22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Ari Ben-Menashe—mantan perwira intelijen Israel yang telah lama tinggal di Montreal, Kanada—adalah sumber utama di balik narasi bahwa Jeffrey Epstein beroperasi sebagai aset Mossad.

Ben-Menashe telah menyatakan secara terbuka bahwa Epstein dan Ghislaine Maxwell bekerja untuk intelijen Israel, mengumpulkan kompromat—materi pemerasan—tentang politisi berpengaruh untuk memengaruhi kebijakan Amerika.

Ia selanjutnya mengklaim bahwa kunjungan Benjamin Netanyahu ke Washington, D.C., bertujuan untuk menekan Donald Trump, agar menolak negosiasi apa pun dengan Iran yang tidak mencakup pembatasan rudal balistik.

Menurut Ben-Menashe, Mossad memiliki materi pemerasan tambahan tentang Trump yang terkait dengan berkas Epstein, termasuk tuduhan bahwa Trump tidur dengan gadis di bawah umur.

Ini seharusnya tidak mengejutkan siapa pun. Beginilah cara Mossad beroperasi. Mereka melakukannya pada Bill Clinton, dan sekarang mereka bermaksud menggunakan berkas-berkas ini terhadap Trump—memanfaatkan aib personal untuk memaksakan kepatuhan.

Trump kini terjebak dalam dilema. Ia jelas tidak tertarik pada perang yang berkepanjangan dengan Iran. Ia lebih menyukai konflik yang cepat dan menentukan—masuk dan keluar—mirip dengan sikapnya terhadap Maduro di Venezuela.

Namun, waktunya sangat buruk. Pemilihan paruh waktu AS semakin dekat. Jika kondisi saat ini berlanjut, Partai Republik berisiko kehilangan kendali DPR kepada Partai Demokrat. Jika Partai Demokrat kembali menguasai DPR, pemakzulan Trump akan tak terhindarkan, membuat pemerintahan hampir mustahil.

Ekonomi adalah titik tekanan lain. Trump ingin menghidupkan ekonomi AS kembali. Tetapi perang dengan Iran—terutama jika Iran menutup Selat Hormuz—akan menaikkan harga minyak dan melumpuhkan agenda ekonominya.

Kemudian ada basis pendukungnya. Para pendukung Trump sudah lelah dengan perang yang tak berkesudahan. Mereka semakin vokal tentang keinginan agar Trump fokus pada masalah domestik daripada keterlibatan luar negeri.

Inilah jebakannya. Tekanan Netanyahu untuk memicu perang dengan Iran bertabrakan langsung dengan kelangsungan politik Trump. Iran telah menunjukkan kesediaan untuk bernegosiasi tentang senjata nuklir—tetapi tidak tentang rudal balistik, karena menyerahkan kemampuan rudal akan membuat Iran tidak berdaya.

Pada titik ini, kepemimpinan Israel telah mengubah arah. Senjata nuklir bukan lagi isu utama; rudal balistiklah yang menjadi isu utama. Pergeseran sikap Israel ini menegaskan apa yang telah dikatakan banyak orang selama ini: serangan rudal Iran terhadap Israel sangat menghancurkan.

Siapa pun yang mengklaim bahwa Israel berhasil “menyerap” serangan rudal Iran tanpa kerusakan serius adalah pembohong. Israel menderita kerugian yang sangat besar. Rudal Iran sangat menghancurkan, tetapi media membangun narasi palsu tentang ketahanan dan kendali di tangan Israel. Realitasnya terkubur.

Berikut adalah beberapa target militer dan strategis yang diserang Iran—target yang secara aktif disembunyikan Israel:

Target Militer dan Intelijen

– Markas Besar Kirya (Tel Aviv): Sebuah rudal balistik menghantam dan merusak area sekitar markas besar pusat IDF.

– Kamp Moshe Dayan (Tel Aviv): Sebuah gudang di Sekolah Intelijen Militer Israel hancur dan terbakar setelah terkena serangan langsung.

– Pangkalan Udara Nevatim: Rudal Iran menghantam pangkalan yang menampung jet tempur F-35 Israel. Laporan selanjutnya mengkonfirmasi setidaknya empat dampak, merusak landasan pacu dan dua hanggar pesawat.

– Pusat Komando Strategis: Rudal berpemandu dilaporkan menghantam fasilitas komando dan kendali alternatif dan pusat penelitian biologi selama gelombang serangan berturut-turut.

– Situs Radar Utara: Setidaknya satu rudal balistik diarahkan ke instalasi radar di Israel utara.

Infrastruktur Kritis dan Situs Publik

– Kilang Minyak Haifa Bazan: Pipa dan saluran transmisi mengalami kerusakan.

– Pusat Medis Soroka (Beersheba): Sebuah rudal balistik langsung menghantam rumah sakit, memaksa rumah sakit tersebut untuk sementara berhenti menerima pasien baru.

– Bandara Ben Gurion: Iran mengklaim telah menargetkan bandara internasional utama Israel dengan rudal berpemandu selama serangan Juni 2025.

– Institut Sains Weizmann (Rehovot): Beberapa laboratorium utama terkena dampak selama konflik.

Penindasan Media dan Pengendalian Kerusakan

Sensor militer Israel dan diplomasi publik menutupi sepenuhnya kerusakan selama perang 12 hari tersebut.

Meskipun IDF (militer Israel) bersikeras bahwa semua pangkalan tetap berfungsi, organisasi hak asasi manusia independen dan citra satelit kemudian mendokumentasikan setidaknya 50 dampak rudal di dalam Israel—banyak di antaranya di daerah padat penduduk seperti Tel Aviv, Haifa, dan Petah Tikva.

Kenyataannya bukanlah bahwa Israel “sukses bertahan” dari serangan Iran itu. Kenyataannya adalah bahwa kerusakan itu nyata—dan itu tersembunyi. Kenyataannya, kita masih belum mengetahui sepenuhnya sejauh mana kerusakan tersebut.

Tetapi obsesi mendadak kepemimpinan Israel terhadap rudal balistik Iran menceritakan kisahnya sendiri: kemampuan balistik Iran sekarang lebih mengkhawatirkan mereka daripada program nuklir Iran sebelumnya.

Apa yang terjadi selanjutnya bergantung pada pertemuan Netanyahu dengan Trump. Apakah Trump akan menolak tekanan Israel untuk berperang, dan lebih memilih membuka pintu negosiasi dengan Iran? Ataukah, Trump akan menyerah pada tekanan Israel dan menyeret Amerika Serikat menuju konflik lain yang tidak perlu? Kita lihat saja.

Penulis : Satrio Arismunandar, pakar SCSC (South China Sea Council). Sumber data: The Movement For Social Change-GH

MoneyTalk, Jakarta – Demokrasi sering kali dipahami secara sederhana: pemilu yang rutin, pergantian kekuasaan yang damai, serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat. Semua prosedur itu berjalan, tampak sah, dan memenuhi standar formal. Namun di balik kelengkapan prosedural tersebut, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah demokrasi masih memiliki jiwa etika?

Dalam beberapa tahun terakhir, publik Indonesia menyaksikan fenomena yang mengusik nurani demokrasi. Melalui mekanisme yang secara hukum terlihat sah, satu keluarga dapat menempati berbagai posisi strategis—mulai dari kursi DPR, DPRD, hingga kepala daerah. Puncaknya adalah kontroversi perubahan aturan yang membuka jalan bagi figur tertentu untuk menduduki jabatan tinggi negara. Secara prosedural mungkin tidak melanggar, tetapi secara etika kekuasaan menimbulkan kegelisahan kolektif.

Demokrasi prosedural menempatkan aturan formal sebagai ukuran utama legitimasi. Selama pemilu digelar, partai politik ikut serta, dan lembaga negara bekerja sesuai teks undang-undang, maka sistem dianggap berjalan baik. Akan tetapi, demokrasi tidak pernah dimaksudkan berhenti pada prosedur. Ia lahir dari gagasan moral tentang keadilan, kesetaraan kesempatan, serta pembatasan kekuasaan agar tidak menumpuk pada segelintir orang.

Ketika kekuasaan dapat diwariskan secara politis dalam lingkar keluarga, demokrasi perlahan kehilangan substansinya. Kompetisi tidak lagi berlangsung di ruang yang setara, melainkan di medan yang telah dimiringkan oleh akses, sumber daya, dan pengaruh. Rakyat tetap memilih, tetapi pilihan yang tersedia semakin terbatas oleh struktur kekuasaan yang mengeras.

Etika kekuasaan menuntut para pemimpin untuk tidak hanya bertanya apa yang boleh dilakukan, tetapi juga apa yang pantas dilakukan. Dalam tradisi politik klasik, dari Aristoteles hingga pemikir modern, kekuasaan selalu dikaitkan dengan kebajikan publik. Seorang pemimpin tidak cukup sekadar sah secara hukum; ia harus menjaga martabat demokrasi.

Perubahan aturan demi membuka jalan bagi individu tertentu menunjukkan pergeseran orientasi: dari kepentingan publik menuju kepentingan kekuasaan. Di titik inilah etika mulai mati secara perlahan. Hukum tidak lagi menjadi pagar moral, melainkan alat yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan politik.

Di sebuah warung kopi pinggir jalan di kota kecil Jawa Tengah, percakapan politik berlangsung tanpa panggung. Seorang guru honorer, sopir angkutan, dan pedagang sembako berbagi kegelisahan yang sama. Mereka tidak berbicara dengan istilah akademik seperti oligarki atau demokrasi prosedural, tetapi merasakan ketidakadilan yang nyata.

“Kalau yang berkuasa itu-itu saja, anak kami kapan punya kesempatan?” tanya sang guru pelan. Tidak ada yang menjawab, hanya anggukan sunyi.

Percakapan sederhana itu menggambarkan jarak antara prosedur demokrasi dan rasa keadilan sosial. Di televisi, politik tampil megah dengan pidato dan seremoni. Di ruang rakyat, demokrasi diukur dari harapan akan masa depan yang lebih terbuka. Ketika harapan itu memudar, demokrasi kehilangan maknanya yang paling hakiki.

Fenomena konsentrasi kekuasaan keluarga bukan sekadar persoalan individu, melainkan gejala struktural. Partai politik yang lemah kaderisasi cenderung mengandalkan figur populer atau memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Biaya politik yang mahal mempersempit peluang bagi mereka yang tidak memiliki modal ekonomi maupun jaringan elite.

Dalam situasi seperti ini, demokrasi berubah menjadi arena reproduksi kekuasaan. Pemilu tetap digelar, tetapi hasilnya sering kali dapat diprediksi. Rakyat memilih, namun pilihan telah disaring oleh mekanisme yang tidak sepenuhnya demokratis.

Sejarah menunjukkan bahwa keruntuhan demokrasi jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia melemah perlahan melalui kompromi etika yang dianggap kecil: perubahan aturan yang tampak teknis, penunjukan kerabat yang dianggap wajar, hingga pembiaran konflik kepentingan. Ketika semua itu menumpuk, demokrasi tetap berdiri secara formal tetapi kosong secara moral.

Di sinilah tanggung jawab elite politik menjadi krusial. Mereka bukan sekadar aktor yang memanfaatkan sistem, melainkan penjaga nilai demokrasi itu sendiri. Tanpa kesadaran etis, demokrasi hanya akan menjadi prosedur tanpa jiwa.

Harapan selalu ada selama ruang publik masih hidup. Kritik masyarakat sipil, kebebasan pers, serta kesadaran generasi muda merupakan energi yang dapat mengembalikan substansi demokrasi. Reformasi partai politik, transparansi pembiayaan, dan pembatasan konflik kepentingan keluarga dalam jabatan publik menjadi langkah penting untuk memulihkan etika kekuasaan.

Demokrasi tidak cukup dipertahankan melalui aturan; ia harus dirawat melalui moralitas. Tanpa etika, demokrasi hanya menyisakan upacara lima tahunan tanpa keadilan yang nyata.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah demokrasi masih ada, tetapi apakah ia masih bermakna bagi rakyat. Jika kekuasaan terus berputar dalam lingkar yang sempit, maka demokrasi mungkin tetap hidup secara prosedural—namun telah mati dalam nurani publik.

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

MoneyTalk, Jakarta – Realitas perekonomian nasional bukanlah di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia (BEI). Gonjang-ganjing yang terjadi di BEI tak berpengaruh pada sebagian besar pelaku ekonomi dan UMKM Indonesia. Yang bermain di BEI sebagai pasar modal hanyalah segelintir orang. Tak sampai 10 persen dari total penduduk Indonesia. Jadi, untuk apa resah dan khawatir? Yang resah dan khawatir tentu para pemain kertas saham dan pemilik modal saja.

Mengapa demikian, tidak lain karena pasar bursa adalah kumpulan modal atau uang dalam bentuk kertas saham (stock) yang dimiliki oleh para spekulan. Sedangkan kenyataan sehari-hari mayoritas perekonomian rakyat berada di sektor riil. Yangmana, hukum permintaan (demand) dan penawaran (supply) berlaku secara umum di pasar barang/jasa. Dan, uang hanyalah alat untuk tukar menukar dari suatu barang/jasa serta bukanlah komoditas yang diperjualbelikan.

Spekulasi dan Kontribusi PDB

Telah berulang kali sistem liberalisme-kapitaliame mengalami krisis dan depresi ekonomi, khususnya di United States of America (USA). Tak terkecuali, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi yang sama dan berujung ke krisis politik. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tercatat krisis terjadi pada Tahun 1965, Tahun 1998 dan Tahun 2008. Tak ayal, dana negara melalui Bantuan Kredit Likuuditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dikorbankan demi sekelonpok kecil konglomerat atau korporasi taipan.

**

Tapi, sangat berbeda dengan kelompok besar usaha rakyat Indonesia yang hidup ditengah masyarakat sehari-hari. Yang tak pernah “mengeluh” dan tetap bertahan (_survive_) untuk mencari penghidupan. Malah sebaliknya, saat krisis tersebut justru kelompok besar masyarakat melalui Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi menjadi penyangga kekuatan perekonomian nasional dari kebangkrutan. Tanpa, adanya bantuan permodalan yang memadai dari pihak perbankan umum nasional.

Yang lebih sering dibantu oleh pemerintah justru para konglomerat dan bank-bank lewat kebijakan bantuan keuangan menutupi kebangkrutan (bailout). Padahal, sumbangan (kontribusi) pelaku usaha rakyat skala UMKM dan Koperasi ini pada perekoniomian nasional dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja adalah yang terbesar dibanding pelaku usaha lainnya. Rata-rata bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perdagangan umum.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013, disaat perekonomian tumbuh 5,78% kontribusi UMKM dan Koperasi atas PDB adalah sebesar 60,34%. Penyerapan tenaga kerjanya juga tertinggi dibanding skala usaha korporasi, yaitu mencapai 96,99%. Sedangkan, kontribusinya pada total ekspor non migas adalah sebesar 15,68%. Pada tahun 2025 (selama 12 tahun), BPS juga mencatat perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen. Dengan besaran PDB atas dasar harga berlaku sejumlah Rp23.821,1 triliun atau mencapai Rp83,7 juta atau US$5.083,4.2 per kapita.

Komponen yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor komoditas. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusinya sebesar 4,98% selama tahun 2025 dengan distribusi terhadap PDB sebesar 53,88%. Disusul oleh pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,09%. Kontribusinya dalam pembentukan PDB merupakan kedua terbesar, yaitu 29,77%.

Mengacu skala usahanya, maka UMKM masih menyumbang sebesar 61 persen atas PDB. Serapan tenaga kerjanya mencapai 97 persen, dan mencakup 99 persen dari seluruh unit bisnis di Indonesia. Di tahun 2025, kontribusi sektor ini berada pada tingkat dominan terhadap struktur perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB tercatat sebesar 61,9 persen. Masih menjadikannya kontributor terbesar dalam proses pembentukan hasil akhir (output l) perekonomian nasional.

**

Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDB nasional haruslah memperhatikan kontributor terbesarnya. Kelompok ini tidak berada dalam radius permainan di pasar modal atau bursa saham di BEI. Tidak ada kemendesakan (urgent) pemerintah untuk mengurus pasar modal atau BEI yang hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang saja. Yang bermain kertas dan jual/beli saham/uang mengambil keuntungan sendiri! Justru kepanikan inilah yang dipelihara para spekulan pemain pasar modal=saham untuk berburu rente capital gain!

Tidak akan mungkin dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau _middle income country trap_ jika masukan dan keluaran nilai tambah produksi atau ICOR tidak bisa mencapai 2-3 persen. Apalagi ICOR itu hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memperlebar ketimpangan ekonomi-sosial. Ketimpangan jelas berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional.

Salah satu cara mengejar ketertinggalan dari, negara yang berpendapatan tertinggi bukan melakui kegiatan spekulasi di BEI. Melainkan, kebijakan pemihakan (_affirmative policy_) kepada UMKM. Konsistensi visi-misi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto adalah pertaruhan politiknya. Komitmen ini dibutuhkan tidak saja mengurangi permasalahan kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga ketertinggalan dari negara kawasan.

Persoalannya, PDB per kapita Malaysia tahun 2025 telah mencapai US$43.473 atau sekira Rp717,3 juta per kapita. Sementara itu, PDB Singapura tertinggi di ASEAN berjumlah US$156.755 atau ekuivalen Rp2,58 miliar. Dan, yang terdekat mengejar PDB Indonesia tahun 2025 adalah Vietnam diperkirakan mencapai US$484,73 miliar–U$489,07 miliar, ekuivalen sekitar US$4.745–$5.026 sekira Rp78,29 – 82,91 juta per kapita. Jika berkeinginan kuat mengejar ketertinggalan dari Malaysia dan tak disalip oleh Vietnam, perubahan paradigmatik dan pola pikir (mindset) harus segera dilakukan.

Tidak perlulah Danantara sebagai lembaga negara ikut latah melakukan aksi korporasi di BEI dengan berburu keuntungan finansial. Hanya akan menguntungkan orang per orang atau sekelompok kecil orang saja yang berspekulasi dan menggoreng saham. Aksi korporasi prioritas Danantara adalah mengembalikan saham negara yang telah dijual (IPO) sebagian ((45-50%) di BEI. Agar saham yang dimiliki publik/swasta itu kembali 100 persen kepada negara melalui BUMN. Skala UMKM, Koperasi dan BUMN-lah yang menggerakkan perekonomian nasional bukan pasar modal!

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi

MoneyTalk, Jakarta – Kelas menengah selama ini sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian. Mereka bekerja, membayar pajak, berbelanja, menyekolahkan anak, sekaligus menjadi motor konsumsi nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, posisi kelas menengah terasa kian rapuh. Penghasilan stagnan, pajak terasa makin menekan, sementara harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Di tengah situasi itu, bantuan sosial pun tak menyentuh mereka. Kelas menengah seperti berdiri di ruang kosong—tak cukup miskin untuk dibantu, tapi tak lagi cukup kuat untuk bertahan.

Fenomena ini bukan sekadar keluhan emosional, melainkan sinyal sosial yang patut diperhatikan serius. Ketika biaya hidup meningkat lebih cepat daripada pendapatan, daya beli otomatis melemah. Cicilan rumah, biaya pendidikan, transportasi, listrik, hingga pangan menyedot porsi penghasilan yang makin besar. Ruang untuk menabung menipis, apalagi berinvestasi. Dalam kondisi seperti ini, satu guncangan kecil—PHK, sakit, atau krisis ekonomi—cukup untuk menjatuhkan keluarga kelas menengah ke jurang kemiskinan baru.

Ironisnya, di saat tekanan ekonomi meningkat, kewajiban fiskal justru terasa makin berat. Pajak pada dasarnya adalah instrumen penting negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, ketika masyarakat merasakan manfaat yang tidak sebanding dengan beban yang ditanggung, muncul rasa ketidakadilan. Persepsi “dipalak” bukan semata soal angka pajak, tetapi tentang rasa tidak dilindungi oleh sistem.

Kelas menengah juga menghadapi paradoks kebijakan sosial. Program bantuan difokuskan pada kelompok miskin ekstrem—sebuah langkah yang tentu penting dan manusiawi. Namun, di sisi lain, kelompok rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan justru luput dari perlindungan. Padahal, kelompok inilah yang paling mudah tergelincir saat ekonomi melambat. Tanpa jaring pengaman yang memadai, mereka bisa berubah status menjadi “miskin baru” dalam waktu singkat.

Jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Kelas menengah yang tertekan cenderung kehilangan optimisme. Ketika harapan mobilitas sosial memudar, rasa percaya terhadap institusi bisa ikut menurun. Dalam jangka panjang, ini berpotensi menggerus stabilitas sosial yang selama ini ditopang oleh kelompok produktif tersebut.

Karena itu, diperlukan keberpihakan kebijakan yang lebih seimbang. Pertama, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok harus menjadi prioritas mutlak. Inflasi pangan adalah musuh utama kelas menengah. Kedua, kebijakan perpajakan perlu sensitif terhadap daya beli—bukan hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Ketiga, sistem perlindungan sosial harus diperluas bagi kelompok rentan non-miskin, misalnya melalui subsidi pendidikan, kesehatan, atau skema jaminan kehilangan pekerjaan yang efektif.

Lebih jauh, penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan upah yang tumbuh sejalan produktivitas menjadi kunci. Tanpa pertumbuhan pendapatan riil, kelas menengah akan terus tergerus oleh biaya hidup. Negara perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan nyata.

Pada akhirnya, menjaga kelas menengah bukan sekadar pilihan ekonomi, melainkan kebutuhan strategis bangsa. Ketika kelas menengah kuat, konsumsi stabil, investasi rumah tangga tumbuh, dan optimisme sosial terjaga. Sebaliknya, ketika mereka melemah, ekonomi ikut goyah dan harapan masa depan menjadi kabur.

Tanda-tanda peringatan sudah terlihat. Pertanyaannya kini sederhana namun mendesak: apakah kita akan membiarkan kelas menengah perlahan turun menjadi miskin baru, atau segera memperkuat fondasi agar mereka tetap menjadi penopang negeri? Waktu untuk menjawabnya tidak banyak.

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

MoneyTalk, Jakarta – Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kepala daerah se-Indonesia kembali memantik diskusi publik. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara dan sah dilakukan selama berada dalam koridor hukum. Namun, ia juga mengingatkan bahwa demonstrasi yang berujung kerusuhan justru mencelakakan bangsa.

Sekilas, pernyataan tersebut terdengar normatif dan bahkan wajar. Siapa yang tidak setuju bahwa kerusuhan merugikan publik dan negara? Namun, persoalan muncul ketika peringatan itu disampaikan dengan nada generalisasi—seolah-olah demonstrasi identik dengan potensi chaos. Di titik inilah alarm bahaya bagi demokrasi mulai berbunyi.

Dalam sistem demokrasi, demonstrasi bukanlah gangguan stabilitas, melainkan mekanisme koreksi. Ia adalah saluran ekspresi publik ketika ruang-ruang formal tak lagi memadai atau tak lagi didengar. Sejarah Indonesia sendiri mencatat bahwa perubahan besar—dari reformasi hingga koreksi kebijakan—lahir dari keberanian warga menyuarakan kritik di jalanan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas demonstrasi berlangsung damai. Mahasiswa, buruh, petani, nelayan, aktivis lingkungan, hingga masyarakat adat berkali-kali turun ke jalan dengan tertib, membawa tuntutan rasional dan berbasis kepentingan publik. Mengeneralisasi demonstrasi sebagai embrio kerusuhan bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi mengerdilkan makna kritik sebagai pilar demokrasi.

Ketika negara mulai melihat kritik sebagai ancaman, saat itulah demokrasi perlahan bergeser menuju otoritarianisme yang dibungkus stabilitas.

Jika memang terjadi demonstrasi yang berujung rusuh, pertanyaan mendasarnya bukan “mengapa rakyat berdemo?”, melainkan “siapa yang memprovokasi kerusuhan itu?”. Dalam banyak kasus, kericuhan justru muncul bukan dari massa aksi inti, melainkan dari aktor-aktor tak dikenal yang menyusup, memicu bentrokan, atau memancing reaksi aparat.

Di sinilah peran aparat penegak hukum seharusnya berdiri tegak dan profesional: membongkar provokator, mengusut aktor intelektual di balik kerusuhan, serta memastikan bahwa hak warga negara yang berdemonstrasi tetap terlindungi. Sayangnya, yang kerap terjadi justru sebaliknya—massa aksi dipukul rata sebagai perusuh, sementara provokator tak tersentuh atau bahkan menghilang tanpa jejak.

Pendekatan semacam ini bukan solusi, melainkan jalan pintas yang berbahaya. Ia menormalisasi pembungkaman kritik dan memberi justifikasi moral bagi represi.

Demokrasi Tak Boleh Takut pada Rakyatnya

Seorang pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang alergi terhadap kritik, melainkan yang mampu mengelola kritik menjadi energi perbaikan. Demokrasi tidak tumbuh dari ketakutan, tetapi dari kepercayaan—kepercayaan bahwa rakyat cukup dewasa untuk bersuara dan negara cukup bijak untuk mendengar.

Pernyataan pejabat negara, terlebih Presiden, memiliki daya resonansi besar hingga ke level aparat di lapangan. Ketika narasi “demo berujung rusuh” lebih dominan dibanding “demo sebagai hak konstitusional”, maka yang terjadi adalah pembacaan sepihak oleh aparat: lebih waspada terhadap massa daripada terhadap potensi pelanggaran HAM.

Ini bukan soal Prabowo sebagai individu, melainkan soal arah demokrasi yang sedang kita tuju. Apakah negara akan menjadi rumah dialog, atau justru benteng yang curiga pada penghuninya sendiri?

Negara tentu wajib tegas terhadap tindakan anarkis, perusakan fasilitas publik, dan kekerasan. Namun ketegasan itu harus presisi, bukan membabi buta. Membedakan antara demonstran damai dan pelaku kerusuhan adalah keharusan moral dan hukum.

Jika aparat serius menegakkan hukum, maka fokusnya harus pada:

1. Identifikasi dan penindakan provokator, bukan kriminalisasi massa.

2. Perlindungan hak menyampaikan pendapat, sebagaimana dijamin konstitusi.

3. Transparansi penanganan konflik, agar publik tidak kehilangan kepercayaan.

Tanpa itu semua, peringatan tentang kerusuhan hanya akan dibaca sebagai sinyal pembatasan ruang sipil.

Kritik bukan ancaman bagi negara. Justru negara yang takut dikritiklah yang sedang dalam bahaya. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang sunyi dari protes, melainkan yang mampu mengelola perbedaan secara adil dan beradab.

Ketika kritik dianggap ancaman, maka yang terancam bukan hanya kebebasan berekspresi, tetapi masa depan demokrasi itu sendiri.

Dan ketika alarm itu berbunyi, kita semua seharusnya waspada.

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

MoneyTalk, Jakarta – Bencana selalu menimbulkan rasa pilu. Tapi yang lebih memilukan, setelah lebih dari dua bulan pasca-bencana, kondisi pilu tak juga tertangani. Negara tidak sepenuhnya hadir untuk sigap memperbaiki kondisi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian Aceh, Sumatra Utara dan Barat, pada 26 November 2025.

Situasi ini yang saya saksikan dan alami saat mengikuti misi bantuan kemanusiaan Tim Posko Jenggala, yang dikordinasi Bang Andi Sahrandi, selama lima hari, 26-31 Januari 2006. Kami tinggal di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, salah satu kawasan yang tertimpa bencana paling parah. Di desa ini Posko Jenggala membantu membersihkan rumah warga yang terbenam lumpur, agar segera bisa ditempati lagi. Juga membangun rumah contoh (permanen) untuk disumbangkan ke warga.

Hidup dikelilingi lumpur dan debu. Ibu Radiah, janda 50 tahun, warga Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, dua bulan terakhir hidup di tenda, bersama dua putrinya. Tenda darurat didirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejauh satu kilo dari rumahnya. Rumahnya jenis rumah panggung, hancur terhanyut oleh arus banjir. “Siang kepanasan, menghirup debu, malam kedinginan,” ucap Ibu Radiah,

Sehari-hari, Ibu Radiah hanya bisa tiduran, malam di tenda, siang di posko ronda. Kerja rutin mencari nafkah sebelum bencana, mencuci baju dan mengantar anak ke sekolah, belum berlanjut. Kegiatan ekonomi desa masih berhenti, warga umumnya masih tinggal di pengungsian, di tenda, dan sesekali menengok rumah untuk mengais barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Praktisi, ia bertahan hidup dari sumbangan, yang sesekali datang dari sejumlah relawan.

Sedikitnya 23 kepala keluarga di Desa Tanjung Karang juga mengalami nasib seperti Ibu Radiah, tinggal di tenda entah sampai kapan. Warga cuma bisa pasrah akan berpuasa dan berlebaran di tenda, di tengah pekatnya debu dan tebalnya lumpur. Sampai Desember, sebulan setelah bencana, banyak bantuan berdatangan, umumnya dari relawan masyarakat berupa beras, mi instan,, atau baju.

Bantuan dari pemerintah, dikoordinir BNPB dan TNi, berupa pendirian posko pengungsi dan tenda darurat, pembersihan lumpur di jalan-jalan untuk akses masuk ke desa, cukup intensif dua minggu awal usai bencana. Namun memasuki bulan kedua, bantuan mulai menyusut. Tidak terlihat ada kegiatan masif untuk merelokasi lumpur yang masih menimbun di pinggir jalan dan rumah warga.

Sebagai protes-bisu atas abainya, kurang hadirnya, pemerintah dan politikus pada penderitaan warga. Warga Desa Tanjung Karang merasa perlu menempel poster pengumuman di batang pohon. “Bantuan Kemanusiaan Bukan dari Presiden/Menteri/DPR” ini ditempel warga Tamiang, korban banjir lumpur, dua minggu setelah bencana.

Menunggu Huntara dan Dana Tunggu Hunian. Pemerintah memang giat mendirikan Hunian Sementara (Huntara) untuk mengganti rumah warga yang rusak berat dan tak bisa lagi dihuni, sebelum mendapat rumah permanen. Itu janji yang disampaikan ke warga, namun tidak terlalu jelas, kapan direalisasikan. Dari 23 yang direncanakan, hingga awal Februari, belum satupun rumah Huntara dibangun di Desa Tanjung Karang.

Dua bulan setelah bencana menghantam tiga provinsi di Sumatra, ratusan ribu orang masih hidup di pengungsian. Sampai akhir Januari 2026, tercatat 166.579 warga masih berada tinggal di posko atau tenda pengungsian yang tersebar di tiga provinsi terdampak. Banyak juga warga yang masih mengungsi di rumah kerabat, tanpa mendapatkan bantuan. Menurut data BNPB, pemerintah telah membangun hunian sementara (huntara) di beberapa daerah, namun baru terealisasi kurang dari 20 persen.

Menurut data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, per 31 Januari, total rencana pembangunan Huntara di tiga provinsi mencapai 17.499 unit, dengan 4.263 unit di antaranya telah selesai dan siap huni. Provinsi Aceh adalah wilayah dengan kebutuhan Huntara terbesar.

Selain Huntara, warga juga dijanjikan akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). Di Provinsi Aceh, dikabarkab, dari 9.474 kepala keluarga 2.310 diantaranya telah menerima DTH. Dana yang setidaknya bisa membantu kebutuhan dasar warga terdampak selama tinggal di posko atau tenda pengungsian, sebelum menempati Huntara. Bantuan DTH diberikan senilai Rp 600.000 per-bulan per-kepala keluarga selama tiga bulan.

Menurut Ibu Aslamiah, 57 tahun, warga Desa Tanjung Karang, ia belum pernah mendapat bantuan DTH sepeserpun. Begitu juga warga lain di desanya yang rumahnya hancur, belum ada satupun yang menerima DTH atau Huntara. Ia pernah dijanjikan, tapi sampai awal Februari ini belum terealisasi. “Saya sudah mendapat rumah sementara bantuan dari warga Malaysia, jadi nggak memerlukan lagi Huntara dari pemerintah,” ujarnya. Ia hanya berharap agar bisa dibantu mengeluarkan lumpur setinggi satu meter dari rumahnya.

Negara perlu hadir, bukan cuma ketika presiden hadir. Ketika kami berkunjung ke AcehTamiang situasi masih memilukan. Situasi tidak menunjukkan adanya perbaikan. Banyak rumah warga tidak bisa dihuni, endapan lumpur tebal yang mengeras masih membenami banyak rumah warga. Di Tamiang Hulu, desa Sekumur, satu kampung tersapu banjir. Desa Simpang Opak relatif “beruntung” karena didatangi rombonhan Presiden Prabowo, pada 12 Desember 2025. Di Desa Opak sudah dibangun ratusan Huntara, meskipun belum semua dihuni.

Huntara di Desa Simpang Opak, Kecamatan Karang Baru, didirikan di lapangan sepak bola, dekat dengan jalan raya, dinamai “Hunian Danantara”, merujuik nama instansi yang membeayai pembangunannya. Huntara di Desa Simpang Opak berukuran panjang-lebar 4×4 mete, berbentuk blok-blok modular tanpa sekat kamar. Berdinding gipsum, berlantai keramik, dan halaman rumput sintetis. Setiap Huntara dilengkapi dua kasur dan bantal. Setiap blok memiliki satu dapur serta toilet umum.

Bagi Ibu Nurhasati, warga Desa Opak yang rumahnya hanyut disapu banjir, ia masih enggan menempati Huntara ini. Jaraknya terlalu jauh dari lahan rumahnya, sejauh 12 kilometer. Ia masih memilih tinggal di tenda dekat rumahnya, dan berharap dapat bantuan untuk membangun rumah tetap di lahan tanahnya. Selain itu, menurutnya, tinggal di kompleks Huntara juga masih banyak kerepotan, selain jarak yang jauh juga susah mendapat air. “Kami harus antri lama untuk mandi atau mendapat air, sama seperti saat di posko pengungsi,” katanya.

Kondisi Aceh Tamiang, Aceh, khususnya di Desa Tanjung Karang, ground zero bencana, dua bulan setelah bencana, belum ada geliat kesigapan pemerintah pusat dan daerah untuk membantu warga. Kondisi masih seperti saat mingu-minggu awal bencana. Saat kami, Tim Posko Jenggala menyambangi Desa Tanjung Karang, tidak banyak aktivitas perbaikan. Alat berat untuk membersihkan lumpur bisa dihitung jari. Kekurang-sigapan pemerintah itu di rasakan oleh warga desa. Warga secara sporadik masih mendapat bantuan dari berbagai relawan masyarakat, termasuk bantuan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei, yang disalurkan melalui jamaah masjid.

Posko Jenggala selalu hadir. Bencana Aceh, Sumatra Utara dan Barat jelas sangat membutuhkan bantuan berbagai pihak, termasuk dunia international. Namun, entah mengapa, pemerintah menolak menetapkan sebagai “bencana nasional”, dan menutup bantuan dari negara luar. Padahal kondisi lapangan jelas memperlihatkan, pemerintah perlu bantuan agar bisa menjalankan tugas membantu warga.

Defisit keuangan pemerintah agaknya menjadi faktor kelambanan bantuan. Namun ironisnya, presiden Prabowo, pada saat yang sama, justru dengan leluasa membuang dana 17 triliun untuk membayar Donald Trump – Netanyahu, agar bisa masuk di Dewan Perdamaian (BoP) Gaza. Padahal dengan dana ratusan milyar (satu persen dari Dana iuran BoP), situasi porak poranda di beberapa desa terdampak bencana segera bisa diatasi dan dipulihkan. Koordinator Posko Jenggala, Andi Sahrandi, memperkirakan cukup 5 milyar bisa memulihkan satu dua desa dalam satu bulan.

Inisiatif Tim Posko Jenggala (https://posko-jenggala.org), yang rekam jejaknya sudah tercatat, hampir 30 tahun terakhir, dalam membantu warga di daerah bencana, adalah aksi nyata etos kerelawanan warga membantu warga. Di desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, dalam lima hari kunjungan, sejumlah rumah warga bisa dibersihkan untuk ditempati.

Selain itu Posko Jenggala, bekerja sama dengan Ikatan Alumni ITB, juga membangun rumah contoh (rumah permanen) untuk warga yang bisa direplikasi, siap dibangun di berbagai wilayah bencana. Kerja nyata Tim Posko Jenggala terus berlanjut saat saya harus balik ke Jakarta. Usai lima hari menyaksikan dan merasakan rasa pilu penderitaan warga di wilayah bencana.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Anda tahu rasanya menonton sinetron ribuan episode tapi ceritanya jalan di tempat? Nah, hari ini menuju Februari 2026, kita disuguhi tontonan serupa. Judulnya: “Ganti Sopir”. Mahendra Siregar turun panggung, digantikan Friderica Widyasari. Jangan tepuk tangan dulu. Ini bukan revolusi, ini cuma rotasi.

Mari bicara jujur. Mengganti Ketua OJK di tengah jalan itu aneh. Seperti piring ditarik pelayan saat Anda sedang makan enak. Ada apa sebenarnya? Kinerja pengawasan sudah bobrok? Atau ini cuma bagi-bagi kue kekuasaan yang remahannya tak sampai ke piring rakyat?

Friderica bukan orang baru. Dia “orang dalam” yang selama ini mengurus edukasi dan perlindungan konsumen. Pertanyaannya sederhana: selama menjabat di posisi lama, apakah Anda merasa terlindungi? Masih banyak nasabah menangis karena uang hilang. Masih banyak rakyat terjerat pinjol sampai ingin bunuh diri. Kalau di posisi lamanya saja perlindungannya bocor, apa jaminan kapal besar ini tidak karam di tangannya?

Ibarat kandang ayam yang sering dibobol musang. Solusinya bukan memperkuat pagar, tapi mengganti penjaga. Penjaga lama diganti yang lebih muda dan fotogenik. Musangnya? Tetap tertawa. Ia tahu, penjaga baru ini cuma ganti seragam, tapi mentalitasnya sama: lamban, reaktif, bukan antisipatif.

Pejabat kita sering seperti bunglon. Berubah warna bukan untuk mengubah keadaan, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri. OJK punya kuasa besar, tapi sering tumpul saat berhadapan dengan pemain kakap. Giliran lawan BPR kecil atau rakyat biasa, baru galaknya minta ampun seperti singa lapar.

Kita butuh lebih dari sekadar ganti nama. Kita butuh nyali. Hukum itu soal eksekusi, bukan cuma pidato manis. Kalau Bu Friderica hanya meneruskan tradisi “asal bapak senang”, ya sudah. Anda akan terus menyaksikan drama investasi bodong dan asuransi gagal bayar.

Jadi, buat Bu Friderica, selamat bekerja. Ingat, kursi itu berisi paku, bukan busa empuk. Kalau Anda gagal membersihkan benalu di industri ini, sejarah akan mencatat Anda bukan penyelamat, melainkan figuran yang kebetulan mendapat peran utama di serial kegagalan ini. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar ganti foto profil.

Penulis : ET Hadi Saputro, pemerhati politik

MoneyTalk, Jakarta – Pagi belum sepenuhnya terang ketika Siti (43) menghitung ulang uang di dompetnya. Harga cabai naik lagi. Minyak goreng tak pernah benar-benar turun. Di pasar, para pedagang hanya bisa mengangkat bahu—mereka juga korban.

Cerita Siti bukan kisah tunggal. Ia adalah potret jutaan rumah tangga Indonesia hari ini: harga kebutuhan terus melambung, sementara pendapatan stagnan, bahkan tergerus. Di tengah kondisi itu, negara seolah gagap menjalankan fungsi paling mendasar: menjaga daya beli rakyat.

Pemerintah kerap menyebut inflasi terkendali dan ekonomi tumbuh. Namun, bagi rakyat kecil, angka-angka itu terasa asing. Yang mereka tahu, belanja harian makin mahal dan isi kantong makin tipis.

Stabilisasi harga pangan yang dijanjikan berulang kali justru terasa tambal sulam. Operasi pasar datang dan pergi, subsidi tak selalu tepat sasaran, sementara rantai distribusi dikuasai segelintir pemain besar.

Jika negara hadir, seharusnya ia mampu memastikan harga beras, gula, minyak goreng, dan BBM tidak menjadi mimpi buruk bulanan. Faktanya, pasar lebih berkuasa daripada kebijakan.

Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja terdengar gagah di podium. Namun di dunia nyata, janji itu berakhir sebagai harapan yang menumpuk di map-map lamaran kerja.

Anak muda mengirim CV ke puluhan perusahaan tanpa jawaban. Buruh kontrak menunggu kepastian yang tak kunjung datang. PHK terjadi di mana-mana, sementara lapangan kerja baru tak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

Janji tanpa realisasi hanya melahirkan frustrasi. Ketika pemerintah terus berbicara bonus demografi, rakyat justru menghadapi bonus pengangguran.

Ironinya, di saat rakyat mengeluh, sebagian pejabat dan elite justru tampil dengan gaya hidup kian mewah. Laporan kekayaan meningkat. Jabatan beranak-pinak. Proyek dan konsesi terus mengalir.

Kesenjangan ini bukan sekadar soal rasa keadilan, tetapi alarm bahaya sosial. Ketika jarak antara penguasa dan rakyat terlalu lebar, kepercayaan publik runtuh perlahan.

Rakyat tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin harga terjangkau, pekerjaan tersedia, dan masa depan yang masuk akal.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: ekonomi ini dibangun untuk siapa?

Jika pertumbuhan hanya dinikmati segelintir orang, maka ia bukan keberhasilan, melainkan kegagalan yang dipoles data statistik.

Negara tidak boleh sekadar menjadi penonton pasar. Pemerintah harus berani:

-Menertibkan mafia pangan dan distribusi,

-Menghentikan kebijakan yang hanya menguntungkan elite,

-Menciptakan lapangan kerja nyata, bukan sekadar janji pidato,

-Dan menghadirkan keadilan ekonomi yang bisa dirasakan di dapur rakyat.

Jika tidak, keluhan hari ini bisa berubah menjadi amarah sosial esok hari.

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

MoneyTalk, Jakarta – Komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi masih isapan jempol, buktinya yang terindikasi korup di lingkungan Kementrian masih dibiarkan bahkan dihormati. Sebutlah Zulhas, Bahlil, Erik Thohir, Luhut, Imin, Airlangga, Tito dan lainnya layak untuk diusut atas perilaku politik yang berbau korupsi. Yang terbukti korupsi saja diampuni. Tercetus koruptor bebas asal kembalikan hasil korupsi, boleh diam-diam.

Niat mengejar ke Antartika terlalu jauh, yang antar kita saja tidak terkejar. Mungkin Prabowo sendiri juga tidak bersih-bersih amat. Food estate dan alutsista ramai menjadi diskursus publik. Inkonsisten warna kepemimpinannya. Hari ini bicara kepentingan rakyat, besok sudah oligarki,  lusa bermimikri menjadi geng Solo. Prabowo sedang menampar Prabowo.

Hari-hari ini Prabowo menampar Prabowo lagi. Tetapi duo Prabowo yang ini agak berbeda. Yang menampar adalah Listyo Prabowo dan yang ditampar Prabowo Subianto. Di negeri ini anomali terjadi bahwa Kapolri berani menampar Presiden RI. Tercatat tiga kali tamparan keras itu.

Pertama, saat Presiden Prabowo mengumumkan akan membentuk Tim Reformasi Kepolisian tiba-tiba dihadang Prabowo lain dengan langsung membentuk Tim Transformasi Reformasi Polisi. Pasukan perlawanan “responsibilitas dan akuntabilitas” ini beranggotakan 52 perwira dengan Kapolri sebagai Pelindung dan Wakapolri sebagai Penasehat.

Kedua, mampunya Kapolri Listyo Prabowo masuk dalam personal Komisi Percepatan Reformasi Polisi bentukan Prabowo Subianto bersama Tito Karnavian, Idham Azis, dan Badrodin Haiti. Kehadirannya mengganggu independensi Komisi. Akibatnya Komisi mandul, tidak efektif dan tidak aspiratif. Komisi bentukan Prabowo ini mati dibunuh Prabowo.

Ketiga, tantangan atau pemberontakan Prabowo atas Prabowo. Ungkapan di depan Komisi III DPR yang tegas menolak Polisi di bawah Kementrian dan komando agar seluruh jajaran Kepolisian untuk mempertahankan sampai titik darah penghabisan adalah tidak lazim dan gila. Opsi menjadi petani daripada menjadi Menteri Kepolisian menunjukan arogansi.

Tepuk tangan anggota Komisi menandai lumpuhnya wibawa Presiden Prabowo. Desakan agar Kapolri diganti disikapi dengan dingin nyaris beku. Mengggil ketakutan.

Presiden yang seharusnya menekan dan mampu menindak Kapolri terkesan sebaliknya. Presiden yang ditekan dan diancam Kapolri. Prabowo cuma garang di mimbar dan forum, ciut nyali menghadapi jajarannya sendiri. Prabowo tampar Prabowo.

Penulis : M Rizal Fadillah,Pemerhati Politik dan Kebangsaan

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Dari emas di Papua, batubara di Kalimantan, nikel di Morowali, hingga timah di Bangka Belitung Timur, hamparan sumber daya itu semestinya menjadi berkah bagi seluruh rakyat. Namun ironisnya, di tanah-tanah yang kaya itulah justru kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan tumbuh subur.

Pertanyaan sederhana tapi menyakitkan pun muncul: untuk siapa sebenarnya kekayaan alam Indonesia ini dikelola?

Papua dikenal sebagai salah satu wilayah dengan cadangan emas terbesar di dunia. Angka triliunan rupiah mengalir setiap tahun dari perut buminya. Namun di kampung-kampung sekitar tambang, anak-anak masih berjalan tanpa alas kaki, gizi buruk menjadi cerita berulang, dan akses pendidikan serta kesehatan tetap tertinggal.

Di Kalimantan, batubara menjadi primadona ekspor. Sungai-sungai dikeruk, hutan-hutan dibabat. Tapi masyarakat sekitar tambang justru hidup dalam debu, air tercemar, dan lubang-lubang bekas galian yang mematikan. Ketika batubara habis, yang tersisa hanyalah tanah rusak dan janji yang tak pernah ditepati.

Morowali dielu-elukan sebagai pusat industri nikel nasional, bahkan global. Kawasan industri berdiri megah, angka investasi diumumkan dengan bangga. Tapi di balik itu, nelayan kehilangan lautnya, petani kehilangan lahannya, dan buruh bekerja dalam tekanan upah murah dan keselamatan kerja yang sering diabaikan.

Bangka Belitung Timur pun tak luput. Timah telah lama dieksploitasi, namun kesejahteraan rakyat tidak pernah sebanding dengan nilai kekayaan yang diambil. Lingkungan rusak, laut keruh, dan masyarakat terjebak dalam lingkar kemiskinan struktural.

Pola yang sama berulang di berbagai daerah: kekayaan alam dikuasai segelintir elite, baik elite politik, ekonomi, maupun korporasi besar. Negara hadir lebih sering sebagai pemberi izin daripada pelindung rakyat.

Rakyat hanya kebagian remah: menjadi buruh kasar, penonton, atau bahkan korban. Ketika lingkungan rusak, masyarakat yang pertama terdampak. Ketika konflik lahan terjadi, rakyat yang dikriminalisasi. Sementara keuntungan besar mengalir ke pusat kekuasaan dan rekening segelintir orang.

Inilah wajah kolonialisme gaya baru: bukan lagi bangsa asing yang menindas, tetapi elite dalam negeri yang menguasai sumber daya dengan dalih investasi dan pembangunan.

Konstitusi kita jelas. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun dalam praktik, negara sering kalah oleh kepentingan modal. Regulasi dibuat longgar, pengawasan lemah, dan penegakan hukum tumpul ke atas. Aparat lebih sibuk mengamankan proyek daripada melindungi rakyat.

Ketika rakyat menolak tambang yang merusak ruang hidupnya, mereka dicap penghambat pembangunan. Ketika masyarakat adat mempertahankan tanahnya, mereka berhadapan dengan kekuatan bersenjata dan hukum yang tidak berpihak.

Di sebuah desa kecil dekat kawasan tambang, seorang ibu berkata lirih,

“Dulu kami hidup dari sungai. Sekarang airnya hitam. Anak saya sering sakit, tapi kami tak tahu harus mengadu ke siapa.”

Cerita seperti ini tidak tercatat dalam laporan investasi atau pidato pejabat. Ia tenggelam di balik angka pertumbuhan ekonomi dan klaim keberhasilan pembangunan. Padahal, di sanalah harga sesungguhnya dari eksploitasi kekayaan alam dibayar.

Pembangunan yang mengorbankan rakyat dan lingkungan bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran yang dibungkus jargon modern. Kekayaan alam seharusnya menjadi alat pemerataan, bukan alat pemusatan kekuasaan.

Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang kita kekurangan adalah keadilan, keberpihakan, dan keberanian politik untuk melawan kerakusan elite.

Sudah saatnya paradigma pengelolaan sumber daya alam diubah. Negara harus kembali menjadi wasit yang adil, bukan makelar kepentingan. Transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas, bukan formalitas.

Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa Indonesia adalah negeri kaya yang gagal menyejahterakan rakyatnya sendiri.

Dan pada akhirnya, pertanyaan itu akan terus menggema dari Papua hingga Bangka Belitung: Mengapa tanah kami kaya, tapi kami tetap miskin?