kata adil.

Masalah utama demokrasi kita bukan pada sistem, tetapi pada etika politik. Ketika moral kekuasaan runtuh, demokrasi berubah menjadi alat legal untuk mengukuhkan oligarki.

Tanpa etika, demokrasi hanyalah topeng. Tanpa keberpihakan, demokrasi hanyalah ritual.

Demokrasi tidak boleh hanya menjadi hak elite untuk mencalonkan diri, tetapi harus kembali menjadi alat rakyat untuk mengontrol kekuasaan. Partai politik harus dipaksa melakukan kaderisasi sungguh-sungguh. Politik uang harus diberantas secara serius, bukan sekadar jargon.

Lebih dari itu, rakyat harus disadarkan bahwa suara mereka bukan barang murah. Demokrasi tidak akan sehat jika terus disandera oleh dinasti dan uang.

Jika demokrasi terus dibiarkan tanpa rakyat, maka yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa legitimasi moral.

Sejarah selalu mencatat kekuasaan yang lupa rakyat, cepat atau lambat, akan ditinggalkan rakyat.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior