22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Di sebuah sore yang lengang ketika berita kadang melintas seperti angin malas dua kabar dari dua titik Indonesia muncul, tidak saling berhubungan, tapi seperti sepasang cermin yang memperlihatkan sesuatu yang lebih tua dari republik ini: seorang negara yang tiba-tiba tampak ringkih di tempat ia seharusnya paling kuat.

Yang pertama datang dari Jakarta, dari ruang rapat Kementerian Keuangan. Purbaya, menteri yang gemar bicara lugasbkadang terlalu lugas bagi selera birokrasi mengancam akan membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menyebut keluhan-keluhan publik, penyelundupan, pelayanan yang melelahkan, dan sebuah statistik yang menampar: indikator kinerja yang jalan di tempat. Di luar gedung itu, orang-orang bergumam: apakah mungkin sebuah institusi negara yang begitu strategis, yang menjadi gerbang barang-barang keluar masuk, dibubarkan seperti menutup sebuah warung yang tak laris?

Di kabar lain, lebih jauh dari pusat, ada sebuah bandara yang lebih sunyi dari seharusnya. Bandara IMIP di Morowali runway lurus yang memanjang di wilayah nikel yang sibuk. Pesawat Airbus bisa mendarat di sana. Tenaga kerja asing bisa keluar-masuk tanpa keramaian. Namun yang paling mencolok justru yang tidak ada. Tidak ada imigrasi. Tidak ada Bea Cukai. Tidak ada Polisi Udara, tidak Angkasa Pura, tidak pula TNI. Sebuah bandara yang hidup tanpa negara. Seperti rumah besar yang pintunya terbuka, ditinggalkan penghuninya, lalu dikelola oleh tetangga yang kaya dan rajin merawat halaman.

Apa persamaan antara dua kabar ini?

Mungkin kita sedang melihat negara yang tidak lenyap, melainkan meluntur. Seperti tulisan yang lama sekali terkena matahari, lambat-lambat memudar hingga bentuknya tinggal samar. Ia masih ada, tapi tak bisa dibaca.

DJBC masih berdiri, lengkap dengan seragam, kantor, dan jargon modernisasi. Tapi negara hadir di situ dengan tubuh yang pincang. Ia melihat pungli, mendengar keluhan importir, mencatat penyelundupan yang lolos seperti debu di celah pintu namun ia tidak bergerak. Lalu seorang menteri datang, mengetuk meja, mengancam akan menghidupkan kembali SGS, perusahaan Swiss yang dulu disewa Soeharto pada 1985 ketika Bea Cukai dipenuhi cerita-cerita gelap yang tak pernah sepenuhnya dibersihkan oleh sejarah.

Ancaman itu bukan sekadar janji reformasi. Itu pengakuan bahwa negara, di gerbang barangnya sendiri, sedang kalah.

Di Morowali, negara bahkan tidak mencoba kalah. Ia menyerah. Ia absen dalam senyap. Kita bisa bertanya, seperti biasa, siapa yang salah. Tapi Indonesia selalu lebih rumit dari pertanyaan-pertanyaan sederhana.

Masalah DJBC bukanlah soal oknum kata yang terlalu sering kita pakai untuk menyembunyikan banjir di balik setitik hujan. Masalahnya adalah budaya sistemik: sebuah institusi yang terlalu lama hidup dalam kedekatan dengan kuasa informal, dalam relasi panjang antara birokrasi dan kepentingan-kepentingan ekonomi yang rajin menyuapi. Dalam ruang seperti itu, peraturan mudah berubah menjadi negosiasi. Integritas ditukar dengan kehati-hatian agar tidak mengganggu siapa pun yang tak boleh diganggu.

Maka ancaman bubar itu terdengar seperti teriakan di ruangan yang penuh orang tidur. Nyaring, tapi belum tentu mengubah apa-apa. Karena yang dibutuhkan bukan kemarahan, melainkan pembedahan: digitalisasi yang memaksa, audit yang menyakitkan, pemisahan tugas, dan yang terpenting, kultur baru yang tak lagi menganggap kewenangan sebagai hak mengambil keuntungan.

Tapi di Morowali, masalahnya justru sebaliknya: bukan kehadiran negara yang disfungsional, melainkan ketiadaan negara yang sempurna.

Bandara IMIP bukan bandara sembarangan. Ia adalah gerbang utama kawasan industri terbesar di Indonesia, zona yang menggerakkan ratusan triliun rupiah dalam produksi nikel—komoditas strategis yang menjadi tulang punggung transisi energi global. Di wilayah seperti itu, negara seharusnya hadir dengan seluruh kekuatan simboliknya. Tapi di sana yang ada hanyalah perusahaan: menjemput, mengantar, mencatat, menjaga gerbangnya sendiri.

Mereka yang keluar masuk bandara itu melintas tanpa prosedur imigrasi seperti di Jakarta. Barang-barang tertentu bisa bergerak tanpa disaksikan Bea Cukai. Pesawat asing bisa mendarat tanpa negara tahu apa yang dibawa oleh anginnya.

Dalam politik modern, bandara adalah titik kedaulatan. Ia adalah tempat di mana negara membuktikan bahwa ia ada. Maka bandara tanpa negara bukan sekadar kekurangan SOP. Ia adalah penyerahan kedaulatan tanpa keputusan politik. Sebuah pengakuan senyap bahwa negara tak sanggup mengatur apa yang telah ia buka.

Di sinilah, mungkin, kedua kisah itu bertemu: DJBC yang mau dibubarkan, dan bandara IMIP yang negara tak pernah hadir untuk dibubarkan atau diperbaiki.

Keduanya memperlihatkan hal sama: bahwa negara dapat runtuh tanpa huru-hara, tanpa revolusi, bahkan tanpa ada yang benar-benar menyadarinya. Ia runtuh melalui kelalaian.

Bagaimana masyarakat harus bersikap?

Dalam kasus DJBC, publik perlu mengingatkan bahwa ancaman pembubaran bukan tujuan. Itu hanya jalan pintas imajinatif ketika suatu lembaga kehilangan kepercayaannya. Yang kita perlukan bukan merobohkan tembok, melainkan memastikan tembok itu lurus karena tanpa kepabeanan nasional, negara kita akan menggantungkan pintunya pada orang lain. SGS mungkin efisien, seperti dulu. Tapi mereka bukan pemilik rumah ini.

Transparansi, digitalisasi, audit independen, publikasi waktu layanan, whistleblowing yang diproteksi itulah yang membuat negara hadir kembali di instansi yang telah terlalu lama nyaman dalam bayangannya sendiri.

Di Morowali, sikap masyarakat harus berbeda. Kita harus menanyakan pertanyaan paling sederhana, yang justru paling sulit dijawab: mengapa negara tidak ada di sana?
Mengapa kedaulatan udara dapat diprivatisasi dengan begitu mudah, di sebuah kawasan industri yang begitu penting?

Pertanyaannya bukan tentang Tiongkok, bukan tentang investasi, bukan tentang bandara, bahkan bukan tentang korporasi. Pertanyaannya adalah: di mana negara ketika ia dibutuhkan?

Negara tidak seharusnya iri pada efisiensi perusahaan. Negara hanya perlu mengingat bahwa ia tak boleh membiarkan gerbangnya dijaga orang lain.

Di antara dua kabar itu, kita melihat garis yang perlahan-pelan ditarik: negara yang hadir tapi tak berdaya, dan negara yang tak hadir karena berutang budi. Kita melihat republik yang berdiri tegak di atas konstitusi, tetapi lututnya lemah di hadapan kekuasaan ekonomi. Kita melihat bagaimana birokrasi bisa menjadi hantu lengkap dengan struktur, logo, dan seragam namun melayang tanpa kemampuan untuk benar-benar menyentuh tanah.

Mungkin, pada akhirnya, inilah pelajaran yang ditawarkan oleh dua gerbang itu: gerbang barang dan gerbang bandara. Negara tidak akan roboh oleh badai besar. Ia roboh oleh retakan kecil yang dibiarkan, oleh celah yang tak pernah ditutup, oleh tugas-tugas sederhana yang dilupakan.
Ia roboh ketika kita berhenti meminta negara menjadi negara.

Dan roboh ketika negara sendiri lupa bahwa ia masih punya rumah yang harus dijaga.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka dan hilang, akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang 3 Provinsi di Pulau Sumatera, sudah mencapai ratusan orang, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberikan ucapan bela sungkawa bagi para korban, melalui Kedutaan Besar Rusia di Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP) telah memberikan keterangan resminya, tentang data para korban banjir dan tanah longsor di Sumatera ini. Korban yang meninggal dunia di Sumatera Utara sudah mencapai 166 orang. Aceh 47 orang dan Sumatera Barat sudah mencapai 90 orang.

Itu semua korban yang sudah meninggal dunia, belum lagi korban yang luka-luka maupun hilang dan yang sampai saat ini belum ditemukan. Situasi yang demikian itu pastinya telah membuat pilu kita sebagai sebuah bangsa, khususnya lagi bagi warga di Sumut, Sumbar dan Aceh yang terdampak.

Atas nama pribadi saya mengucapkan duka cita yang mendalam, turut bela sungkawa terhadap para korban yang telah meninggal dunia. Begitupun yang luka-luka semoga segera sembuh dan yang hilang semoga segera dapat ditemukan.

Presiden Prabowo Subianto pun kemudian segera menyampaikan duka citanya yang mendalam atas musibah ini, dan menyatakan pemerintah sudah bergerak cepat mengirim bantuan untuk lokasi yang terdampak sejak hari pertama. Namun untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, entah apa yang sudah dikatakan dan diperbuatnya, untuk warga dan daerah yang terdampak bencana ini.

Saya berpikir bahwa semua banjir dan tanah longsor di Sumatera itu sejatinya merupakan bencana alam, sebagai akibat tindakan Pemerintahan Jokowi yang selama 10 tahun memerintah, selalu abai bahkan nampak sengaja menghancurkan alam kita. Hal itu dilakukannya dengan berbagai usaha, demi memenuhi kepentingan pribadi dan grombolan ologarkinya sendiri.

Kegagalan program food estate di masa Pemerintahan Jokowi misalnya, telah terjadi deforestasi dengan menghancurkan jutaan hektar lahan hutan dan tanah perkebunan serta persawahan. Banyak hutan digunduli untuk ditanam Kelapa Sawit dll., lalu kayu-kayu dari pohon-pohon hutan yang ditebanginya itu, dijual kemana-mana tanpa rakyat tahu dan mengerti, hasilnya berapa dan larinya uang kemana.

Termasuk pula pembangunan untuk Bandara illegal di Morowali, yang dikatakan oleh Menhan Syafri Syamsudin sebagai negara dalam negara, itu juga pastinya didahului dengan perusakan hutan. Pasti ada ribuan pohon yang ditebangi untuk membangun bandara illegal, yang ada semenjak Pemerintahan Jokowi itu !.

Menurut data yang saya dapatkan, luasan hutan yang hilang (deforestasi) di masa Pemerintahan Orba Soeharto untuk perkebunan sawit dan tambang itu tercatat sebanyak 78.676.806 hektar. Di masa Pemerintahan Habibie sebanyak 2.034.710 hektar.

Di masa Pemerintahan Gus Dur sebanyak 1.555.276 hektar. Di masa Pemerintahan Megawati sebanyak 2.638.805 hektar. Di masa Pemerintahan SBY –ini mulai gila-gilaan lagi–, sebanyak 55.056.078 hektar. Sedangkan di era Pemerintahan Jokowi sebanyak 7.974.889 hektar.

Jokowi ternyata tidak identik dengan ahli kehutanan, yang harusnya memahami hutan, dan cakap menjaga serta memelihara hutan. Jokowi lebih identik dengan profesinya sebagai tukang mebeul, yang kerjaannya menebangi kayu-kayu dari hutan. Kalau demikian jangan-jangan apa yang dikatakan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifauziyah benar, bahwa ijazah alumnus kehutanan UGM nya Jokowi 99 % palsu !.

Pun demikian dengan program hilirisasi yang sangat digalakkan di masa Pemerintahan Jokowi, hasil penjualan tambang Nikel, Bauksit, Batubara, Emas, Tembaga dll. dari Indonesia itu larinya kemana? Apa hasilnya masuk ke kantong-kantong pribadi, elit lingkaran Jokowi saja? Jangan-jangan benar sinyalemen dari ekonom alm. Faisal Basri, 99 % lebih hasil penjualan Nikel Indonesia larinya ke Tiongkok dan sisanya masuk ke kantong-kantong pribadi elit Jokowi. Kalau demikian yang terjadi, maka Jokowi harus segera diadili

Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera selain telah mengucurkan derai air mata, juga telah membuat banyak orang yang matanya melotot, setelah viralnya rekaman video di medsos yang menunjukkan ribuan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang disana. Banyak pihak yang menyoroti hal itu, hingga anggota-anggota DPR turut menyikapinya.

Kayu-kayu besar gelondongan tanpa kulit turut hanyut terbawa banjir, yang sangat jelas menunjukkan bukan karena tumbang dengan sendirinya, melainkan ditumbangkan ! Ini merupakan sebuah pertanda adanya praktek illegal loging, pembalakan hutan sejak lama disana. Sepertinya ribuan kayu-kayu besar itu merupakan sisa penebangan hutan secara liar, yang sebelumnya menumpuk dan kemudian hanyut terbawa banjir.

Atas dasar semua itu, Menteri Kehutanan dan aparat penegak hukum harus segera menelusurinya, menyelidikinya, terhadap siapa saja, perusahaan apa saja yang telah melakukan penebangan hutan secara liar disana. Telusuri dan selidiki pula, adakah orang-orang kuat di Jakarta atau di daerah sana yang terlibat persoalan ini, dan sejak kapan mereka melakukkannya? Mungkinkah semenjak Jokowi memerintah? Tentu itu sangat mungkin terjadi !.

Jika saja Menteri Kehutanan tidak berani transparan melakukan penulusuran itu, itu bisa saja kita artikan dengan usaha dia untuk melindungi Jokowi yang telah merekomendasikan dirinya sebagai Menteri Kehutanan di Kabinet Merah Putihnya Prabowo Subianto.

Dan kalau itu benar terjadi, Presiden Prabowo sebaiknya segera mereshufflenya dari kabinet, agar Pemerintahan Prabowo Subianto lebih steril dari menteri-menteri yang berakal bulus dan memiliki kepentingan pribadi yang terselubung !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE).

MoneyTalk, Jakarta – Kejahatan yang tidak pernah berhenti yang dilakukan Jokowi akan menempatkan Jokowi sebagai penjahat negara yang abadi yang akan dicatat sejarah.

Kesan yang melekat pada diri Jokowi bukan sebagai seorang Mantan Presiden, tapi seorang koruptor, pembunuh, pelaku kecurangan, pembohong, penipu, dan pengkhianat negara. Bagi rakyat yang waras, Jokowi adalah sosok yang sangat zalim dan biadab. Tidak ada satu pun kesan baik dari dirinya.

Jokowi hanya dikagumi hanya oleh para termulnya, para buzzer, para aktor bayaran, pera pemuja buta, para antek dan kaki tangannya, para sandera, orang-orang dungu yang terkena sihirnya, dan gerombolan PKI yang telah bermetamorfose menjadi kelompok KGB (komunis gaya baru).

Kejahatan Jokowi telah melingkupi segala bentuk kejahatan. Paling tidak ada delapan bentuk kejahatan Jokowi :

Pertama,Kejahatan penipuan dan kebohongan

Seluruh ucapan yang keluar dari mulut Jokowi tidak ada satupun yang benar dan jujur, semua bohong dan tipu-tipu. Termasuk membohongi semua janji-janji Pemilu.

Bahkan ada yang telah menyimpulkan untuk memahami ucapan Jokowi dengan pemahaman terbalik, jika Jokowi bilang tidak impor artinya impor, jika bilang ekonomi meroket artinya menurun, Jika Jokowi bilang tidak ada korupsi artinya terjadi banyak korupsi.

Kedua,Kejahatan korupsi

Korupsi Jokowi sudah mencapai mega korupsi. Sumber korupsi Jokowi berasal dari lima sumber : tambang legal, tambang ilegal, proyek pemerintah yang dimark up, fee dari Pemerintah China dan oligarki Taipan, setoran para mafia dan bandar judi, seteirang dari para menteri dan kepala daerah.

Ketiga,Kejahatan merekayasa hukum dan Undang-undang

Demi menyelamatkan dan mengamankan semua kejahatannya, maka betbagai pasal dalam Undang-undang pun dirubah dan direkayasa, Semuanya demi memuliskan kejahatannya.

Keempat,Kejahatan memalsukan dokumen untuk mencalonkan diri sebagai Walikota, Gubernur dan Presiden

Semua dokumen negara yang dimiliki Jokowi itu palsu, tetapi selalu diloloskan pihak berwenang.

Kelima,Kejahatan mengendalikan berbagai lembaga negara dan penegak hukum demi meloloskan segala kebusukan dan kejahatannya

Kejahatan Jokowi yang sangat biadab adalah mengendalikan seluruh lembaga negara dan lembaga penegak hukum, tujuannya demi ambisi kekuasaan dengan cara-cara licik dan jahat, termasuk lembaga KPU, KPK, dan Kepolisian

Keenam,Kejahatan Jokowi merekayasa hasil Pemilu (terutama Pilpres 2024) dengan memenangkan paksa paslon Prabowo-Gibran*

Kemenangan Prabowo-Gibran itu palsu, kemenangan Pilpres 2024 yang sesungguhnya itu Paslon Anies-Muhaemin.

Ketujuh,Kejahatan merekayasa hukum di KPU dan MK untuk menobatkan Gibran sebagai Wapres

Naiknya Gibran manusia idiot yang nirkemampuan hanya sebuah rekayasa hukum dan berbagai aturan baik di KPU maupun di MK

Kedelapan,Kejahatan Jokowi menjual dan menggadaikan negara

Pembangunan Proyek Indah Kapuk, Reklamasi, Pagar Laut, Bandara IPMI, dll adalah kejahatan terhadap kedaulan negara Republik Indonesia.

Sampai saat ini Jokowi masih terus aktif melakukan kejahatan terhadap bangsa dan negara, termasuk melakukan korupsi dan mengendalikan berbagai lembaga penegakan hukum.

Jika sampai matinya Jokowi tetap dalam keadaan demikian, maka Jokowi akan dikenang sebagai penjahat negara, bukan sebagai mantan Presiden.

penulis : Sholihin MS,Pemerhati Social dan Politik

MoneyTalk, Jakarta – Selalu ada saat ketika sebuah negara yang kita sebut dengan nama sederhana: Republik terpaksa menoleh ke wajah presidennya. Ia adalah pusat gravitasi kekuasaan, kepadanya semua benang ditarik, kepadanya segala tuntutan moral diarahkan. Tetapi barangkali di antara kewenangan- kewenangan yang paling berbahaya, ada satu yang sering dirayakan sekaligus ditakuti: cawe-cawe, tangan yang turun ke sawah masalah, menyentuh tanah basah politik, dan mengubah arah bajak yang sebenarnya bukan miliknya.

Kita mengenalnya dalam dua rupa. Satu yang terang-benderang, tercatat dalam konstitusi: amnesti, abolisi, grasi, rehabilitasi kewenangan luar biasa yang diamanatkan kepada seorang presiden. Dan satu lagi, yang samar, yang tidak pernah tercatat di lembar negara mana pun: telepon gelap, pesan setengah malam, titipan keluarga, bisik-bisik promosi, lirikan yang membuat meja-meja kekuasaan bergetar. Di antara keduanya, batasnya tipis, nyaris selalu dilanggar, sering kali oleh orang yang sama.

Ada orang-orang yang menganggap setiap intervensi presiden adalah dosa. Tetapi sejarah memberi kita dua kisah yang berbeda. Di satu sisi, Tom Lembong liberal, vokal, pendukung Anies yang diciduk, diadili dengan alasan yang bahkan para ahli hukum enggan mengucapkannya. Ia bukan musuh negara; ia hanya menjadi saksi dari sebuah masa ketika seorang presiden terlalu lama duduk terlalu nyaman di singgasananya. Dan ketika Prabowo, presiden baru itu, mengulurkan abolisi, publik melihat sesuatu yang jernih: bukan balas budi, bukan perhitungan politik, tetapi semacam penegakan akal sehat. Negara, seolah diberi kesempatan kedua, memulihkan dirinya melalui tindakan yang sah di mata konstitusi sekaligus adil di mata nurani.

Di sisi lain, ada Ira Puspadewi seorang profesional, hidup sederhana, jauh dari gelanggang politik. Ditahan karena membeli perusahaan yang kemudian terbukti menguntungkan negara. Ia tidak pernah mencuri; ia hanya bekerja di sebuah republik yang lupa membedakan kesalahan administratif, risiko bisnis, dan kejahatan. Rehabilitasinya bukan hadiah; itu sekadar menghapus debu dari nama yang dicemarkan negara sendiri.

Namun kisah mereka, betapapun melegakan, menyisakan pertanyaan yang lebih besar: apakah tindakan presiden yang benar secara moral selalu benar secara sistemik?

Niklas Luhmann, yang lama menatap sistem sosial seperti mekanik menatap jam tua, memberi kita jawaban yang tidak nyaman. Bagi Luhmann, negara modern hanya bisa bertahan jika hukum, politik, ekonomi, media semuanya berjalan dengan otonomi masing-masing. Setiap sistem punya bahasa, punya logika, punya cara menilai benar dan salah. Bila satu sistem masuk ke dalam yang lain, bukan hanya keputusan yang rusak, melainkan logika seluruh negara menjadi bengkok.

Ia menyebutnya structural corruption: bukan karena niat jahat, bukan karena amplop, melainkan karena struktur negara membiarkan satu subsistem menguasai yang lainnya. Politik mengambil alih hukum, ekonomi mengambil alih politik, media merantai publik. Kerusakan itu tidak selalu terlihat; kadang ia tampak seperti kebaikan, seperti koreksi, seperti tindakan belas kasih. Tetapi tetap saja, itu adalah pelanggaran batas.

Dalam kerangka itu, abolisi untuk Tom dan rehabilitasi untuk Ira bukan masalahnya. Masalahnya adalah: mengapa negara memerlukan presiden untuk memperbaiki kesalahan yang seharusnya dibetulkan oleh hukum sendiri? Mengapa pintu terakhir keadilan bukan mahkamah, tetapi ruang kerja presiden?

Kita sering lupa bahwa tindakan yang benar bisa lahir dari mekanisme yang salah. Dan negara tidak tumbuh dari niat baik individu, tetapi dari disiplin sistemik yang menjaga agar kekuasaan tidak menyentuh ruang yang bukan miliknya. Setiap cawe-cawe, betapapun murni, menegaskan satu hal: bahwa hukum tidak cukup kuat untuk mengatur dirinya sendiri.

Namun Prabowo, dalam dua tindakan simbolik abolisi bagi Tom dan rehabilitasi bagi Ira menunjukkan sesuatu yang berbeda dari pendahulunya: ia tidak berhenti pada penyelesaian kasus. Ia tidak berhenti pada “menyelamatkan individu”. Karena di balik dua keputusan itu, ia melakukan sesuatu yang jauh lebih penting bagi kesehatan Republik: ia membentuk Komite Percepatan Reformasi Kepolisian.

Itu bukan langkah pencitraan. Itu bukan sekadar pengakuan bahwa hukum telah berbuat salah. Itu adalah sinyal bahwa presiden ini memahami sesuatu yang mendasar: bahwa koreksi individual tidak cukup; yang dibutuhkan adalah koreksi struktural. Bahwa tangan presiden tidak boleh menggantikan tangan hukum. Bahwa sistem harus dipulihkan, bukan dilewati.

Pembentukan komite itu adalah pengakuan bahwa ada yang rusak—bukan pada individu, tetapi pada institusi. Ini adalah langkah langka: seorang presiden yang mengakui bahwa negara harus kembali kepada dirinya sendiri, bahwa lembaga harus diperbaiki agar presiden tidak perlu lagi turun tangan dalam urusan yang bukan miliknya. Sebuah tanda bahwa Prabowo memahami bahaya cawe-cawe, memahami batas kewenangan, dan memahami bahwa kekuasaan hanya sehat bila ia mampu menahan dirinya.

Kita tidak pernah ingin hidup di republik yang hanya bisa adil jika presidennya baik. Kita ingin hidup di republik yang tetap adil meski presidennya buruk. Itulah inti negara modern. Itulah sebabnya sistem dibuat: untuk menahan tangan manusia, bukan memberi ruang bagi mereka untuk mengatur segalanya. Cawe-cawe, dalam pengertian paling halus sekalipun, adalah tanda bahwa sistem belum bekerja.

Masalah terbesar bukan kriminalisasi Tom, bukan tuduhan absurd kepada Ira. Masalah terbesar adalah bahwa negara tidak gentar menyeret warganya ke kegelapan, tetapi hanya bisa mengangkat mereka keluar melalui tangan seorang presiden.

Sampai kapan kita akan membiarkan negara bergantung pada kemurahan hati seorang individu?

Mungkin, dengan komite reformasi itu, Prabowo telah mengirim pesan: masa itu harus berakhir. Negara harus membangun kembali pagar otonominya. Hukum harus berjalan tanpa menoleh ke Istana. Polisi harus bekerja tanpa membaca arah angin politik. Dan presiden harus menjadi penjaga batas—bukan penjebol batas.

Sampai hari itu tiba, setiap cawe-cawe, meski benar, tetap menjadi pengingat: bahwa negara ini masih rapuh. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mungkin kita melihat sesuatu yang lain: kehendak untuk memperbaikinya tidak lagi bersandar pada belas kasihan seorang pemimpin, tetapi pada pemulihan struktur yang selama ini dibiarkan runtuh.

Dan mungkin, di situlah Republik menemukan harapan barunya.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Judi online di Indonesia bukan lagi soal pelanggaran hukum kecil-kecilan. Ia telah menjelma menjadi industri bayangan bernilai ratusan triliun rupiah yang menyedot uang masyarakat tanpa ampun. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan perputaran dana judi daring melonjak tajam: Rp 58 triliun pada 2021, naik menjadi Rp 104 triliun pada 2022, lalu meledak menjadi Rp 337 triliun pada 2023 dan kembali meningkat menjadi Rp 360 triliun pada 2024. Dalam semester pertama 2025 saja, perputaran sudah mencapai Rp 100 triliun. Angka-angka ini seharusnya cukup untuk menyalakan alarm nasional.

Seiring lonjakan uang, transaksi juga melaju liar. Tahun 2021 tercatat sekitar 44 juta transaksi. Pada 2022 melonjak menjadi 95 juta, meningkat lagi menjadi 160 juta pada 2023, dan menembus 210 juta transaksi pada 2024. Yang mengejutkan, hanya dalam semester pertama 2025 telah tercatat sekitar 175 juta transaksi. Artinya, dalam waktu setengah tahun, aktivitas judi daring nyaris menyamai skala setahun penuh. Negara terlihat tertatih mengejar kecepatan ekonomi gelap yang bergerak secepat jaringan internet.

Ledakan ini bukan tanpa korban. Basis pemain meningkat drastis. Pada 2023 tercatat sekitar 4 juta pemain judi online. Setahun berselang, jumlahnya melonjak menjadi 10 juta orang. Semester pertama 2025 masih mencatat sekitar 3 juta pemain aktif. Di balik angka ini, tersembunyi tragedi sosial: keluarga yang hancur, tabungan yang lenyap, hingga meningkatnya stres dan gangguan mental akibat kecanduan. Judi daring beroperasi bukan sekadar sebagai “permainan”, melainkan sebagai mesin perampasan yang terorganisir.

Jumlah uang yang disetor pemain juga menggambarkan kedalaman krisis. Total deposit judi daring tercatat Rp 34 triliun pada 2023, naik menjadi Rp 51 triliun pada 2024, dan mencapai Rp 18 triliun hanya dalam enam bulan pertama 2025. Setiap hari, miliaran rupiah mengalir ke sistem ilegal yang tidak memberikan perlindungan apa pun kepada korbannya, selain harapan palsu.

Masalah ini kian suram ketika dikaitkan dengan ledakan penipuan keuangan. Satuan Tugas PASTI OJK mencatat telah menghentikan 1.841 entitas keuangan ilegal, terdiri atas 1.556 pinjaman online ilegal dan 285 investasi ilegal. Angka ini menegaskan bahwa kriminalitas keuangan digital bukan fenomena insidental, melainkan ekosistem yang tumbuh subur.

Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) memperkuat kecemasan ini. Sebanyak 323.841 laporan masyarakat terkait penipuan telah diterima. Ada 530.794 rekening yang dilaporkan terlibat, namun yang berhasil diblokir baru 100.565 rekening. Total kerugian yang dilaporkan masyarakat mencapai Rp 7,5 triliun, sementara dana yang berhasil dibekukan hanya Rp 383,6 miliar. Jurang antara dana yang hilang dan yang diselamatkan sangat mencolok. Perlindungan negara jauh tertinggal dari kecepatan kejahatan.

Dengan membaca keseluruhan peta data ini, sulit untuk menyangkal bahwa negara masih bekerja secara reaktif. Pemblokiran situs, peringatan publik, dan penindakan parsial lebih menyerupai upaya memadamkan api dengan gelas air, sementara kobaran kebakaran terjadi di ruang mesin. Selama pembukaan rekening masih longgar, verifikasi identitas mudah ditembus, dan platform digital membiarkan iklan judi beredar, kebijakan akan selalu kalah cepat.

Judi online bukan sekadar soal moral masyarakat. Ia adalah persoalan kedaulatan ekonomi. Triliunan rupiah yang mengalir keluar negeri melalui jaringan ilegal adalah kebocoran serius pada fondasi nasional. Uang rakyat yang menguap berarti berkurangnya daya beli, meningkatnya tekanan sosial, dan menguatnya jaringan kriminal internasional.

Pertanyaan kuncinya kini sederhana tetapi tajam: negara berdiri di sisi siapa? Rakyat yang kehilangan, atau industri gelap yang kian mapan?

Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan kebijakan setengah hati. Diperlukan langkah agresif: pengawasan aliran dana yang ketat, verifikasi rekening yang keras, sanksi berat bagi platform yang memfasilitasi promosi judi, serta penegakan hukum yang menyentuh jantung jaringan, bukan sekadar pelaku kecil.

Jika negara terus ragu, maka sejarah akan mencatat kegagalan besar: saat kejahatan digital tumbuh menjadi industri, dan negara memilih berdiri sebagai penonton.

Penulis : Agung Nugroho,Direktur Jakarta Institute

MoneyTalk, Jakarta – Di dalam politik luar negeri, arah sering kali lebih penting daripada tujuan. Dua tokoh besar dalam tradisi Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid dan Yahya Cholil Staquf pernah membuka pintu hubungan dengan Israel. Namun meskipun gerakannya tampak serupa, orientasi politik yang menjadi landasan keduanya sangat berbeda. Perbedaan itu tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh akar etis, geopolitik, dan konsepsi moral tentang apa yang dimaksud “perdamaian”.

Adhie M. Massardi, juru bicara Gus Dur semasa menjadi presiden, memberikan keterangan penting: Gus Dur membangun hubungan dengan Israel melalui Shimon Peres, tokoh sentral Partai Buruh Israel—perumus dan pendukung utama two-state solution atau solusi dua negara. Sebaliknya, Yahya Staquf menjalin kedekatan dengan Benjamin Netanyahu, tokoh Likud yang menjadi simbol pendekatan hawkish: keras, teritorial, ekspansionis, dan secara substantif mempersulit jika bukan meniadakan kemungkinan negara Palestina yang berdaulat.

Bagi publik yang belum terbiasa membaca peta politik Israel, perbedaan keduanya mungkin tampak kabur. Bagaimanapun, keduanya “berhubungan dengan Israel”. Padahal, bagi siapapun yang memahami konflik Israel–Palestina, arah politik Peres dan Netanyahu adalah dua kutub yang saling bertentangan. Shimon Peres adalah simbol Merpati—the Dove—yang percaya perdamaian hanya mungkin jika Palestina memiliki negara merdeka. Sementara Netanyahu, walau secara retoris tidak menolak “solusi dua negara”, menetapkan syarat-syarat yang menjadikannya mustahil: Yerusalem harus sepenuhnya berada di bawah Israel; Israel berhak melakukan intervensi militer dan kepolisian di wilayah Palestina; dan entitas Palestina tidak boleh memiliki kontrol penuh atas perbatasan, ruang udara, maupun keamanan dalam negeri. Dengan syarat seperti itu, “negara Palestina” tidak lebih dari bantustan tanpa kedaulatan, tanpa martabat.

Dari sinilah garis pembeda itu dimulai. Gus Dur berdialog dengan seorang arsitek perdamaian, Yahya berdialog dengan seorang arsitek pendudukan permanen.

Pertanyaan yang muncul adalah sederhana tetapi penting:

Apakah “berhubungan dengan Israel” itu sama saja? Jawabnya tegas: tidak.

Gus Dur, Peres, dan Jalur Merpati 

Gus Dur memahami bahwa salah satu simpul konflik Palestina–Israel adalah absennya komunikasi politik. Bagi Gus Dur, membuka dialog meski dengan Israel bukan pengkhianatan, melainkan cara mengangkat isu Palestina ke forum yang lebih luas melalui jalur yang lebih halus. Gus Dur juga memosisikan dirinya bukan sebagai aktor negara, melainkan pemimpin moral dunia Islam yang dikenal moderat. Dengan Shimon Peres, Gus Dur melihat peluang: Peres memang salah satu sedikit politisi Zionis yang mengakui hak bangsa Palestina untuk memiliki negara merdeka, yang memperjuangkan Oslo Accord secara konsisten, dan yang sejak masa Yitzhak Rabin memandang perdamaian sebagai jalan menuju keamanan Israel.

Pendekatan ini sangat selaras dengan prinsip Gus Dur:

Bahwa kedamaian adalah jalan panjang yang dibangun melalui saling pengakuan, bukan melalui dominasi.

Gagasan dua negara memang mengalami stagnasi setelah pembunuhan Rabin, bangkitnya faksi kanan, dan menguatnya kelompok ultranationalist-settlers. Tetapi pada masa Gus Dur, dialog dengan Peres adalah simbol harapan, bukan penyerahan. Gus Dur percaya bahwa nilai kemanusiaan lebih tinggi daripada manuver kekuasaan.

Di bawah permukaan, pilihan Gus Dur untuk menggandeng “Merpati” adalah bagian dari strategi moral-politik: Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus mendorong pihak yang menginginkan perdamaian, bukan yang menghalanginya.

Yahya Staquf, Netanyahu, dan Politik Sayap Elang 

Di sisi lain, langkah Yahya Staquf menjalin hubungan dengan Netanyahu mengirimkan sinyal berbeda. Netanyahu adalah representasi sayap “Elang”—the Hawks—yang selama dua dekade terakhir mendorong agresi, pendudukan, dan pembatasan hak-hak Palestina. Netanyahu tidak pernah benar-benar menolak solusi dua negara, tetapi ia menyusunnya dengan logika bait and switch: menampakkan persetujuan secara diplomatik sambil merusaknya secara struktural.

Persyaratan yang diajukannya membuat entitas Palestina mustahil menjadi negara berdaulat. Jerusalem harus utuh di bawah Israel. Iran harus dinetralisir. Hamas harus dilumpuhkan total. Palestina harus demiliterisasi sepenuhnya. Israel berhak memasuki kapan saja wilayah Palestina. Dan permukiman harus tetap dipertahankan.

Dalam kerangka seperti itu, “perdamaian” berarti penundukan total Palestina.

Maka ketika Yahya Staquf mendekat ke Netanyahu, ia sebenarnya mendekat kepada sebuah arus pemikiran yang secara global dipandang sebagai penghambat perdamaian. Bagi banyak kalangan, langkah ini tidak hanya politis tetapi juga normatif: ia berdampak pada posisi moral NU, organisasi Islam terbesar di dunia, yang selama puluhan tahun dikenal teguh menyuarakan solidaritas bagi Palestina.

Yang kemudian terjadi adalah implikasi simbolik: Yahya Staquf terlihat sebagai tokoh Islam yang bersedia terhubung dengan pemimpin politik yang dianggap bertanggung jawab atas pendudukan, perluasan permukiman, hingga kekerasan ekstrem di Gaza.

Karena itulah, perbedaan pendekatan Gus Dur dan Yahya bukan sekadar perbedaan tokoh, tetapi perbedaan kutub pemikiran dalam politik Israel.

Peter Berkowitz: Ideolog Liberal yang Membela Netanyahu 

Kontroversi Yahya Staquf meningkat ketika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghadirkan Peter Berkowitz dalam forum pelatihan kader tertinggi. Kehadiran Berkowitz tidak netral secara politik. Ia adalah salah satu akademisi konservatif-liberal dari AS yang secara terbuka membela kebijakan Netanyahu, terutama dengan argumen-argumen berikut:

1.⁠ ⁠Bahwa Israel adalah satu-satunya negara liberal di Timur Tengah.

Dalam logika Berkowitz, Israel memiliki prinsip rule of law, kebebasan individu, kebebasan pers, dan sistem politik yang stabil. Di sekelilingnya, negara-negara Arab dianggap belum memenuhi standar itu sehingga Israel perlu mempertahankan superioritas militernya.

2.⁠ ⁠Bahwa tindakan Israel di Gaza adalah bagian dari “hak membela diri” liberal.

Berkowitz menulis bahwa negara liberal punya kewajiban moral untuk mempertahankan warganya “dengan segala cara必要”, termasuk serangan besar terhadap wilayah musuh jika dianggap mengancam.

3.⁠ ⁠Bahwa solusi dua negara tidak realistis sebelum Palestina “bertransformasi menjadi masyarakat liberal”.

Ini secara tidak langsung menjadi pembenaran terhadap pendekatan Netanyahu yang menunda, mengulur, dan pada praktiknya membunuh realisasi negara Palestina.

4.⁠ ⁠Bahwa kritik internasional terhadap Israel adalah bias moral anti-liberal.

Berkowitz secara berkala menyatakan bahwa dunia “tidak memahami dilematis moral negara demokrasi yang dikelilingi ancaman”.

Pandangan seperti ini memang akademis, tetapi bukan tanpa bias ideologis. Ia menampilkan Israel sebagai pusat moral liberalisme dan Palestina sebagai “ketidaksiapan”. Inilah argumen klasik yang digunakan kelompok Elang untuk mempertahankan politik pendudukan.

Apakah pandangan Berkowitz ini sejalan dengan pandangan Aswaja?

Saya tidak ingin menjawab pertanyaan itu karena pengetahuan saya terbatas dalam hal itu. Tetapi jelas bahwa ia berada dalam orbit pemikiran politik yang bukan sekadar “sekutu Israel”, tetapi sekutu Netanyahu.

Mengapa Kehadiran Berkowitz Menjadi Kontroversi? 

Sebagai pengamat politik, seseorang dapat memiliki keterbukaan terhadap berbagai pandangan internasional. Namun mengundang tokoh yang secara eksplisit mendukung pendekatan paling militeristik Israel apalagi ketika Gaza sedang mengalami pembantaian masif jelas tidak sensitif terhadap aspirasi publik Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim, yang secara mayoritas mendukung perjuangan Palestina.

Di banyak negara, tokoh seperti Berkowitz tidak akan diundang ke pelatihan kader organisasi keagamaan terbesar. Jika mau mendengar pandangannya, publik dapat membacanya dengan mudah di media internasional. Tetapi memberikan panggung kehormatan justru melampaui batas kewajaran diplomasi kultural.

Karena itu, kontroversi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab politik Yahya Staquf. Bukan karena ia berdialog dengan Israel Gus Dur pun pernah melakukannya tetapi karena ia memilih jalur Elang, jalur Netanyahu, dan kini jalur ideolog yang mengaburkan wajah kekerasan dengan istilah “liberalisme”.

Penutup: Menimbang Dua Jalan, Menimbang Dua Moralitas 

Gus Dur dan Yahya sama-sama membuka pintu ke Israel. Tetapi pintu yang mereka buka tidak menuju ruang yang sama. Gus Dur memasuki ruang yang dihuni harapan perdamaian. Yahya memasuki ruang yang dipenuhi retorika kekuatan. Gus Dur berbicara dengan Peres, Yahya berbicara dengan Netanyahu. Satu berada di sayap Merpati, satu berada di sayap Elang.

Di dunia yang sedang menyaksikan tragedi Gaza, perbedaan itu bukan soal teori. Ia adalah soal keberpihakan moral.

Dan publik berhak mengetahui bahwa dua langkah yang tampak serupa jelas tidak lahir dari arah yang sama.

Jika Gus Dur berjalan menuju perdamaian, kita belum tahu ke arah mana Yahya sedang melangkah. Yang kita tahu hanyalah ia memilih untuk berbicara dengan mereka yang mempersulit lahirnya Palestina—bukan yang memperjuangkannya.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Gugatan lima mahasiswa Ahmad Rizky Akbar, Nadya Pramesti, Bagus Wirayudha, Citra Maharani, dan Leonardus Ardi Prakoso terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tengah menjadi perhatian publik. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang mekanisme pemberhentian antarwaktu (PAW) agar tidak hanya menjadi kewenangan partai politik, tetapi juga memberi ruang bagi rakyat sebagai pemilih untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR.

Inisiatif ini terasa penting karena menyentuh persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia: sejauh mana rakyat memiliki kontrol terhadap wakil yang mereka pilih? Selama ini, setelah pemilu selesai, ruang partisipasi politik warga mengecil drastis. Rakyat hanya menjadi penonton, sementara partai politik memegang kendali penuh atas nasib kader yang duduk di kursi legislatif.

Padahal, prinsip representasi demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang mandat. Ketika seorang anggota DPR terlibat pelanggaran etika, mengabaikan konstituen, atau menunjukkan konflik kepentingan, masyarakat tidak memiliki saluran formal untuk memberikan koreksi. Mekanisme PAW yang seluruhnya berada di tangan partai membuat akuntabilitas publik tereduksi.

Gagasan yang diajukan para mahasiswa ini bukanlah ancaman terhadap partai politik. Mereka tidak hendak melemahkan lembaga legislatif. Sebaliknya, usulan ini merupakan dorongan untuk memperkuat kualitas demokrasi. Dengan membuka ruang bagi konstituen untuk mengusulkan PAW, hubungan antara wakil rakyat dan rakyat sebagai pemilih akan kembali diperdalam.

Sebagian pihak mungkin khawatir rakyat bisa menggunakan mekanisme ini secara emosional atau politis. Namun, kekhawatiran itu dapat dijawab melalui desain prosedur yang ketat, terverifikasi, dan berbasis bukti. Negara dapat mengatur batas ambang dukungan, mekanisme verifikasi independen, serta prosedur etik yang menjaga stabilitas. Banyak negara demokratis telah menerapkan mekanisme recall tanpa meruntuhkan sistem politik mereka.

Dalam konteks Indonesia yang masih berjuang memperbaiki kualitas representasi, inisiatif mahasiswa ini justru membuka pintu bagi demokrasi yang lebih partisipatif. Kontrol rakyat tidak harus berhenti pada bilik suara; ia harus dipelihara selama masa jabatan berlangsung. Dan gagasan ini memberi peluang untuk itu.

Terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi nantinya, langkah lima mahasiswa ini patut diapresiasi. Mereka menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya menjadi pengamat, tetapi mengambil peran substantif dalam merawat demokrasi. Indonesia membutuhkan keberanian semacam ini: keberanian untuk mengusulkan perubahan yang mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Demokrasi yang sehat bergantung pada dua pilar: legitimasi dan akuntabilitas. Pemilu memberi legitimasi, tetapi akuntabilitas hanya dapat berjalan bila rakyat memiliki ruang untuk mengoreksi. Usulan ini, betapapun kontroversialnya, adalah upaya untuk memperkuat pilar itu. Dan karena itu, layak untuk didengar dengan serius.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

MoneyTalk, Jakarta – Temuan terbaru Animal Defenders Indonesia dalam inspeksi langsung ke Kebun Binatang Ragunan seharusnya menjadi alarm keras bagi publik, pemerintah, dan pengelola. Ragunan bukan sekadar ikon wisata keluarga di Jakarta; ia adalah lembaga konservasi yang memegang mandat moral, ekologis, dan ilmiah. Karena itu, kondisi satwa di dalamnya bukan hanya urusan internal, tetapi menyangkut standar peradaban kota ini dalam memperlakukan makhluk hidup.

Laporan tersebut menegaskan satu hal yang selama ini sering ditutup-tutupi oleh retorika pembangunan: banyak kandang di Ragunan sudah tidak layak bagi kesejahteraan satwa masa kini. Beberapa hewan mulai dari trenggiling, landak, beruang madu, hingga harimau sumatera terjebak dalam ruang yang terlalu sempit dan miskin stimulasi. Enrichment yang seharusnya menjadi unsur vital untuk mencegah kebosanan, mengurangi stres, dan menstimulasi naluri alami, tampak absen atau sangat minim.

Dalam dunia konservasi modern, ini bukan persoalan sepele. Kandang sempit tanpa stimulasi sama saja dengan menyabotase kesejahteraan mental satwa. Perilaku circling yang teramati pada beberapa satwa merupakan salah satu gejala paling gamblang dari zoo stress, sebuah bentuk penderitaan akibat frustrasi jangka panjang. Satwa bergerak repetitif bukan karena “kebiasaan”, tetapi karena kondisi psikologis yang tertekan dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dan fakta bahwa penyebab utamanya bukan SDM, tetapi infrastruktur yang usang, menunjukkan akar persoalan ada pada kebijakan dan prioritas anggaran. Ragunan yang sudah berdiri lebih dari satu abad memerlukan restrukturisasi fisik besar-besaran, bukan tambal sulam kecil-kecilan yang dilakukan selama ini. Kandang-kandang era 1970–1980 tidak lagi kompatibel dengan prinsip konservasi abad ke-21. Kebun binatang dunia kini berpindah dari sekadar “memajang satwa” ke paradigma habitat-based zoo, di mana ruang jelajah diperluas, lingkungan dirancang menyerupai habitat asli, dan satwa dilibatkan dalam aktivitas harian yang menstimulasi naluri alaminya.

Pertanyaannya: mengapa transformasi seperti itu tak kunjung terjadi di Ragunan?

Jawabannya menyentuh persoalan yang lebih struktural. Investasi pada infrastruktur konservasi selama bertahun-tahun tidak menjadi prioritas pemerintah daerah. Ragunan masih diperlakukan sebagai fasilitas wisata murah meriah, bukan pusat konservasi dengan standar ilmiah. Ketika tarif masuk dipatok sangat rendah, konsekuensi logisnya adalah minimnya kemampuan investasi jangka panjang. Cheap ticket, cheap development. Harga yang dibayar? Satwa yang hidup dalam tekanan dan habitat yang tidak berkembang.

Sudah saatnya kita bicara jujur: Jakarta membutuhkan kebun binatang baru dengan standar baru, atau pembaruan total Ragunan hingga fondasi paling dalam. Bukan sekadar renovasi pagar dan pengecatan, tetapi re-desain habitat, perluasan ruang jelajah, pembangunan fasilitas enrichment center, hingga peningkatan anggaran pakan berkualitas dan kesehatan satwa.

Modernisasi Ragunan bukan proyek estetika ini adalah mandat etis. Sebuah kota megapolitan yang mengklaim diri modern tidak bisa membiarkan satwa endemik seperti harimau sumatera dan beruang madu hidup dalam tekanan psikologis karena fasilitas konservasinya tertinggal puluhan tahun.

Temuan Animal Defenders Indonesia harus menjadi momentum koreksi total. Jika kebun binatang modern di Eropa dan Asia bisa menjadi pusat riset, rehabilitasi, dan edukasi, Jakarta seharusnya mampu melakukan hal yang sama. Kesejahteraan satwa adalah ukuran moralitas publik. Dan hari ini, melalui kondisi Ragunan, ukuran itu tampak menurun.

Saatnya DKI Jakarta memilih: melanjutkan pola lama yang membiarkan satwa hidup dalam “museum hidup”, atau melakukan lompatan modernisasi yang menjadikan Ragunan benar-benar layak disebut lembaga konservasi. Kota ini tidak kekurangan sumber daya yang kurang adalah keberanian untuk memprioritaskan mereka yang tidak bisa bersuara.

Mereka yang ada di balik jeruji kandang itu menunggu keputusan kita.

Penulis :

MoneyTalk, Jakarta – Di Indonesia, ijazah bukan sekadar selembar kertas. Ia adalah artefak akademik atau ajimat mistik, sekaligus senjata-makan-tuan politik . Di tangan yang benar bisa mengangkat derajat. Di tangan yang salah, menjadi lembaran kepalsuan.

Di tengah pusaran kontroversi ijazah Jokowi, kita teringat “narasi gemilang” perjalanan hidup seorang anak tukang kayu yang naik ke puncak kekuasaan. Sosok rakyat biasa, yang bagi relawan pendukung fanatiknya “adalah kita”. Kemudian bermetamorfosa menjadi politikus ambisius level dinastik. Menjelma menjadi  Leviathan, “bapak infrastruktur,” yang merusak tatanan bernegara. Mengguncang politik Indonesia, menjelang akhir kekuasaannya

Narasi gemilang Jokowi kini telah robek. Dari kisah “Rakyat Berhasrat Jadi Raja” kini cuma soal “Ada Apa dengan Ijazahnya”: Skenario narasi besar  (grand narrative) perlahan harus berhadapan dengan realitas keras kenyataan: Ambisi dinasti terantuk ijazah terselubung misteri.

Kontroversi ijazah Jokowi adalah contoh kekonyolan, yang secara klise, byproduk era pasca-kebenaran  (post-truth). Ketika hoax Lebih kuat membentuk opini publik. Saat perasaan, emosi, keyakinan, dan sentimen lebih dominan dalam memaknai “kebenaran”.

Kebohongan, kepalsuan, misinformasi, disinformasi lebih dipercayai jika itu sejalan dengan emosi perasaan atau prasangka. Kebenaran terjebak dalam labirin kebingungan, dan media sosial adalah amplifikatornya.

Misteri ijazah Jokowi coba ditutupi dengan narasi kriminalisasi oleh polisi. Diabaikan oleh dalih narasi UGM “dokumen tidak dalam penguasaan kami”. Juga narasi KPU Pusat yang tergopoh-gopoh mengeluarkan (kemudian membatalkan) SK KPU No 731, untuk menutup akses terhadap 16 jenis dokumen pencalonan presiden. Termasuk narasi pemusnahan dokumen oleh KPU Solo.

Jokowi adalah sosok fatherly post-truth figure. Bagi para pendukung atau pemujanya, ia adalah kebenaran mutlak yang me manifes. Segelintir remah-remah relawan pendukungnya tetap gigih, terus memuja, mengidolakannya, meski kepalsuannya satu per satu terkuak.

Bagi para remah-remah itu, Jokowi adalah tetap bapak pembangunan infrastruktur; bapak ibu kota baru IKN; bapak jalan tol, bapaknya wapres Gibran dan ketum Kaesang- sandaran masa depan pemujaan mereka. Mereka tak peduli Jokowi bapak yang kehilangan kejelasan ijazahnya.

Semua robekan berawal dari satu hal kecil, selembar kertas ijazah yang disembunyikan. Tapi kontroversi ijazah adalah adegan kecil dari plot drama yang lebih besar: robeknya kepercayaan publik  (public trust)pada narasi besar yang selama 10 tahun terus dikampanyekan. Dan ingin dilanjutkan.

Narasi yang dulu mulus dan rapi, kini telah robek dan kumal. Figur yang selalu dinarasikan sederhana dan rendah hati kini terbukti jumawa dan tinggi hati. Melawan arus tuntutan publik, tidak sudi menunjukkan ijazahnya.

Apapun akhir dari kontroversi ijazah ini, narasi robek telah diwariskan Jokowi. Yang akan menghantui wapres Gibran, gubernur Bobby, dan ketum parpol Kaesang. Mereka yang supposedly akan meneruskan ambisi politik dinastinya. Ambisi yang gagal karena selembar ijazah.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Langkah Kejaksaan Agung menggeledah kantor Bea Cukai serta sejumlah rumah pejabat DJP aktif dan pensiunan dalam beberapa minggu terakhir bukanlah “aksi dadakan” atau sekadar koordinasi basa-basi antara Menkeu Purbaya dan Jaksa Agung. Ini adalah rangkaian panjang dari pola yang selama lima tahun terakhir diamati oleh Indonesian Audit Watch, yakni sedikitnya 40 entitas korporasi sudah masuk radar penegakan hukum terkait dugaan korupsi perpajakan, bea dan cukai. Dari pabrikan makanan-minuman, perbankan sampai group maskapai sudah pernah dipanggil Kejagung.

Dan lebih dalam lagi, IAW juga mendapat informasi bahwa ada lima kasus perpajakan besar yang mandek di KPK dan tidak pernah terpublikasi progres penanganannya. Sesama APH tahu kok tentang hal itu.

Artinya, apa yang kita lihat hari-hari ini hanyalah “puncak gunung es” dari persoalan struktural yang sudah diperingatkan oleh BPK lewat LHP dalam kurun 10 tahun terakhir, yakni menyangkut:

1. Koreksi fiskal yang tak sesuai ketentuan,

2. Restitusi pajak yang cacat prosedur,

3. Lemahnya pengawasan transfer pricing,

4. Celah tax amnesty yang disalahgunakan,

5. Serta potensi kerugian negara dari pos Bea Cukai yang terus berulang.

Semua temuan itu bertumpuk, lalu meledak menjadi rangkaian penggeledahan yang kita lihat hari ini.

Kejagung seperti sedang menjalankan “Bab II”: membersihkan inti kerusakan keuangan negara

IAW melihat pola yang konsisten, yakni Kejagung sedang membenahi titik-titik paling rawan tipikor dalam sistem pendapatan negara, itu dimulai dari Bea Cukai, serta kini bergeser ke DJP. Dan itu bukan tanpa alasan, karena:

1. Sepak terjang Kejagung dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kapasitasnya membongkar tipikor raksasa, seperti:

– Jiwasraya, penyidikan mereka endus kerugian negara Rp 16,8 triliun.

– ASABRI, Rp 22 triliun.

– BTS Kominfo – Rp 8,2 triliun.

– Timah, ratusan triliun, kerusakan ekologis dan ekonomi.

– Kasus-kasus minyak dan tata niaga pangan bertahun-tahun.

Sampai sekarang ini Kejagung membuktikan mampu menangani kasus korupsi sistemik dengan nilai kerugian negara jumbo yang sebelumnya dianggap “tak tersentuh”. Semoga ini bisa kukuh mereka pertahankan.

Karena itu, sangat masuk akal jika kini mereka masuk ke sektor perpajakan dan kepabeanan, karena itu sumber pendapatan negara yang terbesar dan selama dua dekade dijaga rapat oleh “tembok teknokratis.”. Idealnya kita dukung langkah Kejagung tersebut.

Kenapa perpajakan jadi target?

Jawabannya, range kerugian negara terlalu gila untuk dibiarkan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, kerugiannya bisa berasal dari:

1. Manipulasi pajak korporasi,

2. Transfer pricing yang agresif,

3. Undervalue eksport–import,

4. Restitusi abal-abal,

5. Tax planning yang sengaja menyesatkan,

6. Sampai penggunaan fasilitas tax amnesty untuk “mencuci” kewajiban lama.

BPK selama 10 tahun terakhir sudah memberikan puluhan rekomendasi yang secara implisit menggambarkan betapa bobroknya sebagian sektor ini. Namun penegakan hukum yang benar-benar tuntas hampir tidak pernah terjadi.

Karenanya, langkah Kejagung hari-hari ini, yakni menggeledah rumah pejabat DJP, menjadi sinyal bahwa era “tak tersentuh” perpajakan dan Bea Cukai mulai runtuh di masa Presiden Prabowo Subianto.

Presiden layak mengapresiasi jika Kejagung konsisten Bongkar semua lapisan

IAW menilai: jika Kejaksaan Agung bisa memaksimalkan momentum ini, yaitu membongkar penggelapan pajak, manipulasi impor-ekspor, transfer pricing, hingga skenario tax amnesty yang menyimpang, maka kerugian negara akan pulih signifikan, pendapatan negara terdongkrak tanpa menaikkan tarif, dan publik akhirnya melihat bahwa bersih-bersih bukan jargon, tapi operasi nyata.

Kinerja seperti ini harus menjadi model pemberantasan korupsi era Prabowo, yakni berbasis data, tidak pilih kasih, dan menyasar kerusakan struktural, bukan sekadar individu kecil.

Penutup IAW

Penggeledahan Bea Cukai dan DJP bukan insiden. Ini episode baru. Dan jika Kejagung berani menyelesaikan sampai ke akar, termasuk korporasi yang selama ini memakai loophole perpajakan sebagai model bisnis, maka kita memasuki fase reformasi perpajakan yang sesungguhnya!

Reformasi yang selama 20 tahun hanya menjadi slogan, kini akhirnya menyentuh jeroannya.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)