22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Pabrik Wuling di Cikarang, Jawa Barat berdiri megah. Gedung-gedungnya yang luas, robot perakitan yang canggih, dan model mobil listrik terbarunya kerap dijadikan ikon kemajuan investasi asing di Indonesia. Narasi resminya selalu gemilang, bahwa investasi itu langsung senilai US$ 700 juta, menyerap ribuan tenaga kerja, menjadi pionir elektrifikasi. Semuanya benar, secara faktual.

Namun, di balik cahaya terang pabrik itu, tersembunyi sebuah cerita yang lebih kompleks tentang bagaimana investasi ini sebenarnya “dibiayai”, siapa yang menanggung risikonya, dan apakah insentif besar dari negara benar-benar setimpal dengan manfaat yang didapat publik.

Berdasarkan penelusuran kronologis dan audit normatif terhadap kerangka hukum, ditemukan fakta menarik. Ternyata meskipun tidak menggunakan satu rupiah uang pinjaman negara atau APBN, investasi ini menciptakan pola “pembiayaan” yang canggih. Karena negara tidak menulis cek, tetapi memberikan “karpet merah” fiskal yang nilainya sangat besar. Sementara itu, beban untuk menjaga roda produksi tetap berputar justru dialihkan ke bahu konsumen dan sistem perbankan nasional!

Kronologi faktual dari ekuitas ke ketergantungan kredit

– Tahun 2015-2017 adalah fase pembangunan berbasis ekuitas murni. Pembangunan pabrik Wuling di GIIC, Cikarang, didanai sepenuhnya oleh modal (equity) induknya, yakni SAIC-GM-Wuling, dalam skema Penanaman Modal Asing (PMA). Tidak ada syndicated loan, pinjaman proyek, atau jaminan pemerintah yang terlibat. Ini adalah struktur yang sehat bagi fiskal negara karena meminimalisir risiko kontinjensi.

– Di 2019 merupakan titik balik strategis menuju ekonomi kredit. Wuling mendirikan PT SGMW Multifinance Indonesia (Wuling Finance). Ini adalah jantung dari model bisnis mereka di pasar Indonesia yang sangat bergantung pada kredit. Perusahaan ini berfungsi sebagai captive finance yang menyediakan pembiayaan untuk dealer dan konsumen.

– Pada tahun 2019-2024 terjadi gelombang pinjaman ke captive finance. Wuling Finance secara agresif menggalang dana dari perbankan, baik nasional (BCA) maupun internasional, yakni Standard Chartered, HSBC, Bank of China. Penting dicatat bahwa pinjaman ini bukan untuk membangun pabrik, melainkan untuk membiayai kredit kendaraan.

Titik kritisnya, skema ini secara hukum bersih. Namun, secara ekonomi menciptakan ketergantungan. Pabrik hanya menguntungkan jika produksinya laku. Agar laku, masyarakat perlu membeli. Agar masyarakat membeli, mereka perlu fasilitas kredit yang mudah. Dengan demikian, captive finance ini menjadi ujung tombak yang mengubah investasi modal menjadi pertumbuhan penjualan berbasis utang konsumen!

Audit hukum saat kepatuhan formal vs. ruh keadilan substantif

Dari perspektif audit kebijakan, kepatuhan formal terhadap hukum bukan satu-satunya ukuran. Prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan manfaat publik adalah roh dari peraturan perundangan:

1. Celah akuntabilitas dalam pemberian insentif, dalam UU Penanaman Modal dan UU Keuangan Negara. Pemerintah memberikan insentif seperti tax holiday dan pembebasan bea masuk mesin. Hal ini dibenarkan oleh UU. Namun, temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tematik selama 10 tahun terakhir kerap menyoroti kelemahan akuntabilitas insentif serupa. BPK secara konsisten merekomendasikan agar pemberian insentif fiskal harus dikaitkan dengan indikator kinerja yang terukur, seperti tingkat komponen dalam negeri/TKDN riil, alih teknologi, atau penyerapan tenaga kerja berketerampilan tinggi dan diaudit secara berkala.

Dalam konteks Wuling, insentif diberikan secara luas (broad-based) tanpa clawback mechanism yang jelas jika target tertentu tidak tercapai. Ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara secara tidak langsung (implicit fiscal cost). Potensi penerimaan pajak hilang tanpa jaminan imbal balik yang optimal bagi kapasitas industri nasional, yang dapat bertentangan dengan asas keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Potensi distorsi pasar dan persaingan usaha sesuai UU No. 5 tahun 1999, inilah perspektif paling krusial yang kerap luput. Kombinasi antara:

– Insentif fiskal negara bagi pabrik, dan

– Agresivitas captive finance dalam menyalurkan kredit,

Itu dapat menciptakan distorsi pasar yang tidak sehat. Wuling mendapatkan keunggulan kompetitif ganda, berupa biaya produksi yang ditekan berkat insentif, dan daya jual yang ditingkatkan berkat kemudahan pembiayaan eksklusif. Sementara itu, pemain industri otomotif nasional atau pemain asing lain yang tidak memiliki anak usaha pembiayaan yang agresif, bisa terpinggirkan.

Praktik ini berpotensi menyentuh larangan dalam UU Persaingan Usaha, yakni menciptakan kondisi yang dapat mengarah pada penguasaan pasar secara tidak wajar melalui keunggulan struktural yang didapat dari kebijakan pemerintah. Kewenangan penilaian ada di KPPU, tetapi fakta ini menuntut pengawasan yang proaktif!

3. Risiko sistemik dan perlindungan konsumen sesuai UU OJK dan UU Perlindungan Konsumen. Ekspansi kredit konsumen yang masif melalui captive finance menyimpan risiko sistemik.

Rekomendasi BPK terhadap OJK sering menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap financing company untuk mencegah praktik pemberian kredit yang tidak prudent (reckless lending). Jika kredit diberikan terlalu longgar, dapat memicu gelombang kredit macet (non-performing loan/NPL) saat ekonomi melambat.

Risiko ini tidak lagi ditanggung oleh Wuling sebagai investor, tetapi oleh perbankan yang mendanai dan pada akhirnya oleh masyarakat luas jika terjadi gejolak di sektor keuangan. Ini adalah bentuk alih risiko (risk shifting) yang halus dari korporasi ke sistem keuangan nasional dan rumah tangga konsumen.

Kesimpulan dan rekomendasi, dari jarpet nerah ke kontrak yang adil

Investasi Wuling bukanlah sebuah skandal, melainkan sebuah studi kasus tentang ketimpangan desain kebijakan. Negara sangat patuh pada prinsip menarik investor, tetapi kurang sigap dalam merancang instrumen yang melindungi kepentingan publik jangka panjang dan menjaga ekosistem pasar yang sehat!

Berdasarkan temuan normatif ini, Indonesian Audit Watch merekomendasikan:

1. Untuk pemerintah, yakni Kemenkeu, Kemenperin, BKPM: sesegera merancang insentif yang berbasis kinerja (performance-based incentive). Setiap tax allowance atau holiday harus dikontrakkan dengan capaian TKDN, investasi R&D, atau alih teknologi yang terverifikasi. Mekanisme clawback harus ada! Hal itu jangan diulangi!

2. Untuk BPK: ideal melakukan audit kinerja tematik khusus terhadap efektivitas dan cost-benefit analysis insentif fiskal di industri otomotif. Hitung secara rinci implicit fiscal cost dan bandingkan dengan manfaat penyerapan tenaga kerja dan transfer teknologi yang terjadi.

3. Untuk KPPU: memperketat pengawasan terhadap struktur pasar otomotif. Memantau apakah integrasi vertikal antara produsen dan perusahaan pembiayaan telah menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) bagi pesaing atau mendistorsi harga.

4. Untuk OJK: terapkan pengawasan makroprudensial yang lebih ketat terhadap perusahaan pembiayaan, khususnya yang bersifat captive. Mewajibkan stress test yang ketat dan meningkatkan standar perlindungan konsumen untuk produk kredit kendaraan.

Singkatnya, bangsa ini tidak kekurangan rule of law, tetapi kita sering lalai menegaskan spirit of the law, itu semangat keadilan ekonomi dan keberpihakan pada kepentingan nasional jangka panjang. Pabrik Wuling boleh dibangun tanpa utang negara, tetapi kedaulatan ekonomi kita tidak boleh dibiayai dengan utang akan ketergantungan dan kehilangan daya tawar. Saatnya negara tidak hanya menjadi host yang murah hati, tetapi juga menjadi partner yang cerdas, tegas, dan adil.

Penulis : Iskandar Sitorus, Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Perdebatan tentang Pilkada langsung kerap terjebak pada dikotomi dangkal: siapa yang pro dianggap demokratis, siapa yang kritis dicap anti-demokrasi. Cara berpikir semacam ini tidak hanya malas secara intelektual, tetapi juga berbahaya bagi keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Demokrasi direduksi menjadi prosedur, seolah partisipasi elektoral otomatis identik dengan keadaban politik.

Dalam konteks inilah pandangan Rully Chairul Azwar menjadi penting yang dipaparkan panjang lebar dalam wawancara khusus pada wartawan, Minggu, 4 Januari 2026 di Jakarta.

Rully, berdiri bukan sebagai procedural democrat yang mengukur demokrasi dari seberapa sering rakyat mencoblos. Melainkan sebagai constitutional realist: mereka yang menimbang demokrasi dari kesesuaiannya dengan konstitusi, kesiapan sosial, dan dampak kebudayaan jangka panjang.

Konstitusi Tidak Pernah Memaksa Pilkada Langsung

Argumen Rully dimulai dari fondasi yang kerap diabaikan para pemuja demokrasi prosedural: teks dan nalar konstitusi.

UUD 1945 hasil amandemen secara eksplisit memerintahkan pemilihan Presiden secara langsung (Pasal 6A ayat 1). Namun, untuk kepala daerah, Pasal 18 ayat (4) hanya menyebut: dipilih secara demokratis. Tidak ada kata “langsung”.

Ini bukan kekosongan redaksional, melainkan keputusan sadar para perumus konstitusi—termasuk Rully sendiri yang terlibat dalam Badan Pekerja MPR (1999–2002). Para perumus memahami satu hal krusial: demokrasi tidak boleh dipaksakan secara seragam ketika kesiapan sosial dan dampaknya berbeda.

Maka klaim bahwa Pilkada tidak langsung bertentangan dengan konstitusi adalah klaim ahistoris dan keliru. Justru sebaliknya, konstitusi memberi ruang pilihan agar negara dapat menyesuaikan desain demokrasi dengan realitas masyarakatnya.

Demokrasi Prosedural: Banyak Memilih, Sedikit Kualitas

Kaum procedural democrat menganggap semakin banyak rakyat dilibatkan, semakin demokratis hasilnya. Logika ini terdengar mulia, tetapi runtuh ketika dihadapkan pada fakta empiris.

Dalam praktik Indonesia, Pilkada langsung tidak melahirkan kompetisi gagasan, melainkan kompetisi logistik. Kandidat tidak bertanya “apa visi saya”, tetapi “berapa modal saya”. Ketika satu kandidat bermain uang, kandidat lain dipaksa ikut atau tersingkir. Demokrasi pun berubah menjadi pasar.

Rully menyebut ini sebagai ilusi demokrasi: prosedurnya berjalan, substansinya mati.

Politik Uang dan Kerusakan Budaya Politik

Dampak paling serius Pilkada langsung bukan hanya korupsi anggaran, melainkan korupsi budaya politik. Politik uang yang masif dan berulang—dari Pilkada kabupaten, provinsi, hingga Pilpres—menormalisasi transaksi suara.

Spanduk “Selamat Datang Serangan Fajar” bukan anekdot, melainkan indikator sosiologis bahwa sebagian masyarakat telah memaklumi suap politik sebagai hal wajar. Pada titik ini, rakyat tidak lagi menjadi subjek demokrasi, melainkan objek transaksi.

Rully dengan tegas menyatakan: demokrasi yang merusak mental kolektif bangsa adalah demokrasi yang gagal secara moral, betapapun sah secara prosedural.

Realisme Konstitusional vs Romantisme Demokrasi

Sebagai constitutional realist, Rully tidak menolak demokrasi langsung secara ideologis. Ia menolaknya secara kontekstual. Demokrasi langsung, baginya, adalah ideal bersyarat: hanya sah ketika penyelenggara berintegritas, kandidat beretika, dan masyarakat tidak transaksional.

Ketika syarat itu tidak terpenuhi, memaksakan Pilkada langsung justru bertentangan dengan tujuan demokrasi itu sendiri, yakni menghasilkan pemimpin terbaik dan menjaga keadaban publik.

Inilah titik benturan dengan kaum procedural democrat yang menganggap penundaan sebagai kemunduran. Bagi Rully, menunda mekanisme yang merusak adalah tindakan rasional, bukan pengkhianatan demokrasi.

Lima Akibat Pilkada Langsung: Kepala Daerah Tanpa Kapasitas dan Integritas

Dalam penjelasan Rully Chairul Azwar, kritik terhadap Pilkada langsung tidak berhenti pada soal mahalnya biaya politik. Ia merumuskan lima akibat serius yang secara sistemik dihasilkan oleh Pilkada langsung, terutama ketika demokrasi prosedural dipaksakan pada masyarakat dan institusi yang belum siap.

Pertama, lahirnya kepala daerah tanpa kapasitas. Dalam Pilkada langsung, kapasitas kepemimpinan sering kalah oleh kekuatan modal. Kandidat tidak diuji oleh gagasan, rekam jejak, atau kompetensi teknokratis, melainkan oleh seberapa besar logistik yang mampu digelontorkan. Akibatnya, daerah dipimpin oleh figur yang miskin visi dan lemah kemampuan manajerial, tetapi kuat secara finansial.

Kedua, runtuhnya integritas sejak awal kekuasaan. Kepala daerah hasil Pilkada mahal masuk ke jabatan publik dengan beban utang politik. Untuk menutup ongkos kampanye, kompromi etika menjadi keniscayaan. Integritas tidak runtuh di tengah jalan, tetapi sudah tercederai sejak hari pertama pelantikan.

Ketiga, tersanderanya kebijakan oleh oligarki dan pemodal. Ketika kemenangan ditentukan oleh modal, maka arah kebijakan pun mengikuti kepentingan modal. Kepala daerah tidak lagi bebas merancang kebijakan untuk rakyat, karena terikat pada sponsor politik. Negara lokal berubah menjadi instrumen akumulasi kepentingan segelintir elite ekonomi.

Keempat, kerusakan birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Birokrasi menjadi alat balas jasa. Jabatan diperdagangkan, proyek dibagi sebagai kompensasi politik, dan meritokrasi runtuh. Dalam situasi ini, birokrasi tidak lagi bekerja untuk pelayanan publik, melainkan untuk menjaga stabilitas kekuasaan kepala daerah.

Kelima, degradasi moral dan budaya politik masyarakat. Pilkada langsung yang sarat politik uang menormalisasi praktik transaksional.

Rakyat dibiasakan memilih karena uang, bukan karena kualitas. Inilah dampak paling berbahaya menurut Rully: ketika demokrasi justru mendidik masyarakat menjadi permisif terhadap suap dan kehilangan orientasi etis dalam politik.

Lima akibat ini, menurut Rully, menjelaskan mengapa Pilkada langsung yang tidak sehat justru melahirkan pemimpin lemah dan pemerintahan bermasalah—bukan karena rakyat tidak cerdas, tetapi karena sistem memaksa pilihan yang keliru.

Oligarki, Biaya Politik, dan Birokrasi yang Tersandera

Pilkada langsung menuntut biaya politik tinggi. Konsekuensinya jelas: hanya mereka yang memiliki modal besar atau akses oligarki yang kompetitif. Kepala daerah terpilih pun lahir dalam posisi tersandera—bukan pada rakyat, tetapi pada pemodal.

Dampaknya merembet ke birokrasi: kebijakan menjadi alat balas jasa, jabatan menjadi komoditas, dan pelayanan publik dikorbankan. Demokrasi prosedural menghasilkan pemerintahan transaksional.

Pilkada oleh DPRD: Bukan Anti-Demokrasi

Rully juga secara jujur mengakui satu hal penting yang kerap diabaikan dalam perdebatan publik: Pilkada melalui DPRD tidak steril dari praktik politik uang. Praktik transaksional tetap mungkin terjadi, karena politik—di manapun—tidak pernah sepenuhnya bebas dari godaan kekuasaan dan uang.

Namun, menurut Rully, perbedaannya terletak pada skala dan daya rusaknya. Dalam Pilkada melalui DPRD, dampak kerusakan moral dan budaya politik masih dapat dikendalikan dan dikontrol. Jika terjadi penyimpangan, kerusakan nilai hanya terbatas pada lingkaran anggota DPRD dan partai politik terkait, bukan menyebar luas ke jutaan pemilih.

Praktik politik uang pun menjadi lebih mudah diawasi dan ditindak, karena aktor yang terlibat terbatas pada sejumlah anggota DPRD tertentu. Dibandingkan mengawasi jutaan pemilih di ratusan daerah, pengawasan terhadap puluhan legislator jelas jauh lebih rasional dan realistis. Dalam kerangka ini, meskipun penyelenggara pemilu diasumsikan belum sepenuhnya ideal, proses pemilihan kepala daerah relatif masih dapat berlangsung sesuai kaidah demokrasi yang lebih sehat.

Yang paling krusial, menurut Rully, adalah kemampuan mekanisme DPRD untuk mengeliminasi dampak kerusakan budaya politik secara masif.

Demokrasi tidak lagi mendidik rakyat untuk bersikap transaksional, tidak menormalisasi suap elektoral, dan tidak membiasakan generasi pemilih melihat politik sebagai ajang jual-beli suara.

Di sisi lain, Pilkada melalui DPRD juga membawa konsekuensi positif yang sangat nyata: biaya politik dan biaya penyelenggaraan negara jauh lebih murah.

Negara tidak dipaksa membiayai ritual elektoral yang mahal, kandidat tidak terseret dalam ongkos kampanye yang melampaui nalar, dan demokrasi tidak berubah menjadi industri yang menguntungkan segelintir pihak.

Dalam kerangka inilah Rully menegaskan, Pilkada melalui DPRD bukan solusi sempurna, tetapi opsi paling rasional dalam kondisi demokrasi Indonesia saat ini—sebuah pilihan untuk meminimalkan kerusakan, sambil menunggu prasyarat demokrasi langsung benar-benar matang.

Rully menawarkan alternatif yang sering disalahpahami: pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Ini bukan anti-demokrasi. Anggota DPRD dipilih rakyat. Mekanisme ini tetap demokratis, tetapi lebih terkendali, lebih mudah diawasi, dan jauh lebih kecil daya rusaknya terhadap budaya politik.

Untuk gubernur, Rully bahkan mengusulkan model hibrida: DPRD memilih tiga nama, Presiden menetapkan satu. Skema ini menjaga partisipasi demokratis sekaligus menegaskan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Menunda untuk Menyelamatkan Demokrasi

Gagasan kunci Rully sering disalahpahami: ia menghendaki demokrasi sehat dan tidak ingin menghapus Pilkada langsung, melainkan menundanya sampai demokrasi Indonesia cukup matang.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memang dirancang untuk itu—memberi ruang bagi negara menilai kesiapan moral, institusional, dan sosial sebelum menyerahkan kedaulatan elektoral secara penuh.

Demokrasi sebagai Proyek Peradaban

Demokrasi bukan sekadar hak memilih, melainkan tanggung jawab membangun peradaban politik yang bermartabat. Ketika prosedur dipertahankan meski merusak substansi, yang terjadi bukan kemajuan, melainkan kemunduran terselubung.

Pandangan Rully Chairul Azwar mengingatkan kita pada satu kebenaran yang tidak populer: demokrasi yang sehat harus berani membatasi dirinya sendiri. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi ritual mahal yang menghasilkan pemimpin buruk dan rakyat yang makin sinis.

Penulis : Beng Aryanto

MoneyTalk, Jakarta – Saat bencana alam melanda sebagian wilayah Sumatera, publik kembali dipertontonkan ironi yang menyakitkan. Di tengah derita rakyat—rumah hanyut, sawah rusak, akses pangan terputus, dan ribuan warga menggantungkan hidup pada bantuan—beredar potret seorang menteri yang dengan santai menikmati hidangan di tempat mewah sambil memegang cerutu. Bukan cerutu biasa, konon harga satu batangnya mencapai jutaan rupiah. Sebuah simbol kemewahan yang terasa begitu vulgar ketika rakyat sedang berjuang bertahan hidup.

Belum reda kegelisahan publik, muncul kabar lain: seorang menteri mengundang kolega dan sesama pejabat tinggi negara dalam sebuah pesta Natal yang digelar dengan sangat mewah. Jamuan elegan, dekorasi mahal, dan suasana eksklusif itu kembali menjadi tamparan bagi nurani publik. Bukan karena perayaan keagamaan itu sendiri—yang tentu sah dan terhormat—melainkan karena kemewahannya berlangsung di saat bangsa ini tengah dirundung duka.

Kontras ini bukan sekadar soal etika personal. Ia adalah potret telanjang tentang jarak sosial yang kian menganga antara elite penguasa dan rakyat yang mereka klaim wakili.

Seorang pejabat publik bukan hanya memegang kekuasaan administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral. Di saat bencana melanda, rakyat tidak menuntut para pemimpinnya hidup dalam kemiskinan. Namun rakyat berharap adanya empati, kepekaan, dan sikap menahan diri.

Apa salahnya makan enak? Apa salahnya merayakan hari besar keagamaan? Secara normatif, tentu tidak ada. Tetapi dalam konteks sosial dan politik, sikap itu menjadi masalah ketika dilakukan secara demonstratif, mewah, dan tanpa rasa empati terhadap penderitaan masyarakat luas.

Dalam ilmu kepemimpinan, ada istilah symbolic leadership—bahwa tindakan pemimpin, sekecil apa pun, akan dimaknai secara simbolik oleh publik. Cerutu mahal di tengah bencana bukan lagi soal selera pribadi, tetapi simbol ketidakpedulian. Pesta mewah di kala rakyat berduka bukan sekadar perayaan, melainkan pesan bahwa penderitaan rakyat tidak cukup penting untuk menahan kenikmatan elite.

Peristiwa-peristiwa semacam ini memperkuat kesan bahwa negara semakin terasa jauh dari rakyatnya. Ketika warga Sumatera harus antre bantuan, tidur di tenda pengungsian, dan kehilangan mata pencaharian, sebagian elite justru larut dalam kenyamanan yang nyaris tanpa batas.

Ironisnya, semua itu terjadi di negara yang konstitusinya menegaskan tujuan bernegara: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam praktik, keadilan sosial kerap berhenti sebagai slogan, sementara ketimpangan dipertontonkan secara kasat mata.

Rakyat tidak butuh pidato panjang tentang empati. Rakyat menilai dari sikap. Dari apakah para pemimpinnya memilih turun ke lokasi bencana, atau justru bersulang di meja jamuan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan normalisasi. Seolah-olah tak ada yang salah ketika pejabat berpesta di tengah krisis. Kritik dianggap berlebihan, publik diminta “tidak baper,” dan empati direduksi menjadi urusan persepsi semata.

Padahal, di negara-negara dengan tradisi demokrasi matang, pejabat publik akan secara sadar membatasi gaya hidupnya ketika terjadi krisis nasional. Bukan karena dipaksa, tetapi karena kesadaran bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan lisensi untuk hidup tanpa batas.

Di Indonesia, sebaliknya, kemewahan elite sering kali dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Seolah penderitaan rakyat adalah latar belakang yang tak perlu dipedulikan.

Sejarah mencatat, runtuhnya kepercayaan publik sering kali bukan dipicu oleh satu kebijakan besar, melainkan oleh akumulasi luka kecil yang diabaikan. Foto cerutu, pesta mewah, dan sikap abai di tengah bencana bisa menjadi simbol yang membekas lama dalam ingatan rakyat.

Elite politik perlu menyadari: legitimasi kekuasaan tidak hanya lahir dari pemilu, tetapi juga dari kepekaan sosial. Ketika empati hilang, kekuasaan perlahan kehilangan pijakan moralnya.

Rakyat mungkin diam hari ini. Namun kekecewaan yang terus dipupuk akan menemukan jalannya sendiri. Bisa dalam bentuk apatisme, bisa dalam gelombang kritik, atau bahkan perlawanan politik yang tak terduga.

Pesta elite di atas penderitaan rakyat bukan sekadar persoalan etika, tetapi soal arah bangsa. Apakah negeri ini akan terus dikelola dengan nurani, atau sekadar menjadi panggung kenikmatan segelintir orang di puncak kekuasaan.

Di tengah bencana, yang dibutuhkan rakyat bukan cerutu mahal atau pesta mewah. Yang dibutuhkan adalah empati yang nyata, kehadiran negara, dan pemimpin yang tahu kapan harus menahan diri.

Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa mewah pesta para elite, melainkan seberapa besar mereka berpihak pada rakyatnya saat bangsa ini terluka.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-8. Forum tertinggi alumni ini semestinya menjadi ruang konsolidasi gagasan, penguatan jejaring, serta peneguhan peran strategis alumni UMY bagi kampus, persyarikatan, dan bangsa. Namun, harapan itu justru berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi.

Terpilihnya Nasarudin sebagai Ketua Umum KAUMY melalui Munas ke-8 memang disambut dengan pemberitaan positif di sejumlah media online. Narasi yang dibangun seolah menggambarkan KAUMY sebagai organisasi alumni yang solid, mapan, dan terpandang. Sayangnya, citra tersebut tidak mencerminkan kondisi internal yang sesungguhnya. Di balik kemasan pemberitaan, KAUMY justru memperlihatkan gejala rapuh dan krisis serius yang mengancam masa depannya.

Penyelenggaraan Munas KAUMY ke-8 patut dipertanyakan secara organisatoris. Proses yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas justru dinilai penuh kecacatan. Munas bukan lagi menjadi forum musyawarah kolektif alumni, melainkan terkesan dijadikan batu loncatan ambisi pribadi dan kelompok tertentu.

Dalam organisasi alumni, Munas seharusnya menjadi ruang refleksi dan evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya. Apa yang telah dilakukan? Apa kontribusi nyata alumni bagi almamater dan masyarakat? Namun pertanyaan-pertanyaan mendasar itu nyaris tak terdengar gaungnya. Munas berlalu tanpa pertanggungjawaban yang jelas, tanpa arah strategis yang terukur, dan tanpa agenda besar yang menjawab tantangan alumni ke depan.

Jika sejak proses awal sudah bermasalah, maka wajar jika publik alumni mempertanyakan legitimasi moral dan organisatoris hasil Munas tersebut.

Fakta yang paling memprihatinkan adalah minimnya kontribusi nyata KAUMY selama ini. Sebagai organisasi alumni dari salah satu universitas Muhammadiyah terbesar, KAUMY seharusnya memiliki daya tawar dan peran strategis:

1. Menjadi jembatan antara alumni dan kampus

2. Mendukung pengembangan akademik, riset, dan mahasiswa

3. Menguatkan jejaring profesional dan kewirausahaan alumni

4. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam isu kebangsaan

Namun realitasnya, KAUMY nyaris tak terdengar kiprahnya. Tidak ada program unggulan yang berkelanjutan, tidak ada advokasi alumni, bahkan tidak tampak peran signifikan dalam membantu UMY menghadapi tantangan zaman. Organisasi ini seolah hanya hidup di atas kertas dan aktif saat momentum politik internal berlangsung.

Yang lebih mengherankan dan sekaligus mengecewakan adalah sikap diam para alumni UMY yang kini bekerja di lingkungan kampus, baik sebagai dosen maupun karyawan. Sebagai kaum intelektual, mereka seharusnya menjadi suara moral dan penyeimbang dalam dinamika organisasi alumni.

Diamnya mereka menimbulkan tanda tanya besar:
Apakah karena takut?
Apakah karena merasa tidak memiliki kepentingan?
Ataukah karena sudah terbiasa dengan budaya organisasi yang stagnan?

Jika kaum terdidik memilih bungkam di tengah persoalan organisasi, maka krisis bukan hanya terjadi pada KAUMY, tetapi juga pada etos intelektual alumni itu sendiri.

Peribahasa Arab “wala mauta wala haya”—tidak mati dan tidak hidup—sangat tepat menggambarkan kondisi KAUMY hari ini. Organisasi ini tidak benar-benar mati karena masih ada struktur, nama besar, dan klaim legitimasi. Namun ia juga tidak hidup karena tidak memiliki denyut gerakan, visi kolektif, dan kontribusi nyata.

Dalam kondisi seperti ini, KAUMY berada di ambang kehancuran, bukan karena serangan dari luar, melainkan karena pembusukan dari dalam:

-Krisis kepemimpinan visioner
-Lemahnya budaya kritik dan evaluasi
-Dominasi kepentingan pribadi
-Hilangnya idealisme alumni

Jika KAUMY ingin diselamatkan, maka diperlukan keberanian kolektif untuk melakukan koreksi total. Alumni harus berani bersuara, menuntut transparansi, dan mendorong reformasi organisasi. Kepemimpinan KAUMY ke depan tidak cukup hanya bermodal legitimasi formal Munas, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata, keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan alumni secara luas.

Jika tidak, maka KAUMY akan terus terjebak dalam ruang hampa hidup segan, mati tak mau hingga akhirnya benar-benar ditinggalkan oleh alumni yang seharusnya menjadi kekuatan utamanya.

Penulis : Yunus Hanis Syam, Alumni FAI UMY

MoneyTalk, Jakarta – Hampir setiap hari rakyat Indonesia disuguhi berita korupsi. Angkanya bukan lagi jutaan, bukan pula ratusan juta, melainkan sudah mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Ironisnya, pelaku kejahatan luar biasa itu sebagian besar adalah mereka yang disumpah atas nama Tuhan untuk mengabdi kepada negara dan rakyat.

Korupsi di negeri ini bukan lagi sekadar penyakit, melainkan telah menjadi budaya yang mengakar. Ia menjalar dari pusat hingga daerah, dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga badan usaha milik negara. Hampir tak ada sektor yang benar-benar steril. Rakyat pun kian terbiasa mendengar istilah “OTT”, “tersangka”, “tersandung kasus”, seolah semua itu adalah bagian normal dari kehidupan bernegara.

Di satu sisi, kita melihat maling berdasi dengan wajah tersenyum, tangan diborgol, keluar masuk gedung pengadilan. Di sisi lain, ada rakyat kecil yang dipenjara karena mencuri demi bertahan hidup. Seorang nenek diproses hukum karena mengambil beberapa batang kayu. Seorang bapak dihukum karena mencuri buah di kebun. Sementara para perampok uang negara bisa berkelit dengan pengacara mahal, celah hukum, bahkan fasilitas mewah di balik jeruji.

Inilah wajah keadilan di negeri para maling: tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum seolah hanya menjadi alat penindas bagi yang lemah, dan menjadi tameng bagi yang kuat dan berduit.

Korupsi di Indonesia bukan perbuatan individu semata. Ia telah menjadi sistemik, terstruktur, dan masif. Ada jaringan, ada persekongkolan, ada pembagian peran. Dari perencanaan anggaran, pengadaan proyek, hingga pengawasan, semuanya bisa dikondisikan. Yang bersih justru sering tersingkir, dimutasi, atau dibungkam.

Lebih menyedihkan lagi, korupsi kerap dibungkus jargon pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan kepentingan nasional. Proyek infrastruktur yang katanya demi rakyat ternyata menjadi ladang bancakan. Dana bantuan sosial yang seharusnya mengalir ke rakyat miskin justru disunat. Uang pendidikan dan kesehatan yang vital bagi masa depan bangsa malah dikorupsi tanpa rasa bersalah.

Korupsi bukan sekadar soal uang negara yang hilang. Dampaknya jauh lebih luas dan kejam. Korupsi menciptakan kemiskinan struktural, memperlebar jurang ketimpangan, dan merusak kepercayaan publik. Jalan rusak, sekolah ambruk, rumah sakit kekurangan fasilitas semuanya adalah akibat dari uang yang dicuri.

Rakyat dipaksa membayar mahal melalui pajak, kenaikan harga, dan layanan publik yang buruk. Sementara para maling negara menikmati hasil jarahan untuk hidup mewah, berlibur ke luar negeri, membeli properti, dan menyekolahkan anak-anaknya di institusi elit.

Meski banyak kasus korupsi dibongkar, publik berhak bertanya: apakah pemberantasan korupsi sungguh-sungguh, atau hanya tebang pilih? Mengapa ada kasus besar yang mengendap, menguap, atau berhenti di tengah jalan? Mengapa hukum tampak gagah menghadapi pejabat tertentu, tetapi loyo ketika berhadapan dengan kekuatan besar?

Lembaga penegak hukum seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Namun ketika integritas aparat dipertanyakan, kepercayaan publik pun runtuh. Tanpa penegakan hukum yang adil dan konsisten, korupsi akan terus beranak-pinak.

Yang paling berbahaya dari semua ini adalah normalisasi korupsi. Ketika rakyat mulai menganggap korupsi sebagai hal biasa, ketika pelaku masih bisa tampil percaya diri di ruang publik, bahkan dielu-elukan, maka sesungguhnya bangsa ini sedang berada di jurang kehancuran moral.

Negeri ini seolah telah berubah menjadi negeri para maling, di mana kejahatan dilakukan secara berjamaah, sistematis, dan nyaris tanpa rasa malu. Nilai-nilai kejujuran, amanah, dan pengabdian kian terpinggirkan oleh kerakusan dan nafsu kekuasaan.

Namun di tengah gelapnya situasi, harapan tidak boleh padam. Masih ada aparat yang jujur, masih ada aktivis, jurnalis, akademisi, dan rakyat yang bersuara. Perlawanan terhadap korupsi harus terus dinyalakan, bukan hanya oleh lembaga negara, tetapi oleh seluruh elemen masyarakat.

Korupsi tidak akan tumbang hanya dengan slogan. Ia butuh keberanian, keteladanan, dan ketegasan tanpa pandang bulu. Negeri ini tidak kekurangan aturan, yang kurang adalah keberanian untuk menegakkannya.

Jika tidak, sejarah akan mencatat Indonesia bukan sebagai negeri yang kaya raya, melainkan sebagai negeri para maling tempat kekayaan alam dirampok oleh segelintir elite, sementara rakyatnya dibiarkan hidup dalam kesengsaraan.

MoneyTalk, Jakarta – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke ruang publik. Penolakan keras langsung datang dari berbagai pihak, terutama lembaga survei dan para pegiat demokrasi prosedural. Alasan yang dikemukakan hampir selalu seragam: pilkada melalui DPRD dianggap sebagai kemunduran demokrasi, pengkhianatan terhadap semangat reformasi, serta membuka ruang oligarki dan transaksi politik.

Namun, di balik narasi idealisme demokrasi itu, ada kepentingan lain yang jarang diungkap secara jujur ke publik: kepentingan bisnis lembaga survei politik.

Sejak pilkada langsung diberlakukan, demokrasi Indonesia tidak hanya melahirkan kontestasi politik, tetapi juga melahirkan industri demokrasi. Di dalamnya ada konsultan politik, agensi pencitraan, media, buzzer, dan tentu saja lembaga survei. Pilkada langsung menjadi “pasar basah” yang berulang setiap lima tahun, bahkan setiap tahun di berbagai daerah.

Lembaga survei menempati posisi strategis dalam industri ini. Mereka tidak sekadar memotret opini publik, tetapi kerap menjadi penentu arah persepsi, legitimasi kandidat, bahkan psikologi pemilih. Elektabilitas, popularitas, dan tingkat keterpilihan menjadi komoditas politik yang bernilai tinggi.

Jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, maka kebutuhan survei elektoral massal otomatis menurun drastis. Tidak lagi dibutuhkan pemetaan preferensi jutaan pemilih. Tidak perlu simulasi elektabilitas berkala. Tidak ada lagi “quick count”, “exit poll”, dan rilis survei yang memengaruhi opini publik. Artinya sederhana: bisnis survei politik terancam bangkrut.

Ironisnya, penolakan lembaga survei terhadap pilkada melalui DPRD kerap dibungkus dengan klaim moral demokrasi. Mereka tampil seolah penjaga nilai-nilai reformasi dan kedaulatan rakyat. Padahal, tidak sedikit survei yang selama ini justru problematik.

Publik masih ingat bagaimana hasil survei sering meleset jauh dari realitas. Banyak lembaga survei terkesan bekerja berdasarkan pesanan, bukan objektivitas ilmiah. Survei menjadi alat propaganda, bukan instrumen akademik. Bahkan, dalam banyak pilkada, lembaga survei berubah menjadi bagian dari tim pemenangan kandidat tertentu.

Pertanyaannya: apakah demokrasi benar-benar diselamatkan oleh lembaga survei, atau justru direduksi menjadi angka-angka pesanan?

Pilkada langsung sering dipuja sebagai puncak demokrasi lokal. Namun, jarang dibahas secara jujur bahwa pilkada langsung juga melahirkan biaya politik yang sangat mahal. Kandidat harus menyiapkan dana besar untuk kampanye, logistik, pencitraan, hingga “biaya tak terlihat”. Akibatnya, kepala daerah terpilih sering terjebak dalam lingkaran balas budi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Data penindakan korupsi menunjukkan bahwa kepala daerah merupakan salah satu aktor paling dominan dalam kasus korupsi. Ini bukan kebetulan. Pilkada langsung yang mahal menciptakan tekanan struktural untuk “mengembalikan modal”.

Dalam konteks ini, pilkada melalui DPRD sesungguhnya dapat dilihat sebagai alternatif rasional, bukan otomatis sebagai kemunduran demokrasi. Demokrasi tidak semata soal metode pemilihan langsung, tetapi soal akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Argumen klasik penolak pilkada melalui DPRD adalah trauma masa lalu: politik uang, lobi gelap, dan transaksi elite. Kritik ini tidak sepenuhnya salah. Namun, apakah pilkada langsung benar-benar bebas dari praktik serupa? Realitas menunjukkan bahwa politik uang justru berpindah dari ruang tertutup ke ruang yang lebih luas dan masif.

Jika DPRD dianggap bermasalah, solusinya bukan meniadakan perannya, melainkan memperbaiki sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas DPRD. Pemilihan melalui perwakilan bukanlah konsep anti-demokrasi. Banyak negara demokratis maju menggunakan mekanisme perwakilan dalam memilih pemimpin eksekutif di tingkat tertentu.

Perdebatan pilkada langsung versus DPRD sering terjebak pada demokrasi prosedural: siapa memilih, bagaimana memilih. Padahal yang lebih penting adalah demokrasi substantif: apakah kebijakan berpihak pada rakyat, apakah pemimpin bekerja efektif, apakah korupsi ditekan, dan apakah kesejahteraan meningkat.

Jika pilkada langsung hanya melahirkan pemimpin populis yang pandai pencitraan tetapi miskin kinerja, sementara pilkada melalui DPRD berpotensi melahirkan pemimpin yang lebih terkontrol secara politik dan administratif, maka diskusi seharusnya dibuka secara jujur dan objektif—tanpa kepentingan bisnis tersembunyi.

Penolakan keras lembaga survei terhadap pilkada melalui DPRD patut dibaca secara kritis. Jangan-jangan yang dipertahankan bukan demokrasi, melainkan kelangsungan industri survei politik. Demokrasi dijadikan jargon, reformasi dijadikan tameng, sementara kepentingan ekonomi disembunyikan di baliknya.

Rakyat berhak tahu bahwa sebagian suara penolakan bukanlah suara moral murni, melainkan suara pasar yang terancam mati.

Perdebatan tentang mekanisme pilkada seharusnya tidak dimonopoli oleh lembaga survei atau aktor industri demokrasi. Negara perlu membuka ruang diskusi yang jujur, rasional, dan bebas dari konflik kepentingan.

Pilkada melalui DPRD bukanlah kiamat demokrasi, sebagaimana pilkada langsung bukan jaminan kesejahteraan rakyat. Yang terpenting adalah membangun sistem politik yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik bukan pada kepentingan bisnis yang selama ini menikmati demokrasi sebagai ladang keuntungan.

Jika pilkada melalui DPRD membuat lembaga survei bangkrut, mungkin pertanyaannya bukan pada sistem pilkada, melainkan pada ketergantungan lembaga survei terhadap demokrasi sebagai komoditas ekonomi.

Penulis : Yunus Hanis Syam, Pengamat Sosial dan Budaya

MoneyTalk, Jakarta – Terjadinya bencana ekologis Pulau Sumatera berupa banjir, tanah longsor beserta tumpahan jutaan gelondongan kayu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat pengundulan hutan. Sebagai akibatnya jumlah korban per 31 Desember 2025. Korban meninggal 1.154 orang, korban hilang sekitar 165 orang masih dalam proses pencarian. Pengungsi lebih dari 378.000 jiwa masih berada di posko pengungsian.

Betapa luar biasanya daya rusak akibat keserakahan terutama ulah para pengusaha dan pemberi ijin, disamping rakyat kehilangan nyawa, belum terhitung infrastruktur yang hancur, jalan, jembatan, sekolah, kantor-kantor, jaringan listrik dan betapa banyaknya yang kehilangan mata pencarian, kehilangan rumah, kehilangan lahan sawah, perkebunan dsbnya dalam

Kehancuran lingkungan Sumatera begitu dahsyat, penulis teringat kepada almarhum Rizal Ramli yang meninggal 2 Januari 2024, hari ini genap 2 tahun beliau menghadap sang chalik. Ditahun 1990 saat isu lingkungan masih bersifat elitism Rizal Ramli sudah menulis panjang dan mendalam soal etika lingkungan dan politik lingkungan di majalah Tempo.

Menurut Rocky Gerung (RG) sebagai salah satu sahabat Rizal Ramli. Menulis dalam buku “Mengenang Rizal Ramli” (RR) yang diterbitkan oleh Paramadina Graduate School of Islamic Studies (PGSI) dan Yayasan Inisiatif RR. Bahwa tulisan Rizal Ramli tersebut mengindikasikan kemampuan RR melihat problem yang ada di balik green politics. Kritik Rizal Ramli terhadap pengelolaan sumber daya alam betul-betul sangat metodologis sekaligus filosofis.

Rizal Ramli pertama kali memperkenalkan istilah Ecoterrorism kepada RG. Untuk melindungi lingkungan dengan cara jera mereka yang memotong pohon, merupakan ide yang radikal dalam upaya menyelamatkan lingkungan. Kemudian Rocky ikut memperkenalkan istilah tersebut kepada publik.

Menurut Rocky Gerung, ide awal tentang ekonomi yang berkelanjutan justru dimulai oleh Rizal Ramli, yang mampu melihat kedalaman melalui deep ecology. RR melihat bukan sekadar ekonomi, tetapi juga ecology. Sangat jarang orang yang memiliki kemampuan makro ekonomi mau berbicara tentang etika lingkungan.

Istilah “Pengpeng” kolaborasi Penguasa dan Pengusaha dari Rizal Ramli merupakan upaya untuk mengingatkan kita akan bahaya kekuasaan yang ditempel secara ketat oleh pengusaha. Presiden Prabowo yang juga mengaku bahwa Rizal Ramli sebagai sahabatnya. Sayangnya sahabat tersebut sudah tiada untuk mengingatkannya.

Sekarang Prabowo malah “melupakan” istilah Pengpeng dan meneruskan kebijakan Jokowi yang lengket dengan oligarki. Sebagai fakta Prabowo tidak tuntas menindak Aguan pengusaha yang merusak ekologi Banten melalui PIK 2. Presiden Prabowo “pasang badan” terhadap para pengusaha besar sawit di Sumatera, menguasai dari hulu kehilir, oligarki ekonomi sebagian dikenal kelompok Naga 9.

Narasi bahwa kelapa sawit adalah “pohon keras penjaga lingkungan” adalah manipulasi ekologis yang berbahaya. Sawit memang pohon, tetapi bukan hutan, dan tidak pernah bisa menggantikan fungsi ekologis hutan alam. Menyamakan kebun sawit dengan hutan adalah penyesatan publik yang disengaja sebuah upaya mencuci dosa deforestasi dengan istilah teknokratis.

Kembali kepada bencana ekologis Sumatera, aktor dan kebijakan yang paling bersalah atas banjir dan longsor Sumatera adalah Pemerintah Pusat, pembuat kebijakan ekstraktif tentunya aktornya adalah Presiden Prabowo dan Kementerian teknis. Ini bukan tuduhan kosong, tapi peta tanggung jawab kekuasaan. Jika diurut termasuk mantan Presiden sebelumnya Jokowi sebagai aktor utamanya, yang harus diminta pertanggungjawabannya.

Politik ekonomi ekstraktif (tambang, sawit, HTI) yang tetap dipaksakan di wilayah rawan bencana, UU Cipta Kerja & turunannya yang melonggarkan izin lingkungan, melemahkan AMDAL, mempermudah eksploitasi hutan dan DAS. Negara tahu bahwa Sumatera khususnya Aceh rawan ekologis, tapi tetap menjadikannya ladang investasi (ekonomi semata). Keselamatan rakyat dikalahkan oleh pertumbuhan semu.

Tampaknya negeri ini harus kembali pada cara-cara Rizal Ramli yakni menuntun negeri ini dengan cita-cita kedaulatan rakyat, dimana pemerintah harus mampu menumbuhkan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang masuk akal justru harus didalilkan untuk mendistribusikan keadilan, bukan mengakumulasi kekayaan untuk segelintir kelompok tertentu.

Al fatihah untuk Rizal Ramli, semoga negeri ini terselamatkan.

Penulis : Syafril Sjofyan, Pemerhati kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia adalah negeri yang sejak lama dipuji karena kekayaan alamnya. Tanahnya subur, lautnya luas, perut buminya menyimpan emas, nikel, batubara, minyak, gas, hingga aneka hasil hutan dan laut. Kekayaan itu bukan sekadar data statistik, melainkan juga pernah hidup dalam imajinasi kolektif bangsa. Group band legendaris Koes Plus merangkumnya secara puitis dalam lagu Kolam Susu:

Bukan lautan hanya kolam susu

Kail dan jala cukup menghidupimu

Tiada badai tiada topan kau temui

Ikan dan udang menghampiri dirimu

Lagu itu bukan sekadar romantisme, melainkan harapan. Harapan bahwa di negeri ini, hidup seharusnya tidak sulit. Bahwa bekerja keras semestinya berbanding lurus dengan kesejahteraan. Bahwa rakyat kecil tidak perlu menjadi korban sistem. Namun, realitas hari ini justru berbanding terbalik dengan lirik tersebut. Yang ditemui rakyat bukan “kolam susu”, melainkan kolam kesenjangan. Bukan ikan yang menghampiri, tetapi kemiskinan yang diwariskan lintas generasi.

Kemiskinan di Indonesia bukanlah semata-mata akibat kemalasan atau kurangnya sumber daya manusia. Ia adalah kemiskinan struktural kemiskinan yang lahir dari kebijakan, sistem ekonomi-politik, dan relasi kuasa yang timpang. Dalam sistem seperti ini, kekayaan alam tidak mengalir ke rakyat, melainkan tersedot ke segelintir elite ekonomi dan politik.

Data kemiskinan sering dipoles dengan angka persentase yang menurun. Namun di lapangan, rakyat tetap bergulat dengan harga pangan yang naik, biaya pendidikan yang mahal, akses kesehatan yang terbatas, dan lapangan kerja yang semakin sempit. Banyak orang “tidak miskin” secara statistik, tetapi hidup dalam kondisi rentan sedikit saja guncangan ekonomi, mereka terperosok ke jurang kemiskinan.

Ironi terbesar negeri ini adalah ketika kekayaan alam justru menjadi sumber konflik dan penderitaan rakyat. Tambang dibuka, hutan dibabat, laut dieksploitasi, namun masyarakat sekitar tetap miskin. Bahkan, sering kali mereka justru tersingkir dari tanah leluhurnya sendiri.

Atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, negara memberi karpet merah kepada korporasi besar. Izin konsesi dikeluarkan dengan mudah, sementara suara rakyat dianggap penghambat pembangunan. Ketika lingkungan rusak, banjir dan longsor datang, rakyat disalahkan karena dianggap tidak adaptif. Ketika nelayan kehilangan ruang tangkap dan petani kehilangan lahan, mereka diminta bersabar demi “kepentingan nasional”.

Pertanyaannya: kepentingan nasional versi siapa?

Negara seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar fasilitator modal. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Regulasi sering kali lebih berpihak pada investor ketimbang masyarakat. Pajak dan royalti sumber daya alam minim, pengawasan longgar, dan penegakan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah.

Ketika rakyat kecil memprotes, mereka berhadapan dengan aparat. Ketika elite melanggar, penyelesaiannya sering berakhir di meja kompromi. Hukum kehilangan wibawa, keadilan menjadi barang mahal, dan demokrasi menyempit menjadi sekadar prosedur lima tahunan.

Kemiskinan struktural tidak berhenti pada satu generasi. Anak dari keluarga miskin berangkat dari garis start yang timpang: gizi buruk, pendidikan seadanya, lingkungan yang tidak mendukung. Di sisi lain, anak elite menikmati akses terbaik sejak lahir. Dalam kondisi seperti ini, mobilitas sosial menjadi mitos.

Maka jangan heran jika kesenjangan terus melebar. Jangan heran jika rasa keadilan sosial semakin menipis. Yang berbahaya, kondisi ini melahirkan apatisme dan kemarahan sosial yang terpendam bom waktu bagi stabilitas bangsa.

Sudah saatnya bangsa ini bertanya secara jujur: untuk siapa pembangunan dilakukan? Apakah pertumbuhan ekonomi semata sudah cukup, jika tidak diiringi pemerataan? Apakah kekayaan alam hanya akan menjadi kutukan (resource curse) yang menguntungkan segelintir orang?

Pembangunan seharusnya berpijak pada keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bukan kemakmuran elite.

Ironi rakyat Indonesia bukan takdir. Ia adalah hasil pilihan-pilihan politik. Karena itu, solusinya pun bersifat politis dan moral. Negara harus berani membalik orientasi: dari pro-elite menjadi pro-rakyat. Dari eksploitasi menjadi keberlanjutan. Dari statistik menuju realitas.

Jika tidak, lagu Kolam Susu akan tinggal nostalgia. Sebuah ironi pahit di negeri yang kaya, tetapi rakyatnya terus diminta bersabar. Padahal, yang mereka tuntut bukan kemewahan melainkan keadilan.

Dan keadilan, sejatinya, adalah kekayaan paling mahal yang belum sungguh-sungguh dimiliki Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Walaupun sudah banyak para ahli menulis dan memberitakan tentang oligarki sawit, dalam rangka memasuki tahun baru 2026. Tahun dimana menurut kalangan ekonom merupakan tahun krisis, sehingga penulis mengangap perlu menulis kembali tentang oligarki sawit, yang berbahaya jika diterapkan sampai Papua.

Ketika Presiden Prabowo Subianto menyamakan pohon sawit dengan pohon keras, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar istilah, melainkan akal sehat publik dan masa depan lingkungan Indonesia. Pernyataan itu bukan kekeliruan teknis. Ia adalah penyederhanaan menyesatkan yang berbahaya.

Bahaya pernyataan Presiden ini terletak pada implikasi kebijakannya. Jika sawit dianggap setara dengan pohon keras, maka deforestasi dapat dibenarkan secara moral dan politik. Hutan yang ditebang cukup “diganti” dengan sawit, lalu kerusakan lingkungan dipoles sebagai pembangunan. Inilah pemutihan ekologis yang kerap dipakai untuk melindungi kepentingan industri besar.

Dalam hukum Indonesia, hutan dan perkebunan berada dalam rezim yang berbeda. Hutan dilindungi karena fungsinya bagi kehidupan rakyat. Perkebunan diatur karena fungsinya bagi ekonomi. Ketika Presiden mencampuradukkan keduanya, negara sedang melemahkan fondasi perlindungan lingkungan yang dijamin konstitusi.

Industri sawit kerap dipuja sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Namun di balik angka devisa dan ekspor, terdapat persoalan mendasar, apakah tata kelola sawit Indonesia masih setia pada Konstitusi, atau justru tunduk pada oligarki modal. Fakta di lapangan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan kebijakan publik lebih melayani kepentingan segelintir konglomerat ketimbang mandat konstitusional untuk melindungi rakyat dan lingkungan.

Siapa yang diuntungkan dari narasi “sawit adalah pohon keras”? Bukan petani kecil, bukan rakyat korban bencana. Yang diuntungkan adalah oligarki sawit korporasi raksasa yang menguasai jutaan hektare lahan, mempengaruhi kebijakan, dan jarang dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang mereka tinggalkan.

Sektor sawit Indonesia didominasi para konglomerat besar, dan sebagian memang sering dikaitkan dengan “9 Naga”, yang terlibat sawit Wilmar Group, tokohnya Kuok Khoon Hong, raksasa global sawit. pemain paling dominan dari hulu ke hilir.

Sinar Mas Group (GAR/ SMART), keluarga Widjaja konglomerat lama, lintas sektor, sering disorot soal deforestasi & konflik lahan. Salim Group (Indofood – IndoAgri) Anthoni Salim konglomerasi Orde Baru, sawit terintegrasi dengan industri pangan. Astra Agro Lestari (AALI), Grup Astra/ Jardine Matheson konglomerat lama plus modal asing, banyak kasus konflik agraria

Musim Mas Group, Keluarga Bachtiar, swasta besar, low profile, pemain global CPO & oleokimia, Royal Golden Eagle (RGE), Sukanto Tanoto, salah satu konglomerat terbesar Asia Tenggara, sawit, pulp, energi. Apakah mereka bagian dari “9 Naga”? Sebagian ya. “9 Naga” adalah istilah populer untuk segelintir konglomerat superkuat, menguasai sektor strategis (pangan, energi, properti, tambang, sawit), punya kedekatan historis dengan kekuasaan.

Oligarki sawit bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena mengonsentrasikan penguasaan sumber daya alam pada segelintir pihak. Ekspansi sawit yang merusak lingkungan melanggar Pasal 28H ayat (1) sebagai hak konstitusional warga negara. Pengabaian hak masyarakat adat melanggar Pasal 18B ayat (2). Pembiaran dan pemutihan pelanggaran menunjukkan degenerasi negara hukum. Masalah sawit bukan semata lingkungan, tetapi krisis konstitusional.

Jika Konstitusi terus dikalahkan oleh kepentingan modal, maka negara kehilangan legitimasinya sebagai pelindung rakyat. Sawit tidak boleh ditempatkan di atas konstitusi. Negara harus memilih, berdiri sebagai penguasa sumber daya untuk rakyat, atau menjadi notaris bagi oligarki. Karena konstitusi tidak pernah memberi mandat untuk merusak hutan demi segelintir keuntungan.

Presiden Prabowo seharusnya menjadi penjaga konstitusi, bukan juru narasi industri. Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini tidak boleh dikorbankan demi legitimasi ekspansi sawit.

Kalau negara sungguh peduli lingkungan, ukurannya sederhana, lindungi hutan alam tanpa tawar menawar, hentikan ekspansi sawit ke kawasan lindung dan gambut dan berhenti memelintir sains demi kepentingan industri. Karena pohon industri tidak bisa menggantikan ekosistem. Pembangunan yang merusak lingkungan hanyalah penundaan bencana.

Penulis : Syafril Sjofyan. Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP-Bangsa, Sekjen FTA

MoneyTalk, Jakarta – Pasca reformasi 1998, Indonesia memasuki era kebebasan sipil yang nyaris tanpa sekat. Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tumbuh subur di hampir seluruh sudut negeri. Dalam semangat demokrasi, kehadiran mereka sejatinya dimaksudkan sebagai penyeimbang kekuasaan, pengontrol negara, serta corong kepentingan publik.

Namun perjalanan waktu menunjukkan kenyataan yang tidak selalu sejalan dengan idealisme reformasi. Banyak Ormas dan LSM justru berubah menjadi beban negara, bahkan alat kekuasaan.

Mengatasnamakan rakyat, mereka berdiri sebagai barikade pelindung kepentingan elite, partai politik, atau pejabat tertentu.

Di ruang publik mereka berbicara soal moral dan keadilan, tetapi di lapangan kerap memainkan peran sebaliknya.

Tidak sedikit Ormas dan LSM yang lahir bukan dari kegelisahan sosial, melainkan dari kepentingan pragmatis.

Minimnya lapangan kerja, meningkatnya pengangguran, hingga budaya instan berpengaruh pada munculnya Ormas sebagai “kendaraan karier”. Bagi sebagian orang, Ormas dan LSM bukan lagi ruang pengabdian, melainkan alat tawar-menawar kekuasaan.

Lebih ironis lagi, sebagian Ormas justru disinyalir lahir dari ide elite kekuasaan itu sendiri.

Mereka dipelihara, dilindungi, bahkan disusupi aparat agar mudah digerakkan ketika kepentingan politik atau ekonomi terancam.

Dalam kondisi seperti ini, Ormas kehilangan fungsi kontrol dan berubah menjadi instrumen tekanan, bahkan legitimasi semu.

LSM: Antara Etalase dan Substansi

Di tengah banjir Ormas dan LSM yang kehilangan arah, publik kerap sulit membedakan mana yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan mana yang sekadar menjadi etalase demokrasi.

Banyak LSM hanya aktif saat kamera menyala, namun menghilang ketika harus bekerja dengan data, risiko, dan integritas.

Kritik terhadap Ormas dan LSM bukan berarti menafikan seluruh peran masyarakat sipil. Justru sebaliknya, kritik ini penting agar publik kembali memahami bahwa LSM sejati lahir dari idealisme, bekerja dengan kejujuran, dan siap menanggung risiko.

Di titik inilah, keberadaan Center for Budget Analysis (CBA) menjadi relevan. Fenomena Ormas sebagai instrumen kekuasaan bukan peristiwa sporadis, melainkan gejala sistemik.

Ia tumbuh dari relasi yang saling menguntungkan antara kekuasaan, modal, dan kelompok massa.  Negara membutuhkan legitimasi sosial dan kekuatan informal; Ormas membutuhkan perlindungan, akses, dan sumber daya. Dari sinilah simbiosis itu terbentuk.

Ormas dan Produksi Kekuasaan Informal

Dalam banyak kasus, Ormas tidak lahir dari kegelisahan sosial, melainkan dari desain politik.

Sebagian Ormas dibentuk oleh elite atau difasilitasi oleh kekuasaan untuk berfungsi sebagai tameng, penekan, atau pengalih isu.

Mereka hadir ketika kritik publik menguat, lalu bergerak membawa narasi tandingan atas nama stabilitas, moral, atau kepentingan rakyat.

Struktur semacam ini menciptakan kekuasaan informal yang berada di luar mekanisme demokrasi formal.

Ormas menjadi aktor non-negara yang dapat menekan tanpa harus bertanggung jawab secara institusional.

Ketika konflik muncul, negara kerap “berjarak”, seolah tidak terlibat, padahal Ormas tersebut bekerja dalam orbit kepentingan kekuasaan.

Di titik inilah demokrasi kehilangan maknanya. Kritik dibungkam bukan melalui argumen atau hukum, melainkan melalui tekanan sosial, intimidasi massa, dan stigma moral.

Moral Hazard dalam Ormas dan LSM Semu

Ketiadaan sistem akuntabilitas yang kuat membuat banyak Ormas bergerak tanpa pengawasan.

Status sebagai organisasi masyarakat seringkali memberi legitimasi moral, meski aktivitasnya bertentangan dengan kepentingan publik. Moral hazard pun muncul: Ormas merasa kebal hukum karena kedekatannya dengan kekuasaan.

LSM pun tidak luput dari gejala ini. Sebagian hanya menjadi LSM semu—menggunakan nama advokasi, tetapi bekerja sebagai broker kepentingan. Isu dijadikan komoditas, tekanan publik diperdagangkan, dan kritik diubah menjadi alat tawar-menawar.

Dalam lanskap seperti ini, masyarakat sipil tidak lagi menjadi penyeimbang negara, melainkan perpanjangan tangan kekuasaan. Fungsi kontrol sosial terdistorsi.

Negara, Ormas, dan Pengangguran Struktural

Maraknya Ormas juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural ekonomi. Minimnya lapangan kerja, lemahnya kualitas pendidikan, dan ketimpangan sosial mendorong Ormas menjadi ruang “alternatif” bagi banyak orang.

Bagi sebagian individu, Ormas bukan alat perjuangan, tetapi jalan pintas menuju akses kekuasaan dan ekonomi.

Situasi ini diperparah ketika negara gagal membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang sehat.

Alih-alih memperkuat kapasitas warga, Ormas justru dipelihara sebagai kekuatan mobilisasi. Negara seakan menukar pembangunan sosial dengan stabilitas semu.

CBA dan Jalan Sunyi Idealisme

CBA tidak lahir dari ruang kekuasaan, melainkan dari kegelisahan seorang aktivis reformasi 1998 yang memahami betul bagaimana anggaran negara kerap menjadi sumber ketimpangan dan korupsi.

Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA, adalah figur yang menempuh jalan berbeda dari banyak rekannya sesama aktivis.

Ketika sebagian aktivis reformasi memilih beradaptasi dengan kekuasaan, menerima jabatan, atau menjadi bagian dari sistem yang dulu mereka kritik, Uchok justru memilih tetap berdiri di luar pagar. Ia tidak berpindah menjadi pengamat yang aman, apalagi penjaga kepentingan elite.

Berpenampilan sederhana dan tanpa atribut kemewahan, Uchok dikenal apa adanya. Ia adalah anak tunggal dari seorang prajurit TNI AD berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu) di Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Yon Bekang) Kramat Jati, Jakarta Timur.

Ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Nilai disiplin, kejujuran, dan keberanian yang tumbuh dari keluarga sederhana itu melekat kuat dalam dirinya.

Lahir di Tapanuli Selatan pada 22 Februari 1974, Uchok menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jakarta, lalu melanjutkan S2 Manajemen Lingkungan di Universitas Negeri Jakarta.

Kegemarannya membaca menjadikannya kaya perspektif dan tajam dalam menganalisis kebijakan publik.

Sejak 2010, namanya dikenal luas sebagai aktivis antikorupsi yang fokus pada pengawasan dan analisis anggaran negara sektor yang jarang disentuh secara serius karena penuh risiko.

“Negara jangan sampai bangkrut. Itulah sebabnya anggaran milik rakyat harus diawasi,” ujar Uchok Sky Khadafi (28/12/2025) dalam sebuah perbincangan dengan wartawan di Jakarta. Sebuah kalimat sederhana, namun mencerminkan idealisme yang langka di tengah pragmatisme politik.

Kejujuran yang Mengundang Tekanan

Lebih dari dua puluh tujuh tahun Uchok konsisten mengawasi pengelolaan anggaran negara, baik di pusat maupun daerah.

Temuan-temuannya kerap membuat pejabat gerah. Tidak sedikit kasus yang ia dorong hingga ke Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tekanan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Mulai dari intimidasi halus, tekanan langsung, hingga “penawaran menarik” agar menghentikan sorotan. Namun prinsip hidup jujur dan ikhlas membuatnya tak pernah bergeser dari jalur yang ia pilih.

Keberanian Uchok sering disamakan dengan nyali seorang serdadu—warisan nilai dari ayahnya. Berani berkata benar, meski berisiko.

Prinsip inilah yang membuatnya dikenal luas di kalangan jurnalis dan media sebagai sosok yang konsisten menjaga kepentingan publik, bahkan dijuluki “Robin Hood” penyelamat aset negara.

LSM Bekerja dengan Data, Bukan Gertakan

Berbeda dengan banyak Ormas yang mengandalkan tekanan massa, CBA bekerja dengan pendekatan data dan analisis.

Setiap temuan disusun secara hati-hati agar tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar hukum.

Uchok memahami betul bahwa kritik tanpa data justru melemahkan perjuangan masyarakat sipil itu sendiri.

Tim lapangan CBA dibekali kemampuan menganalisis dokumen anggaran, membaca celah kebijakan, serta mengumpulkan data valid dari lapangan. Kerja mereka jarang terlihat, tetapi berdampak. Tidak sensasional, namun substantif.

Menjaga Makna Reformasi

Di tengah maraknya Ormas dan LSM yang kehilangan ruh idealisme, keberadaan figur seperti Uchok Sky Khadafi dan CBA menjadi pengingat bahwa reformasi belum selesai.

Demokrasi tidak cukup dijaga dengan jargon, tetapi dengan kejujuran, konsistensi, dan keberanian menghadapi kekuasaan.

LSM sejati bukan yang paling keras berteriak, melainkan yang paling teguh menjaga integritas.

Dan di negeri yang kerap lupa pada makna pengabdian, jalan sunyi seperti yang ditempuh Uchok justru menjadi fondasi penting bagi masa depan keadilan anggaran dan demokrasi yang sehat.

Kritik terhadap Ormas sebagai alat kekuasaan bukan serangan terhadap kebebasan berserikat. Justru sebaliknya, kritik ini adalah upaya merebut kembali makna masyarakat sipil yang sejati.

Demokrasi tidak akan sehat jika ruang sipil dikuasai oleh organisasi yang bekerja untuk kepentingan elite. Negara tidak boleh membiarkan Ormas menjadi aktor bayangan yang menekan tanpa akuntabilitas.

Pengawasan, regulasi, dan keberanian politik menjadi kunci untuk memutus relasi transaksional tersebut.

Di tengah kegaduhan Ormas yang bising, jalan sunyi LSM idealis seperti CBA menjadi penanda bahwa reformasi masih memiliki harapan. Bahwa kejujuran, idealisme, dan keberanian tetap relevan—meski tidak selalu populer.

Penulis : Beng Aryanto, Jurnalis Senior