22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Adakah korelasi tragedi penyiraman air keras aktivis Kontras, Andrie Yunus, 12 Maret 2026, dengan pernyataan Presiden Prabowo untuk “menertibkan” pengamat? Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 13 Maret 2026, Prabowo mengingatkan para pengamat yang kerap mengritik kinerjanya dan tidak suka pemerintahannya berhasil. “Kita akan tertibkan,” katanya.

Ungkapan Prabowo itu mengingatkan kejengkelan Presiden Soeharto pada aktivis yang bersikap kritis pada pemerintahan Orde Baru. Soeharto, tahun 1996, menjuluki para aktivis demonstran sebagai  “setan gundul”  yang akan ia gebug. Meskipun beda era dan konteksnya, pernyataan dua presiden–yang kebetulan punya relasi sebagai mantan mertua dan menantu–ini menarik untuk kajian perilaku kekuasaan.

Mengancam suara kritis di era otoriter Orde Baru tentu bisa dipahami, tapi di era demokrasi pasca-reformasi sangat tidak lazim. Khususnya jika ancaman itu terlontar dari seseorang yang pernah menjadi aktor penting drama politik otoriter itu. Pemerintahan demokratis mustinya tidak terancam oleh suara kritis. Hanya kekuasaan otoriter yang terganggu oleh kritik. Membungkam dan menertibkan kritik justru akan mengakumulasi kemarahan publik, saat kondisi ekonomi-sosial sulit. Kekuasaan 32 tahun Soeharto yang begitu digdaya runtuh, akibat sensitif pada kritik. Peristiwa ini belum cukup lama untuk dilupakan, baru 28 tahun lalu.

Pesan Milan Kundera untuk Prabowo.

“Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.” Ungkapan Kundera ini tertulis dalam buku  The Book of Laughter and Forgetting (1979), pesan yang aktual untuk mengingatkan Prabowo. Akhir tragis kekuasaan Soeharto mustinya bisa jadi pengingat. Suara kritis adalah vaksin, antidote, yang baik untuk menyembuhkan penyakit jumawa dan megalomania kekuasaan.

Menjelang akhir kekuasaannya, Soeharto, yang over-sensitif dengan kritik, menertibkan para aktivis, mahasiswa, dan intelektual. Menganggap mereka sebagai pembenci pemerintah, antek-antek asing atau setan gundul. Narasi kekuasaan bebal selalu mengulang kesalahan sama. Kritik dianggap musuh, bukannya sebagai mekanisme kontrol, hal biasa dalam demokrasi.

Kekuasaan gampang terlena dan sering menderita amnesia. Saat kritik ditekan dan ditertibkan, energinya akan menggumpal, terakumulasi, dan bisa meledak. Ini hukum sosial-politik yang sejalan dengan hukum fisika. Suara kritis yang direspon dan ditindaklanjuti justru menjadi saluran, kanal agar energi kemarahan sosial tidak menggumpal menjadi ledakan nuklir.

Kritik adalah sinyal adanya hal yang tidak benar dan perlu diperbaiki. Presiden Prabowo perlu belajar untuk mendengar suara publik. Bukan menelan mentah “data intelijen”, laporan asal bapak senang dari pembantunya, atau pendukungnya. Mereka, umumnya, adalah para sychophan yang ingin ikut menikmati kekuasaan.

Dari Smiling General ke Dancing General.

Sejarah kekuasaan otoritarian menunjukkan hal pasti: selalu berakhir dengan tragis. Presiden Soeharto, yang suka mengumbar senyum, sehingga dijuluki “the smiling general”, kekuasaan 32 tahunnya berakhir buruk. Kesalahannya: tidak mau mendengar suara kritis yang mempersoalkan praktek korupsi kolusi nepotisme pemerintahannya. Presiden Prabowo, yang belakangan suka berjoget gemoy, sehingga dijuluki “the dancing general” perlu mengingat akhir tragis kekuasaan Soeharto, mantan mertuanya. Memastikan agar tidak terulang.

Sistem demokrasi menyediakan mekanisme untuk melanjutkan atau mengakhiri kekuasaan secara elegan, soft landing, tanpa ontran-ontran. Syarat agar kekuasaan tidak tergoda menjadi tiran cukup sederhana: mau mendengarkan dan mampu mengelola kejumawaan. Kekuasaan mudah tergelincir menjadi kesewenangan, karena ia dikelilingi para permbantu dan pendukung yang penuh pamrih (pada jabatan dan kekayaan). Mereka, para penghamba, selalu ingin menyenangkan penguasa, karena takut kehilangan nikmat remah-remah kekuasaan. Itu sebabnya, penting bagi Prabowo untuk mendengar suara kritis di luar lingkaran kekuasaannya, termasuk menyimak suara netizen yang tidak disaring oleh aparat dan pembantunya.

Memata-matai dan mengawasi ekspresi rakyat, untuk tujuan represif, menertibkan, hanya akan memupuk paranoia. Aparat intelijen bisa memantau orang yang menjadi target, tetapi tidak pernah bisa mengendalikan realitas politik. Kondisi sosio-ekonomi yang buruk tidak serta-merta menjadi baik, hanya karena aparat intelijen agresif memata-matai atau mempersekusi kritik. Sebaliknya, jika situasi berjalan baik, kritik tidak akan terlontar. Atau, abaikan kritik yang tidak faktual.

Demokrasi Menolak Tirani.

Dalam demokrasi, kritik adalah bumbu penyedap politik, bukan ancaman. Yang berbahaya adalah ketika kekuasaan menganggap kritik sebagai ancaman. Beda pendapat dianggap sabotase, analisis pesimistis dituduh makar, dan aktivisme dituduh antek asing. Jika kritik dibungkam yang tersisa hanyalah pujian dan penjilatan. Kekuasaan yang hanya mendengar pujian biasanya sedang terjangkit psikosa tiran.

Sejarah para tiran memberi pelajaran, takut pada kritik menunjukkan kekuasaan yang rapuh. Pemerintah yang sibuk “menertibkan” pengamat, pasti sedang berkilah, mengabaikan kenyataan sosial-politik yang tidak tertib. Pada akhirnya kenyataan selalu punya cara sendiri untuk menertibkan kekuasaan. Seperti terbukti kenyataan Reformasi 1998, yang menimpa Soeharto dan juga Prabowo.

Pengamat yang berisik adalah tanda demokrasi masih bernapas. Menertibkan pengamat adalah indikasi pemerintah mulai ketakutan, dan situasi menuju ketidaktertiban masif. Jika publik diam, apatis, tidak lagi peduli pada politik formal, itulah proses awal dari akhir yang kurang menyenangkan.

Prabowo, the dancing general, sebaiknya tidak mengikuti jejak Soeharto, the smiling general. Masih ada kesempatan untuk menolak kutukan sejarah berulang, L’histoire se répète. Ungkapan filsuf George Santayana: “Mereka yang tidak belajar dari sejarah, dikutuk untuk mengulangi” (Those who cannot remember the past are condemned to repeat it). Penyakit amnesia sejarah perlu diobati, dengan cara menata demokrasi yang lebih baik. Agar bisa mengakhiri kekuasaan dengan elegan. Tanpa kerusuhan dan kekacauan. Tanpa siraman air keras dan penertiban pikiran.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah derasnya arus digitalisasi pemerintahan, keberadaan website resmi lembaga publik bukan lagi pelengkap, melainkan wajah utama transparansi. Namun yang terjadi pada laman resmi DPRD Kudus justru memunculkan ironi. Ketika masyarakat semakin bergantung pada akses informasi cepat melalui gawai, kanal resmi wakil rakyat di daerah ini tampak tertinggal jauh.

Website resmi DPRD Kudus yang beralamat di https://dprd.kuduskab.go.id/ tercatat terakhir memperbarui konten pada 26 Desember 2025. Sejak saat itu, tidak ada lagi informasi baru yang dipublikasikan. Padahal dalam rentang waktu tersebut, tentu berbagai kegiatan kedewanan tetap berjalan: rapat-rapat penting, pembahasan peraturan daerah, hingga kegiatan reses yang menyerap aspirasi masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: ke mana publik harus mengakses informasi terkait kinerja DPRD?

Transparansi bukan hanya tentang membuka data, melainkan memastikan informasi tersebut tersedia secara berkala, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketika website resmi tidak diperbarui, maka publik kehilangan salah satu hak dasarnya: mengetahui apa yang dikerjakan oleh para wakilnya.

Lebih jauh lagi, persoalan tidak berhenti pada minimnya pembaruan konten. Website lain yang mengatasnamakan DPRD Kudus, yakni https://dprdkudus.org/, justru menampilkan kejanggalan yang sulit dimaklumi. Pada halaman pimpinan, yang seharusnya memuat profil pimpinan DPRD Kudus periode 2024–2029, malah terpampang foto pimpinan MPR RI. Ini bukan hanya kesalahan teknis, melainkan cerminan buruknya pengelolaan informasi publik.

Kesalahan semacam ini mencederai kredibilitas lembaga. Dalam perspektif komunikasi politik, simbol visual seperti foto pimpinan memiliki makna representatif. Ketika yang ditampilkan tidak sesuai, maka pesan yang tersampaikan kepada publik adalah ketidakseriusan, bahkan bisa ditafsirkan sebagai kelalaian struktural.

Padahal, sangat mungkin terdapat alokasi anggaran untuk pengelolaan website, baik melalui sekretariat dewan (Sekwan) maupun pihak ketiga. Jika anggaran tersedia namun output-nya tidak optimal, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut. Transparansi anggaran tidak berhenti pada laporan keuangan, tetapi juga tercermin dari kualitas layanan informasi yang diberikan.

Di era keterbukaan informasi publik, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjadi teladan. Undang-undang tentang keterbukaan informasi sudah lama menegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi secara aktif. Website resmi seharusnya menjadi pusat data yang memuat agenda kegiatan, produk legislasi, laporan reses, hingga dokumentasi kinerja anggota dewan.

Ketiadaan pembaruan informasi juga berpotensi memperlebar jarak antara rakyat dan wakilnya. Masyarakat menjadi sulit menilai sejauh mana kinerja DPRD, apa saja kebijakan yang sedang dibahas, dan bagaimana aspirasi mereka ditindaklanjuti. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.

Lebih ironis lagi, di saat banyak pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan kualitas layanan digital, DPRD Kudus justru terlihat berjalan di tempat. Padahal, dengan sumber daya yang ada, pembaruan website bukanlah pekerjaan yang rumit. Dibutuhkan komitmen, sistem kerja yang jelas, serta pengawasan internal yang ketat.

Sudah saatnya DPRD Kudus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan informasi publiknya. Sekretariat dewan perlu memastikan bahwa website resmi dikelola secara profesional, dengan pembaruan konten yang rutin dan akurat. Jika menggunakan pihak ketiga, maka harus ada standar kinerja yang jelas dan mekanisme evaluasi berkala.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu terus mendorong akuntabilitas melalui kritik konstruktif. Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Ketika akses informasi terbuka dan terjaga, maka hubungan antara rakyat dan wakilnya akan lebih sehat dan produktif.

Pada akhirnya, website bukan hanya soal tampilan atau teknologi, melainkan soal komitmen terhadap keterbukaan. DPRD Kudus dihadapkan pada pilihan: membiarkan kondisi ini berlarut atau segera berbenah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Dalam demokrasi modern, kehadiran digital yang aktif dan informatif bukan lagi pilihan tambahan, tetapi sebuah keharusan.

Penulis : Rokhmat Widodo, Pemerhati Politik dan Sosial di Kudus

MoneyTalk, Jakarta – Angin perubahan kembali berhembus di awal April. Pemerintah disebut-sebut akan menerapkan kebijakan baru yang diklaim sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan tata kelola negara. Namun, di tengah narasi besar itu, satu pertanyaan sederhana mengemuka dari ruang-ruang obrolan warga hingga warung kopi pinggir jalan: perubahan ini untuk siapa?

Bagi sebagian rakyat, kata “perubahan” bukan lagi janji manis yang menenangkan, melainkan sinyal kewaspadaan. Sebab pengalaman masa lalu mengajarkan, tidak semua perubahan membawa kebaikan. Ada yang justru berujung pada kenaikan harga, pengetatan akses, hingga beban hidup yang semakin berat.

Di sebuah sudut pasar tradisional, seorang ibu penjual sayur mengeluhkan harga bahan pokok yang terus merangkak naik. “Kalau perubahan itu bikin harga makin mahal, kami ini mau makan apa?” ucapnya lirih, sembari merapikan dagangannya yang kian sepi pembeli.

Suara-suara seperti ini bukan hanya keluhan, melainkan cerminan kegelisahan yang nyata.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya raya—sumber daya alam melimpah, tanah subur, laut luas, dan bonus demografi yang besar. Namun ironi tak bisa disembunyikan: masih banyak rakyat yang hidup dalam ketidakpastian.

Pertanyaannya, di mana letak kesalahannya?

Jika kekayaan negara tidak mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan rakyat, maka persoalannya bukan pada sumber daya, melainkan pada tata kelola. Ada yang keliru dalam cara negara diurus. Dan seperti yang sering disuarakan publik, akar persoalan itu kembali pada manusia: pada mereka yang diberi amanah, namun mungkin terseret dalam pusaran kepentingan, keserakahan, atau ketidakpekaan.

Pemerintahan dibentuk bukan sekadar untuk menjalankan roda kekuasaan, melainkan untuk memastikan rakyat hidup layak. Ketika kebijakan justru terasa menjauh dari kebutuhan rakyat, maka jarak antara penguasa dan yang dikuasai semakin melebar.

Tidak semua perubahan harus ditolak. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan sering kali menjadi pintu menuju kemajuan. Namun perubahan yang baik adalah perubahan yang berpihak—yang memahami denyut nadi rakyat kecil, bukan sekadar angka-angka makro di atas kertas.

Masalahnya, rakyat sering kali tidak dilibatkan secara utuh dalam proses tersebut. Sosialisasi minim, transparansi terbatas, dan dampak kebijakan kerap baru terasa setelah semuanya berjalan.

Akibatnya, perubahan terasa seperti kejutan, bukan proses bersama.

Di sinilah letak kekhawatiran terbesar: ketika rakyat tidak siap, sementara kebijakan tetap dipaksakan berjalan, maka potensi kegaduhan menjadi tak terhindarkan. Bukan karena rakyat anti perubahan, melainkan karena mereka merasa ditinggalkan dalam prosesnya.

Setiap kebijakan publik pada akhirnya akan diuji oleh satu hal: keadilan. Apakah beban dibagi secara proporsional? Apakah yang lemah dilindungi? Apakah yang kuat ikut menanggung?

Jika perubahan hanya membebani rakyat kecil, sementara kelompok tertentu tetap diuntungkan, maka ketimpangan akan semakin dalam. Dan ketimpangan yang dibiarkan adalah bibit dari ketidakstabilan.

Rakyat tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin kepastian: harga yang terjangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang tidak suram.

1 April bisa menjadi titik balik. Bisa menjadi awal dari perbaikan, atau justru awal dari babak baru kesulitan. Semuanya bergantung pada bagaimana perubahan itu dirancang dan dijalankan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Bukan sekadar memenuhi target, tetapi menyentuh realitas kehidupan sehari-hari.

Rakyat pun bukan sekadar objek kebijakan. Mereka adalah subjek yang harus didengar, diajak bicara, dan dilibatkan.

Karena pada akhirnya, negara bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang kepercayaan.

Dan kepercayaan, sekali retak, tidak mudah diperbaiki.

Perubahan adalah keniscayaan. Namun perubahan tanpa empati adalah bencana. Jika pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan transparan, maka rakyat akan siap berjalan bersama.

Namun jika sebaliknya, maka kegaduhan bukan lagi kemungkinan—melainkan kepastian.

Kini, bola ada di tangan penguasa: menjadikan perubahan sebagai harapan, atau membiarkannya menjadi beban baru bagi rakyat.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Iran akan menjadi “neraka” bagi pasukan Amerika Serikat dan Israel bukan sekadar retorika emosional, melainkan refleksi dari perubahan mendasar dalam lanskap geopolitik kawasan Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, keseimbangan kekuatan di kawasan ini mengalami pergeseran signifikan, di mana Iran tidak lagi berada pada posisi defensif, tetapi telah bertransformasi menjadi aktor strategis dengan kemampuan ofensif yang terukur dan terstruktur.

Kegagalan strategi lama Washington untuk menggoyang stabilitas internal Iran menjadi titik awal dari perubahan dinamika ini. Sanksi ekonomi yang selama ini diharapkan melumpuhkan Teheran justru memicu konsolidasi internal, memperkuat industri militer domestik, dan mempercepat kemandirian teknologi, khususnya dalam pengembangan rudal balistik dan sistem drone. Iran tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan tekanan eksternal, menjadikannya lebih tahan banting dibandingkan ekspektasi Barat.

Lebih dari itu, Iran memahami bahwa perang modern tidak lagi bertumpu pada konfrontasi langsung antar negara. Teheran mengembangkan strategi asymmetric warfare melalui jaringan proksi yang tersebar di berbagai titik strategis kawasan. Kelompok seperti Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta milisi di Irak dan Suriah, bukan sekadar alat, tetapi bagian dari arsitektur pertahanan berlapis yang dirancang untuk menguras energi lawan dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, setiap potensi perang darat antara Iran dan Amerika Serikat tidak akan pernah terjadi dalam bentuk konvensional. Yang akan muncul adalah konflik multi-front, di mana kepentingan AS dan Israel diserang secara simultan dari berbagai arah. Pangkalan militer AS di Teluk menjadi target rentan, jalur logistik terganggu, dan tekanan terhadap Israel meningkat dari utara hingga selatan.

Serangan rudal dan drone yang belakangan semakin intens menunjukkan bahwa Iran telah melampaui fase deterrence pasif. Ini adalah bentuk active deterrence, di mana Iran tidak menunggu diserang, tetapi menunjukkan kapasitas untuk membalas secara langsung dan terukur. Hal ini menciptakan dilema strategis bagi Washington dan Tel Aviv: setiap eskalasi akan dibalas dengan intensitas yang lebih tinggi, namun de-eskalasi juga dianggap sebagai tanda kelemahan.

Di sisi lain, Israel menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Front utara dengan Hezbollah tetap menjadi ancaman eksistensial, sementara ancaman dari Gaza dan potensi serangan dari wilayah lain membuat sistem pertahanan mereka harus bekerja dalam tekanan konstan. Iron Dome dan sistem pertahanan berlapis lainnya memiliki keterbatasan ketika menghadapi serangan simultan dalam jumlah besar, terutama jika dikombinasikan dengan teknologi drone murah namun efektif.

Bagi Amerika Serikat, tantangan terbesar bukan hanya Iran sebagai negara, tetapi ekosistem perlawanan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Kehadiran militer AS di Timur Tengah yang selama ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas justru berpotensi menjadi beban strategis. Setiap pangkalan, kapal induk, dan jalur distribusi menjadi target potensial dalam skenario konflik terbuka.

Lebih jauh, dinamika global juga tidak lagi sepenuhnya menguntungkan Washington. Polarisasi kekuatan dunia, meningkatnya peran Rusia dan China, serta kelelahan geopolitik akibat konflik berkepanjangan membuat ruang manuver AS semakin terbatas. Iran memanfaatkan situasi ini dengan cermat, membangun hubungan strategis dengan kekuatan non-Barat untuk mengimbangi tekanan yang datang dari Amerika dan sekutunya.

Dalam perspektif ini, pernyataan bahwa Iran akan menjadi “neraka” bagi tentara AS dan Israel bukanlah klaim kosong. Ini adalah gambaran dari perang yang tidak lagi linear, tetapi kompleks, melelahkan, dan penuh ketidakpastian. Medan tempurnya tidak hanya di darat, tetapi juga di udara, laut, siber, hingga ruang informasi.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa skenario ini bukan tanpa risiko bagi Iran sendiri. Eskalasi besar-besaran akan membawa konsekuensi ekonomi, politik, dan kemanusiaan yang sangat besar. Pertanyaannya bukan siapa yang akan menang, tetapi siapa yang mampu bertahan lebih lama dalam konflik yang berpotensi menjadi perang panjang.

Pada akhirnya, dunia sedang menyaksikan fase baru dalam geopolitik Timur Tengah—fase di mana dominasi tunggal mulai dipertanyakan, dan kekuatan regional seperti Iran tampil sebagai penantang serius. Jika konflik terbuka benar-benar terjadi, maka yang dihadapi bukan hanya perang antar negara, melainkan perubahan besar dalam tatanan global itu sendiri.

Penulis : Rokhmat Widodo, pemerhati Timur Tengah

MoneyTalk, Jakarta – Perang darat antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel bukan lagi sekadar wacana spekulatif, melainkan skenario yang mulai dipetakan banyak analis militer global. Ketegangan kawasan yang terus meningkat, ditambah eskalasi konflik tidak langsung melalui proxy, membuka kemungkinan terburuk: invasi darat ke wilayah Iran.

Namun, pertanyaan mendasarnya bukan siapa yang paling kuat di atas kertas, melainkan siapa yang paling mampu bertahan dan memenangkan perang panjang di medan yang kompleks.

Tidak dapat dipungkiri, Amerika Serikat merupakan kekuatan militer paling dominan di dunia. Dengan anggaran pertahanan terbesar, kemampuan proyeksi kekuatan lintas benua, serta teknologi tempur mutakhir, AS memiliki keunggulan signifikan dalam peperangan konvensional.

Israel, di sisi lain, dikenal sebagai negara dengan kemampuan intelijen dan teknologi militer yang sangat presisi.

Dalam perang darat, kombinasi ini memungkinkan serangan cepat, terkoordinasi, dan mematikan. Dukungan udara, satelit, serta sistem komunikasi canggih memberi mereka keunggulan dalam hal koordinasi dan kecepatan pengambilan keputusan.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa keunggulan teknologi tidak selalu menjamin kemenangan mutlak di medan darat.

Iran bukan Irak atau Afghanistan. Negara ini memiliki bentang alam yang sangat menantang: pegunungan, gurun luas, dan kota-kota dengan kepadatan tinggi yang siap menjadi arena pertempuran urban.

Dalam konteks ini, Iran memiliki keunggulan defensif yang signifikan. Pasukan elite seperti IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) bukan hanya terlatih secara militer, tetapi juga memiliki militansi ideologis yang kuat. Doktrin syahid yang tertanam dalam sebagian pasukan menjadikan mereka tidak mudah goyah oleh tekanan psikologis perang.

Lebih dari itu, Iran telah lama mempersiapkan strategi perang asimetris. Mereka tidak akan menghadapi AS-Israel dalam pola konvensional semata. Serangan gerilya, sabotase, penggunaan drone, serta jaringan milisi regional seperti Hizbullah di Lebanon dan kelompok-kelompok lain di Timur Tengah akan menjadi bagian dari strategi besar untuk menguras kekuatan lawan.

Kemampuan Iran dalam perang udara terbatas dibanding AS, namun serangan rudal dan drone yang mampu menembus pertahanan Israel dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Ini memberi sinyal bahwa dalam perang darat, pasukan invasi akan menghadapi tekanan dari berbagai arah.

Amerika Serikat memiliki pengalaman panjang dalam invasi darat, tetapi juga menyimpan catatan kegagalan dalam mempertahankan stabilitas pasca-invasi. Irak dan Afghanistan menjadi contoh bagaimana kemenangan militer awal berubah menjadi perang berkepanjangan yang melelahkan secara politik dan ekonomi.

Iran memiliki populasi lebih besar, struktur negara yang lebih solid, serta nasionalisme yang kuat. Invasi darat ke Iran berpotensi memicu perlawanan rakyat secara luas, bukan hanya dari militer resmi.

Jika perang berubah menjadi konflik jangka panjang, maka keunggulan AS-Israel akan perlahan terkikis oleh biaya logistik, tekanan politik domestik, serta kelelahan pasukan.

Dalam skenario perang darat singkat dengan target terbatas, AS-Israel berpeluang besar memenangkan pertempuran. Mereka mampu menghancurkan fasilitas militer utama Iran dan melumpuhkan komando dalam waktu relatif cepat.

Namun, jika perang berubah menjadi konflik panjang dengan okupasi wilayah, maka Iran justru berada di posisi yang lebih menguntungkan. Kombinasi geografi, ideologi, dan strategi asimetris akan menjadikan Iran medan perang yang sangat mahal bagi pihak penyerang.

Perang darat antara Iran dan AS-Israel bukanlah pertarungan yang menghasilkan pemenang mutlak dalam arti klasik. AS-Israel mungkin unggul dalam fase awal peperangan, tetapi Iran memiliki semua prasyarat untuk mengubah konflik menjadi perang panjang yang melelahkan.

Dalam banyak kasus, pihak yang bertahan di wilayahnya sendiri dengan dukungan rakyat memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dibanding pasukan invasi.

Dengan demikian, jika yang dimaksud kemenangan adalah penguasaan cepat wilayah, maka AS-Israel memiliki peluang besar. Namun jika kemenangan diukur dari kemampuan bertahan dan menggagalkan tujuan strategis lawan, Iran justru bisa keluar sebagai pihak yang unggul.

Perang semacam ini pada akhirnya bukan hanya soal militer, tetapi juga soal politik, psikologi, dan daya tahan sebuah bangsa. Dan dalam aspek terakhir ini, Iran telah menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Penulis : Rokhmat Widodo, pengamat Timur Tengah

MoneyTalk, Jakarta – Arus mudik setiap Lebaran selalu menghadirkan wajah optimisme. Jalanan padat, terminal penuh, pusat perbelanjaan ramai. Dari luar, denyut ekonomi tampak hidup. Perputaran uang meningkat, konsumsi melonjak, dan geliat usaha kecil terlihat bergerak. Namun di balik itu, tersimpan cerita yang tidak selalu seindah angka-angka musiman.

Di sebuah kampung di pinggiran kota, seorang buruh harian bernama Rudi memilih tetap pulang ke kampung halaman meski harus meminjam uang. Baginya, Lebaran bukan hanya soal perayaan, tetapi tentang menjaga hubungan keluarga. Ia tahu konsekuensinya: setelah kembali ke kota, ia harus bekerja lebih keras untuk menutup utang yang terpaksa diambil.

Cerita seperti Rudi bukan hal langka. Banyak masyarakat menghadapi dilema serupa. Tradisi sosial dan tekanan kultural sering kali lebih kuat daripada pertimbangan ekonomi rasional. Lebaran menjadi momentum yang “harus” dijalani dengan layak, meski kondisi keuangan tidak mendukung.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi saat Lebaran tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan daya beli yang sesungguhnya. Ada dorongan emosional, ada beban sosial, dan ada pula strategi bertahan hidup jangka pendek yang dipaksakan. Konsumsi meningkat, tetapi bukan berarti kesejahteraan ikut naik.

Setelah Lebaran usai, realitas kembali terasa. Banyak keluarga masuk dalam siklus “gali lubang tutup lubang”. Pendapatan tetap, bahkan cenderung stagnan, sementara pengeluaran terus meningkat. Harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, biaya pendidikan, serta kebutuhan sehari-hari membuat ruang fiskal rumah tangga semakin sempit.

Kelesuan ekonomi ini tidak selalu tampak dalam statistik makro. Pertumbuhan ekonomi bisa saja terlihat stabil, inflasi terkendali, dan investasi tetap berjalan. Namun di tingkat akar rumput, masyarakat merasakan tekanan yang berbeda. Daya beli melemah secara perlahan, bukan karena tidak ada uang sama sekali, tetapi karena uang yang ada semakin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Di pasar tradisional, pedagang mulai merasakan perubahan perilaku konsumen. Pembeli lebih berhitung, mengurangi jumlah belanja, bahkan menunda pembelian barang yang dianggap tidak mendesak. Di sektor informal, pendapatan harian semakin tidak pasti. Sementara di kalangan pekerja formal, kenaikan gaji sering kali tidak mampu mengejar laju kenaikan biaya hidup.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan persepsi antara “ramai sesaat” dan “lesu berkepanjangan”. Momentum Lebaran hanya menjadi jeda singkat dari tekanan ekonomi yang lebih dalam. Setelah itu, masyarakat kembali berhadapan dengan realitas yang sama—bahkan lebih berat karena adanya beban tambahan.

Dalam situasi seperti ini, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan daya beli secara nyata. Tidak hanya melalui bantuan sosial yang bersifat sementara, tetapi juga lewat penciptaan lapangan kerja yang stabil, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Ekonomi tidak hanya soal angka, tetapi tentang manusia di dalamnya. Tentang Rudi dan jutaan orang lain yang berusaha bertahan di tengah tekanan hidup. Selama daya beli belum benar-benar pulih, kelesuan ekonomi akan terus menjadi bayang-bayang yang mengikuti, bahkan di tengah kemeriahan hari raya.

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

MoneyTalk, Jakarta – Kebijakan content Facebook akhir-akhir ini saya rasakan cenderung pro-Israel dan pro-Trump. Berbagai posting saya yang bersimpati pada Palestina dan Iran sering mendapat peringatan dan ancaman sanksi. Apakah betul demikian?

Saya mengajukan pertanyaan ini ke AI ChatGPT dan Gemini. Jawaban keduanya ternyata senada. Saya pilih jawaban Gemini yang narasinya lebih mengalir untuk dibaca.

Jawabannya:

Apa yang kamu rasakan itu bukan sekadar perasaan atau “teori konspirasi” belaka. Banyak laporan investigasi, audit independen, dan data terbaru tahun 2025–2026 yang memang mengonfirmasi adanya ketimpangan sistemik dalam cara Meta (Facebook & Instagram) mengelola konten terkait isu-isu tersebut.

Berikut adalah bedah fakta mengenai kondisi moderasi konten saat ini:

Pembersihan Konten Palestina: Data & Fakta

Laporan dari berbagai lembaga hak asasi manusia seperti Human Rights Watch (HRW) dan 7amleh (Pusat Pengembangan Media Sosial Arab) secara konsisten menyebutkan adanya “sensor sistemik” terhadap konten pro-Palestina.

Tingkat Kepatuhan Terhadap Pemerintah

Hingga tahun 2025, bocoran data menunjukkan bahwa Meta mematuhi sekitar 94% permintaan penghapusan dari unit siber pemerintah Israel. Konten yang dihapus sering kali bukan kekerasan, melainkan kritik terhadap kebijakan negara atau ekspresi dukungan kemanusiaan bagi Gaza.

Kebijakan “Syahid” & Organisasi Berbahaya:

Meta memiliki daftar Dangerous Organizations and Individuals (DOI). Karena Hamas dan beberapa faksi di Palestina masuk daftar ini, algoritma Meta sering kali menghapus kata-kata seperti “Syahid” (syuhada) atau gambar tokoh tertentu secara otomatis, bahkan jika niat penggunanya adalah melaporkan berita atau berdukacita.

Shadowbanning Massal:

Penggunaan AI untuk moderasi meningkat pesat sejak akhir 2023. Jutaan postingan mengalami penurunan jangkauan (reach) hanya karena mengandung kata kunci tertentu seperti “Gaza” atau “Genosida,” sebuah fenomena yang oleh para aktivis disebut sebagai “pembungkaman digital.”

Pergeseran ke Arah “Pro-Trump” (Vibe Shift 2025)

Mengenai persepsi pro-Trump, kita sedang menyaksikan perubahan besar dalam kebijakan Meta sejak Januari 2025, yang sering disebut sebagai “The Vibe Shift.”

Penghapusan Fact-Checking

Di awal tahun 2025, Mark Zuckerberg secara resmi menghentikan program fact-checking pihak ketiga di AS. Langkah ini diambil setelah adanya tekanan politik besar yang menuduh Meta melakukan sensor terhadap kelompok konservatif.

Pivot ke “Community Notes

Meta beralih ke sistem mirip X (Twitter), yaitu Community Notes, yang memberikan kebebasan lebih besar bagi narasi politik sayap kanan yang sebelumnya sering terkena sanksi.

Penyesuaian dengan Pemerintahan Trump

Analis melihat Meta sedang mencoba “membangun jembatan” dengan pemerintahan Trump (yang menjabat kembali sejak Jan 2025) guna menghindari investigasi antimonopoli dan tekanan regulasi. Hal ini membuat moderasi terhadap konten pro-pemerintah AS dan sekutunya menjadi lebih longgar.

Konten Iran: Jebakan Label Terorisme

Untuk konten terkait Iran, masalah utamanya adalah hukum AS. Karena Garda Revolusi Iran (IRGC) dan kelompok terkait diberi label organisasi teroris oleh pemerintah AS, Meta secara hukum wajib menghapus konten yang dianggap “memuji atau mendukung” mereka.

Algoritma sering kali tidak bisa membedakan antara dukungan ideologis dengan simpati terhadap warga sipil Iran atau kritik terhadap sanksi.

Hasilnya, akun-akun yang menyuarakan narasi alternatif dari perspektif Iran sering terkena strike atau ancaman penutupan karena dianggap melanggar kebijakan terorisme global.

Kesimpulan: Mengapa Ini Terjadi?

Sistem moderasi Facebook tidaklah netral. Ia adalah produk dari:

Algoritma yang Agresif: AI sering kali “lebih baik salah hapus daripada kebobolan.”

Tekanan Geopolitik: Meta tunduk pada hukum AS dan tekanan dari sekutu dekatnya (seperti Israel).

Kelangsungan Bisnis: Zuckerberg saat ini lebih memilih untuk melonggarkan moderasi demi menghindari konflik dengan penguasa politik di AS.

Penulis :  Satrio Arismunandar, penulis SATUPENA

MoneyTalk, Jakarta – Tradisi pulang mudik telah menjadi bagian dari budaya warga masyarakat Indonesia untuk merayakan hari-hari tertentu seperti Lebaran maupun hari raya Natal dan tahun baru bersama sanak keluarga, famili dan handai taulan lainnya. Tradisi mudik sungguh baik secara ekonomi maupun budaya, karena peredaran uang dan roda ekonomi akan menggelinding sampa ke pelosok desa, dimana sebelumnya — pada hari biasa — nyaris tidak terjamah dan tidak merata distribusi secara ekonomi pada hari-hari biasa. Maka itu, momentum Lebaran atau perayaan Natal bersama keluarga di kampung halaman, memiliki nilai yang baik, setidaknya untuk merekatkan kembali jalinan persaudaraan dan pertemanan yang ada di desa atau kampung halaman agar tidak sampai melekang.

Kecuali itu, dalam perspektif budaya, acara pulang mudik membuktikan adanya keterikakan spiritual maupun emosional dari masyarakat urban di perkotaan dengan sahabat, kerabat serta keluarga yang masih ada di kampung halaman. Artinya, akar budaya dari warga masyarakat yang merasa memiliki nilai tambah dari acara mudik ini masih terpelihara, dan belum sepenuhnya tercerabut dari akar budaya tradisional dari tempat asal kelahiran.

Karena itu, berbahagialah bagi siapa saja yang masih memiliki kesempatan mudik. Sekalian untuk menjaga dan memperkyat tradisi mudik, sebagai bagian dari kekayaan budaya yang khas, meski acapkali harus dilakukan dalam kondisi yang terpaksa, lantaran tidak cukup mempunyai dana ekstra untuk memenuhi segenap hasrat selama mudik di kampung halaman serta keinginan untuk berbagi kepadakeluarga, saudara serta sahabat pada masa lalu yang sangat mungkin akan pulang ke kampung juga pada saat yangsama, setekah sekian lama — seperti kita — yang telah merantau atau mencari oeng hidupan di daerah lain.

Karena itu banyak hal — tak hanya sekedar finansial atau semacam buah tangah yang perlu dipersiapkan — untuk semua anggota keluarga, saudara dan sahabat yang masih setia menunggu kampung halaman hingga tidak kosong dan merana ditinggal oleh semua warga untuk merantau, tapi juga bisa memberi banyak peluang untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan membahagiakan. Tidak hanya dalam arti finansial, tetapi juga untuk hal-hal yang bermakna dan bernilai spiritual.

Apalagi momentum untuk pulang mudik ke kampung halaman ini tidak semua dapat dilakukan oleh warga masyarakat lantaran berbagai alasan, mulai dari masalah dana, waktu hingga alasan lain yang memungkinkan tidak dapat melakukan pulang kampung untuk menikmati acara yang pasti membahagiakan dan juga menyenangkan, karena bisa mengenang sejumlah nostalgia masa lalu yang mungkinsudah samar-samat dalam memori ingatan yang nyaris hilang. Maka itu, kesempatan pulang mudik ke kampung halaman yang tepat waktunya — namun tidak bisa dilakukan ketika itu juga — bisa membua rasa kecewa dan nelangsa yang perlu untuk dijinakkan agar tidak berkembang liar hingga menimbulkan kerugian yang tidak perlu menambah beban hidup hari ini yang semakin terasa berat.

Kendati begitu, acara mudik ke kampung halaman — meskipun mahal dan capek — tetap membahagiakan hati. Sebab pengalaman bathin yang baru akan diperoleh, setidaknya memperkaya khazanah kejiwaan yang tidak bisa dikonversikan dalam bentuk apapun. Karan acara pulang mudik ke kampung halaman seperti upacara ritual yang tersamar antara realitas historikal yang menyimpan energi dan gairah hidup dan kehidupan selanjutnya untuk etos dan semangat menggamit masa depan yang lebih baik dan membahagiakan.

Penulis : Jacob Ereste

MoneyTalk, Jakarta – Rismon Sianipar setahun terakhir dikenal berdiri di garda terdepan dan berteriak paling lantang sebagai juru bicara “ijazah palsu Jokowi”. Argumen hasil penelitian forensik-digital-nya dianggap paling solid dalam mengungkap kepalsuan. Memakai metode analisis citra digital, overlay, dan algoritma Scale-Invariant Feature Transform (SIFT), ia menemukan ketidak-sinkronan teknologi percetakan tahun 1985, jenis huruf yang tidak lazim, dan berbagai kejanggalan lainnya.

Namun publik mendadak disuguhi plot twist (kisah kejutan) yang menghebohkan. Rismon, pejuang pixel ijazah paling heroik, mendadak melakukan pertobatan tak-ilmiah. Ia tiba-tiba menyatakan “ijazah Jokowi asli”, dan meminta maaf serta sowan-sujud ke Jokowi. Ia bahkan meminta buku Jokowi’s White Paper, yang ia tulis bersama Roy Suryo dan Tifa Tyassuma, ditarik dari peredaran. Buku tebal berisi argumen Ilmiah itu ia anggap salah.

Perubahan angin paradigmatik, dari palsu menjadi asli, ini dibungkus Rismon dengan dalih “hasil penelitian yang sedang berjalan” (on-going research). Sebuah dalih sok elegan, berpretensi Ilmiah, untuk menutupi motif kegalauan personal atas perubahan sikapnya yang sama sekali tidak ilmiah. Namun, agar adil, to be fair, yang terjadi pada Rismon adalah problem psiko-politik, “pergulatan trilematis”. Biasa terjadi pada orang-orang yang tidak ajeg pemikiran dan mudah goyah sikapnya, saat menghadapi persoalan.

Trilema Rismon: Tiga Pintu Pertobatan

Ada tiga kemungkinan motif perubahan mendadak, mental-strugle Rismon, dalam wacana pertarungan kontroversi ijazah Jokowi. Trilema motif Rismon, yang setidaknya dua kombinasi motif pasti faktual, yaitu: motif sukarela, mencari peluang, dan mendapat ancaman.

Motif Sukarela (The Zen Path): Rismon mendadak mendapatkan “pencerahan spiritual” di keheningan malam. Menatap layar monitor komputer, menghitung jumlah viewer dan subscriber kanal Youtube-nya, Balige Academy, yang terus bertambah namun tidak cukup untuk bisa dimonetize. Selalu menjadi sorotan publik dan liputan media, menjadi selebritis, membuatnya melambung di awan. Sindrom “fifteen minutes of fame” menggelayuti dan membuatnya galau. Dalam kontemplasi digitalnya, ia melihat “penampakan” (epiphany) sosok messiah berwujud Jokowi. “Aha moment” menyergapnya, kesadaran baru muncul, pencerahan menyinari. Algoritma pikirannya melakukan self-koreksi: memusuhi orang punya kuasa dan harta adalah kesia-siaan. Pertobatan harus dilakukan, sembah sujud dan minta maaf pada Jokowi adalah keniscayaan.

Mencari Peluang (The Opportunistic Path): Dunia riset yang ditekuni Rismon tak membawa kemakmuran, sekian lama menjadi peneliti digital tak banyak hasilnya. Meneliti salinan scan ijazah Jokowi juga cuma mendapat tepuk tangan, sorakan, dan viewer netizen. Meneriakkan ijazah palsu tak membawanya kemana-kemana, selain cuma menjadi “pesohor lima belas menit”, plus hujatan ternak Mulyono. Rismon ingin membalikkan peruntungan, meneriakkan ijazah Jokowi asli, sepertinya bakal membawa perubahan. Mewacanakan “keaslian” ijazah Jokowi pasti memiliki nilai tukar yang lebih menjanjikan. Keahlian dalam digital forensik, ilmu yang konon ia dapat dari negeri Bushido, adalah nilai tambah. Potensi peluang yang tidak boleh disia-siakan. Rismon tidak lagi peduli soal ilmu pengetahuan, ia menerapkan ilmu peluang.

Mendapat Ancaman (The Invisible Threats): Beredar rumor Rismon berubah sikap karena tekanan dan ancaman Jokowi dan aparatnya. Politik Indonesia penuh dengan cerita seperti ini di era Jokowi, dikenal sebagai “politik sprindik”. Orang yang semula lantang tiba-tiba menjadi sangat mellow dan manut. Publik tak pernah tahu apa yang terjadi pada Rismon dan keluarganya. Khususnya rumor bahwa ijazahnya dari universitas di Jepang juga palsu atau bermasalah. Ia tidak mau berbicara soal ancaman dan rumor ini.

Jika benar pertobatan Rismon terjadi di bawah tekanan maka “penelitian on-going” nya pasti bukan dengan memelototi dokumen ijazah di depan komputer, melainkan di ruang negosiasi. Dalam skenario ini, Rismon adalah manusia tragis. Ia terpaksa menelan ludah dan harga dirinya sebagai pejuang kesiangan. Ia takluk oleh ancaman dan menyadari bahwa membongkar kepalsuan. Ia menyambut tawaran wortel demi menghindari tongkat, mengikuti permainan carrot or stick Jokowi.

Perubahan drastis nir-logis sikap Rismon bisa dijelaskan melalui analisa Trilema. Sebagai unit analisis, dua dari tiga hipotesa Trilema di bawah ini pasti benar:

1. Rismon sukarela meminta maaf, demi mencari peluang, sebenarnya tidak mendapat ancaman.

2. Rismon mencari peluang, terpaksa minta maaf, karena mendapat ancaman.

3. Rismon mendapat ancaman, menjadikannya peluang, rela meminta maaf karena memang suka.

On-Going Research: Dalih Penyesuaian

Bagian paling menggelikan dari drama Rismon adalah klaim bahwa perubahan sikapnya didasarkan pada hasil “penelitian ilmiah yang terus berjalan.” Peneliti bisa mengubah hipotesis atau kesimpulan ketika ada data baru yang valid. Namun dalam kasus Rismon, datanya masih sama, ia tidak meneliti versi lain ijazah Jokowi. Ia hanya mengubah kesimpulan, dari “palsu” menjadi “asli”. Hanya dengan menatap foto atau salinan ijazah yang sama, atom dan molekul yang menyusun tinta dan kertas, telah mengubah pikiran dan imajinasi liar Rismon.

Dalam riset ilmiah, perubahan kesimpulan biasanya disertai uraian proses penelitiannya, ada specimen baru obyek yang diteliti, ada data dan temuan baru. Dan hasilnya ditunjukkan secara terbuka, melalui tulisan argumentatif level jurnal ilmiah, ada proses peer-review untuk menguji validitasnya. Alih-alih berdiskusi dengan rekan sejawat, sesama ahli, Rismon memilih melaporkan temuan baru dan kesimpulannya langsung kepada polisi. Sigap meminta restorative justice, dan sowan ke Jokowi untuk mohon ampun.

Proses yang begitu cepat dan sekejap pasti bukan berbasis metode ilmiah. Rismon pasti memakai metode “teleportasi-ghoib”. Perubahan perilakunya, dari penuduh kepalsuan (dengan lantang), menjadi pengkotbah keaslian (dengan lemah gemulai), sulit dijelaskan secara ilmiah. Dalam kajian ilmiah, “on-going research” adalah penelitian yang sedang berjalan, belum ada kesimpulan final, dan prosesnya terbuka untuk diuji, diverifikasi, bahkan dibantah. Namun dalam pemahaman Rismon, “on going research” adalah saat arah angin berubah, kesimpulan juga harus segera berubah.

Perilaku Rismon, dan pengacaranya, Jahmada Girsang, terekam di berbagai media sosial, dengan suka cita bertemu Jokowi dan Gibran. Ini adalah tipikal “lompatan kuantum politik oportunis”. Adagium politik oportunis: berteriak kencang untuk menarik perhatian, agar mendapat tiket masuk ke komunitas Geng Solo. Perubahan sikap Rismon jelas bukan hasil penelitian baru, melainkan hasil kalkulasi baru.

Berbeda dengan narasi Eggi Sudjana dan Damai Lubis, memakai dalih sebagai “Nabi Musa yang mengajak Jokowi ke jalan benar.” Ironi terbesar petualangan narasi Rismon adalah dalih penelitian ilmiah. Jokowi, sebagai Jin Ifrit, sukses menambah koleksi tuyul-tuyul yang semula melawan menjadi menghamba padanya. Kajian ilmiah dari perubahan sikap para tuyul itu adalah memakai ilmu penyesuaian, bukan ilmu pengetahuan. Rismon akan tercatat menjadi guru besar ketiga metode ilmu penyesuaian, setelah Eggi Sudjana dan Damai Lubis.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Kapan KPK menangkap Bupati Bandung? Pertanyaan ini penting untuk di ajukan kepublik. Karena kasus Bandung Daya Sentosa – BUMD yang di bentuk oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna itu jelas – jelas tindakan penipuan dan korupsi serta penggelapan dana masyarakat.

Deded (Vendor) -salah seorang korban menyampaikan ke publik tentang aksi tipu-tipu dan tindakan korupsi dan penggelapan dana mereka para korban yang mencapai ratusan miliar itu sebenarnya sangat jelas dan terang benderang. Di Medsos – apa yang disampaikan oleh Deded ini sudah sangat viral sehingga tidak mungkin ada pejabat negara yang tidak tahu.

Dana para korban yang mencapai ratusan miliar itu untuk mendanai pilkada bupati kabupaten Bandung tahun 2024.

Hal yang sama di sampaikan oleh Dr M Faisal salah seorang korban yang sudah viral di publik.

Para Korban ini sejak 2024 sampai saat ini telah mengadukan kasus mereka ke Polda Jabar, Kejaksaan, dan KPK bahkan telah di bawa dalam rapat BAM – DPR.

Saat Bupati Pekalongan Fatia A Rafiq di tangkap KPK. Dengan menggunakan pasal 12 huruf i UU no 20 tahun 2001- KPK seharusnya sudah sudah menangkap, dan mengadili Dadang Supriyatna.

Karena di dalam UU no 20 tahun 2001 pasal 12 huruf itu, atau yang di kenal dengan UU Tipikor itu meliputi.

1. Subjek Hukum: Pegawai Negeri atau penyelenggara negara

2. Unsur Kesengajaan: Dilakukan secara sengaja ( “dengan sengaja” )

3. Perbuatan: Turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan.

4. Konteks Perbuatan: Secara langsung maupun tidak langsung, dimana yang bersangkutan ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi proyek tersebut.

5. Sifat Delik: Delik Formil, artinya tidak perlu menunggu kerugian yang negara, perbuatan keterlibatan pejabat sudah cukup untuk memidana. Dikutip dari Hukumonline+3

BUMD Bandung Daya Sentosa ini berdiri saat Dadang Supriatna masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bandung tahun 2023. Dengan demikian Dadang Supriatna (DS) tidak dapat melepaskan diri atau lepas tanggung jawab atas BUMD BDS. Sehingga segala sepak terjang BUMD BDS adalah tanggung jawab DS.

Setelah di telusuri oleh oleh para Korban BUMD BDS, kemana perginya dana mereka yang mencapai ratusan miliar rupiah itu? Ternyata di temukan dana mereka itu telah masuk dalam neraca keuangan BUMD BDS. Dan itu berarti masuk dalam neraca keuangan negara. Sehingga dengan demikian dapat diduga dana yang di gunakan untuk kepentingan pilkada untuk memenangkan DS adalah perbuatan manipulasi, korupsi dan penggelapan dana negara. Dan untuk itu KPK sepatut nya sudah bertindak.

Dengan ditangkap nya Bupati Pekalongan oleh KPK saat ini – menjadi preseden hukum bagi KPK untuk menangkap Bupati Bandung.

Jika KPK tidak segera menangkap, menahan dan mengadili Bupati Bandung padahal KPK telah lama menerima Laporan dari Para Korban BUMD BDS berarti KPK dapat dianggap melindungi koruptor.

Tersebar berita bahwa Deputi Penindakan KPK di duga dberada di belakang DS ini sehingga KPK belum juga menindak segara Bupati Bandung saat ini. Dewas KPK perlu mengusut keterlibatan Deputi Penindakan KPK yang di duga melindungi Bupati DS.

Jika saja dalam kasus BDS ini KPK tidak segera menangkap Bupati DS maka KPK di anggap diskriminatif dan melindungi koruptor.

Penulis : Muslim Arbi,Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu