22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Pada akhir Juli 2024, sebuah berkas resmi diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia bukan sekadar surat biasa. Dokumen bernomor LP/2574/J.1.2/Fd.1/07/2024 itu adalah sebuah laporan pengaduan masyarakat, yang mengantarkan sebuah klaim sangat serius ke meja hukum tertinggi di negeri ini, bahwa ada potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 44,1 triliun di sektor sumber daya alam, dengan titik bidik pada pemanfaatan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH).

Pelapornya menyertakan nama-nama korporasi, titik koordinat lokasi, dan sebuah modus operandi yang spesifik, berupa penggunaan izin untuk perkebunan yang diduga dialihfungsikan menjadi wilayah tambang. Nilai Rp 44,1 triliun itu bukan angka sembarangan; ia disebutkan sebagai hitungan dari hilangnya potensi penerimaan negara selama bertahun-tahun.

Dengan diterimanya laporan itu, semua pihak, baik publik, korporasi terkait, dan terutama negara, kini berada pada sebuah persimpangan. Laporan itu sendiri bukanlah bukti hukum final. Ia adalah sebuah pernyataan publik yang terstruktur, yang meminta negara, melalui Kejaksaan Agung, untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya, yakni memeriksa.

Dan inilah ujian sebenarnya dari sistem pengawasan keuangan negara kita. Apa yang dilakukan negara ketika sebuah klaim sebesar ini, dengan detail administratif yang spesifik, diletakkan di depannya? Apakah kita akan terjebak dalam debat publik yang tak berujung tentang benar-salahnya angka, atau kita memiliki prosedur baku yang elegan dan berintegritas untuk menanganinya?

Dari pengaduan ke arsip: membangun jembatan antara laporan masyarakat dan memori negara

Langkah pertama yang rasional dan paling bertanggung jawab secara hukum bukanlah langsung menyidik, melainkan membuka memori institusional negara sendiri! Kejaksaan Agung, dalam merespons pengaduan resmi itu, memiliki jalan yang sangat jelas, yakni secara formal meminta bantuan dan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanyaannya sederhana: “tolong bantu kami, BPK. Selama 15 hingga 20 tahun terakhir, berdasarkan pemeriksaan Anda, bagaimana kondisi tata kelola, kepatuhan, dan realisasi penerimaan negara di sektor kehutanan dan pertambangan, khususnya di wilayah-wilayah yang disebut dalam laporan ini?”

Ini adalah langkah yang membumi. Laporan pengaduan masyarakat, sebagai masukan dari luar, harus segera dikonfrontir dengan temuan audit negara, atau rekaman dari dalam. Di sinilah letak kecerdasan kolektif sebuah bangsa diuji. Apakah kita percaya bahwa negara telah mencatat dengan baik pengelolaannya sendiri?

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bertahun-tahun itulah jawaban awal mungkin sudah tersimpan. Mungkin, pada suatu tahun di masa lalu, auditor BPK sudah mencatat adanya “ketidaksinkronan antara laporan produksi dan luas areal izin” di wilayah yang sama. Mungkin ada rekomendasi berulang tentang “perlunya integrasi data spasial antara Kementerian Kehutanan dan ESDM” yang tak kunjung dilaksanakan. Itu semua adalah early warning system yang sudah terpasang di dalam birokrasi, namun kerap tak terhubung dengan pusat respons, yaitu penegakan hukum.

Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adalah metode sah untuk menjawab pertanyaan spesifik

Jika pembacaan arsip historis BPK menunjukkan adanya indikasi atau pola yang selaras dengan pengaduan, maka negara memiliki senjata yang tepat dan sah, yaitu ADTT atas permintaan penegak hukum.

Inilah momen di mana BPK berubah dari pemeriksa rutin menjadi “tim forensik keuangan negara”. ADTT ini dirancang spesifik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci dari laporan pengaduan:

1. Verifikasi fakta spasial, terkait benarkah di areal izin PPKH untuk perkebunan PT X di Kabupaten Y, berdasarkan citra satelit multi-tahun, terdapat aktivitas dan perubahan lahan yang mengindikasikan pertambangan?

2. Terhadap rekonstruksi penerimaan, berapa potensi PNBP (pajak/royalti) yang seharusnya diterima negara jika di areal tersebut memang terjadi kegiatan tambang, dan berapa yang benar-benar diterima?

3. Analisis jepatuhan proses, bagaimana alur penerbitan dan pengawasan izin tersebut? Apakah ada kelemahan sistemik yang memungkinkan penyimpangan terjadi?

Hasil ADTT nanti bukanlah vonis. Ia adalah laporan ahli (expert report) berkelas negara yang memetakan temuan ke dalam bahasa angka dan administrasi yang dapat dipertahankan di pengadilan. Inilah yang menjadi “ground truth” atau fakta dasar yang objektif.

Peran Kejaksaan Agung: dari pengelola pengaduan menuju pembangun kasus

Dengan laporan ADTT BPK di tangan, posisi Kejaksaan Agung berubah dari pasif menerima pengaduan menjadi aktif dan terukur membangun kasus berbasis bukti negara. Langkah-langkahnya menjadi lebih terang untuk:

1. Fase validasi, yaknk menggunakan temuan ADTT untuk menyaring mana bagian dari laporan pengaduan masyarakat yang memiliki dasar fakta administrasi/keuangan yang kuat. Ini melindungi proses hukum dari bias dan klaim gegabah.

2. Fase penyidikan terfokus, sehingga tidak lagi menyelidiki “dugaan korupsi triliunan” yang abstrak, tetapi menyelidiki “peristiwa tidak terpungutnya penerimaan negara sebesar Rp Z, yang didasarkan pada temuan ketidaksesuaian peruntukan lahan di lokasi A berdasarkan Laporan ADTT Nomor …”.

3. Strategi penegakan hukum komprehensif, sebab jika bukti pidana kuat, maka segera dijalani. Namun secara paralel, Kejagujg dapat dan harus mendorong pemulihan kerugian melalui gugatan perdata/perbendaharaan dan pemaksaan penagihan administrasi, berupa pajak dan PNBP. Tujuannya tidak hanya menghukum, tetapi terutama memulihkan!

Refleksi akhir: pengaduan itu alarm, LHP BPK adalah peta, tindakan adalah jawabannya

Laporan pengaduan senilai Rp 44,1 triliun itu adalah sebuah alarm yang berbunyi nyaring. Ia memaksa kita semua untuk melihat sebuah kemungkinan yang sangat mahal bagi keuangan publik.

Namun, alarm saja tidak cukup. Kita membutuhkan peta untuk mengetahui sumber kebakaran. Peta itu, dalam banyak hal, telah ada di rak-rak arsip BPK. Ia terdiri dari catatan-catatan tentang kelemahan sistem perizinan, pengawasan yang terfragmentasi, dan penerimaan yang tidak optimal yang telah dilaporkan bertahun-tahun.

Kini, tanggung jawab ada di pundak Kejaksaan Agung dan BPK untuk bekerja sama seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. BPK memberikan peta dan analisis teknisnya. Kejaksaan menggunakan peta itu untuk menavigasi langkah-langkah hukum yang tepat, terukur, dan berorientasi pada pemulihan aset negara.

Proses ini bukan tentang membenarkan atau menyalahkan satu pihak. Ini tentang membuktikan bahwa negara memiliki prosedur yang kredibel, adil, dan efektif untuk menjaga setiap jengkal tanah dan setiap rupiah haknya. Jika alarm ini direspons dengan cara yang benar, yaitu melalui kolaborasi audit dan hukum yang elegan, maka kepercayaan publik pada institusi negara akan pulih.

Dan yang lebih penting, kedaulatan keuangan kita akan terjaga. Itulah esensi sebenarnya dari sebuah negara hukum yang matang!

Penulis : Iskandar Sitorus,Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).

MoneyTalk, Jakarta – Setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel rumah mewah, membuka brankas, atau memamerkan tumpukan uang hasil sitaan, publik seolah melihat negara sedang menang. Kamera menyorot keberhasilan penindakan, dan rasa keadilan pun terpuaskan. Namun ada satu adegan yang nyaris tak pernah disiarkan, apa yang terjadi setelah palu hakim diketok dan putusan berkekuatan hukum tetap?

Di situlah cerita berubah. Negara yang gagah saat menyita, sering kali tampak gamang saat harus mengelola. Harta rampasan yang seharusnya kembali menjadi kekayaan negara justru masuk ke lorong gelap administrasi, yaitu tidak hilang, tetapi juga tidak sepenuhnya hadir dalam sistem keuangan negara!

Banyak disita, tidak semua “pulang”

Selama dua dekade berdiri, KPK dikenal sebagai mesin penindakan yang efektif. Berdasarkan laporan tahunan dan rilis kinerja resmi lembaga tersebut, nilai aset hasil penyitaan dan perampasan dalam perkara korupsi mencapai triliunan rupiah, terutama dalam lima tahun terakhir. Kasus-kasus besar menjadi contoh: perkara gratifikasi kepala daerah dengan ratusan miliar rupiah yang disita, penyitaan aset tanah, bangunan, hingga rekening terkait perkara pajak dan perbankan, serta aset-aset bernilai strategis yang kemudian diserahkan kepada lembaga lain.

Namun, problemnya bukan pada penyitaan. Problemnya muncul setelah status hukum aset tersebut inkracht. Dalam beberapa paparan resmi, KPK mengakui masih terdapat ratusan aset hasil rampasan yang secara hukum telah diputus pengadilan, tetapi belum sepenuhnya terselesaikan dari sisi pengelolaan dan pencatatan negara.

Aset-aset ini, dominan berupa tanah dan bangunan, telah bertahun-tahun berada dalam status “menunggu kejelasan”. Mereka bukan lagi barang bukti. Tetapi juga belum sepenuhnya menjadi kekayaan negara yang hidup dalam neraca.

Kreativitas KPK dan kekosongan sistem

Untuk mencegah aset terbengkalai, KPK menempuh berbagai jalan praktis, yakni penetapan status penggunaan kepada kementerian/lembaga,hibah kepada pemerintah daerah, hingga kerja sama operasional dengan BUMN. Secara niat, langkah ini patut diapresiasi. Negara tidak dirugikan secara fisik; aset dimanfaatkan. Namun secara sistem keuangan negara, di sinilah persoalan menganga!

KPK adalah lembaga penegak hukum. Ia tidak dirancang oleh undang-undang sebagai pengelola kekayaan negara. Ketika KPK melakukan hibah atau penyerahan, itu dilakukan dalam ruang abu-abu hukum, yakni sah secara kebutuhan praktis, tetapi tidak sepenuhnya terintegrasi dalam rezim akuntansi Barang Milik Negara (BMN). Akibatnya, negara memiliki aset yang digunakan, tetapi tidak selalu tercermin utuh dalam sistem pencatatan DJKN. Negara seperti menerima warisan, tetapi lupa mencatatnya di buku besar!

Pola temuan BPK: masalah lama yang berulang

Dalam berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan berulang kali menyoroti persoalan klasik yang sama pada aset hasil rampasan tindak pidana, yaitu keterlambatan atau ketidaklengkapan pencatatan aset rampasan sebagai BMN, tidak adanya basis data nasional terintegrasi antar penegak hukum dan pengelola keuangan negara, penyusutan nilai aset akibat pengelolaan yang lambat, lemahnya koordinasi lintas rezim: pidana dan perbendaharaan negara.

BPK tidak menyebut KPK sebagai pelaku kesalahan tunggal. Yang disorot adalah cacat desain sistemik, yakni hukum pidana berjalan sendiri, hukum keuangan negara berjalan sendiri. UU Pemberantasan Tipikor mengatur cara menyita. UU Keuangan Negara mengatur cara mencatat. Di antara keduanya, terdapat jurang yang tidak pernah dijembatani secara tegas oleh undang-undang.

Menjemput harta negara yang terlupakan

Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya menyalahkan KPK. Lembaga ini bekerja di luar mandat pengelolaan aset karena negara memang tidak pernah memberi desain yang jelas. Solusinya harus normatif dan sistemik yakni:

Pertama, negara wajib menetapkan satu norma eksplisit, dimana setiap aset hasil perampasan yang telah inkracht wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan cq. DJKN dalam batas waktu tertentu untuk dicatat dan dikelola sebagai BMN.

Kedua, diperlukan sistem informasi nasional aset rampasan yang menghubungkan KPK, Kejaksaan, Pengadilan, DJKN, dan BPK, agar tidak ada lagi aset yang “berhenti di tengah jalan”.

Ketiga, KPK harus dikembalikan ke khitahnya sebagai penegak hukum. Pengelolaan aset bukan tugas tambahan yang dibebankan diam-diam, melainkan tanggung jawab profesional pengelola kekayaan negara!

Kemenangan semu tanpa pemulihan nyata

Korupsi tidak hanya soal memenjarakan pelaku. Ia juga soal memulihkan apa yang dirampas dari rakyat. Jika negara hanya pandai menyita tetapi gagap mencatat, maka kemenangan hukum itu hanya setengah matang. Kita menang di ruang sidang, tetapi kalah di neraca keuangan negara.

Harta rampasan bukan trofi penindakan. Ia adalah darah yang harus kembali mengalir ke jantung fiskal negara. Dan selama sistem ini dibiarkan timpang, kita akan terus menjadi negara yang garang saat menangkap koruptor, tetapi kikuk saat mengelola hasil kemenangannya sendiri

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Saya menulis opini ini dengan perasaan sedih, marah, sekaligus prihatin. Sedih karena organisasi alumni yang seharusnya menjadi rumah besar intelektual dan moral bagi lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), justru mempertontonkan praktik yang jauh dari nilai-nilai keadaban. Marah karena proses yang terjadi dalam Munas KAUMY ke-8 menunjukkan adanya manipulasi, rekayasa, dan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi organisasi. Dan prihatin karena semua itu dibiarkan terjadi seolah-olah hal yang wajar.

Sebagai bagian dari keluarga besar alumni UMY, saya merasa berkewajiban menyuarakan kegelisahan ini agar tidak menjadi preseden buruk yang merusak marwah KAUMY ke depan.

Munas adalah forum tertinggi organisasi, bukan sekadar seremoni lima tahunan, melainkan ruang legitimasi, konsolidasi, dan regenerasi kepemimpinan. Namun apa yang terjadi pada Munas KAUMY ke-8 justru menunjukkan sebaliknya: prosedur dasar organisasi diabaikan secara terang-terangan.

Fakta bahwa sejumlah Pengurus Daerah (Pengda) KAUMY yang belum melaksanakan Musyawarah Daerah (Musyda) tetap diizinkan mengikuti Munas adalah pelanggaran serius. Ini bukan soal teknis administratif, melainkan soal legitimasi representasi. Bagaimana mungkin pengda yang tidak memiliki mandat musyda diberi hak suara? Ini sama saja dengan membangun demokrasi di atas fondasi palsu.

Lebih ironis lagi, terdapat Pengda yang kepengurusannya nyaris “seumur hidup”. Tidak ada regenerasi, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada mekanisme evaluasi. Organisasi alumni yang seharusnya dinamis justru dikunci oleh elite kecil yang memonopoli kekuasaan atas nama stabilitas.

Kabar yang saya terima langsung dari sejumlah anggota KAUMY sungguh memalukan. Ada alumni yang tidak diperbolehkan masuk ruang Munas, bahkan ada yang sudah berada di dalam ruangan namun diminta keluar tanpa penjelasan yang transparan dan bermartabat.

Ini bukan hanya pelanggaran etika organisasi, tetapi penghinaan terhadap hak anggota. Munas bukan milik segelintir orang, bukan pula ruang privat yang bisa disaring berdasarkan loyalitas atau kepentingan politik tertentu. Ketika akses dibatasi, ketika suara dibungkam sebelum disampaikan, maka yang lahir bukan musyawarah, melainkan rekayasa kekuasaan.

Yang paling mengusik nalar adalah munculnya nuansa militeristik dalam pelaksanaan Munas. Kehadiran pria berbadan tegap di pintu masuk yang melakukan verifikasi peserta layaknya pos pemeriksaan keamanan sungguh tidak relevan, bahkan berlebihan.

KAUMY adalah organisasi alumni kampus Islam-modern yang menjunjung dialog, adab, dan intelektualitas. Bukan barak militer, bukan pula ruang konflik. Pengamanan memang penting, tetapi intimidasi simbolik adalah hal lain. Ketika forum alumni dijaga dengan pendekatan kekuasaan fisik, pesan yang tersampaikan jelas: kritik tidak diharapkan, perbedaan dicurigai.

Jika semua fakta ini dirangkai, maka sulit menolak kesimpulan bahwa Munas KAUMY ke-8 bukan sekadar cacat prosedural, melainkan cacat moral. Demokrasi dipelintir menjadi formalitas, musyawarah direduksi menjadi legitimasi semu, dan organisasi dijalankan dengan logika kekuasaan, bukan pengabdian.

Padahal, sebagai alumni UMY kampus yang mengajarkan nilai Islam berkemajuan seharusnya kita lebih peka terhadap keadilan, transparansi, dan akhlak organisasi. Apa yang terjadi justru mencerminkan krisis keteladanan.

Saya menulis ini bukan untuk permusuhan, melainkan seruan penyadaran. KAUMY tidak boleh dibiarkan dikuasai oleh segelintir elite yang alergi terhadap demokrasi. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap hasil dan proses Munas KAUMY ke-8. Jika perlu, dilakukan peninjauan ulang demi memulihkan legitimasi organisasi.

Lebih dari itu, alumni UMY di seluruh Indonesia harus berani bersuara. Diam adalah bentuk persetujuan paling berbahaya. Jika hari ini kita membiarkan Munas abal-abal dan penuh rekayasa, maka esok KAUMY hanya akan menjadi organisasi papan nama hidup secara struktural, mati secara moral.

KAUMY seharusnya menjadi rumah besar alumni yang beradab, bukan panggung kekuasaan yang tertutup dan menindas.

Penulis : Yunus Hanis Syam, Alumni FAI UMY

MoneyTalk, Jakarta – Di ruang sidang, Jaksa Penuntut Umum mengucapkan kalimat yang selalu terdengar heroik: “memohon agar barang bukti dirampas untuk negara.” Palu diketuk. Putusan inkracht. Publik bertepuk tangan.

Namun pertanyaan mendasarnya jarang diajukan, yakni, setelah dirampas, ke mana perginya harta itu? Negara memang menang perkara. Tetapi dalam banyak kasus, ternyata negara gagal mencatat kemenangannya dalam neraca keuangan!

Aset hasil korupsi berupa tanah, bangunan, saham, mesin, bahkan korporasi kerap terhenti di ruang antara: tidak lagi milik pelaku, namun juga belum sungguh-sungguh menjadi kekayaan negara. Bukan karena dicuri. Bukan pula karena dihilangkan secara pidana. Melainkan karena tak pernah dikelola secara sistemik.

Inilah kisah tentang aset rampasan yang sah secara hukum, tetapi limbung secara tata kelola. Tentang kemenangan hukum yang bocor di meja administrasi. Tentang gudang negara yang seharusnya penuh, namun selalu terasa kosong.

Sejarah yang terputus saat rampasan belum dianggap kekayaan

Era revolusi hingga awal republik (1945–1960), pada masa negara baru berdiri, penyitaan harta dari kejahatan ekonomi dilakukan terutama untuk menjaga stabilitas. Hukum yang digunakan masih warisan kolonial seperti Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan aturan darurat seperti UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Aset sitaan berupa beras, gula, hasil bumi, sering kali: dibagikan, dimusnahkan, dan dijual langsung untuk kebutuhan darurat. Konsep Barang Milik Negara (BMN) dari hasil rampasan pidana praktis belum dikenal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru lahir pun belum memiliki jangkauan audit memadai. Jejak aset rampasan era ini nyaris tak terdokumentasi!

Era orde baru (1960–1998) kala perampasan diatur, namun pengelolaan dilupakan. Tonggak penting lahir lewat UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk pertama kalinya, perampasan harta koruptor ditegaskan dalam undang-undang. Namun ada cacat bawaan yang fatal yakni, UU ini hanya menyatakan “dirampas untuk negara”, tanpa mengatur apa yang harus dilakukan negara setelah perampasan terjadi.

Kejaksaan akhirnya memikul peran ganda, yaitu sebagai penyidik dan penuntut, sekaligus penyimpan, pengelola, dan penjual aset rampasan.

Lelang manual, pencatatan minim, setoran tidak transparan, dan yang paling krusial adalah aset tidak pernah masuk neraca kekayaan negara. Inilah awal praktik yang kemudian dikenal secara sinis sebagai “kehilangan nilai secara legal”!

Situasi lumayan justru terjadi saat ini, dimasa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kejagung terlihat sudah tidak lagi sedemikian! Semoga saja itu bisa jadi model.

Era eeformasi (1999 sampai sekarang): ledakan kasus dan kekosongan jembatan membawa instrumen hukum yang jauh lebih kuat, ada UU Tipikor No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Secara teori, semuanya jelas, bahwa seluruh kekayaan negara harus dikelola oleh Menteri Keuangan melalui DJKN.

Namun di sinilah paradoks lahir. UU Tipikor mengatur perampasan. UU Keuangan Negara mengatur pengelolaan. Namun tidak ada satu pasal pun yang menjembatani keduanya. Akibatnya, aset rampasan hasil putusan inkracht, termasuk dari perkara besar, sering berhenti di Kejaksaan, tanpa mekanisme wajib untuk diserahkan ke DJKN.

Negara menang di pengadilan, tetapi sistem keuangannya tidak pernah menerima hasil kemenangan itu secara utuh!

Pola sistemik dalam temuan BPK

Selama lebih dari dua dekade, BPK secara konsisten dalam berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), baik pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), menyampaikan pola masalah yang berulang yakni aset tidak dicatat sebagai BMN, banyak aset rampasan tidak pernah masuk sistem DJKN. Sehingga tanah, bangunan, saham, dan mesin menjadi aset tidur, itu sah secara hukum, tetapi lumpuh secara fiskal.

Penyusutan nilai yang signifikan

BPK menemukan aset yang dibiarkan bertahun-tahun mengalami penurunan nilai tajam. Negara kehilangan potensi ekonomi tanpa satu rupiah pun dinikmati publik.

Lelang tidak optimal dan koordinasi lembaga lemah

Proses lelang sering lambat, kurang kompetitif, dan tidak berbasis valuasi optimal. Negara seolah menjual murah kemenangan hukumnya sendiri. Tidak ada prosedur baku yang memaksa penyerahan aset inkracht dari Kejaksaan ke DJKN. Rekomendasi BPK berulang, tetapi masalah tetap bertahan lintas tahun. Ini bukan kegagalan individu. Ini kegagalan desain sistem!

Diskoneksi dua dunia, pidana vs keuangan negara

Masalah utama terletak pada benturan dua logika, yaitu hukum pidana berorientasi pada pembuktian dan penghukuman, sementara keuangan negara berorientasi pada pencatatan, pengelolaan, dan optimalisasi nilai.

Sayangnya, pembuat undang-undang tidak pernah memaksa keduanya bertemu. Tidak ada perintah eksplisit yang menyatakan: “aset rampasan berdasarkan putusan inkracht wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan c.q. DJKN dalam jangka waktu tertentu.”

Peraturan internal seperti Perja No. 028 tahun 2014 hanya mengatur tata kelola internal Kejaksaan. Ia tidak menyelesaikan masalah integrasi dengan sistem keuangan negara!

Kasus inkrahct besar yang tak pernah masuk neraca negara

Sejarah penegakan hukum Indonesia mencatat sejumlah perkara korupsi besar yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan menghasilkan putusan perampasan aset dalam jumlah signifikan. Namun dalam praktik fiskal negara, jejak aset-aset tersebut sering tidak pernah muncul sebagai kekayaan negara yang terkelola.

Kasus-kasus besar seperti korupsi sektor keuangan dan perbankan, korporasi asuransi negara, dana-dana investasi publik, dan sumber daya alam, secara hukum dimenangkan negara. Tetapi secara akuntansi negara, hasilnya kerap terfragmentasi: sebagian masuk kas, sebagian mengendap, sebagian kehilangan nilai, dan sebagian lain tak pernah jelas status akhirnya!

BPK dalam berbagai audit tematik menyoroti fakta bahwa ketiadaan mekanisme serah-terima pasca-inkracht menyebabkan negara tidak mampu memastikan berapa total nilai aset rampasan, di mana aset itu berada, siapa yang bertanggung jawab mengelolanya, dan bagaimana manfaatnya kembali ke publik.

Jika aset sudah dirampas untuk negara, tetapi negara gagal mencatat dan mengelolanya, maka kerugian publik tidak berhenti pada korupsi awal, namun ia berlanjut dalam bentuk kelalaian sistemik!

Membangun jembatan yang selama ini tidak pernah ada

Solusinya tidak bisa lagi tambal sulam. Hanya pengesahan RUU Perampasan Aset dengan mandat tegas, yaitu DJKN sebagai single custodian aset rampasan negara pasca-inkracht yang mampu menuntaskannya!

Untuk sementara, Sistem Informasi Aset Rampasan Nasional Terpadu yang dapat diaudit, dan dapat diawasi publik harus lahir! Atau peraturan bersama Kejaksaan–Kemenkeu yang mewajibkan penyerahan fisik dan administratif aset rampasan dalam batas waktu tertentu. Dan penguatan peran BPK secara real-time bukan hanya mengaudit setelah kerugian terjadi, tetapi mengawal nilai negara sejak aset dirampas.

Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana, apakah kita hanya ingin menang perkara, atau sungguh-sungguh memulihkan hak negara? Karena keadilan tidak berhenti di palu hakim. Ia baru sempurna ketika harta hasil kejahatan benar-benar kembali, bukan ke gudang, tetapi ke masa depan rakyat.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Meskipun Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo adalah asli, pernyataan tersebut tidak serta-merta dapat dipercaya. Hal ini disebabkan posisi Polri yang berada di bawah kendali kekuasaan Presiden, serta proses pembuktian yang dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan ahli-ahli independen secara terbuka dan jujur.

Selama ini, ijazah Jokowi yang ditampilkan dan digunakan sebagai dokumen resmi baik di KPU, KPUD, Kepolisian, maupun lembaga negara lainnya diduga menggunakan identitas dan data milik orang lain. Jokowi sendiri diyakini tidak memiliki ijazah yang sah karena tidak pernah lulus kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pernyataan tersebut pernah disampaikan oleh Prof. Sofyan Efendi, mantan Rektor UGM, yang menyebut bahwa Jokowi tidak tercatat sebagai lulusan sah. Sebaliknya, Rektor UGM saat ini, Ova Emilia, justru dinilai telah berbohong dan merekayasa narasi kelulusan Jokowi.

Kesalahan fatal yang terjadi bertahun-tahun lalu ini tidak pernah dikoreksi secara serius. Akibatnya, dokumen yang cacat tersebut terlanjur menyebar luas dan bahkan dijadikan dokumen resmi negara tanpa proses verifikasi yang akurat dan independen.

Ketika kini sebagian masyarakat yang peduli terhadap kebenaran dan integritas pemimpin publik mulai mempersoalkannya, barulah muncul upaya untuk “memoles” dan membenarkan kembali dokumen tersebut. Namun, sesuatu yang sejak awal cacat tidak mungkin diperbaiki hanya dengan klarifikasi sepihak.

Sikap tertutup, berbelit-belit, dan enggan menunjukkan ijazah asli secara terbuka menjadi indikator kuat ketidakberesan dokumen tersebut. Sesuatu yang disembunyikan biasanya memang memiliki masalah. Jika ijazah itu benar-benar asli, semestinya tidak ada alasan untuk tidak menunjukkannya secara transparan kepada publik.

Setidaknya terdapat lima indikator utama yang menguatkan dugaan kepalsuan ijazah Jokowi:

Pertama, selama ini Jokowi hanya memperlihatkan ijazah dengan foto yang diduga bukan dirinya baik disebut sebagai Hary Mulyono maupun Dumatno. Tidak masuk akal ijazah asli menggunakan foto orang lain.

Kedua, dapat ditelusuri bahwa Jokowi tidak pernah dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM.

Ketiga, Jokowi diduga tidak memiliki transkrip nilai akademik yang sah.

Keempat, dengan rekam jejak kebohongan yang kerap ditunjukkan, seluruh dokumen akademik Jokowi patut diduga sebagai hasil rekayasa.

Kelima, adanya dugaan pembungkaman, intimidasi, rekayasa, dan suap terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan keberadaan ijazah tersebut semakin menguatkan bahwa ijazah Jokowi bermasalah.

Yang asli tidak mungkin berubah menjadi palsu, dan yang palsu tidak mungkin berubah menjadi asli. Kebenaran tidak akan pernah menjadi kebatilan, dan kebatilan tidak akan pernah menjadi kebenaran.

Di dunia ini, manusia bisa memutarbalikkan fakta yang benar dibuat salah, yang salah dibuat benar. Namun Allah Maha Mengetahui. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Yang asli tetap asli, dan yang palsu tetap palsu.

Penulis : Sholihin MS,Pemerhati Sosial dan Politik

MoneyTalk, Jakarta – Perpol 10/2025 benar-benar bikin masalah. Kritik membuncah dari segala arah. Bukan cuma datang dari obrolan warung kopi, tapi juga dari para akademisi sekelas Mahfud MD. Namun Kapolri Listyo Sigit Prabowo bergeming. Baginya, segala masukan dan kritik itu bak semilir angin yang memainkan anak rambut di pelipis perawan.

Yang membuat lebih miris lagi, Presiden Prabowo Subianto tetap saja abai. Dia sama sekali merasa tak terusik oleh polah pembantunya. Padahal Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan Perpolnya terang-benderang menabrak putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif duduk di jabatan sipil. Padahal, kita paham betul putusan MK bersifat final dan mengikat. Siapa pun mesti tunduk dan mematuhinya. Perpol 10/2025 juga melabrak dua undang-undang sekaligus. Prabowo? Dia seperti tak peduli. Tak ada teguran. Apalagi pencopotan.

Pertanyaan publik hari ini bukan lagi soal teknis hukum. Ia telah berubah menjadi pertanyaan politik yang jauh lebih mendasar: mengapa Presiden Prabowo Subianto tidak bertindak tegas terhadap Perpol itu? Terhadap Kapolri Sigit?

Jawaban normatif tentu tersedia. Bahwa ini sedang dikaji. Bahwa pemerintah berhati-hati. Bahwa negara tak boleh gegabah. Namun dalam praktik kekuasaan, jawaban normatif sering kali justru menutupi persoalan yang lebih nyata: relasi kuasa.

Prabowo secara de facto dan de jure adalah presiden dengan mandat elektoral kuat. Dia punya dkungan parlemen dominan dan legitimasi politik penuh. Sulit diterima akal sehat bila Prabowo ragu mengambil langkah konstitusional yang sederhana: memerintahkan Kapolri mencabut Perpol yang cacat hukum. Keraguan ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul dari realitas bahwa Polri hari ini berada dalam posisi sangat dominan dalam lanskap kekuasaan.

Polisi aktor politik?

Dalam satu dekade terakhir, Polri tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penegak hukum. Ia menjelma menjadi aktor politik de facto. Mengelola keamanan, mengawal stabilitas, menangani konflik sosial, hingga memasuki ruang-ruang sipil yang sebelumnya dianggap tabu. Polisi juga jadi alat pemukul bagi lawan politik dan atau mereka yang dianggap mengganggu. Dalam beberapa kali hajatan demokrasi, Polri malah tampil sebagai mesin pemenangan yang efektif. Dalam konteks itu, Perpol bukan sekadar produk administratif. Ia sekaligus penanda arah konsolidasi kekuasaan.

Peralihan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo semula dipersepsikan sebagai momen koreksi politik. Paling tidak, begitulah yang diharapkan. Publik berharap ada jarak dari praktik kekuasaan lama. Namun tanda-tanda yang muncul justru menunjukkan kontinuitas. Bukan koreksi. Relasi mesra negara dengan aparat, khususnya Polri, tetap dipertahankan sebagai pilar utama stabilitas rezim.

Prabowo tentu membaca realitas ini dengan sangat sadar. Dia bukan politisi sipil yang asing terhadap peta kekuatan negara. Ia purnawirawan jenderal yang memahami arti loyalitas institusi bersenjata dan peran aparat dalam menopang kekuasaan. Maka wajar jika muncul dugaan bahwa sikap lunak terhadap Perpol bukan karena ketidaktahuan, melainkan kalkulasi politik.

Kalkulasinya sederhana dan klasik: Polri adalah instrumen penting stabilitas. Tanpa aparat yang solid dan “aman”, kekuasaan selalu berada di atas fondasi rapuh. Jokowi memahami hal ini dengan sangat baik. Sepanjang pemerintahannya, Polri ditempatkan sebagai garda depan pengamanan politik. Kritik dipersempit, oposisi ditekan, hukum kerap tampil sebagai alat kontrol. Stabilitas tercapai, tetapi dengan harga mahal: menyempitnya ruang kebebasan berpendapat dan demokrasi.

Pertanyaan krusialnya kini: apakah Prabowo sedang melanjutkan pola itu?

Sayangnya sinyal-sinyalnya tidak bisa diabaikan. Perpol yang membuka jalan bagi polisi aktif masuk ke jabatan sipil. Wacana Peraturan Pemerintah untuk “menyiasati” putusan MK. Dan di depan mata, pemberlakuan KUHP baru pada Januari 2026 dengan sejumlah pasal kontroversial yang memberi ruang luas kriminalisasi terhadap kritik. Semua ini membentuk satu garis lurus: negara dengan aparat kuat dan ruang oposisi yang kian sempit.

Dalam konfigurasi seperti ini, Polri menjadi aktor sentral. Bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai penjaga stabilitas kekuasaan. Dan kekuasaan, seperti selalu dicatat sejarah, cenderung memilih aparat yang patuh ketimbang konstitusi yang kaku.

Prabowo takut pada Polri?

Di titik inilah publik berhak bertanya lebih jauh: apakah Prabowo takut pada Polri? Atau, lebih tepatnya, apakah Prabowo memilih bergantung pada Polri? Dua-duanya sama berbahayanya bagi negara hukum.

Ketergantungan pada aparat selalu melahirkan simbiosis yang tidak sehat. Aparat diberi ruang dan privilese. Kekuasaan diberi rasa aman. Yang dikorbankan adalah konstitusi dan hak warga negara. Negara tampak stabil. Namun stabilitas semacam itu rapuh karena dibangun di atas ketakutan. Bukan keadilan.

Masihkah Prabowo bisa diharapkan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Jawabannya belum sepenuhnya tertutup. Namun waktunya sempit. Dan ujian itu ada di depan mata. Bukan pada pidato atau niat. Tapi pada tindakan nyata: berani menegakkan konstitusi meski berisiko mengganggu kenyamanan politik.

Jika Perpol yang jelas-jelas melanggar Putusan MK saja tidak berani dibatalkan, publik patut bersiap menghadapi masa depan yang lebih suram. Negara yang tampak tenang, tetapi perlahan kehilangan jiwanya sebagai negara hukum. Dan ketika kritik dipersempit, sejarah selalu memberi peringatan yang sama: negara tidak runtuh karena kritik. Negara roboh karena kekuasaan yang menutup telinga dari kritik.

Jadi, Prabowo adalah Jokowi periode tiga?

Penulis : Edy Mulyadi,Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Pertanyaan yang tidak pernah masuk berita setiap kali Polri menggelar konferensi pers, kita disuguhi angka: kilogram narkotika, unit mobil mewah, lembaran uang tunai, hektare lahan hasil kejahatan. Kamera menyala. Publik bertepuk tangan. Negara tampak hadir dan berwibawa. Namun ada satu pertanyaan sederhana yang hampir tidak pernah diajukan, bahkan oleh negara itu sendiri, yaitu setelah disita, lalu ke mana aset-aset itu pergi?

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menuduh individu atau menghakimi institusi. Ini adalah pembacaan sistemik atas desain hukum dan tata kelola keuangan negara. Analisis ini berdiri di atas peraturan perundang-undangan, arsitektur hukum acara pidana, serta pola temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama puluhan tahun.

Fokusnya satu, bagaimana aset hasil kejahatan pidana umum yang disidik oleh Polri, dari masa awal kemerdekaan hingga hari ini?

Kejahatan “biasa” yang justru paling banyak jumlahnya, paling luas sebarannya, dan paling besar potensi ekonominya bagi negara, namun paling abai pengelolaannya!

Fakta dasar yang harus diakui: negara tidak pernah memiliki peta

Hingga hari ini, belum tersedia secara terbuka dan terintegrasi satu sistem nasional lintas penegak hukum yang mencatat secara utuh nilai aset hasil pidana umum yang: disita oleh Polri, dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan, dan semestinya menjadi bagian dari kekayaan negara.

Klaim ini bukan asumsi. Ia adalah konsekuensi logis dari desain hukum yang terfragmentasi.

Hukum acara yang berhenti di putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981) memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyitaan, sesuai asal 44 dan mengatur perampasan barang bukti dalam amar putusan (pasal 197). Namun KUHAP berhenti tepat di sana.

KUHAP tidak pernah bertanya: siapa yang mengelola aset setelah dirampas, bagaimana nilainya dijaga, bagaimana ia dicatat sebagai kekayaan negara. KUHAP adalah hukum pidana murni. Ia dirancang untuk menghukum orang, bukan mengelola harta.

Hukum keuangan yang tidak pernah menyentuh lapangan

Sebaliknya, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan negara dikelola oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Masalahnya sederhana sekaligus fatal, yakni tidak ada norma penghubung yang secara eksplisit memerintahkan Polri, Kejaksaan, atau Pengadilan untuk menyerahkan aset rampasan pidana umum ke DJKN. Inilah lubang hitam tata kelola itu bermula!

Jejak sejarah: dari alat bukti menjadi aset yang kehilangan negara

Periode 1945–1981: logika darurat dan warisan kolonial pada masa awal kemerdekaan, hukum acara pidana masih bertumpu pada HIR dan RIB, warisan kolonial yang memandang barang sitaan semata sebagai alat pembuktian.

Setelah perkara selesai, nasib aset sering kali bergantung pada perintah hakim yang sangat minimalis: dimusnahkan, diserahkan kepada pihak tertentu, atau “dijual dan disetorkan” tanpa mekanisme lelang negara yang transparan.

Konsep Barang Milik Negara (BMN) dari hasil rampasan pidana belum dikenal. Negara hadir sebagai penghukum, bukan sebagai pengelola kekayaan.

Era 1981–1998: KUHAP dan gudang yang membesar membawa standardisasi prosedur penyitaan dan pembuktian. Namun ia tetap bisu soal pasca-putusan. Dalam praktik, Polri menjadi penyimpan sementara. Setelah inkracht, aset sering berpindah ke Kejaksaan untuk dieksekusi, tetapi tanpa audit trail yang utuh sejak penyitaan awal. Pada titik ini, negara mulai kehilangan jejak hartanya sendiri.

Masa 1999–sekarang: ledakan kasus, sistem yang tertinggal pada era reformasi melahirkan lonjakan besar perkara pidana umum, yakni kasus: narkotika lintas negara, perdagangan orang, illegal logging, kejahatan pertambangan, kejahatan ekonomi, dan siber.

Nilai aset yang disita melonjak drastis, berupa kapal, alat berat, pabrik, lahan, uang tunai miliaran rupiah. Namun arsitektur pengelolaannya masih berpijak pada logika 1981.

Peraturan internal Polri (Perkap) tentang barang bukti memang mengatur keamanan dan administrasi perkara, tetapi tidak dirancang untuk menjaga nilai ekonomi aset atau mengintegrasikannya ke dalam sistem kekayaan negara. Gudang Polri pun berubah fungsi dari ruang pembuktian menjadi ruang penyusutan nilai!

Pola audit BPK: ketika negara kehilangan nilai tanpa sadar

BPK dalam berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) berulang kali menemukan pola yang sama di berbagai institusi penegak hukum, berupa: pencatatan barang sitaan dan rampasan tidak tertib, status hukum aset tidak jelas, aset rusak sebelum dilelang, dan aset tidak tercatat dalam neraca negara.

Temuan ini sering muncul pada Kejaksaan dan Pengadilan, dan secara logis berpotensi terjadi pula pada aset yang berada dalam penguasaan Polri, mengingat desain hukumnya identik.

BPK bahkan secara konsisten merekomendasikan pembentukan sistem informasi terpadu dan pengelolaan barang sitaan dan rampasan. Namun rekomendasi ini mentok, karena tidak disokong perubahan undang-undang.

Kerugian negara yang tidak pernah dihitung

Di luar kerugian akibat kejahatan itu sendiri, negara menanggung kerugian sistemik tersembunyi:

1. Erosi nilai aset: kendaraan, alat berat, dan properti yang disimpan tanpa perawatan mengalami penurunan nilai signifikan. Dalam praktik audit dan kajian pengelolaan aset publik, penurunan ini kerap bersifat material.

2. Biaya penahanan aset: negara menanggung biaya gudang, keamanan, dan administrasi, sering kali tidak sebanding dengan nilai realisasi lelang.

3. Hilangnya kesempatan ekonomi: uang tunai hasil sitaan yang tidak segera dikelola kehilangan potensi manfaat fiskal.

4. Risiko akuntabilitas: aset yang tidak tercatat sebagai BMN berada di wilayah abu-abu, rentan terhadap penyalahgunaan, dan sulit diaudit secara menyeluruh.

Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah kegagalan negara menghitung kekayaannya sendiri!

Jalan keluar: membenahi fondasi, bukan menambal atap

Solusi tidak terletak pada menyalahkan Polri. Akar masalahnya adalah desain sistem hukum. Maka langkah yang harus ditempuh:

1. Revisi KUHAP atau UU Khusus Aset Rampasan wajib memerintahkan penyerahan aset rampasan ke DJKN dalam batas waktu jelas pasca-inkracht.

2. Sistem informasi aset rampasan nasional menghubungkan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, DJKN, dan BPK dalam satu platform dengan identitas aset tunggal.

3. Penguatan fungsi manajerial di Polri, sehingga tata kelola asset manager profesional, bukan hanya penyidik, untuk menjaga nilai aset sejak awal.

4. Audit tematik BPK yang proaktif terkait audit kinerja nasional khusus aset sitaan dan rampasan pidana umum.

5. Perubahan mindset bahwa aset sitaan bukan sekadar barang bukti, ia adalah calon kekayaan negara.

Penutup: dari gudang penyitaan ke neraca negara

Selama puluhan tahun, negara rajin menyita, tetapi gagap mengelola. Kita merayakan penangkapan, tetapi melupakan pemulihan. Selama aset hasil kejahatan pidana umum hanya berakhir di gudang, bukan di neraca negara, maka penegakan hukum kita belum selesai. Ia baru menghukum, belum memulihkan!

Dan negara yang gagal mengelola hasil kemenangannya sendiri, pada akhirnya, adalah negara yang membiarkan dirinya terus dirugikan secara sah, sistemik, dan berulang.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam negara demokrasi, hukum seharusnya berdiri tegak sebagai penyangga keadilan dan pelindung warga dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Hukum bukan instrumen kekuasaan, apalagi sekadar stempel legal bagi kepentingan penguasa. Namun, praktik bernegara mutakhir justru memperlihatkan kecenderungan sebaliknya: hukum semakin lentur ditafsirkan sesuai kepentingan politik, sementara keadilan substantif kian tersisih ke pinggir.

Fenomena ini bukan hal baru dalam kajian sosiologi hukum. Pemikir seperti Philippe Nonet dan Philip Selznick telah lama mengingatkan bahwa ketika kekuasaan mendominasi proses pembentukan dan penafsiran hukum, hukum akan kehilangan sifat otonomnya. Ia berubah menjadi hukum yang konservatif dan ortodoks berfungsi melanggengkan tatanan kekuasaan, bukan melindungi hak-hak warga negara. Dalam situasi demikian, hukum berhenti menjadi pengontrol kekuasaan dan justru menjadi pembenarnya.

Gejala tersebut tampak nyata dalam terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025, yang membuka peluang bagi perwira aktif Polri untuk menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga negara. Kebijakan ini problematik karena bertabrakan dengan semangat konstitusi serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya netralitas institusi keamanan di ruang sipil. Ironisnya, alih-alih melakukan koreksi, pemerintah justru memperkuat arah kebijakan ini melalui rencana penerbitan Peraturan Pemerintah.

Pada titik ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai pagar pembatas kekuasaan, melainkan sebagai alat legitimasi politik. Tafsir hukum diarahkan untuk memberi kemasan legal atas kebijakan yang secara substantif menimbulkan kegelisahan publik. Prosedur formal memang dipenuhi, tetapi rasa keadilan masyarakat diabaikan. Inilah wajah hukum yang tunduk pada logika kekuasaan.

Dampak dari kondisi tersebut tidak berhenti pada persoalan kelembagaan semata. Ketika hukum ditarik ke dalam pusaran politik kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia menjadi risiko yang nyata. Hingga akhir 2025, berbagai indikator menunjukkan penurunan kualitas negara hukum, terutama pada aspek pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dalam situasi ini, kelompok masyarakat kecil dan rentan kerap menjadi pihak yang paling terdampak.

Lebih jauh, dominasi kekuasaan juga berpotensi menekan independensi lembaga peradilan. Hakim dan aparat penegak hukum berada dalam posisi dilematis: antara menjaga integritas profesi atau menyesuaikan diri dengan kehendak kekuasaan. Akibatnya, putusan hukum kerap dipersepsikan publik bukan sebagai hasil pencarian keadilan, melainkan sebagai produk kompromi politik. Hukum pun kehilangan wibawa di mata rakyat.

Padahal, sejak awal reformasi, Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi. Ketika putusannya diabaikan atau disiasati melalui regulasi di bawahnya, yang dilemahkan bukan hanya MK, melainkan prinsip negara hukum itu sendiri. Jika dibiarkan, konstitusi berisiko berubah menjadi dokumen simbolik yang mudah ditafsirkan ulang sesuai selera penguasa.

Dalam konteks inilah, peran masyarakat sipil menjadi sangat penting. Sejarah demokrasi menunjukkan bahwa kritik publik, konsolidasi intelektual, dan tekanan moral merupakan bagian sah dari upaya menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi. Partisipasi warga bukan ancaman bagi negara, melainkan penopang utama agar hukum kembali berpihak pada keadilan.

Pada akhirnya, persoalan yang kita hadapi bukan semata soal regulasi atau distribusi jabatan, melainkan soal arah bernegara. Apakah hukum akan terus diletakkan di bawah bayang-bayang kekuasaan, ataukah kita berani mengembalikannya sebagai panglima keadilan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan demokrasi dan martabat negara hukum di Indonesia.

Penulis : Sri Radjasa, M.BA,Pemerhati Intelijen.

MoneyTalk, Jakarta – Negara hukum runtuh bukan selalu karena kudeta atau kekerasan. Ia bisa roboh perlahan. Antara lain saat konstitusi ditafsirkan secara selektif. Secara suka-suka. Keras terhadap yang lemah. Lentur terhadap yang berkuasa. Di titik inilah Perpol Nomor 10 Tahun 2025 harus dibaca bukan sekadar produk administratif. Ia ujian serius atas konsistensi negara dalam menghormati putusan Mahkamah Konstitusi.

Perpol 10/2025 secara terang-benderang berhadap-hadapan dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Pelanggaran ini bukan kasus pertama. Publik masih ingat bagaimana putusan MK soal batas usia capres/cawapres pada Pilpres 2024 silam. Putusan MK ini meloloskan Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres. Putusan ini pula yang Jokowi pertahankan mati-matian. Dalihnya, final dan mengikat. Padahal ia banjir kritik dan hujatan arena aroma konflik kepentingan amat menyengat.

Majelie Kehormatan MK pun dibentuk. Jimly Ashidiqie ditunjuk jadi ketua. Putusannya, Anwar dicopot dari kursi Ketua MK. Tapi putusan yang meloloskan Gibran tak dicabut. Alasannya, putusan MK final dan mengikat. Nah…

Ujian serupa: Suka-suka

Kini standar itu diuji ulang. Ada Perpol yang jelas menabrak putusan MK dan melanggada dua UU sekaligus. Tapi, ia justru diperlakukan sebagai polemik yang bisa dinegosiasikan lewat Peraturan Pemerintah. Pertanyaannya menjadi tak terelakkan: apakah konstitusi masih ditegakkan secara konsisten? Atau hanya diberlakukan selektif sesuai kepentingan kekuasaan? Suka-suka penguasa?

Secara hukum, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bermasalah sejak lahir. Ia tidak hanya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga berhadap-hadapan langsung dengan dua undang-undang sekaligus: Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perpol berada jauh di bawah undang-undan Apalagi putusan MK. Maka tidak diperlukan tafsir rumit untuk menyimpulkan satu hal sederhana: Perpol ini cacat secara konstitusional.

Di negara hukum yang sehat, kondisi semacam ini tidak melahirkan polemik berkepanjangan. Tidak ada ruang kompromi. Tidak perlu perdebatan elit. Ketika peraturan yang lebih rendah bertabrakan dengan norma hukum yang lebih tinggi, satu-satunya tindakan yang sah adalah pembatalan.

Masalah justru muncul ketika pemerintah memperlakukan pelanggaran konstitusional ini seolah sekadar persoalan administratif. Lebih buruk lagi, penguasa menganggap ini hanya diskursus yang longgar dan cair. Lalu, pemerintah berpendapat bisa diredam melalui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP).

Logika ini keliru sejak awal. PP tidak akan pernah memiliki kedudukan untuk mengoreksi, apalagi menegasikan, putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan undang-undang pun tidak bisa. Putusan MK bersifat final dan mengikat bagi seluruh lembaga negara tanpa kecuali.

Ketika peraturan yang jelas-jelas melanggar putusan MK dibiarkan hidup, negara sedang mengirim pesan yang sangat berbahaya kepada publik: putusan MK ternyata bisa dinegosiasikan. Final dan mengikat berubah menjadi jargon kosong, tergantung siapa yang berkepentingan dan siapa yang sedang berkuasa. Suka-suka penguasa!

Preseden paling segar ada pada putusan MK soal batas usia capres–cawapres. Saat konflik kepentingan dipertontonkan secara telanjang, saat etika peradilan dipersoalkan luas oleh akademisi dan masyarakat sipil, jawaban elite hukum tetap sama: putusan MK tidak bisa dibatalkan karena bersifat final dan mengikat. Jalan keluar yang dipilih bukan membatalkan putusan, melainkan mencopot Ketua MK Anwar Usman. Putusannya tetap sah. Dampaknya tetap berjalan.

Kini, logika itu dipertaruhkan kembali. Jika Perpol yang nyata-nyata menabrak putusan MK justru dipertahankan, bahkan dicarikan jalan keluar melalui PP, publik berhak bertanya: mengapa standar yang sama tidak diberlakukan? Mengapa final dan mengikat dulu dijaga mati-matian, sementara hari ini justru dicari celah untuk dinegosiasikan?

Sepertinya negara mulai memilih-milih putusan MK mana yang ditegakkan dan mana yang bisa ditawar. Ini menggiring pada kesimpulan pahit tapi tak terelakkan: konstitusi tidak lagi berdiri di atas kekuasaan. Ia tunduk padanya.

Solusi sederhana: Prabowo

Sesungguhnya persoalan ini sederhana. Presiden Prabowo Subianto tidak perlu masuk ke labirin perdebatan hukum. Ia tidak membutuhkan PP baru. Tidak perlu ada Yusril, Jimly, Mahfud, atau siapa lah tim pakar lainnya. Juga sama sekali tak dibutuhkan penengah elite. Presiden Prabowo cukup menjalankan prinsip paling elementer dalam negara hukum: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Membatalkan Perpol yang menabrak putusan Mahkamah Konstitusi bukan tindakan politis. Itu kewajiban konstitusional. Sebaliknya, membiarkannya hidup adalah pilihan politik yang membawa risiko besar bagi fondasi negara hukum.

Hari ini Perpol. Besok peraturan menteri. Lusa undang-undang. Jika preseden ini dibiarkan, negara hukum perlahan bergeser menjadi negara tafsir kekuasaan.

Perkaranha amat terang benderang. Ini bukan soal diskusi atau polemik. Ini soal keberanian menegakkan konstitusi. Presiden tinggal memilih: berdiri bersama hierarki hukum, atau membiarkan standar konstitusi menjadi lentur ketika kekuasaan merasa terganggu. Dari pilihan itulah publik akan menilai, apakah konstitusi benar-benar dihormati, atau hanya dikutip ketika menguntungkan penguasa.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Setiap perkara korupsi besar selalu mencapai satu titik krusial, yakni bukan saat tersangka pertama ditetapkan, melainkan ketika penyidik harus menentukan seberapa jauh penyidikan akan dibawa.

Saat ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) berada pada fase tersebut. Perkara dugaan korupsi tanah eks-Hak Guna Usaha (HGU) PTPN saat ini masih berada dalam tahap penyidikan. Sejumlah individu telah ditetapkan sebagai tersangka. Aset bernilai ratusan miliar rupiah telah disita berdasarkan penetapan pengadilan. Proses hukum sedang berjalan.

Dalam perkembangan penyidikan itu, muncul pernyataan resmi bahwa salah satu korporasi yakni afiliasi Ciputraland disebut berposisi sebagai investor. Pernyataan ini tentu tidak dapat dipahami sebagai pembebasan hukum, namun tetap memunculkan pertanyaan yuridis yang sah dan relevan, yakni sejauh mana pertanggungjawaban pidana korporasi diuji dalam penyidikan perkara ini?

Tanah eks HGU status hukum yang tidak netral

Objek penyidikan dalam perkara ini adalah tanah eks-HGU PTPN, yang menurut Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 dikategorikan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Secara normatif, tanah eks-HGU bukan komoditas bebas. Ia merupakan aset negara yang memiliki fungsi sosial dan tujuan pemerataan.

Dalam berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun ke tahun, pengelolaan tanah PTPN kerap berulang kali dicatat sebagai area berisiko tinggi, terutama terkait penguasaan oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum memadai, perubahan peruntukan lahan,

dan potensi kerugian keuangan negara. Karena itu, setiap transaksi atau pemanfaatan atas tanah eks-HGU secara hukum selalu berada dalam pengawasan ketat regulasi.

Fakta penyidikan yang terungkap ke publik

Berdasarkan informasi penyidikan yang dapat diakses publik diketahui perkara masih berada dalam tahap penyidikan, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nilai Rp263 miliar yang beredar di ruang publik merupakan dugaan kerugian negara berdasarkan penghitungan awal penyidik, belum angka final yudisial!

Penyidikan mengindikasikan adanya perubahan fungsi lahan dari yang seharusnya untuk kepentingan reforma agraria menjadi pengembangan komersial. Proses penerbitan dan pemanfaatan hak atas tanah tersebut diduga mengandung kelemahan hukum, yang kini sedang diuji oleh aparat Kejati Sumut. Semua poin tersebut merupakan fakta proses hukum, bukan kesimpulan akhir.

Korporasi dalam hukum pidana: kerangka normatif

Hukum positif Indonesia telah menyediakan instrumen yang jelas. Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk apabila: memperoleh manfaat dari tindak pidana,membiarkan terjadinya tindak pidana,atau lalai melakukan uji kepatuhan hukum (legal due diligence)!

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak mensyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan pada individu. Penerima manfaat dari dugaan tindak pidana tetap berada dalam ruang uji hukum. Dengan demikian, belum ditetapkannya suatu korporasi sebagai tersangka bukanlah kesimpulan hukum, melainkan bagian dari diskresi dan strategi penyidikan yang masih berlangsung!

Belajar dari praktik Kejaksaan Agung

Dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan Agung menunjukkan perkembangan pendekatan dalam perkara korupsi yang melibatkan sektor sumber daya alam dan perizinan. Penyidikan tidak hanya menilai ada atau tidaknya mens rea individu, tetapi juga: kualitas due diligence korporasi, struktur pengambilan keputusan bisnis dan manfaat ekonomi yang diterima.

Prinsip-prinsip seperti constructive knowledge, willful blindness, dan corporate criminal liability telah digunakan sebagai alat analisis hukum, bukan sebagai asumsi kesalahan. Pendekatan ini tidak menabrak asas praduga tak bersalah, karena tetap diuji dalam proses pembuktian di pengadilan.

Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan akademik dan yuridis yang wajar: apakah pendekatan serupa juga relevan untuk diuji dalam penyidikan di Sumatera Utara? Tentu harus! Mengapa? Karena penyidik Kejati Sumut adalah bagian dari Kejagung yang setara kemampuannya, kecuali jikalau terjadi penyimpangan!

Investor dan uji kepatuhan hukum

Menyebut suatu pihak sebagai investor adalah istilah bisnis. Namun dalam hukum pidana, yang diuji bukan label, melainkan proses, pengetahuan, dan manfaat. Pertanyaan yang relevan bagi penyidikan bukanlah siapa yang berniat jahat, melainkan: sejauh mana uji legalitas dilakukan,

apa yang diketahui atau seharusnya diketahui terkait status hukum tanah dan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan korporasi berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan bagian dari uji kehati-hatian hukum yang sah dalam penyidikan tindak pidana korporasi.

Penutup: ujian kredibilitas penegakan hukum

Penyidikan dugaan korupsi tanah eks-HGU PTPN di Sumatera Utara adalah ujian penting bagi konsistensi penegakan hukum. Publik tidak menuntut kesimpulan dini!

Yang diharapkan adalah proses hukum yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Keberanian untuk menguji seluruh aspek, termasuk aspek korporasi, akan memperkuat legitimasi hasil penyidikan, apa pun kesimpulan akhirnya. Karena pada akhirnya, hukum tidak hanya berbicara tentang siapa yang dipersalahkan, tetapi tentang apakah negara sungguh-sungguh menjaga aset publiknya melalui proses hukum yang utuh dan adil.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch(IAW)