22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah tantangan kelesuan perdagangan global, anomali cuaca ekstrem yang mengancam ketahanan pangan dunia, ketidakstabilan keamanan global yang mengganggu rantai pasok minyak mentah. Visi pembangunan ekonomi nasional Prabowonomics di uji untuk memecahkan problem  ekonomi yang pelik serta relevansinnya melalui ideologi ekonomi pancasila. Prabowonomics tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan tetapi juga menekankan kemandirian bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ide dasar ekonomi Pancasila merupakan gagasan Prof. Mubyarto, sebagai sistem ekonomi moral yang menolak persaingan bebas, berpihak pada rakyat kecil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial. Landasan utamanya berakar dari Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Di mana koperasi menjadi pilar utama mencegah kesenjangan ekonomi. Pendirian koperasi merah putih merupakan gagasan konsep prabowonomics yang selaras dengan ide dasar ekonomi pancasila yang menjadikan koperasi  sebagai pilar ekonomi rakyat.

Momentum peringatan hari lahir Pancasila, ekonomi nasional telah dihadapkan pada situasi ancaman kurs rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika, IHSG yang juga terus berfluktuasi dan cenderung terkoreksi. Kelesuan ekonomi tidak hanya dihadapi para pengusaha besar yang melakukan efisiensi PHK tenaga kerja, namun juga merambah sektor UMKM akibat bahan baku yang mahal dan ekonomi lesu yang menggerus omset harian. Situasi ini jelas menambah problem ekonomi negeri ini karena menyangkut kesejahteraan dan kesempatan kerja rakyat.

Keberpihakan kebijakaan pembangunan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup menjadi skala prioritas pemerintahan Prabowo Subianto  yaitu  melalui kebijakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan sebagai bagian dari benteng kedaulatan ekonomi di tengah ancaman kerawanan pangan dunia merupakan penjelmaan jiwa patriotik yang selaras dengan nilai-nilai pancasila. Rasa cinta tanah air akan tanah subur, luas dan indah ini supaya betul-betul di kelola dan dimanfaatkan untuk memberikan solusi ekonomi bagi negeri ini. Pembangunan ekonomi pertanian sebagai benteng ketahanan pangan merupakan salah satu  prioritas utama Prabowonomics yang terbukti sukses swasembada pangan bahkan mampu ekspor jagung ke Malaysia dan juga pupuk ke Australia.

Prabowonomics memadukan peran kuat negara melalui peran BUMN Danantara dengan salah satu  programnya hilirisasi sumber daya alam dan keberpihakan terhadap UMKM. Hal ini bertujuan memastikan kekayaan alam di kelola di dalam negeri, melibatkan tenaga kerja lokal dan memberikan nilai tambah yang merata bagi kesejahteraan masyarakat. Pola kerjasama rantai pasok untuk mensuply bahan baku SPPG untuk Makan Bergizi Gratis adalah contoh bagaimana ekonomi lokal ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk mewujudkan generasi emas.

Pancasila lahir dari sebuah renungan yang mendalam akan rasa cinta tanah air dan tekad yang kuat untuk  lepas dari belenggu penjajahan. Para pendiri bangsa ini telah mewariskan pondasi yang baik dalam membangun tanah air ini. Di samping  keadilan secara politik yang paling esensial saat ini adalah keadilan dalam bidang ekonomi. Tidak boleh aset-aset negeri ini hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ditegaskan juga dalam ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah yang mendasari kebijakan ekspor sumber daya alam pada satu pintu oleh Presiden Prabowo baru-baru ini.

Pergolakan dunia akibat perang tarif dagang USA dan China makin dipersulit dengan krisis Selat Hormuz akibat perang USA-Israel vs Iran yang belum berkesudahan akibatnya makin mempersulit situasi ekonomi global. Ekonomi nasional terimbas akibatnya Gelombang PHK terjadi di negeri ini angka pengangguran usia produktif terjadi, terutama kota-kota industri. Menaikan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari solusi kesejahteraan kaum buruh namun badai ekonomi yang menerpa perusahaan berakibat pada efisiensi.

Daya beli di sektor keluarga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal 1. Itulah mengapa pemerintah ini tetap mengucurkan bansos salahsatunya sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah menyadari peran ketahanan keluarga sebagai  pondasi utama dari kekuatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya penyelamatan aset SDM juga bagian dari ikhtiar kebangsaan, bagaimana menyelamatkan potensi generasi saat ini pendirian sekolah rakyat dan sekolah unggulan garuda. SDM yang tangguh akan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui berbagai inovasi dan penemuan. Sektor ekonomi saat ini membutuhkan berbagai inovasi untuk berdaya saing dalam kancah perdagangan global.

Situasi ekonomi saat ini butuh kerjasama dalam suatu ekosistem ekonomi gotong royong. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek konsumsi semata namun juga bagian dari rantai distribusi ekonomi yaitu produsen ekonomi yang mampu menciptakan industri baru dengan produk-produk lokal seperti industri kerajinan tangan khas bordir, industri makanan khas yang bisa membangkitkan kekuatan ekonomi dari pengaruh ancaman resesi global. Sebagai penduduk dengan jumlah terbesar merupakan modal kuat konsumen yang harus dimenangkan oleh para pengusaha lokal. Jangan sampai negeri ini dibanjiri berbagai produk impor, apa yang bisa disuplai produk lokal harus menjadi skala prioritas ekonomi seperti buah-buahan lokal, berbagai produk fashion, produk kecantikan dan sebagainya.

Kedaulatan ekonomi adalah mutlak untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai bentuk nasionalisme dan jiwa pancasila sebagai dasar negara. Kedaulatan ekonomi bisa dilakukan manakala seluruh potensi ekonomi rakyat menyatu dalam satu tujuan yaitu memenangkan pasar domestk. Terpenuhinya swasembada beras oleh  pemerintah merupakan langkah awal untuk menguasai kedaulatan ekonomi karena bahan pangan pokok adalah sumber kehidupan sehari-hari rakyatnya. harga pangan yang stabil juga merupakan kunci untuk menahan laju inflasi. Sesuatu yang sudah benar dilakukan oleh pemerintah ini hendaknya disikapi oleh masyarakat untuk bersama-bersama bergotong-royong saling bantu membantu mengangkat kesejahteraan bersama di negeri ini.

Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tahunnya merupakan spirit untuk saling menguatkan antar sesama anak bangsa menuju kejayaan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bermartabat. Pada akhirnya kontekstualisasi Ekonomi Pancasila pada era Prabowonomics merupakan wujud rekonsiliasi antara mekanisme pasar dan intervensi negara untuk mencapai keseimbangan. Jika diimplementasikan secara konsisten strategi ini berpotensi membangun fondasi ekonomi yang tangguh, adil dan berdikari di tengah dinamika pasar bebas.

Penulis : Syahirul Alem, Peneliti & Pengamat Ekonomi Sosial.

MoneyTalk, Jakarta – Kurban itu ibadah, seperti ibadah haji. Hanya saja, Haji hukumnya wajib bagi yang mampu, sementara Kurban Sunnah Mua’kadah (sangat dianjurkan).

Kurban, itu taklif (pembebanan hukum) atas pribadi. Bukan atas negara (Daulah).

Jika kewajiban menegakkan hudud, Qisos, Diyat, ta’jier, dan mukholafah adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh Negara, namun kurban adalah ibadah individu yang tak membutuhkan Negara.

Bagi individu yang berkemampuan, disunnahkan untuk berkurban seekor domba/kambing, sapi, atau unta. Untuk seekor sapi, boleh atas nama 7 (tujuh) orang.

Adapun kurban atas nama Prabowo Subianto, yang menggunakan dana APBN, tidak memenuhi kriteria sebagai ibadah, melainkan hanya politik pencitraan sosial, alasannya:

Pertama,uang untuk kurban bukan diambil dari kantong pribadi Prabowo yang memiliki harta triliunan. Melainkan, harta seluruh rakyat yang ditarik dari pajak, dan dikumpulkan dalam APBN.

Sehingga, kalaupun itu mau disebut kurban, itu adalah kurban seluruh rakyat Indonesia. Adalah kebohongan yang nyata, jika itu diklaim dan diatasnamakan Prabowo Subianto.

Kedua,batasan kurban per satu ekor sapi adalah untuk 7 orang. Sementara ini 1.000 ekor untuk 285 juta rakyat Indonesia. Tak memenuhi syarat, sehingga tak layak disebut sebagai kurban.

Ketiga,kalau disebut Bantuan Presiden itu juga keliru. Karena anggaran dari APBN, sehingga lebih tepat disebut Bantuan Negara atau bantuan rakyat kepada rakyat karena asal duitnya juga dari rakyat.

Keempat, kalaupun itu bantuan Presiden tak sah disebut hewan kurban. Karena tak memenuhi syarat hewan kurban, baik dari sisi sumber duit juga jumlah patungan yang bersyirkah. Yang lebih tepat itu hewan tumbal untuk pencitraan sosial Presiden.

Ingat! Kurban adalah ibadah mahdah. Terikat syarat dan rukunnya, tata caranya taukifi. Tak boleh mengada-ada.

Kalau Presiden tak paham hukum kurban, atau terlalu pelit untuk berkurban dari kantung sendiri, lebih baik tak usah berkurban. Dengan konsekuensi, tak usah mendatangi mushola (tempat kurban/sholat).

Allah SWT tak menyukai orang yang kikir. Apalagi, berharta triliunan tapi berkurban pake duit APBN (rakyat).

Penulis : Ahmad Khozinudin

MoneyTalk, Jakarta – Sudah terlalu lama bangsa ini hidup dalam nada-nada minor: getir, melankolis, dan penuh luka yang tak pernah benar-benar selesai.

Kita berkali-kali jatuh cinta pada harapan, lalu menyaksikannya patah di hadapan kenyataan. Dalam ruang batin kolektif itu, politik sering terasa lebih sebagai pengalaman emosional daripada pengalaman rasional.

Karena itu, bangsa ini perlahan terbiasa hidup dalam suasana batin yang muram: penuh kecurigaan, kehilangan rasa saling percaya, dan mudah lelah oleh pengkhianatan yang berulang.

Pada saat yang sama, dunia modern bergerak sangat cepat. Ia menghasilkan kemajuan teknologi, efisiensi ekonomi, dan kecanggihan yang mengagumkan.

Tetapi diam-diam, dunia juga memproduksi krisis yang lebih sunyi: manusia yang semakin kehilangan penghormatan terhadap sesamanya.

Manusia modern mampu menembus langit, mengendalikan data, dan mempercepat hampir seluruh aspek kehidupan. Tetapi semakin maju peradaban, semakin tampak pula paradoksnya: manusia menjadi semakin terhubung, namun semakin terasing; semakin bebas, tetapi semakin kehilangan makna.

Di titik inilah kita perlu bertanya ulang: untuk apa sebenarnya seluruh arsitektur negara modern dibangun?

Apakah hanya untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan ekspansi teknologi? Ataukah ada tujuan yang lebih dalam: meninggikan harkat dan martabat manusia?

Dalam kerangka inilah gagasan Hak Asasi Manusia menemukan maknanya. Ia lahir sebagai kesepakatan moral dunia modern untuk melindungi manusia dari penindasan dan kekerasan kekuasaan. Orkes Besar Kemanusiaan.

Namun pengalaman sejarah menunjukkan: hak saja ternyata belum cukup. Manusia bisa memiliki hak, tetapi tetap kehilangan martabatnya. Ia bisa bebas secara formal, tetapi terasing secara sosial. Ia bisa terlindungi secara hukum, tetapi terluka secara kemanusiaan.

Karena itu, tragedi terbesar dunia modern bukan lagi sekadar penindasan terhadap manusia, melainkan normalisasi penghinaan terhadap martabat manusia.

Di sinilah muncul kebutuhan untuk memperluas cara kita memahami HAM. Bukan hanya Hak Asasi Manusia, tetapi juga Hak Asasi dan Martabat Manusia.

Jika hak adalah pagar yang melindungi manusia dari kekerasan, maka martabat adalah cahaya yang memastikan manusia tetap mengenali dirinya sebagai manusia.

Dari kesadaran itu, lahir kebutuhan untuk menata ulang cara kita memahami negara.

Negara tidak lagi cukup dipahami sebagai mesin kekuasaan atau sekadar sistem administrasi. Negara juga harus dipahami sebagai ruang orkestrasi nilai: ruang tempat pendidikan membentuk empati, birokrasi menghormati warga, media menjaga kewarasan publik, dan ruang digital tidak dibiarkan berubah menjadi arena penghinaan terhadap sesama manusia.

Di sinilah metafora itu menjadi penting: NGO in G Major. Ia bukan sekadar istilah teknis. Ia adalah cara membayangkan ulang governance sebagai sebuah orkes besar kemanusiaan.

“G” merujuk pada Government sekaligus Governance. Bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh ekosistem kebangsaan: negara, masyarakat sipil, kampus, organisasi keagamaan, media, dunia usaha, hingga komunitas digital.

Sementara “Major” merujuk pada tangga nada musikal yang terang, optimistis, dan heroik. Sebuah kontras terhadap pengalaman sosial bangsa ini yang terlalu lama hidup dalam nada minor: kehilangan, kekecewaan, dan patah harapan.

Sedangkan istilah “NGO” dipakai bukan semata sebagai singkatan teknis Non-Governmental Organization. Ia dipakai sebagai simbol kesadaran bahwa kemanusiaan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada logika negara.

Bahkan ketika negara hadir melalui Kementerian HAM, ruh kemanusiaan tetap harus dijaga oleh energi masyarakat sipil: empati publik, solidaritas sosial, keberanian moral, dan partisipasi warga. Karena itu, “NGO in G Major” pada dasarnya adalah upaya mempertemukan negara dan nurani sosial dalam satu harmoni peradaban; dan ajakan untuk mengubah nada dasar kehidupan bersama.

Dalam orkes ini, negara tidak lagi berdiri sebagai satu-satunya pemain utama. Negara hadir sebagai konduktor etis yang memastikan seluruh instrumen sosial bergerak menuju harmoni yang sama.

Tidak semua harus memainkan nada yang identik. Tetapi seluruh energi kebangsaan harus bergerak menuju tujuan yang sama: pemuliaan manusia.

Dalam konteks inilah Kementerian Hak Asasi Manusia tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai institusi perlindungan hak, tetapi juga sebagai ruang pemuliaan martabat manusia. Dari sinilah gagasan tentang “Kementerian Hak Asasi dan Martabat Manusia” (HAMM) menemukan relevansinya.

Ia tidak dibayangkan sebagai superbody dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Fungsi itu tetap dijalankan oleh lembaga-lembaga yang telah bekerja di garis depan: Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, dan ekosistem masyarakat sipil.

Kementerian HAM bergerak pada lapisan yang berbeda: lapisan orkestrasi moral kebangsaan. Ia hadir untuk menjaga agar percakapan tentang kemanusiaan tidak terputus di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan kontestasi politik kekuasaan.

Ia menghubungkan negara dengan nurani publik. Ia menjaga agar pertumbuhan tidak kehilangan empati. Dan memastikan bahwa modernisasi tidak berkembang menjadi dehumanisasi.

Manusia Indonesia Emas Dalam perspektif ini, Indonesia Emas 2045 tidak dapat direduksi menjadi proyek ekonomi atau sekadar target statistik. Ia harus dipahami sebagai proyek manusia.

Bukan hanya Indonesia yang lebih kaya, tetapi Indonesia yang manusia-manusianya lebih bermartabat.

Sebab bangsa yang hanya mengejar pertumbuhan dapat menjadi makmur tanpa pernah benar-benar menjadi beradab.

Karena itu, Indonesia masa depan membutuhkan manusia yang:

modern tanpa kehilangan nurani, kuat tanpa menindas, cerdas tanpa kehilangan empati, dan maju tanpa kehilangan rasa hormat terhadap sesamanya.

Sebab krisis terbesar abad ini bukan semata-mata krisis ekonomi atau teknologi, melainkan krisis kemanusiaan: ketika manusia semakin mampu menguasai dunia, tetapi semakin sulit menghormati manusia lain.

Di titik inilah perubahan paling penting tidak lagi terjadi di level sistem, melainkan di level nada dasar peradaban.

Dari minor menuju major. Dari ratapan menuju harapan. Dari kehilangan menuju pemuliaan.

Karena pada akhirnya, masa depan sebuah negara tidak ditentukan oleh seberapa kuat ia mengontrol rakyatnya, melainkan oleh seberapa tinggi ia mampu mengangkat harkat dan martabat manusia di dalamnya.

Dan sebuah bangsa tidak serta merta menjadi manusiawi hanya karena ia berhenti memiliki konflik, melainkan ketika ia tetap mampu menjaga martabat manusia di tengah seluruh konflik itu.

Penulis : Adhie M Massardi, Tenaga Ahli bidang Kebudayaan dan Demokrasi Kementerian HAM

MoneyTalk, Jakarta – Tanah Papua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Hutan-hutannya menjadi paru-paru dunia, gunung-gunungnya menyimpan emas dan tembaga terbesar, lautnya kaya ikan, dan tanahnya subur. Papua seperti ibu yang terus memberi tanpa pernah meminta balasan yang berlebihan. Tetapi pertanyaannya: apakah negeri ini sudah benar-benar membalas kebaikan Papua dengan keadilan?

Papua selama puluhan tahun telah memberikan “air susu” bagi Indonesia. Dari bumi Cenderawasih mengalir kekayaan yang menopang perekonomian nasional. Tambang emas dan tembaga di Mimika menjadi salah satu penghasil devisa terbesar negara. Kayu, gas alam, perikanan, hingga potensi energi masa depan tersimpan di wilayah paling timur Indonesia itu. Namun ironisnya, di tengah limpahan kekayaan tersebut, masih banyak rakyat Papua hidup dalam keterbatasan.

Di banyak kampung pedalaman, masyarakat masih berjalan kaki berjam-jam untuk mendapatkan layanan kesehatan. Anak-anak sekolah menyeberangi sungai tanpa jembatan memadai. Harga sembako melambung berkali-kali lipat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Banyak ibu melahirkan tanpa fasilitas kesehatan layak. Listrik belum menyala penuh di berbagai wilayah. Bahkan persoalan stunting dan kemiskinan masih menjadi wajah sehari-hari di tanah yang justru kaya raya.

Inilah ironi besar Indonesia modern: tanah paling kaya justru dihuni rakyat yang belum menikmati kekayaan itu secara adil.

Papua seperti memberikan air susu kepada republik ini, tetapi yang diterima kembali justru terasa seperti air tuba—kepahitan, ketimpangan, dan rasa terasing di tanah sendiri.

Masalah Papua sesungguhnya bukan semata persoalan keamanan seperti yang sering disederhanakan. Akar persoalan Papua jauh lebih dalam: ketidakadilan ekonomi, ketimpangan pembangunan, diskriminasi, dan luka sejarah yang belum benar-benar disembuhkan. Ketika rakyat merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan kekayaan alamnya, maka rasa memiliki terhadap negara perlahan terkikis.

Kita harus jujur mengatakan bahwa pembangunan di Papua selama ini sering lebih sibuk mengejar angka statistik dibanding menyentuh martabat manusia Papua itu sendiri. Jalan dibangun, tetapi masyarakat adat merasa tersingkir dari tanah ulayatnya. Investasi masuk, tetapi warga lokal hanya menjadi penonton. Kekayaan alam dikeruk, tetapi kualitas hidup rakyat tidak melonjak signifikan.

Padahal, masyarakat Papua tidak meminta kemewahan berlebihan. Mereka hanya ingin diperlakukan adil sebagai sesama anak bangsa.

Di sebuah kampung di pegunungan Papua, seorang mama tua pernah berkata dengan mata berkaca-kaca, “Tanah kami kaya, tapi anak-anak kami masih lapar.” Kalimat sederhana itu sesungguhnya lebih tajam daripada ribuan pidato politik. Ada luka batin yang panjang di balik ucapan tersebut. Luka karena merasa kekayaan alam diambil jauh keluar Papua, sementara rakyat di sekitar tambang justru tetap hidup sederhana.

Banyak anak Papua tumbuh dengan mimpi besar tetapi fasilitas terbatas. Mereka memiliki semangat belajar tinggi, tetapi akses pendidikan berkualitas masih timpang. Ada yang harus berjalan berkilo-kilometer menuju sekolah. Ada yang belajar dalam bangunan reyot. Ada pula yang kehilangan kesempatan kuliah karena faktor ekonomi.

Sementara itu, elit-elit di Jakarta sibuk berbicara tentang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan hanya akan melahirkan kemarahan sosial. Negara tidak boleh sekadar hadir sebagai pengambil hasil bumi, tetapi harus hadir sebagai pelindung martabat rakyat Papua.

Papua tidak membutuhkan belas kasihan. Papua membutuhkan keadilan.

Keadilan itu berarti memberi ruang sebesar-besarnya kepada orang asli Papua untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Keadilan berarti memastikan dana otsus benar-benar menyentuh rakyat, bukan habis di meja birokrasi. Keadilan berarti pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama, bukan sekadar proyek politik lima tahunan. Keadilan juga berarti menghormati budaya dan identitas masyarakat adat Papua.

Selama ini, terlalu banyak pendekatan yang bersifat keamanan dibanding pendekatan kemanusiaan. Padahal, hati manusia tidak bisa ditaklukkan hanya dengan senjata atau kekuasaan. Hati manusia disentuh dengan keadilan, penghormatan, dan kesejahteraan.

Bangsa ini harus belajar mendengar suara rakyat Papua, bukan hanya mendengar laporan pejabat tentang Papua.

Karena sesungguhnya Papua tidak pernah berhenti mencintai Indonesia. Banyak anak muda Papua tetap mengibarkan Merah Putih dengan bangga. Banyak tokoh adat dan agama terus menyerukan perdamaian. Banyak rakyat kecil tetap berharap negara hadir membawa keadilan. Namun harapan itu tidak boleh terus-menerus dikhianati.

Indonesia harus berhenti melihat Papua semata sebagai ladang tambang. Papua adalah manusia. Papua adalah budaya. Papua adalah masa depan bangsa.

Jika negara hanya mengambil kekayaan alam tanpa membangun manusianya, maka sejarah akan mencatat bahwa republik ini gagal membalas pengorbanan Papua.

Sudah waktunya paradigma pembangunan Papua diubah total. Yang dibangun bukan hanya jalan dan gedung, tetapi rasa percaya. Yang diperkuat bukan hanya investasi, tetapi kualitas manusia Papua. Yang dijaga bukan hanya stabilitas keamanan, tetapi juga keadilan sosial.

Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang kaya sumber daya alamnya, melainkan bangsa yang mampu berlaku adil kepada seluruh rakyatnya, termasuk rakyat di ujung timur Indonesia.

Papua telah terlalu lama memberi. Kini saatnya Indonesia benar-benar membalas dengan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat rakyat Papua.

Penulis : Sandra Caya Binthahir, Aktivis 98 asal Papua

MoneyTalk, Jakarta – Penulis memberikan apresiasi dan penghormatan sebesar-besarnya kepada LBH AP PP Muhammadiyah, bersama sejumlah LBH Ormas Islam Lainnya (40 Ormas), yang telah mendampingi secara hukum keluarga Ahmad Bahar, yang putrinya dijemput paksa oleh anggota Grib Jaya Pimpinan Hercules (Rosario de Marshall).

Mengingat, Ormas Grib selain dikenal dengan preman juga dikenal dekat dengan kekuasaan (Prabowo). Beberapa waktu lalu, Hercules yang mengaku Preman, berani terbuka membuat ancaman kepada Amien Rais, Tokoh Reformasi.

Hal penting, yang wajib digarisbawahi dalam kasus ini adalah agar kedepan tak ada upaya polisionil, baik menjemput paksa hingga melakukan interogasi, yang dilakukan oleh elemen non penegak hukum.

Bagaimana pun, Hercules maupun Grib Jaya adalah bagian dari elemen sipil yang tidak memiliki wewenang polisionil. Sebagai bagian dari anak bangsa, sudah sepatutnya dalam negara hukum segala persoalan diselesaikan secara hukum, bukan dengan pendekatan dan cara-cara preman.

Tindakan anggota Grib Jaya yang menjemput paksa putri Ahmad Bahar, menginterograsi hingga mengancam dengan senjata, jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum. Tindakan seperti ini, bukan hanya ilegal dilakukan oleh sipil, bahkan juga tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Polisi pun, tetap harus mengindahkan prosedur hukum dalam mengambil keterangan seseorang warga negara. Dimulai dari undangan klarifikasi atau panggilan polisi, bukan melakukan jemput paksa seperti penculikan, lalu melakukan interograsi ala mafia (preman), hingga ancaman menggunakan senjata.

Kalau ada masalah, semua diselesaikan secara hukum. Inilah, fungsi UU dan aparat penegak hukum. Bukan dengan cara main hakim sendiri (Eiqenrighting).

Sebenarnya, dalam era sosmed saat ini setiap pihak harus bisa rinci melihat fakta. Selalu lakukan verifikasi dan cek ulang. Terlalu banyak, konten sosmed yang diproduksi oleh aplikasi berbasis AI (Artifisial Intelegence).

Itu pula, yang terjadi pada Hercules. Video ancaman terhadap dirinya adalah produk AI. Akun yang digunakan untuk mengirim juga diretas.

Untuk memastikan video tersebut AI atau bukan itu mudah. Secara kasat mata terlihat. Akan tetapi, jika masih ragu bisa minta bantuan ahli telematika Roy Suryo.

Hari ini (21/5), LBH PP Muhammadiyah telah mengadu ke Komnas HAM. Harapannya, Komnas HAM segera memanggil para pihak, termasuk Hercules. Karena keterangan putri Ahmad Bahar, harus ditindaklanjutu agar kedepan tak terjadi peristiwa seperti itu berulang.

Semoga, keluarga Ahmad Bahar diberi kesabaran dan keteguhan. Selalu dalam lindungan Allah. Begitu pula, tim pengacara yang mengawal kasus ini.

Penulis : Ahmad Khozinudin

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo dan mikrofon kini semakin menjadi kombinasi yang berbahaya, mengundang tawa, atau, setidaknya, memilukan. Sepilu rasa hatinya ketika menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR, 20 Mei 2026, kemarin. Berikut curhat ungkapan suasana pilu hatinya (kutipan verbatim):

“Kadang-kadang saya malem-malem sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP, kritiknya kadang-kadang keras banget. Tetapi saya sadar sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tetapi sebenarnya dia menyelamatkan kita. Jadi, saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian.”

Ucapan spontan (off-the-cuff) ini keluar ketika Prabowo bermaksud memberikan apresiasi kepada PDIP sebagai satu-satunya parpol yang memilih berada di luar pemerintahan. Alih-alih fokus membacakan secara sistematik teks pidato “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027″ (KEM-PPKF)”, ia menyelipkan retorika omon-omon personal. Curahan hati situasi psikologisnya, harus menghadapi oposisi.

Lazimnya, tradisi pidato KEM-PPKF memaparkan rancangan anggaran pemerintah di DPR disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tapi kali ini presiden Prabowo mengambil alih. Mungkin karena ia suka berpidato, atau dalam istilah yang ia populerkan: omon-omon.

Godaan Mikrofon Yang Terkutuk.

Dalam khazanah agama orang beriman sering diingatkan agar hati-hati menjalani hidup, selalu berbuat baik, dan menjauhi “godaan syaiton yang terkutuk”. Bagi politikus, level presiden, godaan syaiton itu bertransformasi sebagai mikrofon. Politikus cenderung selalu ingin menjadi pusat perhatian, didengarkan, membanggakan diri, dan berceloteh agar dipahami. Mikrofon, bagi politikus yang gemar bicara, bukan lagi sekadar alat pengeras suara, melainkan menjadi kepanjangan ego. Mikrofon adalah metafor “godaan syaiton yang terkutuk”.

Presiden Prabowo perlu dijauhkan dari mikrofon demi kemaslahatan bangsa. Setidaknya sampai nilai dollar turun, IHSG naik, MBG dan KDMP dianulir, plesiran ke luar negeri dikurangi, serta kabinet dirampingkan. Mikrofon boleh didekatkan hanya ketika perlu menyampaikan pidato acara formal kenegaraan yang ditulis tim komunikasinya. Kurangi memberi sambutan acara-acara peresmian yang bukan level presidensial. Seperti meresmikan museum Marsinah, gedung Koperasi Merah Putih atau dapur SPPG-MBG, apalagi cuma panen jagung kepolisian.

Makin sering seorang pemimpin ngomong di depan mikrofon (tanpa teks), makin banyak memunculkan spekulasi dan pergunjingan. Selain kecanduan untuk ngomong apa saja, agar mendapat tepuk tangan dan sanjungan orang disekelilingnya. Mikrofon memberikan asupan atas kecanduan psikologis, kepuasan instan, untuk selalu mendapat perhatian. Omon-omon di depan mikrofon memberi efek nikmat sesaat, bisa mengalihkan problem bernegara dan mendistorsi realitas. Cuma entertainer stand-up comedy yang perlu banyak omon untuk memancing tawa dan tepuk tangan.

*Diet mikrofon untuk mengurangi jumawa.* Keranjingan berpidato dan mendapat tepuk tangan, kemungkinan, juga indikasi adanya problem kejiwaan Narcissistic Personality Disorder (NPD). Dalam kajian psikologi, salah satu ciri NPD adalah sikap grandiosity, merasa paling penting, menjadi solusi dan tumpuan harapan untuk setiap persoalan. Secara perilaku (behavioral) politik, gejala haus perhatian, klaim kemegahan, gagal memahami realitas. Menganggap MBG beneran bergizi, KDMP beneran koperasi, orang desa tidak peduli dollar naik, dan kapolri perlu bintang mahaputera karena berprestasi adalah contoh narsisco-delusinal. Ketidaksinkronan memahami realitas faktual.

Mengelola negara berpenduduk 280 juta jiwa memerlukan kinerja tanpa banyak bicara. Kebijakan berbasis data, fakta, dan empati, bukan dengan orasi. Presiden Prabowo perlu langkah taktis untuk melakukan “diet mikrofon”. Menjauhkan atau setidaknya membatasi akses spontan pada mikrofon. Bukan untuk “tapa bisu”, melainkan untuk menyelamatkan reputasi diri sekaligus untuk menjaga ketenangan batin rakyat yang tertekan ekonomi. Tahu kapan tombol “mute” dipencet. Agar bisik-bisik urusan personal dengan Donald Trump tidak terdengar. Atau tidak muncul teriakan “hidup Jokowi”, seperti diingatkan Dasco (yang juga lupa memencet tombol mute) diakhir Rapat Paripurna DPR kemarin.

“Vanity is my favorite sin”,kalimat ini diucapkan syaiton, dimainkan oleh Al Pacino, dalam film The Devil’s Advocate (1997). Dalam monolog ikonik ini syaiton mengingatkan: kejumawaan (vanity) dan egosentrik adalah godaan syaiton yang mudah menjerumuskan manusia dalam lembah dosa. Demi kebaikan bersama, duhai Presiden Prabowo, sebaiknya hindari “godaan mikrofon yang terkutuk”.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Kamis, 14 Mei 2026 The Economist menulis serangkaian kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Judulnya lumayan menohok. “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”. Tulisan tersebut menyoroti kekhawatiran atas kebijakan ekonomi populis, pelemahan demokrasi, serta peningkatan sentralisasi kekuasaan.

Kritik kepada penguasa boleh. Bahkan penting dan harus. Tapi, kita juga perlu melihat “siapa”. Bukan cuma “apa”. Ini penting. Bukan bermaksud denial. Tapi faktor “siapa” bisa mengungkap agenda penting di balik kritik yang disampaikan. Apakah kritik benar-benar objektif? Atau, bias karena ada motif tertentu dan atau kepentingan majikan yang harus dilayani.

Majalah The Economist, terbit kali pertama pada 1843 di London, Inggris. Sudah lama sekali. Dalam perkembangannya, ia menjadi “bacaan wajib” bagi para investor dan elit global. Pada titik ini, The Economist bukan sekadar jurnal ekonomi. Ia juga alat ideologis yang menyebarkan doktrin pasar bebas di balik balutan analisis objektif.

Karena latar belakang inilah, artikel terbaru The Economist tentang Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto sangat mungkin sarat bias struktural. Ia mewakili kepentingan majikan globalnya. Mereka para pemodal dan kaum liberal-demokrat yang ingin Indonesia tetap terbuka bagi investasi dan ekspansi pasar mereka.

Namun, sekali lagi, menguliti faktor “siapa” tidak serta merta membuat kita menolak mentah-mentah kritik. Terlalu mudah tersinggung dan menutup mata terhadap kebenaran yang terkandung dalam kritik jelas sikap yang memalukan.

*Ok, sih. Tapi…*

Sekarang mari kita objektif dan jujur. Beberapa kekhawatiran The Economist sesungguhnya punya dasar yang kuat. Program makan gratis untuk anak sekolah bertajuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi merah putih (KMP), misalnya. Mengutip si Manusia Merdeka Muhammad Said Didu, dia percaya dengan niat Prabowo. Tapi Said frustasi dengan caranya. Belakangan dia malah bilang “bisa gila” dengan cara Prabowo merealisasikan niat baiknya.

Dua program populis Prabowo itu, sekali lagi, mulia. Tapi perencanaan dan persiapannya tidak matang. Akibatnya, fakta di lapangan banyak bermasalah. Laporan dari berbagai daerah menyebut terjadinya keracunan makanan yang massif. Juga adanya penyalahgunaan anggaran dan proyek fiktif. MBG dan KMP jadi lahan subur praktik korupsi yang melibatkan elit politik, tentara dan polisi. Dalam sistem yang pengawasannya lemah, uang rakyat memang mudah ditelikung segelintir orang.

Disiplin fiskal yang dikhawatirkan The Economist juga masuk akal. Defisit anggaran 2025 tercatat mencapai 2,92% dari PDB. Angka ini melesat dari target 2,53%. Penyebabnya, realisasi pajak yang turun Rp 271,7 triliun. Rasio utang pemerintah per Maret 2026 mencapai Rp 9.920 triliun atau 40,75% dari PDB.

Ada lagi yang tidak kalah mengkhawatirkan. Bagaimana pengelolaan Danantara dengan aset US$1 triliun? Maaf, ini bukan sekadar angka-angkanya. Tapi soal transparansi. Tanpa mekanisme kontrol yang kuat, dana sebesar itu bisa dengan mudah berubah jadi alat legitimasi politik atau sumber baru korupsi. Begitu juga dengan inflasi yang menyentuh 4,76% pada Februari 2026. Artinya, tekanan ekonomi sedang nyata terasa.

Tapi di sinilah letak bias The Economist yang patut diwaspadai. Majalah ini mengabaikan sejarah dan konteks Indonesia yang jauh lebih kompleks daripada narasi liberalnya. The Economist tidak pernah membahas, misalnya, bagaimana di era Soeharto.

Di era penguasa Orde Baru dengan segala plus-minus kekuasaannya itu, pendapatan per kapita Indonesia meningkat drastis selama tiga dekade. Dari Rp1,5 juta jadi Rp30 juta. Model pembangunan yang menekankan kemandirian, proteksi industri strategis, dan sikap tegas terhadap kepentingan asing terbukti mampu mendorong pertumbuhan yang tinggi pada masanya.

Pelajaran pentingnya bukan untuk kembali ke otoritarianisme. Tapi ini bukti bahwa Indonesia memiliki hak untuk mencari model pembangunan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Bukan sekadar mengikuti resep liberal murni yang digariskan IMF, WB, dan World Trade Organization (WTO) sebagai trio lembaga penjaga kapitalisme global.

The Economist juga mengabaikan konteks demokrasi Indonesia sebagai sebuah proses belajar. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan populasi 290 juta jiwa, baru saja melewati transisi demokratis yang penuh kompleksitas.

Standar Barat yang sudah mapan tidak bisa menjadi satu-satunya patokan untuk menilai bangsa yang sedang mencari jalannya sendiri. Dalam demokrasi yang sesungguhnya, program populis–bagaimana pun cacat pelaksanaannya di lapangan—adalah bentuk legitimasi politik yang sah. Pemimpin yang terpilih memang harus merespon aspirasi rakyat.

Program populis seperti MBG, misalnya, bukanlah dosa itu sendiri. Banyak negara sukses menggunakan instrumen serupa untuk membangun human capital dan legitimasi politik. Brasil dan India bisa jadi contoh sukses yang bagus. Masalahnya di Indonesia adalah tata kelola dan akuntabilitasnya yang masih amburadul.

Pelayan Kapitalisme Dan Elit Global

Mari kita luruskan posisi The Economist dengan lebih jujur. Sejak lahir, media publikasi itu sudah jadi alat propaganda kaum kapitalis global. Majikan mereka adalah para pemodal besar di Wall Street, City of London, dan pusat-pusat keuangan Barat lainnya. Sejatinya, percayalah, mereka tidak peduli pada nasib rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tak ambil pusing pada suksesi kepemimpinan di Jakarta. Satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah keterbukaan pasar Indonesia yang seluas-luasnya. Dengan begitu barang-barang impor dan modal asing bisa mengalir deras ke Nusantara.

Pertanyaan fundamental yang tidak pernah mereka ajukan adalah: bagaimana Indonesia menjaga kedaulatan ekonominya? Kedaulatan ekonomi bukan sekadar soal harga saham di IHSG atau peringkat kredit dari S&P. Kedaulatan ekonomi adalah kemampuan Indonesia untuk menentukan sendiri arah pembangunan bangsanya. Kedaulatan yang tanpa bergantung pada keputusan Wall Street atau IMF dan Bank Dunia.

Mereka tidak suka negara yang punya industri dalam negeri kuat. Industri yang kuat berarti ketahanan ekonomi yang membatasi ruang gerak mereka. Mereka membenci subsidi pangan, subsidi energi, dan program perlindungan petani. Semua itu membuat rakyat Indonesia tidak tergantung pada pasar global.

Mereka tak rela Danantara berdiri. Karena dana sebesar US$1 triliun yang dikelola secara merdeka adalah ancaman serius terhadap dominasi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Danantara, dengan visinya menggerakkan aset BUMN untuk pembangunan nasional, adalah wujud nyata kedaulatan ekonomi Indonesia—suatu hal yang sangat ditakuti kaum kapitalis global. The Economist, yang merupakan lobi terorganisir kaum kapitalis global, menulis artikelnya bukan untuk membantu Indonesia. Tapi untuk melemahkan Indonesia dari dalam agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.

The Economist juga kerap menjadi corong bagi kaum liberal-demokrat global yang ingin mengontrol arah politik negara-negara berkembang. Mereka membenci program-program populis seperti makan gratis. Pasalnya, program-program itu bakal memperkuat legitimasi pemimpin yang tidak tunduk pada agenda Barat.

Mereka sangat tidak suka keterlibatan militer dalam proyek sipil. Karena militer yang kuat di mata mereka adalah ancaman bagi tatanan liberal yang mereka dogmakan. Mereka mati-matian mencegah Indonesia memilih jalur pembangunan mandiri. Karena jalan itu tidak ada dalam agenda IMF dan World Bank.

Pada akhirnya, artikel The Economist bisa dibaca sebagai cermin pandangan liberal-globalis. Hal itu tidak salah, karena jelas siapa yang mereka layani. Namun Indonesia bukanlah investasi belaka. Indoneia adalah rumah bagi 290 juta manusia dengan aspirasi dan hak menentukan jalannya sendiri. Kita perlu kritik jujur dari dalam negeri. Kritik tentang korupsi dalam program populis yang serampangan. Kritik atas rendahnya transparansi Danantara. Kritik atas efisiensi anggaran yang timpang.

Di sisi lain, kita juga perlu skeptis terhadap kritik dari luar yang sarat bias ideologis. Tapi yang tidak kalah berbahayanya dari bias liberal Barat, adalah bias lokal yang takut dikritik. Marilah kita kritis terhadap semua pihak—termasuk diri kita sendiri. Karena hanya dari kerendahan hati itulah, sebuah bangsa bisa belajar menjadi lebih baik.

Penulis : Edy Mulyadi,Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Akhirnya, Kepolisian Kota Pekalongan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang nasabah yang dilakukan oleh pengurus BMT Mitra Umat Pekalongan.

Bagi saya dan bagi banyak pihak, ini bukan sekadar surat atau proses administratif belaka; ini adalah babak baru dalam penegakan hukum, sekaligus pengakuan terhadap kegigihan paguyuban korban yang menuntut hak-hak mereka sejak kasus ini pertama kali muncul jelang lebaran tahun 2024.

Kasus ini bukanlah kasus kecil. Kerugian yang diderita ribuan nasabah bukan hanya soal nominal uang, tetapi juga soal kepercayaan. Dalam banyak koperasi dan BMT, kepercayaan nasabah adalah fondasi utama. Ketika oknum pengurus menyalahgunakan amanah tersebut, dampaknya jauh lebih luas: selain materiil, muncul rasa cemas, kecewa, bahkan trauma bagi masyarakat yang menaruh harapan pada lembaga keuangan mikro tersebut. Oleh karena itu, proses hukum yang kini berjalan bukan sekadar formalitas, tetapi momentum penting untuk mengembalikan rasa keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik pada sistem hukum.

Perjuangan paguyuban korban, yang tak kenal lelah menuntut haknya, menjadi contoh nyata bahwa keteguhan dan solidaritas kolektif dapat menjadi kekuatan untuk menghadapi ketidakadilan. Mereka tidak hanya menuntut pengembalian uang, tetapi juga menegakkan prinsip: bahwa setiap tindakan penipuan atau penggelapan, sekecil apapun, harus mendapat sanksi hukum yang tegas. Langkah ini tentunya akan berlanjut ke tahap Kejaksaan Negeri Pekalongan dan kemudian ke Pengadilan Negeri Pekalongan, di mana keadilan akan diuji secara lebih terbuka dan transparan.

Lebih dari itu, kasus BMT Mitra Umat Pekalongan ini memiliki potensi menjadi role model penanganan kasus serupa. Tidak sedikit oknum pengurus koperasi atau lembaga keuangan mikro yang menyelewengkan dana anggota atau nasabahnya. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus ini akan menjadi peringatan keras: bahwa pelanggaran serupa tidak akan dibiarkan dan akan mendapat tindakan hukum yang setimpal. Ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan bahwa lembaga hukum mampu melindungi hak-hak para korban (masyarakat), termasuk melawan praktik curang di ranah ekonomi mikro yang sering luput dari perhatian publik.

Dengan dimulainya penyidikan ini, masyarakat Pekalongan dan nasabah BMT Mitra Umat tentu berharap agar proses hukum berjalan cepat, adil, dan transparan. Bagi paguyuban korban, perjuangan belum berakhir, tetapi langkah ini menjadi kemenangan moral: bahwa dengan keteguhan, solidaritas, dan keberanian menuntut hak, keadilan bukanlah hal yang mustahil. Semoga kasus ini tidak hanya menuntaskan konflik saat ini, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh lembaga keuangan mikro agar amanah, karena kepercayaan dan integritas menjadi pondasi utama bagi lembaga mikro seperti koperasi.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Film dokumenter “Pesta Babi” bukan hanya tontonan. Film ini cermin luka panjang Papua yang selama bertahun-tahun disimpan dalam sunyi. Film ini menggugah emosi, membuka ingatan kolektif, sekaligus menghadirkan pertanyaan besar tentang arah pembangunan di tanah paling timur Indonesia: mengapa Papua yang begitu kaya justru menyimpan begitu banyak kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan?

Di banyak ruang diskusi, Papua sering dibicarakan melalui angka investasi, proyek strategis nasional, pertumbuhan ekonomi, atau potensi sumber daya alam. Namun film ini membawa publik masuk ke ruang yang lebih manusiawi. Kamera tidak hanya merekam hutan yang hilang, tanah adat yang berubah fungsi, atau alat berat yang masuk ke kampung-kampung. Kamera merekam wajah-wajah orang Papua yang perlahan kehilangan ruang hidupnya.

Ada kesedihan yang terasa nyata ketika masyarakat adat berbicara tentang tanah leluhur yang dulu menjadi tempat berburu, berkebun, dan menjaga tradisi, kini berubah menjadi hamparan sawit. Ada nada putus asa ketika warga menceritakan bagaimana perusahaan datang dengan janji kesejahteraan, tetapi yang tertinggal justru konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi.

Film “Pesta Babi” seolah ingin mengatakan bahwa pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kemarahan yang dipendam lama.

Papua selama ini dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan alam luar biasa. Emas, tembaga, kayu, gas alam, hingga jutaan hektare hutan tropis berada di tanah itu. Ironisnya, masyarakat asli Papua masih menghadapi persoalan mendasar seperti akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lapangan pekerjaan.

Kontradiksi inilah yang membuat banyak orang Papua merasa asing di negerinya sendiri.

Di sejumlah wilayah, masyarakat adat menyaksikan tanah ulayat mereka dilepas untuk investasi besar. Perusahaan sawit masuk dengan dukungan izin yang kuat. Hutan dibuka atas nama pertumbuhan ekonomi. Namun setelah puluhan tahun, perubahan yang dijanjikan tidak benar-benar dirasakan masyarakat lokal.

Banyak warga hanya menjadi buruh kasar di tanahnya sendiri. Sebagian kehilangan sumber pangan tradisional. Sungai tercemar. Satwa menghilang. Ruang hidup menyempit. Ketika tanah adat hilang, yang hilang bukan hanya ekonomi masyarakat, tetapi juga identitas budaya dan spiritual mereka.

Bagi orang Papua, tanah bukan benda mati. Tanah adalah ibu. Tanah adalah sejarah. Tanah adalah kehidupan.

Karena itu, konflik agraria di Papua selalu memiliki dimensi emosional yang jauh lebih dalam dibanding persoalan bisnis biasa.

Film “Pesta Babi” memperlihatkan kenyataan tersebut dengan pendekatan yang menyentuh. Ada nuansa feature yang terasa kuat ketika warga bercerita tentang perubahan kampung mereka. Anak-anak bermain di tengah jalan tanah berlumpur dekat area proyek. Para mama Papua duduk sambil menatap hutan yang mulai gundul. Orang-orang tua mengenang masa ketika sungai masih jernih dan binatang buruan masih mudah ditemukan.

Visual-visual itu menghadirkan pesan yang kuat: pembangunan yang memutus hubungan manusia dengan alam pada akhirnya akan menciptakan kehancuran sosial.

Kehadiran proyek food estate di Papua juga menimbulkan kekhawatiran besar. Program yang digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan nasional justru dinilai banyak pihak berpotensi mengancam ekosistem hutan Papua yang selama ini menjadi salah satu paru-paru dunia.

Papua bukan tanah kosong yang menunggu dibuka. Papua adalah rumah bagi masyarakat adat dengan pengetahuan ekologis yang diwariskan turun-temurun. Ketika hutan dibabat secara masif untuk kepentingan proyek besar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya pohon-pohon, tetapi masa depan generasi Papua sendiri.

Indonesia perlu belajar dari banyak kegagalan proyek besar di masa lalu. Tidak semua pendekatan pembangunan dari Jawa bisa dipindahkan begitu saja ke Papua. Karakter sosial, budaya, geografis, dan ekologis Papua sangat berbeda. Pendekatan yang terlalu sentralistik justru berisiko memperbesar ketimpangan dan konflik.

Yang dibutuhkan Papua bukan hanya investasi besar, tetapi pembangunan yang menghormati manusia Papua sebagai subjek utama.

Selama ini, masyarakat Papua terlalu sering menjadi penonton. Keputusan tentang tanah Papua banyak dibuat di luar Papua. Model pembangunan ditentukan tanpa mendengar suara masyarakat adat secara sungguh-sungguh. Akibatnya, muncul rasa keterasingan yang semakin dalam.

Film “Pesta Babi” membuka ruang refleksi nasional bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya hadir di Papua.

Harapan masyarakat Papua sebenarnya sederhana. Mereka ingin dihargai sebagai manusia. Mereka ingin tanah adat dihormati. Mereka ingin anak-anak Papua mendapat pendidikan yang layak. Mereka ingin rumah sakit yang memadai. Mereka ingin pembangunan yang tidak menghancurkan hutan dan budaya mereka.

Mereka ingin hidup bermartabat di tanah sendiri.

Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi secara serius arah pembangunan Papua. Pendekatan keamanan semata tidak akan pernah menyelesaikan akar persoalan. Papua membutuhkan dialog yang jujur, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta distribusi hasil kekayaan alam yang lebih adil.

Negara juga harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Papua benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan hanya keuntungan bagi elite ekonomi dan politik. Transparansi izin lahan, perlindungan hutan adat, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan harus menjadi prioritas.

Papua tidak membutuhkan belas kasihan. Papua membutuhkan keadilan.

Film “Pesta Babi” pada akhirnya bukan hanya cerita tentang penderitaan. Film ini adalah alarm moral bagi Indonesia. Bahwa di balik berbagai pidato tentang kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, masih ada masyarakat yang merasa ditinggalkan.

Dan selama ketidakadilan itu terus berlangsung, luka Papua tidak akan pernah benar-benar sembuh.

Indonesia harus memilih: apakah Papua akan terus dipandang sebagai ladang eksploitasi sumber daya alam, atau sebagai tanah manusia-manusia yang memiliki hak untuk hidup sejahtera, dihormati budaya dan martabatnya?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan Papua dan wajah kemanusiaan Indonesia di mata sejarah.

Penulis : Sandra Caya Binthahir, Aktivis 98 Asal Papua

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia sedang menghadapi perubahan sosial yang sangat cepat. Apa yang dahulu dianggap tabu, kini tampil terbuka di media sosial, dunia hiburan, hingga ruang publik. Salah satu fenomena yang semakin ramai diperbincangkan adalah LGBT.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang berpegang pada nilai agama, budaya, dan ketimuran, fenomena ini menimbulkan kegelisahan serius. Karena itu, banyak pihak mulai menyuarakan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi “darurat LGBT”.

Istilah tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk membenci individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kekhawatiran terhadap arah perubahan sosial yang dianggap dapat memengaruhi generasi muda.

Hari ini media sosial telah menjadi ruang paling berpengaruh dalam membentuk pola pikir anak-anak dan remaja. TikTok, Instagram, YouTube, hingga berbagai platform digital lainnya menyajikan berbagai konten tentang hubungan sesama jenis, transgender, hingga gaya hidup bebas secara terbuka.

Anak-anak yang masih berada dalam fase pencarian jati diri sangat mudah menyerap informasi tanpa kemampuan penyaringan yang matang. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan keluarga serta minimnya pendidikan karakter di lingkungan sosial.

Fenomena LGBT kini bukan lagi isu yang tersembunyi. Di kota-kota besar, sebagian masyarakat mulai melihat pasangan sesama jenis tampil terbuka di ruang publik. Figur publik transgender juga semakin sering muncul di televisi maupun media digital dan menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat.

Sebagian orang mungkin menganggap ini sebagai bagian dari kebebasan individu. Namun bagi banyak keluarga Indonesia, kondisi tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan moral dan masa depan generasi penerus bangsa.

Kegelisahan masyarakat sebenarnya tidak hanya soal orientasi seksual, tetapi tentang perubahan nilai yang berlangsung sangat cepat tanpa kesiapan sosial yang memadai.

Banyak orang tua kini kehilangan kendali terhadap dunia anak-anak mereka. Ketika ayah dan ibu sibuk bekerja, internet akhirnya menjadi guru utama bagi generasi muda. Akibatnya, anak-anak lebih banyak belajar dari media sosial dibandingkan dari keluarga atau sekolah.

Seorang guru di Jakarta mengaku prihatin melihat perubahan perilaku sebagian remaja saat ini.

“Anak-anak sekarang mengetahui banyak istilah seksual dari internet. Kadang mereka meniru tanpa memahami dampaknya,” ujarnya.

Menurutnya, sekolah dan keluarga kini menghadapi tantangan besar di era digital.

“Kalau keluarga tidak hadir, maka media sosial akan membentuk cara berpikir anak-anak,” katanya.

Karena itu, persoalan LGBT tidak cukup disikapi hanya dengan kemarahan atau caci maki. Yang dibutuhkan Indonesia adalah penguatan keluarga, pendidikan karakter, pengawasan media sosial, serta pendampingan moral bagi generasi muda.

Negara juga perlu hadir memperkuat ketahanan keluarga dan pendidikan berbasis nilai agama serta budaya bangsa. Jangan sampai generasi muda kehilangan arah akibat derasnya arus globalisasi digital yang datang tanpa batas.

Indonesia memiliki fondasi budaya dan religius yang kuat. Nilai-nilai itu harus tetap dijaga agar bangsa ini tidak kehilangan identitasnya sendiri.

Darurat LGBT yang dirasakan sebagian masyarakat sejatinya adalah alarm sosial bahwa Indonesia sedang menghadapi perang besar dalam menjaga moral, karakter, dan masa depan generasi penerus di tengah perubahan dunia yang sangat cepat.

Perang terbesar bangsa ini bukan hanya perang ekonomi atau politik, tetapi perang mempertahankan arah peradaban dan ketahanan moral generasi muda Indonesia.

Penulis : Rokhmat Widodo, Pemerhati politik dan sosial