22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta  – Benarkah dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera (Aceh, Sumut dan Sumbar) mencapai Rp51 triliun? Perhitungan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ini seperti petir di siang hari alias ujug-ujug. Disampaikan saat pendataan korban meninggal, rumah hilang, hancur, rusak berat dan ringan termasuk berbagai fasilitas publik lainnya masih berjalan. Sepertinya Menkeu Purbaya hanya main hantam kromo dan pencitraan semata dalam menjanjikan anggaran kepada wilayah bencana.

Artinya, jika dibagi rata alokasi anggaran Rp51 triliun itu masing-masing Provinsi akan beroleh Rp17 triliun. Perhitungan pukul rata jelas tidak akan dipilih oleh Menkeu Purbaya sebagai seorang ekonom teknokratik berlatar belakang sarjana teknik. Tentulah, kajian mendalam dan pengalaman pasca bencana wilayah lain beserta uji coba (_exercise_) anggaran sangat diperlukan. Yaitu, alokasi anggaran bencana seharusnya berdasarkan perhitungan kerugian yang diderita dan jumlah total biaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Semisal, untuk membangun perumahan rakyat layak type sederhana saja per unit rata-rata biasanya hanya membutuhkan dana Rp250 juta per unit. Maka, jika rumah korban bencana yang hilang, rusak berat dan ringan berjumlah 10.000 unit, total alokasinya berjumlah Rp2,5 triliun saja. Lalu, kemanakah sisa alokasi dana Rp48,5 triliun ini setelah digunakan sebagian untuk membangun kembali fasilitas publik lainnya? Alokasi sejumlah Rp51 triliun yang tanpa berbasis data valid jelas merupakan lahan korupsi baru ditengah penderitaan rakyat korban bencana.

Sebagai pembanding, alokasi dana desa pembangunan sumur bor oleh rakyat desa saja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menganggarkan Rp150 juta. Sementara itu, pekerjaan proyek yang dilakukan oleh masyarakat desa hanya sejumlah Rp20 juta per unit. Jumlah ini tidak hanya melebihi anggaran riilnya, melainkan sangat besar dan jumbo serta mampu membangun tujuh (7) sumur lagi. Oleh karena itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa harus bertindak rasional, realistis, obyektif dan bijaksana dalam mengelola anggaran dan keuangan negara.

Pertanyaannya, apakah memang benar dan data yang valid jumlah rumah rusak 183.308 unit? Sebab, alokasi anggaran perumahan layak sederhana saja sudah mencapai Rp45,727 triliun. Dengan begitu anggaran untuk pembiayaan lainnya hanya tersisa Rp5,273 triliun saja. Perlu dijelaskan secara transparan alokasi apa saja jumlah ini disaat rasionalisasi anggaran kementerian/lembaga juga dilakukan.

Penulis : Defiyan Cori. Ekonom Konstitusi

MoneyTalk, Jakarta – Pada awal Januari 2026, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang sesungguhnya tidak lagi mengejutkan, karena Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.

Uangnya tidak sedikit. Sekitar Rp6,38 miliar, dalam bentuk tunai, valuta asing, hingga logam mulia. Aktornya pun lengkap, dari kepala kantor, kepala seksi, tim teknis, konsultan pajak, dan pihak wajib pajak. Jika kita jujur, kasus ini bukan “kejutan”. Ini pengulangan!

Pertanyaannya bukan lagi mengapa ada pegawai pajak yang ditangkap, melainkan, mengapa pola OTT ini selalu berulang, dari tahun ke tahun, dengan modus yang nyaris sama?

Jawabannya tidak sesederhana soal moral individu. Masalahnya lebih dalam, lebih sistemik, dan sudah lama diperingatkan oleh BPK, namun itu diabaikan!

*Pola lama yang terus terulang*

Mari kita mundur sejenak. Tahun 2019, empat pegawai DJP ditangkap KPK karena menerima suap sekitar Rp1,8 miliar untuk mengatur pengembalian pajak (refund) sebuah dealer mobil mewah. Pemeriksaan pajak yang seharusnya objektif berubah menjadi ruang negosiasi gelap.

Tahun 2023, publik diguncang oleh kasus Rafael Alun Trisambodo. Bukan sekadar suap satu dua kali, tapi akumulasi gratifikasi bertahun-tahun yang bahkan sempat dicuci melalui perusahaan konsultan pajak miliknya sendiri. Uang dan aset mewah bernilai puluhan miliar rupiah itu hidup lama tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan internal Kementerian Keuangan!

Lalu muncul kasus Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Audit dan Penagihan DJP, bersama jaringannya. Di sini kita melihat sesuatu yang lebih terang benderang, bahwa itu korupsi yang terstruktur, melibatkan atasan dan bawahan, dengan nilai puluhan miliar rupiah, memanipulasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian utang pajak.

Dan kini, Januari 2026, kasus KPP Madya Jakarta Utara kembali membuka luka lama itu. Modusnya sama. Titik rawannya sama. Celahnya pun sama!

BPK sudah lama memberi peringatan

Yang sering luput dari perhatian publik adalah satu fakta penting, bahwa BPK sebenarnya sudah lama “teriak”. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama hampir satu dekade terakhir, BPK berulang kali mencatat masalah yang sama di DJP, antara lain:
1. Pengendalian internal pemeriksaan pajak yang lemah.
2. Rekonsiliasi data PPh dan PPN yang tidak andal.
3. Dokumentasi pemeriksaan yang tidak lengkap dan mudah dimanipulasi.
4. Tindak lanjut rekomendasi BPK yang formalistik, tidak substansial.

Bahasa BPK memang sopan, administratif, dan teknokratis. Tapi jika diterjemahkan ke bahasa awam, pesan BPK itu sangat sederhana, bahwa: “sistem ini bocor, kalau tidak segera ditutup, akan dimanfaatkan.”

Dan itulah yang terjadi. Celah-celah administratif yang terlihat “sepele” di atas kertas, dalam praktiknya menjadi ladang transaksi. Oknum aparat pajak menawarkan “jasa pengaturan”, konsultan pajak menjadi perantara, dan wajib pajak tertentu bersedia membayar untuk mendapatkan keuntungan.

OTT hanyalah ujung dari rantai panjang kegagalan tata kelola!

Masalah utamanya bukan KPK, tapi Kemenkeu

Perlu ditegaskan bahwa KPK bekerja di hilir. BPK memberi peringatan di hulu. Yang seharusnya bekerja di tengah, dan itu yang justru gagal, adalah Kementerian Keuangan!

Secara hukum dan tata kelola negara:
1. BPK bertugas memeriksa dan memberi rekomendasi, sesuai UU No. 15 tahun 2006.
2. Kementerian Keuangan wajib menindaklanjuti dan membenahi sistem.
3. KPK masuk ketika pelanggaran sudah menjadi tindak pidana.

Jika OTT terus berulang dengan modus yang sama, itu berarti peringatan BPK tidak dijadikan dasar perbaikan kebijakan. Rekomendasi ditandai “selesai” di atas kertas, tetapi akar masalahnya dibiarkan hidup. Akibatnya, reformasi perpajakan berubah menjadi slogan. Digitalisasi hanya memoles permukaan, sementara diskresi manual dan ruang abu-abu tetap dibiarkan.

OTT bukan solusi, tapi alarm keras

Kita harus jujur pada diri sendiri, bahwa: OTT bukan prestasi tata kelola. OTT adalah alarm kegagalan sistem. Selama: rekomendasi LHP BPK tidak dieksekusi secara total, pengawasan internal DJP tidak benar-benar independen, dan pimpinan tidak dimintai pertanggungjawaban atas pembiaran sistemik, maka integritas individu, sebaik apa pun, akan selalu kalah oleh peluang.

Pelajaran yang seharusnya dipetik

Jika negara sungguh ingin menghentikan siklus ini, maka fokusnya harus bergeser, yaitu: bukan hanya siapa yang ditangkap, tetapi mengapa sistem selalu memberi ruang untuk ditangkap.

Reformasi perpajakan tidak bisa lagi bersifat kosmetik. Ia harus menyentuh jantung masalah, yakni menutup celah yang sudah puluhan kali diingatkan oleh BPK.

Penutup

Kasus OTT pajak dari 2019 hingga 2026 memberi satu pelajaran penting bagi publik, bahwa selama LHP BPK diperlakukan sebagai dokumen administratif, bukan peta risiko korupsi, maka OTT pegawai pajak akan terus menjadi berita rutin.

Masalahnya bukan karena negara kurang melakukan penindakan. Masalahnya terjadi justru karena negara tidak pernah sungguh-sungguh mencegah!

Dan selama itu pula, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan akan terus tergerus, itu pelan, tapi pasti!

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Nampaknya BES Bang Eggi Sudjana berada di simpang jalan. Langkah mendatangi kediaman Jokowi berdampak di luar dugaan. Anjlok kepercayaan publik dan sangat mengancam bagi reputasi ke depan. Rahasia sedikit demi sedikit terkuak dengan sendirinya. Komitmen sebagai pertemuan rahasia tidak mungkin dipertahankan atau dijalankan konsisten. Ia pasti bocor atau dibocorkan demi kepentingan pragmatis.

Naluri jurnalis yang selalu penasaran dan cepat dalam memburu berita menyebabkan masifnya informasi tersebar. Peristiwa ini yang mungkin awalnya dianggap sumier tetapi kini menjadi istimewa. Bagaimana tidak, Eggi Sudjana yang awal boleh disebut ikut mempelopori perjuangan membongkar ijazah palsu Jokowi, tiba-tiba “nyelonong” menemui Jokowi di rumahnya. Konon ada maaf-maafan dan pelukan haru disana. Perlu konfrontir dengan kesaksian termul. Bila benar, memang dramatis dan ironis.

Meski telah mengambil alih kembali kedudukan sebagai Ketua TPUA tetapi dipastikan pertemuan tersebut bersifat pribadi. Tidak ada kesepakatan para pengurus TPUA. Eggi dan DHL (Damai Hari Lubis) adalah sama-sama Tersangka atas kasus laporan Jokowi. Narasi pemaafan yang ditebar Jokowi sebelumnya bagaikan jala yang dilempar. Membuat ikan yang terperangkap menggelepar lalu segera dibakar.

Jokowi biasa membuat orang lain kelimpungan oleh ulahnya apakah pejabat, aparat, pimpinan ormas, partai politik, juga Presiden. Aktivis pun tidak terkecuali. Ia dikenal sebagai tokoh yang jago pecah belah, jebak dan jerat. Tampilan sederhana namun berbahaya. Apakah Eggi Sudjana dan DHL itu masuk jebakan atau memang silaturahmi berbasis kesadaran ? Perlu klarifikasi cepat.

Jika satu minggu baru akan dilakukan klarifikasi resmi, maka itu artinya sangat lambat. Guliran kecurigaan, gunjingan, bahkan penghukuman sudah menggumpal. Sulit memulihkan kepercayaan dengan secarik klarifikasi yang berlama-lama. Prinsipnya adalah bahwa pertemuan di rumah Jokowi itu memang blunder atau salah besar.

Persimpangan jalannya yaitu jika membenarkan dan membuat perdamaian atas kasus ijazah palsu Jokowi, bahkan ditindaklanjuti dengan mekanisme hukum untuk “menolong” ES dan DHL, maka sebutan pengkhianat menjadi wajar dan harus diterima sebagai konsekuensi. Akan tetapi jika tetap mendeklarasikan untuk melawan Jokowi pasca pertemuan, maka pembalasan Jokowi dengan “squad” nya akan semakin keras. Boss mafia itu merasa dipermainkan. Apalagi jika sudah ada kompensasi.

Publik perlu ketegasan ada dimana kedua tokoh ini ? Jika sudah mengambil putusan, maka biarlah kereta bergerak di rel nya masing-masing Tapi jika putusan itu masih dalam gerbong yang sama, maka pemulihan kepercayaan butuh enerji ekstra yang tidak cukup dengan sekedar postingan ayat. Agenda dan implementasi harus konsisten. Mutlak mengesampingkan kepentingan atau keselamatan pribadi dan keluarga.

Rakyat, bangsa, umat, khususnya agama harus didahulukan.

Saat ini kepentingan utama bangsa adalah membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Perlu fokus dan perjuangan keras untuk hal ini.

Bang Eggi dan bang DHL ke sini arah dan misi perjuangan kita. Bukan menyelamatkan diri dengan berdialog, bernegosiasi, atau bermaaf-maafan. Apalagi pakai pelukan haru.

Penulis : M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

MoneyTalk, Jakarta – Pada satu titik di masa pandemi Covid-19, Chromebook dipromosikan sebagai jawaban cepat atas krisis pendidikan. Sekolah ditutup, anak-anak belajar dari rumah, dan negara dituntut bergerak cepat. Di atas kertas, semua tampak mulia, yakni digitalisasi pendidikan, pemerataan akses teknologi, dan loncatan besar menuju sekolah abad ke-21. Namun bertahun-tahun kemudian, cerita itu berubah menjadi berkas perkara.

Kejaksaan Agung tidak lagi menyebut Chromebook sebagai sekadar perangkat belajar. Dalam konstruksi hukum penyidikan, ia telah berubah menjadi alat, sistem, dan mekanisme yang diduga menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah. Dan yang lebih penting, ia membuka satu bab baru, bahwa ada dugaan kejahatan korporasi modern di sektor pendidikan!

Bukan soal laptop, tapi soal kunci

Di banyak sekolah, Chromebook akhirnya menumpuk di lemari. Ada yang belum pernah dinyalakan. Ada yang tidak bisa digunakan. Ada pula yang hanya menjadi inventaris mati. Badan Pemeriksa Keuangan mencatat fenomena ini berulang kali, karena aset menganggur, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak didukung infrastruktur.

Namun masalah utamanya bukan pada laptop itu sendiri. Masalahnya ada pada sistem yang mengunci laptop tersebut!

Chromebook tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada Chrome Device Management (CDM) dan Chrome Education Upgrade (CEU), itu dua layanan berbayar yang menentukan apakah perangkat bisa dikelola, diaktifkan, dan dipakai sesuai tujuan pendidikan. Tanpa CDM dan CEU, maka Chromebook kehilangan fungsi institusionalnya!

Dengan kata lain, negara membeli perangkat keras, tetapi kendali nyala-matinya ada di luar tangan negara.

Inilah yang kemudian dipahami penyidik sebagai bagian dari kerugian negara. Bukan biaya tambahan. Bukan fitur opsional. Tetapi komponen wajib yang sejak awal melekat dalam desain pengadaan.

Vendor lock-in yang terjadi di ruang kelas

Dalam dunia audit dan persaingan usaha, kondisi ini punya nama, yakni: vendor lock-in. Negara dikunci ke satu ekosistem teknologi, satu pemilik sistem operasi, dan satu jalur lisensi. Ketika kebijakan sudah dipilih, pilihan lain praktis tertutup!

Di sinilah persoalan hukum mulai muncul.

Keputusan mengubah spesifikasi pengadaan, yaitu dari sistem yang lebih terbuka ke Chrome OS, itu bukan keputusan teknis biasa. Ia menciptakan pasar tunggal. Dan di pasar tunggal itu, hanya satu pihak yang memegang kunci sistem. Kejaksaan Agung membaca ini bukan sebagai kesalahan administratif, tetapi sebagai rekayasa kebijakan yang menguntungkan ekosistem tertentu.

Kami tidak nenjual apa-apa

Ketika Google akhirnya memberi pernyataan terbuka, kalimat utamanya sederhana, yaitu: kami hanya penyedia lisensi, bukan penjual. Tidak ada suap. Tidak ada imbalan.

Pernyataan ini terdengar meyakinkan, itu jika korupsi masih dibaca dengan kacamata lama! Tetapi hukum tidak lagi sesempit itu!

Dalam perkara ini, tidak dicari siapa yang membawa koper. Yang dicari adalah siapa yang diuntungkan secara sistemik. Lisensi CEU dibayar. Aktivasi CDM berjalan. Ekosistem digital bertumbuh. Jutaan akun sekolah masuk ke dalam satu platform. Nilai ekonominya tidak berhenti di satu tahun anggaran, tetapi berlapis dan berjangka panjang.

Dalam kerangka hukum Indonesia, korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban bukan karena memberi uang, tetapi karena mengambil manfaat dari kebijakan yang merugikan negara.

Temuan BPK yang tidak bisa disangkal

Laporan BPK menjadi saksi bisu yang paling jujur. Di sana tertulis bagaimana perangkat tidak digunakan, bagaimana kebutuhan sekolah tidak pernah benar-benar diuji, dan bagaimana pengadaan dilakukan tanpa kesiapan lapangan.

Sekolah tanpa internet dipaksa menerima perangkat berbasis cloud. Guru tanpa pelatihan diminta mengelola sistem digital. Daerah tertinggal diperlakukan seolah memiliki kondisi infrastruktur yang sama dengan kota besar.

Ini bukan kegagalan teknis. Ini kegagalan kebijakan.

Dan dalam hukum pidana korupsi, kebijakan yang salah karena direkayasa bisa menjadi pintu masuk pertanggungjawaban pidana!

Investasi lama dan konflik yang tak pernah usai

Google juga menegaskan bahwa investasinya di entitas yang pernah dipimpin Nadiem Makarim terjadi jauh sebelum ia menjadi menteri. Secara kronologis, itu seperti benar. Tetapi dalam tata kelola negara, kronologi bukan satu-satunya ukuran! Ada pembuktian dalam rangkaian kronologi itu sendiri!

Yang diuji adalah konflik kepentingan, termasuk konflik yang bersifat potensial dan perseptif. Ketika kebijakan negara bernilai triliunan rupiah menguntungkan ekosistem teknologi tertentu, publik berhak bertanya, apakah keputusan itu murni teknokratis, atau ada relasi yang seharusnya diuji lebih jauh?

Pertanyaan ini sah. Dan justru menjadi bagian penting dari audit forensik kebijakan publik.

Ujian besar bagi penegakan hukum

Kasus Chromebook kini bukan lagi soal siapa pejabatnya. Ini soal apakah negara sanggup menjerat kejahatan korporasi yang bekerja melalui desain sistem, lisensi, dan kebijakan. Kejaksaan Agung berada di persimpangan penting. Jika hanya berhenti pada individu, maka struktur keuntungan akan tetap utuh. Tetapi jika berani masuk ke penyidikan korporasi, maka Indonesia sedang menulis bab baru dalam penegakan hukum ekonomi. Publik tidak sedang menunggu klarifikasi. Publik menunggu keberanian.

Karena yang dipertaruhkan bukan hanya triliunan rupiah uang negara, tetapi masa depan pendidikan yang tidak boleh dijadikan pasar eksperimen.

Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kita perlu jujur mengatakan, bahwa masalah Chromebook bukan soal laptop. Ia soal siapa yang memegang kendali atas kebijakan negara, dan untuk kepentingan siapa!

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Antara percaya dan tidak percaya kalau pejuang Eggy Sujana dan Damai Hari Lubis (DHL) terkena gendam Jokowi.

Mungkin kasus ES dan DHL mirip kasus Yusril Ihza Mahendra, berapi-api “memusuhi” Jokowi ketika berseberangan dengan Jokowi, tapi langsung nglumpruk (tunduk) ketika berhadapan dengan Jokowi.

Sebagai seorang pengamal perdukunan dan kekuatan sihir (ilmu hitam), Jokowi sangat sakti menghancurkan keyakinan orang-orang beriman yang tidak istiqamah.

Hanya orang-orang beriman yang istiqamah dan tidak tergiur harta duniawi yang bisa menangkal gendam Jokowi.

Satu hal yang selalu terjadi secara berulang, siapa pun yang bersikap lunak kepada Jokowi, apalagi mencoba untuk mendekati dan memujinya, dipastikan akan takluk dan menjadi pengikutnya.

Kasus YIM mungkin tidak mengherankan, karena ternyata YIM seorang yang haus jabatan, kekuasaan dan harta benda, maka iman yang dipertahankannya tidak mampu membendung serangan iblis dan syetan.

Berita tentang telah tunduknya ES dan DHL masih simpang siur, mengingat ES dan DHL belum secara resmi memberikan klarifikasi. Berita-berita yang muncul bisa saja disimpangkan atau disalah persepsikan.

Jika saja rumor-rumor yang beredar benar, bahwa ES dan DHL sowan kepada Jokowi bahkan malah memuji-mujinya, tidak diragukan lagi kalau ES dan DHL telah terkena gendam (sihir) Jokowi. Maka sejak saat itu, semua pembelaan ES dan DHL sudah seperti kotoran yang busuk baunya.

Kesalahan fatal dari ES dan DHL adalah tertipu dengan wujud fisik ijazah Jokowi tanpa menelusuri berbagai hal yang berkaitan dengan dikeluarkannya ijazah Jokowi, seperti :

1. benarkah Jokowi kuliah di UGM sampai selesai ?

2. Benarkah di Fakultas Kehutanan UGM ada jurusan perkayuan ?

3. Apakah Jokowi mengikuti perkuliahan tiap semester dengan nilai “lulus” (ada bukti transkrip nilai)?

4. Benarkah Jokowi mengikuti pembimbingan skripsi ? Siapa dosen pembimbingnya ?

5. Benarkah Jokowi memiliki teman-teman kuliah seangkatan dan sejurusan secara sah?

Sebenarnya semua pertanyaan itu tidak mungkin bisa dibuktikan, mengingat wujud fisik ijazah Jokowi saja sudah nyleneh.

Untuk menguji keaslian fisik ijazah Jokowi bisa dideteksi paling tidak dengan tiga indikator :*1. foto yang digunakan pada ijazah; 2. penulisan nama jika dibandingkan dengan ijazah lulusan seangkatannya; 3. kertas dan model background yang digunakan untuk ijazah*, dll.

Jika salah satu saja unsur di atas tidak orisinil, sudah dipatikan ijazah itu adalah palsu.

Walaupun Jokowi bersikeras tidak mau menunjukkan ijazah (palsunya) kepada publik, rakyat sudah punya keputusan dalam hati : *ijazah Jokowi memang palsu*

Akankah ES dan DHL akan tersapu bersama kebusukan Jokowi, atau segera klarifikasi dan menjauhi Jokowi yang sudah sekarat diambang suu-ulkhatimah?

Waktulah yang akan membuktikannya.

Penulis : Sholihin MS (Pemerhati Social dan Politik)

MoneyTalk, Jakarta – Penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penyimpangan kuota haji menjadi tamparan keras bagi nurani publik. Lebih dari sekadar kasus korupsi, peristiwa ini membuka luka lama tentang bagaimana agama—yang seharusnya menjadi benteng moral—justru kerap dijadikan tameng paling aman untuk merampok uang negara dan mengkhianati kepercayaan umat.

Kasus kuota haji bukan perkara administratif semata. Ia menyangkut hak jutaan umat Islam, menyentuh rukun Islam kelima, dan melibatkan dana besar yang berasal dari jerih payah rakyat. Ketika praktik busuk terjadi di ruang suci bernama “pelayanan ibadah”, maka yang dirusak bukan hanya sistem keuangan negara, tetapi juga kesakralan agama itu sendiri.

Ironisnya, Yaqut Cholil Qoumas bukan figur awam dalam urusan agama. Ia lahir dan tumbuh dari lingkungan pesantren, memahami fiqih, etika, dan nilai-nilai Islam. Justru karena itu, dugaan keterlibatannya dalam praktik korupsi terasa jauh lebih menyakitkan. Ini bukan kejahatan karena ketidaktahuan, melainkan pengkhianatan yang diduga dilakukan dengan kesadaran penuh.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya: ketika agama tidak lagi menjadi kompas moral, tetapi berubah menjadi legitimasi kekuasaan. Simbol-simbol kesalehan dipertontonkan, jargon “pelayanan umat” dielu-elukan, namun di baliknya tersimpan praktik transaksional yang menjijikkan.

Fenomena ini bukan kasus tunggal. Sejarah Indonesia mencatat berulang kali bagaimana institusi keagamaan dan pejabat yang mengurusi urusan iman justru terjerat kasus korupsi. Agama, dalam konteks ini, menjadi “tameng paling ampuh” karena kritik terhadapnya kerap dibungkam dengan tudingan anti-agama atau anti-ulama.

Kuota haji sejak lama dikenal sebagai ladang basah kekuasaan. Antrean panjang, keterbatasan kuota, dan besarnya dana yang dikelola menciptakan ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan. Ketika kekuasaan bertemu kebutuhan spiritual rakyat, potensi manipulasi menjadi sangat besar.

Dalam kasus ini, dugaan permainan kuota haji bukan hanya soal angka, melainkan tentang prioritas yang diselewengkan. Hak rakyat kecil bisa tersingkir demi kepentingan elite, kelompok tertentu, atau bahkan transaksi politik. Ibadah pun diperdagangkan, seolah-olah surga dapat dibeli melalui kedekatan kekuasaan.

Jika benar tuduhan ini terbukti, maka ini adalah bentuk korupsi paling keji: memperjualbelikan jalan ibadah dengan mengorbankan jutaan calon jamaah yang menunggu puluhan tahun.

Kasus ini menegaskan satu hal penting: kita sedang menghadapi krisis moral yang serius di kalangan elite, termasuk elite agama. Gelar, latar belakang pesantren, dan simbol religius tidak lagi menjamin integritas. Bahkan, dalam beberapa kasus, justru dijadikan alat untuk memperhalus kejahatan.

Lebih berbahaya lagi, korupsi atas nama agama memiliki efek destruktif berlapis. Ia merusak kepercayaan publik terhadap negara, melemahkan otoritas moral agama, dan menanamkan sinisme di tengah masyarakat. Ketika rakyat melihat agama diperalat oleh penguasa, maka keimanan bisa berubah menjadi kekecewaan, bahkan kemarahan.

Penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama juga menjadi ujian bagi KPK dan negara secara keseluruhan. Apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua golongan, atau kembali tunduk pada kompromi politik dan tekanan kekuasaan?

Publik menunggu pembuktian bahwa kasus ini tidak berhenti pada simbol, tidak menguap di tengah jalan, dan tidak dikaburkan oleh narasi politis. Keadilan dalam kasus ini akan menjadi penentu apakah negara masih memiliki keberanian untuk membersihkan institusi suci dari para perampok berjubah moral.

Agama harus diselamatkan dari tangan-tangan kotor yang menjadikannya alat kejahatan. Penegakan hukum yang tegas justru merupakan bentuk pembelaan terhadap agama itu sendiri. Sebab, Islam—dan semua agama—berdiri di atas kejujuran, amanah, dan keadilan.

Kasus ini seharusnya menjadi momentum refleksi nasional: bahwa kesalehan simbolik tanpa integritas adalah kebohongan publik. Bahwa jabatan keagamaan tanpa moral hanyalah topeng kekuasaan. Dan bahwa negara tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi “garong uang negara” yang bersembunyi di balik ayat-ayat suci.

Jika agama terus diperalat untuk melindungi korupsi, maka yang akan runtuh bukan hanya kepercayaan rakyat, tetapi juga fondasi moral bangsa itu sendiri.

MoneyTalk, Jakarta – Pemimpin hebat katanya “dilahirkan”, bukan diciptakan. Omong kosong! Jika proses kelahirannya dari rahim pemilu yang busuk—penuh kecurangan terstruktur, dinasti politik tak tahu malu, intervensi kekuasaan begitu telanjang, dan duit haram oligarki—hasilnya ya sampah busuk juga, ini desain sadar!

Rakyat disebut pemegang kedaulatan tertinggi? Itu hanya jargon. Hak rakyat cuma direduksi lima tahun sekali: disuruh antre di TPS, coblos foto senyum palsu, pulang, lalu duduk manis jadi penonton opera politik berseri yang entah kapan berakhirnya. Elit-elit b*jing*n itu bergulat berebut tahta di panggung mewah—dibiayai pajak kita—sementara kita yang di bawah ini cuma bisa ngomel di medsos atau diam tercekik.

Para “wakil rakyat” yang duduk ongkang-ongkang di kursi empuk DPR—gaji fantastis dari kantong rakyat—malah jadi budak setia oligarki dan korporasi rakus. Mulut mereka lantang ngomong soal amanah Pembukaan UUD 1945: kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum.

Tapi prakteknya? Kebijakan demi kebijakan menjadi karpet merah buat bohir partai, investor asing, dan konglomerat hitam. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Infrastruktur megah buat pencitraan doang, sementara rakyat kecil makin terdesak oleh harga sembako yang melambung, pajak membengkak seperti rentenir, lapangan kerja lenyap digantikan TKA China, robot dan efisiensi, BUMN pun dilego murah ke asing.

Ini adalah bukti bahwa pernyataan itu benar secara brutal, bahwa PEMIMPIN BUSUK LAHIR DARI SISTEM BUSUK YANG SENGAJA DIPAKE MEMBUSUKKAN RAKYATNYA. Rakyat dibuat bodoh politik, atau masabodoh, apatis kronis, tergantung bansos sesaat agar mudah digembala seperti domba. Pemilu kita bukan pesta demokrasi, tapi pesta pora elit: parpol jadi pemegang saham utama, oligarki jadi investor, KPU cuma EO bayaran, dan rakyat? Hanya dijadikan budak captive yang dipaksa menelan “produk” politik busuk tanpa ada pilihan lain.

Demokrasi perwakilan ini sudah lama diculik dan diselewengkan oligarki. Yang berkuasa bukan suara mayoritas, tapi duit haram, koneksi kotor, dan deal-deal gelap di ruang VIP. Menghasilkan pemimpin sampah yang lahir dari proses busuk itu, dan akan terus melanggengkan kebusukan. Apa itu? Adalah korupsi mendarah daging di sistem, buzzer bayaran yang menjadi mesin politik, menggunakan polarisasi massive untuk pecah belah, ketimpangan makin menganga seperti jurang neraka, kedaulatan rakyat jadi dongeng usang yang cuma dibaca saat kampanye.

Panggilan untuk “bangun” diserukan: hancurkan politik uang, lawan dinasti politik, dan rebut kembali kekuasaan dari segelintir elit. Kenyataan ini pahit, tapi jika tidak ditelan sekarang, kita semua yang akan tenggelam dalam kebusukan.

Penulis : Malika Dwi Ana

MoneyTalk, Jakarta – Di sebuah desa yang dahulu hijau dan hidup, seorang petani tua hanya bisa memandangi hamparan tanah yang kini dibatasi pagar seng. Tanah itu dulu sawah warisan keluarganya, tempat ia menanam padi, membesarkan anak, dan menyekolahkan cucu. Hari ini, tanah itu telah beralih fungsi—atas nama investasi, atas nama pembangunan, dan tentu saja, atas nama kebijakan.

Tak ada perlawanan berarti. Surat keputusan sudah terbit, izin sudah lengkap, aparat sudah berjaga. Rakyat kecil seperti petani tua itu hanya menjadi angka yang terhapus pelan-pelan dari peta kekuasaan. Inilah wajah nyata negara yang semakin digenggam oleh oligarki.

Oligarki bukan sekadar kelompok kaya raya. Mereka adalah segelintir elite ekonomi yang memiliki kemampuan mengendalikan arah kebijakan negara melalui jaringan kekuasaan. Di negeri ini, hubungan antara oligarki dan negara tidak lagi samar atau terselubung. Ia terang-benderang.

Kita menyaksikan bagaimana kebijakan strategis—dari tata ruang, perizinan tambang, penguasaan lahan, hingga proyek infrastruktur—sering kali lebih berpihak pada pemilik modal besar ketimbang kepentingan rakyat banyak. Negara yang seharusnya menjadi wasit justru turun ke lapangan sebagai pemain, bahkan pembela oligarki.

Pejabat publik, yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, kerap berubah menjadi perpanjangan tangan kepentingan modal. Regulasi dibuat lentur bagi investor besar, namun kaku dan menghukum bagi rakyat kecil. Inilah paradoks negara demokrasi yang dijalankan dengan logika oligarki.

Dalam banyak kasus, pejabat menikmati posisi nyaman dari relasi ini. Jabatan memberi akses pada fasilitas, pengaruh, dan peluang ekonomi. Sementara itu, rakyat justru menjadi korban paling nyata.

Di daerah-daerah, konflik agraria meningkat. Tanah adat, lahan pertanian, hingga permukiman rakyat berpindah tangan dengan dalih legalitas administratif. Rakyat dipaksa menerima kompensasi murah atau bahkan terusir tanpa kejelasan. Ketika mereka bersuara, aparat keamanan lebih sigap hadir untuk mengamankan proyek ketimbang melindungi warga.

Negara hadir, tetapi bukan untuk rakyat. Negara hadir untuk memastikan investasi berjalan tanpa hambatan.

Ironisnya, semua ini berlangsung dalam kerangka demokrasi prosedural. Pemilu tetap digelar, jabatan berganti, pidato tentang kesejahteraan terus diulang. Namun substansi demokrasi—yakni kedaulatan rakyat—makin terkikis.

Ketika biaya politik mahal, oligarki menjadi sponsor utama. Akibatnya, pejabat terpilih terikat utang politik yang harus dibayar dengan kebijakan. Di sinilah demokrasi berubah menjadi transaksi, dan negara menjadi alat balas jasa.

Rakyat hanya diingat saat kampanye. Setelah itu, suara mereka tenggelam oleh kepentingan elite.

Pertanyaannya: sampai kapan negara ini terus berada dalam genggaman oligarki?

Jawabannya tidak sederhana, tetapi harus dimulai dari kesadaran kolektif. Pers harus tetap kritis, masyarakat sipil harus berani bersuara, dan penegakan hukum harus dibebaskan dari intervensi kekuasaan dan modal.

Negara harus dikembalikan pada fungsinya: melindungi segenap rakyat, bukan segelintir elite. Jika tidak, kisah petani tua yang kehilangan tanahnya akan terus berulang—di desa, di pesisir, di hutan, dan di kota-kota.

Oligarki mungkin kuat, tetapi sejarah menunjukkan: kekuasaan yang menindas rakyat, pada akhirnya, akan runtuh oleh perlawanan kesadaran.

Negara ini bukan milik oligarki. Negara ini milik rakyat. Dan rakyat tak boleh terus diam.

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

MoneyTalk, Jakarta – Sebelum opini saya ini saya tulis, sebelumnya saya menulis opini singkat yang berjudul JOKOWI GENTAR TERHADAP SBY. Namun para Termul mengira saya sebagai pendukung SBY, dan saya disebutnya Kadrun pula oleh para Termul itu.

Saya berpikir, berarti benar kalau begitu, syarat utama untuk menjadi Termul pendukung Jokowi itu harus cuti nalar terlebih dahulu. Betapa tidak, mereka terlihat sama sekali tidak mengikuti perkembangan politik di negeri ini, jikapun mengikuti, mereka mengikutinya tanpa logika dan nalar yang sehat.

Bagaimana saya bisa dikatakan pendukung SBY, wong sebelumnya kami –di barisan Pak Moeldoko ketika itu–, bertarung habis-habisan melawan SBY dan AHY dalam konflik internal Partai Demokrat. Ketika itu posisi saya adalah Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Jendral TNI (purn.) Moeldoko.

Saya juga dibilang oleh para Termul yang cuti nalar itu dengan sebutan Kadrun, padahal sampai detik ini belum ada seorangpun yang bisa membantah, bahwa yang pertamakali mencetuskan istilah Kadrun itu saya, bukan para Termul itu. Ini bisa dilacak dari postingan-postingan FB saya beberapa tahun yang lalu, sebelum orang lain mempopulerkan istilah itu.

Saya juga pernah menjadi salah satu dari team Kuasa Hukum Kementerian R.I, yang menghadapi gugatan dari HTI yang dibubarkan oleh pemerintah di PTUN Jakarta. Saya juga pernah menjadi salah satu team Kuasa Hukum Ahok, jadi melabeli saya dengan Kadrun, adalah kedunguan yang kasat mata, buta politik, tuna sejarah !.

Baiklah, sekarang saya akan mulai uraikan sedikit soal tema opini yang saya tulis dan terbaru ini, yakni barter politiknya SBY (Partai Demokrat) terhadap Kekuasaan Prabowo-Gibran;

Disaat Netizen mentertawakan kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang sangat lamban dan banyak alasan, dalam penanganan bencana ekologis banjir bandang di 3 Provinsi di Sumatera khususnya di Aceh, politisi-politisi pendukungnya yang piawai bermanuver politik, tiba-tiba menutupi ketidak mampuan Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani bencana ekologis itu dengan isue baru; Pilkada Tidak Langsung !.

Netizen (baik yang kontra maupun yang mendukung Jokowi, atau yang biasa disebut Termul itu), yang awalnya kompak dan ramai sekali mentertawakan Presiden Prabowo, kemudian berpindah tema pembicaraan dari bencana ekologis ke bencana demokrasi; Pilkada Tidak Langsung.

Pilkada Tidak Langsung berarti Pilkada yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih kembali oleh DPRD. Ini bencana dan penghiatan demokrasi, dimana rakyat yang haknya sudah banyak dirampas oleh penguasa, mulai dari hak berbicara kritis, hak hidup yang layak dll., sekarang hak satu-satunya yang masih dipunyainya, yakni hak untuk memilih Kepala Daerahnya sendiri mau dirampas juga.

Memperhatikan suara-suara perlawanan rakyat yang dahsyat itu, PDIP tampil kembali mengamankan dan memperjuangkan suara rakyat itu, dengan cara menolak adanya rencana Pilkada Tidak Langsung yang dicetuskan oleh Partai-Partai Politik pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Partai Demokrat dibawah kepemimpinan anak dan bapaknya (AHY dan SBY), yang awalnya keberatan PILKADA dikembalikan pada DPRD, tiba-tiba berbalik arah, mendukung Pilkada Tidak Langsung. Ini prilaku politik plin-plan, tidak memiliki prinsip yang jelas !.

Saya dkk. Pro Demokrasi pasti akan melawannya habis-habisan, karena saya dkk. bukan type orang seperti Jokowi yang pengecut, baru digertak mau dibawa oleh SBY ke ranah hukum karena dianggap memfitnah, Jokowi langsung klarifikasi dan menjelaskan bahwa yang dia maksud ada kekuatan politik besar di belakang pergerakan Roy Suryo soal Ijazah Bodongnya itu bukan SBY.

Pertanyaannya kemudian, kenapa SBY (Partai Demokrat) tiba-tiba mendukung Pilkada Tidak Langsung?

Ini karena Partai Demokrat tidak ingin dianggap oleh Presiden Prabowo sebagai pembangkang, hingga Partai Demokrat dikeluarkan dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran, yang berarti Partai Demokrat akan dilarang keras menikmati kue kekuasaan yang dibagi-bagikan oleh Presiden Prabowo !.

Partai Demokrat bukanlah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang terbiasa “puasa” kekuasaan. Mau di dalam maupun diluar kekuasaan, PDIP masih bisa bertahan, kuat menghadapi berbagai godaan dari nikmat dan lezatnya kue kekuasaan.

Partai Demokrat itu nyaris sama percis dengan Partai GOLKAR, PAN dll., yang tidak pernah tahan lapar, tidak tahan kalau tidak mendapatkan jatah jabatan, karena itu SBY (Partai Demokrat) melakukan barter politik; Partai Demokrat mau mendukung Pilkada Tidak Langsung, asal dia tetap diberi jabatan menteri dan berbagai pos jabatan lainnya.

Sekali lagi, kita telah diingatkan kembali oleh Mahatma Gandhi tentang Dosa Besar Politik:”Berniaga tanpa kerja keras, berpolitik tanpa prinsip !”.

Pak SBY, sadarlah ! Kembalilah pada barisan rakyat yang berpuluh tahun memperjuangkan Indonesia yang lebih demokratis dan beradab ! Jangan buta dan silau oleh godaan kekuasaan ! Sapere aude !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Aktivis ’98.

MoneyTalk, Jakarta – Pagi itu, di sebuah pasar tradisional pinggiran kota, seorang ibu rumah tangga menghitung uang di tangannya berulang kali. Lembar demi lembar rupiah lusuh disusunnya perlahan. Totalnya pas: Rp 50 ribu. Namun ketika ia berkeliling, uang itu terasa mengecil. Beras seperempat kilogram, minyak goreng setengah liter, telur enam butir, dan cabai segenggam. Tidak lebih.

“Habis, Pak. Padahal dulu cukup,” katanya lirih.

Harga sembako naik. Uang belanja Rp 50 ribu hanya dapat beberapa saja. Kalimat sederhana ini kini menjadi kenyataan pahit bagi jutaan rakyat Indonesia. Bukan sekadar keluhan, melainkan potret keseharian kelas menengah bawah yang terus diuji ketahanannya oleh ekonomi yang kian berat.

Kenaikan harga kebutuhan pokok bukan sekadar angka statistik. Ia hadir di meja makan rakyat, di dapur-dapur sempit, dan di kepala para orang tua yang setiap hari memutar otak agar anak-anak tetap bisa makan layak.

Inflasi mungkin terdengar teknokratis, tetapi dampaknya sangat manusiawi. Ketika harga beras naik, lauk dipangkas. Ketika minyak goreng mahal, gorengan dihindari. Ketika gas melon langka atau mahal, dapur kembali ke kayu bakar atau kompor seadanya.

Rakyat kecil tidak membaca laporan ekonomi. Mereka merasakannya langsung di dompet dan perut.

Masalah utama bukan hanya kenaikan harga, tetapi ketimpangan antara laju harga dan pendapatan. Upah buruh harian, pekerja informal, pedagang kecil, hingga ojek daring nyaris tidak bergerak signifikan. Sementara harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan cabai terus menanjak mengikuti gejolak global, distribusi, dan kebijakan dalam negeri.

Bagi rakyat kecil, tidak ada istilah “penyesuaian”. Yang ada hanya pengurangan: mengurangi porsi makan, mengurangi lauk, mengurangi jajan anak, bahkan mengurangi kebutuhan kesehatan.

Ironisnya, rakyat dipaksa berhemat di tengah narasi pertumbuhan ekonomi dan optimisme angka makro.

Yang dilakukan rakyat hari ini bukanlah hidup sejahtera, melainkan bertahan. Bertahan agar dapur tetap mengepul. Bertahan agar anak tetap sekolah. Bertahan agar tidak terjerat utang.

Di banyak kampung dan permukiman padat, utang warung kembali menjadi penopang hidup. Buku catatan kecil di balik etalase warung mencatat nama-nama pelanggan yang “nanti dulu bayarnya”. Solidaritas sosial menjadi benteng terakhir ketika negara terasa jauh.

Inilah ekonomi bertahan hidup—survival economy—yang jarang masuk laporan resmi.

Bantuan sosial memang ada. Subsidi juga digelontorkan. Namun sering kali kebijakan terasa administratif, tidak kontekstual, dan terlambat. Data penerima tidak selalu akurat. Harga di pasar bergerak lebih cepat dibanding respons kebijakan.

Rakyat tidak butuh pidato panjang tentang stabilitas ekonomi. Mereka butuh harga yang masuk akal, distribusi yang lancar, dan jaminan bahwa negara hadir di pasar, bukan hanya di podium.

Ketika negara gagal menenangkan pasar, rakyatlah yang membayar kegelisahan itu setiap hari.

Namun di tengah kesulitan, ada satu hal yang tak pernah habis: ketangguhan rakyat. Mereka menyesuaikan diri dengan cara yang sering kali tak terlihat. Ibu-ibu mengolah menu kreatif dari bahan terbatas. Pedagang kecil bertahan dengan margin tipis. Buruh menerima lembur tambahan demi menutup kebutuhan.

Rakyat Indonesia sudah terbiasa hidup dalam krisis—krisis ekonomi, krisis pandemi, krisis harga. Ketahanan itu lahir bukan karena sistem yang kuat, melainkan karena rakyat dipaksa kuat oleh keadaan.

Sayangnya, ketangguhan ini sering dijadikan alasan untuk menunda perubahan struktural.

Ekonomi sejatinya bukan tentang grafik naik-turun, melainkan tentang apakah rakyat bisa hidup layak. Ketika uang Rp 50 ribu tak lagi cukup untuk kebutuhan dasar, ada yang keliru dalam arah kebijakan.

Negara harus kembali menjadikan rakyat sebagai pusat kebijakan ekonomi. Menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat distribusi, melindungi produsen kecil, dan memastikan upah layak bukan pilihan—melainkan kewajiban konstitusional.

Jika tidak, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi milik angka, bukan milik manusia.

Rakyat sudah terlalu sering diminta sabar. Terlalu sering diminta mengerti. Terlalu sering diminta berhemat. Padahal yang mereka butuhkan sederhana: harga terjangkau dan kepastian hidup.

Ketika rakyat harus terus bertahan di tengah ekonomi sulit, negara seharusnya berdiri paling depan, bukan sekadar mengamati dari jauh.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bukanlah seberapa tinggi angka pertumbuhan, melainkan seberapa ringan beban hidup rakyatnya.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior