22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Pagi itu, kabar tentang uang muka triliunan rupiah untuk impor mobil pikap dari India menyebar cepat. Angkanya mencengangkan. PT Agrinas disebut telah menyetor dana dalam jumlah besar untuk mendatangkan kendaraan operasional yang akan digunakan Koperasi Merah Putih. Namun yang membuat publik terperanjat bukan hanya nilainya, melainkan dugaan bahwa harga pembelian lebih mahal dari harga pasaran, serta proses pengadaan yang dinilai tidak transparan.

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, ketika rakyat diminta berhemat dan pemerintah terus menyerukan efisiensi anggaran, kabar ini seperti tamparan keras. Uang negara bukan milik segelintir orang. Ia berasal dari pajak pedagang kecil, dari potongan gaji buruh, dari kerja keras petani dan nelayan. Maka setiap rupiah yang keluar harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pengadaan mobil pikap untuk Koperasi Merah Putih disebut dilakukan tanpa mekanisme tender yang terang. Tidak ada penjelasan rinci mengenai proses seleksi, perbandingan harga, maupun alasan memilih produk impor dibanding produksi dalam negeri. Dalam proyek-proyek bernilai besar, transparansi adalah fondasi utama. Tanpa itu, kecurigaan akan tumbuh dengan sendirinya.

Jika benar harga yang dibayar lebih tinggi dari harga pasar, maka selisihnya ke mana? Siapa yang diuntungkan? Pertanyaan ini bukan tudingan, melainkan tuntutan kewajaran dalam pengelolaan uang publik.

Lebih jauh lagi, pembayaran uang muka dalam jumlah sangat besar juga menimbulkan tanda tanya. Dalam praktik bisnis yang sehat, uang muka harus proporsional dan disertai jaminan kuat. Jika tidak, risiko kerugian negara terbuka lebar.

Indonesia bukan negara tanpa kemampuan industri. Kita memiliki pabrikan otomotif, industri perakitan, jaringan pemasok komponen, hingga tenaga kerja terampil lulusan SMK dan politeknik. Mobil pikap bukan teknologi luar angkasa. Ia kendaraan niaga yang desain dan teknologinya relatif sederhana dibanding mobil penumpang premium.

Seandainya proyek ini diarahkan ke produsen dalam negeri, dampaknya bisa berlapis: menyerap tenaga kerja, menggerakkan industri komponen lokal, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan penerimaan pajak. Setiap kendaraan yang diproduksi di dalam negeri akan memutar ekonomi dari hulu ke hilir.

Alih-alih memperkuat industri nasional, pilihan impor justru mengalirkan devisa keluar. Di saat pemerintah berbicara tentang kemandirian ekonomi, keputusan seperti ini terasa bertolak belakang.

Isu yang beredar menyebut adanya dugaan makelar bermain di balik proyek ini. Istilah makelar bukan hal baru dalam praktik pengadaan barang. Ia merujuk pada pihak perantara yang mengambil keuntungan besar dari selisih harga atau pengaturan kontrak.

Jika dugaan ini benar, maka proyek pengadaan mobil pikap bukan lagi soal kebutuhan operasional koperasi, melainkan ladang keuntungan bagi segelintir orang. Pola seperti ini sudah terlalu sering terjadi dalam berbagai proyek negara: harga dinaikkan, proses dipercepat, pengawasan dilemahkan.

Rakyat tentu lelah dengan cerita yang berulang. Setiap kali proyek besar muncul, selalu ada aroma yang sama: harga tak wajar, proses tertutup, dan keuntungan yang tidak jelas arahnya.

Koperasi Merah Putih digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi rakyat. Koperasi semestinya menjadi simbol gotong royong dan kemandirian. Jika benar mobil pikap ini diperuntukkan bagi operasional koperasi, maka transparansi harus menjadi prinsip utama.

Jangan sampai nama koperasi dijadikan tameng untuk proyek yang tidak akuntabel. Koperasi dibangun atas dasar kepercayaan anggota. Jika sejak awal pengadaannya menyisakan tanda tanya, bagaimana mungkin ia akan menjadi motor ekonomi rakyat?

Kasus ini menuntut audit menyeluruh. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas harus turun tangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Pemeriksaan harus mencakup proses pengadaan, penetapan harga, pembayaran uang muka, serta pihak-pihak yang terlibat.

Jika semua proses telah sesuai aturan, maka keterbukaan data akan meredakan kecurigaan publik. Namun jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus tegas tanpa pandang bulu. Uang negara tidak boleh diperlakukan seperti dana pribadi.

Indonesia membutuhkan kebijakan yang berpihak pada produksi dalam negeri. Setiap proyek pengadaan pemerintah seharusnya menjadi alat untuk memperkuat industri nasional, bukan malah mematikan peluangnya.

Proyek impor mobil pikap ini bisa menjadi cermin. Apakah kita sungguh ingin membangun kemandirian ekonomi, atau masih terjebak dalam pola lama yang menguntungkan segelintir pihak?

Rakyat berhak tahu. Rakyat berhak menuntut. Dan negara wajib menjawab dengan transparansi dan keberanian membersihkan praktik yang merugikan keuangan publik.

Jika dugaan merampok uang negara melalui proyek ini terbukti, maka ia bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Sebab setiap rupiah yang hilang adalah harapan rakyat yang direnggut diam-diam.

Penulis : Yunus Hanis Syam, pemerhati politik dan sosial

MoneyTalk, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump, yang diterapkan ke banyak negara–termasuk untuk Indonesia–pada 20 Februari 2026. Kebijakan tarif sepihak ala Trump ini dinilai melanggar konstitusi AS. Menurut MA, Presiden Trump tidak memiliki wewenang inheren untuk memberlakukan tarif besar-besaran pada negara manapun.

Putusan MA Amerika itu dikeluarkan sehari setelah Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika, pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C. Artinya, kesepakatan yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Trump, yang merugikan dan merongrong kedaulatan Indonesia, kemungkinan batal. Di hari yang sama, Prabowo juga menghadiri pertemuan perdana Board Of Peace (BOP).

*Mem-bully melalui ART dan BOP.* Pengenaan tarif perdagangan (ART), juga penggunaan kedigdayaan militer, dipakai Trump untuk menekan dan menggertak (mem-bully) negara lain. Termasuk dalam merekrut keanggotaan BOP. Presiden Prabowo terperangkap dalam gertakan Trump, hingga bersedia menandatangani ART dan ikut BOP. Langkah yang dianggap telah mengabaikan prinsip Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Hasil negosiasi dengan Trump tidak menunjukkan Prabowo memiliki nilai tawar. Selain dikenai tetap tarif 19%, Indonesia masih harus memenuhi berbagai konsesi yang diminta Trump. Kesepakatan yang jelas-jelas tidak seimbang, problematik, dan merugikan Indonesia.

Relasi problematik, tidak ada kesetaraan, berbasis-bully, antara Donald Trump dan Prabowo, sangat nyata di BOP. Indonesia merasa perlu bergabung ke BOP sekedar untuk mengantisipasi agar Prabowo tidak di-bully oleh Trump — setelah di-bully melalui tarif perdagangan. BOP diinisiasi Donald Trump untuk mem-bully Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral resmi yang diakui dunia.

Trump, sukses mem-bully 21 negara–yang pemimpinnya takut di-bully–untuk bergabung di BOP. Negara besar dan berkarakter, seperti China, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, Jepang, dan sebagian besar anggota NATO/G7 menolak bergabung. Dari 11 negara ASEAN, cuma Indonesia yang ikut BOP, bersedia menuruti ambisi Trump untuk menghegemoni tatanan politik global secara unilateral, bahkan personal.

Trump menjadikan BOP sebagai lembaga mainannya. Ia menetapkan diri sebagai ketua seumur hidup dan satu-satunya yang memiliki hak veto. Ia menjual kursi keanggotaan BOP seharga $1 miliar. Dengan karakteristik organisasi dan kepemimpinan Trump yang begitu aneh, agak mengherankan Indonesia mau bergabung menjadi anggota BOP.

Tidak ada alasan logis yang bisa menjelaskan atau membenarkan Indonesia, sebagai negara bebas-aktif, perlu menjadi anggota BOP. Selain, mungkin, untuk mengamankan Prabowo agar tidak di-bully atau menjadi sasaran perundungan Trump (seperti nasib presiden Venezuela, Nicolás Maduro, misalnya). Demi “proteksi” dan menghindari bully Trump ini, Indonesia perlu gabung BOP, dengan membayar iuran 17 triliun rupiah.

*Ironi slogan anti-antek-asing.* Sangat ironis melihat politikus yang saat kampanye Pilpres menyuarakan kemandirian bangsa, mengecam ketergantungan pada asing, dan meneriakkan ketidaksukaan pada “antek-antek asing”. Kini setelah menjadi presiden, Prabowo justru tunduk-terpuruk dalam kepentingan asing (Donald Trump-Netanyahu). Relasi transaksional berbasis-bully yang mahal. Dan, toh, ternyata tetap di-bully juga.

Trump dalam rapat perdana BOP memuji Prabowo setinggi langit, menggunakan gaya bahasa superlatif. Dengan senyum menyeringai (smirk) Trump menilai Prabowo sebagai pemimpin “tangguh” yang membuatnya enggan (ngeri) untuk “berhadap-hadapan”. Satu pujian palsu, lebay, kata GenZ.

Bukan cuma enggan berhadapan, Trump faktanya juga ogah berdampingan dengan Prabowo. Saat acara foto bersama para pemimpin negara anggota BOP, Prabowo ditaruh di ujung paling pinggir barisan para pemimpin negara. Presiden RI, negara terbesar keempat di dunia, dianggap hampir non-eksisten oleh Trump. Dalam protokoler diplomatik, kelaziman acara foto bersama kepala negara, pemimpin negara penting ditempatkan di tengah, di samping tuan rumah. Menaruh Prabowo di posisi paling pinggir, adalah satu pelecehan yang kurang ajar. Indonesia dianggap kurang penting oleh Donald Trump.

Namun, Prabowo sepertinya tidak peduli, atau tidak memahami, nuansa sinyal protokoler diplomatik itu. Menerima “pujian” senyum seringai Trump, dianggap sudah cukup memadai. Nalar sehat mustinya mewaspadai, pujian tukang bully biasanya cuma sarkasme. Yang jelas saat di Washington DC, usai menghadiri rapat BOP dan menandatangani kesepakatan ART dengan Trump, Prabowo justru menyatakan “ingin melihat kehadiran Amerika yang kuat di Indonesia”.

*Bulan madu telah berlalu.* Prabowo selama lebih dari setahun sebagai presiden sangat sibuk menghadiri berbagai forum internasional. Hampir tiap bulan jalan-jalan ke luar negeri. Sementara di dalam negeri, ia semakin menjadi bulan-bulanan kritisisme publik. “Bulan madu” publik dengan Prabowo, sebagai presiden baru, terlalu cepat berlalu.

Prabowo agaknya telah lupa dengan buku yang ditulisnya, saat berkampanye ingin jadi presiden: “Paradoks Indonesia”. Ia perlu lebih fokus berada di Indonesia untuk berkonsentrasi mengawasi dan mengevaluasi kinerja para pembantunya. Indonesia sedang sakit parah, ia tahu diagnosa dan resep untuk mengobati. Tinggal keseriusan untuk menjalankan pengobatan, jika ingin konsisten dengan tema kampanye dalam buku yang pernah ia tulis.

Termasuk omon-omonnya yang kerap mempersoalkan antek-antek asing. Jika memang serius “anti antek asing”, setidaknya coba tunjukkan dengan contoh, untuk menolak menjadi antek Donald Trump — si tukang bully yang sedang menghitung hari.

Kemuakan rakyat Amerika pada Donald Trump akan disuarakan pada Midterm Election, awal November 2026. Kemungkinan besar ia akan diimpeach, dimakzulkan, dan kemudian diadili untuk berbagai kekacauan politik yang ia buat, termasuk skandal Epstein File. Keputusan MA Amerika membatalkan tarif resiprokal-nya adalah indikasi.

Tidak semestinya Presiden RI menjalin relasi problematik, relasi-bully, dengan Donald Trump. Dengan menuruti, mematuhi, atau khawatir di-bully. Sejarah kelam Trump sudah tertulis, ia tercatat sebagai salah satu presiden AS terburuk. Sosok ego-maniac yang tidak sepatutnya diikuti.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah politik yang semakin bising oleh opini instan dan emosi sesaat, sebuah lukisan justru berbicara dengan cara yang jauh lebih tenang, namun lebih dalam. Lukisan Kuda Api karya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dilelang dalam perayaan Imlek Partai Demokrat di Jakarta Theater pada 18 Pebruari 2026, bukan sekadar karya seni seorang mantan presiden. Ia adalah pernyataan simbolik—bahkan refleksi kenegaraan—bukan semata tentang pentingnya menjaga kekompakan dan kebersamaan untuk meraih cita-cita bersama melainkan tentang bagaimana energi kekuasaan seharusnya dipahami, dikelola, dan diarahkan dalam kehidupan berbangsa.

Seni, pada titik tertentu, sering kali menjadi bahasa paling jujur bagi seorang negarawan. Ketika kata-kata politik kehilangan daya karena terlalu sering dipakai untuk berdebat, dan ketika hak berbicara dan narasi kebenaran dikekang, simbol justru menemukan kembali kekuatannya.

Kuda Api hadir bukan untuk menjelaskan, bukan pula untuk mengoreksi, melainkan untuk mengajak merenung. Sejenak untuk retret, untuk berkontemplasi. Ia tidak menggurui, tetapi menyentuh wilayah yang lebih dalam: etika kepemimpinan. Bukan dominasi melainkan komunikasi, bukan monolog melainkan dialog meminjam filsafat politiik Habermas.

Dalam sejarah peradaban, kuda hampir selalu menjadi simbol daya gerak. Ia melambangkan perjalanan, ketangguhan, dan kepemimpinan yang membawa manusia melintasi jarak dan zaman. Api, di sisi lain, adalah simbol energi purba: sumber kehidupan, pencerahan, sekaligus kehancuran. Api menghangatkan, tetapi juga membakar. Ketika kuda dan api disatukan dalam satu kanvas, lahirlah sebuah paradoks yang disengaja—bahwa kekuatan terbesar tidak pernah netral; ia selalu menuntut kendali moral.

Di sinilah Kuda Api menemukan relevansinya dengan Indonesia hari ini. Bangsa ini sedang bergerak cepat. Bonus demografi, ambisi pertumbuhan ekonomi, percepatan teknologi, dan dinamika politik yang kian intens menciptakan energi sosial yang besar. Namun sejarah, baik nasional maupun global, memberi pelajaran yang konsisten: kecepatan tanpa arah akan berujung pada kegaduhan, dan energi tanpa etika akan berakhir pada kelelahan kolektif.

Lukisan ini – Kuda Api – seolah menyampaikan pesan sederhana namun mendasar: negara memerlukan kepemimpinan yang berani menyala, tetapi cukup dewasa untuk tidak membakar rumahnya sendiri. Dalam politik, keberanian memang diperlukan. Itu keniscayaan. Tanpa keberanian, Soekarno dan Hatta tidak pernah memproklamirkan Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945. Tanpa keberanian, negara kini akan stagnan. Negara akan berjalan di tempat. Tetapi keberanian yang tidak disertai pengendalian diri-self control-hanya akan melahirkan kerusakan yang mahal harganya baik secara sosial, politik, maupun institusional.

Bagi rakyat Indonesia, Kuda Api memantulkan makna yang lebih subtil, sayup-sayup namun bisa dirasakan. Api dalam lukisan ini bukanlah amarah, apalagi kebencian. Ia adalah nyala daya

hidup—semangat kerja, daya tahan, dan optimisme—yang selama ini menjadi fondasi republik ini. Rakyat Indonesia terbukti memiliki energi luar biasa untuk bertahan dalam krisis. Namun energi itu selalu membutuhkan arah. Perubahan yang berkelanjutan tidak pernah lahir dari ledakan emosi, melainkan dari ketekunan yang konsisten dan kerja yang terorganisir.

Kuda dalam lukisan itu tidak tampak liar. Ia bergerak dengan tenaga penuh, tetapi tetap berada dalam kendali. Ini adalah metafora yang kuat. Dengan metafora ini, si pelukis ingin menegaskan ulang, sesuatu yang sering diucapkannya, bahwa rakyat adalah sumber energi utama bangsa, tetapi energi itu hanya akan bermakna jika diarahkan pada kerja produktif, jika digunakan untuk mencari dan menentukan pemimpin sejati yang memiliki kemampuan memimpin, bukan pada kegaduhan sosial dan politik.

Negara hadir bukan untuk memadamkan api rakyat, melainkan untuk mengaturnya agar menjadi tenaga pembangunan.

Makna Kuda Api menjadi semakin tajam ketika ditempatkan dalam konteks internal Partai Demokrat. Di hadapan para kader di acara Imlek yang dihadiri majoritas suku Tionghoa itu, lukisan ini dapat pula dibaca sebagai pesan kepemimpinan lintas generasi. Bahwa politik bukan semata mata soal merebut kekuasaan, melainkan tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab moral. Ambisi politik adalah sesuatu yang sah, bahkan perlu.

Tanpa ambisi, partai tidak hanya akan kehilangan daya juangnya melainkan juga kehilangan arah. Tetapi ambisi yang dilepas tanpa kendali nilai justru akan menghanguskan legitimasi politik itu sendiri.

Dalam tradisi kepemimpinan yang selama ini dibangun oleh SBY, kekuasaan selalu diperlakukan sebagai amanah. Ia bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menjaga stabilitas, memperluas kesejahteraan, dan merawat kebhinekaan.

Kuda Api menjadi metafora visual dari prinsip tersebut: bergerak cepat, tetapi tidak tergesa; berani, tetapi tidak beringas; kuat, tetapi tetap beradab. Itulah politik santun yang ditanamkan SBY kepada para kader si seantero negeri.

Di titik ini, lukisan tersebut dapat dibaca sebagai alegori tentang etika energi dalam kepemimpinan bangsa. Setiap pemimpin, setiap partai, dan setiap negara pasti memiliki api—berupa kekuasaan, ambisi, dan daya dorong perubahan. Namun sejarah selalu mengajarkan pelajaran yang sama: api yang dilepas tanpa kendali akan menghancurkan, sementara api yang diarahkan dengan penuh kebijaksanaan akan menerangi jalan.

Pesan ini terasa semakin penting di era ketika politik kerap direduksi menjadi pertarungan emosi, citra, dan kecepatan respons di ruang digital. Dalam situasi seperti itu, seni justru tampil sebagai medium peringatan. Lukisan tidak berteriak, tetapi ia menetap. Ia tidak memerintah, tetapi mengajak berpikir. Bukan logika mistika tapi logika rasional.

Kuda Api mengajak kita berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan mendasar: untuk apa energi besar yang kita miliki ini digunakan?

Bagi Indonesia, pertanyaan itu adalah panggilan untuk menjaga agar laju perubahan tetap berada dalam rel konstitusi dan etika publik. Bagi rakyat, ia meneguhkan keyakinan bahwa harapan tidak pernah padam selama energi kolektif disalurkan pada kerja, disiplin, dan ketekunan. Dan bagi kader Partai Demokrat, lukisan ini menjadi pengingat sunyi namun tegas: bahwa politik yang berumur panjang hanya dapat dibangun oleh api yang menyala dalam kendali  nilai.

Pada akhirnya, Kuda Api bukan sekadar lukisan bernilai miliaran rupiah. Ia adalah cermin etika kepemimpinan. Di tengah politik yang sering reaktif dan emosional, lukisan ini menawarkan sesuatu yang semakin langka—kebijaksanaan untuk mengendalikan energi sebelum energi itu mengendalikan kita. Dari sanalah kepemimpinan yang matang lahir, dan dari sanalah sebuah bangsa menemukan arah larinya. Selamat Tahun Baru Imlek. Gong Xi Fa Cai.

Penulis : Benny K. Harman

MoneyTalk, Jakarta – Di sebuah sudut ibu kota yang kini menjulang dengan gedung-gedung kaca dan baja, seorang pedagang kopi keliling berhenti sejenak. Ia memandangi jalan layang yang baru diresmikan, lampu-lampu kota yang berkilau, trotoar yang rapi dengan guiding block yang presisi. “Bagus, ya,” katanya pelan. Lalu ia menambahkan, “Tapi hidup saya masih begini-begini saja.”

Kalimat itu seperti gema yang memantul dari berbagai kota di Indonesia. Kita menyaksikan pembangunan fisik yang masif: jalan tol membelah hutan dan sawah, bandara megah berdiri di pelosok, bendungan menjulang gagah, kawasan industri tumbuh cepat, dan ibu kota baru dirancang dengan visi masa depan. Negara bergerak. Beton dan aspal menjadi simbol kemajuan.

Namun di balik kemegahan itu, ada pertanyaan yang tak bisa dihindari: apakah fondasi demokrasi kita tumbuh seiring beton yang dituang?

Pembangunan infrastruktur adalah kerja besar yang memerlukan keberanian politik, ketegasan eksekusi, dan kesinambungan kebijakan. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia memang memperlihatkan capaian signifikan dalam konektivitas dan pemerataan pembangunan. Dari tol Trans-Jawa hingga tol Trans-Sumatera, dari bendungan hingga pelabuhan, negara hadir secara visual dan nyata.

Era Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun narasi bahwa infrastruktur adalah fondasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Di sisi lain, pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan melanjutkan pembangunan fisik sambil memperkuat legitimasi politik dan kualitas demokrasi.

Masalahnya bukan pada pembangunan fisik itu sendiri. Infrastruktur adalah kebutuhan. Jalan mempermudah distribusi, bendungan menjamin irigasi, pelabuhan membuka akses perdagangan. Persoalan muncul ketika pembangunan fisik tidak diimbangi dengan penguatan institusi demokrasi.

Demokrasi bukan gedung parlemen yang megah, melainkan ruang partisipasi yang hidup. Demokrasi bukan hanya bilik suara lima tahunan, melainkan kebebasan berpendapat, jaminan oposisi, independensi hukum, serta akuntabilitas kekuasaan.

Jika pembangunan fisik berjalan cepat, sementara kualitas kebebasan sipil stagnan atau bahkan menurun, maka kita menghadapi ketimpangan yang lebih berbahaya daripada defisit anggaran: defisit demokrasi.

Di sebuah desa yang dilalui proyek strategis nasional, seorang petani kehilangan sebagian lahannya. Ia menerima ganti rugi, namun merasa prosesnya tak transparan. Ia enggan berbicara terlalu keras. “Takut repot,” ujarnya sambil tersenyum hambar.

Di kota lain, seorang aktivis lingkungan melaporkan intimidasi setelah mengkritik proyek tambang. Ia memilih membatasi unggahan media sosialnya. “Lebih aman diam,” katanya.

Di ruang redaksi, seorang jurnalis muda mengakui adanya tekanan halus ketika menulis laporan investigasi tentang relasi bisnis dan kekuasaan. Tak ada larangan tertulis, tetapi ada batas tak kasatmata yang membuatnya berpikir dua kali.

Cerita-cerita ini bukan kisah heroik yang dramatis. Mereka hadir dalam bisik-bisik, dalam kehati-hatian, dalam pilihan kata yang dipertimbangkan berkali-kali. Demokrasi tidak selalu runtuh dengan suara gemuruh. Ia bisa retak dalam sunyi.

Salah satu gejala yang patut dicermati adalah menguatnya sentralisasi kekuasaan. Dalam praktik, koordinasi nasional memang diperlukan untuk percepatan pembangunan. Namun ketika hampir semua keputusan strategis terkonsentrasi pada lingkar kekuasaan pusat, ruang partisipasi daerah dan masyarakat sipil menyempit.

Partai politik pun menghadapi tantangan internal. Kaderisasi kerap kalah oleh pragmatisme elektoral. Koalisi gemuk menciptakan stabilitas jangka pendek, tetapi berisiko melemahkan fungsi kontrol parlemen. Oposisi yang efektif menjadi langka.

Demokrasi membutuhkan keseimbangan. Ia memerlukan pemerintah yang kuat, tetapi juga kontrol yang kuat. Tanpa oposisi yang vokal dan masyarakat sipil yang bebas, kekuasaan cenderung merasa nyaman tanpa koreksi.

Kita sering membicarakan infrastruktur fisik, tetapi jarang membahas infrastruktur politik. Padahal, demokrasi memerlukan infrastruktur yang tak kalah penting: lembaga peradilan yang independen, aparat penegak hukum yang profesional, birokrasi yang netral, serta media yang bebas.

Jika proyek jalan tol bisa dirancang dengan detail teknis, maka reformasi hukum pun membutuhkan desain yang jelas. Jika bendungan diperiksa berkala untuk memastikan ketahanannya, maka lembaga demokrasi pun perlu evaluasi berkala agar tidak rapuh.

Masalahnya, membangun infrastruktur politik tidak semudah membangun jalan. Ia tak bisa diresmikan dengan gunting pita. Ia tak selalu terlihat dalam foto udara. Namun tanpa fondasi politik yang kokoh, kemegahan fisik bisa berdiri di atas tanah yang labil.

Demokrasi bukan hanya prosedur, tetapi rasa. Rasa bahwa suara dihitung, kritik dihargai, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika publik mulai merasa bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kepercayaan terkikis.

Kepercayaan publik adalah modal sosial yang tak ternilai. Ia lebih penting daripada rating investasi. Ketika rakyat percaya, kebijakan sulit pun dapat diterima. Sebaliknya, ketika kepercayaan retak, kebijakan terbaik pun dicurigai.

Dalam beberapa tahun terakhir, polarisasi politik sempat menguat. Kontestasi elektoral yang keras meninggalkan luka sosial. Tantangan pemerintahan mana pun adalah menyembuhkan polarisasi itu tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.

Rekonsiliasi politik tidak boleh berarti pembungkaman kritik. Stabilitas tidak boleh dibeli dengan pengerdilan kebebasan.

Indonesia adalah negara besar dengan keragaman luar biasa. Demokrasi di negeri ini tidak pernah mudah. Ia lahir dari pergulatan panjang melawan otoritarianisme. Reformasi 1998 membuka kran kebebasan yang dulu tertutup rapat.

Pertanyaannya kini: apakah kita menjaga kran itu tetap mengalir, atau perlahan memutarnya kembali atas nama efisiensi dan stabilitas?

Pembangunan fisik penting. Kita membutuhkan jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, dan teknologi. Namun kita juga membutuhkan warga yang berani bersuara tanpa takut, jurnalis yang bebas mengungkap fakta, hakim yang tegak lurus pada hukum, dan politisi yang siap dikritik.

Gedung-gedung bisa runtuh oleh gempa. Demokrasi bisa runtuh oleh ketidakpedulian.

Ketika seorang pedagang kopi memandangi jalan layang yang megah, ia tak hanya berharap dagangannya laku. Ia berharap anaknya mendapat pendidikan yang adil, kesempatan kerja yang setara, dan hidup dalam negara yang mendengar suaranya.

Kemegahan fisik adalah wajah negara. Demokrasi adalah jiwanya.

Jika wajah bersinar tetapi jiwa rapuh, maka yang kita bangun bukan peradaban, melainkan ilusi kemajuan.

Dan sejarah selalu mencatat: bangsa yang besar bukan hanya yang mampu membangun tinggi, tetapi yang mampu menjaga nilai-nilai dasarnya tetap kokoh.

MoneyTalk, Jakarta – Di sebuah warung kopi kecil di sudut kota, percakapan tiga lelaki paruh baya terdengar lirih namun sarat makna. Mereka bukan akademisi, bukan pula politisi. Hanya warga biasa yang dulu begitu bersemangat mengikuti setiap perkembangan politik negeri ini. Kini, nada bicara mereka berbeda. Bukan lagi perdebatan tentang visi dan gagasan, melainkan keluhan: “Susah percaya lagi…”

Kalimat itu sederhana, tetapi menjadi potret paling jujur tentang kondisi bangsa hari ini: krisis kepercayaan publik. Sebuah krisis yang tak lahir dalam semalam, melainkan terakumulasi dari rentetan peristiwa, janji yang tak ditepati, dan kepemimpinan yang kehilangan arah moralnya.

Kepercayaan publik adalah fondasi tak kasat mata yang menopang stabilitas sosial dan politik. Tanpa kepercayaan, kebijakan sehebat apa pun akan dipandang sinis. Program sebaik apa pun akan dicurigai. Bahkan niat tulus pun dianggap sebagai strategi pencitraan.

Bangsa ini pernah memiliki pemimpin yang menjadikan moralitas sebagai panglima. Nama seperti Mohammad Hatta dikenang bukan karena retorikanya, melainkan karena keteladanan hidupnya yang sederhana dan bersih. Atau Abdurrahman Wahid, yang meski kontroversial, tetap dihormati karena konsistensinya membela kemanusiaan dan pluralisme.

Kini, publik menyaksikan sesuatu yang berbeda. Politik terasa semakin transaksional. Etika sering dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek. Pernyataan pejabat kerap kontradiktif, kebijakan berubah-ubah tanpa penjelasan memadai. Dalam ruang digital, kepercayaan runtuh lebih cepat daripada klarifikasi.

Kepemimpinan bukan sekadar soal kekuasaan administratif atau kemampuan teknokratis. Ia adalah tentang arah, keteladanan, dan keberanian mengambil risiko demi kebenaran.

Kepemimpinan moral berarti berani mengatakan yang benar meski tak populer. Berani menolak fasilitas berlebihan ketika rakyat sedang kesulitan. Berani mengakui kesalahan, bukan mencari kambing hitam.

Krisis hari ini bukan sekadar krisis ekonomi atau politik. Ia adalah krisis moral. Ketika standar etika menjadi relatif, ketika pelanggaran dianggap biasa, dan ketika publik melihat adanya ketimpangan antara ucapan dan tindakan, maka runtuhlah legitimasi.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Dunia juga menyaksikan gejala serupa. Namun, bagi bangsa yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan religiusitas dalam kehidupan publik, kegagalan moral terasa lebih menyakitkan.

Di era media sosial, citra bisa dibangun dalam hitungan detik. Namun integritas dibentuk oleh konsistensi waktu. Banyak pemimpin hari ini terjebak dalam logika pencitraan: unggahan kegiatan sosial, narasi empati, hingga slogan-slogan moral. Tetapi publik semakin cerdas membaca perbedaan antara simbol dan substansi.

Masyarakat tidak lagi hanya mendengar pidato. Mereka membandingkan data, melihat rekam jejak, dan menilai konsistensi.

Kepercayaan publik tidak hilang karena satu kesalahan. Ia hilang karena pola. Pola pengabaian aspirasi. Pola pembiaran pelanggaran. Pola ketidaktegasan terhadap pelaku penyimpangan.

Sore itu, saya bertemu Ibu Rini, seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Ia tidak berbicara tentang teori politik. Ia hanya berkata, “Kami ini cuma ingin pemimpin yang bisa dipercaya. Kalau janji ya ditepati. Kalau salah ya minta maaf.”

Sederhana. Tetapi di situlah inti persoalan. Rakyat tidak menuntut kesempurnaan. Mereka menuntut kejujuran.

Di sudut lain, seorang mahasiswa mengatakan, “Kami kehilangan figur yang bisa dijadikan panutan. Banyak yang pintar, tapi sedikit yang benar-benar memberi teladan.”

Pernyataan itu menggambarkan jarak antara elite dan rakyat. Jarak yang bukan hanya fisik, tetapi emosional dan moral.

Mengembalikan kepercayaan publik bukan perkara retorika. Ia membutuhkan langkah nyata:

1. Transparansi dan akuntabilitas yang konsisten, bukan hanya saat krisis.

2. Penegakan hukum tanpa pandang bulu, sebagai pesan moral yang jelas.

3. Kesederhanaan dan empati nyata, bukan simbolik.

Keberanian mengoreksi diri, karena pemimpin besar bukan yang tak pernah salah, melainkan yang jujur memperbaiki kesalahan.

Sejarah membuktikan, bangsa ini selalu menemukan titik balik ketika moralitas kembali dijadikan kompas. Krisis bisa menjadi momentum refleksi.

Kepemimpinan moral tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari karakter, dari proses panjang, dan dari kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah.

Krisis kepercayaan publik adalah alarm keras bagi semua pemegang kekuasaan. Ia bukan sekadar isu komunikasi, melainkan persoalan mendasar tentang integritas.

Jika kepercayaan adalah mata uang sosial, maka hari ini nilainya sedang terdepresiasi. Tugas pemimpin bukan menyalahkan pasar opini, melainkan memperbaiki fondasi moralnya.

Pada akhirnya, rakyat tidak akan mengingat seberapa banyak slogan yang diucapkan, tetapi seberapa kuat teladan yang diberikan.

Dan sejarah, seperti biasa, akan mencatat bukan siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling bermartabat.

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

MoneyTalk, Jakarta – Demokrasi selalu lahir dari harapan. Ia tumbuh dari luka sejarah, dari keinginan manusia untuk tidak lagi tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Di Indonesia, ingatan kolektif tentang jatuhnya rezim otoritarian pada akhir abad ke-20 menjadi fondasi moral bagi perjalanan panjang demokrasi. Namun hari ini, di tengah kebebasan yang tampak prosedural, muncul pertanyaan yang lebih sunyi: apakah demokrasi masih menghadirkan keberanian, atau justru melahirkan ketakutan baru yang lebih halus?

Demokrasi modern menjanjikan ruang partisipasi, kebebasan berbicara, serta perlindungan hukum. Tetapi dalam praktiknya, ruang itu kerap menyempit bukan karena larangan formal, melainkan karena tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak terlihat. Ketakutan tidak lagi hadir dalam bentuk laras senjata atau penjara terbuka seperti pada masa kekuasaan Soeharto, melainkan melalui mekanisme yang lebih subtil: stigmatisasi, kriminalisasi opini, hingga pengucilan sosial di ruang digital.

Demokrasi prosedural tetap berjalan—pemilu digelar, partai bertarung, parlemen bersidang. Namun demokratisasi sebagai proses pendewasaan warga justru mengalami kemunduran. Masyarakat semakin berhitung sebelum bersuara. Kritik sering dibaca sebagai ancaman, bukan bagian dari kesehatan republik.

Di titik inilah demokrasi berubah wajah: dari ruang kebebasan menjadi ruang kecemasan.

Setiap rezim memiliki narasi legitimasi. Pada masa lalu, stabilitas dijadikan alasan pembatasan kebebasan. Kini, stabilitas hadir dalam bentuk baru: pembangunan, investasi, dan keamanan digital. Tidak ada yang salah dengan pembangunan, tetapi ketika pembangunan dijadikan justifikasi untuk membungkam kritik, demokrasi kehilangan ruhnya.

Pada era Joko Widodo, misalnya, pembangunan infrastruktur menjadi simbol kemajuan sekaligus medan perdebatan tentang ruang kritik publik. Sementara pada masa Prabowo Subianto, tantangan demokrasi memasuki fase baru: bagaimana menjaga stabilitas politik tanpa mengorbankan keberanian warga untuk berbeda pendapat.

Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang sunyi dari kritik, melainkan yang mampu menampung kegaduhan tanpa kehilangan arah.

Sebagai wartawan, saya menyaksikan perubahan paling terasa terjadi di ruang redaksi. Dulu, sensor datang dari luar: telepon pejabat, ancaman pencabutan izin, atau tekanan aparat. Kini, sensor justru lahir dari dalam—dari rasa takut kehilangan iklan, akses, bahkan keamanan pribadi.

Fenomena ini melahirkan apa yang bisa disebut sebagai demokratisasi ketakutan: ketakutan yang tidak dipaksakan secara langsung, tetapi diterima sebagai kewajaran. Wartawan memilih kata lebih aman, aktivis menunda suara, akademisi menyamarkan kritik. Kebebasan masih ada, tetapi keberanian menipis.

Di sinilah demokrasi kehilangan energi moralnya.

Demokrasi membutuhkan warga yang percaya bahwa suaranya berarti. Namun ketika korupsi terasa berulang, elite tampak berganti wajah tanpa perubahan substansi, dan hukum dianggap tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, kepercayaan publik perlahan terkikis.

Kelelahan kolektif ini berbahaya. Warga yang lelah tidak lagi melawan ketidakadilan—mereka hanya menyesuaikan diri. Demokrasi berubah menjadi rutinitas lima tahunan tanpa partisipasi bermakna.

Ketika ketakutan dan kelelahan bertemu, lahirlah masyarakat yang diam. Dan diam adalah ruang paling subur bagi kemunduran demokrasi.

Suatu malam di pinggiran kota, saya duduk di warung kopi sederhana. Televisi menyiarkan debat politik, tetapi tak seorang pun benar-benar memperhatikan. Obrolan lebih banyak tentang harga beras, cicilan motor, dan kabar anak yang sulit mendapat pekerjaan.

Saya bertanya kepada seorang sopir ojek, “Masih percaya politik bisa mengubah hidup?”

Ia tersenyum tipis.

“Percaya sih… tapi takut berharap terlalu tinggi.”

Jawaban sederhana itu terasa lebih jujur daripada pidato mana pun. Demokrasi bagi sebagian warga bukan lagi ruang idealisme, melainkan sekadar latar belakang kehidupan yang keras.

Di warung itu, saya melihat wajah demokrasi yang sebenarnya: tidak heroik, tidak juga dramatis—hanya sunyi.

Apakah demokrasi Indonesia sedang menuju kegelapan? Tidak selalu. Sejarah menunjukkan bahwa demokrasi adalah proses naik-turun. Ia bisa melemah, tetapi juga bisa bangkit ketika warga menemukan kembali keberaniannya.

Harapan itu masih ada—pada jurnalisme yang tetap kritis, pada mahasiswa yang berani bersuara, pada warga desa yang memperjuangkan tanahnya, dan pada generasi muda yang menolak diwarisi ketakutan.

Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia memudar perlahan ketika rasa takut dianggap normal. Karena itu, melawan ketakutan—sekecil apa pun—adalah tindakan paling demokratis hari ini.

Dan mungkin, dari keberanian keberanian kecil itulah demokrasi Indonesia akan menemukan jalan pulangnya.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Luar biasa kreatifnya mantan imam Istiqlal ini. Setelah naik jet, menentukan hilal kok malah di Hotel Borobudur, bukan di Masjid Istiqlal yang megahnya sudah mendunia. Sepertinya kesaksian hilal memang butuh aroma Sop Buntut legendaris agar lebih cepat menembus langit kebijakan yang makin sulit dicerna nalar.

Inilah seni toleransi yang sungsang; mencampuradukkan urusan ibadah dengan kenyamanan hotel berbintang yang biayanya sanggup membuat rakyat kecil menangis berjamaah. Kalau di masjid dianggap kurang mentereng untuk sorotan kamera, jangan-jangan besok penetapan hari raya harus pindah ke ballroom mewah demi sepiring hidangan kelas atas para pemegang kuasa.

Kita sedang dipaksa menelan gimik visual yang dibungkus jubah keberagaman, padahal esensinya hanyalah kebingungan prioritas dari penguasa yang lebih haus panggung daripada haus akan ketakwaan yang tulus.

Masih mau bicara soal kemurnian syariat, atau sudah terlalu nyaman dengan akrobat pencitraan yang aromanya lebih kental bau kuah kaldu daripada bau keberkahan?

Penulis : ET Hadi Saputra

MoneyTalk, Jakarta – Bencana banjir lumpur yang melanda Aceh dan Sumatra, 26 November 2025, telah meninggalkan jejak kehancuran. Lumpur yang mengeras masih menimbun ratusan rumah. Puluhan ribu warga masih harus tinggal di tenda-tenda pengungsian atau hunian sementara (huntara). Hampir tiga bulan berlalu pasca bencana, nestapa masih menyelimuti warga. Rumah dan lahan mereka yang porak poranda, tak jelas kapan bisa diperbaiki dan ditempati lagi.

Di sekitaran lahan rumah warga yang hancur dan lumpur yang mengeras, ribuan kayu gelondongan raksasa terhempas, terdampar, berserakan. Menjadi saksi bisu amarah kekuatan alam, sekaligus menguak dugaan praktik pembalakan liar yang merusak ekosistem hulu sungai AcehTamiang–Sumatra. Ironisnya, puing-puing kayu bencana inilah yang kini berpotensi bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah. Menjadi harapan baru bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Lautan timbunan kayu yang terserak di desa Tanjung Karang Tamiang, di area Pondok Pesantren Darul Mukhlishin, menjadi salah satu titik terparah yang dihantam banjir. Tumpukan kayu gelondongan dan air bah berlumpur, dengan ketinggian mencapai dua lantai, menutupi area ini. Mengubah lanskap pondok pesantren dan desa yang tadinya asri menjadi lautan kayu berbalut lumpur.

Tanda tanya besar menyelimuti timbunan onggokan kayu-kayu, beraroma bangkai binatang yang terselip di sana-sini. Apakah kayu-kayu ini murni roboh terhanyut banjir dan tanah longsor? Ataukah ini wajah sesungguhnya kerusakan hutan akibat pembalakan? Mengapa sebagian besar timbunan kayu-kayu itu terlihat sebagai penebangan dan pemotongan yang presisi? Bahkan sebagian dari kayu-kayu itu berlogo atau bernomor.

Jelas timbunan kayu itu bukan sekadar pohon tumbang alami akibat banjir, melainkan material hasil penebangan (log) yang hanyut terbawa arus deras air. Indikasi ini menguatkan dugaan adanya kerusakan hutan atau praktik pembalakan di hulu sungai Tamiang. Praktek yang selama ini luput dari pengawasan.

Perlu investigasi mendalam untuk mengungkap teka-teki timbunan kayu bencana yang berlabel dan bernomor ini. Spekulasi, kasak-kusuk, di kalangan warga menyebut onggokan kayu itu terkait dengan aktivitas pembukaan lahan untuk sawit dan hutan tanaman industri. Aktivitas yang mengganggu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan memicu tanah longsor.

Berdasarkan temuan WALHI, dan Kejaksaan Agung, awal 2026, sejumlah perusahaan diduga berkontribusi penyebab banjir dan longsor di Aceh. Antara lain PT Tualang Raya (Aceh Timur), PT Wajar Korpora (Aceh Tamiang), dan PT Tusam Hutani Lestari. Termasuk PT Toba Pulp Lestari (TPL), di wilayah Sumatera Utara.

Sedikitnya 28 perusahaan dianggap terbukti bertanggung jawab atas bencana ekologis di Aceh–Sumatera, dan ijin usahanya telah dicabut. Namun, WALHI menemukan ada kejanggalan pada proses pencabutan izin usaha di Aceh. PT Rimba Timur Sentosa dan PT Rimba Wawasan Permai di Aceh adalah dua perusahaan yang telah dicabut izinnya pada 2022. Dan PT Aceh Nusa Indrapuri izin dievaluasi pada 2022. Namun warga mempertanyakan, seserius apakah pemerintah menangani bencana ekologis Aceh–Sumatera ini, dalam memitigasi penyebab dan merestorasi dampaknya?

*Timbunan Kayu dan Harapan yang Terkendala: Kiprah Posko Jenggala.* Situasi memilukan pasca-bencana masih dialami warga terdampak, dan pemerintah terlihat lamban dalam menangani. Beruntung ada berbagai inisiatif kerelawanan bantuan masyarakat yang bisa menjadi secercah harapan. Salah satunya, yang saya saksikan langsung, adalah kiprah Tim Posko Jenggala, organisasi kemanusiaan yang telah memiliki rekam jejak panjang (hampir 30 tahun) dalam membantu korban bencana di berbagai wilayah.

Posko Jenggala membantu mengangkat lumpur, membersihKan beberapa rumah warga agar bisa ditempati lagi. Selain itu menyediakan solusi jangka panjang: membangun rumah layak huni bagi para korban. Rumah Contoh Permanen telah dibangun oleh Posko Jenggala, bekerja sama dengan Ikatan Alumni ITB. Rumah contoh permanen yang bisa direplikasi di berbagai wilayah bencana, secara cepat. Proses pembangunan bisa diselesaikan dalam waktu seminggu, dengan 6 pekerja.

Kerja sigap Posko Jenggala sayangnya terkendala. Rencana semula ingin segera membangun belasan rumah permanen untuk warga (bukan cuma hunian sementara versi pemerintah), dengan beaya relatif murah. Kalau saja bisa memanfaatkan timbunan gelondongan “kayu bencana” yang berserakan. Namun, upaya membantu warga ternyata tidak mudah. Upaya Posko Jenggala memanfaatkan kayu gelondongan yang terserak bertepuk sebelah tangan. Untuk membantu warga membangun rumah baru, memanfaatkan kayu-kayu itu, ternyata sulit prosesnya dan berbelit perijinannya. Karena, rupanya, kayu-kayu itu “sudah ada yang punya, entah siapa.”

Ironi yang memilukan, jumlah kayu yang melimpah bisa menjadi sumber bahan bangunan yang murah. Bisa mengurangi biaya dan waktu pembangunan. “Jika bisa memakai kayu-kayu itu, beaya pembangunan bisa dikurangi 60 persen”, kata Andi Sahrandi, koordinator Posko Jenggala.

Namun inisiatif nyata bagaimana mengatasi bencana secara inovatif, mengubah “musibah” menjadi “berkah” material, rupanya terkendala ketidakjelasan perijinan. Kiprqh Posko Jenggala, representasi nyata dari etos kerelawanan warga membantu warga, memupuk kekuatan kolektif warga dalam menghadapi krisis terhempas perijinan.

Posko Jenggala, karena keterbatasan logistik, akhirnya hanya mampu membangun satu rumah contoh permanen untuk warga Desa Tanjung Karang, Tamiang. Upaya memanfaatkan sumber daya yang ada, kayu gelondonganbyang berserakan, tak bisa dilaksanakan. Harapan untuk membangun kembali “rumah untuk rakyat korban bencana” yang mustinya mudah dilaksanakan terhalang.

Banjir bandang di Aceh Tamiang meninggalkan kisah memilukan penderitaan warga, dan foto viral berseraknya timbunan ribuan kayu gelondongan. Kayu berlogo dan bernomor itu, entah siapa pemiliknya, diduga adalah hasil pengrusakan hutan atau pembalakan. Tumpukan kayu gelondongan yang, hampir tiga bulan kemudian, masih tak terurus dan tetap teronggok menutupi Desa Tanjung Karang.

Warga harus bertahan hidup dengan kondisi memprihatinkan di sekeliling tumpukan kayu. Menunggu bantuan perbaikan atau penggantian rumahnya yang tak kunjung datang. Surat permohonan dari Posko Jenggala dan IA-ITB kepada satgas bencana Aceh, untuk memanfaatkan kayu bencana, tidak terjawab secara jelas, apakah bisa dipakai. Aparat birokrasi, satgas bencana, dan kepala desa tidak ada yang berani memberikan kepastian, bisakah kayu digunakan?

Posko Jenggala dan IA-ITB sejauh ini hanya bisa menyelesaikan satu rumah contoh permanen untuk diserahkan kepada kepala desa. Dan harus meninggalkan Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang. Keinginan membangun puluhan rumah permanen, rumah untuk rakyat, terkendala. Oleh ketidakjelasan birokrasi dan ketidakhadiran negara.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal menimbulkan perdebatan klasik dalam ekonomi politik Indonesia: apakah negara sedang bergerak menuju ekonomi pasar yang kompetitif, atau justru memperkuat jaringan oligarki yang selama ini menguasai sumber daya strategis. Pertanyaan ini tidak sederhana, karena kebijakan yang lahir menunjukkan watak yang berlapis—populis, nasionalis, sekaligus pragmatis terhadap kekuatan modal.

Salah satu ciri paling menonjol dari kebijakan ekonomi Prabowo adalah menguatnya peran negara. Negara tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga aktor langsung melalui berbagai instrumen: pengelolaan sumber daya alam, pembentukan dana investasi strategis, hingga pengaturan devisa ekspor.

Pendekatan ini menandai pergeseran dari logika liberalisasi pasar menuju kapitalisme negara (state capitalism), di mana pemerintah berperan aktif mengarahkan arus modal, industri prioritas, dan distribusi manfaat ekonomi. Dalam kerangka ideologis, langkah ini sering dibingkai sebagai upaya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945—bahwa cabang produksi penting harus dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Namun dalam praktik politik ekonomi Indonesia, penguatan negara selalu membawa dua kemungkinan:

1. Negara benar-benar menjadi pelindung kepentingan publik.

2. Negara justru menjadi alat distribusi rente bagi kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

Di titik inilah perdebatan pro-pasar versus oligarki menemukan relevansinya.

Program bantuan sosial berskala besar—mulai dari makan bergizi gratis, subsidi, hingga berbagai stimulus daya beli—menunjukkan orientasi kuat pada penguatan konsumsi domestik. Strategi ini secara ekonomi masuk akal dalam jangka pendek: menjaga pertumbuhan tetap bergerak, menahan gejolak sosial, serta memperkuat legitimasi politik.

Tetapi populisme fiskal memiliki konsekuensi. Ketika belanja sosial membesar tanpa diiringi transformasi produktivitas, ekonomi berisiko terjebak pada pertumbuhan berbasis konsumsi, bukan produksi bernilai tambah tinggi. Dalam jangka panjang, ini dapat menekan ruang fiskal negara dan meningkatkan ketergantungan pada utang maupun eksploitasi sumber daya alam.

Dengan kata lain, kebijakan ini pro-rakyat secara distributif, tetapi belum tentu pro-pasar secara struktural.

Bagi pelaku pasar, ukuran utama bukan sekadar besarnya belanja negara, melainkan kepastian aturan dan konsistensi kebijakan. Setiap sinyal ketidakpastian—baik dalam tata kelola fiskal, transparansi proyek, maupun arah regulasi—akan segera tercermin pada respons investor dan volatilitas pasar keuangan.

Di sinilah tantangan terbesar pemerintahan Prabowo: Ia ingin negara kuat sekaligus investasi tetap deras.

Padahal secara teoritis, intervensi negara yang besar sering kali berbenturan dengan kebutuhan pasar akan kepastian dan kompetisi yang setara.

Jika keseimbangan ini gagal dijaga, maka yang muncul bukan ekonomi pasar yang sehat, melainkan ekonomi patronase—di mana akses terhadap kekuasaan lebih menentukan daripada efisiensi usaha.

Narasi resmi kerap menyebut kebijakan nasionalisme ekonomi sebagai upaya mematahkan dominasi oligarki lama. Penguatan peran negara, hilirisasi industri, serta kontrol terhadap sumber daya dipandang sebagai jalan membangun kedaulatan ekonomi.

Namun sejarah Indonesia menunjukkan pola berulang: setiap rezim yang berjanji melawan oligarki sering kali melahirkan oligarki versinya sendiri.

Oligarki tidak selalu berarti konglomerat lama. Ia bisa berubah bentuk menjadi: jaringan bisnis baru yang dekat dengan pusat kekuasaan, konsorsium proyek strategis, atau elite politik-ekonomi yang tumbuh dari distribusi lisensi dan konsesi negara.

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan ada atau tidak ada oligarki, melainkan: apakah tata kelola negara cukup transparan untuk mencegah konsentrasi kekayaan dan kekuasaan?

Di sebuah desa pertanian di Jawa, program bantuan pangan dan subsidi pupuk memang terasa nyata. Warung kembali ramai, anak-anak berangkat sekolah dengan perut kenyang, dan perputaran uang desa sedikit menggeliat.

Namun di balik itu, petani masih menghadapi persoalan lama:

harga gabah ditentukan tengkulak besar, akses modal terbatas, dan rantai distribusi dikuasai pemain bermodal kuat. Negara hadir melalui bantuan, tetapi struktur pasar tetap tidak berubah.

Bagi petani kecil, perdebatan pro-pasar atau oligarki mungkin terdengar jauh. Yang mereka rasakan sederhana:

apakah hidup lebih mudah, dan apakah masa depan anak mereka lebih pasti.

Di titik sunyi inilah keberhasilan ekonomi sebenarnya diuji.

Membaca keseluruhan arah kebijakan, ekonomi Prabowo tampak bergerak menuju model hibrida:

1. Nasionalis dalam penguasaan sumber daya

2. Populis dalam distribusi kesejahteraan

3. Pragmatis dalam merangkul modal besar

Model ini bukan hal baru dalam sejarah pembangunan Asia. Banyak negara tumbuh melalui kombinasi negara kuat dan pasar yang diarahkan. Tetapi keberhasilannya selalu bergantung pada satu faktor kunci:

integritas institusi.

Tanpa tata kelola yang bersih, kapitalisme negara mudah berubah menjadi kapitalisme kroni.

Tanpa kompetisi yang sehat, nasionalisme ekonomi bisa menjelma monopoli terselubung.

Apakah kebijakan ekonomi Prabowo pro-pasar atau berpihak pada oligarki?

Jawaban paling jujur: belum sepenuhnya keduanya, tetapi berpotensi menjadi salah satunya.

Indonesia hari ini berada di persimpangan: bisa menuju negara kuat yang adil dan produktif atau tergelincir menjadi ekonomi yang dikendalikan segelintir elite baru.

Segalanya bergantung pada keberanian melakukan hal yang paling sulit dalam politik: membangun transparansi, menegakkan hukum tanpa kompromi, dan memastikan kekuasaan tidak menjadi sumber rente.

Jika itu tercapai, maka intervensi negara akan menjadi jalan menuju kemakmuran. Jika gagal, sejarah hanya akan mencatat satu hal: oligarki berganti wajah, tetapi tidak pernah benar-benar pergi.

Penulis : Nano Hendi Hartono Nano, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Waktu Sukarno-Hatta bersepakat dengan Jenderal Tojo pada 1942 untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik, bukan karena percaya janji Jepang akan memerdekakan Indonesia. Sama sekali tidak.

Yang Sukarno-Hatta yakin dan percaya adalah, negara Sakura ini cepat atau lambat akan kalah perang dalam menghadapi tentara sekutu. Maka itulah kedua peminpin nasional itu sepakat kolaborasi dengan Jepang.

Prabowo dan 7 negara Islam lainnya gabung dalam BoP bukan karena percaya sama Trump. Yang Prabowo percaya dan yakini adalah bahwa sekarang ini pilar-pilar tata dunia baru yang terbangun sejak akhir Perang Dunia II mulai rapuh dan mulai loncer sekrup sekrupnya dan engsel-engselnya. Terutama terkait Sistem Ekonomi dan Sistem Keuangan Global. Makanya bukan suatu kebetulan jika BoP dirilis saat pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Bukankah di sinilah pilar2 sistem ekonomi global dirancang? Berarti ini adalah penanda meski bukan pertanda.

Inilah yang dalam penglihatan geopolitik mantan presiden SBY situasi sekarang kok mirip mirip menjelang Perang Dunia I dan II. Jadi poin yang harus direspons bukan akan meletus PD III atau tidak. Melainkan merespons situasi jelang PD I dan PD II yang menurut saya sama gawatnya dengan meletusnya perang itu sendiri.

Sebab pemantik PD I maupun PD II kala itu meski tidak serupa tapi sama. Ketika pilar pilar tatanan dunia lama mulai lapuk dan jamuran, yang dikuti dengan konflik di antara negara negara besar sendiri, maka solusinya adalah dengan kekuatan senjata. Bukan lagi nyari solusi win win atau sama sama menang. Tapi menang menangan.

Dalam merespons konstelasi global yang naga naganya bakal tidak lagi sama seperti dulu lagi, para pemimpin tingkat nasional kita setelah era bung Karno dan pak Harto sayangnya cuma 3 yang secara serius melakukan telaah geopolitik: mendiang Gus Dur, SBY dan Prabowo.

Lantas apakah dengan itu Prabowo mampu membaca geopolitik internasional secara jitu sebagai dasar bergabung dengan BoP? Dalam permainan catur geopolitik, SBY maupun Prabowo bisa saja meleset dan salah hitung membaca dinamika permainan kekuatan dengan negara negara besar meski dalam membaca tren globalnya benar dan tepat.

Di sinilah kritik terhadap langkah strategis Prabowo dari seluruh pemangku kepentingan kebijakan luar negeri jadi penting. Hanya saja yang jadi basis kritik fari elemen-elemen mssyarakat maupun pemerintah yang sudah memutuskan gabung BoP harus satu frekwensi. Yaitu kesamaan cara pandang bahwa konstelasi global saat ini sudah tidak sama lagi seperti 50 tahun lalu. Sehingga menuntut respons melalui cara pandang baru dalam memandang potensi pergeseran kekuatan kekuatan global saat ini.

Dalam konsteks inilah, isu Kemerdekaan Paledtina dengan sendirinya merupakan salah satu isu dan masalah yang melekat dalam isu pergeseran global saat ini yang harus ditata ulang dalan rekonstruksi tatanan dunia baru mendatang.

Bukankah isu Palestina bermula saat Inggris menjanjikan zionisme Israel akan memberikan sebagian wilayah Palestina lewat Deklarasi Balfour pada saat Perang Dunia I 1917?. Bukankah berdirinya Israel 1948 atas dasar pembagian Palestina yangbtidak adil antara arab dan yahudi yang dimotori Inggris di PBB 1947 berlangsung saat berakhirnya Perang Dunia II?

Artinya, masalah Palestina yang runyam sampai sekarang sejatinya merupakan buah dari kesepakatan dan kongkalingkong antar negara-negara sesama Petang Dunia II. Palestina jadi obyek bagi bagi wilayah jajahan di kawasan Timur Tengah antara Inggris, Prancis, Italia dan Amerika Serikat. Baik di PD I maupun PD II.

Makanya menarik, terlepas BoP adalah prakarsa Trump, tapi Inggris, Prancis dan negara negara Uni Eropa dan NATO kok menolak ikutan. Sementara 8 negara Islam termasuk Indonesia, ikutan gabung. Bukankah ini sebuah anomali?

Nah ketika konstelasi global yang mulai kropos dan jamuran ini menjurus menuju konflik global yang bersifat ekstrem, maka persis langkah Sukarno-Hatta saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Memutuskan kerja sama dengan Jepang. Bukan karena percaya Jepang. Tapi merebut sitiuasi vakuum atau the interim period saat itu tiba. The interim period must be mine.

Ketika tujuan strategis adalah merebut masa transisi agar ada di dalam genggaman kita, maka kita harus ada di dalam pagar. Bukan cuma penonton pasif yang ada di stadion.

Di sinilah BoP diyakini sebagai sekoci darurat agar saat konstelasi global nengarah ke penyelesaian ekstrem, Indonesia dan negara negara yang berkepentingan dengan kemerdekaan Palestina dan perjuangan aspirasi negara negara berkembang umumnya, berada di dalam pagar alih alih di luar. Sebab saat konflik global bersifat ekstrem dan menang menangan alih alih win win, biasanya ditandai oleh mandulnya Liga Bangsa Bangsa jelang meletusnya PD II. Yang pastinya akan ditandai pula oleh mandulnya Perserikatan Bangsa Bangsa yang dibentuk pada 1945 pasca Perang Dunia II, jika suasana global menjurus ke situasi menuju konflik global ala PD III.

Karenanya langkah diplomatik pemerintah harus dikawal dan diawasi dengan kritik yang konstruktif. Masalah yang patut disayangkan adalah, umumnya kritik terhadap langkah strategis Prabowo terkait bergabungnya Indonesia di BoP seakan masalah Palestina sesuatu yang berdiri sendiri. Padahal keberadaan Israel sebagai negara bangsa sebagai buah dari kesepakatan bagi bagi daerah jajahan antar negara besar yang kelak merupakan persekutuan AS-Inggris-Prancis dalam formasi NATO dan Uni Eropa.

Masalah Palestina harus diselesaikan dan dituntaskan di hulu penyebabnya,, bukan di hilir. Makanya konstelasi global yang mulai rapuh dan jamuran inilah, bagaimanapun jugq merupakan momentum.

Repotnya adalah, para pengeritik BoP bukan mengeritik efektivitas strateginya Prabowo. Melainkan masih dalam pola.pikir dan cara pandang yang melihat konstelasi global masih seperti 50 tahun lalu.

Atau jangan jangan, sejatinya memang masih menikmati zona aman buah dari tatanan dunia pasca perang dunia dan perang dingin.

Penulis : Hendrajit, pengkaji geopolitik dan wartawan freelance.