22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah perubahaan tatanan global yang mengeskalasi ketidakpastian, patutlah untuk disyukuri karena urat nadi pembangunan nasional masih dan terus berdetak. Realisasi belasan proyek hilirisasi fase dua pada April 2026 menjadi bukti bahwa pembangunan nasional tidak mengalami stagnasi, saat arah perekonomian dunia terlihat tak menentu. Demi kebaikan bersama, segenap elemen bangsa diajak untuk terus menjaga dan merawat konsistensi proses pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kendati dihadapkan pada fakta polarisasi atau keterbelahan masyarakat yang dirasakan semakin tajam akhir-akhir ini, semua komunitas hendaknya tidak lupa untuk selalu fokus dan peduli pada urgensi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebab, selain tantangan meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas penegakan hukum, masalah lain yang tak kalah pentingnya untuk terus dibahas adalah mencegah stagnasi pembangunan di tengah berbagai keterbatasan akibat defisit anggaran, menurunnya penerimaan negara, gelembung utang luar negeri dan hingga gelembung angka pengangguran.

Belum lagi potensi tekanan pada biaya produksi akibat faktor eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar valuta dan fluktuasi harga energi. Biaya produksi yang fluktuatif memengaruhi kinerja atau produktivitas dunia usaha, termasuk ongkos distribusi. Ketika biaya produksi dan distribusi naik, dampaknya tak hanya pada kenaikan harga barang dan jasa, melainkan juga pada asek ketenagakerjaan. Dalam konteks Indonesia terkini, ketika harga barang dan jasa naik akibat biaya produksi yang makin mahal, permintaan pasar akan semakin melemah, terlebih di tengah menurunnya daya beli konsumen saat ini. Daya beli lemah akibat faktor meningkatnya penangguran.

Di tengah kecenderungan seperti itu, salah satu pilihannya adalah menurunkan volume produksi dengan konsekuensi ikutannya adalah mengurangi pekerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Memang sebagai ekses dari faktor kekacauan eksternal maupun internal, dinamika kehidupan saat ini menyebabkan hampir semua komuniitas merasa tidak nyaman. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah masih menghadirkan ragam masalah, termasuk kecenderungan harga energi yang tak menentu, serta fluktuasi nilai tukar mata uang. Komunitas global sedang menghadapi masa-masa sulit.

Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan peresmian dimulainya realisasi 13 proyek hilirisasi nasional Fase II bernilai Rp 116 triliun pada 29 April 2026 di Cilacap, Jawa Tengah, peresmian itu bukan hanya merefleksikan adanya harapan, melainkan juga menjadi pertanda bahwa urat nadi pembangunan nasional masih dan terus berdetak. Apalagi, realisasi semua proyek itu mencerminkan lompatan menuju modernisasi perekonomian negara. Proyek-ptoyek itu akan memperkuat ekosistem industri nasional karena cakupannya ke berbagai sektor, seperti sektor energi, mineral, serta pertanian.

Semua itu merupakan kelanjutan dari fase I proyek hilirisasi yang telah diresmikan pada awal 2026, yakni enam proyek strategis di sektor energi, mineral, dan pangan bernilai Rp 118 triliun. Fase I proyek hilirisasi fokus pada transformasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Sebagian proyek hilirisasi fase I diproyeksikan rampung pada periode 2027-2028.

Memang, agenda pembangunan nasional saat ini ditandai dengan upaya pemerintah mempercepat hilirisasi berbagai proyek strategis di sektor energi, mineral, dan pertanian. Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan total 30 proyek hilirisasi dengan nilai investasi Rp 239 triliun yang akan dikembangkan secara bertahap. Melalui proses hilirisasi, bahan mentah akan diolah dan dimurnikan di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah tinggi. Belasan proyek itu tersebar di berbagai daerah; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku.

Realisasi Proyek hilirisasi fase I-II menjadi bukti bahwa pembangunan nasional tidak stagnan di tengah ketidakpastian yang terus tereskalasi dengan mengarah pada perubahaan tatanan global. Tentu saja akan muncul pertanyaan tentang manfaat apa saja, dan kapan saatnya masyarakat dapat menikmati nilai tambah dari belasan proyek hilirisasi bernilai ratusan triliun itu? Utamanya tentang daya serap atau kebutuhan jumlah pekerja dari belasan proyek itu, termasuki perihal kualifikasi pekerja.

Pertanyaan ini akan terjawab jika semua komunitas peduli dan memberi perhatian ekstra pada realisasi proyek-proyek itu. Orang muda usia kerja harus mau dan berani bertanya kepada pemerintah, dan sebaliknya para pejabat terkait dalam proyek dimaksud bersedia membuka ruang dialog dengan masyarakat, utamanya angkatan kerja. Menjadi sangat ideal jika realisasi belasan proyek hilirisasi itu segera ditindaklanjuti dengan pengumuman tentang jumlah kebutuhan pekerja sebagai undangan kepada orang muda usia kerja.

Mengingat belasan proyek itu tersebar di banyak daerah, mengumumkan jumlah kebutuhan pekerja baru pada belasan proyek hilirisasi itu tentu saja akan memancing minat orang muda usia kerja. Dan, jauh lebih penting dari pengumuman tentang lowongan kerja dimaksud adalah pesan kepada semua komunitas bahwa pemerintah fokus pada kegiatan-kegiatan produktif dengan terus merealisasikan proyek-proyek hilirisasi. Sebaliknya, semua komunitas pun diberi bukti bahwa konsistensi pembangunan nasional yang berkelanjutan tetap terjaga.

Tema tentang konsistensi pembangunan nasional yang berkelanjutan hendaknya juga mendorong semua pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin kreatif dan mengenali potensi dan kekayaan alam daerahnya masing-masing. Kreativitas semua Pemda itu dikaitkan atau berpijak pada rencana pemerintah pusat, yakni tentang target jumlah 30 proyek hilirisasi dengan nilai investasi Rp 239 triliun yang akan dikembangkan secara bertahap.

Rencana atau target itu secara tidak langsung memberi peluang kepada semua Pemda untuk menawarkan kekayaan alam daerah masing-masing yang berpotensi masuk dalam proyek hilirisasi. Sudah waktunya daerah pro aktif memaksimalkan potensi daerahnya demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Penulis : Bambang Soesatyo,Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)

MoneyTalk, Jakarta – Ketika Prabowo Subianto mempertanyakan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), pertanyaan itu terdengar sederhana, bahkan wajar dalam kerangka evaluasi kebijakan. Namun bagi buruh, ia memantul dengan gema yang berbeda. Bukan sekadar soal manfaat, melainkan soal jarak antara kebijakan dan kenyataan hidup sehari-hari.

Di atas kertas, MBG tampak sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat. Tetapi dalam praktik, buruh tidak hidup hanya dengan persoalan makan. Mereka berhadapan dengan upah yang kerap tidak cukup, kerja yang tidak pasti, jaminan sosial yang terbatas, dan masa depan yang sulit ditebak. Dalam konteks ini, bantuan makanan tidak serta-merta menjawab problem utama yang mereka hadapi.

Penolakan buruh terhadap MBG tidak lahir dari sikap apriori terhadap bantuan sosial. Ia justru berangkat dari pengalaman konkret yang terus berulang. Dalam perspektif psikologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep cognitive dissonance yang diperkenalkan oleh Leon Festinger. Ketika narasi resmi menyatakan kondisi membaik, sementara realitas hidup tetap terasa berat, individu akan mengalami ketegangan psikologis. Dalam situasi seperti ini, pengalaman langsung cenderung menjadi rujukan utama, menggantikan klaim normatif yang tidak sejalan dengan kenyataan.

Lebih jauh, dalam kerangka hierarki kebutuhan Abraham Maslow, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan memang penting, tetapi tidak berdiri sendiri. Manusia juga membutuhkan rasa aman, kepastian ekonomi, serta martabat dalam kehidupan sosialnya. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, intervensi pada level paling dasar cenderung dipersepsikan sebagai solusi yang parsial.

Dari sudut pandang teori sosial, respons buruh tersebut menunjukkan berkembangnya kesadaran kritis sebagaimana dijelaskan oleh Paulo Freire. Dalam tahap ini, individu tidak lagi sekadar menerima kondisi atau bantuan yang diberikan, melainkan mulai mempertanyakan struktur yang melatarbelakanginya. Pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah bantuan itu bermanfaat, melainkan mengapa kondisi yang memerlukan bantuan tersebut terus berlangsung.

Analisis serupa juga dapat ditemukan dalam pemikiran Karl Marx mengenai ketimpangan struktural dalam sistem produksi. Buruh sering kali tidak memiliki kendali atas hasil kerjanya sendiri, sementara nilai yang mereka ciptakan tidak sepenuhnya kembali kepada mereka dalam bentuk kesejahteraan. Dalam kerangka ini, program bantuan sosial berpotensi berfungsi sebagai mekanisme penyangga, bukan sebagai solusi yang mengubah struktur dasar ketimpangan.

Dengan demikian, jawaban “tidak” dari buruh terhadap MBG tidak dapat dibaca secara dangkal sebagai penolakan terhadap kebijakan. Ia merupakan ekspresi dari kesadaran yang terbentuk melalui pengalaman sosial yang panjang. Bantuan makanan mungkin meringankan beban sesaat, tetapi tidak serta-merta menghadirkan kepastian hidup yang lebih layak.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai manfaat MBG membuka ruang refleksi yang lebih luas. Bukan semata apakah program tersebut berguna, melainkan sejauh mana kebijakan publik mampu menyentuh akar persoalan yang dihadapi buruh. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari hadirnya keadilan struktural yang memungkinkan manusia hidup dengan aman, pasti, dan bermartabat.

Penulis: Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

MoneyTalk, Jakarta – Membicarakan “pejabat gay di istana” sering kali terjebak dalam sensasi, rumor, atau bahkan kepentingan politik sesaat. Namun jika ditarik lebih jauh ke dalam lintasan sejarah, topik ini justru membuka ruang diskusi yang lebih serius: bagaimana kehidupan pribadi para penguasa—termasuk orientasi seksual—dipahami, disembunyikan, atau bahkan dimaknai dalam konteks kekuasaan.

Dalam banyak peradaban, istana bukan sekadar pusat pemerintahan, melainkan juga ruang sosial yang kompleks. Di sana, relasi kuasa, loyalitas, dan kedekatan personal sering kali saling berkelindan. Dalam konteks ini, hubungan sesama jenis bukanlah hal yang sepenuhnya asing, meskipun cara masyarakat memandangnya sangat bergantung pada norma zaman.

Salah satu contoh paling sering dibahas adalah Hadrian, Kaisar Romawi abad ke-2. Ia dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seorang pemuda bernama Antinous. Ketika Antinous meninggal secara misterius, Hadrian menunjukkan duka yang luar biasa—bahkan mengabadikan sosoknya dalam patung-patung dan mendirikan kota atas namanya. Dalam konteks Romawi kuno, hubungan seperti ini tidak selalu dipandang dengan kategori “gay” seperti pemahaman modern, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial dan budaya yang berbeda.

Beranjak ke Eropa abad pertengahan dan awal modern, kisah serupa muncul dalam sosok James VI and I. Raja yang mempersatukan mahkota Inggris dan Skotlandia ini diketahui memiliki kedekatan emosional yang intens dengan beberapa pria di istananya, termasuk Duke of Buckingham. Surat-surat pribadi yang tersisa menunjukkan bahasa yang sangat intim, yang kemudian ditafsirkan oleh sejarawan sebagai kemungkinan hubungan lebih dari sekadar politik.

Di abad ke-18, Frederick the Great menjadi figur lain yang sering masuk dalam diskusi ini. Ia adalah penguasa militer yang brilian, namun kehidupan pribadinya relatif tertutup. Pernikahannya tidak berjalan harmonis, dan ia lebih banyak dikelilingi oleh lingkaran pria intelektual dan militer. Sejumlah catatan korespondensi menunjukkan kedekatan emosional yang kuat, meskipun interpretasi atas hal ini tetap menjadi perdebatan di kalangan sejarawan.

Sementara itu, Ludwig II di abad ke-19 menghadirkan gambaran yang lebih dramatis. Dikenal sebagai “Raja Dongeng” karena obsesinya pada seni dan arsitektur, Ludwig hidup dalam dunia yang sangat personal dan tertutup. Catatan harian dan surat-suratnya mengindikasikan ketertarikan pada sesama jenis, sesuatu yang pada masa itu dianggap tabu dan berpotensi merusak legitimasi seorang raja.

Dari berbagai contoh tersebut, ada satu benang merah yang bisa ditarik: kehidupan pribadi penguasa sering kali berada dalam tarik-menarik antara realitas personal dan tuntutan publik. Dalam banyak kasus, orientasi seksual tidak pernah dinyatakan secara terbuka, melainkan direkonstruksi oleh sejarawan melalui dokumen, perilaku, dan konteks sosial.

Penting untuk dipahami bahwa istilah “gay” sendiri adalah konstruksi modern. Menerapkannya secara langsung pada tokoh-tokoh masa lalu berisiko menyederhanakan kompleksitas budaya dan norma pada zaman mereka. Apa yang hari ini disebut sebagai identitas seksual, pada masa lalu bisa jadi dipahami sebagai praktik sosial, ekspresi kekuasaan, atau bahkan bagian dari tradisi.

Berbeda dengan beberapa negara Barat yang kini lebih terbuka, sejarah politik Indonesia—khususnya di lingkungan istana—tidak memiliki catatan terverifikasi mengenai pejabat yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai gay. Isu yang beredar lebih sering muncul dalam bentuk rumor atau narasi politik, bukan hasil penelitian sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah pentingnya membedakan antara sejarah dan sensasi. Sejarah bekerja dengan bukti, arsip, dan interpretasi yang teruji. Sementara sensasi sering kali berdiri di atas asumsi dan kepentingan.

Pada akhirnya, membahas “sejarah pejabat gay di istana” seharusnya tidak berhenti pada rasa ingin tahu semata. Ia bisa menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana kekuasaan, norma sosial, dan kehidupan pribadi saling berinteraksi. Dan yang tak kalah penting, bagaimana kita sebagai masyarakat modern memilih untuk melihat isu tersebut—apakah dengan kacamata pengetahuan, atau sekadar prasangka.

Karena di balik dinding istana, yang sering kali tersembunyi bukan hanya rahasia kekuasaan, tetapi juga kompleksitas manusia itu sendiri.

Penulis: Jajang Nurjaman, Aktivis Literasi Cut Mutia

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo mirip manajemen perusahaan “startup”, punya budaya korporasi _move fast and break things_. Gesit mengganti atau memindah jabatan seseorang, atau membuat badan baru. Frekuensi reshuffle (resafel) Kabinet Merah Putih cukup fantastis—lima kali dalam satu setengah tahun terakhir. Artinya, setiap tiga bulan Prabowo melakukan resafel kabinet.

Kegemaran Prabowo meresafel, gonta-ganti personel, sepertinya mewarisi gaya Jokowi. Sepuluh tahun di era pemerintahan Jokowi sedikitnya terjadi 14 kali resafel. Era SBY dan Gus Dur, masing-masing lima kali. Era Soeharto, Habibie dan Megawati, resafel tidak pernah terjadi. Lima tahun di era Prabowo, sampai 2029, mungkin akan ada 17 Kali resafel–jika trend ganti menteri setiap tiga bulan terus berlaku.

Sayangnya kegesitan ala startup cuma sampai disitu: getol mengganti atau mengangkat pejabat baru. Alih-alih efisien dan kompeten, kabinet Prabowo tetap gemuk dan lamban. Prabowo mengelola negara besar berpenduduk 280 juta, namun gaya kabinetnya seperti perusahaan startup, atau kepanitiaan acara perayaan Acara 17-an. Susunan kepanitiaan lazimnya memang cepat dibentuk, mudah dirombak, dan dibubarkan.

Tapi bahkan panitia acara 17-an tetap memerlukan time-frame kerja. Bayangkan acara lomba makan kerupuk atau balap karung, yang belum mulai, tapi panitianya lima kali diganti. Kordinator digeser jadi seksi konsumsi, seksi acara jadi humas. Tentu, dalam manajemen kepanitiaan, pergantian personel adalah hak prerogatif ketua panitia. Namun pergantian yang terlalu rutin menjadi kehilangan substansi evaluasi-korektifnya.

Masalahnya, kabinet bukan panitia perayaan, dan pemerintahan bukan event organizer yang bersifat ad-hoc. Pemerintahan perlu kesinambungan, memori institusional, dan arah kebijakan yang stabil dan terukur. Penunjukkan jabatan menteri atau kepala badan bukan sekadar nama dalam struktur, melainkan koneksi jaringan kebijakan yang koheren dan kompleks. Mengganti jabatan berarti mereset koordinasi, bukan sekadar menaruh orang dalam kursi.

Kegetolan me-resafel indikasi adanya kegamangan visi-misi atau ketidakjelasan kebijakan. Pergantian kabinet mestinya peristiwa “luar biasa,” ada situasi yang anfal atau fatal. Bukan sekadar keputusan sambil lalu, hasil sekelebat pikiran yang gampang berubah. Kinerja kabinet layaknya seperti pertunjukan orkestra simfoni. Setiap kebijakan perlu nada presisi, dimainkan musisi kompeten, dibawah koordinasi presiden, sang dirigen.

Harmoni keindahan musik terdengar ketika dirigen mampu mengarahkan para pemusik memainkan nada dan tempo sesuai partitur. Bayangkan pertunjukan simfoni yang sumbang. Harus jeda sesaat karena dirigen mengganti pemain saat komposisi musik dimainkan. Negara perlu partitur orkestrasi yang jelas, dirigen yang kompeten, pemain yang berkelas, agar simfoni bisa tuntas. Dirigen yang gemar mengganti pemain, indikasi sering salah pilih dan terombang-ambing.

Memang ada dimensi politik dalam koalisi besar politik, resafel sering menjadi alat kompromi, untuk menyeimbangkan kepentingan atau meredam gesekan. Tapi jika terlalu sering, resafel berubah menjadi tujuan, bukan sekadar cara. Politik menjadi simfoni yang sumbang, karena sibuk mencari sensasi untuk menarik atensi. Resafel menjadi atraksi politik level infotainment. Bahan kasak-kusuk siapa akan diganti siapa akan diangkat. Tanpa ada penjelasan mengapa seseorang diangkat atau diturunkan.

Manajemen pemerintahan bukanlah ajang “pencarian bakat” yang menolerir trial and error. Juga bukan “beauty contest” mengikuti selera presiden sebagai juri. Pemerintahan adalah soal kebijakan publik, soal visi dan misi yang jelas. Kegemaran melakukan resafel mengesankan Presiden tidak tahu apa yang ia inginkan dari para pembantunya. Atau tidak mengenali kompetensi orang yang ia tunjuk.

Sering ganti menteri adalah sinyal kegamangan, indikasi adanya problem struktural, manajerial, atau lemahnya kepemimpinan. Jika dalam 18 bulan sering salah memilih menteri, sehingga perlu resafel lima kali, maka masalahnya adalah kemampuan presiden dalam menilai kapasitas dan kompetensi seseorang.

Apalagi jika resafel sekedar ritual mencari perhatian, bernuansa 4L _(Lu Lagi Lu Lagi)_, agar terkesan ada yang dikerjakan pemerintah. Orang-orang yang sama, barang reject, ganti posisi atau diberi jabatan baru. Sementara situasi ekonomi dan sosial rakyat semakin memburuk. Resafel menjadi simfoni yang sumbang, pertunjukan teater istana (pelantikan pejabat) yang membosankan dan menjengkelkan.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Pagi itu, di sebuah pasar tradisional di pinggiran kota, seorang ibu paruh baya berdiri lama di depan lapak beras. Tangannya menggenggam uang lusuh pecahan dua puluh ribuan. Matanya menatap timbangan, lalu menatap wajah pedagang yang hanya bisa mengangkat bahu.

“Naik lagi, Bu. Saya juga bingung,” kata si pedagang pelan.

Ibu itu tidak marah. Ia hanya menarik napas panjang. Beras yang biasanya dibeli lima kilogram, kini cukup dua kilogram. Minyak goreng dikurangi. Telur hanya seperempat kilogram. Anak-anak di rumah tetap harus makan, tetap harus sekolah, tetap harus hidup.

Di sudut lain, seorang sopir ojek online memandangi layar ponselnya. Orderan sepi. Harga bensin naik. Cicilan motor menunggu. Uang sekolah anak belum lunas. Ia tersenyum pahit ketika mendengar pidato pejabat di televisi yang mengatakan ekonomi nasional tumbuh positif.

“Pertumbuhan untuk siapa?” gumamnya.

Inilah wajah Indonesia hari ini—rakyat kecil yang terus menyesuaikan diri dengan kesulitan, sementara para pemimpin sibuk menyesuaikan narasi.

Jeritan rakyat bukan lagi suara keras yang mengguncang jalanan. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi: ibu yang mengurangi belanja dapur, petani yang menjual sawah, nelayan yang tak melaut karena solar mahal, buruh yang diam-diam menerima PHK, hingga sarjana muda yang mengubur ijazahnya karena tak kunjung mendapat pekerjaan.

Namun sayangnya, kesunyian itu justru sering tidak terdengar oleh para pemimpin.

Masalah terbesar bangsa ini bukan semata soal ekonomi, melainkan putusnya empati antara penguasa dan rakyatnya.

Pemimpin hari ini terlalu sering berbicara dari atas podium, bukan dari bawah pohon tempat rakyat biasa berteduh dari panas hidup. Mereka mendengar laporan, tetapi tidak mendengar keluhan. Mereka membaca angka, tetapi tidak membaca air mata.

Kekuasaan sering kali menciptakan jarak. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar risiko ia kehilangan kemampuan mendengar suara paling bawah.

Di ruang-ruang rapat berpendingin udara, kebijakan lahir dengan bahasa yang rapi: efisiensi fiskal, reformasi struktural, penyesuaian subsidi, transformasi ekonomi. Tetapi di lapangan, istilah-istilah itu diterjemahkan rakyat menjadi satu hal sederhana: hidup semakin sulit.

Ketika subsidi dipotong, rakyat tidak menyebutnya reformasi. Mereka menyebutnya dapur yang semakin dingin.

Ketika pajak dinaikkan, rakyat tidak menyebutnya optimalisasi penerimaan negara. Mereka menyebutnya beban tambahan.

Ketika lapangan kerja menyempit, rakyat tidak bicara soal indikator makro. Mereka hanya bertanya: besok makan apa?

Di sinilah letak tragedi kepemimpinan kita. Pemimpin terlalu sibuk menjaga citra, lupa menjaga rasa.

Demokrasi seharusnya membuat suara rakyat menjadi pusat kekuasaan. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya: rakyat hanya penting saat pemilu, setelah itu suara mereka perlahan menghilang dalam hiruk-pikuk kepentingan elite.

Politik berubah menjadi transaksi, bukan representasi.

Partai sibuk menghitung kursi. Elite sibuk membagi pengaruh. Jabatan menjadi alat tawar, bukan amanah pelayanan.

Rakyat? Mereka kembali menjadi penonton.

Kita menyaksikan bagaimana banyak keputusan besar dibuat tanpa dialog yang memadai. Kebijakan lahir cepat, kritik dibalas defensif, protes dianggap gangguan stabilitas.

Padahal kritik adalah vitamin demokrasi, bukan ancaman negara.

Pemimpin yang alergi kritik sesungguhnya sedang membangun tembok antara dirinya dan kenyataan.

Dan sejarah selalu membuktikan: ketika pemimpin berhenti mendengar, kejatuhan hanya soal waktu.

Rakyat Tidak Membutuhkan Pidato, Tapi Kehadiran

Rakyat tidak meminta keajaiban.

Mereka tidak menuntut kemewahan.

Mereka hanya ingin pemimpinnya hadir.

Hadir saat harga kebutuhan pokok melonjak.

Hadir saat pupuk langka.

Hadir saat sekolah mahal.

Hadir saat rumah sakit sulit dijangkau.

Hadir bukan sekadar untuk difoto, tetapi untuk memahami.

Ada perbedaan besar antara kunjungan seremonial dan kehadiran yang tulus.

Blusukan tanpa solusi hanyalah wisata politik.

Rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang benar-benar datang untuk mendengar, dan mana yang datang hanya untuk kamera.

Kepemimpinan bukan soal seberapa sering tampil di media, tetapi seberapa dalam memahami luka masyarakat.

Hal paling berbahaya bukan kemiskinan.

Bukan pengangguran.

Bukan inflasi.

Yang paling berbahaya adalah ketika rakyat kehilangan harapan.

Saat rakyat merasa suara mereka tak lagi berarti, saat mereka yakin tak ada yang peduli, maka yang tumbuh adalah sinisme. Dari sinisme lahir apatisme. Dari apatisme lahir kemunduran bangsa.

Bangsa besar tidak runtuh karena musuh dari luar, tetapi karena retaknya kepercayaan dari dalam.

Ketika rakyat tidak lagi percaya pada pemimpinnya, legitimasi moral kekuasaan perlahan habis.

Dan kekuasaan tanpa legitimasi moral hanya akan bertahan dengan ketakutan, bukan penghormatan.

Sejarah tidak mengingat pemimpin karena kekayaannya, melainkan karena keberaniannya mendengar.

Pemimpin besar adalah mereka yang mau mendengar suara paling kecil.

Mereka yang tidak malu dikritik.

Mereka yang berani mengoreksi diri.

Mereka yang memahami bahwa jabatan adalah titipan, bukan hak warisan.

Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Yang langka adalah pemimpin yang punya hati.

Kita terlalu banyak melihat pejabat yang fasih bicara, tetapi sedikit yang sungguh mengerti penderitaan rakyat.

Padahal, kepemimpinan sejati dimulai dari satu kemampuan sederhana: mendengar.

Mendengar bukan untuk menjawab.

Tetapi mendengar untuk memahami.

Penutup: Jangan Tunggu Rakyat Berteriak Lebih Keras

Jeritan rakyat hari ini mungkin masih terdengar pelan.

Masih berupa keluhan di warung kopi.

Masih berupa status pendek di media sosial.

Masih berupa bisik-bisik di pasar tradisional.

Tetapi sejarah mengajarkan, suara kecil yang terus diabaikan bisa berubah menjadi gelombang besar.

Pemimpin yang bijak tidak menunggu rakyat marah.

Ia mendengar sebelum kemarahan itu lahir.

Ia bertindak sebelum kepercayaan itu hilang.

Sebab jika seorang pemimpin sudah tak lagi mendengar jeritan rakyat, sesungguhnya yang hilang bukan hanya suara rakyat—tetapi juga masa depan kepemimpinannya sendiri.

Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan hanya kekuasaan, melainkan martabat sebuah bangsa.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

1. Demokrasi Tanpa Rakyat

MoneyTalk, Jakarta – Benarkah demokrasi sedang runtuh, bahkan di Amerika Serikat, negeri asal-usul demokrasi itu sendiri?

Jeffrey Sachs melihat krisis demokrasi melanda Amerika. Krisis itu bukan sekadar sebagai polarisasi antara Demokrat dan Republik, melainkan sebagai pembajakan negara oleh kepentingan khusus. Dalam artikelnya “What Ails America – and How to Fix It”, Sachs menyebut bahwa pemerintahan Amerika gagal melayani rakyatnya karena kebijakan publik terlalu kuat dipengaruhi oleh lobi-lobi besar: kompleks industri-militer, Wall Street, Big Oil, Big Pharma, Big Ag, industri teknologi, dan lobi pro-Israel. Bagi Sachs, negara Amerika tidak kekurangan kapasitas; yang rusak adalah arah kendalinya. Negara masih kuat, tetapi kekuatan itu sering bekerja untuk kepentingan elite terorganisir, bukan untuk kepentingan umum.

Dalam tulisan lain, Sachs bahkan menyebut kebijakan luar negeri Amerika sebagai “scam” yang memberi keuntungan besar bagi kompleks industri-militer dan para insider Washington. Ia menggambarkan pemerintah federal sebagai semacam sistem multi-divisi yang dikendalikan oleh penawar tertinggi: Wall Street di Departemen Keuangan, industri kesehatan di Departemen Kesehatan, Big Oil di Departemen Energi dan Dalam Negeri, serta kebijakan luar negeri di sekitar Gedung Putih, Pentagon, dan CIA.

Di sinilah mekanisme revolving door menjadi penting. Revolving door adalah perputaran orang yang sama antara jabatan publik, perusahaan swasta, firma lobi, think tank, kontraktor pertahanan, dan lembaga negara. Seorang pejabat Pentagon bisa berpindah menjadi eksekutif perusahaan senjata; seorang staf Kongres bisa menjadi pelobi industri; seorang pelobi bisa masuk ke pemerintahan; seorang pejabat regulator bisa keluar menjadi konsultan bagi industri yang dulu ia awasi. Secara formal, ini mungkin legal. Tetapi secara sistemik, ia menciptakan sirkulasi kepentingan tertutup: negara, korporasi, dan lobi menjadi satu ekosistem karier.

Akibatnya, keputusan publik tidak lagi murni dihasilkan oleh deliberasi demokratis, melainkan oleh jaringan orang yang memahami aturan, memiliki akses, menguasai informasi, dan saling membutuhkan. Demokrasi masih berjalan, tetapi “rakyat” berada jauh di luar ruang keputusan. Inilah yang dapat disebut demokrasi tanpa rakyat: rakyat memilih, tetapi setelah pemilu selesai, agenda kebijakan bergerak di dalam jaringan tertutup elite negara-korporasi-lobi.

2. Dark money dan hukum: ketika uang menjadi “suara politik”

Krisis demokrasi Amerika makin dalam setelah putusan Citizens United v. FEC tahun 2010. Putusan Mahkamah Agung ini memperluas perlindungan belanja politik independen oleh korporasi, serikat, dan organisasi lain sebagai bagian dari kebebasan berbicara. Brennan Center menilai putusan ini ikut memiringkan pengaruh politik ke arah donor kaya dan korporasi.

Masalahnya bukan hanya uang besar, tetapi dark money. Dark money adalah belanja politik oleh organisasi yang tidak wajib membuka identitas donor akhirnya kepada publik. Setelah Citizens United, kelompok-kelompok semacam ini dapat menghabiskan ratusan juta dolar untuk memengaruhi pemilu tanpa transparansi memadai tentang siapa sebenarnya penyandang dananya.

Secara hukum, argumennya terdengar liberal: uang dipakai untuk menyampaikan pendapat politik; membatasi uang berarti membatasi ekspresi. Tetapi secara sosiologis, argumen itu menghasilkan ketimpangan yang sangat besar. Orang biasa memang punya hak bicara. Miliarder juga punya hak bicara. Tetapi miliarder dapat “berbicara” melalui Super PAC, iklan televisi, kampanye digital, think tank, lembaga survei, media, gugatan hukum, dan jaringan konsultan politik. Suara warga biasa menjadi satu suara; suara uang menjadi sistem pengeras suara.

Di sinilah konsep biaya politik menjadi penting. Dalam demokrasi ideal, biaya utama politik adalah waktu, gagasan, reputasi, organisasi, dan kepercayaan publik. Dalam demokrasi yang terdistorsi uang, biaya utama politik berubah menjadi biaya iklan, konsultan, akses donor, penggalangan dana, jaringan media, dan operasi kampanye. Kandidat yang tidak mampu membayar biaya masuk ke arena politik akan tersingkir sebelum rakyat sempat menilai kualitasnya.

Maka demokrasi berubah dari kompetisi gagasan menjadi kompetisi pembiayaan. Pemilu tetap ada, tetapi pintu masuknya mahal. Partisipasi tetap dibuka, tetapi sirkuit politiknya dikuasai mereka yang mampu membayar ongkos masuk. Inilah demokrasi yang secara prosedural terbuka, tetapi secara material tertutup.

3. Studi empiris: Gilens-Page dan Bartels

Argumen di atas bukan hanya kritik normatif. Ada basis empiris yang kuat.

Martin Gilens dan Benjamin Page, dalam artikel “Testing Theories of American Politics”, menguji pengaruh warga biasa, elite ekonomi, dan kelompok kepentingan terhadap kebijakan publik Amerika. Kesimpulan mereka tajam: elite ekonomi dan kelompok kepentingan bisnis memiliki pengaruh independen yang besar terhadap kebijakan pemerintah Amerika, sementara warga biasa dan kelompok massa memiliki pengaruh kecil atau hampir tidak independen. Mereka menyatakan temuan ini lebih mendukung teori Economic-Elite Domination dan Biased Pluralism, bukan teori demokrasi mayoritarian.

Artinya, Amerika tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai demokrasi mayoritas. Ia lebih tepat dibaca sebagai sistem pluralisme yang bias: banyak kelompok boleh bersaing, tetapi kelompok yang punya uang, organisasi, akses, dan kedekatan dengan negara memiliki peluang jauh lebih besar untuk menang.

Larry Bartels memperkuat temuan ini dari sisi ketimpangan representasi. Dalam Unequal Democracy dan risetnya tentang representasi politik, Bartels menunjukkan bahwa pejabat terpilih jauh lebih responsif terhadap preferensi warga berpendapatan tinggi dibanding warga miskin. Dalam salah satu rumusan pentingnya, Bartels mengajukan masalah klasik demokrasi: jika hampir semua orang dewasa boleh memilih, tetapi pengetahuan, kekayaan, status sosial, dan akses kepada pejabat sangat timpang, siapa sebenarnya yang memerintah?

Dalam riset lain, Bartels menunjukkan kemungkinan lingkaran buruk: ketimpangan ekonomi menghasilkan ketimpangan respons politik;ketimpangan respons politik menghasilkan kebijakan yang makin merugikan warga miskin; kebijakan itu kemudian memperdalam ketimpangan ekonomi.

Dengan kata lain, demokrasi Amerika mengalami umpan balik oligarkis. Uang membeli pengaruh. Pengaruh menghasilkan kebijakan. Kebijakan memperbesar kekayaan. Kekayaan memperbesar kemampuan membeli pengaruh. Secara sistemik, inilah spiral yang membuat demokrasi makin sulit mengoreksi dirinya sendiri.

4. Lobi pro-Israel: kuat, tetapi bukan satu-satunya faktor

Dalam isu Timur Tengah, kritik Sachs beririsan dengan tesis John Mearsheimer dan Stephen Walt tentang Israel Lobby. Mereka berargumen bahwa dukungan Amerika yang sangat kuat kepada Israel tidak dapat dijelaskan hanya oleh kepentingan strategis atau nilai moral, tetapi juga oleh pengaruh lobi pro-Israel dalam membentuk kebijakan luar negeri Amerika. Mereka bahkan menilai kebijakan itu sering merugikan kepentingan nasional Amerika dan tidak selalu menguntungkan Israel dalam jangka panjang.

Namun, perlu kehati-hatian. Dukungan Amerika kepada Israel tidak hanya lahir dari lobi. Ada faktor evangelikalisme Kristen, memori Holocaust, kalkulasi strategis di Timur Tengah, industri pertahanan, rivalitas dengan Iran, politik Partai Republik dan Demokrat, serta persepsi geopolitik Amerika. Karena itu, tesis yang lebih kuat bukan “Amerika dikendalikan lobi Yahudi”, melainkan: demokrasi Amerika menyediakan struktur yang memungkinkan lobi kaya dan terorganisir mengubah kepentingan partikular menjadi kebijakan negara.

AIPAC dan jaringan pro-Israel menjadi contoh penting karena memperlihatkan bagaimana lobi dapat bekerja melalui donasi, dukungan elektoral, tekanan terhadap kandidat, pengaruh media, think tank, dan pembentukan konsensus moral-politik. Tetapi secara struktural, cara kerja ini tidak unik milik lobi pro-Israel. Kompleks industri-militer, Wall Street, Big Pharma, Big Tech, dan industri energi juga memakai pola yang mirip.

5. Media massa: bukan sensor, tetapi penyaringan realitas

Kelemahan berikutnya adalah media. Amerika tidak memiliki sensor negara seperti rezim otoriter. Namun media korporat bekerja melalui mekanisme lain: kepemilikan, iklan, kedekatan dengan sumber resmi, framing ideologis, serta ketergantungan pada narasi yang menjual. Kritik klasik Edward Herman dan Noam Chomsky dalam Manufacturing Consent adalah bahwa media dapat bekerja sebagai sistem penyaring: tidak perlu selalu berbohong, tetapi cukup memilih isu, memilih narasumber, memilih bahasa, dan memilih batas perdebatan.

Dalam isu perang, misalnya, media dapat membuat intervensi militer tampak sebagai pembelaan demokrasi, bantuan kemanusiaan, perang melawan teror, atau perlindungan sekutu. Yang sering hilang adalah pertanyaan struktural: siapa diuntungkan oleh perang, siapa membiayai politisi, siapa memasok senjata, siapa membentuk opini, dan siapa membayar akibatnya?

Dalam kerangka sistem, media tidak hanya menyampaikan realitas. Media membentuk horizon perhatian publik. Yang terus-menerus diberitakan menjadi penting; yang diabaikan seolah tidak ada. Demokrasi kemudian tidak hanya ditentukan oleh siapa yang boleh memilih, tetapi juga oleh apa yang boleh dibayangkan rakyat sebagai pilihan politik yang masuk akal.

6. Perbandingan dengan Indonesia: sama-sama mahal, tetapi mekanismenya berbeda

Ada kesamaan penting antara Amerika dan Indonesia: keduanya mengalami demokrasi berbiaya tinggi. Tetapi bentuknya berbeda.

Di Amerika, biaya politik terutama bekerja melalui pembiayaan kampanye legal, Super PAC, dark money, lobi resmi, iklan politik, konsultan, think tank, media, dan litigation politics. Banyak mekanismenya legal dan dilembagakan. Uang masuk melalui kanal yang tampak sah.

Di Indonesia, biaya politik lebih banyak bekerja melalui kombinasi antara ongkos pencalonan, mahar politik, logistik partai, konsultan, saksi, kampanye lapangan, patronase, mobilisasi jaringan lokal, serangan fajar, dan pembelian suara. Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam Democracy for Sale menggambarkan demokrasi Indonesia sebagai sistem yang sangat dipengaruhi klientelisme, jaringan informal, broker politik, dan pertukaran material dalam pemilu.

Studi tentang Pilkada juga menunjukkan bahwa sejak pemilihan kepala daerah langsung diterapkan, kualitas demokrasi lokal menghadapi tekanan dari tingginya biaya politik dan dominasi oligarkis. Pilkada sering berubah menjadi komoditas politik: kandidat meyakini semakin besar uang yang dikeluarkan, semakin besar peluang menang.

Jadi, Amerika dan Indonesia sama-sama menghadapi demokrasi yang dimediasi uang, tetapi bentuknya berbeda. Amerika lebih legalistik, Indonesia lebih klientelistik. Amerika memakai Super PAC dan dark money; Indonesia memakai jaringan patronase, broker, dan politik uang langsung. Amerika punya revolving door antara negara, korporasi, dan lobi; Indonesia punya revolving door antara pejabat, partai, pengusaha rente, tim sukses, komisaris BUMN/BUMD, proyek negara, dan jaringan oligarki lokal.

Perbedaan lainnya: di Amerika, institusi hukum dan pers masih relatif kuat, walaupun bias strukturalnya besar. Di Indonesia, pelemahan lembaga korektif lebih kasat mata: partai politik lemah secara ideologis, oposisi mudah terserap, penegakan hukum sering dipersepsikan selektif, media lebih rentan terhadap kepemilikan politik, dan masyarakat sipil menghadapi tekanan. Freedom House pada 2025 mengklasifikasikan Indonesia sebagai “Partly Free” dengan skor 56/100.

Namun Indonesia juga memiliki sisi yang berbeda dari Amerika: politiknya lebih cair, partainya kurang ideologis, dan konfigurasi elite lebih mudah bergeser. Ini membuat demokrasi Indonesia rapuh, tetapi juga kadang lebih adaptif. Amerika mengalami polarisasi ideologis yang keras; Indonesia mengalami kartelisasi elite yang lunak tetapi menyerap oposisi. Amerika terbelah tajam; Indonesia cenderung dirangkul ke dalam koalisi besar. Keduanya melemahkan demokrasi, tetapi melalui mekanisme yang berbeda.

7. “Demokrasi tanpa rakyat”: konsep penghubung Amerika dan Indonesia

Konsep “demokrasi tanpa rakyat” berguna untuk membaca keduanya. Di Amerika, rakyat masih memilih, tetapi agenda kebijakan sering dipersempit oleh donor, lobi, media, dan kepentingan geopolitik. Di Indonesia, rakyat juga memilih, tetapi pilihan politik sering sudah dibentuk oleh oligarki partai, biaya pencalonan, politik uang, dominasi presiden, jaringan kekuasaan, dan lemahnya oposisi.

Dalam kedua kasus, rakyat hadir sebagai pemilih, tetapi lemah sebagai pengendali sistem. Rakyat diperlukan untuk memberi legitimasi elektoral, tetapi tidak cukup kuat untuk menentukan arah kebijakan setelah pemilu. Demokrasi menjadi mekanisme periodik untuk memilih elite, bukan mekanisme berkelanjutan untuk mengendalikan kekuasaan.

Ini bukan berarti rakyat tidak punya kuasa sama sekali. Protes, media sosial, gerakan sipil, pemilu, pengadilan, investigasi jurnalistik, dan krisis legitimasi tetap bisa memaksa koreksi. Tetapi koreksi itu makin mahal, makin sporadis, dan makin tergantung momentum. Demokrasi sehat seharusnya memiliki koreksi rutin. Demokrasi yang sakit hanya terkoreksi ketika krisis sudah telanjur besar.

8. Apakah kemerosotan demokrasi Amerika menandai keruntuhan demokrasi dunia?

Jawabnya: bukan keruntuhan total, tetapi tanda krisis sistemik demokrasi liberal global.

Amerika selama puluhan tahun menjadi pusat simbolik demokrasi liberal. Karena itu, ketika demokrasi Amerika merosot, dampaknya bukan hanya domestik. Ia melemahkan otoritas moral Barat untuk bicara tentang demokrasi, HAM, rule of law, dan kebebasan sipil. Negara-negara otoriter dapat berkata: “Mengapa kami harus mendengar ceramah demokrasi dari negara yang demokrasinya sendiri dikuasai uang, lobi, disinformasi, dan polarisasi?”

V-Dem Democracy Report 2026 bahkan menyatakan bahwa Amerika kehilangan status sebagai demokrasi liberal dan turun menjadi demokrasi elektoral; laporan itu juga menyebut bahwa liberal democracy kini hanya menaungi sekitar 7 persen penduduk dunia, angka terendah dalam lebih dari 50 tahun.

Namun demokrasi dunia tidak akan runtuh hanya karena Amerika merosot. Demokrasi bukan milik Amerika. Ada variasi demokrasi di Eropa Utara, Asia Timur, Amerika Latin, Afrika, dan dunia Muslim. Banyak negara tetap berusaha memperkuat institusi, transparansi, pemilu, desentralisasi, dan kebebasan sipil. Yang runtuh mungkin bukan demokrasi sebagai cita-cita, melainkan hegemoni Amerika sebagai model tunggal demokrasi.

Dalam arti itu, krisis Amerika justru membuka ruang pemikiran baru: demokrasi tidak cukup hanya pemilu, kebebasan bicara, dan pasar bebas. Demokrasi perlu pembatasan uang politik, transparansi pembiayaan, pembaruan media, penguatan serikat dan masyarakat sipil, pembatasan revolving door, pengawasan lobi, dan mekanisme koreksi sistemik yang lebih kuat.

Bagi Indonesia, pelajarannya jelas. Jangan meniru demokrasi Amerika secara permukaan. Pemilu langsung, kebebasan media, dan kompetisi partai memang penting. Tetapi bila biaya politik tidak dikendalikan, partai tidak direformasi, uang gelap tidak dibatasi, media dikuasai oligarki, dan lembaga korektif dilemahkan, demokrasi akan berubah menjadi pasar kekuasaan.

Kesimpulan besarnya: demokrasi Amerika tidak runtuh dalam bentuk klasik—tank di jalan, parlemen dibubarkan, pemilu ditiadakan. Ia merosot secara lebih halus: rakyat tetap memilih, tetapi kekuatan uang makin menentukan siapa yang layak dipilih, isu apa yang dibahas, kebijakan apa yang mungkin, dan suara siapa yang didengar. Itulah bentuk paling modern dari krisis demokrasi: bukan demokrasi tanpa pemilu, melainkan demokrasi tanpa kendali rakyat.

Penulis: Radhar Tribaskoro, Pendiri Forum Aktivis Bandung,Anggota Komite Eksekutif KAMI,Presidium KAPPAK, dan Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air

MoneyTalk, Jakarta – Ada sesuatu yang rusak dalam cara kita berbangsa ketika Jusuf Kalla—tokoh yang justru dikenang karena membantu mendamaikan Poso, Maluku, dan Aceh—kini dilaporkan atas tuduhan penodaan agama gara-gara potongan ceramah yang dicabut dari konteksnya. Polemik itu muncul setelah cuplikan ceramah JK di Masjid UGM diperdebatkan di ruang publik, lalu berkembang menjadi laporan pidana dari GAMKI dan sejumlah organisasi Kristen. JK kemudian menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak sedang membahas dogma agama, melainkan menjelaskan konteks konflik Poso dan Ambon dalam ceramah bertema perdamaian. Ia menegaskan bahwa istilah “syahid” dipakai karena audiens di masjid lebih mudah memahami istilah itu dibanding “martir”.

Masalahnya, di negeri yang semakin dikuasai logika potongan video, konteks sering kalah oleh kemarahan. Orang tidak lagi mau mendengar satu ceramah utuh; mereka hanya membutuhkan satu fragmen yang cukup pendek untuk dipakai memukul. Inilah gejala zaman yang berbahaya: bukan zaman ketika orang paling benar yang menang, melainkan zaman ketika orang paling cepat tersinggung memperoleh panggung. Dalam suasana seperti itu, jasa perdamaian dapat dibatalkan oleh satu klip, rekam jejak kemanusiaan dapat dilucuti oleh satu tuduhan, dan agama—yang seharusnya menjadi sumber kejernihan batin—diubah menjadi alat pelaporan politik.

Padahal jika ada satu nama yang seharusnya dibaca dengan kehati-hatian sejarah, nama itu adalah Jusuf Kalla. Berbagai kajian tentang konflik Indonesia mencatat peran JK dalam proses resolusi konflik, termasuk Poso, Maluku, dan Aceh. Bahkan survei literatur tentang studi konflik di Indonesia menempatkan peran JK sebagai salah satu titik penting dalam pembicaraan tentang proses damai, sementara kajian lain secara khusus menyorot strategi komunikasi politik JK dalam fasilitasi perdamaian Poso. Jadi, orang boleh tidak setuju dengan ceramahnya, boleh mengkritik pilihan katanya, tetapi menuduhnya sebagai penista agama tanpa membaca konteks adalah bentuk kemalasan moral.

Yang tragis justru karena tuduhan itu datang dari organisasi pemuda Kristen. Tragis, sebab Poso dan Ambon bukan sekadar nama tempat dalam arsip konflik. Keduanya adalah luka kebangsaan. Dan JK bukan tokoh yang datang sesudah semuanya selesai; ia terlibat dalam usaha menjahit kembali masyarakat yang koyak. Maka ketika seorang pendamai konflik agama dilaporkan atas nama agama, sesungguhnya yang sedang dipertontonkan bukan keberanian iman, melainkan kemerosotan nalar peradaban. Kita seperti lupa membedakan antara penjelasan sosiologis atas konflik dengan penghinaan teologis terhadap ajaran iman. Padahal dua hal itu sangat berbeda.

Di sinilah kasus ini perlu dilihat dari sudut pandang peradaban. Republik ini tidak lahir dari ruang kosong. Jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum istilah “pluralisme” menjadi jargon seminar, para cendekiawan Nusantara sudah menyadari bahwa masyarakat majemuk hanya bisa bertahan bila perbedaan tidak dijadikan sumber perang. Dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14 lahir ungkapan yang kemudian menjadi semboyan kita: Bhinneka Tunggal Ika. Sejumlah kajian menegaskan bahwa frasa itu berasal dari konteks upaya merawat harmoni di tengah keragaman keagamaan, terutama Siwa dan Buddha, dan mengandung dorongan toleransi, persatuan, serta pengakuan bahwa perbedaan tidak harus berujung permusuhan.

Artinya, sejak lama peradaban di kepulauan ini sudah mengembangkan semacam insting kebudayaan: agama terlalu penting untuk dijadikan sumber sengketa politik. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan administratif. Ia adalah keputusan intelektual dan moral. Ia lahir dari kesadaran bahwa jika masyarakat majemuk membiarkan identitas iman menjadi sumber pertikaian permanen, maka yang hancur bukan cuma ketertiban politik, melainkan kemampuan bangsa itu sendiri untuk bertahan.

Karena itu saya kira pokok argumentasi yang lebih besar bukanlah apakah JK salah memilih satu istilah. Pokoknya adalah: apakah kita rela membiarkan agama dipakai sebagai senjata hukum dalam pertikaian opini? Sebab jika kebiasaan ini dibiarkan, maka ruang publik kita akan berubah menjadi ladang ranjau. Sejarawan, sosiolog, mubalig, pendeta, dosen, penulis—siapa pun yang berusaha menjelaskan konflik agama secara jujur—dapat sewaktu-waktu diancam pasal, hanya karena ada pihak yang lebih suka tersinggung daripada memahami. Itu bukan pertanda bangsa religius. Itu pertanda bangsa yang mulai kehilangan kepercayaan diri intelektualnya.

Padahal Sutasoma 700 tahun yang lalu telah mengajarkan bahwa bangsa yang matang belajar dari sejarah panjang pertikaian keagamaan dunia. Para intelektual Nusantara yang berada di balik penulisan Kakawin Sutasoma, saya percaya, telah mempelajari Perang Salib yang dimulai pada 300 tahun sebelumnya. Selama berabad-abad dunia menyaksikan bagaimana agama dapat dijadikan bahan bakar perang. Dalam horizon sejarah seperti itulah kebijaksanaan Nusantara terasa istimewa: perbedaan agama diakui, tetapi sebisa mungkin tidak dijadikan mesin permusuhan.

Warisan itu juga tampak dalam cara Indonesia berjumpa dengan Islam. Islam datang ke Nusantara terutama melalui perdagangan, jejaring ulama, pendidikan, perkawinan, dan akulturasi, bukan terutama melalui ekspedisi militer. Karena itu, kedatangannya pada umumnya tidak dibaca sebagai imperialisme agama. Ia masuk, berakar, lalu berbaur. Bahkan ketika Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda datang, bangsa-bangsa di Nusantara melawan mereka terutama sebagai kekuatan kolonial dan ekonomi-politik, bukan sekadar sebagai representasi agama tertentu. Dengan kata lain, sejak lama akal sejarah kita sudah membedakan antara dominasi kekuasaan dan perbedaan iman. Inilah kedewasaan yang kini justru terancam oleh politik ketersinggungan.

Di titik ini, saya kira polemik JK bukan soal JK semata. Ini cermin dari sesuatu yang lebih luas: rendahnya mutu kebudayaan politik kita. Kita makin mudah mengkriminalkan, makin malas menafsirkan. Kita makin cepat melapor, makin enggan membaca. Kita makin gemar menyulut identitas, makin lemah merawat kebangsaan. Orang-orang yang seharusnya dididik untuk menjadi penjaga jembatan antarkelompok justru tampil sebagai pemburu pasal. Dan yang lebih menyedihkan, semua itu dilakukan di bawah nama agama, seakan Tuhan membutuhkan amarah kita untuk mempertahankan kemuliaan-Nya.

Padahal yang membutuhkan perlindungan sesungguhnya bukan Tuhan, melainkan republik ini. Republik yang majemuk. Republik yang rapuh bila agama diseret ke pasar dendam. Republik yang dulu dirumuskan dengan kebijaksanaan tinggi oleh para pendiri bangsa, dan jauh sebelumnya telah dibayangkan oleh Mpu Tantular: berbeda, tetapi satu; berbeda, tetapi jangan saling meniadakan; berbeda, tetapi jangan menjadikan iman sebagai alasan untuk mempidanakan satu sama lain setiap kali ruang publik memanas.

Karena itu, membela Jusuf Kalla dalam kasus ini bukan berarti menempatkannya di atas kritik. Bukan. Membela JK di sini berarti membela satu prinsip yang lebih besar: bahwa penjelasan tentang konflik tidak boleh dipelintir menjadi penistaan hanya demi memuaskan gairah polemik. Bahwa jasa perdamaian tidak boleh dihapus oleh algoritma. Bahwa agama harus dijauhkan dari godaan menjadi alat perang opini. Dan bahwa bangsa ini, jika masih ingin pantas menyebut dirinya Bhinneka Tunggal Ika, harus kembali belajar membedakan antara iman, politik, dan kebencian.

Barangkali di sinilah letak kesedihan kita hari ini: negeri yang diwarisi kebijaksanaan setua Sutasoma justru dipenuhi oleh politikus yang berpikir sependek potongan video. Mereka hidup dari cuplikan, bukan konteks; dari kegaduhan, bukan kejernihan; dari pelaporan, bukan perenungan. Padahal peradaban tidak diukur dari seberapa cepat orang tersinggung, melainkan dari seberapa dalam ia mampu memahami perbedaan tanpa segera mengubahnya menjadi permusuhan. Maka pertanyaannya pun menjadi pahit: apakah peradaban kita sungguh sedang mundur, atau jangan-jangan yang mundur adalah mutu elite yang hari ini mengisi panggung republik? Sebab bila seorang pendamai bisa diperlakukan sebagai penista hanya karena nalar publik telah dikerdilkan, maka yang sedang runtuh bukan sekadar etika politik, melainkan kecerdasan peradaban kita sendiri.

Penulis : Radhar Tribaskoro,Pendiri Forum Aktivis Bandung,Anggota Komite Eksekutif KAMI,Presidium KAPPAK, Dan
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air

MoneyTalk, Jakarta – Pagi belum benar-benar terang ketika Siti, seorang ibu rumah tangga di pinggiran kota, sudah berdiri di depan warung kecil langganannya. Tangannya menggenggam uang lusuh pecahan dua ribu dan lima ribu rupiah, dihitung berulang kali seperti berharap angka itu bertambah dengan sendirinya.

“Minyak goreng yang paling kecil saja, Bu. Sama beras dua kilo dulu,” katanya pelan.

Pemilik warung hanya mengangguk. Tidak ada percakapan panjang. Mereka sama-sama paham: hidup sedang tidak baik-baik saja.

Di sudut lain kota, seorang pengemudi ojek online menatap layar ponselnya dengan wajah letih. Orderan makin sepi, potongan aplikasi makin besar, harga bensin terus menekan. Ia menarik napas panjang sebelum menyalakan motor tuanya. Hari itu ia harus memilih: membeli bensin lebih banyak agar bisa terus bekerja, atau membawa pulang uang lebih untuk susu anaknya.

Inilah wajah Indonesia hari ini. Bukan yang terlihat dalam pidato resmi, bukan yang dipoles dalam konferensi pers, melainkan yang nyata di dapur rakyat, di pasar tradisional, di warung kelontong, di jalanan yang panas, dan di ruang-ruang sempit tempat rakyat menghitung sisa harapan.

Rakyat makin susah.

Dan yang lebih menyakitkan, kesusahan itu perlahan dianggap biasa.

Ekonomi dalam bahasa pemerintah sering dibungkus dengan istilah makro: pertumbuhan, investasi, stabilitas fiskal, inflasi terkendali, surplus perdagangan. Angka-angka itu memang penting. Namun bagi rakyat kecil, ukuran ekonomi jauh lebih sederhana: apakah hari ini bisa makan lebih baik dari kemarin?

Jika jawabannya tidak, maka semua grafik pertumbuhan kehilangan makna.

Harga kebutuhan pokok terus menjadi sumber kecemasan harian. Beras naik, minyak goreng tidak stabil, cabai menjadi barang mewah musiman, tarif listrik membayangi, biaya sekolah menekan, ongkos kesehatan tak pernah benar-benar murah.

Yang paling terasa bukan hanya mahalnya harga, tetapi hilangnya rasa aman.

Dulu orang miskin masih punya keyakinan bahwa kerja keras bisa memperbaiki nasib. Kini banyak yang bekerja lebih keras, tetapi tetap tertinggal. Mereka bukan malas. Mereka hanya kalah cepat dari kenaikan biaya hidup.

Negara sering menjawab dengan bantuan sosial. Itu penting, tetapi bantuan tidak bisa menjadi fondasi utama kehidupan. Rakyat tidak ingin selamanya menerima belas kasihan. Mereka ingin kepastian kerja, harga yang stabil, layanan publik yang adil, dan kesempatan hidup yang bermartabat.

Bansos tidak boleh menjadi pengganti keadilan ekonomi.

Sering kali kita mendengar klaim bahwa angka kemiskinan menurun. Namun di lapangan, antrean sembako justru panjang. Pinjaman online tumbuh, utang rumah tangga meningkat, kelas menengah mulai turun kelas.

Ada sesuatu yang tidak sinkron antara statistik dan kenyataan.

Kemiskinan hari ini tidak selalu tampak dalam bentuk kelaparan ekstrem. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi: orang tua yang menunda berobat, mahasiswa yang putus kuliah diam-diam, keluarga yang menjual motor satu-satunya, buruh yang tetap bekerja saat sakit karena takut kehilangan upah.

Kemiskinan modern adalah rasa cemas yang menetap.

Ia tidak selalu masuk laporan resmi, tetapi hidup di kepala jutaan orang setiap malam.

Ketika negara terlalu sibuk merayakan angka, ia sering lupa mendengar suara.

Sementara rakyat berjibaku dengan harga kebutuhan pokok, panggung politik nasional justru dipenuhi pertunjukan kekuasaan. Manuver elite, pembagian kursi, perang pengaruh, konsolidasi dinasti, dan transaksi jabatan menjadi konsumsi harian.

Politik terasa semakin jauh dari urusan rakyat.

Pemilu selesai, tetapi rasa lelah sosial belum berakhir. Janji kampanye cepat menguap, digantikan kompromi-kompromi yang tidak pernah dibicarakan kepada publik. Yang diperebutkan bukan gagasan, melainkan akses terhadap kekuasaan.

Rakyat melihat semuanya.

Mereka mungkin tidak bicara di televisi, tetapi mereka menyimpan kesimpulan sendiri: siapa yang datang hanya saat butuh suara, siapa yang menghilang setelah menang.

Kepercayaan publik tidak runtuh dalam satu malam. Ia terkikis perlahan, setiap kali janji dilupakan, setiap kali hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas, setiap kali pejabat hidup mewah di tengah rakyat yang diminta sabar.

Kesabaran rakyat bukan sumber daya yang tidak terbatas.

Negara seharusnya hadir paling dekat ketika rakyat paling sulit. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya: negara terasa megah dari kejauhan, tetapi samar dari dekat.

Mengurus administrasi sederhana masih berbelit. Akses kesehatan masih ditentukan oleh kemampuan ekonomi. Pendidikan berkualitas masih menjadi kemewahan geografis. Lapangan kerja formal tidak tumbuh secepat jumlah pencari kerja.

Di desa-desa, banyak anak muda kehilangan alasan untuk bertahan. Mereka pergi ke kota, bekerja serabutan, lalu pulang membawa kelelahan yang sama.

Di kota, mereka bertemu sistem yang tidak lebih ramah.

Ketimpangan bukan hanya soal kaya dan miskin, tetapi soal siapa yang punya akses dan siapa yang terus menunggu giliran.

Ketika pelayanan publik terasa seperti privilese, maka keadilan menjadi slogan kosong.

Yang paling berbahaya bukan kemiskinan itu sendiri, melainkan ketika masyarakat dipaksa menganggapnya normal.

Ketika ibu-ibu mulai berkata, “Memang sekarang semua mahal.”

Ketika buruh berkata, “Yang penting masih kerja.”

Ketika anak muda berkata, “Memang nasib kita begini.”

Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya adalah tanda menyerah.

Bangsa besar tidak dibangun dari rakyat yang pasrah. Ia tumbuh dari warga yang percaya hidup bisa lebih adil.

Karena itu, tugas negara bukan hanya memberi bantuan, tetapi menjaga harapan.

Harapan bahwa anak petani bisa kuliah.

Harapan bahwa pedagang kecil bisa berkembang.

Harapan bahwa buruh bisa hidup layak.

Harapan bahwa hukum melindungi, bukan menakuti.

Jika harapan itu hilang, maka stabilitas hanyalah ilusi yang menunggu retak.

Setiap pemerintahan pada akhirnya akan diuji oleh satu pertanyaan sederhana: berpihak kepada siapa?

Kepada angka-angka pertumbuhan yang indah di laporan?

Atau kepada wajah-wajah lelah yang antre gas elpiji, menunggu bantuan pupuk, mencari kerja tanpa kepastian, dan menghitung uang sekolah anak di akhir bulan?

Keberpihakan tidak dibuktikan lewat pidato, tetapi lewat anggaran. Lewat kebijakan. Lewat keberanian menegur oligarki. Lewat kesediaan menempatkan rakyat sebagai pusat, bukan dekorasi demokrasi.

Rakyat tidak menuntut kemewahan.

Mereka hanya ingin hidup yang wajar.

Bisa makan tanpa cemas.

Bisa bekerja tanpa takut besok dipecat.

Bisa berobat tanpa menjual barang rumah.

Bisa menyekolahkan anak tanpa meminjam.

Tuntutan itu bukan revolusioner. Itu adalah hak dasar warga negara.

Sejarah mengajarkan bahwa rakyat jarang marah tiba-tiba. Kemarahan sosial tumbuh perlahan, dari akumulasi kekecewaan yang dianggap kecil-kecil: harga naik, pekerjaan hilang, ketidakadilan dibiarkan, suara diabaikan.

Lalu suatu hari, semuanya meledak.

Negara yang bijak tidak menunggu ledakan itu.

Ia mendengar lebih awal.

Ia memperbaiki lebih cepat.

Ia merendahkan telinga sebelum harus menundukkan kepala.

Hari ini, rakyat memang makin susah.

Pertanyaannya: apakah penguasa sungguh mendengar?

Atau mereka baru akan mendengar ketika suara itu berubah menjadi gelombang yang tak lagi bisa dibendung?

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Four Seasons Hotel George V Paris merekam banyak cerita. Hotel mewah yang pernah disinggahi dan menginap Greta Garbo, JP Morgan, Marlene Dietricht, dan Beatles ini kini bercerita tentang Teddy Indra Wijaya. Ia menerima kejutan dirayakan ulang tahun ke 37 tahun oleh Presiden Prabowo. Sebagai bawahan atau pembantu maka perayaan ini tentu mengharukan, sensasional, dan terkesan romantis. Publik banyak yang geleng-geleng kepala.

Geleng kesatu adalah pemborosan anggaran untuk menginap Presiden bersama sejumkah pejabat dan staf di hotel berharga ratusan juta rupiah per malam. Dana apa yang digunakan ?  APBN atau sumbangan swasta berkualifikasi gratifikasi ? Hal ini harus segera dilakukan klarifikasi dan investigasi.

Geleng kedua yaitu betapa spesialnya Seskab Teddy Indra Wijaya di depan Prabowo. Sedemikian perhatian dan terfikirkan untuk membuat kejutan di saat tugas serius kenegaraan ke Perancis. Ini namanya selingan indah. Bagaimana tidak akan mendapat reaksi publik bila nyatanya peristiwa langka ini bisa terjadi ?

Prabowo pernah berpidato masalah pengetatan dan penghematan anggaran dengan mengurangi perjalanan dinas, tidak banyak seremoni, menyederhanakan kegiatan, perayaan ultah cukup di kantor. Pidato itu bertolak belakang dengan praktek di lapangan seperti perjalanan luarnegeri Prabowo yang sering dan perayaan ultah di hotel Paris yang mahal. Prabowo munafik.

Masalah hubungan Prabowo dengan Teddy dipandang tidak lazim. Tiga kemungkinan publik menilai, yaitu pertama masih dalam hubungan Presiden dengan Menteri, kedua karena jarak usia maka Prabowo menganggap sang Letkol itu anak, atau ketiga, ada hubungan spesial model pasangan kekasih. Tentu yang ketiga ini berbahaya dan tidak normal atau sakit. Teddy itu lakI-laki. Kita tidak boleh punya Presiden penyuka sesama jenis.

Skandal ulang tahun spesial di Four Season Hotel George V Paris harus diklarifikasi dan diusut. Ini terkait dengan moral, karakter, dan agama seorang Presiden RI.

Para ulama, rohaniawan, cendekiawan, dan aktivis keagamaan harus mulai peduli dengan keadaan pemimpinnya. Jika abai maka murka Tuhan akan datang.

Prabowo dan Teddy harus mengklarifikasi gunjingan yang terjadi. Jangan sampai cubitan Luhut pada pipi Teddy menggelinding menjadi fitnah yang tak terkendali. Bangsa ini butuh Presiden dan Waki Presiden yang sehat, cerdas, dan bermoral.

Bila tidak, sebaiknya cepat ganti saja.

Penulis :  M Rizal Fadillah,Pemerhati Politik dan Kebangsaan

MoneyTalk, Jakarta – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana di BMT Mitra Umat Pekalongan layak disebut sebagai salah satu rapor merah bagi kinerja Kepolisian Resor Pekalongan Kota. Hampir dua tahun sejak laporan pidana diajukan oleh para korban, proses hukum yang diharapkan dapat menghadirkan kejelasan justru berjalan di tempat. Hingga kini, aparat penegak hukum masih belum mampu menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab sebagai tersangka, meskipun berbagai fakta awal menunjukkan bahwa unsur pembuktian sebenarnya telah terpenuhi.

Dalam hukum pidana, keberadaan minimal dua alat bukti yang sah seharusnya sudah cukup menjadi dasar bagi penyidik untuk meningkatkan status perkara ke tahap yang lebih serius. Dalam perkara ini, bukan hanya keterangan para korban dan dokumen transaksi yang telah diserahkan, tetapi juga telah tersedia hasil audit general yang secara jelas memuat simpulan mengenai dugaan aliran dana nasabah dan arah penggunaan dana tersebut. Audit itu seharusnya menjadi petunjuk penting bagi penyidik untuk menelusuri siapa pihak yang bertanggung jawab serta bagaimana pola pengelolaan dana dilakukan selama ini.

Ironisnya, keberadaan audit tersebut justru terkesan tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Temuan yang seharusnya dapat menjadi pintu masuk untuk mengurai perkara malah seperti dinisbikan. Seolah-olah dokumen penting yang memuat gambaran tentang ke mana dana masyarakat mengalir itu tidak memiliki arti dalam proses penegakan hukum. Sikap seperti ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Jika hasil audit yang sudah tersusun secara sistematis saja tidak dijadikan pijakan, lalu sebenarnya ada apa dan bukti apa lagi yang sedang ditunggu oleh kepolisian?

Ketika sebuah perkara berlarut-larut tanpa kepastian, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para korban, tetapi juga wibawa institusi penegak hukum. Polisi seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam kasus BMT Mitra Umat, yang muncul justru kesan lamban, ragu-ragu, dan tidak memiliki keberanian untuk mengambil keputusan hukum yang tegas. Kondisi seperti ini menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat kehilangan tajinya ketika berhadapan dengan perkara yang menyangkut kepentingan-kepentingan “tertentu”.

Lebih menyakitkan lagi, para korban bukan hanya kehilangan dana yang mereka simpan dengan susah payah, tetapi juga harus menanggung beban psikologis akibat proses hukum yang tidak menentu. Mereka datang melapor dengan harapan negara melalui institusi polisi yang digaji setiap bulannya dari pajak rakyat ini hadir membela hak-hak mereka. Namun yang mereka terima justru ketidakjelasan yang berkepanjangan. Dalam situasi seperti ini, keadilan terasa menjadi sesuatu yang semakin jauh dari jangkauan masyarakat kecil.

Prinsip kepastian hukum seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap penanganan perkara pidana. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Sementara prinsip keadilan menuntut agar korban mendapatkan perlindungan yang layak dan pelaku dimintai pertanggungjawaban secara terbuka.

Sayangnya, dalam kasus ini kedua prinsip tersebut justru tampak seperti ironi di tengah kinerja aparat yang terkesan amburadul.

Kepolisian Pekalongan Kota perlu menyadari bahwa lambannya penanganan perkara semacam ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah persoalan serius yang menyangkut kredibilitas institusi. Publik berhak menilai bahwa ketidakmampuan mengungkap tersangka dalam waktu hampir dua tahun, meski hasil audit dan sejumlah bukti telah tersedia, merupakan bentuk kegagalan profesionalitas yang tidak bisa terus dibiarkan.

Sudah saatnya kepolisian menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada korban, bukan sekadar memberikan janji proses yang berulang. Jika alat bukti telah cukup, maka penetapan tersangka harus segera dilakukan. Sebab semakin lama perkara ini dibiarkan tanpa kejelasan, semakin kuat pula kesan bahwa hukum sedang kehilangan arah di hadapan masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan