22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Tersebar tulisan atas nama Laksamana Sukardi di berbagai WhatsApp Group, dengan judul: DEBAT KUSIR “WHOOSH”.

Penulis mengatakan, membandingkan proyek kereta cepat harus apple-to-apple, harus dengan proyek sejenis.

Penulis mengatakan, pihak yang mengkritisi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sejauh ini tidak membandingkan proyek KCJB secara objektif dengan proyek sejenis: tidak memperhitungkan kompleksitas trase Jakarta-Bandung yang melewati ketinggian (gunung).

Penulis berpendapat, KCJB seharusnya dibandingkan dengan proyek Maglev Chuo Shinkansen dari Tokyo-Nagoya.

Masalahnya, Chuo Shinkansen Tokyo-Nagoya juga tidak dapat dibandingkan dengan KCJB. Bahkan lebih parah. Bukan hanya medan konstruksi yang berbeda, teknologi kedua kereta cepat tersebut juga berbeda jauh, bagaikan ‘bumi dan langit’: bagaikan membandingkan ‘macan dengan kucing’.

Pertama, teknologi kereta cepat Maglev (Magnetic Levitation) yang ‘terbang’ melayang, jauh lebih canggih dan kompleks dibandingkan dengan teknologi kereta cepat jakarta bandung yang bergerak di atas roda: nothing to compare.

Kedua, kecepatan Kereta Cepat Maglev Chuo Shinkansen Tokyo-Nagoya bisa mencapai 500 km per jam atau lebih. Bahkan kecepatan kereta cepat teknologi Maglev dapat mencapai 600km per jam atau lebih.

Ketiga, medan pembangunan konstruksi Chuo Shinkansen Tokyo-Nagoya jauh lebih kompleks dari KCJB, dengan sekitar 90 persen terdiri dari terowongan, dengan kedalaman 40 meter di bawah tanah.

Jadi, dengan mengatakan KCJB seharusnya dibandingkan dengan Chuo Shinkansen Tokyo-Nagoya jelas misleading.

Pertanyaannya,

apakah penulis atas nama Laksamana Sukardi tersebut paham sepenuhnya bahwa tulisannya tersebut misleading: tidak membandingkan apple-to-apple antara KCJB dengan Chuo Shinkansen.

Atau memang sengaja melakukan misleading ini, untuk mendiskreditkan para pengamat KCJB yang bersuara keras ada dugaan korupsi dan markup dalam pengadaan proyek KCJB ini, untuk maksud tertentu?

Penulis : Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Setiap bangsa bermimpi untuk bergerak lebih cepat. Tetapi tidak semua bangsa tahu ke arah mana mereka ingin bergerak. Indonesia, lewat Whoosh, membangun kereta cepat  mungkin yang tercepat di Asia Tenggara namun tak jelas apakah ia sedang menuju masa depan, atau hanya sedang meniru masa lalu yang belum selesai.

Sejak awal, proyek ini sudah berjalan dengan logika yang ganjil: kereta cepat yang dibiayai seperti bisnis swasta, namun dijalankan dengan risiko publik. Kita menyebutnya skema B2B, seolah negara bisa berpura-pura tidak terlibat. Namun ketika utang menumpuk dan tiket tak menutup bunga pinjaman, tiba-tiba negara harus turun tangan.

Dan di titik itu, Whoosh kehilangan rasionalitasnya: ia bukan lagi proyek ekonomi, tapi juga belum menjadi investasi sosial. Ia hanya menjadi monumen  cepat dalam laju, lambat dalam makna.

Presiden Joko Widodo menyebut Whoosh sebagai “investasi sosial”. Kalimat itu terdengar mulia, tapi sekaligus membuka kotak pandora yang mengerikan: bagaimana mungkin sesuatu yang disebut sosial justru dibiayai dengan bunga komersial 3,4 persen, bukan bunga lunak 0,1 persen seperti penawaran Jepang?

Bagaimana mungkin negara memaksa BUMN menanggung utang sebesar Rp126 triliun untuk proyek yang tak mungkin untung, lalu mengklaimnya sebagai kebijakan berkeadilan? Kita tahu, investasi sosial bukan soal seberapa mahal proyeknya, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi rakyat. Dan Whoosh setidaknya sejauh ini belum memenuhi syarat itu.

Barang publik, dalam ilmu ekonomi, adalah sesuatu yang tak bisa dimiliki satu orang saja. Jalan raya, jembatan, sekolah, udara bersih semua orang berhak menggunakannya.

Kereta cepat tidak seperti itu. Ia eksklusif, mahal, dan terbatas. Ia bukan barang publik, melainkan barang privat yang dikapitalisasi oleh negara. Tiketnya mencapai ratusan ribu, lebih tinggi dari tarif kereta Argo Parahyangan yang dulu menampung puluhan ribu penumpang setiap hari. Kini kereta lama itu mati, dan Whoosh hanya menggantikannya dengan versi lebih cepat, tapi tak lebih inklusif. Cepat tidak selalu berarti maju.

Pemerintah ingin meyakinkan publik bahwa Whoosh membawa manfaat sosial: mengurangi kemacetan, polusi, dan waktu tempuh. Tapi kita tahu, klaim itu rapuh. Kereta cepat tidak mengurangi kemacetan karena fungsinya menggantikan jalur yang sudah ada. Ia tidak menurunkan polusi karena listriknya masih bersumber dari PLTU batubara. Ia bahkan tidak menciptakan efisiensi baru, karena yang ia kalahkan bukan kemacetan jalan raya, melainkan pesawat udara yang kini kehilangan penumpang di rute Bandung–Jakarta. Whoosh, dengan kata lain, tidak menyelesaikan masalah apa pun  ia hanya mengganti wajah masalah itu dengan citra teknologi.

Namun barangkali persoalan terbesar dari Whoosh bukan soal ekonomi, melainkan soal politik. Sebab di dalamnya, kita melihat bagaimana kekuasaan mencampuri ruang rasionalitas publik  bagaimana kehendak personal bisa mengalahkan perhitungan sistem. Proyek ini adalah hasil dari apa yang disebut Niklas Luhmann sebagai interpenetrasi patologis: ketika sistem politik melampaui batasnya dan menguasai sistem ekonomi, hukum, bahkan komunikasi publik.

Negara berhenti menjadi pengatur, dan berubah menjadi alat pembenaran ambisi seorang pemimpin. Dan ketika politik sudah sampai pada tahap itu, setiap keputusan, betapapun kelirunya, harus dijalankan  karena koreksi dianggap pengkhianatan.

Kita sudah melihat bentuknya di banyak tempat: dalam proyek IKN yang terus dipaksakan tanpa investasi swasta yang dijanjikan; dalam pelemahan KPK yang mengakhiri masa emas pemberantasan korupsi; dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dengan cacat formil tapi dipertahankan atas nama efisiensi. Semuanya adalah varian dari penyakit yang sama: cawe-cawe kekuasaan yang melumpuhkan diferensiasi sistem.

Dan Whoosh adalah metafor paling nyata dari penyakit itu kekuasaan yang melesat tanpa arah, tanpa rem, tanpa refleksi.

Tapi barangkali yang paling menyedihkan adalah bagaimana rakyat diajak ikut merayakan proyek ini seolah mereka turut serta dalam kemajuan. Kita melihat pejabat tersenyum di atas rel baru, influencer berfoto di kabin mewah, dan media menyiarkan dengan nada nasionalisme sentimental: “Akhirnya Indonesia punya kereta cepat!”

Namun tak seorang pun bertanya: berapa biaya sosial yang sebenarnya dibayar rakyat untuk satu perjalanan 30 menit itu? Siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang menanggung kerugian?

Dalam ekonomi publik, investasi sosial adalah tindakan negara untuk memperluas kesejahteraan. Tapi dalam politik yang feodal, investasi sosial hanyalah nama baru bagi legitimasi. Kita tak sedang membangun masa depan, melainkan sedang membangun narasi agar masa lalu terlihat gemilang. Kita mengganti kenyataan dengan kebanggaan  dan itulah sebabnya proyek ini terus dipertahankan meski tak lagi rasional.

Namun seandainya pemerintah ingin menyelamatkan Whoosh, masih ada jalan: ia harus berhenti berpura-pura.

Proyek ini harus direposisi, dari kereta elitis menjadi tulang punggung transportasi publik Jawa. Rutenya perlu diperluas ke wilayah produktif Semarang, Surabaya  sehingga ia benar-benar menciptakan aglomerasi ekonomi. Tarifnya harus disesuaikan dengan daya beli pekerja, bukan pejabat. Energinya harus bersumber dari terbarukan, bukan batubara. Dan yang paling penting, semua tahapannya harus transparan, diaudit, dan diawasi rakyat. Hanya dengan cara itu Whoosh bisa berubah dari simbol kekuasaan menjadi alat kesejahteraan.

Sebab bila tidak, kereta cepat ini hanyalah ilustrasi sempurna tentang bagaimana sebuah negara bisa kehilangan arah. Kita membangun mesin tercepat, tetapi lupa memastikan ke mana relnya mengarah. Kita menagih efisiensi dari teknologi, tetapi mengabaikan keadilan dalam distribusi. Dan ketika semua itu terjadi, kita sedang menyaksikan paradoks kemajuan: semakin cepat kita berlari, semakin jauh kita meninggalkan rakyat yang seharusnya menjadi tujuan perjalanan.

Barangkali itulah pelajaran paling pahit dari Whoosh: bahwa kecepatan tak selalu berarti kemajuan. Dalam politik yang kehilangan keseimbangan, kecepatan bisa menjadi cara tercepat untuk jatuh. Dan bila bangsa ini tak berani memperlambat langkahnya untuk meninjau arah, maka kita akan tiba di tempat yang sama hanya dengan biaya yang jauh lebih mahal.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Sejarah Indonesia modern tak bisa dilepaskan dari catatan panjang tentang bagaimana kekuasaan berhadap-hadapan dengan aspirasi umat. Salah satu bab paling gelap dari perjalanan bangsa ini ialah hubungan antara rezim Orde Baru dan gerakan Islam. Di balik jargon pembangunan dan stabilitas nasional, tersimpan kenyataan pahit: represi sistematis terhadap kekuatan politik dan sosial Islam yang dianggap mengancam kekuasaan.

Politik Kontrol dan Kecurigaan

Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan pasca-1965, Orde Baru berdiri di atas pondasi militeristik dan trauma politik. Dalam pandangan penguasa kala itu, segala gerakan yang membawa simbol ideologis, termasuk Islam, dicurigai sebagai potensi disintegrasi. Politik Islam dianggap “tidak sejalan” dengan semangat pembangunan versi pemerintah. Maka dimulailah strategi depolitisasi Islam.

Partai-partai Islam dilebur secara paksa pada 1973 menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan alasan penyederhanaan politik. Namun di balik itu, kebijakan ini adalah bentuk penjinakan: membatasi kanal politik umat agar tunduk pada arah tunggal kekuasaan. Sementara Pancasila dijadikan satu-satunya asas organisasi, bukan sekadar ideologi negara, tetapi alat kontrol sosial-politik. Siapa pun yang menolak, dicap subversif.

Represi dan Stigmatisasi

Bukan hanya melalui politik, represi juga berjalan melalui aparat keamanan. Banyak aktivis dakwah dan ulama ditangkap dengan tuduhan “ekstrem kanan”. Nama-nama seperti Haji Ismail Pranoto (Hispran), aktivis Komando Jihad, atau jaringan Tarbiyah Islamiyah sering dijadikan contoh betapa mudahnya label “radikal” digunakan untuk membungkam.

Ironisnya, banyak kasus tersebut tidak pernah disertai bukti kuat, melainkan berdasar kecurigaan ideologis semata. Penangkapan, penyiksaan, hingga pemenjaraan tanpa pengadilan menjadi praktik yang lazim.

Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 menjadi puncak dari represi itu. Demonstrasi masyarakat yang menolak kebijakan sepihak pemerintah dan menuntut keadilan berakhir dengan darah. Tentara menembaki warga sipil yang sedang berunjuk rasa. Ratusan nyawa melayang, ribuan lainnya ditahan, dan suasana ketakutan menyelimuti umat. Pemerintah kala itu menutupi fakta dengan narasi tunggal: bahwa peristiwa tersebut adalah ulah “kelompok Islam fanatik”.

Penjinakan Simbol dan Narasi

Orde Baru sangat lihai mengendalikan narasi. Islam diatur untuk hanya bicara soal moral, bukan politik. Dakwah diarahkan agar “produktif dan sejalan dengan pembangunan”. Lembaga-lembaga Islam diajak bekerja sama dalam proyek negara, tapi bukan untuk memperkuat posisi umat melainkan untuk menjauhkan mereka dari wacana perubahan sosial.

Gerakan mahasiswa Islam yang muncul di kampus pun tak luput dari pengawasan. Kegiatan Rohani Islam (Rohis) sering diawasi intel, sedangkan aktivitas diskusi keislaman di kampus dicurigai sebagai upaya “politik terselubung”. Banyak aktivis dakwah kampus yang kemudian ditahan atau dikeluarkan karena dianggap tidak loyal pada Pancasila.

Dari Represi ke Kebangkitan

Namun sejarah menunjukkan: represi tak selalu berhasil mematikan ide. Gerakan Islam justru menemukan bentuk-bentuk baru perjuangan—dari pengajian, aktivitas sosial, hingga gerakan mahasiswa yang kelak menjadi bagian dari reformasi. Saat krisis politik 1998 mengguncang rezim, banyak tokoh Islam berdiri di garis depan menuntut perubahan. Mereka yang dulu dibungkam akhirnya menjadi bagian dari suara reformasi.

Pelajaran dari Masa Lalu

Kini, ketika sejarah Orde Baru kadang dipoles seolah masa stabilitas dan kemakmuran, kita perlu mengingat sisi gelapnya: bahwa stabilitas yang dibangun di atas represi bukanlah kedamaian sejati. Mengingat represi terhadap gerakan Islam bukan sekadar menyesali masa lalu, tapi juga agar bangsa ini waspada terhadap kembalinya watak kekuasaan yang menakutkan—yang menutup ruang kritik, membungkam aspirasi, dan menakut-nakuti umat atas nama stabilitas.

Kita berutang pada mereka yang pernah dibungkam, ditahan, bahkan gugur karena menuntut ruang keadilan dan kebebasan beragama. Ingatan ini penting, agar generasi hari ini tak mudah terpesona oleh wajah manis kekuasaan yang pernah menindas atas nama ketertiban.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute

MoneyTalk, Jakarta – Wacana redenominasi (penghapusan tiga angka nol) Rupiah kembali mengemuka. Kali ini tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2025–2029 yang didorong Bank Indonesia (BI). Secara teknis, redenominasi hanya mengubah nominal. Misalnya Rp10.000 menjadi Rp10, tanpa mengubah daya beli. Namun melihat isu ini dari kacamata Islam, pertanyaan fundamentalnya adalah Apakah kebijakan kosmetik ini mampu menyembuhkan penyakit kronis sistem ekonomi yang kita anut? Jawabannya, jelas tidak. Denominasi ulang, hanyalah ilusi solusi yang menutup-nutupi kelemahan fundamental sistem ekonomi kapitalistik.

Kegagalan Sistem Uang Kertas

Wacana penyederhanaan nominal mata uang, muncul karena kesulitan administrasi dan psikologis dalam menghadapi angka-angka besar. Kesulitan ini merupakan cerminan langsung dari penyakit utama mata uang modern, yakni inflasi yang terus-menerus dan terstruktur.

Dalam sistem moneter Islam, mata uang berbasis komoditas riil (emas dan perak) menjamin stabilitas nilai. Data sejarah membuktikan hal ini.

Stabilitas Dinar memperlihatkan nilai 1 Dinar Emas di zaman Rasulullah Sallalahu Alaihi Wasallam, sekitar 14 abad lalu, cukup untuk membeli seekor kambing. Hari ini, nilai tukar 1 Dinar (4,25 gram emas) masih cukup untuk membeli seekor kambing dengan kualitas yang sama. Ini bukti stabilitas nilai mata uang berbasis komoditas riil.

Sebaliknya, Rupiah terdepresiasi. Rupiah yang merupakan fiat money (uang kertas tanpa jaminan komoditas riil) terus tergerus nilainya. Sejak diterbitkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (yang menguatkan penggunaan uang kertas), inflasi rata-rata tahunan Indonesia seringkali berada di atas 3%. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2025 mencapai 2,86%, berada di atas target 2,5%, menunjukkan daya beli yang terus menurun [1].

Nilai Tukar makin lemah. Sejak krisis 1998, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat telah melemah secara drastis, jauh di atas tingkat inflasi negara maju. Meskipun data Oktober 2025 menunjukkan Rupiah stabil di kisaran Rp15.500-an per Dolar AS, nilai ini hasil intervensi BI yang masif menggunakan cadangan devisa, bukan kekuatan struktural ekonomi.

Redenominasi yang sejatinya penyesuaian denominasi akibat inflasi yang tidak tertahankan, justru mengaburkan fakta bahwa sistem moneter yang berbasis utang dan riba (bunga) inilah yang menjadi sumber utama instabilitas. Kemenkeu dan BI hanya fokus pada penampilan luar, bukan akar penyakitnya.

Ancaman Risiko dan Biaya Tinggi

Selain masalah ideologis, maka secara praktis, redenominasi membawa ancaman risiko yang besar dan biaya ekonomi yang banyak. Kajian independen menunjukkan biaya pelaksanaan redenominasi, termasuk penggantian uang fisik, penyesuaian sistem akuntansi di seluruh lembaga keuangan dan perusahaan, hingga edukasi publik, dapat mencapai puluhan triliun Rupiah. Angka fantastis ini sia-sia jika inflasi kembali “memakan” nilai mata uang baru.

Risiko terbesar adalah psikologis. Walaupun BI berjanji redenominasi berbeda dengan sanering (pemotongan nilai uang), sentimen publik dan pedagang di pasar tradisional sangat rentan. Pengalaman di masa lalu menunjukkan pedagang cenderung membulatkan harga ke atas (rounding up), yang secara efektif menjadi inflasi tersembunyi (hidden inflation) yang mencekik rakyat kecil [2].

Sebagai contoh, jika harga barang Rp2.500 diredenominasi menjadi Rp2,5, pedagang berpotensi membulatkannya menjadi Rp3. Kenaikan 500 Rupiah pada nominal kecil ini adalah kerugian besar bagi kaum dhuafa. Ini bentuk kezaliman ekonomi yang difasilitasi oleh kebijakan negara.

Solusi Ilusi Melawan Sistemik Islam

Redenominasi diklaim dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mempermudah transaksi. Namun, pengalaman negara lain yang pernah meredenominasi, seperti Turki (2005) dan Zimbabwe (berkali-kali), menunjukkan keberhasilannya sangat bergantung pada kesehatan fundamental ekonomi. Redenominasi tanpa mengatasi defisit anggaran, ketergantungan utang dan praktik riba, hanya akan bersifat sementara. Uang baru akan kembali tergerus dalam waktu singkat.

Islam menawarkan solusi sistemik, bukan kosmetik. Pertama, kembali ke mata uang emas dan perak. Solusi ini wajib dilakukan untuk menjamin nilai tukar yang stabil dan melindungi daya beli umat dari inflasi. Dengan mata uang berbasis komoditas, pemerintah tidak dapat mencetak uang tanpa jaminan riil, yang merupakan praktik zalim yang merampok kekayaan masyarakat secara perlahan (silent robbery) [3].

Kedua, mengalihkan cadangan devisa ke emas. Cadangan devisa Indonesia per September 2025 tercatat sekitar USD 140 miliar, sebagian besar dalam bentuk mata uang asing dan surat utang. Mengonversi sebagian kecil dari cadangan ini menjadi emas akan menjadi langkah awal serius menuju mata uang yang stabil.

Ketiga, penghapusan sistem riba. Inflasi terjadi karena uang diciptakan melalui utang berbasis bunga. BI dan bank sentral mencetak uang untuk membiayai utang negara, yang membuat jumlah uang beredar meningkat tanpa diimbangi pertumbuhan barang dan jasa riil. Solusi Islam adalah melarang riba dan mengganti sistem perbankan dengan sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Keempat, anggaran berbasis riil. Negara harus fokus pada pembangunan sektor riil dan investasi produktif. Pengelolaan sumber daya alam yang melimpah untuk membiayai belanja negara, harus sesuai syariat, bukan mengandalkan utang dan pajak yang mencekik rakyat.

Waktunya Umat Bergerak

Wacana redenominasi ini menjadi pengingat keras bahwa sistem kapitalisme global, dengan mata uang fiat dan riba sebagai pilarnya, tidak pernah menawarkan stabilitas dan keadilan hakiki. Kebijakan ini hanya memperpanjang napas sistem yang sudah sekarat. Umat Islam tidak boleh diam dan menerima ilusi ini.

Kita harus kritis. Kita harus menolak segala bentuk fiat money yang diproduksi oleh praktik ribawi. Tuntutan kita adalah kembali kepada sistem Islam yang syumul (menyeluruh), yang bukan sekadar menghapus tiga nol, tapi membuang sistem riba secara total. Hanya dengan penerapan Khilafah Islamiyyah yang akan menjamin stabilitas moneter melalui penerapan Dinar dan Dirham, serta sistem ekonomi yang adil, jauh dari manipulasi angka dan kezaliman utang.

Wahai para penguasa. Jangan ilusi ini yang kalian tawarkan. Kembalilah kepada syariat Allah.

Wahai umat, sadari makar ini. Bersatulah dalam menuntut perubahan mendasar, sistemik dan menyeluruh, demi tegaknya ekonomi yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala.

Rujukan:

[1] Badan Pusat Statistik (BPS), Perkembangan Indeks Harga Konsumen Oktober 2025.

[2] Kajian Centre for Strategic and International Studies atau institusi sejenis, mengenai risiko inflasi tersembunyi (rounding up effect) dalam studi kelayakan redenominasi. Risiko ini merupakan biaya yang ditanggung langsung konsumen kelas bawah.

[3] Al-Maqrizi (W. 1442 M), Ighatsat Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah. Karya klasik yang menjelaskan korelasi langsung antara penggunaan mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik (non-komoditas) dengan instabilitas harga dan krisis ekonomi.

Penulis : Amrullah Andi Faisal, Kolumnis Publik di Sinjai

MoneyTalk, Jakarta – Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir sering menegaskan pentingnya membangun manusia dan kader Persyarikatan sebagai prioritas utama gerakan. Pembangunan fisik hanyalah sarana, sementara yang paling mendasar adalah pembentukan insan beriman, berilmu, dan berakhlak.

Namun, sebagaimana saya singgung dalam tulisan Resonansi Quo Vadis Muhammadiyah, antara gagasan dan kenyataan seringkali masih terdapat jurang yang lebar. Salah satu cerminnya dapat dilihat pada nasib lembaga yang menjadi jantung kaderisasi ulama Muhammadiyah, yaitu Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Yogyakarta.

Lembaga Tertua yang Terlupakan

PUTM Yogyakarta didirikan pada 12 Muharram 1338H/16 April 1968M, menjadikannya salah satu lembaga pendidikan tertua di lingkungan Muhammadiyah. Lembaga ini memiliki visi yang amat strategis: mendidik dan menyiapkan ulama tarjih Muhammadiyah yang berkompeten dalam tafaqquh fi ad-din, dakwah, pendidikan, dan kepemimpinan Islami.

Di tengah krisis ulama di kalangan Persyarikatan, seharusnya keberadaan PUTM Yogyakarta menjadi tumpuan harapan. Namun ironisnya, di usia yang hampir enam dekade, lembaga ini belum menampakkan eksistensi yang kokoh secara kelembagaan.

Ketika di berbagai daerah gedung-gedung megah milik amal usaha Muhammadiyah berdiri dengan gagah, gedung PUTM Yogyakarta justru tumbuh lambat seperti tanaman kekurangan air dan sinar matahari. Pembangunan gedung PUTM Yogyakarta yang kini berlangsung di Kalasan, Klaten, Jawa Tengah baru bisa berjalan berkat tanah wakaf seorang dermawan.

Sementara itu, biaya operasional harian PUTM Yogyakarta harus ditanggung bersama oleh dua perguruan tinggi, UMY dan UAD Yogyakarta, yang sejatinya juga sedang berjuang mengembangkan dirinya. Adapun Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, sebagai lembaga penyelenggara, memiliki keterbatasan dana dan sumber daya.

Curahan Hati dari Pengelola

Seorang Pimpinan Muhammadiyah senior bercerita dengan nada getir:

“PUTM Yogyakarta yang berdiri sejak 1968 sampai hari ini masih menumpang gedung lembaga lain. Dosen-dosennya digaji di bawah standar dosen PTM. Padahal setiap tahun PUTM Yogyakarta hanya menerima 60 mahasiswa 30 putra dan 30 putri semuanya calon kader ulama Muhammadiyah.”

Ungkapan itu bukan sekadar keluh kesah, melainkan potret realitas yang seharusnya menggugah perhatian kita semua. Lembaga yang justru menyiapkan ruh ideologis dan keilmuan Persyarikatan, kini harus bertahan hidup dengan segala keterbatasan yang semestinya tidak perlu terjadi.

Antara Gagasan dan Implementasi

Jika seruan Prof. Haedar tentang pentingnya pembangunan kader manusia benar-benar dijalankan secara konsisten, seharusnya PUTM Yogyakarta mendapat perhatian khusus. Di sinilah tempat lahirnya calon ulama tarjih, pemikir Islam berkemajuan, dan penjaga ideologis Muhammadiyah.

Namun faktanya, lembaga ini justru hidup “mengandalkan belas kasihan”. Padahal, tidaklah sulit bagi PP Muhammadiyah, PP ‘Aisyiyah, atau Lazismu tingkat pusat untuk bersama-sama mengalokasikan sebagian dana bagi keberlangsungan PUTM Yogyakarta.

Kepedulian pada lembaga seperti PUTM Yogyakarta sejatinya bukan hanya urusan finansial, melainkan komitmen moral dan ideologis. Karena dari lembaga inilah lahir kader-kader ulama yang akan menjaga arah pemikiran, dakwah, dan keilmuan Islam berkemajuan Muhammadiyah.

Antara Gedung dan Kader

Dalam dua dekade terakhir, Persyarikatan telah banyak menorehkan prestasi dalam pembangunan fisik: rumah sakit, universitas, hingga gedung-gedung megah berdiri di berbagai wilayah. Namun di sisi lain, lembaga yang mencetak manusia ulama, yang seharusnya menjadi roh dan ruhani gerakan, justru belum mendapatkan perhatian yang sepadan.

Pertanyaannya: apakah kita sedang membangun gedung, atau sedang membangun manusia?

Sebab tanpa manusia berjiwa ulama dan berpikiran tarjih, semua gedung megah itu hanyalah tubuh tanpa ruh.

Mengembalikan Martabat PUTM Yogyakarta.

Sudah saatnya Persyarikatan menempatkan PUTM Yogyakarta sebagai prioritas strategis dalam agenda pengembangan kader. Bukan semata sebagai lembaga kecil di bawah Majelis Tarjih, melainkan sebagai pabrik ideologis Muhammadiyah yang menjaga keutuhan manhaj, akidah, dan semangat Islam berkemajuan.

Kita tentu tidak ingin, di tengah semangat ekspansi dakwah hingga mancanegara, justru lembaga pencetak ulama Muhammadiyah hidup dalam kekurangan.

Karena jika kader ulama saja harus hidup “menumpang belas kasihan”, siapa yang akan menjaga ruh dan arah gerakan Muhammadiyah di masa depan?

Semoga dari tulisan ini lahir kepedulian baru terhadap PUTM Yogyakarta agar lembaga yang menyiapkan ulama tarjih Muhammadiyah tidak lagi menjadi anak tiri di rumah besar Persyarikatan.

Tentang Penulis: Asruri Muhammad adalah pegiat dakwah Muhammadiyah dan pemerhati kaderisasi ideologis di lingkungan Persyarikatan.

MoneyTalk, Jakarta – Amran Soleman saat menjabat sebagai Mentri Pertanian di Kabinet Pertama Presiden Joko Widodo mencanangkan Program Swasembada Bawang Putih secara nasional.

Mengapa saat itu Program Swasembada Bawang Putih perlu di lakukan? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan Bawang secara nasional yang tiap tahun nya harus di impor yang mencapai ratusan ribu ton.

Akibat itu tentu nya cadangan devisa secara nasional akan terkuras akibat pemerintah harus mengimpor bawang putih yang mencapai ratusan ribu ton. Dan untuk kebutuhan itu beban cadangan devisa akan terus berkurang. Dan keuangan negara akan terus di gerogiti oleh Importasi Bawang Putih selama ini.

Maka di canangkanlah program Swasembada Bawang Putih dan saat itu Kementan yang di pimpin oleh Amran Soleman pun mengajukan beberapa daerah untuk program penanam bawang putih.

Dan penanaman bawang putih ini menjadi salah syarat bagi para Importir untuk mendapatkan RIPH – Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Dahulu syarat tanam itu di awal sebelum importir memperoleh RIPH. Tetapi saat ini di balik – Para Importir diwajibkan menanam bawang Putih setelah memperoleh RIPH.

Di saat Amran Soleman memimpin Kementrian Pertanian Kementan memperoleh dana untuk swasembada Bawang Putih di awal adalah Rp 1.7 Triliun APBN belakang dana menurun menjadi Rp 1 Triliun rupiah tiap tahun.

Kalau Importir di syaratkan menanam Bawang Putih sebelum mendapatkan RIPH dan belakangan setelah mendapatkan RIPH. Berarti Pihak Importir lah yang lakukan program tanam bawah putih itu.

Menjadi pertanyaan lalu dana Triliunan Rupiah untuk Program Swasembada Pangan itu kemana pergi nya?

Pada saat menjabat sebagai sebagai Mentan di era Jokowi sebelum di gantikan oleh Yassin Limpo DPR RI komisi IV pernah menanyakan soal Anggaran Triliunan Rupiah untuk Swasembada Bawang Putih itu.

Penulis hadir mewakili Asosiasi Horti dan mempertanyakan itu di saat rapat antara Komisi IV saat itu. Tetapi sampai saat ini. Tidak ada penjelasan dari Kementan yang di pimpin oleh Amran Soleman sampai akhir nya di gantikan oleh Sahrul Yassin Limpo.

Jadi kemana itu dana Triliunan untuk Swasembada Bawang itu pergi bersama hilang isu swasembada Bawang Putih yang sempat di gembar – gemborkan saat itu?

Penulis : Muslim Arbi,Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah prabowo melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menciptakan bencana paling menakutkan di indonesia Bahlil Lahadalia telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Aturan ini secara formal diklaim untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kepastian hukum pengelolaan air tanah. Namun, setelah dilakukan kajian terhadap substansi dan implikasinya di lapangan, kami memandang bahwa Permen ini lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi industri besar ketimbang perlindungan sumber daya air untuk rakyat dan lingkungan hidup.

Mekanisme Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT) dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah (PPAT) membuka ruang besar bagi industri air kemasan, pertambangan, dan manufaktur untuk mengambil air tanah dalam jumlah besar dengan prosedur yang berdampak pada lingkungan sosial di masyarakat

Permen esdm no 14 tahun 2024 yang di tanda tangani oleh Bahlil Lahadalia sebagai menteri esdm ini tidak menempatkan konservasi air tanah sebagai prioritas utama, padahal Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa air dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. “Air untuk rakyat bukan untuk korporasi”

keputusan peraturan menteri esdm no 14 tahun 2024 bertentangan dengan semanngat undang undang 1945 Pasal 33 Ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 4: Menjamin hak rakyat atas air sebagai hak asasi manusia

Dampak nya cukup mengkwatirkan dan nyata terlihat contohnya di radius pengambilan air tanah mengalami penurunan tanah dan wilayah pesisir pantura

Dampak Sosial dan Ekologis serta Krisis air bersih di kawasan pemukiman padat karena air tanah dangkal tersedot oleh aktivitas industri dan Kerusakan ekosistem akuifer dan mata air, yang mengancam ketersediaan air generasi mendatang.

‘’Ketimpangan akses air, di mana korporasi besar mendapat legalitas penuh sementara masyarakat kecil terus kekurangan air bersih.’’

Demi masa depan anak cucu dan masyarakat dan NKRI kami santri bakti nusantasa menunntut :

Cabut Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 karena bertentangan dengan prinsip pengelolaan air berbasis hak rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 adalah bentuk komersialisasi sumber daya air tanah yang mengancam hak rakyat atas air dan masa depan ekologis Indonesia.

Kami menolak keras regulasi ini dan menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan seluruh praktik eksploitasi air tanah yang tidak berpihak kepada rakyat dan lingkungan.

“Air tanah bukan milik industri air adalah hak hidup rakyat!”

“Cabut Permen 14/2024, selamatkan air tanah Indonesia!”

Prioritaskan air tanah untuk kebutuhan rakyat, pertanian rakyat, dan konservasi lingkungan, bukan untuk kepentingan industri besar.

Penulis : Laode Kamaludin,Santri Bakti Nusantara

MoneyTalk, Jakarta – Sistem politik kita sudah terlalu sarat makna. Tiap musim kampanye, kata “demokrasi” berderai seperti hujan di podium-podium partai. Semua elite berbicara tentangnya, semua partai menuliskannya dalam AD/ART, semua pejabat mengutipnya dalam pidato resmi seolah itu mantra suci republik. Tetapi ketika kita menengok bagaimana lembaga-lembaga demokrasi bekerja DPR, partai, KPU, kepolisian, kejaksaan, kehakiman yang kita lihat bukan nilai-nilai demokrasi, melainkan logika patronase, loyalitas, dan transaksi. Sistem politik Indonesia berbicara seperti demokrasi, tapi bekerja seperti feodalisme. Ia berbusana modern, namun berjiwa abad ke-18.

Fenomena ini bukanlah kecelakaan sejarah, melainkan suatu pola yang telah menjadi struktur. Sejak kemerdekaan, kita menjunjung demokrasi sebagai cita, tetapi menolak disiplin sistem yang membuatnya berfungsi. Seperti orang yang memuja air tapi enggan membuat pipa. Demokrasi menjadi semacam ritual simbolik diserukan, diajarkan, dirayakan tanpa menjadi mekanisme kerja kekuasaan. Ia hidup sebagai semantik, bukan sebagai sistem.

Bung Karno menamai demokrasi kita “terpimpin”. Soeharto menamainya “Pancasila”. Reformasi menamainya “konstitusional”. Nama boleh berubah, tetapi sifatnya tetap: elit mengatur, rakyat mendengar. Para pemimpin berbicara tentang kedaulatan rakyat, tapi semua keputusan penting diambil dalam kamar tertutup. Oposisi dijinakkan lewat jabatan, lembaga hukum dipakai untuk mengatur lawan, partai dijalankan seperti perusahaan keluarga. Seolah sistem ini tak pernah benar-benar dimaksudkan untuk berjalan secara demokratis hanya untuk kelihatan demokratis.

Lama-kelamaan, demokrasi menjadi semacam pakaian pesta: indah di mata, tapi tidak dipakai untuk bekerja. Kita memiliki pemilu, tapi hasilnya bisa ditebak dari awal. Kita punya parlemen, tapi hampir seluruhnya duduk di koalisi pemerintah. Kita punya KPU, tapi fungsinya tak ubahnya panitia acara lima tahunan. Kita punya konstitusi, tapi pasalnya lentur mengikuti tafsir kekuasaan. Kita punya oposisi, tapi bahkan mereka lebih sibuk bernegosiasi kursi daripada memperjuangkan gagasan.

Dalam keadaan seperti ini, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi kejujuran, partisipasi, kesetaraan tidak serta-merta membangun demokrasi itu sendiri. Karena nilai tidak otomatis mengubah struktur sistem. Nilai adalah bahasa moral; sistem adalah logika operasi. Ketika logika operasi tidak mendukung nilai, nilai hanya menjadi hiasan retoris. Demokrasi Indonesia, dengan demikian, hidup sebagai bahasa, bukan sebagai mekanisme.

Kita sering mendengar bahwa jalan keluar dari krisis demokrasi adalah “pendidikan nilai-nilai demokrasi”. Toleransi, pluralisme, hak asasi, musyawarah. Tetapi pendidikan semacam itu, jika tak diikuti reformasi sistemik, hanya akan mencetak warga yang lebih sopan dalam menerima ketidakadilan. Lihatlah: setiap kali muncul kritik, pemerintah menjawab dengan pidato tentang demokrasi. Setiap kali terjadi korupsi, pejabatnya bicara tentang akuntabilitas. Setiap kali terjadi pelanggaran hukum, lembaganya mengutip pasal. Kita seolah hidup dalam teater demokrasi, di mana semua aktor memainkan peran yang sama: pura-pura modern di atas panggung tradisi patronal.

Logika yang bekerja bukanlah rule of law, melainkan rule of favor aturan yang mengikuti kedekatan, bukan prinsip. Politik menjadi pasar besar transaksi di mana kesetiaan dihargai lebih tinggi daripada integritas. Dalam situasi ini, demokrasi berhenti menjadi mekanisme koreksi; ia berubah menjadi kosmetik bagi kekuasaan. Semua tampak demokratis, tapi keputusan diambil lewat kompromi tertutup.

Ada paradoks di sini: semakin banyak kita bicara tentang demokrasi, semakin jauh ia dari kenyataan. Retorika demokrasi justru menjadi pengganti demokrasi itu sendiri. Dalam setiap skandal politik, dalam setiap pembungkaman media, dalam setiap pelemahan lembaga hukum, kata “demokrasi” diucapkan untuk menenangkan publik seperti candu moral yang meninabobokan kritik. Demokrasi menjadi semacam branding nasional: kita bangga menyebut diri demokratis, tapi enggan menanggung ketidaknyamanan yang lahir dari kebebasan dan keterbukaan.

Padahal, demokrasi sejati adalah sistem yang bekerja melalui ketegangan antara pemerintah dan oposisi, antara kebebasan dan keteraturan, antara mayoritas dan minoritas. Tanpa ketegangan, demokrasi berhenti belajar. Tetapi dalam budaya politik kita, ketegangan dianggap penyakit; perbedaan dianggap ancaman. Maka setiap konflik didamaikan dengan kompromi, setiap oposisi dijinakkan dengan jabatan, setiap kritik dijawab dengan jargon “stabilitas”.

Budaya harmoni yang kita banggakan membuat demokrasi kehilangan daya refleksinya. Ia tidak punya kemampuan belajar dari kegagalan, karena kegagalan selalu ditutupi oleh simbol-simbol persatuan. Dalam teori sistem Niklas Luhmann, ini disebut “penutupan operasional”: sistem hanya mendengar dirinya sendiri, bukan lingkungannya. Demokrasi yang tertutup terhadap koreksi menjadi sistem yang penuh makna tapi miskin fungsi persis seperti politik Indonesia hari ini.

Mungkin di sinilah letak luka terdalam kita: sejak awal, demokrasi di Indonesia tidak tumbuh sebagai sistem reflektif, melainkan sebagai simbol nasionalisme moral. Ia tidak dibangun untuk menata kekuasaan, tapi untuk menenangkan nurani bangsa pasca-kolonial. Karena itu, demokrasi selalu dimaknai sebagai sopan santun politik, bukan mekanisme akuntabilitas. Sebagai etika musyawarah, bukan struktur kekuasaan yang saling mengawasi.

Kita berbicara tentang demokrasi sebagaimana kita berbicara tentang Tuhan penuh hormat, tapi tanpa niat mencontoh. Kita memuja maknanya, tapi takut pada realitasnya. Demokrasi yang sejati menuntut keberanian untuk berbeda, untuk mengkritik, bahkan untuk melawan. Tetapi di negeri ini, perbedaan diartikan sebagai perpecahan. Kritik dianggap penghinaan. Melawan dianggap dosa sosial.

Maka, yang tumbuh bukan warga demokratis, melainkan umat politik yang menunggu petunjuk dari pemimpinnya.

Inilah yang disebut demokrasi retorika: ketika demokrasi berhenti menjadi sistem pengambilan keputusan yang terbuka, dan berubah menjadi bahasa moral untuk menutupi ketertutupan. Ketika partisipasi publik digantikan oleh polling, oposisi disulap menjadi koalisi, hukum dikendalikan oleh perintah, dan kebebasan dikelola dengan izin. Di permukaan, segalanya tampak bekerja; di dalam, semuanya tumpul.

Mereka yang duduk di tampuk kekuasaan tentu bahagia dengan kondisi ini. Demokrasi retorika memberi mereka legitimasi tanpa risiko. Mereka bisa menekan dengan senyum, mengendalikan dengan kata-kata luhur, menghapus kritik dengan pidato tentang toleransi. Publik pun ikut nyaman, karena demokrasi retorika tidak menuntut tanggung jawab, hanya kesetiaan dan kesantunan.

Namun, sistem seperti ini tidak bisa belajar. Ia mungkin bertahan lama, tapi seperti air yang menggenang, ia takkan mengalir ke mana-mana. Demokrasi yang sejati menuntut disiplin institusional: pemilu yang jujur, hukum yang otonom, oposisi yang dilindungi, dan transparansi yang memaksa. Ia membutuhkan sistem yang mampu menampung konflik tanpa pecah, mengelola perbedaan tanpa menyingkirkannya.

Yang kita miliki sekarang adalah demokrasi yang penuh kata tetapi miskin struktur. Ia seperti orkestra tanpa partitur ramai, tapi tanpa arah. Jika kita sungguh ingin memperbaikinya, maka yang perlu diperjuangkan bukanlah penambahan makna, melainkan penguatan mekanisme. Demokrasi tidak butuh lebih banyak kata, tapi lebih banyak disiplin.

Nilai-nilai demokrasi memang penting, tetapi tanpa sistem yang menegakkannya, nilai hanya menjadi retorika yang memperindah kemandekan. Demokrasi sejati bukan tentang seberapa sering kita mengucapkannya, melainkan seberapa keras kita menahan diri untuk tidak mengkhianatinya.

Dan mungkin, pada saat itulah ketika demokrasi berhenti menjadi kata, dan mulai menjadi kebiasaan kita akan berhenti menjadi bangsa yang pandai berbicara tentang demokrasi, tetapi gagal hidup di dalamnya.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bikin gebrakan lagi. Dia melarang bank-bank Himbara penerima dana Rp200 triliun dari pemerintah mengucurkan kredit kepada para konglomerat. Duit itu untuk menggerakkan ekonomi. Jadi, harus menyentuh pelaku ekonomi lapisan bawah. UMKM. Purbaya juga melarang mereka membeli dolar. Rupiah bisa rontok.

Sebagai sebuah program, gagasan Purbaya pantas diapresiasi. Di tengah sistem ekonomi yang sudah lama berpihak ke pemodal besar, ucapan seorang pejabat tinggi negara seperti ini terasa segar dan langka.

Purbaya bahkan menegaskan, dia ingin dana Rp200 triliun itu digunakan untuk menggerakkan sektor riil. Membantu industri, dan mempercepat perputaran ekonomi. Secara teori, logikanya sederhana: pemerintah menambah likuiditas perbankan agar suku bunga turun. Kredit mengalir lebih mudah ke dunia usaha. Ujungnya, ekonomi rakyat bergerak.

Sayangnya, niat baik sering terantuk pada sistem yang tak mendukung. Uang sebesar Rp200 triliun memang tak mungkin begitu saja “disiram” ke masyarakat tanpa mekanisme distribusi. Tapi kalau jalurnya tetap lewat bank, maka orientasinya tetap profit, bukan maslahat.

Bank, betapa pun milik negara, tetap beroperasi berdasarkan logika pasar. Siapa yang punya agunan kuat, arus kas stabil, dan risiko rendah, dialah yang lebih dulu dilayani. Maka pada akhirnya, dana besar itu tetap lebih banyak mengalir ke korporasi menengah-besar ketimbang UMKM. Inilah dilema klasik kebijakan ekonomi kapitalistik. Niat membantu rakyat kecil, tapi instrumennya milik elite.

Langsung ke akar rumput

Padahal, kalau pemerintah serius ingin menyalurkan dana produktif langsung ke akar rumput, banyak cara yang bisa ditempuh. Menariknya, cara itu tanpa harus menggantungkan diri pada bank komersial. Misalnya, melalui dana bergulir berbasis koperasi atau BUMDes yang kredibel. Dengan sistem pengawasan digital dan audit terbuka, Rp200 triliun bisa dibagi ke ribuan koperasi produktif di seluruh Indonesia. Setiap koperasi bisa menyalurkan pinjaman mikro ke petani, nelayan, atau pengusaha kecil, dengan bunga minimal dan pendampingan usaha.

Cara lain, lewat program padat karya langsung. Dana ratusan triliun itu bisa dipakai untuk proyek-proyek rakyat. Irigasi, reforestasi, tambak, rumah produksi, dan sebagainya. Model ini langsung menyerap tenaga kerja. Menumbuhkan daya beli dan menyalakan ekonomi dari bawah. Jadi, bukan sekadar menambah likuiditas di laporan keuangan bank.

Dalam konteks ekonomi Islam, jalan terbaik adalah menyalurkan dana publik dengan semangat baitul mal. Seluruh harta negara dipakai untuk kemaslahatan rakyat.

Rasulullah SAW bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka, ketika negara menempatkan Rp200 triliun di bank, semestinya setiap rupiah diarahkan untuk melayani kebutuhan riil rakyat. Bukan menambah cadangan perbankan atau memperlebar margin keuntungan mereka.

Purbaya mungkin sedang berusaha menegakkan keadilan di tengah sistem yang timpang. Dia tahu bahayanya kalau dana besar itu kembali ke tangan konglomerat. Sementara rakyat kecil hanya dapat efek samping yang tak seberapa.

Niatnya patut dihormati. Tapi kita juga harus jujur: selama kebijakan fiskal masih disandarkan pada logika bank dan pasar, niat baik pejabat sejujur apa pun akan mentok di tembok sistemik.

Karenanya, tantangan terbesar bukan sekadar melarang bank memberi kredit ke konglomerat. Melainkan berani mencari jalan baru yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil.

Rp200 triliun itu seharusnya jadi alat pemerataan. Bukan sekadar pelumas pertumbuhan. Karena kalau semua stimulus ekonomi ujung-ujungnya tetap lewat bank, maka hasilnya akan sama seperti dulu. Uang rakyat kembali ke saku elite. Sementara rakyat hanya kebagian cerita dan katanya. Katanya mau begini. Ceritanya mau begitu. Cuma cerita dan katanya!

Penulis : Edy Mulyadi,Jurnalis Senior

MoneyTalk, Jakarta – Dalam satu bulan terakhir, Hotel Ambarukmo Royal Yogyakarta seolah menjadi “panggung tak kasat mata” dari banyak kegiatan hotel tersebut. Ada tiga kegiatan atau momentum penting terjadi pada tempat yang sama, bukan tanpa makna.

‎Pertama, pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan IMF berlangsung di sana. Sebuah pertemuan yang jelas menyiratkan pembicaraan serius soal arah kebijakan ekonomi dan utang luar negeri Indonesia ke depan. IMF bukan sekadar lembaga keuangan global di banyak negara, ia simbol arah dan intervensi kebijakan fiskal yang kerap menjadi penentu pemerintahan Prabowo ke depan

‎Kedua, pertemuan para raja se-Nusantara juga digelar di tempat yang sama. Ini bukan acara seremonial belaka. Dalam konteks sosial-politik, para raja dan pemangku adat adalah representasi akar budaya, identitas bangsa, dan pemilik Republik ini.

‎Tapi pada Era Prabowo, diabaikan atau cuekin oleh Presiden Prabowo. Malahan Prabowo hanya membuka ruang Politik buat TNI (Tentera Nasional Indonesia). Dan tetap menganggap sebelah mata bagi para raja raja Nusantara untuk berperan dalam panggung pemerintahan

‎Ketiga, seluruh komisaris Pelindo beserta anak dan cucu perusahaannya juga memilih Ambarukmo sebagai tempat konsolidasi. Ini tentu bukan kebetulan. Pelindo adalah simpul penting logistik nasional, dan urat nadi pelabuhan dan rantai pasok.

‎Jika seluruh jajaran komisaris berkumpul di satu titik yang sama dengan dua peristiwa sebelumnya, patut diduga sedang ada penyusunan peta besar yang melibatkan ekonomi, budaya, dan kekuasaan.

‎Tiga peristiwa besar tersebut seperti IMF, para raja, dan Pelindo dalam satu lokasi dan kurun waktu yang berdekatan jelas bukan kebetulan biasa. Ada sinyal kuat buat pemerintahan Prabowo yang bisa diduga sebagai serangan dari darat, maupun laut

‎Yang pasti, Ambarukmo bukan sekadar hotel, tapi kini menjadi semacam pusat gravitasi pertemuan tiga poros kekuatan: internasional (IMF), tradisional (para raja), dan korporasi negara (Pelindo) yang kemungkinan jadi ancaman Pemerintah Prabowo.

‎Apalagi saat ini,Presiden Prabowo masih terus mengabaikan peran para raja dan simbol-simbol budaya lokal, maka gelombang kebangkitan dari Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat spiritual dan kultural Nusantara bisa menjadi pesan keras bahwa kekuasaan tanpa akar budaya tidak akan pernah kokoh.

‎Barangkali, dari Ambarukmo-lah sinyal itu sedang dikirim.

Penulis : Mus Gaber, Ketua Padepokan Hukum Indonesia